Segera tetapkan menteri ESDM

1. DEN: Segera Tetapkan Menteri
ESDM
Senin, 05 September 2016 01:15
Arcandra Tahar
BERITA TERKAIT
 Ratusan Dokter Demo Istana
 Ahok Klarifikasi ke Bareskrim
 Meledak, Restoran Pizza Hut Ambruk
 Khofifah Raih Penghargaan Santri of The Year 2016
 Penyidikan Pungli Kemenhub Dikembangkan
JAKARTA (BM) – Jabatan Menteri ESDM secara definitif ditunggu-tunggu
sejumlah kalangan. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Syamsir Abduh
meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menetapkan Menteri ESDM yang baru.
Penetapan itu akan sangat berpengaruh pada iklim investasi. Saat ini, kekosongan
jabatan itu diisi oleh Luhut Binsar Panjaitan yang juga merupakan Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman.
"Kalau menurut saya minggu depan sudah harus ada, supaya ada kepastian apalagi
sudah ada dugaan dari Negara-negara lain kalau Indonesia dalam sektor energi adalah
bangsa yang tidak menghormati kontrak," katanya dalam acara diskusi Energi Kita
yang digagas RRI, merdeka.com, IJTI dan IKN di Hall Dewan Pers, Jakarta, Minggu
(4/9).

2. Menurutnya, jika Menteri ESDM yang baru tidak segera ditetapkan maka akan sangat
merugikan negara. Ditakutkan banyak Investor menjadi tidak nyaman dengan kondisi
seperti ini.
"Kita takut kalau belum ditetapkan akan berubah-ubah kebijakan padahal ini adalah
sektor padat teknologi padat modal padat karya kalau diubah bagi investor nanti tidak
nyaman karena tidak ada kepastian," jelasnya.
Namun dia mengatakan keterlambatan penunjukan menteri ESDM yang baru ini
bukan faktor minimnya sumber daya manusia, melainkan karena terlalu banyak nama
dan kepentingan sehingga membingungkan Presiden dalam menjatuhkan pilihannya.
"Yang jelas koordinasi DEN mengalami gangguan. Tapi saya lihat ini berlarut-larut
bukan karena tidak ada orang yang mampu untuk jabatan itu, ini jadi lambat karena
presiden terlalu banyak pilihan dan kepentingan, presiden sulit sendiri," ujarnya
Sementara itu, pengamat energi dari IESR, Fabby Tumiwa berpesan kepada Presiden
Republik Indonesia Joko Widodo agar menggunakan hak prerogratif dalam memilih
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan hati-hati agar kesalahan
ini tidak terulang kembali.
"Hak (prerogratif) tersebut tidak bisa dipakai ugal-ugalan. Pemilihan itu
mencerminkan presiden telah melakukan hak dengan ugal-ugalan dan melanggar
undang-undang," kata Faby.
Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) baru yang akan menggantikan
posisi Arcandra Tahar dinilai harus mempunyai prinsip bekerja cepat dan tepat.
Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menerangkan hal ini sesuai dengan kondisi
sektor komoditas yang masih fluktuatif.
Meski begitu dia menyadari bahwa keputusan Menteri ESDM sepenuhnya menjadi
kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk nantinya akan memilih sosok
yang seperti apa. Hingga kini posisi Menteri ESDM masih dijabat Pelaksana Tugas
(Plt) Luhut Binsar Pandjaitan dengan rangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator
bidang Kemaritiman.
"Karena itu kan jadi hak prerogatif beliau. Meskipun banyak yang bilang harus
banyak begini begitu, tapi itu haknya presiden dan tentunya terkait dengan departemen
dan bidang-bidang lain," kata dia kepada Sindonews, Jakarta, Minggu (4/9/2016).
Lebih lanjut dia berharap Menteri ESDM yang baru nanti mampu menciptakan
koordinasi yang baik, lantaran Kementerian ESDM tidak bisa berdiri sendiri.
Menurutnya ada beberapa kementerian yang saling berkoordinasi dengan ESDM
seperti Kementerian Maritim, Kementerian Keuangan dan lainnya.

3. "Dia terkait dengan kementerian-kementerian lain. Jadi meskipun ESDM ingin cepat,
tapi ini kan ada kaitannya dengan departemen lain yang butuh koordinasi,"
pungkasnya.
Status WNI Arcandra
Ada sejumlah pihak yang mewacanakan Arcandra Tahar kembali dipilih sebagai
Menteri ESDM. Namun, masih terbentur status kewarganegaraan.
Pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai status kewarganegaraan RI bekas
menteri ESDM Arcandra Tahar bisa dipulihkan dengan bantuan diskresi Presiden
Joko Widodo.
Menurutnya saat ini Arcandra berstatus Stateless atau tidak memiliki
kewarganegaraan. Sebab, papar Refly, permohonan menjadi warga negara Amerika
Serikat tidak memenuhi syarat. Sementara dari pihak pemerintah RI, dalam hal ini
Kementerian Hukum dan Ham belum mengeluarkan sertifikat kehilangan
kewarganegaraan RI.
"Kalau dia ingin jadi Warga negara Indonesia, maka harus dikembalikan dipulihkan
(kewarganegaraan RI), biar kita tidak kehilangan anak bangsa, aset bangsa. Caranya
kita menggunakan diskresi presiden, presiden memberikan diskresi," ujar Refly saat
ditemui seusai diskusi di daerah Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (4/9).
Lebih lanjut, Refly menilai cara diskresi presiden merupakan jalur cepat untuk
memulihkan status WNI Arcandra. Menurutnya sangat kejam jika pemulihan WNI
Arcandra melalui proses selama lima tahun seperti atura dalam Undang-Undang (UU)
Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.
"Arcandra itu dipulihkan kewarganegaraannya, bukan melalui jalur khusus, kalau jalur
khusus karena WNA, ini dia kan (Arcandra) Stateles. Kita jangan kejam-kejam juga
dong, sebagai anak bangsa, dia kan juga orang Indonesia. Kemarin saya katakan dia
tidak memenuhi syarat (menjadi Menteri ESDM) karena dia warga Amerika Serikat,
tetapi ketika dia sudah menghilangkan kewarganegaraan Amerika Serikat-nya dan
prosesnya sudah selesai," tutup Refly.
Tolak Arcandra
Selain ada yang mewacanakan agar Presiden memilih kembali Arcandra Tahar.
Namun, banyak pula yang menolaknya. "Sangat sulit diterima akal sehat oleh publik
jika Arcandra dilantik lagi sebagai menteri ESDM," kata Pengamat Politik dari
Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, Minggu, 4 September 2016.
Meskipun Arcandra mempunyai kompetensi tinggi, namun yang dibutuhkan
pemerintah menurut Igor adalah orang profesional yang bisa memberikan solusi untuk
bangsa tanpa merusak kredibilitas pemerintahan Jokowi.

4. Oleh karena itu, dia menyarankan agar Jokowi melakukan kalkulasi politik secara
cermat (cost-benefit consideration), supaya tidak terjadi kegaduhan yang berisiko
tinggi dan berakibat fatal bagi pemerintahan.
"Persoalan Arcandra bukan hanya di tataran politisi saja, tapi ini menjadi sudah
menjadi domain rakyat awam juga. Ini masalah nasionalisme, masih banyak anak
bangsa lainnya di bidang yang sama dengan dedikasi jauh lebih baik dari Arcandra,"
katanya.
Igor menilai, pada saat Jokowi memberhentikan Arcandra Tahar karena dwi
kewarganegaraan Amerika Serikat-Indonesia, kewibawaan dan kredibilitasnya sangat
positif dan mencapai titik indeks yang terbaik selama ini.
Dengan demikian, lanjut dia, apapun alasannya, wacana mengangkat kembali
Arcandra adalah kesalahan kedua yang sangat fatal, karena sudah terbukti Jokowi
menerima bisikan atau tekanan dari orang sekelilingnya yang salah besar dalam
memberikan rekomendasi.
"Kasihan Pak Jokowi. Wacana seperti ini berpotensi gaduh dan menjadi beban berat
bagi kewibawaan dan kredibilitas pemerintahan Jokowi," tuturnya.
Jokowi memberhentikan Arcandra dari Menteri ESDM karena merupakan warga
negara Amerika Serikat. Ia lalu menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut
Binsar Pandjaitan sebagai pelaksan tugas. Hingga kini, siapa pengganti Arcandra,
Jokowi belum memutuskan. (mer /tit)
OTHER NEWS