BRAFOPMK Edisi Juli 2021

1
07/Juli/VII/2021
BRAFOPMK
Siap-Siap, Pelaku UMK
Bisa Miliki Sertifikat
Halal Gratis
Demi SDM Unggul,
Nadiem Robohkan Sekat
di Perguruan Tinggi
Dosen IPB Ciptakan
Aplikasi Penerjemah
Tangisan Bayi
Waspada
Kekerasan Seksual
Terhadap Anak
Edisi 07/Juli/VII/2021 Berita dan Informasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
www.kemenkopmk.go.id

2 07/Juli/VII/2021
Selamat
HariBhayangkaraKE-75
BRAFOPMK
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia
1 Juli 2021
Transformasi Polisi yang
Presisi Mendukung
Percepatan Penanganan
Covid-19 Untuk
Masyarakat Sehat dan
Pemulihan Ekonomi
Nasional Menuju
Indonesia Maju

Daftar Isi
6
24
16
Waspada
Kekerasan Seksual
Terhadap Anak
Sejarah Hari
Bhayangkara
30
Sejak 2015 DTKS setiap tahun
diperbarui. Ada masukan dari BPK,
BPKP dan KPK, ada data ganda dan
tidak sepadan dengan NIK.
Wujudkan Indonesia
Maju SDM Unggul,
Ini Kata Presiden RI
Edisi 07/Juli/VII/2021
Sebelum zaman Majapahit, istilah
Bhayangkara sebenarnya sudah
dikenal pada era Kerajaan Singasari,
tepatnya pada masa pemerintahan
Raja Kertanegara
Tekan Angka Stunting,
Kemenko PMK Bidik 140
Juta Usia Produktif
Siap - Siap, Pelaku UMK
Bisa Miliki Sertifikat Halal
Gratis
36
26
3
07/Juli/VII/2021
Ciptakan Aplikasi
Penerjemah
Tangisan Bayi
Medhanita Dewi Renanti

EDITORIAL
Edisi 07/Juli/VII/ 2021
Pembina:
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Pengarah:
Deputi dan Staf Ahli Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Penanggung Jawab:
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Republik Indonesia
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan
Komunikasi
Redaktur Pelaksana:
Danang A. Ichwan
Tim Redaksi:
Ihti Oktarina, Achmad Soleh, Dwi Prasetya, Puput
Mutiara, Novrizaldi, Mega Hartati
Ahli Tata Letak/Produksi:
Rendy Febrianto, M.Yusuf Abdullah, Kristian
Suryatna, Moch. Ragil
Sekretariat Redaksi:
Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan
Komunikasi, Lantai 9 Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta 10110
Telp./ Faks. (021) 386 0565, (021) 385 2165
Email: brafopmk@kemenkopmk.go.id
Situs: www.kemenkopmk.go.id
Redaksi menerima artikel atau tulisan
juga foto. Redaksi berhak mengubah
tulisan sepanjang tidak mengubah isi
dan maknanya.
4 07/Juli/VII/2021
Kasus kekerasan seksual terhadap anak, masih menjadi sebuah
fenomena layaknya gunung es. Kondisi ini semakin parah, dengan
stigma sosial bahwa kekerasan seksual merupakan sebuah aib,
sehingga para korban enggan melapor kepada orang tua dan
pihak yang berwajib.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (Kemen PPPA) mencatat, kekerasan seksual pada anak dan
perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni
sekitar 7.191 kasus
Sedangkan di tahun 2021, dihimpun dari sistem informasi daring
perlindungan perempuan dan anak hingga 3 Juni, terdapat 1.902
kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Tentunya, kondisi ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah.
Orang tua harus bisa lebih peka, dalam mengenali tanda-
tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Upaya-upaya
pencegahan juga harus dilakukan semua pihak, mulai dari orang
tua, jajaran sekolah, hingga masyarakat luas. Salah satunya dengan
memperkuat wawasan mengenai sex edukasi serta pentingnya
setiap anak untuk menjaga diri dari pergaulan bebas.
Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak
panjang. Terutama berdampak pada masalah kesehatan
di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang
berkepanjangan, bahkan hingga mereka dewasa.
Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat
menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan
dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah
mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, mulai
dari keluarga, masyarakat, maupun otoritas negara.
Pada momentum Hari Anak Nasional yang diperingati tanggal 23
Juli 2021, kita semua berharap agar kasus kekerasan pada anak bisa
ditekan, bahkan hilang dari bumi nusantara. Anak-anak Indonesia
harus bisa bermain, belajar, dan berkehidupan dengan tenang dan
gembira.
Di edisi Juli 2021, Majalah BRAFOPMK akan membahas lebih dalam
mengenai kasus kekerasan pada anak, beserta upaya-upaya yang
harus dilakukan. Selamat membaca.(*)
Kekerasan Seksual
Terhadap Anak

5
07/Juli/VII/2021
“ Presiden RI Joko Widodo
Globalisasi dan interaksi antarbelahan dunia
tidak serta-merta meningkatkan kesamaan
pandangan dan kebersamaan. Yang harus kita
waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan
kompetisi, termasuk rivalitas antarpandangan,
rivalitas antarnilai-nilai, dan rivalitas
antarideologi
Muhadjir Effendy
Menko PMK
Q U O T E S
Ini harus menjadi perhatian semuanya, untuk
selalu menjaga protokol kesehatan, menjaga
daya tahan tubuh, terutama yang bekerja di
luar. Taruhan, kita saat ini hanya tinggal disiplin
atau tidak. Kalau tidak disiplin, perkembangan
Covid-19 tidak terkendali
“
SDGs (Sustainable Development
Goals) Desa itu adalah Hak
warga desa, hak untuk lepas dari
kemiskinan itu adalah hak dari
warga desa. 2022, implementasi
SDGs Desa sudah bisa dilakukan
dengan utuh sesuai permasalahan
dan potensi yang dihadapi, dalam
upaya pemenuhan hak warga
desa, penguatan potensi desa dan
pemecahan masalah
Abdul Halim Iskandar
Mendes PDTT

6 07/Juli/VII/2021
I S TA N A
Dalam perbincangan mengenai Kampus Merdeka
bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nadiem Makarim serta Ketua Forum
Rektor Indonesia yang juga Rektor IPB University
Profesor Arif Satria di Istana Merdeka Jakarta, 15
Juni 2021, Presiden RI Joko Widodo mengajak
seluruh pihak untuk bersama membangun dan
mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia
yang unggul.
Menurut Presiden, kolaborasi dari berbagai
pemangku kepentingan sangat penting dalam
mewujudkan gerakan Merdeka Belajar dan Kampus
Merdeka yang menjadi agenda pemerintah
untuk mempercepat penyiapan talenta unggulan
Indonesia.
“Ini merupakan strategi talent boosting yang harus
didukung. Program ini membutuhkan kolaborasi
dari kita semua, baik kampus, mahasiswa,
industri, maupun semuanya. Oleh karena itu, saya
mengajak semua pihak untuk membuka diri, dan
mau berkolaborasi,”ujarnya dalam perbincangan
mengenai Kampus Merdeka yang juga dihadiri
Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah, Direktur
Utama Tokopedia William Tanuwidjaja, dan
sejumlah perwakilan mahasiswa.
Presiden RI mengatakan, ini bukan hanya tugas
dari Mendikbudristek, melainkan pekerjaan
kita semua, terutama di jajaran pemerintahan,
industri, dan pimpinan kampus. Adapun hal
yang tak boleh terlewatkan ialah mengenai
kecepatan eksekusi program. Salah satunya adalah
kajian dan penyesuaian kurikulum di perguruan
tinggi yang harus dilakukan dengan cepat agar
dapat beradaptasi dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang kini berkembang
begitu pesat.
Selain itu, pengembangan program pendidikan
di dunia industri juga harus diprioritaskan
disertai dengan pengembangan, serta dukungan
ekosistem nasional yang juga harus dilakukan
pembenahan.
Wujudkan Indonesia
Maju SDM Unggul,
Ini Kata Presiden RI
“Saya mau bertanya ke Mas Menteri, apa yang telah
dilakukan Mas Menteri untuk mencapai visi SDM
unggul melalui program Kampus Merdeka?”ujar
Presiden kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Nadiem kemudian menjelaskan, bahwa pencapaian
visi SDM unggul memang bukan merupakan hal
yang mudah. Namun, bukan berarti tidak mungkin.
Program Kampus Merdeka, merupakan jawabannya
bagi kebutuhan untuk mendorong pemberdayaan
mahasiswa untuk dapat beradaptasi dengan situasi
dan mengambil kendali atas masa depan.
Menurut ia, Kampus Merdeka secara sederhana
dapat diartikan sebagai kampus yang
dimerdekakan. Namun, pertanyaannya saat ini
adalah dari apa kampus-kampus yang ada ini dapat
dimerdekakan. Nadiem menjelaskan, pihaknya ingin
agar kampus di Indonesia dimerdekakan dari sekat-
sekat yang telah lama terbentuk.
“Kita ingin memerdekakan kampus dari sekat-
sekat. Sekat antara akademia dan industri, sekat
antara riset dan pembelajaran, sekat antarfakultas,
dan sekat antarprodi. Kita ingin menciptakan
suatu universitas, sistem perguruan tinggi, yang
berkolaborasi. Gotong royong berkolaborasi tanpa
adanya dinding-dinding,”Jelasnya.
Demi menjalankan cita-cita tersebut,
Kemendikbudristek membuat berbagai kebijakan
dan insentif, bagi perguruan tinggi untuk dapat
mendorong perubahan. Seperti misalnya mendapat
pembelajaran di universitas lain dan di luar negeri,
mengambil pembelajaran dari proyek sosial di
tengah masyarakat, mendorong kewirausahaan,
hingga menjalani magang bersertifikat yang
dilakukan di industri atau perusahaan nirlaba.
Perubahan Pola Pikir
Presiden Joko Widodo menjelaskan, perlunya
perubahan pola pikir dalam mendukung
transformasi sistem pendidikan tinggi Indonesia.
Agar dapat melakukan transformasi, dalam

7
07/Juli/VII/2021
Foto-foto: BPMI Setpres
menghadapi perubahan global maka diperlukan cara-cara dan
pemahaman baru yang harus diwujudkan untuk melahirkan sumber daya
manusia unggul di masa mendatang.
“Ada beberapa hal. Pertama, Iptek terbaru itu ada di mana-mana. Bukan
hanya di kampus, tetapi juga di industri. Kearifan itu bukan hanya di
kampus, tetapi juga ada di masyarakat,”ujarnya.
Selain itu, mahasiswa harus diberikan kesempatan untuk berguru kepada
siapa saja. Bukan hanya kepada dosen, tapi juga dapat dilakukan di
lingkungan industri dan masyarakat. Selain itu, bahan ajar para mahasiswa
juga bukan hanya berasal dari buku, tetapi juga praktik di lapangan.
“Karya mahasiswa itu bukan hanya karya akademik, tetapi juga karya-
karya berupa teknologi solutif bagi masyarakat dan karya kewirausahaan
sosial yang memecahkan masalah sosial,”ucap Presiden.
Pembentukan pola pikir tersebut tentunya memerlukan dukungan
berbagai pihak. Perguruan tinggi misalnya, yang harus memberi
kesempatan para mahasiswa untuk belajar dari siapa saja, mengenai
apa saja, sehingga diperlukan cukup banyak porsi pembelajaran yang
dilakukan di luar lingkungan kampus.
Selanjutnya, Presiden juga meminta kepada jajaran kabinet dan
pemerintah daerah untuk mengembangkan ekosistem yang kondusif
bagi pengembangan program Merdeka Belajar, dan Kampus Merdeka
yang diinisiasi oleh pemerintah.
“Dengan ekosistem yang baik akan muncul antusiasme, semua pihak
yang saya harapkan bisa berkelanjutan dan terus meningkat,”Pungkasnya.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim
(kanan) dalam acara bicang bersama
Presiden Joko Widodo (kiri) dalam rangka
Festival Kampus Merdeka di Istana Negara
dan disiarkan secara live, Senin (15/6/2021).
Foto: BPMI Setpres

8 07/Juli/VII/2021
Petugas memanggul cangkul di area pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19 di
TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan kasus
konfirmasi positif hingga Senin (21/6/2021) pukul 12.00 WIB bertambah 14.536 kasus
sehingga total seluruhnya menjadi 2.004.445 kasus. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Kasus Covid-19
Nasional Tembus
Angka Dua Juta
Relawan dari Fino Badut mengajar sambil bermain bersama anak-anak di Kampung Warung
Jogjog, Lebak, Banten, Senin (14/6/2021). Kegiatan belajar sambil bermain bersama badut tersebut
guna memotivasi anak-anak di daerah pelosok Kabupaten Lebak agar tetap semangat belajar
sekaligus menghibur mereka. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
Badut Mengajar Anak di Pelosok Lebak
B I N G K A I

9
07/Juli/VII/2021
Sejumlah anak mengikuti
kegiatan belajar terbuka
dalam program Ruang
Kreativitas Anak di Palu,
Sulawesi Tengah, Minggu
(6/6/2021). Program belajar
gratis bagi anak-anak
yang diinisiasi komunitas
“Bergerak dari Palu”itu telah
berlangsung sejak 2015.
ANTARAFOTO/Basri Marzuki
Program Ruang Kreativitas Anak
Sejumlah relawan menyiapkan makanan yang akan dibagikan kepada warga yang
sedang menjalani isolasi mandiri di perumahan villa mutiara gading, Tarumajaya,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (13/6/2021). Dapur umum tersebut setiap hari
menyediakan 300 porsi makanan untuk warga yang sedang menjalani isolasi mandiri.
ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah.
Bantuan Makanan
untuk Warga yang
Isolasi Mandiri

BRAFOPMK – Tim gabungan TNI dan Polri turun tangan
dalam mengatasi kasus Covid-19 di wilayah, khususnya
Kudus dan Bangkalan. Diketahui kedua wilayah tersebut
mengalami lonjakkan kasus yang cukup signifikan
setelah libur lebaran. Panglima TNI, Marsekal Hadi
Tjahjanto mengatakan, tim gabungan tengah melakukan
pendampingan kepada Kepala Dinas Kesehatan dari
masing-masing kabupaten, untuk mengoptimalkan motor
penggerak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) berskala mikro.
“PPKM ini adalah satu kunci untuk kita, bisa menekan
angka kasus positif. Pada masing – masing PPKM, kita
bisa melaksanakan tracing terhadap kontak erat dan bisa
mengetahui apakah positif (Covid – 19) atau tidak. Selain itu,
kita juga bisa meningkatkan angka kesembuhan masyarakat
dan menekan angka kematian,”ujar Hadi saat memberikan
keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin (7/6/2021).
Hadi menerangkan, anggota TNI dan Polri juga dikerahkan
melakukan sejumlah pendampingan dalam pelaksanaan
pemeriksaan PCR di rumah - rumah sakit, dan penguatan
penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat.
“Kita melakukan pendampingan dan penguatan dalam
rangka menjaga protokol kesehatan dengan terus
mengingatkan tetap mengenakan masker. Walaupun saya
sudah divaksin, namun saya tetap menggunakan masker,
termasuk menjaga jarak dan mencuci tangan,”tegasnya.
Penggunaan masker, lanjut dia merupakan bentuk
kedisiplinan yang paling ringan untuk diterapkan kepada
masyarakat. Tentunya hal itu harus disertai dengan kesadaran
tetap menjaga jarak dan mencuci tangan demi hasil terbaik.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
menegaskan terdapat 60 desa yang masuk kategori zona
merah di wilayah Kudus. Para personel TNI dan Polri, telah
diturunkan untuk mendampingi pembatasan ruang gerak
masyarakat guna meminimalisir penyebaran Covid-19.
“Saat ini diturunkan, kurang lebih empat kompi gabungan
TNI-Polri untuk menjaga klaster Kudus. Sekaligus
mempersiapkan, dan mendorong pemerintah daerah untuk
menambah tempat -tempat isolasi mandiri rujukan sehingga
klaster isolasi mandiri yang ada di rumah - rumah kita bisa
geser karena kurang lebih ada 1.200,”ucap Kapolri.
Kapolri juga menjelaskan bahwa khusus di wilayah
Bangkalan, pihaknya telah meningkatkan pelaksanaan PPKM
berskala mikro pada setidaknya tiga kecamatan. (*)
BRAFOPMK – Ekonomi digital Tanah Air, memiliki
prospek yang sangat baik dan akan terus tumbuh
berkali lipat. Di tahun 2020 lalu, ekonomi digital
berkontribusi terhadap empat persen gross
domestic product (GDP). Sementara pada 2030
mendatang pertumbuhan GDP Indonesia akan
tumbuh dari Rp15.400 triliun menjadi Rp24.000
triliun. Diyakini, ekonomi digital Indonesia akan
tumbuh hingga delapan kali lipat dari saat ini, yang
diketahui berada pada angka Rp 632 triliun menjadi
Rp 4.531 triliun.
Fakta tersebut diungkapkan Menteri Perdagangan,
Muhammad Lutfi, selepas mengikuti rapat
terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden
Joko Widodo, di Kantor Presiden Jakarta, Kamis
(10/06/2021).
“ Pada angka Rp4.531 triliun tersebut, e-commerce
akan memerankan peranan yang sangat besar,
yaitu 34 persen atau setara Rp1.900 triliun.
Kemudian diikuti oleh beberapa hal yang sangat
penting yaitu, B2B dengan besaran 13 persen atau
setara Rp763 triliun, dan health tech akan menjadi
Rp471,6 triliun atau 8 persen dari pertumbuhan,”
Ucap Menteri Perdagangan.
Sementara itu, bagi pelaku perdagangan elektronik
Indonesia, sambung Lutfi, memiliki level playing
field yang sangat besar. Mulai dari online travel,
online media, ride hailing, hingga financial
technology. Meski demikian, terdapat beberapa hal
yang mesti diperbaiki agar mampu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi digital di Tanah Air.
Beberapa di antaranya adalah infrastruktur
telekomunikasi, perlindungan konsumen di era
digital, sumber daya manusia yang memiliki
keahlian khusus di bidang teknologi, hingga
mengembangkan ekosistem digital itu sendiri.
“Kita berharap ekonomi digital ini akan
memperbaiki pertumbuhan Indonesia paling tidak
dalam sektor logistik dan industri. Kalau kita lihat
bahwa target sektor logistik kita yang akan tumbuh
dari 23 persen ongkos pada hari ini menjadi
17 persen, dengan adanya ekonomi digital ini
perbaikan pada logistiknya akan jauh lebih baik,”
pungkasnya. (*)
Ekonomi Digital
Diprediksi Tumbuh
Delapan Kali Lipat
Tahun 2030
TNI - Polri Turun
Tangan Atasi
Lonjakan Covid–19
di Daerah
10 07/Juli/VII/2021
N E W S F L A S H

BRAFOPMK – Pemerintah terus berupaya
mendorong national branding produk lokal
unggulan. Sehingga mampu menciptakan industri,
kreasi dan inovasi baru serta pasar yang lebih besar.
Salah satunya, melalui kegiatan Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).
Sebelumnya, pada tahun 2020 kegiatan tersebut
berhasil mengikut sertakan 3,7 juta unit UMKM,
yang bergabung dengan platform online untuk
memasarkan produknya. Hal ini, bertujuan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan
nasional.
“Pemasaran produk UMKM secara online, diharapkan
mampu menciptakan multiplier effects yang
memberikan manfaat lebih besar dan lebih luas
lagi bagi para pelaku UMKM sehingga mampu
menyumbang pada peningkatan kesejahteraan
dan perekonomian nasional,”harap Wakil Presiden
(Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya saat
menghadiri Acara Puncak Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia secara daring dari Kediaman Resmi
Wakil Presiden di Jl. Diponegoro no.2, Jakarta, Jumat
(18/06/2021).
Pada acara yang bertema Kilau Digital Permata
Flobamora tersebut, Wapres menegaskan
komitmen Pemerintah untuk mengutamakan
Wapres Dorong Gerakan “Bangga Buatan
Indonesia”
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin. Foto: BPMI Wapres
produk lokal UMKM dengan mewajibkan alokasi
sebesar 40 persen bagi UMKM, dalam kegiatan
pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain
itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan
kemandirian ekonomi nasional.
“Melalui Gernas BBI, pemerintah menekankan
pentingnya penggunaan Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN),”Bebernya.
Lebih lanjut Wapres menjelaskan Gernas BBI juga
diarahkan untuk mempersiapkan transformasi
ekonomi menuju digitalisasi, maka dari itu
penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan
informasi menjadi hal paling mendasar dan mutlak
untuk dipenuhi. Pemerintah menargetkan pada
tahun 2023, internet dapat dinikmati seluruh wilayah
Indonesia.
“Melalui Proyek Strategis Nasional, dengan
membangun jaringan backbone fiber optic Palapa
Ring, dan Proyek Satelit Multi fungsi Pemerintah.
Diharapkan pada tahun 2023, seluruh wilayah
Indonesia sudah terjangkau internet,”ucapnya.
Dengan adanya jaringan koneksi internet di seluruh
wilayah Indonesia, dan didukung dengan digitalisasi
pemasaran, Wapres berharap produk lokal mampu
menembus pasar nasional bahkan pasar global. (*)
11
07/Juli/VII/2021

BRAFOPMK - Kementerian Sosial (Kemensos) RI menjadikan
Kelurahan Manembo - nembo, Kecamatan Matuari, Kota
Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sebagai garda terdepan dalam,
menghadapi kemungkinan ancaman bencana di kawasan
tersebut. Hal itu dilakukan, melalui penguatan kapasitas
masyarakat setempat dalam menghadapi bencana.
Seringkali dibayangi bencana banjir akibat kiriman air dari
Gunung Dua Saudara, luapan Sungai Girian serta rob dari laut,
dan potensi kerawanan bencana lainnya seperti gempa bumi,
dan tanah longsor, hingga tsunami, mengharuskan masyarakat
Kota Bitung meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan
terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.
Girian Weru Satu, Yanto Mundi (48) warga setempat didapuk
menjadi Ketua Kampung Siaga Bencana (KSB). Dirinya mengaku,
sempat tidak memiliki gambaran tentang KSB. Namun ia
mengutarakan, bahwa daerah tempat tinggalnya sangat
memerlukan program seperti KSB.
“Sebelumnya, torang (kita orang – saya,red) sama sekali tidak
tahu KSB itu apa, awam sekali. Setelah sehari dua hari mengikuti
langsung program ini, baru torang tau, Oo.. memang torang
butuh program seperti ini,”Jelasnya setelah digojlok pelatihan
KSB selama tiga hari.
Sebelum bantuan datang, lanjut Mundi patut disadari sebagai
masyarakat daerah terdampak harus mampu menjadi penolong
diri sendiri, dan orang terdekat. Selain itu, berkat pelatihan di KSB
ia memperoleh dasar ilmu sebagai bekal dalam menghadapi
bencana kedepannya.
“Soalnya, torang sering kena banjir. Jadi, terima kasih banyak
kepada Kementerian Sosial, kita bisa dapat ilmu begitu, simulasi
juga sama teman-teman. Setidaknya, torang sudah ada dasar,”
pungkasnya.
Perlu diketahui, KSB merupakan model pendekatan
penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang bertujuan,
untuk merubah pola pikir dan tindakan masyarakat dalam
penanggulangan bencana. Dengan mempersiapkan masyarakat,
agar lebih mampu mengelola kerentanan, ancaman, dan risiko di
wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi lokal. (*)
Masyarakat Bitung Jadi Garda
Terdepan Penanganan Bencana
12 07/Juli/VII/2021
N E W S F L A S H
BRAFOPMK - Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor
(IPB), yang menjadi implementasi kebijakan Kampus
Merdeka Vokasi kini dilengkapi Kandang Modern
(Modern Closed House) yang merupakan salah satu
teaching factory. Kandang tersebut, salah satu fasilitas
yang dimiliki Sekolah Vokasi IPB Sukabumi, dengan
sistem tertutup, yang dilengkapi teknologi dan
mampu menampung hingga 50.000 ekor ayam.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto,
mengatakan fasilitas Closed House di Sekolah Vokasi
IPB Sukabumi merupakan salah satu sarana bidang
peternakan yang terbaik di Indonesia. Pasalnya
telah menerapkan teknologi 4.0, internet, dan
teknologi tata udara. Selain itu, Closed House di IPB
ini dapat menjadi percontohan bagi pendidikan
vokasi di kampus lainnya. Wikan juga mengapresiasi
keberadaan TEFA (teaching factory) Closed House IPB
ini.
‘’Kemendikbudristek sangat mengapresiasi sekali
implementasi teaching factory dan Merdeka Belajar
Kampus Merdeka dalam bentuk closed house,’’ujar
Wikan saat menghadiri panen raya ayam kedua
Teaching Factory Modern Closed House Sekolah
Keren, Kandang Ayam
Modern Milik IPB
Dilengkapi Teknologi 4.0
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto bersama
Rektor IPB Arif Satria saat menghadiri panen raya ayam kedua
Teaching Factory Modern Closed House Sekolah Vokasi IPB,
di Kampus IPB Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (9/6/2021). Foto:
Humas Kemdikbud

13
07/Juli/VII/2021
Kades se-Indonesia
Diajak Tuntaskan Problem
Perempuan dan Anak
BRAFOPMK - Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli
Anak, akan menjadi episentrum baru pembangunan
yang mendorong peningkatan kesejahteraan dan
kesehatan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas,
menurunkan angka perkawinan anak, menumbuhkan
pusat ekonomi yang berbasis rumahan. Sehingga ibu
rumah tangga, memiliki otonomi dalam pendapatan
rumahan.
Vokasi IPB, di Kampus IPB Sukabumi, Jawa Barat, Rabu
(9/6/2021).
Nantinya lanjut Wikan, setelah lulus mahasiswa IPB bisa jadi
pengusaha yang dekat dengan pasar.
“Model ini diharapkan dapat diimplementasikan ke sekolah
vokasi, agar link and match dengan industri sejak mulai
kurikulum awal hingga distribusi,”bebernya.
Sebelunya, Rumah Tertutup Modern Sekolah
Vokasi IPB melaksanakan panen raya ayam kedua
dengan menghasilkan 42.700 ekor ayam bersama
Kemendikbudristek dan PT. Charoen Pokhand Indonesia.
“Hari ini kami telah mamanen ayam di TEFA Modern Closed
House Kampus IPB dengan masa produksi 35 hari dan bobot
ayam rata-rata 2,4 kilogram per ekornya,”ujar Rektor IPB, Arif
Satria. (*)
Hal ini dipaparkan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim
Iskandar saat menjadi pembicara kunci dalam
Rapat Koordinasi Nasional Desa Ramah Perempuan
dan Peduli Anak di Perpustakaan Nasional, Selasa
(8/6/2021).
Menteri Halim Iskandar, mengajak seluruh kepala
desa mulai menata desanya. Agar persoalan anak
dan perempuan mampu diselesaikan mulai dari level
desa.
“Saya yakin kepala desa dan masyarakat desa mampu
menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi,”
Ucap Mendes PDTT.
Menteri Halim Iskandar mengatakan Dana Desa (DD),
memberikan ruang untuk menangani persoalan
perempuan dan anak. Hingga kini, Kemendes
PDTT sedang fokus dengan pemutakhiran Data
berbasis SDGs Desa untuk hasilkan potret kondisi
nyata desa, terhadap semua persoalan dan potensi
yang dihadapi. SDGs Desa memberikan perhatian
seimbang atas pemetaan terhadap masalah dan
potensi yang dimiliki Desa. Berdasarkan data yang
berhasil diunggah ke Sistem Informasi Desa, saat ini
ada sebanyak 38.533 Desa dengan 25.571.830 Kepala
Keluarga dengan total warga mencapai 75 .429.368
orang.
“Ini menunjukkan sudah 65 persen warga desa yang
terdata dengan merujuk data BPS warga yang tinggal
desa sebanyak 118 juta jiwa, yang setara 44 persen”
kata Gus Menteri.
Dengan kondisi ini, lanjut Halim Iskandar jika mampu
menyelesaikan seluruh permasalahan di tingkat
desa, secara otomatis sangat mendukung proses
penyelesaian masalah perempuan dan anak sebesar
43 persen. Menteri Halim Iskandar optimis pada akhir
Juli mendatang proses pemuktahiran data berbasis
SDGs Desa bakal tuntas (*)
Menteri Abdul Halim Iskandar jadi pembicara kunci dalam
Rapat Koordinasi Nasional Desa Ramah Perempuan dan Peduli
Anak di Perpustakaan Nasional, Selasa (8/6/2021). Foto: Humas
Kemendes PDTT

11
Juni 2021
Bulukumba,
Sulawesi Selatan
10
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (kanan) secara
informal menelusuri pantai di sekitar menara suar Bulukumba,
Sulsel, Kamis (10/6/2021). Foto: Humas Kemenko PMK
Dorong Pemberdayaan
Petani Rumput Laut di
Bulukumba
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) Muhadjir Effendy (tengah) saat melakukan kunjungan kerja
ke RS Khusus Daerah (RSKD) Dadi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat
(11/6/2021). Foto: Humas Kemenko PMK
Pemerintah Canangkan
Pembangunan RS Jiwa
di Enam Provinsi
Juni 2021
Makassar,
Sulawesi Selatan
14 07/Juli/VII/2021
G I AT S E R E M O N I A L

(Menko PMK) Muhadjir Effendy (kiri) menyaksikan Penandatanganan
Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan
Cuti Bersama Tahun 2021 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat,
(18/6/2021). Foto: Humas Kemenko PMK
Pemerintah Ubah Hari
Libur Nasional dan
Hapus Cuti Bersama
Hari Natal 2021
Juni 2021
16
Bandung,
Jawa Barat
Juni 2021
16
Jakarta
(Menko PMK) Muhadjir Effendy (tengah) bersama Gubernur Jabar
Ridwan Kamil (kiri) saat meninjau fasilitas dan pelayanan RSKIA Kota
Bandung, Jabar, Rabu (16/6/2021). Foto: Humas Kemenko PMK
Ibu Hamil dan Bayi dalam
Kandungan Berisiko
Terinfeksi Covid-19
15
07/Juli/VII/2021

16 07/Juli/VII/2021
F O K U S U TA M A

K
ekerasan seksual terhadap anak menjadi musuh kita bersama. Peningkatan angka
kasus tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Terlebih
saat pandemi, jumlah anak Indonesia yang mengalami kekerasan seksual makin
bertambah. Mirisnya para pelaku tak hanya orang jauh, tindak kekerasan sekusual kerap kali
dilakukan oleh keluarga terdekat korban.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat,
kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020
yakni sekitar 7.191 kasus. Sedangkan pada tahun 2021, dihimpun dari sistem informasi
daring perlindungan perempuan dan anak hingga 3 Juni, terdapat 1.902 kasus kekerasan
seksual terhadap perempuan dan anak.
Lebih spesifik lagi, berdasarkan data Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA,
selama tahun 2020 ada 2.683 anak di Indonesia mengalami kekerasan seksual. Bahkan,
lingkungan pendidikan juga tidak terbebas dari pelaku kejahatan seksual. Salah satunya,
seorang siswi SMK di Deli Serdang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh
sesama siswa sekolah tersebut.
Kemudian kasus serupa terjadi di lingkungan keluarga, seorang ayah di Dompu Nusa
Tenggara Barat tega mencabuli anaknya yang berusia 3 tahun, dengan alasan kesepian
karena sang istri menjadi pekerja migran (TKW). Ada lagi, Warga Negara Prancis yang
menyasar anak jalanan untuk dijadikan korban kekerasan seksual. Untuk melancarkan
aksinya, pelaku biasa menjanjikan akan memberi uang kepada calon korban, dan melarang
korban untuk bercerita kepada siapapun. Sementara itu, di Aceh seorang kakek tega
melakukan sodomi kepada dua balita, yang merupakan cucu kandungnya.
Selanjutnya, di Kota Parepare Sulawesi Selatan (Sulsel), kasus kekerasan seksual terhadap
anak naik 20% atau sebanyak 14 kasus pada periode Januari hingga Juli 2020. Peningkatan
kasus tersebut, paling banyak terjadi saat masa pandemi virus corona (COVID-19).
Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cilegon, Ely Kusumastuti mengatakan
perkara pidana yang ditangani Kejari Cilegon, didominasi kasus kekerasan seksual terhadap
anak. Dia mengatakan, kasus pencabulan anak jumlahnya mencapai 70 persen.
Waspada
Kekerasan Seksual
Terhadap Anak
17
07/Juli/VII/2021

Menurut Komnas Perempuan,
kekerasan seksual akan
berdampak traumatis dan
membuat korban rentan
mengalami berbagai gangguan
psikis. Para korban ini biasanya
akan menyalahkan diri sendiri.
Korban merasa bahwa itu salah
dia, kemudian ada rasa malu,
takut, dan marah.
Traumatis Berkepanjangan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari sistem
daring Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan
Anak (PPPA), hingga 3 Juni 2021 terdapat 1.902 kasus
kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual akan
berdampak traumatis dan membuat korban rentan
mengalami berbagai gangguan psikis. Para korban ini
biasanya akan menyalahkan diri sendiri. Korban merasa
bahwa itu salah dia, kemudian ada rasa malu, takut, dan
marah.
Sementara itu hasil riset Masyarakat Pemantau Peradilan
Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia
menyebutkan, selain kekerasan seksual seperti
pemerkosaan, perkawinan anak usia dini pun menjadi
salah satu tindak kekerasan seksual.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy
menekankan bahaya perkawinan pada usia anak-anak.
“Pernikahan anak akan berpotensi menghasilkan bayi
yang kurang sehat karena anak perempuan di bawah
usia 18 tahun fisiknya belum siap untuk melahirkan,”
ujarnya.
Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika Sari
mangatakan, masih banyak kasus dimana orang tua
menikahkan anaknya yang baru berusia 10 tahun.
“Anak dipaksa untuk melakukan hubungan seksual,
dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya, kehilangan
waktu bermain, dan kehilangan kesempatan belajar,”
ujarnya.
Dian merinci berbagai dampak yang akan ditimbulkan
dari para korban kejahatan atau kekerasan seksual.
Pertama, dampak psikologis. Korban kekerasan dan
pelecehan seksual akan mengalami trauma yang
mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat
menganggu fungsi dan perkembangan otaknya.
Kedua, dampak fisik dimana kekerasan dan pelecehan
seksual pada anak merupakan faktor utama penularan
Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga
berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan.
Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal
dapat terjadi. Bhkan dalam beberapa kasus, dapat
18 07/Juli/VII/2021
F O K U S U TA M A
“

menyebabkan kematian.
Ketiga, dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering
dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena
korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit
lagi menjalani kehidupannya. Selanjutnya, salah satu penyebab utama
semakin tingginya kasus
kasus kekerasan seksual adalah, semakin
mudahnya akses pornografi di dunia maya. Pasalnya, marak situs yang
sengaja ditawarkan, dan disajikan kepada siapa saja dan di mana saja.
Menjadi Fokus Bersama
Peran orang-orang terdekat sangat berpengaruh untuk mencegah
dan mewaspadai agar peristiwa ini tidak dialami oleh anak. Orangtua
diharapkan lebih dekat dengan anak, memahami karakter anak, dan
menjadi teman bagi anak. Selain itu, perlu adanya edukasi seksual sejak
dini kepada anak. Penjelasan yang diberikan, tentunya dengan bahasa
yang mudah dimengerti oleh anak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Muhadjir Effendy. Foto: Humas Kemenko PMK
19
07/Juli/VII/2021

Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika Sari
mengatakan, harus ada kemauan dan kontrol yang ketat
terhadap situs-situs yang mengarah pada aksi kejahatan
seksual. Selain itu gerakan pendidikan moral, dan
pendidikan seksual yang efektif harus diberikan di sekolah.
Kemudian, Hukuman berat yang menimbulkan efek
jera pun, harus diterapkan kepada pelaku yang terbukti,
melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Kondisi ini, juga
mengharuskan para orangtua lebih mewaspadai, terhadap
perilaku ketergantungan gadget pada anak.
Selain itu, perlu dibangun budaya melapor, sehingga jika ada
kasus pelecehan seksual bisa segera melaporkannya kepada
pihak berwajib. Apalagi, aturan hukum yang memberikan
perlindungan anak sudah cukup kuat, seperti Undang-
Pemerintah tidak tinggal diam dalam menangani masalah
kekerasan terhadap anak. Pada Maret 2021 lalu, Kemen PPPA
meluncurkan layanan call center Sahabat Perempuan dan
Anak (SAPA) 129, dengan nomor WhatsApp di 08111-129-129.
Foto: Humas Kemen PPPA
20 07/Juli/VII/2021
F O K U S U TA M A

Aturan hukum yang memberikan
perlindungan anak sudah cukup
kuat, seperti Undang-Undang
No 17/2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
UU No.1/2016 tentang Perubahan
Kedua atas UU No. 23/2002
tentang Perlindungan Anak,
namun regulasi itu belum mampu
memberikan efek jera.
“
Undang No 17/2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No.1/2016 tentang
Perubahan Kedua atas UU No. 23/2002 tentang
Perlindungan Anak, namun regulasi itu belum
mampu memberikan efek jera.
Dalam UU tersebut sudah ada pasal yang
memberikan pemberatan sanksi pidana dan
pengumuman identitas pelaku. Termasuk ancaman
hukuman tambahan, berupa kebiri kimia dan
pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk
pelaku berusia dewasa, namun kasus demi kasus
terus berulang.
Selanjutnya, pemerintah pun tidak diam dalam
menangani fenomena darurat ini. Pada Maret 2021 lalu,
Kemen PPPA meluncurkan layanan call center Sahabat
Perempuan dan Anak (SAPA) 129, dengan nomor
WhatsApp di 08111-129-129.
Presiden RI juga telah menginstruksikan agar
memperkuat sistem pelaporan dan layanan
pengaduan, dan melakukan reformasi besar-besaran
pada manajemen penanganan kasus kekerasan pada
anak. Bahkan Presiden Joko Widodo mengungkapkan,
proses penegakan hukum yang memberikan efek jera,
terutama terkait dengan kasus pedofilia dan kekerasan
seksual pada anak, dan layanan mendapatkan bantuan
hukum sangat penting sekali diberikan dan yang
terakhir rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial kembali.
Selain itu, pemerintah akan memiliki program
pemulihan para korban yang dilakukan melalui
aktifasi layanan sahabat perempuan dan anak yang
terintergrasi dari penjangkauan dan pendampingan.(*)
21
07/Juli/VII/2021

22 07/Juli/VII/2021
I N F O P U B L I K
BRAFOPMK – Sebagai
lingkungan terdekat, keluarga
memiliki peran penting dalam
menjaga kesehatan reproduksi,
dan memberikan edukasi seks
pada anak. Salah satunya demi
menghindari munculnya kasus
kekerasan seksual yang saat ini
banyak mengintai anak-anak.
Predator seksual kemungkinan besar mengintai anak
dalam aktivitas dunia maya, seperti lewat interaksi media
sosial dan aplikasi obrolan. Orang tua berperan penting,
untuk mengetahui bagaimana cara pencegahan agar
anak terhindar dari kejahatan sextortion berikut cara
mengatasinya.
Dokter anak forensik Universitas North Carolina Amerika
Serikat, Sharon Cooper dan profesor madya kriminologi
Universitas New South Wales di Australia Michael Salter
membagikan sejumlah kiat bagi para orang tua, dikutip dari
laman Seattle Times.
Ancaman Predator
Seksual di Dunia Maya
Waspada, Predator Seksual
Mengintai Anak
1. Tetapkan aturan
Orang tua wajib menetapkan aturan, kapan
dan bagaimana anaknya mampu berinteraksi
dengan orang lain secara daring. Sampaikan
aturan tersebut, dengan cara yang baik dan
menyenangkan kepada anak agar mereka
mengerti, demi kebaikan mereka sendiri.
2. Dampingi anak
Ayah dan ibu perlu mendampingi, ketika anak
mengakses permainan atau aplikasi baru.
Pengalaman bersama tersebut membantu
mengidentifikasi risiko, membangun
kepercayaan, dan memberikan peluang
hadirnya percakapan yang hangat.

23
07/Juli/VII/2021
Bentengi Anak Agar
Tidak Terjerumus
Memberikan edukasi, tentang
seks sejak dini.
Memberikan pendidikan
karakter dan moral yang
baik sejak dini, sebagai bekal
kehidupan anak di masa
mendatang.
Keluarga terutama orang
tua, wajib menanamkan
pengetahuan tentang hal
yang menjadi privasi dirinya.
Tentunya, kedepan anak akan
semakin waspada terhadap
dirinya sendiri ketika berada di
lingkungan umum. Edukasi yang
dilakukan oleh keluarga, dapat
membuat anak lebih nyaman
untuk belajar, dibandingkan
ketika berada di sekolah
bersama teman-temannya.
Anak harus mengetahui,
mengenai alat-alat reproduksi,
bagaimana menjaganya, dan
orangtua terus memberikan
perhatian serta pengetahuan.
3. Diskusi dengan anak
Membicarakan isu, mengenai keamanan daring
dengan anak juga sangat penting. Orang tua
sebaiknya tidak mendikte tentang apa yang
harus dan boleh, tetapi berdiskusi, termasuk
mendengarkan pendapat serta pengalaman anak
di dunia maya.
4. Bangun kepercayaan
Hal pertama yang krusial, saat mengalami
pelecehan di dunia maya adalah saat anak
berkomunikasi dengan orang lain. Membangun
kepercayaan akan membuat anak tidak ragu
menyampaikan apa yang mereka alami kepada
orang tua atau orang dewasa lainnya.
5. Waspada terhadap tanda
pelecehan
Ketika anak belum bercerita, orang tua
sebisa mungkin perlu mewaspadai tanda-
tanda terjadinya pelecehan. Orang tua bisa
mengaktifkan pengaturan khusus, seperti email
buletin yang memberi ringkasan tentang aktivitas
anak di dunia maya.
6. Edukasi pemblokiran
Ajari anak untuk memblokir, pengguna lain yang
mengucapkan kata-kata tidak pantas di media
sosial. Dorong anak, menggunakan opsi tersebut
secara bertanggung jawab. Jika pengguna itu
tetap mengganggu atau melecehkan, jangan
ragu hubungi pihak kepolisian.
7. Jangan salahkan anak
Kesalahan utama orang tua dalam kasus
pelecehan dunia maya, adalah menghakimi anak
dan remaja, bahkan membuat mereka malu.
Orang tua semestinya bersikap suportif, dan
bertanggung jawab penuh sebagai pelindung
bagi anak agar mereka aman di dunia maya. (*)

24 07/Juli/VII/2021
BRAFOPMK – Setiap tanggal 1 Juli, menjadi hari yang
sangat istimewa bagi Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri). Pasalnya, pada tanggal tersebut
selalu diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Istilah
Bhayangkara melekat dengan institusi Polri, seiring
berlakunya Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun
1946 yang ditandatangani langsung Presiden Sukarno.
Sebelumnya, kepolisian dinaungi oleh Kementerian
Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian
Negara dan hanya bertanggung jawab atas masalah
administrasi, sedangkan untuk masalah operasional
berada di bawah wewenang jaksa agung. Setelah
Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946
diterapkan, dikutip dari buku Perkembangan Kepolisian
di Indonesia (1952) karya M. Oudang, kepolisian
bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri
terhitung sejak 1 Juli 1946. Maka, setiap tanggal 1 Juli
diperingati sebagai Hari Bhayangkara oleh segenap
elemen Polri.
Sebelum zaman Majapahit, istilah Bhayangkara
sebenarnya sudah dikenal pada era Kerajaan Singasari,
tepatnya pada masa pemerintahan Raja Kertanegara
yang dalam Kitab Negarakertagama disebut bertakhta
sejak 1254 hingga 1292 Masehi. Namun, dalam
riwayatnya nanti, Bhayangkara justru lekat dengan
sosok Gajah Mada. Gajah Mada mengawali kariernya
pada 1313 sebagai prajurit, kemudian ditunjuk
sebagai bekel atau komandan Bhayangkara, pasukan
elite pengawal raja. Di bawah komando Gajah Mada,
Bhayangkara semakin kuat dan solid.
Ia menanamkan empat prinsip, yang disebut Catur
Prasetya kepada para personel Bhayangkara. Dikutip
dari Sejarah Kepolisian di Indonesia (1999) buku terbitan
Polri, Catur Prasetya kemudian diadaptasi sebagai salah
satu Landasan Kerja Kepolisian RI yang diresmikan pada
tanggal 4 April 1961. Bunyi dari Catur Prasetya yang
dirumuskan Gajah Mada pada waktu itu adalah::
Sejarah Hari Bhayangkara
S E L I N G A N
apolri pertama Indonesia R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo (duduk paling kiri). Foto: Dok. Polri

25
07/Juli/VII/2021
Satya Haprabu (setia kepada
pemimpin negara),
Hanyaken Musuh
(mengenyahkan musuh-musuh
negara),
Gineung Pratidina
(mempertahankan negara),
Tan Satrisna (sepenuh hati
dalam bertugas).
Gajah Mada yang memimpin
kesatuan Bhayangkara beberapa
kali berhasil mencegah ancaman
dan upaya-upaya pemberontakan
terhadap kekuasaan Majapahit,
juga menjaga ketenteraman
warga, demikian ditulis Purwadi
dalam Sejarah Raja-Raja Jawa
(2007).
Menurut buku Nagarakertagama
dan Tafsir Sejarahnya (1979)
yang ditulis Slamet Muljana,
Gajah Mada bersama 15 orang
prajurit Bhayangkara sukses
mengamankan Raja Jayanegara
dari pemberontakan yang dimotori
salah seorang petinggi istana bernama Ra Kuti. Setelah
menumpas aksi pembangkangan Ra Kuti, Gajah Mada
menyatakan berhenti sebagai komandan pasukan
Bhayangkara.
Namun, Jayanegara putra Raden Wijaya yang
melanjutkan takhta ayahnya sebagai penguasa
Majapahit sejak 1309, kemudian justru mengangkatnya
sebagai patih. Pada Tahun 1328, Jayanegara ditemukan
tewas di kamarnya.
Konon, pelaku atau otak pembunuhan ini adalah Ra
Tanca, tabib pribadi raja yang juga seorang komandan
Bhayangkara, jabatan yang pernah diemban oleh
Gajah Mada. Sementara itu, berdasarkan buku Jejak
Nasionalisme Gajah Mada (2004), dituliskan bahwa
Gajah Mada menangkap Ra Tanca, lantas dihukum mati.
Sehingga, adik Jayanegara, Tribhuwana Tunggadewi
(1328-1351), dinobatkan sebagai penguasa Majapahit
selanjutnya.
Polri Dari Masa ke Masa
Masa Kolonial Belanda
Pada masa kolonial Belanda pasukan keamanan, saat
itu diambil dari orang pribumi guna menjaga aset dan
kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda.
Pada masa Hindia Belanda ada beberapa bentuk
kepolisian seperti Veld Politie (Polisi Lapangan), Stands
Politia (Polisi Kota), Cultur Politie (Polisi Pertanian), dan
Bestuurs Politie (Polisi Pamong Praja).
Kendati demikian, orang-orang pribumi yang direkrut
sebagai kemanan tidak bisa menjabat posisi tinggi
seperti hood agent (bintara), inspekteur van politie,
dan juga commisaris van politie. Mereka hanya
diperkenankan sebagai mantri polisi, asisten wedana,
dan wedana polisi. Pada saat itu, Belanda juga sempat
membentuk kepolisian modern pada 1897-1920. Hal
inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Polri
hingga saat ini.
Masa Pendudukan Jepang
Saat Jepang menjajah kala itu, mereka membagi
kepolisian Indonesia seperti Kepolisian Jawa dan
Madura yang berpusat di Jakarta, kemudian Kepolisian
Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian
wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan
Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.
Saat itu, tiap-tiap kantor polisi di daerah dikepalai oleh
seorang pejabat kepolisian atau orang Indonesia, aka.
tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang, yang
disebut sidookaan yang berarti dalam praktiknya lebih
berkuasa daripada kepala polisi.
Awal Kemerdekaan Indonesia
Periode 1945-1950
Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu
pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan
Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas.
Saat Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, secara resmi
kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.
Pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan
Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29
September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S.
Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian
Negara (KKN).
Saat itu, kepolisian berada dalam lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan
Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab
masalah administrasi, sedangkan masalah operasional
bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
Kemudian, mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan
Pemerintah Tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian
Negara yang bertanggung jawab langsung kepada
Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun
diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.(*)

26 07/Juli/VII/2021
R E V O L U S I M E N TA L
BRAFOPMK – Seperti kita ketahui, tangisan
bayi merupakan bentuk komunikasi dari si bayi
dan terkadang tangisannya tak mudah untuk
diterjemahkan karena universal dan bisa saja
multi tafsir. Untuk memudahkan para ibu muda
yang dianggap masih sulit mengurus bayi, Dosen
Manajemen Informatika Sekolah Vokasi Institut
Pertanian Bogor University, Medhanita Dewi
Renanti, menciptakan aplikasi menarik berupa
kamus bahasa bayi. Idenya muncul ketika ia
mengikuti seminar tentang tumbuh kembang
bayi, saat usia enam bulan bulan kehamilan anak
pertamanya.
Ketika alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) itu
melahirkan buah hati pertamanya, pada April
2012 Medhanita benar-benar mempelajari arti
tangisan buah hatinya. Karena dianggap menarik,
dirinya tidak merasa panik. Saat menyelesaikan
program studi S1 dan S2, pelan-pelan ibu satu anak
ini membuat aplikasi Madzas. Platform ini dapat
digunakan untuk menerjemahkan tangisan bayi
mulai dari umur 0 - 3 bulan. Sedikitnya ada lima
tangisan utama bayi dengan kode-kode khusus
yang ia ciptakan.
Aplikasi Madsaz ternyata mampu menerjemahkan
lima jenis tangisan bayi yaitu bayi lapar, bayi lelah
atau mengantuk, bayi mau bersendawa, bayi
masuk angin atau perut kembung dan bayi tidak
nyaman (karena popok basah, udara terlalu panas
atau dingin).
Dengan aplikasi tersebut, Medhanita mengklaim
bahwa akurasi tangisan bayi hampir 100 persen.
Bukan cuma paham artinya, para pengguna pun
langsung diberi solusi lewat aplikasi itu. Adapun
caranya cukup mudah, ketika bayi menangis
Dosen IPB Ciptakan Aplikasi
Penerjemah Tangisan Bayi
Diunduh 100 Ribu Lebih Pengguna Android

Foto-foto: Dok/istimewa
27
07/Juli/VII/2021
pengguna android tinggal merekam suaranya saja.
Usahakan jangan noise karena bisa mengganggu hasilnya.
Setelah 10 - 20 detik merekam suara, hasilnya langsung
terlihat dalam aplikasi.
Hasil pemantauan BrafoPMK, hingga kini aplikasi
Madsaz masih eksis di playstore android dengan 100
ribu lebih unduhan, 645 ulasan dan memiliki rating yang
cukup bagus di angka 3+. Tak hanya itu, aplikasi ini juga
tidak terlalu memakan memori handphone karena hanya
berbobot 2.0 MB saja. Dalam aplikasi tersebut terdapat
informasi terkait‘Fungsi Aplikasi’.
Selain mampu mendeteksi arti dari tangisan bayi, aplikasi
ini juga menyediakan solusi bagi sang ibunda dalam
menghadapi sang buah hati. Contoh, jika si bayi terdeteksi
menangis karena perut kembung, maka Aplikasi Madsaz
akan memberikan panduan kepada sang ibu untuk
melakukan penanganan pertama kepada bayi yang sedang
menangis karena perut kembung. (*)
Medhanita Dewi
Renanti M.Kom
Lahir di Banyuwangi
Sarjana Komputer di
Universitas Gadjah Mada
(2006)
Megister Komputer di
Institut Pertanian Bogor
(IPB) (2013)

Parlemen Israel secara resmi, mengakhiri era
kepemimpinan Benjamin Netanyahu yang telah
berlangsung selama 12 tahun. Seiring dengan
hadirnya Perdana Menteri baru, Naftali Bennett.
Koalisi partai baru di Parlemen Israel, alias Knesset
menggulingkan Benjamin Netanyahu dan
membentuk pemerintahan baru. Naftali Bennett
terpilih menjadi Perdana Menteri Israel pada Minggu
(13/6/2021).
Gedung Putih mengatakan, Biden mengucapkan
salam hangat kepada Bennett melalui pembicaraan
via telepon sebagaimana dilansir AFP.
“Saya mengucapkan, selamat kepada Perdana
Menteri Naftali Bennett dan Menteri Luar Negeri Yair
Lapid, dan semua anggota kabinet baru Israel. Israel
tidak memiliki teman yang lebih baik selain AS,”ujar
Biden.
Bennett kemudian menanggapi ucapan selamat dari
Biden, melalui cuitan di akun Twitter miliknya.
“Terima kasih Tuan Presiden (Biden)!, Saya berharap
Naftali Bennett Jabat Perdana
Menteri Israel
dapat bekerja sama
dengan Anda untuk
memperkuat hubungan
antara kedua negara kita,”
Tulis Bennett.
Dalam pembicaraan
telepon, Biden
menegaskan
dukungannya untuk
hubungan antara AS
dengan Israel yang telah
berlangsung selama
puluhan tahun. Biden
juga menegaskan,
komitmennya tak
tergoyahkan terhadap
keamanan Israel. Biden
dan Bennett beserta
tim dari keduanya
akan berbicara mengenai semua hal yang berkaitan
dengan keamanan regional, termasuk Iran.
Bennett mengambil alih kepemimpinan pemerintah
Israel, setelah didukung oleh koalisi delapan partai.
Kedelapan partai ini, sebenarnya memiliki pandangan
ideologis yang berbeda. Namun, keduanya disatukan
karena kejengahan terhadap kepemimpinan
Netanyahu.
Melansir dari AFP, Bennett merupakan seorang
nasionalis sayap kanan Yahudi. Jutawan teknologi, dan
mantan komandan pasukan khusus Israel. Berusia 49
tahun, Bennett memimpin partai sayap kanan Yamina
yang telah menyerukan Israel untuk mengambil
bagian-bagian tepi barat yang diduduki.
Dia akan menjadi perdana menteri Israel pertama,
yang secara terbuka menyerukan gaya hidup religius.
Lahir dari kedua orang tua yang berasal dari AS,
Bennett sangat liberal dalam ekonomi dan sangat
keras dalam melawan musuh besar Israel, yakni Iran.
Selain itu, Bennet merupakan mantan“anak didik”
Netanyahu dan sempat mendapat sejumlah jabatan
tinggi di bawah pemimpin Partai Likud tersebut.
Namun sayang, dalam beberapa tahun terakhir
hubungan antara Bennett dan Netanyahu retak, dan
ketegangan antara keduanya meningkat.
Presiden Israel Reuven Rivlin berada diantara Perdana Menteri
Naftali Bennett dan Menteri Luar Negeri Yair Lapid saat berfoto
bersama para menteri pemerintahan baru Israel, di Yerusalem,
Senin (14/6/2021). Foto: REUTERS/Ronen Zvulun
28 07/Juli/VII/2021
I N T E R N A S I O N A L

Sebagai wilayah yang menjadi titik awal pandemi global
Covid-19, Kota Wuhan China menggelar wisuda besar-
besaran untuk lebih dari 11.000 mahasiswa, pada Minggu
(13/6/2021). Para siswa dengan gaun biru tua duduk dalam
barisan yang ramai, tanpa jarak sosial atau masker wajah.
Mereka berada di bawah papan bertuliskan:“Menyambut
lulusan 2020 kembali ke rumah. Semoga masa depan Anda
cerah.”
Dilansir dari kantor berita lokal Hubei News, upacara
diadakan di sebuah stadion di dalam kampus universitas
dan dihadiri oleh lebih dari 11.000 mahasiswa. Diantaranya,
lebih dari dari 3.000 orang tua diberikan kursi untuk
menyaksikan kelulusan anak-anak mereka, sehingga jumlah
total kehadiran orang di stadion tersebut, kurang lebih
14.000.
Selain itu, diketahui wisuda massal ini berlangsung di
tempat yang sempat menjadi pusat penyebaran pandemi
Covid-19, pada akhir 2019. Virus mematikan itu, pertama
kali terdeteksi di Ibu Kota Provinsi Hubei. Akibatnya, 11 juta
penduduknya terpaksa masuk mode penguncian selama
76 hari.
Lebih dari 2.200 orang pada upacara Minggu (13/6/2021),
adalah lulusan yang tidak dapat menghadiri wisuda tahun
lalu karena pembatasan virus yang ketat. Siswa angkatan
2020 ini, membuat postingan di Weibo Twitter di China,
untuk merayakan acara tersebut.
Sebelumnya, Kota Wuhan mengadakan upacara kelulusan
terbatas tahun lalu. Universitas Wuhan, menyelenggarakan
acara yang sebagian besar online pada Juni
2020. Saat itu, para siswa dan guru yang
hadir semuanya mengenakan masker.
Sejak itu, Wuhan kembali dibuka bertahap
dan berupaya mempertahankan angka
penularan Covid-19 yang rendah dengan
menerapkan pembatasan ketat parsial,
sistem karantina, dan vaksinasi massal.
Pihak berwenang China mengatakan,
Covid-19 sudah terkendali di negara
itu. China telah berhasil menjaga, agar
kasus komunitas yang ditularkan secara
lokal seminimal mungkin. Dengan
menempatkan, seluruh pelancong ke
negara itu di bawah prosedur karantina
“14+7”hari yang ketat, di mana seseorang
harus menghabiskan 14 hari di sebuah
fasilitas dan satu minggu lagi untuk mengkarantina diri di
rumah.
Diberitakan sebelumnya, satu tahun setelah virus Corona
yang menyebabkan Covid-19 muncul di kota Wuhan,
kehidupan masyarakat terpantau kembali normal. Kota
berpenduduk 11 juta jiwa itu, sudah terbebas dari pandemi
Covid-19 sejak karantina wilayah pertama dihentikan pada
8 April 2020.
Dengan tidak adanya kasus transmisi lokal selama
beberapa bulan, masyarakat Wuhan pun diizinkan untuk
merayakan pergantian tahun 2020 dalam kemeriahan
di jalanan kota. Keberhasilan pengendalian Covid-19 di
China, terutama Wuhan, terjadi karena pemerintahnya
memprioritaskan kesehatan. China belajar banyak dari
kejadian pandemi SARS yang pernah terjadi sebelumnya.
Tidak lama setelah virus Corona muncul, tepatnya pada
akhir Januari 2020 pemerintah China memutuskan,
untuk melakukan karantina wilayah di Wuhan selama 76
hari. Akses keluar dan masuk kota, ditutup. Otoritas, juga
menerapkan sistem lockdown di beberapa kota lain yang
berdekatan dengan Wuhan. Sehingga, total 50 juta warga
harus terisolasi dari dunia luar.
Selain melakukan karantina wilayah, pemerintah China
juga melakukan isolasi dan pelacakan kasus yang serius
demi memutus mata rantai penularan Covid-19. Setidaknya
tiga rumah sakit, baru dibangun untuk mengisolasi pasien
dengan gejala ringan hingga sedang.
Upaya ini, didukung dengan penerapan protokol
kesehatan yang ketat. Yakni kewajiban menggunakan
masker, mencuci tangan, dan mensterilisasi rumah dengan
disinfektan.
Klaim Berhasil Kendalikan Covid-19, Kota Wuhan
Gelar Wisuda Besar Tanpa Protokol Kesehatan
Sekitar 11.000 lulusan hadir dalam wisuda di Central China Normal
University, Wuhan, China. Tak ada lagi aturan mengenakan masker
dan jaga jarak di wisuda ini. Foto: AFP PHOTO/CHINA OUT
29
07/Juli/VII/2021

BRAFOPMK –Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022,
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bakal menekankan
program pembangunan Sumber Daya manusia (SDM).
Hal tersebut diungkapkan langsung Menko PMK
Muhadjir Effendy. Dirinya menerangkan, kebijakan
pembangunan SDM ini untuk mempersiapkan
angkatan produktif, jelang bonus demografi sekaligus
menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Khususnya dalam hal ini adalah percepatan
penanganan stunting. Kebijakan Presiden sejak periode
pertama, yaitu penanganan stunting dari 27,6 persen
menjadi 14 persen di tahun 2024,”ujar Menko PMK, saat
rapat bersama para Menko dan Badan Anggaran DPR-RI,
membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Lembaga (RKA KL) dalam RAPBN 2022 dan Rencana
Kerja KL Tahun 2022. Pada Senin (14/6/2021).
Muhadjir menerangkan, penanganan stunting menjadi
perhatian Presiden dalam penyiapan SDM. Pasalnya,
persiapan SDM unggul akan sangat terhambat
dengan adanya stunting pada anak. Menko PMK
mengungkapkan, berdasarkan data Bank Dunia,
sebanyak 56 persen angkatan kerja produktif di
Indonesia adalah mantan stunting.
“Karena itulah Presiden menargetkan untuk 2024
stunting bisa turun menjadi 14 persen. Berdasarkan
arahan Presiden juga stunting menjadi domain BKKBN
jadi bagian pembangunan keluarga,”Terangnya.
Lebih lanjut, Menko Muhadjir menjelaskan beberapa
program yang bertujuan membangun SDM unggulan.
Antara lain, membuka akses pendidikan ke seluruh
kalangan mulai sejak usia dini, dengan adanya program
satu desa satu PAUD, program Kartu Indonesia Pintar
(KIP) untuk SD, SMP, SMA/SMK, hingga jenjang
pendidikan tinggi.
“Program-program ini adalah program strategis dalam
membangun SDM. Sekarang bagaimana 140 juta orang
Tekan Angka Stunting, Kemenko PMK Bidik
140 Juta Usia Produktif
Menko PMK saat Rapat bersama para Menko dan Badan Anggaran DPR-RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA KL)
dalam RAPBN 2022 dan Rencana Kerja KL Tahun 2022, Senin (14/6/2021). Foto: Humas Kemenko PMK
30 07/Juli/VII/2021
K A B A R P M K

yang saat ini dalam usia produktif juga mendapatkan
pekerjaan yang produktif. Kami juga sudah mengubah
kurikulum SMK yang sekarang disusun oleh dunia industri
dan dunia usaha,”jelasnya.
Sebelumnya di awal rapat, Menko PMK Muhadjir Effendy
beserta para Menko lainnya memaparkan Pagu indikatif
masing-masing. Serta, usulan tambahan anggaran tahun
2022. Diketahui, Pagu Indikatif RAPBN Kemenko PMK
untuk tahun 2022 sebesar Rp 228,97 miliar. Sementara
postur anggaran pagu dibagi dua, yaitu untuk Program
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan sebesar Rp 61,45 miliar
(26.84%), dan untuk Program Dukungan Manajemen Rp
167,52 miliar (73,16%).
Adapun rincian usulan tambahan anggaran itu terdiri dari
program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp
27 miliar, mencakup penguatan pelaksanaan koordinasi
sinkronisasi dan pengedalian (KSP) kebijakan bidang PMK
Rp 18 miliar, program Gerakan Nasional Revolusi Mental
(GNRM) Rp 6 miliar, penguatan penyusunan kebijakan
jaminan sosial nasional Rp 2 miliar, serta pelaksanaan
Global Platform For Disaster Risk Reduction (GPDRR) Rp1
miliar. Sedangkan, Rp 20 miliar digunakan untuk program
dukungan manajemen teknis mencakup sarana dan
prasarana, pengelolaan informasi bidang PMK, dan hak
keuangan Dewan Jaminan Sosial Nasional.
“Dengan demikian, total penambahan seluruh anggaran
dari Kemenko PMK tahun anggaran 2022 Rp 275 miliar
lebih, atau Rp 275.967.321.000,”tandas Muhadjir. (*)
Program koordinasi pelaksanaan
kebijakan, sebesar Rp 27 miliar.
Penguatan pelaksanaan koordinasi
sinkronisasi dan pengedalian (KSP)
kebijakan bidang PMK, sebesar Rp 18
miliar.
Program Gerakan Nasional Revolusi
Mental (GNRM), sebesar Rp 6 miliar.
Penguatan penyusunan kebijakan
jaminan sosial nasional, sebesar Rp 2
miliar.
Rincian Usulan
Tambahan Anggaran 2022
Pelaksanaan Global Platform For Disaster
Risk Reduction (GPDRR), sebesar Rp1
miliar.
Rp 20 miliar, digunakan untuk
program dukungan manajemen teknis
mencakup sarana dan prasarana,
pengelolaan informasi bidang PMK, dan
hak keuangan dewan jaminan sosial
nasional. Total penambahan seluruh
anggaran dari Kemenko PMK tahun
anggaran 2022, sebesar Rp275 miliar
lebih, atau Rp 275.967.321.000.
1
2
3
4
5
6
Pagu Indikatif RAPBN Kemenko
PMK untuk tahun 2022 sebesar
Rp 228,97 miliar. Sementara
postur anggaran pagu dibagi dua,
yaitu untuk Program Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan sebesar Rp
61,45 miliar (26.84%), dan untuk
Program Dukungan Manajemen
Rp 167,52 miliar (73,16%).
“
31
07/Juli/VII/2021

BRAFOPMK – Keberadaan Rumah Sakit Jiwa (RSJ)
alias RS yang secara khusus menangani masalah
gangguan kejiwaan masih nihil untuk enam provinsi
di Indonesia. Sejumlah provinsi tersebut, antara
lain Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat,
Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau.
Tentunya, hal ini akan menjadi perhatian khusus
pemerintah.
“Masih ada enam dan Presiden sudah memerintahkan
kepada saya untuk diselesaikan,”Ucap Menteri
Koodinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(PMK) Muhadjir Effendy saat melakukan kunjungan
kerja ke RS Khusus Daerah (RSKD) Dadi Makassar,
Sulawesi Selatan (11/6/2021).
Menko PMK juga mengapresiasi RSKD Dadi, karena
fasilitas dan pelayanan yang dinilai sangat baik.
Sementara itu, untuk sebagian pasien yang dilaporkan
tidak ditanggung pembiayaannya, karena belum
terdaftar kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN), akan langsung dikoordinasikan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Saya sudah minta diselesaikan. Pokoknya kalau di
lapangan ketemu masalah harus diselesaikan. Itulah
pentingnya turun lapangan, tidak bisa koordinasi
hanya di atas meja karena setiap kasus itu macam-
macam, tiap daerah berbeda-beda,”Terangnya.
Sementara itu, Direktur RSKD Dadi Arman Bausat
mengungkapkan saat ini terdapat lebih dari 600
pasien jiwa rawat inap perhari. Sedangkan kapasitas
tempat tidur, hanya sekitar 403 lantaran di Provinsi
Sulsel hingga kini hanya memiliki satu RS jiwa.
“Di sini, tidak ada panti sosial untuk ODGJ Dinsos.
Sehingga RSKD Dadi, seperti menjadi panti sosial.
Belum lagi, ada pembiaran oleh keluarga dan
penolakan masyarakat menyebabkan pasien jiwa sulit
dipulangkan,”Tandasnya.
Seraya mengamini, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman
Sulaiman menyampaikan bahwa Pemprov Sulsel
berencana akan menyiapkan rumah produktif dan
rumah kreatif bagi pasien yang telah dinyatakan siap
untuk keluar dari RS jiwa dan akan memasuki fase
pasca pemulihan sebelum kembali ke masyarakat.
“Nanti di sana kita lihat case-nya, kita tidak mau bikin
panti sosial lagi, tetapi lebih kepada rumah produktif
dan rumah kreatif bagi mereka pasca pemulihan,”
tandasnya. (*)
Mandat Presiden, Menko PMK Segera
Bangun RSJ di Enam Provinsi
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat melakukan kunjungan
kerja ke RS Khusus Daerah (RSKD) Dadi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (11/6/2021). Foto: Humas Kemenko PMK
32 07/Juli/VII/2021
K A B A R P M K

Optimalisasi Pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Foto: Humas Kemenko PMK
BRAFOPMK – Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko
PMK) menggelar Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pengendalian (KSP) di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat,
Kamis (17/6/2021). KSP dilakukan, agar Optimalisasi
Pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) diharapkan
menjadi sistem layanan sosial satu pintu. Sekaligus,
memastikan pelayanan publik kepada masyarakat
miskin, dan rentan dapat terselenggara tepat sasaran,
cepat, responsif dan terintegrasi.
Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kemenko
PMK Ade Rustama mengatakan, penyelenggaran SLRT
Puskesos merupakan salah satu program Prioritas
Nasional di bidang PMK 2021, yaitu Program Prioritas
Nasional (PN 3). Tujuannya, meningkatkan SDM
Berkualitas dan Berdaya Saing.
“Diharapkan SLRT dan Puskesos kedepan, dapat
memberikan pelayanan yang inklusif dan bermutu.
Serta, diharapkan membantu tercapainya tujuan
pembangunan berkelanjutan,”terang Ade Rustama.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Depok Usman
Haliyana menyampaikan, komitmen Pemerintah Kota
Depok dalam pelaksanaan SLRT Puskesos. Diwujudkan,
dengan penumbuhan tujuh Puskesos yang dibiayai
oleh APBD yaitu, di Kelurahan Ciampaeun, Kelurahan
Tugu, Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Meruyung,
Kelurahan Cinangka, Kelurahan Serua, dan Kelurahan
Pangkalan Jati. Serta, akan melaksanakan bimtek untuk
meningkatkan kualitas petugas Puskesos SLRT.
Selanjutnya Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan,
Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat, Kementerian
Sosial Serimika BR Karo, dalam sambutannya mengatakan
bahwa pengembangan SLRT Puskesos kedepan menjadi
salah satu langkah awal menuju tercapainya pelayanan
yang berkualitas.
“Hingga akhir tahun 2020, terdapat 150 Kabupaten/Kota
yang telah mengembangkan SLRT Puskesos, sementara
target Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) di 2024, SLRT Puskesos sudah harus
dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota di
Indonesia,”pungkasnya. (*)
Kemenko PMK Geber Optimalisasi
SLRT dan Puskesos
33
07/Juli/VII/2021

BRAFOPMK – Wilayah Dukuh Bulurejo, Desa Bantengan,
KecamatanWungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur,
dibuat geger oleh munculnya klaster Covid-19. Klaster
virus tersebut, muncul setelah salah satu warga
menyelenggarakan hajatan pernikahan belum lama ini.
Usai pesta, petuga satgas Covid-19 Kabupaten Madiun
melakukan tracing, terhadap ratusan warga yang
menghadiri pesta pernikahan tersebut. Melalui tes cepat
antigen, sebanyak 66 orang dinyatakan positif atau reaktif
Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, mengapresiasi
penanganan Covid-19 di Desa Bantengan. Menurut dia,
Satgas Covid-19 Kabupaten Madiun dan aparat desa telah
bekerja dengan sangat baik dalam hal tracing kasus dan
penanganan masyarakat yang bergejala Covid-19.
Saat dilakukan pengecekan, Menko PMK melihat
Pemerintah Kabupaten telah menyediakan bantuan
kebutuhan bahan pangan bagi warga yang melakukan
isolasi mandiri bersama keluarganya. Selain itu, Akses
masuk dan keluar di kawasan yang dihuni oleh warga
dua RT di Dukuh tersebut akhirnya ditutup. Terlihat,
portal bertuliskan“Sedang Melaksanakan Isolasi Mandiri”
dipasang. Langkah ini ditempuh, setelah puluhan warga
di lokasi tersebut dinyatakan positif Covid-19 dari klaster
hajatan pernikahan.
“Saya, sangat apresiasi karena dari pihak aparat desa peka
sekali. Ketika, ada gejala dilakukan tracing dan ketemulah
benar kasus-kasus itu,”katanya.
Muhadjir menegaskan, penanganan Covid-19 di Desa
Bantengan merupakan contoh pelaksanaan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala Mikro (PPKM
Mikro) dan karantina wilayah seperti yang diperintahkan
Presiden RI.
“Jadi kita tidak boleh mengunci seluruh daerah, kemudian
dinyatakan merah. Zona merah itu paling di tingkat RT, RW,
bahkan mungkin beberapa keluarga. Dan itulah, yang di
lockdown. Sehingga ekonomi masih berjalan dan Covid-19
masih bias dikendalikan,”ujarnya.
“Saya kira, penanganannya sangat sempurna karena
mereka yang bergejala ringan diangkut ke RS, kemudian
yang masih sehat di-lockdown oleh RT setempat, nanti
ditunggu sampai masa inkubasi. Kalau nanti masa inkubasi
betul-betul sehat, ya berarti sudah bebas Covid-19,”imbuh
Muhadjir.
Selanjutnya, Menko PMK menjelaskan pencegahan virus
corona bukan hanya tugas aparat dan Satgas Covid-19 saja.
Tetapi yang terpenting, adalah kesadaran masyarakat untuk
patuh terhadap protokol kesehatan.
“Kalau misalnya aparat saja tidak bisa, itu tidak mungkin.
Karena kuncinya kesadaran masyarakat untuk selalu
mengontrol kegiatan. Saling mengingatkan selalu pakai
masker, sebetulnya sederhana,”pungkasnya.
Sebagai informasi, sesuai data yang dilansir infocovid19.
jatimprov.go.id, jumlah kasus aktif Covid-19 di Kabupaten
Madiun hingga Kamis (17/6/2021) mencapai 213 orang.
Secara total, kasus Covid-19 di Kabupaten Madiun
mencapai 4.066 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 3.606
orang di antaranya dinyatakan sembuh, 213 orang masih
dalam perawatan, dan 247 orang meninggal dunia. (*)
Gegara Hajatan, Satu Kampung di Lockdown
MuhadjirPuji Kinerja Satgas Covid-19 Madiun
Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Menko
PMK) Muhadjir Effendy usai
mengecek karantina wilayah
(lockdown) dan isolasi mandiri
di Dukuh Bulurejo, Desa
Bantengan, Kecamatan Wungu,
Kabupaten Madiun, Jawa Timur,
Kamis (17/6/2021). Foto: Humas
Kemenko PMK
34 07/Juli/VII/2021
K A B A R P M K

BRAFOPMK – Wilayah Bandung Raya, dinyatakan Siaga
Satu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bukan tanpa
alasan, peningkatan kasus aktif Covid-19 beberapa
waktu ini mengalami peningkatan tajam. Hasil data
yang diperoleh Pemerintah Jabar, dua kabupaten yang
mengalami pelonjakan angka cukup signifikan yakni
Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
Total kasus terkonfirmasi per-15 Juni 2021 sebanyak
21.021 dengan kasus konfirmasi aktif 1.272, sembuh
19.382 dan meninggal 367. Sedangkan, suspect dipantau
2.248 dan kontak erat dipantau 972. Menanggapi hal
tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy
meminta masyarakat untuk menerapkan protokol
Kesehatan (Prokes) lebih ketat.
“Ini harus menjadi perhatian semuanya untuk selalu
menjaga protokol kesehatan, menjaga daya tahan
tubuh, terutama yang bekerja di luar. Taruhan kita saat
ini hanya tinggal disiplin atau tidak. Kalau tidak disiplin
perkembangan Covid-19 akan tidak terkendali,”kata
Muhadjir usai melakukan peninjauan pelayanan Rumah
Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Kota Bandung, Rabu
(16/6/2021).
Terlebih, masih kata Muhadjir, Kementerian Kesehatan
RI telah mengumumkan adanya varian baru Covid-19
Bandung Raya Siaga Satu Covid-19,
Muhadjir Minta Warga Ketatkan Prokes
dari India yang masuk ke Tanah Air. Menko PMK, juga
tak menampik mengenai lonjakan kasus di beberapa
daerah, terutama empat provinsi di Pulau Jawa salah
satunya yaitu Jabar. Presiden RI pun meminta perhatian
khusus, terhadap kondisi ini. Mengingat, terjadinya
peningkatan Covid – 19 disinyalir dampak dari arus
mudik lebaran lalu.
“Sebagian akibat arus balik mudik, karena banyak sekali
pemudik yang bandel dan kembali ke daerah asalnya
membawa Covid-19. Kemudian, menciptakan klaster
keluarga. Ada juga klaster acara keluarga, termasuk pesta
pengantin dan klaster ziarah. Ini, wilayah wilayah yang
sekarang menjadi pusat penyebaran Covid-19 akibat
klaster ziarah,”tuturnya.
Selanjutnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan
lonjakan kasus Virus tersebut terjadi akibat keteledoran
dan ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan.
Jika hal ini tidak disadari oleh masyarakat, maka akan
semakin mempersulit keadaan. Dimana, kasus Covid-19
di Jabar terutama wilayah Bandung Raya akan semakin
tidak terkendali.
“Ini sebetulnya hikmah, kalau taat terkendali, kalau tidak
taat beginilah contohnya (kasus Covid-19 melonjak).
Jadi mau seganas apa jenis (virus)-nya, kuncinya disiplin,”
pungkasnya. (*)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai melakukan peninjauan pelayanan Rumah
Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Kota Bandung, Rabu (16/6/2021). Foto: Humas Kemenko PMK
35
07/Juli/VII/2021

36 07/Juli/VII/2021
H U M A N I O R A
BRAFOPMK - Melalui peraturan baru, Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan peraturan
tentang tarif layanan Jaminan Produk Halal (JPH).
Dimana, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) berhak
memperoleh sertifikasi halal nol Rupiah alias gratis.
Menaggapi hal tersebut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Kemenag, Mastuki menjelaskan, pelaku UMK yang
berhak mendapatkan fasilitas JPH secara gratis
adalah UMK yang mampu memberikan pernyataan
halal atau Self Declare.
“Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 5. Self Declare ini
diatur dalam Pasal 79 PP Nomor 39/2021, tentang
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
(BPJH). Misalnya, self declare dilakukan oleh pelaku
UMK yang merupakan usaha produktif dan memiliki
kekayaan bersih, atau memiliki hasil penjualan
tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,”Ucap Plt Kepala BPTJH
Kemenag, di Jakarta Jumat (18/6/2021).
Pemberian sertifikasi bagi pelaku UMK ini, menurut
dia dilakukan berdasarkan standar halal yang
ditetapkan oleh BPJPH. Standar halal tersebut,
yaitu paling sedikit memiliki pernyataan pelaku
usaha berupa akad atau ikrar terkait kehalalan
produk, bahan yang digunakan, Proses Produk
Halal (PPH), berikut keterangan mengenai adanya
pendampingan PPH.
“Bahan, dalam hali ini adalah unsur yang digunakan
untuk membuat atau menghasilkan produk.
Misalnya, produk tidak berisiko atau menggunakan
bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, seperti
menggunakan bahan dari alam, bahan dalam positif
list atau memiliki sertifikat halal. Proses produksinya
juga harus dipastikan kehalalannya dan sederhana,”
bebernya lagi.
“Misalnya, UMK tersebut menggunakan bahan
seperti tepung terigu atau minyak goreng yang
sudah berlabel halal dari pabriknya karena sudah
bersertifikat halal,”sambung Mastuki.
Sedangkan proses produk halal atau PPH, lanjut
Mastuki adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin
kehalalan produk mencakup penyediaan bahan,
pengolahan, penyimpanan, pengemasan,
pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
“Proses produksi juga wajib memenuhi kriteria
kehalalan. Contohnya, tidak bercampur dengan
bahan non-halal baik najis atau haram. Lokasi dan
peralatan yang digunakan untuk kegiatan produksi
juga terpisah dengan produksi yang tidak halal.
UMK juga harus bersedia menerapkan sistem
Siap - Siap, Pelaku UMK Bisa Miliki
Sertifikat Halal Gratis
Pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) menerima Sertifikat Halal di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/9).
Foto: ANTARA FOTO/Agus Bebeng

37
07/Juli/VII/2021
jaminan produk halal,”papar Mastuki.
Seluruh kriteria tersebut, tambah dia
dipastikan oleh lembaga yang melakukan
pendampingan halal. Hal ini sesuai ketentuan
Pasal 80 PP 39/2021 bahwa pendampingan
PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan
Islam atau lembaga keagamaan Islam yang
berbadan hukum maupun perguruan tinggi.
“Misal, pendampingan PPH ini dilakukan oleh
pesantren, ormas seperti NU, Muhammadiyah,
atau perguruan tinggi. Dalam hal ini mereka
menjadi“saksi”bahwa UMK yang didampingi
tadi benar-benar menerapkan standar halal,”
lanjut Mastuki.
UMK yang tidak dapat memenuhi kriteria
dimaksud, yaitu sekalipun produknya
termasuk produk yang wajib bersertifikat
halal, maka UMK tersebut tidak bisa menerima
pengenaan biaya gratis sertifikasi halal.
“Misalnya, kalau bahan produknya berkategori
resiko tinggi ya tidak bias melakukan self
declare, dan karenanya tidak masuk kategori
UMK yang dapat penggratisan biaya
sertifikasi halal,”lanjut Mastuki. Mastuki juga
mengatakan, sejak awal pendaftaran sertifikat
halal bagi UMK dimasukkan sebagai bagian
dari perijinan tunggal.
Namun dalam praktiknya, skema pendaftaran
sertifikat halal ini menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari One Single Submission
(OSS) yang dikembangkan Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM). OSS adalah,
sistem perizinan berbasis teknologi informasi
yang mengintegrasikan perizinan di daerah
dan pusat, dalam rangka mempermudah
kegiatan usaha di dalam negeri. OSS juga
merupakan amanat dari Perpres Nomor 91
Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan
Berusaha.
“Pelaku UMK sebelum mengajukan sertifikat
halal produknya terlebih dahulu harus terdafta
rmemiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS
tersebut. Jadi NIB ini merupakan prasyarat
bagi UMK untuk mengajukan sertifikasi halal,
sekaligus sebagai salah satu syarat untuk bias
mendapat pembiayaan gratis nol Rupiah
tersebut,”tandasnya. (*)
Berdasarkan penetapan
kehalalan produk tersebut,
kemudian BPJPH menerbitkan
sertifikat halal dalam waktu
maksimal tujuh hari kerja.
Alur Pengajuan Permohonan
Sertifikasi Halal di BPJPH
Pelaku usaha, mengajukan
permohanan sertifikasi halal
kepada BPJPH.
BPJPH, melakukan
pemeriksaan dokumen
permohonan selama maksimal
10 hari kerja.
Setelah dokumen dinyatakan
lengkap, BPJPH menetapkan
Lembaga Pemeriksa Halal
(LPH), berdasarkan penentuan
pemohon dalam waktu
maksimal lima hari kerja.
LPH melakukan pemeriksaan,
sekaligus pengujian kehalalan
produk selama-lamanya 40
hingga 60 hari kerja.
Hasil pemeriksaan/pengujian,
kemudian dilaporkan
oleh LPH ke BPJPH yang
selanjutnya, menjadi bahan
sidang fatwa MUI untuk
menetapkan kehalalan
produk dengan jangka waktu
maksimal 30 hari kerja.
LPH
Pelaku UMK yang berhak
mendapatkan fasilitas JPH secara
gratis adalah UMK yang mampu
memberikan pernyataan halal atau
Self Declare

38 07/Juli/VII/2021
H U M A N I O R A
BRAFOPMK – Pertumbuhan ekonomi, dan upaya
peningkatan Sumber Daya Manusia yang menjadi
fokus utama pembangunan desa, belum maksimal.
Kendala yang dihadapi desa selama ini adalah, tidak
dapat membedakan mana yang harus menjadi skala
prioritas pembangunan, karena faktor minimnya
data yang tersedia. Hal tersebut diakui Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi
(Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar.
“Desa masih menjadi objek pembangunan, bukan
menjadi subjek pembangunan,”kata Menteri Halim
Iskandar, saat menghadiri Regional Meeting Kawasan
Teluk Tomini dan Maluku Utara yang digelar Universitas
Negeri Gorontalo, Sabtu (12/06/2021).
Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini menambahkan,
melalaui SDGs Desa sebagai konsep pembangunan
berkelanjutan. Sehingga, pembangunan desa lebih
terarah demi kesejahteraan warga desa, bukan karena
Gus Menteri : Desa Masih Objek,
Bukan Subjek Pembangunan
berbasis keinginan orang-orang tertentu.
“Saat ini, pemutakhiran data berbasis SDGs Desa
sudah mencapai 50 persen. Melalui data yang update
tersebut, maka dengan mudah Kepala Desa mengukur
sektor apa saja yang perlu dibenahi selama satu priode
kepemimpinannya,”katanya.
Kedepan, sambungdia perencanaan pembangunan di
desa yakin sudah menempatkan desa sebagai subjek
pembangunan. Dalam kesempatan tersebut, Gus
Menteri mengajak seluruh kementerian dan lembaga
lainnya berkoordinasi. Sambil mencocokkan, data
masing-masing dengan data berbasis SDGs Desa yang
digarap kepala desa dan pendamping desa selama ini.
“Kemudian, ketika sudah di konsolidasi data ini menjadi
milik desa kembali, dan disitulah akan kelihatan berapa
sebenarnya angka kemiskinan kita. Lalu, seberapa tinggi
masyarakat yang terkena penyakit kronis,”tandasnya. (*)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar saat hadiri Regional Meeting Kawasan
Teluk Tomini dan Maluku Utara yang digelar Universitas Negeri Gorontalo, Sabtu (12/06/2021). Foto: Humas Kemendes PDTT

Menteri Sosial Tri Rismaharini. Foto: Humas Kemensos
BRAFOPMK –Mahasiswa, diminta untuk ikut
menganalisis penanganan masalah kemiskinan di
tengah masyarakat. Untuk itu Menteri Sosial (Mensos)
Tri Rismaharini, mengajak mahasiswa seluruh
Indonesia, untuk ambil bagian dalam program ini.
“Kami menggandeng para mahasiswa, tak sekedar
verifikasi-validasi data, melainkan untuk menganalisis
masalah kemiskinan,”ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini
di Jakarta, Kamis (17/6/2021).
Dengan melibatkan mahasiswa, Risma menerangkan
akan dipotret persoalan kemiskinan dari sisi praktik
masalah sosial, yang memang hal itu menjadi
fenomena di tengah masyarakat.
“Jadi, satu semester akan mendapatkan 20 SKS
terkait praktik sosial. Insya Allah tengah dibahas dan
proposalnya nanti akan diajukan pada Pak Nadiem,”
katanya lagi.
Risma menjelaskan, sebelum program kuliah
ini dilaunching mereka akan mendaftar pada
Kementerian Sosial (Kemensos), karena Kemensos
sebagai salah satu leading sector penanganan
kemiskinan.
“Awal Juli launching pada para mahasiswa, sehingga
di bulan Agustus ini sudah mulai pendaftaran untuk
program penanganan kemiskinan itu,”bebernya.
Selanjutnya, Kemensos memaparkan tugas mereka
adalah menganalisis masalah. Seperti kenapa orang
yang layak mendapatkan bantuan, tapi malah tidak
mendapatkan bantuan tersebut. Dari hasil analisis
komprehensif, bila ada warga mengaku petani
namun setelah diperiksa ternyata hanya buruh dan
tak punya lahan, lalu bagaimana bias keluar dari
kemiskinan.
“Memang, analisis itu berat tapi itu harus kita mulai
satu demi satu dalam upaya penanganan kemiskinan
dan mengungkap masalahnya seperti apa,”paparnya.
Risma menambakan, tugas ini bukan pekerjaan
mudah. Mahasiswa akan naik turun gunung, untuk
menganalisis dan melakukan pengecekan lapangan
sehingga akan dibantu untuk biaya transportasinya.
“Pasti, mereka akan menempuh perjalanan dengan
tidak mudah. Maka, nanti kita akan bantu untuk biaya
transportasi ke lapangannya,”tandasRisma. (*)
Kemensos Ajak Mahasiswa
Tangani Kemiskinan
39
07/Juli/VII/2021

BRAFOPMK – Presiden Joko Widodo (Jokwi) meminta
kepada Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi
Sadikin, agar cakupan vaksinasi Covid-19 dipercepat
hingga 700 ribu orang perhari, pada Juni dan satu juta
orang perhari pada Juli ini. Hal tersebut diungkapkan
langsung Menkes Budi Gunadi Sadikin saat Konferensi
Pers Virtual, Senin (14/6/21).
‘’Untuk akselerasi vaksinasi, disampaikan (Jokowi) agar
dipercepat. Beliau meminta, agar 700 ribu per hari bulan
ini (Juni) bias disentuh, kemudian satu juta vaksinasi
per hari untuk bulan depan (Juli) bisa juga dicapai,’’
Ucap Menteri Budi pada Konferensi Pers virtual, Senin
(14/6/2021).
Demi mencapai target tersebut, lanjut Budi Presiden
Jokowi telah melibatkan TNI dan Polri, untuk bekerja
bersama pemerintah daerah. Sehingga, nantinya
sebanyak 600 ribu orang per hari divaksinasi, dan akan
dikejar melalui jalur pemerintah daerah. Sedangkan 400
ribu orang per hari, akan dikejar melalui jalur sentral TNI
dan Polri.
‘’Kami diminta untuk memastikan, koordinasi berjalan
dengan baik dan juga supply vaksinnya dilakukan
dengan baik,’’ucap Budi.
Tak hanya dengan vaksinasi, Presiden Jokowi juga
menekankan protokol kesehatan yang harus dijalankan,
dengan disiplin sesuai dengan PPKM mikro yang sudah
diterapkan. Bahkan, Panglima dan Kapolri diminta untuk
memastikan, bahwa implementasi di lapangan untuk
PPKM mikro benar-benar sudah sesuai dengan yang
dirumuskan.
Diketahui, saat ini banyak terjadi klaster penularan
COVID-19 di lingkungan keluarga. Khususnya yang
disebabkan oleh aktivitas mudik, pariwisata, kemudian
juga aktivitas makan. Jokowi meminta, agar aktifitas
dimana kesempatan membuka masker tinggi ini benar-
benar diperhatikan, dan implementasi di lapangan
harus diperketat.
Menkes juga melaporkan, beberapa daerah seperti
Kudus, DKI Jakarta, dan Bangkalan sudah terkonfirmasi
varian virus B1617 dari India. Virus ini, mendominasi
karena penularannya lebih cepat walaupun tidak
lebihmematikan.
‘’Ini perlu benar-benar diperhatikan, implementasi di
lapangan dan juga akselerasi vaksinasi,’’Pungkasnya. (*)
Digeber, Menkes Kejar Target Vaksinasi
1 Juta Orang Perhari
Presiden Joko Widodo (tengah)
didampingi Menteri Kesehatan
Budi Gunadi Sadikin (kiri) saat
meninjau pelaksanaan vaksinasi
di Stasiun Bogor, Kota Bogor, Jawa
Barat, Kamis, (17/6/2021). Foto:
BPMI Setpres
Sebanyak 600 ribu orang per hari,
divaksinasi akan dikejar melalui
jalur pemerintah daerah.
Sebanyak 400 ribu orang per hari,
akan dikejar melalui jalur sentral
TNI dan Polri.
LIBATKAN TNI-POLRI
40 07/Juli/VII/2021
H U M A N I O R A

BRAFOPMK –“Setelah berdiskusi dan berbagi praktik terbaik selama dua
hari, baik secara online maupun offline, yang semata-mata bertujuan untuk
memperkuat koordinasi dan membangun sinergi, antara pemerintah pusat
dan daerah dalam urusan PPPA,”demikian dipaparkan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga. Saat menutup
secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan PPPA, Tahun 2021
dengan tema‘Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Indonesia Ramah
Perempuan dan Layak Anak’yang diselenggarakan pada 16 - 17 Juni 2021, di
Kota Denpasar, Provinsi Bali.
Hasil dari Rakornas Pembangunan PPPA ini, sambung Bintang menghasilkan
kesepakatan bersama, yang menjadi komitmen pusat maupun daerah. Dirinya
berharap, seluruh pihak memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan
dan menindaklanjuti, rekomendasi yang sudah disepakati. Melalui aksi nyata
program, dan kegiatan koordinasi dan sinergitas PPPA pusat dan daerah, yang
lebih baik lagi di masa mendatang.
Pelaksanaan Rakornas Pembangunan PPPA Tahun 2021 ini, diselenggarakan
untuk menjadikan perempuan dan anak Indonesia, lebihmaju serta
berkualitas.
“Kami berharap juga, apa yang kita sepakati ini dapat dilakukan monitoring
dan evaluasi secara berkala, untuk melihat kemajuan-kemajuan yang telah
dicapai, berikut kendalanya,”bebernya.
Sebagai informasi, pembahasan dalam Rakornas Pembangunan PPPA Tahun
2021, yakni membahas kondisiperempuan dan anak, kebijakan kesetaraan
gender PPPA dalam Rencana Strategis Kemen PPPA 2020-2024. Rencana Kerja
2022, dan Rencana Dana Alokasi Khusus Non-Fisik (DAK NF PPA) 2022.
Dalam kegiatan yang sama, turut dibahas terkait implementasi sinergi pusat
– daerah tentang pelaksanaan lima arahan Presiden. Termasuk diantaranya,
terkait indikator dan penerapan daerah ramah perempuan dan layak
anak, desa ramah perempuan, dan peduli anak, serta layanan terpadu dan
komprehensif bagi perempuan korban kekerasan. (*)
Wujudkan Lingkungan Ramah Perempuan
dan Anak, Ini Kata Menteri PPA
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga
menutup secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan PPPA Tahun 2021 di Kota
Denpasar, Provinsi Bali. Foto: Humas Kemen PPPA
Komitmen bersama dari
Rakornas PPPA Tahun 2021
1. Melaksanakan sinkronisasi kebijakan
PPPA antara pusat dan daerah,
untuk mengefektifkan pelaksanaan
urusan PPPA di daerah;
2. Menguatkan koordinasi, sinergi,
dan kerjasama dengan seluruh
pemangku kepentingan, termasuk
Organisasi Keagamaan dan
Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi,
Lembaga Profesi, Dunia Usaha, dan
Media.
3. Menguatkan sinergi, potensi,
sumber pendanaan. Dalam
pelaksanaan kegiatan, terkait lima
isu PPPA yang menjadi arahan
Presiden (Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN),
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), Dana Alokasi
Khusus (DAK), Hibah, dan sumber
lainnya);
4. Memastikan partisipasi anak,
secara bermakna dalam proses
perencanaan, pelaksanaan,
serta pemantauan dan evaluasi
pembangunan PPPA di pusat dan
daerah;
5. Penguatan pendataan, urusan PPPA
di pusat dan daerah.
6. Menguatkan upaya penurunan
kekerasan, terhadap perempuan
dan anak (AP 3).
7. Menguatkan kebijakan, dan
program untuk pengembangan
model Desa Ramah Perempuan
dan Peduli Anak, yang fokus pada
pencegahan dan penanganan lima
isu prioritas PPPA yang menjadi
arahan Presiden. Dalam rangka,
mewujudkan Daerah (Provinsi
dan Kabupaten/Kota) Ramah
Perempuan dan Layak Anak;
8. Melaksanakan pemantauan dan
evaluasi, kemajuan pelaksanaan
kesepakatan bersama RAKORNAS
Pembangunan PPPA 2021 Bali.
41
07/Juli/VII/2021

BRAFOPMK – Melonjaknya covid-19 membuat federasi
dan operator kompetisi 1 satu dan 2 sepakat menunda
kick off Liga 1 dan Liga 2 hingga akhir Juli. Keputusan
penundaan kompetisi ini diumumkan oleh PSSI usai
koordinasi dengan Satgas Covid-19.
Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
(Menpora RI) Zainudin Amali meminta kepada
masyarakat pecinta sepak bola atau suporter di tanah
air untuk bersabar setelah Liga 1 dan Liga 2 yang
kembali ditunda pelaksanaanya.
“Kepada klub, masyarakat umum yang tadinya
sudah siap-siap mau menonton mohon bersabar,
tolong dimaklumi. Jadi keputusan ini (penundaan)
dalam rangka pemerintah menjaga keselamatan dan
kesehatan masyarakat. Itu yang utama,”kata Menpora
Amali, Kamis (1/7).
Situasi saat ini, lanjut Menpora Amali berbeda dengan
waktu pramusim Piala Menpora digelar beberapa waktu
lalu. Sebab, saat ini kasus covid-19 melonjak sangat
tinggi bahkan berkali lipat.
Dia meminta kepada masyarakat Indonesia agar tetap
patuh menerpakan protokol kesehatan secara ketat
dan disiplin. Bila kasus pandemi Covid-19 menurun, ia
meyakini kompetisi sepakbola Liga 1 dan Liga 2 akan
kembali diselenggarakan.
“Mohon masyarakat memaklumi itu dan mendoakan
agar pandemi segera selesai serta yang terpenting
tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan
sehingga nantinya kompetisi sepakbola Liga 1 dan liga
2 bisa jalan lagi,”harapnya.
Selain itu, Menpora Amali meminta kepada klub-klub
yang tengah berada di Pulau Jawa atau lokasi kompetisi
pramusim untuk berkoordinasi dengan PSSI sebagai
federasi sepakbola dan PT Liga Indonesia Baru (LIB)
apakah harus kembali ke daerah asal selama penerapan
PPKM atau bertahan di lokasi.
“Apakah mereka harus bertahan di Jawa atau mereka
akan kembali ke tempatnya masing-masing, itu harus
dikomunikasikan ke federasi (PSSI). Memang waktu
menunggunya satu bulan ini juga kan bukan waktu
yang singkat,”pungkasnya.
“Kalau pemerintah sih pertama menghimbau karena
mereka sedang berada di zona yang sekarang ini
menjadi perhatian serius. Maka menjaga kedisiplinan
prokes dan yang kedua adalah segera berkomunikasi
dengan federasi apa yang mereka harus dilakukan,”
sambung Amali.
Sejatinya, Liga 1 dan Liga 2 bergulir awal Juli ini, namun
harus ditunda karena pemerintah akan memberlakukan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat di Pulau Jawa dan Bali pada tanggal 3 hingga
20 Juli mendatang. PPKM diterapkan pemerintah karena
melonjaknya angka penyebaran wabah covid-19. (*)
Liga 1 dan 2 Ditunda, Menpora Minta Insan
Sepakbola Bersabar
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali. Foto: Humas Kemenpora
42 07/Juli/VII/2021
H U M A N I O R A

BRAFOPMK –“Kita ingin menciptakan sistem
pendidikan tinggi yang berkolaborasi, gotong
royong tanpa adanya dinding,”tegas Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
(Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, saat
sesi dialog bersama Presiden Jokowi pada Festival
Kampus Merdeka 2021 yang disiarkan pada kanal
Youtube Kemendikbud, Selasa (15/6/21).
Mantan Bos Gojek tersebut menambahkan,
program Kampus Merdeka ingin memerdekakan
perguruan tinggi dari berbagai sekat. Sehingga,
tercapai Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
Baik itu sekat akademik dan industri, riset dan
pembelajaran, hingga sekat antar fakultas, dan sekat
antara prodi.
Untuk menciptakan itu, Kemendikbudristek telah
membuat berbagai macam peraturan dan insentif
untuk mendorong perubahan. Seperti delapan
Indikator Kinerja Utama (IKU), dan memberikan
insentif keuangan bagi PTN, agar memaksimalkan
jumlah mahasiswa yang hendak berkegiatan di luar
kampus.
“Misalnya, jika mahasiswa ingin mendapat
pembelajaran di Universitas lain bahkan ke kampus
luar negeri, mengerjakan projek sosial di masyarakat,
menjadi relawan mengajar, kewirausahaan, magang
bersertifikat atau mencari pengalaman di dunia
industri dan nirlaba,”bebernya.
Selain itu, Nadiem berharap dosen juga mampu
berkegiatan di luar dari kampus. Sehingga,
kedepannya mampu memberikan pembinaan,
kepada masiswanya yang juga sedang di luar
kampus. Atau mencari pengalaman, di industry dan
universitas lain.
Tak sampai disitu, Mendikbudristek juga
menginginkan adanya‘pernikahan massal’antara
program studi, dengan industri maupun kampus
lain sehingga menghasilkan prodi-prodi baru di
masa yang akan datang.
“Ini memang tantangan berat, namun ini
merupakan cara agar anak-anak kita saat lulus
nanti, mendapatkan kompetensi penting. Karena,
perubahan dunia yang semakin cepat,”tandasnya.(*)
Demi SDM Unggul, Nadiem Robohkan
Sekat di Perguruan Tinggi
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ( Mendikbudristek ) Nadiem Anwar Makarim saat sesi dialog dengan Presiden Jokowi
pada Festival Kampus Merdeka 2021 yang disiarkan di Youtube Kemendikbud, Selasa (15/6/2021). Foto: BPMI Setpres
43
07/Juli/VII/2021

44 07/Juli/VII/2021
S E N AYA N
BRAFOPMK - Pasal penyerangan terhadap martabat
presiden dan wakil presiden, dalam Rancangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) layak
dipertahankan. Hal tersebut diungkapkan langsung
anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Dirinya menegaskan,
banyak negara yang tradisi demokrasinya sudah lama
pun tetap menerapkan kriminalisasi, bagi penghina atau
penyerangan kepada kepala negara yang menjabat.
Namun, pasal ini harus diformulasikan agar tidak
bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi
(MK).
“Artinya adalah, wajar kalau di dalam KUHP kita
berdasarkan benchmarking pasal terhadap penghinaan
presiden dan wakil presiden, atau penyerangan terhadap
martabat presiden dan wakil presiden itu dipertahankan.
Tantangan kita adalah bagaimana, tidak menabrak
putusan Mahkamah Konstitusi,”papar Arsul saat rapat
kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham Yasonna H.
Laoly beserta jajaran di Ruang Rapat Komisi III DPR RI,
Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Dia mengungkapkan, ada tiga hal yang harus dilakukan
agar aturan tersebut, tidak bersebrangan dengan aturan
MK. Pertama sifat deliknya diubah, dari delik biasa ke delik
aduan. Kedua, diberi pengecualian pada ayat berikutnya,
terkait hal yang bukan merupakan penyerangan, apakah
dalam rangka terhadap kritik kebijakan atau pembelaan
diri. Kemudian ketiga, agar menghindarkan potensi
kesewenang-wenangan penegak hukum, maka hukum
pidananya harus diturunkan atau di bawah lima tahun.
“Itu pun kita masih dalam rangka merespon terhadap
kekhawatiran masyarakat, seperti yang disampaikan
Pak Habiburokhman perlu ada penjelasan lagi terhadap
pasal 218 dan 219 KUHP. Jadi hemat saya pasal ini
tetap perlu dipertahankan, tetapi dengan formulasi
yang baik yang hati-hati, yang menutup potensi untuk
disalahgunakan seminimal mungkin,”jelas Arsul.
Selanjutnya, agar tidak tidak hanya melihat sisi pandang
internal Arsul menegaskan perlu tolak ukur, tentang
hukum terkait penyerangan pemegang kekuasaan,
khususnya kepala negara di negara-negara lain.
“Saya melihat bagitu banyak negara-negara demokrasi
seperti kita, bahkan yang tradisi demokrasinya lebih
lama dari kita, tetap mempertahankan less majesty,
ketentuan-ketentuan pidana tentang penyerangan
terhadap harkat dan matabat pemegang kekuasaan,
khususnya kepala negara. Contoh kita bisa baca di pasal
115 KUHP-nya Denmark, di sana juga ada ancaman
hukuman pidana bahkan sampai 4 tahun. Pasal 101
KUHP Islandia, itu juga ancamanya 4 tahun,”ungkap
Arsul. (*)
Pasal Penyerangan Terhadap Presiden
Layak Dipertahankan
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham Yasonna H. Laoly beserta jajaran di Ruang
Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Foto: DPR RI

45
07/Juli/VII/2021
BRAFOPMK – Upaya Kementerian Pertanian
(Kementan) dalam menguatkan sistem teknologi
dan mekanisasi pertanian dianggap sudah tepat.
Sebab, dengan melakukan modernisasi, mampu
meningkatkan produksi, dan sistem ketahanan
pangan nasional. Langkah ini perlu mendapatkan
dukungan. Hal tersebut diungkapkan Anggota
Komisi IV DPR RI Julie Sutrisno.
“Kami mendorong penguatan modernisasi produksi
dari hulu ke hilir. pemanfaatan teknologi harus terus
dimaksimalkan agar pertanian kita semakin maju,”
kata Julie, dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung
DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Tak hanya itu, Julie mengapresiasi terhadap
peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar
Usaha Petani (NTUP) pada periode Mei 2021. Namun,
DPR Sebut Penguatan Teknologi Sektor Pertanian
Sudah Tepat
BRAFOPMK - Guna menyiapkan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang mumpuni dan kompeten, keberadaan Balai
Latihan Kerja (BLK) Komunitas dinilai sangat penting.
Mengingat kebutuhan tenaga kerja terampil, tidak
terelakkan di tengah persaingan dunia kerja yang sangat
kompetitif.
“Dengan pelatihan vokasi yang ada di BLK Komunitas,
khususnya di pesantren dapat menyiapkan SDM atau santri
yang mempunyai kapabilitas dan siap kerja ketika lulus
nanti,”ungkap Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar,
Rabu (9/6/2021).
Pria yang akrab disapa Gus AMI tersebut menambahkan,
BLK Komunitas merupakan unit pelatihan vokasi yang
Kehadiran BLK Komunitas Ciptakan SDM Kompeten
meliputi pesantren, komunitas serikat buruh atau pekerja
yang tersebar di Indonesia. Kehadiran BLK Komunitas, akan
membantu pesantren dalam menyalurkan ilmunya sesuai
bakat santri, mulai dari pertanian, teknologi, mesin, tata
busana, kesenian dan lain sebagainya.
“Saya mengapresiasi langkah pemerintah yang telah
melakukan sinergitas dengan lembaga keagamaan dan
dunia industry lewat program BLK untuk menyiapkan SDM
yang siap kerja,”Ungkap Pimpinan DPR RI, Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra).
Legislator F-PKB ini meminta kepada pemerintah, untuk
terus konsisten mengembangkan BLK Komunitas guna
menyiapkan pekerja yang kompeten dan siap kerja.
Sebelumnya, Gus AMI mengapresiasi peresmian BLK
Komunitas oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin bersama
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Pesantren
Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa
(8/6/2021).
Kejuruan yang ada di BLK Komunitas mulai dari teknik
otomotif, las, konstruksi furnitur, perkapalan, instalasi
infrastruktur telekomunikasi, elektronika, teknik informatika,
robotika, multimedia, desain komunikasi visual, pengolahan
hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, kesenian, seni
kriya (kerajinan tangan), teknik batik, desain tata busana,
tata rias, bahasa, perhotelan, kesehatan tradisional, seni
kuliner, hingga kejuruan hubungan industrial. (*)
politisi Partai NasDem itu berharap kenaikan NTP
terjadi untuk semua subsektor, termasuk peternakan
dan hortikukultura.
“Saya mengapresiasi kinerja ekspor Kementan yang
mengalami peningkatan, terlebih naiknya NTP dan
NTUP. Karena itu, kami mendorong agar nilai ekspor
pada komoditas tanaman pangan, khususnya
hortikultura dan peternakan terus didorong,”katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur
Hamidah di tempat yang sama, meminta Kementan
agar tetap menjalankan program kartu tani secara
merata untuk seluruh daerah di Indonesia.
“Soal kartu tani, menurut saya ini program yang
sangat bagus. Hanya saja banyak petani yang tidak
tahu. Jadi ke depan saya berharap kartu tani semakin
disosialisasikan,”sebut politisi PKB itu. (*)
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: DPR RI

46 07/Juli/VII/2021
O P I N I
K
ekerasan seksual,
merupakan suatu
tindakan jahat yang
sering dianggap remeh.
Padahal bahayanya sama
saja dengan narkoba dan
korupsi. Bahkan ketiga
perbuatan jahat itu
saling berkaitan. Maka,
perhatian pemerintah
dan lembaga pendidikan
harus ditingkatkan dalam menyoroti masalah
kekerasan seksual ini.
Lembaga pendidikan pada umumnya, hanya
memikirkan komponen pengetahuan dan
keterampilan saja dalam proses pendidikan.
Unsur pembinaan karakter, seringkali
dilupakan padahal membangun karakter
justru lebih penting dan berharga. Termasuk
perilaku seksualitas.
Sangat menyedihkan bila kita
mendengar atau membaca berita
terkait kekerasan seksual di lembaga
pendidikan, seharusnya lembaga
pendidikan menjadi tempat
mendidik karakter peserta didik.
Bayangkan bila dikotori oleh
perilaku pendidik yang merusak
masa depan anak didiknya.
Meskipun kejahatan seksual itu,
hanya dilakukan oleh seorang
pendidik (guru) atau tenaga
kependidikan (staf administrasi),
namun tindakan tersebut sama sekali
tidak bisa ditolerir. Ibaratnya karena nila setitik
rusak susu sebelanga.
Harus disadari, anak - anak adalah masa depan bangsa.
Merekalah yang akan menentukan maju tidaknya
negara. Selain itu, Indonesia Emas 2045 tinggal 20
tahun lagi. Dengan kata lain, saat itu negara akan diisi
oleh anak bangsa yang saat ini sedang menuntut ilmu
di tingkat PAUD/TK hingga Perguruan Tinggi.
Maka pondasi karakter yang kokoh, penting diberikan
terutama di level TK/PAUD sampai SMA. Saat itulah,
Kejahatan Seksual Anak Setara
Kasus Narkoba dan Korupsi
Oleh: Asep Saefuddin, Guru Besar IPB/Rektor Universitas Al Azhar Indonesia
pendidikan karakter harus benar-benar mendapat porsi
terbesar. Jangan sampai ketika berada pada masa the
golden period atau periode emas ini dikotori oleh
perilaku menyimpang termasuk kekerasan seksual.
Selanjutnya para guru, dan pihak lain yang berkaitan
dengan lembaga pendidikan harus benar -benar
paham makna pentingnya karakter dari anak didik.
Mereka harus berdedikasi terhadap pembinaan
karakter, bukan sekadar transfer pengetahuan,
kompetensi dan keterampilan saja.
Namun juga, menjadi model
teladan dalam berperilaku.
Sambil tetap menjaga, dan
melindungi peserta didik dari
kekerasan seksual.
Kemudian, tak kalah
penting peran keluarga
juga merupakan tempat
yang sangat penting
dalam membina
karakter anak. Menjadi
kewajiban orang tua,
dalam melindungi
anak – anaknya
dari perilaku bejat
predator seksual,
yang merusak masa
depan.
Tentunya orang
tua, banyak memiliki
pengalaman asam
garam kehidupan sehingga
sudah menjadi tugas mereka
memberikan rasa aman dan nyaman
bagi anak. Berdasarkan perspektif waktu,
anak juga mengharapkan perlindungan dari orang tua.
Bisa di bayangkan efek yang akan terjadi bila harapan
perlindungan tersebut tidak terwujud. Misalkan, sempat
terjadi kekerasan seksual di kalangan keluarga.
Dipastikan, berakibat fatal dalam jangka pendek dan
panjang terhadap mental anak. Bahkan membekas,
secara fisik yang berujung pada psikis terganggu.
Akibatnya,masa depan anak menjadi suram karena
kelalaian keluarga. Dari seluruh penjelasan ini, mari kita
lindungi anak -anak dari perilaku kekerasan seksualitas.

47
07/Juli/VII/2021
Mengucapkan
Selamat Hari Raya
Iduladha
10 Zulhijjah 1442 H

48 07/Juli/VII/2021
Selamat
Hari Anak Nasional
BRAFOPMK
Kementerian Koordinator Bidang
Republik Indonesia
23 Juli 2021
kemenkopmkri
@kemenkopmk @kemenko_pmk kemenkopmk
www.kemenkopmk.go.id

BRAFOPMK Edisi Juli 2021

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (16)

Similar to BRAFOPMK Edisi Juli 2021

Similar to BRAFOPMK Edisi Juli 2021 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (13)

BRAFOPMK Edisi Juli 2021