BRAFOPMK Edisi 08 Februari 2021

1
02/Februari/VII/2021
BRAFOPMK
Suparno Jumar:
Dari yang Terkecil untuk
Kelestarian Alam
Vaksinasi Tokoh
Agama Diminta Jadi
Prioritas
Vaksinasi Covid-19
Rampung Kurang
dari Setahun
EFEKTIVITAS
SEKOLAH
DARING
Edisi 02/Februari/VII/2021 Berita dan Informasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
www.kemenkopmk.go.id

2 02/Februari/VII/2021
SELAMAT
HARI PERS
NASIONAL
mengucapkan
9 Februari 2021
“ A free press is one of the pillars of democracy.”
Nelson Mandela

Daftar Isi
26
6
24
16
Efektivitas
Sekolah Daring
Melongok Museum
PETA Bogor, Cikal Bakal
Terbentuknya TNI
34
Belanja bansos terserap sebesar
97,11 persen.
Pakde Suparno Jumar,
The River Defender
Presiden Optimis
Vaksinasi Covid-19
Rampung Tidak
Sampai Setahun
Edisi 02/Februari/VII/2021
PETA yang dibentuk pada
tahun 1943 merupakan tentara
sukarelawan bentukan tentara
pendudukan Jepang di Indonesia.
Serapan Anggaran Tinggi,
DPR Apresiasi Kinerja
Kemensos
Vaksinasi Tokoh Agama
Diminta Jadi Prioritas
40
3
Revolusi Mental
dari yang Terkecil
untuk Kelestarian
Alam

EDITORIAL
Edisi 02/Februari/VII/ 2021
Redaksi menerima artikel atau tulisan
juga foto. Redaksi berhak mengubah
tulisan sepanjang tidak mengubah isi
dan maknanya.
Pembina:
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Pengarah:
Deputi dan Staf Ahli Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Penanggung Jawab:
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:
Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan
Komunikasi
Redaktur Pelaksana:
Danang A. Ichwan
Tim Redaksi:
Ihti Oktarina, Achmad Soleh, Dwi Prasetya, Puput
Mutiara, Novrizaldi, Mega Hartati
Ahli Tata Letak/Produksi:
Rendy Febrianto, M.Yusuf Abdullah, Kristian
Suryatna, Moch. Ragil
Sekretariat Redaksi:
Biro Hukum, Persidangan, Organisasi dan
Komunikasi, Lantai 9 Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta 10110
Telp./ Faks. (021) 386 0565, (021) 385 2165
Email: brafopmk@kemenkopmk.go.id
Situs: www.kemenkopmk.go.id
PLUS MINUS
SEKOLAH DARING
Pembelajaran jarak jauh (PPJ) yang populer dengan istilah sekolah
daring (dalam jaringan atau online) menjadi pilihan yang ditempuh
dalam proses pendidikan di tengah masa pandemi covid-19.
Di awal tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah
(Pemda) untuk mengatur penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
Pemda diizinkan untuk membuka kembali sekolah-sekolah dengan
penerapan protokol kesehatan dan persyaratan lainnya. Tidak lupa juga
asalkan komite sekolah dan juga orang tua murid setuju.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim
menyebut, sebanyak 32.400 sekolah atau 15 persen dari seluruh sekolah
yang ada di Indonesia sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap
muka di awal tahun 2021.
Sedangkan 186.552 sekolah lainnya masih belajar daring dari rumah.
Meskipun Mendikbud sudah memberikan otoritas kepada Pemda untuk
melakukan pembelajaran tatap muka, tingkat kemauan daerah masih
rendah, apalagi di daerah yang cukup besar tingkat penularannya.
Sehingga, mau tak mau, sekolah daring tetap dilanjutkan.
Hampir satu tahun berjalan, mekanisme serta praktik sekolah daring
masih menemui sejumlah persoalan, sehingga muncul beberapa
pro kontra. Dari segi manfaat, dilakukannya sekolah daring telah
menjejakkan proses pendidikan di tanah air ke arah digitalisasi. Namun
di sisi lain, hal itu juga menimbulkan beberapa permasalahan.
Bagi daerah yang mengalami kendala akses internet dan ketiadaan
gawai karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, sekolah daring
cukup sulit untuk dilakukan. Selain itu, proses belajar mengajar yang
membutuhkan praktik secara langsung juga mengalami kendala.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) Muhadjir Effendy bahkan meminta agar pengelola
instansi pendidikan lebih berani dalam melakukan berbagai terobosan.
Di samping menerapkan protokol kesehatan, juga memastikan proses
pendidikan berjalan dengan lancar.
Apalagi, kata Muhadjir, sekolah daring masih belum optimal. Terutama
menyangkut pendidikan karakter anak yang dianggap banyak sekali
kehilangan peluang. Sebab, fasilitas sekolah masih belum merata dan
memadai di seluruh Indonesia.
Untuk itu, di edisi Febuari 2021 ini, majalah BRAFO PMK akan mengulas
soal kebijakan, mekanisme, hingga kelebihan dan kekurangan sistem
pembelajaran daring. Ke depan, diharapkan bisa menjadi evaluasi bagi
semua pihak untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang lebih
baik di tengah masa pandemi covid-19 maupun di masa yang akan
datang. Selamat membaca. (*)

5
Untuk sementara kita akan
fokus di tanggap darurat, baik
terlibat langsung maupun tidak.
Penanganan juga akan terus
dilakukan sambil kita petakan
kekuatan dukungan dari masing-
masing kementerian dan lembaga
apa yang bisa kita lakukan.
Muhadjir Effendy
Menko PMK RI
“ Q U O T E S
“
Kita mempunyai 30 ribu
lebih vaksinator, 10
ribu puskesmas, dan 3
ribu rumah sakit yang
bisa digerakkan untuk
mempercepat proses
vaksinasi Covid-19.
Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Foto: BrafoPMK/Hermawan Susanto
Nadiem Makarim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
“
Fokus selanjutnya pada Merdeka Belajar
2021 adalah program digitalisasi sekolah
dan medium pembelajaran melalui
empat sistem penguatan platform
digital, delapan layanan terpadu
Kemendikbud, kehumasan dan media,
345 model bahan ajar dan model media
pendidikan digital, serta penyediaan
sarana pendidikan bagi 16.844 sekolah.
Foto: Humas Kemdikbud
Foto: BPMI Setpres

I S TA N A
BRAFOPMK - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
mengatakan, dirinya optimis proses vaksinasi covid-19 di
Indonesia bisa rampung dalam waktu kurang dari satu
tahun.“Kita mempunyai 30 ribu lebih vaksinator, 10 ribu
puskesmas, dan 3 ribu rumah sakit yang bisa digerakkan
untuk mempercepat proses vaksinasi Covid-19,”kata
Presiden di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis
(21/1).
Vaksinasi covid-19 di tanah air dimulai 13 Januari 2021 lalu.
Pemerintah menargetkan vaksinasi terhadap 181,5 juta
orang penduduk demi mencapai herd immunity. Guna
mencapai target, pemerintah berencana mendatangkan
426 juta dosis vaksin. Vaksin-vaksin itu rencananya
didatangkan dari perusahaan internasional, seperti Sinovac,
AstraZaneca, Pfizer, Novavax, dan Gavi.
Presiden Jokowi mendorong kesiapan vaksinasi agar tidak
terlambat. “Inilah yang saya bilang tidak ada setahun bisa
selesai (vaksinasi),”tambahnya.
Presiden yakin Indonesia bisa melakukan vaksinasi Covid-19
terhadap satu juta orang dalam sehari. Ia menilai Indonesia
punya modal layanan kesehatan yang baik. Para petugas
vaksin itu, kata Presiden, telah terbiasa melakukan imunisasi
setiap tahun.
“Hitung-hitungan 30 ribu vaksinator, satu hari bisa kerjakan
30 orang yang divaksin. Sehari artinya sudah hampir satu
juta. Ini angka yang besar sekali,”katanya.
Presiden Jokowi merinci, Indonesia memiliki 3 ribu rumah
sakit. Selain itu, Indonesia juga punya 10 ribu puskesmas
di seluruh daerah. Fasilitas kesehatan puskesmas jadi
kekuatan Indonesia, sebab bisa melayani vaksinasi hingga
ke tingkat bawah.
“Negara lain enggak punya, puskesmas enggak punya,
kita memiliki. Yang setiap tahun juga melakukan vaksinasi,
imunisasi, terhadap anak-anak kita. Bagaimana bisa
dipercepat, bagaimana bisa dilakukan sebanyak-banyaknya
dalam tempo secepat-cepatnya karena kita punya
kekuatan,”ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi Sudah Divaksin
Presiden Jokowi telah menerima suntikan vaksin Covid-19
pertama di Istana Negara. Sejumlah perwakilan berbagai
instansi masuk di kloter pertama penerima vaksin Covid-19,
termasuk perwakilan milenial dan influencer.
Proses vaksinasi dilakukan di Istana Negara, Jalan Merdeka
Barat, Jakarta Pusat. Presiden Jokowi disuntik vaksin oleh
tim vaksinasi COVID-19, Rabu (13/1/2021), pukul 09.42 WIB.
Vaksinasi corona perdana ini juga disiarkan langsung di
akun YouTube Sekretariat Presiden.
Momen vaksinasi corona perdana di Indonesia itu dihadiri
oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin, Ketua IDI Daeng
Mohammad Faqih, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, dan
Rais Syuriah PBNU Ahmad Ishomuddin. Mereka juga telah
diberi vaksin corona. Selain itu, ada tenaga kesehatan dan
pedagang yang divaksin corona bersama Presiden.
Sementara itu, jajaran menteri akan disuntik vaksin
COVID-19 bersama pejabat eselon di kementerian masing-
masing. Kemenkes sedang mempersiapkan teknisnya.
Presiden Optimis Vaksinasi Covid-19
Presiden Joko Widodo (tengah) berfoto
bersama peserta vaksinasi COVID-19 perdana
di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu
(13/1/2021). Foto: BPMI Setpres
Presiden yakin Indonesia
bisa melakukan vaksinasi
Covid-19 terhadap satu juta
orang dalam sehari.

7
Rampung Tidak Sampai Setahun
Tetap Ingatkan Protokol Kesehatan
Kendati proses vaksinasi sudah dimulai, Presiden
Jokowi tetap mengingatkan masyarakat soal protokol
kesehatan. Pesan Presiden disampaikan oleh Ketua Satgas
Penanganan COVID-19 Doni Monardo.
“Dalam berbagai kesempatan, Presiden selalu ingatkan
para menteri, khususnya Kasatgas COVID-19, adanya vaksin
ini jangan sampai membuat kita kendor. Vaksin ini harus
diimbangi kepatuhan protokol kesehatan, yaitu memakai
masker, menjaga jarak, dilarang berkerumun, dan mencuci
tangan,”kata Doni dalam konferensi pers yang digelar
Senin (12/1/2021).
Vaksinasi corona harus tetap diselaraskan dengan disiplin
penerapan protokol kesehatan. Seperti kondisi ketika
kasus aktif corona di Indonesia justru sedang meningkat.
Vaksinasi Corona di RI dilakukan dengan beberapa tahap.
Vaksinasi Corona tahap pertama diprioritaskan untuk para
tenaga kesehatan (nakes). Meskipun belakangan berembus
usulan agar tokoh agama pantas juga menjadi prioritas.
Milenial dan influencer masuk di kloter pertama penerima
vaksin. Salah satu perwakilannya yakni artis Raffi
Ahmad. Dilihat dari live YouTube Sekretariat Negara, Ia
menggunakan kemeja dengan warna merah muda ketika
disuntik vaksin Sinovac.
Vaksin Mandiri
Presiden Jokowi menyatakan akan segera memutuskan
mekanisme vaksin corona secara mandiri. Hal ini menjadi
pertimbangan pemerintah demi mempercepat proses
vaksinasi di dalam negeri.
“Banyak dari pengusaha sampaikan, Pak bisa tidak vaksin
mandiri? Ini baru kami akan putuskan karena perlu untuk
dipercepat,”ujar Presiden Jokowi dalam 11th Kompas 100
CEO Forum“Let’s Collaborate; Rising in Pandemic Era”,
Kamis (21/1/2021).
Ia menyatakan tidak ada salahnya dengan vaksinasi
mandiri. Sebab, biaya vaksinasi akan ditanggung oleh
perusahaan. Menurut Presiden, vaksinasi mandiri
dimungkinkan lantaran pemerintah perlu mempercepat
vaksinasi. Apalagi, lanjut dia, kalangan dunia usaha bersedia
untuk menanggung biayanya.
Presiden Jokowi menyatakan, vaksinasi covid-19 secara
mandiri bisa dilakukan asalkan merek vaksinnya berbeda
dari vaksin yang diberikan secara gratis. Selain itu, tempat
untuk vaksinasi juga berbeda.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
membuka kemungkinan menyediakan vaksinasi covid-19
secara mandiri tanpa dibiayai oleh anggaran negara.
Namun, hal ini masih dalam kajian dan belum final.
Hal yang pasti, bila vaksinasi mandiri dibuka, maka
pemerintah akan menyerahkan pengadaan kepada
swasta. Dengan demikian, proses pengadaannya tidak
akan berbarengan dengan vaksin yang disediakan oleh
pemerintah.
“Kalau seperti ini, sebaiknya pengadaannya di luar
pemerintah saja. Pengadaannya bisa dilakukan oleh
swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri, yang penting
vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM,
dan datanya harus satu dengan kita,”jelas Budi.
Budi mengatakan pemerintah sedang mengkaji beberapa
cara penerapan vaksinasi mandiri. Prinsip yang dipegang
pemerintah adalah bagaimana vaksinasi mandiri tidak
membuat kesan orang berduit bisa divaksin lebih dulu.
Budi menyebut bisa saja vaksinasi mandiri dibuka setelah
penyuntikan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga
pelayanan publik selesai. Sehingga, vaksinasi mandiri
digelar bersamaan dengan vaksinasi gratis kepada
masyarakat umum.(*)

Warga menggendong anaknya saat
menyeberangi sungai sepulang sekolah di
wilayah pedalaman desa Panca, Kecamatan
Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar,
Aceh, Jumat, (22/1/2021).
Foto: ANTARA FOTO/Ampelsa
Murid Sekolah Terpaksa
Menyeberangi Sungai
Relawan mengusung poster bertuliskan Warga Pasar Gede Siap Divaksin saat aksi di
Pasar Gede Solo, Jawa Tengah, Kamis (14/1/2021).
Foto: ANTARA FOTO/Maulana Surya
Aksi Siap Vaksin
B I N G K A I

9
Sejumlah anak
memperlihatkan
gambar saat mengikuti
pembelajaran di tenda
pengungsian Stadion
Manakarra, Mamuju,
Sulawesi Barat, Sabtu
(23/1/2021).
Foto: ANTARA FOTO/Akbar Tado
Proses Belajar Di Tenda Pengungsian Korban Gempa
Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Solo mengusung poster ajakan
donor konvalesen untuk membantu pasien COVID-19 saat kampanye
di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Kamis (7/1/2021).
Kampanye Donor
Konvalesen
Foto: ANTARA FOTO/Maulana Surya

BRAFOPMK – Gubernur Jawa
Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang
juga Ketua Komite Kebijakan
Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi
Jabar mengatakan, Jabar mendapat
dukungan dari Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Darat (TNI
AD) untuk meningkatkan kapasitas
perawatan pasien Covid-19
Barak-barak prajurit di Secapa AD
yang terletak di Hegarmanah, Kota
Bandung dikonversi menjadi rumah
sakit darurat Covid-19. Rumah sakit
tersebut bisa menampung hingga
180 pasien yang memiliki gejala
ringan.
Di sana, tersedia empat barak yang disediakan, tiga di
antaranya menjadi ruang isolasi bagi pasien bergejala
ringan dengan kapasitas 60 pasien per barak. Saat ini
fasilitas berupa alat kesehatan, tempat tidur dan obat-
obatan telah siap digunakan.
Adapun per 10 Januari 2021, tingkat keterisian tempat
tidur isolasi Covid-19 di Jabar adalah 77,87 persen.
Menyulap Barak Prajurit TNI Jadi
RS Khusus Covid-19
BRAFOPMK - Pekarangan rumah yang luas
biasanya hanya dibiarkan saja padahal memiliki
potensi untuk dijadikan sebagai lahan kebun
gizi. Kebun gizi merupakan suatu program yaitu
membuat kebun sebagai salah satu alternatif
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan
untuk keluarganya. Selain untuk meyediakan
bahan pangan, kebun gizi menjadi salah satu
sumber pendapatan bagi keluarga dengan
menjual hasil kebun atau ditukarkan dengan
bahan makanan lain.
Bila dibandingkan dengan kecukupan pedoman
gizi seimbang, konsumsi sayur dan buah sayur
dan buah tersebut masih rendah. Sebanyak
97,1% penduduk kurang mengonsumsi sayur
dan buah. Dilihat berdasarkan kelompok umur,
remaja adalah kelompok umur tertinggi yang
kurang mengonsumsi sayur dan buah (98,4%).
Salah satu penyebab kurangnya konsumsi buah
dan sayur yaitu dipengaruhi oleh tingkat daya
beli masyarakat yang kurang akibat faktor sosio
ekonomi dan tingkat pengetahuan.
Manfaat Kebun Gizi
1. Memberdayakan keluarga dan masyarakat
dalam memanfaatkan pekarangan
2. Meningkatkan konsumsi sayur dan buah
dalam keluarga
3. Peningkatan gizi dan kesehatan keluarga dan
masyarakat
4. Kemandirian pangan rumah tangga dalam
memenuhi kebutuhan gizi keluarga
Mengubah Pekarangan Rumah Jadi ‘Kebun Gizi’
Rinciannya, Ruang Isolasi Hijau terisi 74,75 persen,
Ruang Isolasi Kuning terisi 86,58 persen, Ruang Isolasi
Merah terisi 78,82 persen, IGD terisi 39,78 persen, dan
ICU terisi 74,15 persen. (*)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau ruang isolasi
hijau di Rumah Sakit darurat COVID-19 di Sekolah Calon
Perwira Angkatan Darat (Secapa AD), Hegarmanah, Bandung,
Jawa Barat, Selasa (12/1/2021). Foto: Pemprov Jabar
N E W S F L A S H

BRAFOPMK – Sejak 5 Desember 2020, sudah ada 12.408 tenaga kesehatan
(nakes) yang dilatih menjadi vaksinator di 21 provinsi. Workshop untuk
persiapan vaksinator juga telah diikuti oleh 29.635 orang di 34 provinsi.
Sebelumnya, pada November 2020, ada 7.000 dari 23.000 target tenaga
kesehatan yang dilatih menjadi vaksinator. Berikut merupakan alur
pendistribusian vaksin :
1. Vaksin akan didistribusikan Bio Farma. Disediakan juga logistik imunisasi
seperti Auto Disable Syringe (ADS) dan safety box.
2. Kemudian vaksin akan dikirim ke gudang kesehatan provinsi.
3. Dari dinas provinsi akan didistribusikan kembali ke dinas kabupaten/kota
4. Dilanjutkan ke Puskesmas sesuai ketersediaan vaksin dan kapasitas sarana
lemari es penyimpanan vaksin.
5. Puskesman bisa bekerjasama dengan fasilitas kesehatan lain seperti
rumah sakit atau klinik. (*)
Alur Pendistribusian Vaksin
BRAFOPMK – Situasi yang
berubah akibat Pandemi Covid-19
tak menghalangi Kementerian
Pemuda dan Olahraga Republik
Indonesia (Kemenpora RI) untuk
mengajak masyarakat tetap
berolahraga. Melalui program
senam virtual, masyarakat
diharapkan bisa bergabung
mengikuti gerakan senam yang
Jaga Kebugaran, Kemenpora Ajak
Masyarakat Senam Virtual
disiarkan langsung melalui kanal
Youtube Kemenpora RI mulai pukul
07.00-08.00 WIB.
Inovasi senam virtual yang digagas
Kemenpora RI ini dilakukan di
Lapangan Kantor Kemenpora,
Jakarta, Jumat (8/1) pagi. Gerakan
senam dipimpin instruktur Lody
Lontoh. Selain virtual, senam juga
diikuti belasan peserta lainnya
dengan menerapkan protokol
kesehatan.
Asisten Deputi Pengelolaan
Olahraga Rekreasi Kemenpora RI,
Maifrizon mengatakan, senam
virtual ini dilakukan setiap Jumat
pagi. Diakuinya, olahraga ditengah
pandemi ini sangat diperlukan
untuk meningkatkan imunitas serta
menjaga kebugaran tubuh. “Hari
ini kita bisa melaksanakan senam,
ini sejalan dengan arahan Bapak
Menpora RI Zainudin Amali, yang
mana kita harus tetap berolahraga,”
kata Maifrizon.
Sementara itu, instruktur senam,
Lody Lontoh menyambut baik
senam virtual ini. Kegiatan
senam virtual ini diharapkan bisa
bermanfaat bagi masyarakat secara
luas.“Saya salut dan bangga. Ide
senam secara virtual ini merupakan
pengalaman yang baru buat saya.
Ini benar-benar sangat bermanfaat,
apalagi ditengah situasi pandemi.
Mari kita tetap berolahraga dan
patuhi protokol kesehatan,”
tandasnya. (*)
Program senam virtual Kemenpora. Foto: Humas Kemenpora
Petugas memindahkan kontainer
berisi vaksin COVID-19 setibanya di
Kantor Pusat Bio Farma, Bandung,
Jawa Barat, Senin (7/12/2020). Foto:
BPMI Setpres
11

BRAFOPMK - Tak kurang dari 125 Aparatur Sipil Negara
Kementerian Agama (ASN Kemenag) mengikuti Uji
Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH), di
Jakarta. Uji kompetensi Pranata Humas ini dilaksanakan dalam
rangka penyesuaian atau inpassing jabatan para pelaksana
kehumasan di lingkungan Kemenag.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar menyampaikan
kegiatan ini sangat strategis bagi perbaikan pelayanan
informasi publik Kemenag.“Humas memiliki peran strategis
bagi Kementerian Agama. Apalagi, kita memiliki tidak kurang
dari 4.591 satuan kerja Kemenag dari pusat hingga daerah,”
jelas Nizar saat membuka uji kompetensi, Selasa (26/01).
Ia menyebutkan, dengan uji kompetensi ini diharapkan dapat
menghasilkan insan kehumasan Kemenag yang mumpuni
untuk melakukan orkestrasi informasi dari pusat hingga
daerah.“Kenapa harus melakukan orkrestasi? Karena informasi
yang disebarkan di tingkat pusat dan daerah harus padu.
Ini bisa dilakukan jika pranata humas Kemenag memiliki
kompetensi yang baik,”tutur Nizar.
Kompetensi ini menurut Nizar meliputi keterampilan
komunikasi dan jurnalistik hingga penguasaan isu seputar
Kementerian Agama.“Pranata humas diharapkan dapat
menjadi influencer pemerintah. Ini penting, sebagai upaya
agar masyarakat merasakan betul keberadaan Kementerian
Agama,”imbuh Nizar. (*)
125 ASN Kemenag Diuji
Kompetensi Jabatan
Fungsional Pranata Humas
BRAFOPMK - Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) menyesalkan
tindakan intoleransi saat seorang siswi
non-muslim diminta mengenakan hijab di
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN)
2 Padang, Sumatera Barat. Kemendikbud
menyatakan bahwa harus ada sanksi tegas
terhadap setiap pelaku yang terbukti
melanggar peraturan di satuan pendidikan.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Kemendikbud, Wikan Sakarinto sangat
menyesalkan tindakan yang tidak sesuai
dengan peraturan tersebut.“Ketentuan
mengenai pakaian siswa/siswi di satuan
pendidikan telah diatur dalam Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,”kata
Wikan dalam.
Ketentuan mengenai seragam sekolah
telah diatur melalui Peraturan Menteri
Kemendikbud:
Harus Ada Sanksi
Tegas Pelaku
Intoleransi
Salah satu peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas
Kementerian Agama sedang melaksanakan ujian tertulis, Jakarta, Selasa
(26/1/2021). Foto: Humas Kemenag
N E W S F L A S H
Ilustrasi jilbab. Foto: Shutterstock

BRAFOPMK – Ada yang berbeda dari biasanya di
Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di bilangan
Kramat Raya, Jakarta, Selasa (26/1/20). PBNU didatangi
langsung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Menag
dan sejumlah pejabat langsung bertemu Ketua Umum
PBNU Said Aqil Siradj. Gus Yaqut memohon doa Kiai
Said Aqil dan keluarga besar PBNU dalam mengemban
amanah sebagai Menteri Agama dari Presiden Joko
Widodo.
“Saya mohon doanya Kiai Said Aqil dan keluarga besar
PBNU. Saya menyadari tantangan saya di Kemenag
tidaklah mudah, baik yang datang dari dalam maupun
dari luar. Presiden tidak memberi waktu panjang kepada
saya, melainkan waktu yang pendek,”kata dia.
“Salah satu yang diinginkan Presiden itu bagaimana
pesantren bisa mandiri secepatnya. Konsep pesantren
mandiri itu harus selesai dalam waktu enam bulan.
Sekali lagi saya mohon doa dari kyai dan kita semua,”
sambungnya. Menag pun berkisah ketika dirinya
ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agama,
orang yang pertama diingatnya adalah Ketua PBNU KH
Said Aqil Siradj.
Kiai Said mengakui tugas Gus Yaqut sebagai Menteri
Agama sangat berat.“Amanah yang diemban Menteri
Agama sangat berat, terutama dalam mengembalikan
agama yang universal dan menginspirasi,”katanya.“Mari
kita doakan Gus Yaqut dalam mengemban amanah
dan membangun marwah Kemenag ke depan serta
menjadi sentral kemanusiaan. Mudah-mudahan semua
langkah Menag diberi karomah dan diberkahi oleh
Allah, aamin,”tandasnya. (*)
Emban Tugas Berat,
Gus Yaqut Minta Doa
Keluarga Besar PBNU
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014
tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta
Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah ini
tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama
tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.
Selain itu, sekolah tidak boleh membuat
peraturan atau himbauan bagi peserta didik untuk
menggunakan model pakaian kekhususan agama
tertentu sebagai pakaian seragam sekolah. Sekolah
juga tidak boleh melarang jika peserta mengenakan
seragam sekolah dengan model pakaian kekhususan
agama tertentu berdasarkan kehendak orang tua,
wali, dan peserta didik yang bersangkutan.“Dinas
Pendidikan harus memastikan Kepala sekolah, guru,
pendidik, dan tenaga pendidikan untuk mematuhi
Permendikbud Nomor 45 tahun 2014,”ujar Wikan.
Kemendikbud berharap, seluruh warga pendidikan
mampu memahami, menjalankan, dan menjaga
agar rasa saling menghormati dan toleransi dapat
diwujudkan semaksimal mungkin.“Harapannya
tidak akan terjadi lagi praktik pelanggaran aturan
terkait pakaian seragam yang menyangkut agama
dan kepercayaan seseorang di satuan Pendidikan.
Kami di Kementerian, akan terus bekerja keras
dan mengambil langkah-langkah tegas agar
praktik intoleransi dilingkungan pendidikan dapat
dihentikan,”tandasnya. (*)
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (tegah) bersama
Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj (kanan)
bersilaturahmi ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama (PBNU) di bilangan Kramat Raya, Jakarta, Selasa
(26/1/2021). Foto: Humas Kemenag
13

18
Januari
2021
Sumedang,
Jawa Barat
14
(Menko PMK) Muhadjir Effendy (kedua kanan) meninjau bencana tanah
longsor di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis
(14/1/2021).
Hormati Alam, Jangan
Membangun di Wilayah
Rawan Longsor
(Menko PMK) Muhadjir Effendy (kanan), Ketua Umum PMI Jusuf Kalla
(kiri) saat mengikuti Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen di
Kantor Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, Senin (18/1/2021). Foto:
Humas Kemenko PMK.
Pencanangan Gerakan
Nasional Donor Plasma
Konvalesen
Januari
2021
Jakarta
G I AT S E R E M O N I A L

(Menko PMK) Muhadjir Effendy (tengah) meninjau lokasi pengungsian
korban terdampak banjir bandang di kawasan Agro Wisata Gunung Mas,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/1/2021). Foto: Humas Kemenko PMK.
Menko PMK Pastikan
Penanganan Banjir
Bandang Kabupaten
Bogor
Januari
2021
20
Kab. Bogor,
Jawa Barat
(Menko PMK) Muhadjir Effendy (kanan) meninjau posko pengungsian
korban banjir di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis
(21/1/2021). Foto: Humas Kemenko PMK.
Januari
2021
21
Banjar Baru,
Kalimantan
Selatan
Tinjau Posko
Pengungsian Korban
Banjir
15

Efektivitas
Sekolah Daring
F O K U S U TA M A

BRAFOPMK – Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) menyerahkan
kewenangan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk
mengatur penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
di tengah pandemi Covid-19. Pemda diizinkan untuk
membuka kembali sekolah-sekolah dengan penerapan
protokol kesehatan, asalkan sekolah dan juga orang tua
murid setuju.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim
menyebut, sebanyak 32.400 sekolah atau 15 persen
dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia sudah
menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di awal
tahun 2021. “Sedangkan 186.552 sekolah lainnya masih
belajar dari rumah. Meskipun kami sudah memberikan
otoritas kepada pemerintah daerah untuk tatap muka,
tingkat kemauan masih cukup rendah, apalagi di daerah
yang cukup besar tingkat penularannya,”kata Nadiem
dalam rapat kerja yang disiarkan langsung melalui akun
YouTube Komisi X DPR RI Channel.
Saat ini, daerah-daerah dengan kasus penularan
Covid-19 cukup tinggi masih menyelenggarakan
pembelajaran jarak jauh alias daring (dalam jaringan
atau online).
Sekolah Daring Masih Jadi Solusi
Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan
penuh kepada pemerintah daerah untuk kembali
membuka sekolah dan melakukan proses pembelajaran
tatap muka. Namun sejumlah daerah memutuskan
untuk menunda pelaksanaan sekolah tatap muka pada
4 Januari 2021 seiring dengan dimulainya semester
genap tahun ajaran 2020/2021. Solusinya, pembelajaran
jarak jauh (PJJ) atau sekolah daring tetap dilanjutkan.
Di DKI Jakarta misalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta memutuskan tetap menerapkan
pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana
mengatakan, keputusan itu dilakukan guna memastikan
kesehatan dan keamanan siswa, guru, dan tenaga
kependidikan di masa pandemi Covid-19.
“Pemprov DKI Jakarta sangat berhati-hati dalam
mengambil kebijakan belajar tatap muka di semester
genap TA 2020/2021. Prioritas utama adalah kesehatan
dan keamanan, jadi tetap belajar dari rumah,”ungkap
Nahdiana melalui siaran pers pada Sabtu (2/1/2021).
Keputusan tersebut juga ditempuh Pemerintah
Kota Depok melalui Surat Edaran Wali Kota Depok
Nomor 420/621-Huk/Dinkes yang diterbitkan Selasa
(29/12/2020). Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik)
Jawa Barat menyebutkan ada 785 Sekolah Menengah
Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan
Sekolah Luar Biasa (SLB) yang siap menyelenggarakan
sekolah tatap muka.
Anak-anak menelepon guru saat belajar di Kampung
Gudang Garam, Skanto, Keerom, Papua, Kamis
(27/8/2020). Foto: ANTARA FOTO/Indrayadi TH
17

Kesiapan sekolah ini dilihat dari kemampuan
menyediakan sarana pendukung pencegahan
Covid-19. Meski begitu, Kepala Disdik Jawa Barat,
Dedi Supandi, mengatakan penyelenggaraan sekolah
tatap muka tetap memerlukan izin orangtua dan
pemerintah daerah.”Pembukaan sekolah tergantung
pada izin dari kepala daerah setempat, sebab kepala
kepala daerah yang paling mengetahui kondisi
penyebaran Covid-19,”ungkap Dedi.
Selain memberikan izin, pemerintah juga berhak
menghentikan sekolah tatap muka apabila di sekolah
muncul kasus Covid-19. Di Kota Bandung, pemerintah
belum secara resmi mengeluarkan keputusan
mengenai pembelajaran tatap muka.“Pemerintah
Kota Bandung akan mengeluarkan keputusan dalam
bentuk peraturan wali kota,”kata Sekretaris Dinas
Pendidikan Kota Bandung, Cucu Saputra, Senin
(4/1/2021).
Namun, Disdik Kota Bandung sendiri telah melakukan
kajian dengan melibatkan sejumlah ahli kesehatan
dan pendidikan, termasuk SKPD Kota Bandung dan
organisasi pendidikan.
Sama halnya dengan sekolah-sekolah di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) yang belum akan
memulai pembelajaran tatap muka pada Januari
ini, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur DIY.
Alasannya, perkembangan Covid-19 di DIY masih
mengkhawatirkan. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda,
dan Olahraga DIY, Furqon Ulya Himawan mengatakan,
beberapa perguruan tinggi sudah ada yang menyiapkan
pertemuan tatap muka dengan protokol kesehatan, seperti
UGM, UNY dan kampus lainnya.“Namun jika perguruan
tinggi belum tatap muka, maka jenjang di bawahnya
mundur lagi,”imbuh Didik.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga ikut
memutuskan menunda pelaksanaan sekolah tatap muka.
Keputusan itu tertuang dalam surat edaran bernomor
445/0017480 yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota
terkait antisipasi peningkatan Covid-19 di daerah-daerah di
Jawa Tengah.
“Ya kita tunda dulu karena semuanya belum pasti. Kalau
kemudian kondisi di daerah itu ternyata peningkatan
Covid-nya tinggi ya jangan dulu, nggak boleh, tunda
semuanya, rak sah kesusu (tidak usah terburu-buru),”tegas
Ganjar.
Orang tua murid mendampingi anaknya mengerjakan
tugas sekolah saat belajar sistem daring dari rumah di
Banda Aceh, Aceh, Rabu (14/10/2020). Foto: ANTARA
FOTO/Ampelsa/aww
Selain memberikan
izin, pemerintah juga
berhak menghentikan
sekolah tatap muka
apabila di sekolah
muncul kasus Covid-19.
F O K U S U TA M A

Plus Minus Sekolah Daring
Masa Pandemi Covid-19 membuat pola pendidikan
berubah. Semula, proses belajar mengajar dilakukan
dengan tatap muka. Tetapi kini, proses belajar
mengajar dilakukan secara jarak jauh dengan
memanfaatkan jaringan internet, serta teknologi
informasi dan komunikasi (TIK).
Dari segi manfaat, dilakukannya pembelajaran jarak
jauh (PJJ) telah menjejakkan proses pendidikan di
tanah air ke arah digitalisasi. Namun di sisi lain, hal itu
juga menimbulkan persoalan lain. Bagi daerah yang
mengalami kendala akses internet dan ketiadaan
gawai karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat
PJJ cukup sulit untuk dilakukan. Selain itu, proses
belajar mengajar yang membutuhkan praktek secara
langsung juga mengalami kendala.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Sartono
menjelaskan, untuk mengatasi hal itu dibutuhkan
inovasi khususnya oleh pihak guru dan sekolah dalam
memanfaatkan keadaan yang serba terbatas. Hal
itu dijelaskan Agus saat memberikan arahan dalam
‘Sosialisasi Terobosan Pemanfaatan TIK Sederhana Untuk
Mengatasi Hambatan PJJ’, secara daring yang dihadiri
ratusan perwakilan sekolah dari berbagai daerah, pada
Jumat (11/12/2020).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tujuan pendidikan
adalah untuk membuat cerdas generasi penerus
bangsa, serta membentuk karakter bangsa yang
berbudaya. Sehingga, tantangan sebesar apapun harus
bisa diatasi dan menjadi tanggung jawab bersama.
Semua orang, kata Agus harus menjadi guru yang bisa
mendidik anak-anak penerus bangsa.
“Siapa yang bertanggung jawab untuk hal itu?
jawabannya adalah guru. Karena itu mari setiap kita
menjadi guru. Jadi tidak hanya dosen atau guru di
sekolah, kita semua harus menjadi guru,”tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Sosiolog Universitas Indonesia
Imam Prasodjo mengamini penjelasan dari Deputi
Kemenko PMK tersebut. Ia mengatakan bahwa
pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru,
tetapi juga tanggung jawab semua unsur masyarakat.
Menurutnya, masa pandemi ini memiliki hikmah untuk
membuat gerakan agar semua orang bisa menjadi
guru untuk anak-anak agar proses pendidikan tidak
terhenti meskipun terdapat beragam kendala. Menurut
Imam, untuk melakukan hal itu perlu adanya mapping
untuk memilih orang terbaik yang bisa dilibatkan
untuk mengajar dan membimbing anak-anak, mulai
dari lingkup keluarga seperti orang tua, kakak, saudara,
serta pihak luar seperti melibatkan mahasiswa untuk
melakukan praktik KKN dengan mengajar di daerah
yang terkendala akses tersebut.
“Oleh karena itu, mapping menjadi sangat penting.
kalau orang terididik atau istilahnya champion bisa
digerakan maka bisa menyelamatkan anak kita. Katakan
saja guru tak memiliki akes internet tapi dia punya mitra
di wilayah anak didik mereka bahkan kakak dan orang
tuanya yang lebih bertanggung jawab,”jelas Imam.
Hampir setahun berjalan, tak bisa dipungkiri, proses
sekolah daring menyimpan banyak kelemahan. Praktisi
pendidikan yang juga Dosen Ilmu Komunikasi, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Pakuan
Bogor, Dr David Rizar Nugroho, M.Si mengatakan,
komunikasi paling baik adalah bertemu. Sekolah daring
mau tak mau ditempuh dalam penyelenggaraan
pendidikan di masa pandemi. Namun, sistem belajar
tatap muka tetap menjadi yang utama dan perannya
tak bisa tergantikan. Karenanya, mekanisme dalam
sekolah daring harus dievaluasi.
“Guru dan siswa harus tetap bertemu dan tatap muka,
19

meski melalui jaringan internet. Dengan begitu, terjadi
komunikasi langsung antara guru dan siswa. Sekolah
tidak boleh memberikan tugas pengajaran sepenuhnya
hanya kepada orang tua dan menghilangkan peran
guru,”tutur David.
Hal yang sama diungkap Pengamat Pendidikan dari
Universitas Negeri Padang, Fitri Arsih. Menurutnya,
belajar dari rumah khususnya di Indonesia merupakan
hal yang baru bagi siswa maupun bagi tenaga pengajar.
Peserta didik dituntut bisa beradaptasi dengan pola
baru tersebut, sementara bagi guru yang biasanya
mengajar dengan tatap muka harus menggali lebih
dalam kemampuan dan keterampilannya dalam
merancang pembelajaran secara online.
“Belajar online saya rasa efektif, karena mereka dapat
terus belajar tanpa harus datang ke sekolah sehingga
dapat terhindar dari paparan virus Covid-19,”katanya
Namun demikian, proses belajar secara online dinilai
hanya fokus pada pengembangan pembelajaran
pada ranah pengetahuan (kognitif). Sementara pada
pengembangan sikap (afektif) dan keterampilan belum
bisa dikembangkan secara optimal.“Pendidikan itu tidak
hanya membekali siswa dengan pengetahuan semata,
namun juga penting dalam mendidik sikap, perilaku
dan mental siswa. Hal ini diperoleh dalam pembelajaran
tatap muka, seberapa majunya zaman itu dan
canggihnya teknologi dari masa ke masa,”ungkapnya.
Pembelajaran secara online, kata Fitri belum efektif
dilakukan pada jenjang pendidikan dasar, seperti pada
pendidikan anak usia dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak
(TK), dan Sekolah Dasar (SD) kelas rendah (kelas 1-3).
Selain itu, jika dilihat dari aspek ekonomi tidak semua
orang tua memiliki kemampuan untuk membeli dan
menyediakan perangkat untuk anaknya dalam belajar.
“Apalagi dalam kondisi pandemi yang sebagaian besar
orang tua mengalami penurunan pendapatan atau
penghasilan bahkan ada yang di rumahkan,”tuturnya.
Fitri juga menekankan bahwa yang paling utama yang
harus dilakukan pada saat ini adalah seluruh masyarakat
harus bersatu dalam memutus penyebaran virus ini agar
keadaan akan aman untuk melakukan pembelajaran
seperti masa sebelum pandemi.“Setiap anak butuh
interaksi dan bersosialisasi dan itu dapat dilakukan
pada pembelajaran tatap muka, bertemu dengan guru,
bertemu dengan teman di sekolah,”pungkasnya.
Menko PMK Minta Para Guru Mengajar
dari Sekolah Meski Sekolah Daring
Di masa pandemi, instansi pendidikan diminta
berani mengambil langkah terobosan dalam rangka
mengoptimalkan pelaksanaan sekolah daring
atau pendidikan jarak jauh (PJJ). Salah satunya
para guru diharapkan tetap mengajar dari sekolah.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Muhadjir Effendy.
“Jadi, guru itu jangan mengajar dari rumah. Biar
siswanya saja yang belajar dari rumah tetapi gurunya
mestinya ngajar dari sekolah”katanya, Rabu (27/1/2021).
Pasalnya, dalam proses belajar mengajar yang
masih dilakukan secara jarak jauh ini menyebabkan
kesempatan peserta didik menerima pendidikan
karakter cenderung hilang. Apalagi fasilitas yang
tersedia di seluruh Indonesia masih belum merata.
F O K U S U TA M A

“Sekolah daring masih belum optimal,”ujar Muhadjir.
Apabila guru hanya mengajar dari rumah, menurut
mantan Mendikbud ini tidak efektif. Konsentrasi
terpecah, boleh jadi karena menyambi melakukan hal
lain, misalnya memasak, bersih-bersih rumah, atau
mengasuh anak. Potensi penularan Covid-19 masih
relatif kecil karena hanya guru yang hadir di sekolah
sejauh patuh protokol kesehatan.
“Guru di sekolah juga masih bisa berkoordinasi dan
berbagi tugas dalam melaksanakan pengajaran,
penanganan dan pemantauan dalam menangani siswa-
siswinya yang belajar dari rumah,”kata Muhadjir.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Foto: Humas
Kemenko PMK
“Jadi, guru itu jangan
mengajar dari rumah.
Biar siswanya saja yang
belajar dari rumah tetapi
gurunya mestinya ngajar
dari sekolah.”
Ia juga menegaskan agar pemerintah daerah berani
membuat kebijakan yang lebih progresif sesuai dengan
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian
Covid-19. Dengan demikian, pemberlakukan protokol
kesehatan di sekolah harus ketat.
“Pemerintah daerah perlu memberikan sanksi tegas
pada pelanggar protokol kesehatan, bukan hanya di
lingkungan pendidikan tapi juga terhadap masyarakat.
Karena kalau dilaksanakan dengan baik maka ke depan
akan menjadi modal dasar menuju Indonesia maju”
ujarnya.
Muhadjir Effendy.
21

I N F O P U B L I K
BRAFOPMK - Secara umum, KIA memiliki
kegunaan yang sama dengan KTP. Menurut
Permendagri nomor 2 tahun 2016, manfaat
KIA adalah sebagai berikut:
1. Melindungi pemenuhan hak anak.
2. Menjamin akses sarana umum.
3. Mencegah terjadinya perdagangan
anak.
4. Menjadi bukti identifikasi diri ketika anak
sewaktu-waktu mengalami peristiwa
buruk.
5. Memudahkan anak mendapatkan
pelayanan publik di bidang kesehatan,
pendidikan, imigrasi, perbankan, dan
transportasi.
6. KIA juga dibutuhkan untuk pendaftaran
sekolah, bukti identitas diri saat
membuka tabungan atau menabung
di bank, bukti pendaftaran BPJS, dan
lainnya.
KIA ini memiliki manfaat guna
mengoptimalkan pendataan, perlindungan,
dan pelayanan publik warga negara.
Manfaat KIA
Berikut syarat-syarat pembuatan KIA warga
negara indonesia (WNI) sesuai dengan usia anak
yang perlu disiapkan orangtua:
z
z KIA untuk anak yang baru lahir
Untuk bayi yang baru lahir, KIA akan diterbitkan
bersamaan dengan penerbitan akte kelahiran.
z
z KIA untuk anak usia di bawah 5 tahun
Bagi anak usia di bawah 5 tahun dan belum
memiliki KIA, syarat yang perlu dipenuhi adalah
sebagai berikut:
a. Fotokopi akta kelahiran (tunjukan juga akta
yang aslinya ke petugas)
b. Kartu keluarga (KTP) asli orangtua/wali
c. KTP asli orangtua/wali
d. KIA untuk anak usia di atas 5 tahun
z
z Bagi anak di atas 5 tahun
syarat-syarat yang perlu dipenuhi yakni:
a. Fotokopi akta kelahiran (tunjukan juga akta
yang aslinya ke petugas)
b. KK asli orangtua/wali
c. KTP asli orangtua/wali
d. Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3
sebanyak 2 lembar
Syarat
Pembuatan KIA

TATA Cara Pembuatan
KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
Secara umum, berikut langkah-langkah
membuat kartu identitas anak sesuai
dengan Pasal 13 Permendagri Nomor 2
Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak:
Setelah semua
persyaratan lengkap,
kini saatnya Anda
membuat Kartu
Identitas Anak. Namun
sebelumnya, pastikan
Anda mencermati
dengan baik setiap
panduannya berikut
ini, ya.
1. Pemohon atau orangtua anak
menyerahkan persyaratan penerbitan
KIA dengan menyerahkan persyaratan
ke Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dukcapil).
2. Kepala Dinas kemudian
menandatangani dan menerbitkan KIA.
3. KIA dapat diberikan kepada pemohon
atau orangtuanya di kantor dinas,
kecamatan, atau desa/kelurahan.
4. Dinas dapat menerbitkan KIA dalam
pelayanan keliling dengan cara jemput
bola di sekolah-sekolah, rumah sakit,
taman bacaan, tempat hiburan anak-
anak dan tempat layanan lainnya,
agar cakupan kepemilikan KIA lebih
maksimal.
23
I N F O G R A F I S

S E L I N G A N
Museum Pembela Tanah Air. Foto: Dok. Cagarbudaya/Kemdikbud
BRAFOPMK - Salah satu episode dari pendudukan Jepang
di Indonesia adalah dibentuknya Pasukan PETA (Pembela
Tanah Air). Menurut sejumlah sumber sejarah, PETA yang
dibentuk pada tahun 1943 merupakan tentara sukarelawan
bentukan tentara pendudukan Jepang di Indonesia
yang memiliki tugas membantu tentara Jepang dalam
peperangan.
Memanfaatkan momentum bangsa Indonesia yang
ingin segera merdeka, Jepang mendidik anggota PETA
untuk mencintai tanah airnya sendiri dan melaksanakan
pelatihan militer tersebut dengan tujuan untuk melindungi
tanah air Indonesia dari serangan pihak luar. Tujuan
utamanya ialah untuk kepentingan Jepang membantunya
mempertahankan Pulau Jawa bila diserang pasukan Sekutu
dan membantunya dalam kampanye militer di Asia Pasifik.
Sejarah dan kisah perjalanan pasukan yang menjadi cikal
bakal pasukan TNI ini ada di Museum PETA Bogor. Museum
dengan ciri khas bangunan berwarna coklat tua yang
diresmikan pada tahun 1995 ini berada tidak begitu jauh
dari Stasiun Kereta Api Bogor, tepatnya di Jalan Jenderal
Sudirman No. 35. Waktu operasional museum di hari kerja
(Senin-Jumat) pukul 08.00 hingga 17.00, sedangkan untuk
akhir pekan (Sabtu-Minggu) dari pukul 10.00 hingga 17.00.
Bangunan museum ini dibangun pada abad ke-18 dan
pada tahun 1943 pernah difungsikan sebagai pusat
pelatihan Pasukan PETA yang dikontrol oleh tentara
pendudukan kekaisaran Jepang.
Di depan museum, di sisi kiri dari saat masuk museum,
pengunjung akan melihat patung Shodancho Supriyadi,
seorang tokoh yang menjadi pemimpin pemberontakan
pasukan PETA terhadap tentara pendudukan Jepang di
Blitar karena merasa sangat prihatin melihat nasib rakyat
Indonesia yang hidup sengsara di bawah pendudukan
Kekaisaran Jepang. Hingga hari ini Supriyadi dinyatakan
hilang setelah memimpin Pemberontakan tersebut.
Di sisi kanan, berdiri dengan gagah patung Jenderal
Sudirman, seorang Tokoh Militer Besar dalam sejarah
perjuangan Kemerdekaan Bangsa Republik Indonesia.
Jenderal Sudirman juga merupakan salah satu tokoh yang
pernah dilatih dan menjadi anggota pasukan PETA.
Selain itu terdapat relief-relief yang menggambarkan
peristiwa bersejarah perjalanan Republik ini, seperti
Palagan Ambarawa, di mana pasukan kita berhasil
memukul mundur pasukan sekutu yang diboncengi
pasukan NICA (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda) keluar
Melongok Museum PETA Bogor,
Cikal Bakal Terbentuknya TNI

25
dari Ambarawa serta terdapat pula relief yang menjelaskan
PETA merupakan salah satu cikal bakal lahirnya TNI.
Museum PETA Bogor ini terbagi atas dua ruangan,
yaitu Ruang Supriyadi dan Ruang Sudirman. Di kedua
ruangan tersebut terdapat diorama-diorama dengan
total jumlah dioramanya sebanyak 14 yang menceritakan
adegan sejarah Perjalanan PETA dan kontribusinya dalam
pergerakan kebangsaan mencapai kemerdekaan. Selain itu,
diorama-diorama yang ada juga menceritakan peristiwa-
peristiwa penting sejarah bangsa dalam rentang waktu
1943-1945.
Di ruangan Supriyadi, selain berisi diorama-diorama,
terdapat juga koleksi dokumentasi berita mengenai
proses pembentukan tentara PETA dari tahun 1940-an,
dokumentasi foto mengenai Pelatihan Tentara PETA, dan
diagram Badan susunan Tentara PETA.
Lalu, di ruangan ini dapat kita jumpai benda-benda
bersejarah yang menarik seperti seragam yang digunakan
oleh anggota PETA dan pedang Katana yang hanya boleh
dipegang oleh perwira Militer. Bagi para penyuka sejarah,
ruangan ini menarik karena berisi sejumlah pengetahuan
mengenai salah satu rangkaian kisah dalam sejarah
perjuangan Bangsa Indonesia.
Ruangan lainnya yang berada di sisi ruang Supriyadi
bernama ruang Sudirman. Ada yang sangat menarik
di ruangan Sudirman ini, yaitu koleksi persenjataan
peninggalan perang yang terawat cukup baik dan tertata
rapi dalam rak-rak dan lemari. Menurut informasi, koleksi
persenjataan ini berasal dari rampasan tentara Jepang
maupun tentara sekutu berupa pistol, senapan serbu,
senjata mesin berat, senjata mesin ringan dan juga
bayonet.
Di ruangan Sudirman ini juga terdapat foto-foto dari
para Jenderal dan tokoh TNI yang pernah dididik sebagai
anggota PETA. Tempat ini bisa memberikan banyak
informasi mengenai sejarah dunia ketentaraan kita. Di
bagian belakang Gedung Museum ini berdiri gagah
patung Jenderal Sudirman di antara dua buah meriam
dengan seragam PETA sewaktu ia menjabat sebagai
komandan satuan di pasukan PETA.
Pembubaran Pasukan PETA
Sejarah dunia mencatat selesainya Perang Dunia II di Front
Pasifik ketika pada bulan Agustus 1945 pesawat pembom
jarak jauh Amerika, B-29 menjatuhkan bom atomnya di atas
dua kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki yang
memaksa Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak
sekutu segera setelahnya.
Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak
sekutu, berakhir pula pendudukan Jepang di Indonesia dan
tentara PETA dibubarkan setelah Proklamasi kemerdekaan
17 Agustus 1945. Meskipun secara organisasi telah bubar
namun tentara PETA masih berperan dalam perang
kemerdekaan ketika Belanda mencoba menduduki kembali
Indonesia.
Berdasarkan informasi yang ada di museum, pada tanggal
19 Agustus 1945 PETA dibubarkan oleh pemerintah
Jepang dan akhirnya bergabung dengan Badan Penolong
Korban Perang (BPKP). Kemudian tanggal 22 Agustus 1945
dirumuskan terbentuknya Badan Kemanan Rakyat (BKR) .
Pada tanggal 23 Agustus 1945 PETA bersama komponen
bangsa lain seperti KNIL, Heiho, Seinendan, Keibodan,
Laskar Pemuda dan Pelaut bergabung menjadi satu
membentuk BKR. Selanjutnya tanggal 5 Oktober 1945,
BKR dirubah namanya melalui maklumat pemerintah
menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sehingga tanggal
5 Oktober diperingati sebagai hari lahirnya Tentara Nasional
Indonesia (TNI).
Koleksi Diorama di Museum PETA
Diorama 1:
Kesepakatan tokoh-tokoh Bangsa Indonesia untuk
mengupayakan berdirinya tentara PETA (1943)
Diorama 2:
Kegiatan latihan di Pusat Pendidikan Perwira Pembela
Tanah Air Bogor (1943)
Diorama 3:
Pembentukan batalyon-batalyon PETA di daerah Jawa,
Madura dan Bali (1944)
Diorama 4:
Pemberontakan PETA di Blitar (14 Februari 1945)
Diorama 5:
Tipu muslihat Katagiri Butaicho (Jepang) terhadap
Syodancho Muradi (15 Februari 1945)
Diorama 6:
Peristiwa 16 Agustus 1945 di kompi Pembela Tanah Air
(PETA) Rengasdengklok
Diorama 7:
Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 di
Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta
Diorama 8:
Badan Keamanan Rakyat (BKR) cikal bakal TNI (22
Agustus 1945)
Diorama 9:
Peristiwa rapat raksasa 19 September 1945 di lapangan
IKADA, Jakarta
Diorama 10:
Peristiwa serbuan Osha Butai Kota Baru oleh Pasukan
BKR Yogyakarta (Oktober 1945)
Diorama 11:
BKR Malang merintis matra kedirgantaraan dalam
pembentukan kekuatan bersenjata Indonesia (Oktober
1945)
Diorama 12:
Pemindahan markas angkatan darat Jepang di Jawa
Timur ke tangan Bangsa Indonesia (Oktober 1945)
Diorama 13:
Ambarawa dan lahirnya hari infantri TNI-AD (Angkatan
Darat) (15 Desember 1945)
Diorama 14:
Pemilihan panglima besar Tentara Keamanan Rakyat
(12 November 1945)

R E V O L U S I M E N TA L
Revolusi Mental
dari yang Terkecil
untuk Kelestarian Alam
Pakde Suparno Jumar, The River Defender

27
BRAFOPMK – Belakangan ini sejumlah daerah di Indonesia
diterpa bencana alam. Tentu ini akibat ulah manusia yang
kurang menjaga kelestarian alam. Untuk itu dibutuhkan
revolusi mental yang dapat berangkat dari hal-hal terkecil.
Demikian pesan dari inisiator River Defender, Suparno Jumar
yang disampaikan kepada redaksi BrafoPMK belum lama ini.
“Revolusi mental harus ditanamkan terhadap masyarakat.
Kebiasaan kita sebagai masyarakat sudah benar atau belum.
Di sini faktor terpenting menyelematkan lingkungan adalah
gaya hidup”katanya.
Ia menegaskan, gaya hidup yang dimaksud dapat berupa
tidak membuang sampah dan juga tidak menebang pohon
sembarangan. Selain itu tradisi gotong royong, lanjut Co-
Founder“Hakikat Ciliwung”ini mulai terasa pudar karena
banyak orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri.
Dengan demikian, masyarakat dari level RT (rukun tetangga)
sekalipun perlu mengindentifikasi masalah dan bisa dimulai
dari rumah seperti melakukan pemilahan sampah organik
atau non organik.
“Caranya mudah kok, tergantung niat. Kembali lagi mental
yang harus diperbaiki. Ayo kita ubah sampah jadi berkah
agar tidak banjir dan menjadi bencana alam,”kata pria yang
kerap disapa Pakde ini.
Suparno terkadang heran apabila terjadi banjir atau
bencana alam masyarakat dengan enteng menyalahkan
pemerintah. Sebab menurutnya, urusan ini bukan hanya
tugas pemerintah tetapi masyarakat luas. Di samping itu, ia
juga mengajak masyarakat untuk“olah rasa”dalam menjaga
eksistensi alam sehingga tetap selalu bersahabat dengan
umat manusia.
“Sebab, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah,
tapi kita semua,”pungkasnya.
Pakde Suparno Jumar,
The River Defender
Kelahiran Purworejo, Jawa
Tengah 11 Agustus 2972
Anggota Tim Satuan Tugas
Naturalisasi Ciliwung
Volunter Komunitas Peduli
Ciliwung
Foto-foto: Dok. pribadi

BRAFOPMK – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
menobatkan Kota Madinah, Arab Saudi sebagai
kota tersehat di dunia. Salah satu kota suci bagi
umat muslim itu dianggap memenuhi persyaratan
dan masuk sebagai tujuan Proyek Stategi Wilayah
Madinah serta peluncuran program“Kota
Manusiawi”.
Menurut WHO, kategori kota sehat apabila kota
tertentu mampu memelihara lingkungan fisik
ataupun sosial dan dapat meningkatkan sumber
daya komunitasnya dalam menjalani fungsi
WHO Nobatkan Madinah Kota Tersehat Dunia
BRAFOPMK – Kantor media Reuters menurunkan
pemberitaan hasil jajak pendapat dari perusahaan
YouGov yang menyebut masyarakat dunia sebagian
besar kurang yakin dengan manjurnya vaksin
buatan Cina dan Rusia. Sebaliknya, responden lebih
mempercayai vaksin ciptaan Amerika atau Jerman.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan pada
Januari 2021 dengan responden 19 ribu orang itu, juga
menyebutkan 73 persen warga Inggris dan 70 persen
warga Denmark siap divaksinasi. Warga dari kedua
negara ini diketahui paling siap. Bertolak belakang
dengan Prancis dan Polandia yang masih meragukan
masing—masing 37 persen dan 48 persen atau
sepertiganya populasi penduduk negara tersebut.
Melihat antusiasme dunia, keinginan untuk
mendapatkan vaksin meningkat di banyak negara. Hal
ini tidak mengherankan mengingat wabah Covid-19
telah menyebar ke 92 juta orang di dunia dan menelan
korban mencapai 1,98 juta orang.
Di Amerika, meskipun yang menjadi responden
dari negara ini hanya sebagian kecil, namun mereka
bersedia divaksinasi. Sebaliknya, penolakan terjadi
di Prancis sebanyak 9 persen secara umum, dengan
persentase yang jauh lebih kecil ketimbang orang
yang menolaknya dengan alasan spesifik. Sementara
sebagian besar dari responden merasa belum ingin
divaksin saat ini, sebelum mendapatkan kepastian
bahwa vaksin yang tersedia aman.
kehidupan masyarakatnya secara optimal.
Dikutip dari situs arabnews.com, pada Minggu
(24/1/2021), Madinah dengan jumlah penduduk
sebanyak dua juta jiwa lebih itu merupakan kota
pertama yang dinyatakan sebagai kota sehat versi
lembaga internasional itu. Dalam ajang ini, dalam
proses akreditasi dan untuk menentukan nominasinya
melibatkan Universitas Taibah, Arab Saudi. WHO
pun menyarankan universitas ini juga memberikan
pelatihan terhadap kota lain di Arab Saudi yang tertarik
mengikuti program Kota Sehat itu.
Pemberitaan Reuters Menyebut Warga Dunia
Ragu Vaksin Covid-19 Manjur
I N T E R N A S I O N A L

29
I N F O G R A F I S
Bansos Diperpanjang,
Anggaran Capai
Rp 110 Triliun
BRAFOPMK - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan sejumlah
program perlindungan sosial 2020 akan tetap dilanjutkan pada 2021
dengan total anggaran mencapai Rp110 triliun.
Perpanjangannya mencapai 6
bulan sejak Desember 2020.
Pemerintah memutuskan
mengurangi besaran manfaat yang
diterima masyarakat.
“Prakerja, (BLT) Dana Desa, dan
bansos tunai untuk 10 juta keluarga
penerima manfaat (KPM) masih akan
dipertahankan sampai enam bulan
dengan nominal per bulannya turun
menjadi Rp200 ribu,” ucap Sri Mulyani.
Jumlah nominal manfaat Rp200
ribu juga diterapkan pada Program
Keluarga Harapan (PKH) di 2021
untuk 18,8 juta KPM.
Pada kasus PKH, masyarakat penerima
mengalami kenaikan manfaat dengan
menerima Rp200 ribu per KPM dari
sebelumnya Rp150 ribu per bulan.

BRAFOPMK – Belakangan ini, Indonesia diterpa
sejumlah bencana alam mulai dari gempa bumi di
Sulawesi Barat, longsor di Kabupaten Sumedang, banjir
di Kalimantan Selatan sampai dengan erupsi di Gunung
Semeru, Jawa Timur.
Menyikapi hal tersebut Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Muhadjir Effendy langsung menggelar rapat koordinasi
tingkat menteri khususnya yang berada di bawah
naungan Kemenko PMK dalam rangka mengukur
kesiapan tanggap darurat bencana, pada Minggu
(17/1).
Muhadjir menegaskan pentingnya penggalangan
kekuatan dan dukungan antar kementerian dan
lembaga. Ia mendorong Kepala Badan Nasional
Bencana (BNPB) untuk terus melakukan pemutakhiran
pemetaan terkait kondisi terkini di lapangan. Dengan
demikian, segala kebutuhan diharapkan dapat segera
dikomunikasikan.
“Kita fokus pada tanggap darurat, penanganan
(bencana) akan terus dioptimalkan sambil melakukan
Menko PMK Dorong Penggalangan
Kekuatan Dalam Mengatasi Bencana
pemetaan dari tiap kementerian dan lembaga,”kata
Muhadjir.
Ia menekankan perlunya mempersiapkan tahap
rehabilitasi dan rekonstruksi dengan dukungan
kementerian dan lembaga terkait, seperti kementerian
PUPR maupun BUMN. Selain itu, Muhadjir mengimbau
perlunya perhatian secara khusus pemenuhan
kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan, anak-
anak atau balita dan juga lansia. Karena belajar dari
penanggulangan bencana sebelumnya, penanganan
untuk mereka mesti selalu diutamakan.
“Mohon peran dan keterlibatan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (KPPPA) diperkuat, selanjutnya BNPB perlu
menghimpun informasi untuk mengetahui kondisi
sebenarnya di lapangan selama masa tanggap
bencana,”pungkas mantan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan itu.
Secara terpisah, Sekretaris Utama BNPB Harmensyah
mengatakan bencana alam yang terjadi tidak lepas
dari imbas ulah manusia. Ia mencontohkan, peristiwa
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau longsor di Desa Cihanjuang,
Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Sabtu, (9/1/2021). Foto: Humas Kemenko PMK
K A B A R P M K

longsor di Kabupaten Sumedang menurutnya lantaran
pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Serta
banyak lahan yang dipergunakan tidak sebagaimana
mestinya, semisal puncak atau bukit yang dibangun
rumah atau lahan penyerapan air namun justru diubah
menjadi bangunan.
“Kalau tidak ingin bencana terus berulang, lingkungan
harus dikelola dengan baik, lahan harus diperhatikan
betul dan dikembalikan sesuai fungsinya,”ujarnya.
Selain itu, kementerian dan lembaga sebut saja
Kemenkes, Kemensos, KPPPA, Kemendikbud, Kemenag
dan BNPB sudah melakukan langkah-langkah yang
dibutuhkan sebagai upaya tanggap darurat. Kemenkes
telah menyiapkan 25 ambulans, 4 tenda, peralatan dan
obat-obatan ortopedi serta sejumlah logistik kesehatan
di posko bencana Sulawesi Barat. Ditambah lagi, KPPPA
juga sudah mengalokasikan bantuan khusus bagi
perempuan, anak dan lansia yang tersebar di lima titik
bencana, termasuk di Manado, Sulawesi Utara.
BRAFOPMK – sebanyak 67 Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) 2019 telah
rampung mengikuti masa orientasi yang digelar dari
tanggal 11 hingga 15 Januari 2021.
Sebagaimana arahan Menko PMK, Muhadjir Effendy,
Sekretaris Menko PMK Y.B Satya Sananugraha dalam
pembukaan acara orientasi tersebut, mengingatkan
hal terpenting yang harus dimiliki para CPNS, adalah
nilai integritas, keinginan untuk belajar dan memiliki
. ”Itu yang harus dingat agar bisa cepat beradaptasi di
tiap unit kerja,”katanya.
Satya meminta pimpinan unit kerja agar berkenan
67 CPNS Kemenko PMK Tuntas ‘Digojlok’
Calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tahun 2019 telah
selesai mengikuti masa orientasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (15/1/2021). Foto: Humas Kemenko PMK
membimbing para CPNS untuk dapat bekerjasama
dan berkontribusi secara nyata dalam membangun
institusi Kemenko PMK.“Tolong mereka dibina dengan
baik, dimanfaatkan, diajak bekerjasama, diberikan
pengetahuan dan dibimbing, dan jangan dibiarkan saja,”
ujar Sesmenko PMK itu.
Sebab menurut Satya yang kerap disapa Sani itu, CPNS
dipastikan akan menjadi jauh lebih baik sepanjang
memperoleh bimbingan dari masing-masing atasan
atau pimpinannya. Selain itu, sebagai wujud komitmen
dan penghormatan dari para CPNS 2019, di sesi
penutupan orientasi, mereka menampilkan pentas
seni yang membawa pesan semangat gotong royong
generasi muda di tengah wabah Covid-19.
31

BRAFOPMK –Deputi IV Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan
Pemuda Kemenko PMK menyelenggarakan rapat
kordinasi, identifikasi dan sinergi program 2021
dalam rangka mempersiapkan dan pemantapan
program kerja di Hotel Harris, Jakarta, Senin (11/1).
Deputi IV Femmy Eka Putri Kartika mengatakan
pada tahun 2021 berharap tiap program kerja
dapat terlaksana sesuai rencana dengan baik
sesuai visi misi Presiden Joko Widodo yang
termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Mengacu
hal tersebut, terdapat indek perlindugan anak,
keluarga dan pemuda yang mesti mencapai target.
“Dalam RPJMN tentu ada target dan sasaran yang
jelas mengenai pembangunan anak, perempuan
dan pemuda. Kita punya beberapa indeks target.
Inilah yang harus terealisasi,”ujarnya di sela-sela
rapat tersebut.
Menurut Femmy, tiap saat kita harus berbenah dan
menjadi lebih baik lagi. Sehingga tiap pelaksanakan
program harus mencatatkan prestasi. Sebagaimana
pada 2020, di mana Kedeputian IV berhasil
mendapatkan penghargaan sebagai Unit Kerja
Pelayanan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam
Anugrah Zona Integrita (ZI).
“Kita harus selalu mengubah diri, mereformasi diri
kita supaya jiwa kita tidak hanya mengejar award
itu,”ujarnya.
Sebagaimana arahan Menko PMK, kaitannya dalam
melayani masyarakat di masa Covid-19, Femmy
mendorong jajarannya untuk memperhatikan
program yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat, salah satunya penyaluran bansos.
“Kita harus mampu melihat apa yang terjadi di
masyarakat. Bansos penting selau diperiksa lagi
apakah dipergunakan oleh masyarakat untuk
kebutuhan yang semestinya, khususnya berkaitan
dengan siswa sekolah. Jangan sampai sekedar
dibelikan rokok bapaknya,”pungkasnya.
Femmy juga mengingatkan dalam 100 hari ke
depan berbagai isu strategis yang berkaitan
dengan masyarakat agar segera terselesaikan,
termasuk isu kekerasan perempuan dan
anak maupun agenda peningkatan kapasitas
kepemudaan.
Gelar Rakor, Kedeputian IV Siap
Realisasikan Tugas 2021
Rapat identifikasi dan sinergi program kegiatan tahun 2021 di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Senin (11/1/2021). Foto: Humas Kemenko PMK
K A B A R P M K

BRAFOPMK –Jiwa nasionalisme merupakan hal
terpenting yang harus dimiliki tiap warga negara
lantaran Indonesia sejak awal didirikan dianugerahi
modal sosial sebagai bangsa yang majemuk dalam
bentuk suku, ras, agama dan budaya.
Menyoal hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa
kesadaran kebangsaan merupakan modal besar yang
juga membutuhkan sentuhan nilai ketuhanan dan
kemanusiaan.
“Nasionalisme penting, tapi jika berlebihan tentu
kurang baik. Karena sesuatu yang bernuansa
berlebihan dapat mengarah pada radikalisme.
Maka biasanya puncak kematangan mental
individu dapat dilihat dari kesadaran atas derajat
kemanusiaan,”katanya.
Muhadjir menjelaskan Pancasila merupakan
landasan filosofis yang menghargai dimensi
kemanusiaan. Sebagaimana dalam Al-Quran
yang menghargai kemanusiaan dalam bingkai
ketuhanan. Meskipun dalam agama apapun
tentu mengajarkan kebaikan dengan aspek yang
sangat beragam tergantung sudut pandang yang
digunakan. Semisal dalam Islam yang mengenal
prinsip amar ma’ruf nahi munkar (menegakkan
kebenaran).
“Sebagai bangsa Indonesia, kita punya Pancasila
yang jelas berbicara mengenai kemanusiaan
yang adil dan beradab dengan berbasiskan
kesadaran Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang harus jadi
pegangan,”ujarnya.
Menko PMK Ingatkan Pentingnya
Kesadaran Kebangsaan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Foto: Humas Kemenko PMK
Nasionalisme penting, tapi
jika berlebihan tentu kurang
baik. Karena sesuatu yang
bernuansa berlebihan dapat
mengarah pada radikalisme.
Maka biasanya puncak
kematangan mental individu
dapat dilihat dari kesadaran
atas derajat kemanusiaan
33

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu
(13/1/2021). Foto: Humas Kemensos
BRAFOPMK – Menteri Sosial Tri Rismaharini berjanji akan
memastikan memperhatikan kualitas penyerapan bansos
agar lebih baik lagi yang diharapkan juga dapat memperkuat
kemandirian ekonomi penerima manfaat. Diketahui
belanja bansos terserap sebesar 97,11 persen. Demikian
disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI,
pada Rabu (14/1/2020).
“Ke depannya kami akan menekankan pada kualitas
penyerapan anggaran di tahun-tahun berikutnya,”katanya
dalam agenda bertajuk“Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun
Anggaran 2020 dan Isu-Isu Aktual Serta Solusinya”itu.
Kendati begitu, DPR mengapresiasi prestasi Kementerian
Sosial (Kemensos) karena berhasil mengoptimalkan serapan
anggaran mencapai 97,11 persen dengan realisasi serapan
sebesar Rp.130.300.865.759.231,- dari total keseluruhan Rp.
134.171.839.274.000,- . Sedangkan, untuk belanja kepegawaian
berada di kisaran 88,52 persen, belanja barang 97,99 persen
dan belanja modal 98,46 persen.
Untuk meningkatkan ketepatan sasaran bansos, termasuk cash
transfer, Risma telah membuat instruksi terhadap penyalur
dalam hal ini PT Pos Indonesia yang merupakan BUMN
untuk merumuskan prosedur yang tepat. Misalnya dengan
melengkapi foto diri calon penerima manfaat atau melengkapi
surat pernyataan bagi yang diwakilkan.“Saya sudah minta PT
Pos untuk meningkatkan prosedur,”ujarnya.
Sebab tantangan dalam penyaluran bansos, adalah ketepatan
sasaran sehingga dibutuhkan identifikasi akurat demi
memastikan agar diterima oleh yang berhak. Kemudian juga,
Kemensos terus memperkuat Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) dan mendorong seluruh pemerintah daerah pro
aktif melakukan verifikasi dan validasi data.“Data yang tidak
lengkap membuat bansos tidak tersalurkan,”pungkas Risma.
Oleh karena itu, Kemensos melakukan antisipasi dengan
menempuh beberapa langkah, di antaranya mendorong
pemda menerapkan pemeriksaan DTKS existing dan terus
memperbarui data. Selanjutnya, bagi data DTKS dan BST
(Bantuan Sosial Tunai) yang tidak valid supaya dikembalikan
ke pemda untuk dilakukan koreksi atau penyesuaian ulang
bersama Dukcapil. Sementara itu, untuk Keluarga Penerima
Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) kategori
graduasi atau keluar dari kepesertaan diputuskan tetap
menerima bantuan Kartu Sembako, dan PKH dalam kategori
graduasi mandiri dinyatakan tak lagi menerima Kartu Sembako.
“Untuk itu, kami juga minta kriteria dan parameter kemiskinan
untuk dilakukan review dengan melibatkan pihak kampus,
khususnya untuk kelompok rentan seperti gelandangan,
Serapan Anggaran Tinggi,
DPR Apresiasi Kinerja Kemensos
H U M A N I O R A

pengemis dan pemulung. Bagi yang belum memiliki KTP akan
diteruskan ke Dukcapil untuk perekaman data,”kata Risma.
Dalam rapat yang dilaksanakan via daring itu, sebagian besar
Komisi VIII DPR menyampaikan apresiasi kepada Kemensos.
Rapat ini dipandu TB Ace Hasan Syadzily sebagai pimpinan
sidang dan dihadiri juga oleh jajaran pejabat eselon I dan II
Kemensos dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Anggaran Kemensos TA 2020
Rp.134.171.839.274.000,-
BRAFOPMK - Sebagai bentuk
kehadiran negara, Kementerian Sosial
(Kemensos) turun tangan menjadi
bagian penanggulangan bencana alam
gempa bumi di Sulawesi Barat dengan
mengucurkan bantuan sebesar Rp
1,7 miliar. Bantuan logistik ini dikirim
menggunakan pesawat Hercules milik
TNI Angkatan Udara lewat Bandara Halim
Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (15/1).
Direktur Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam (PSKBA) Kemensos M. Safii
Nasution ikut mengawal langsung dalam
distribusi bantuan ini. Pada kesempatan
sebelumnya, Menteri Sosial Tri
Rismaharini juga berkunjung ke daerah
yang sama bersama Kepala BNPB Letjen
TNI Doni Monardo.
Menurut Safii bantuan itu terdiri dari
logistik tanggap darurat sebesar
Rp979.819.710,-, bantuan logistik
gudang dari regional timur mencapai
Rp621.911.700,- dan santunan bagi
ahli waris korban senilai Rp 120 juta
untuk delapan orang korban yang telah
terindentifikasi dengan masing-masing
Rp 15 juta serta seluruh ahli waris
korban meninggal dunia juga diberikan
santunan dengan nilai yang sama.
“Bantuan yang disalurkan berupa
makanan siap saji 2500 paket, makanan
anak 1200 paket, tenda gulung 500
lembar, matras 1000 buah, peralatan
keluarga, tenda serba guna dan lainnya,”
kata Safii, Sabtu (16/1/2021).
Adapun rincian dari paket bantuan
lainnya, yaitu selimut 700 lembar,
peralatan dapur 200 paket, tenda serba
guna 10 unit, Kids Ware 500 paket, Ford
Ware 500 paket, Velbed 40 unit, kasur
sebanyak 370 buah, sandang 30 paket,
dan perlengkapan Tagana 20 paket.
Bukan hanya itu, Kemensos juga
menerjunkan personil Taruna Siaga
Bencana (Tagana) dari Sulawesi Selatan
sebanyak 50 personil dan dari Sulawesi
Tengah 19 personil dalam rangka
membantu Tagana setempat dalam
memberikan Layanan Dukungan
Psikososial (LDP) seperti mempersiapkan
dapur umum.
“Sejak bencana terjadi, kami
mengerahkan Tagana yang juga telah
berkoordinasi dengan Dinas Sosial
setempat berkaitan dengan situasi terkini
dan bagaimana penanganannya,”ujar
Syafii.
Sementara itu, BPBD Kabupaten Majene
mencatat ada 8 orang warganya
yang meninggal dan 600 orang lebih
menderita luka-luka. BPBD setempat
juga melakukan pemutakhiran data
dampak pasca gempa M6,2 ini yang
mengguncang pada Jumat (15/1) pukul
02.28 waktu setempat.
Akibatnya, terindentifikasi kerusakan
yang cukup parah menimpa Hotel
Maleo, Kantor Gubernur Sulawesi Barat,
dan sebuah mini market. Jaringan listrik
dan komunikasi seluler diketahui turut
mengalami gangguan di wilayah Mamuju
dan untuk kerusakan rumah warga terus
dilakukan pendataan.
Sementara menurut Data Pusat
Pengendali Operasi BNPB per 15 Januari
2021, tepatnya pukul 11.10 WIB terpantau
ada sekitar 637 orang luka-luka dan
15 ribu jiwa terpaksa mengungsi ke
Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.
Selain itu, BPBD setempat sempat
mendata bahwa terdapat bangunan
rusak sebanyak 62 unit rumah, 1 unit
puskesmas dengan kondisi rusak parah, 1
kantor Danramil Maluda rusak berat, dan
longsor terjadi di 3 titik sepanjang jalan
poros Majene – Mamuju.
Tancap Gas, Kucurkan Bantuan Bencana Alam
Rp 1,7 Miliar ke Sulbar
z
z Pegawai : 88,52%
z
z Pos Belanja Barang : 97,99%
z
z Pos Belanja Modal : 98,46%
z
z Pos Belanja Bansos : 97,11%.
Realisasi sebesar
Rp.130.300.865.759.231,- (97.11%).
1. Bantuan Logistik Tanggap Darurat
Pusat senilai Rp979.819.710,-
2. Bantuan Logistik Gudang Regional
timur senilai Rp621.911.700,-
3. Santunan ahli waris bagi delapan
korban yang telah teridentifikasi
sebesar Rp 120 juta dengan
masing - masing ahli waris sebesar
Rp 15 juta.
4. Makanan siap saji 2500 paket.
5. Makanananak 1200 paket
6. Tenda gulung 500 lembar
7. Matras 1000 lembar
8. Selimut 700 lembar
9. Peralatan dapur 200 paket
10. Tenda serba guna 10 unit
11. Kids ware 500 paket
12. Ford ware 500 paket
13. Velbed 40 unit
14. Kasur 370 buah
15. Sandang 30 paket
16. Perlengkapan Tagana 20 paket
Rincian Bantuan Rp.1,7 miliar
35

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) bersama Menkominfo Johnny G. Plate (kanan) saat menandatangani Surat Keputusan
Bersama (SKB) tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa
(12/01/2021). Foto: Humas Kemenkes
BRAFOPMK –Pemerintah terus mendorong percepatan
program vaksinasi Covid-19 dengan mulai membangun
sistem data terintegrasi sehingga menghasilkan data
yang akurat berupa by name by address . Untuk itu PT
Telekomunikasi Indonesia dan PT Bio Farma ditunjuk
sebagai penyelenggara dalam menyiapkan Sistem Informasi
Satu Data Vaksinasi Covid-19.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate
mengatakan pelaksanaan tersebut berdasarkan Surat
Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri
Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan
Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) yang telah ditandatangani pada Selasa
(12/1) di Kantor Kemenkes, Jakarta.
“SKB ini sebagai landasan hukum yang menjamin
perlindungan data pribadi penerima vaksin sesuai peraturan
perundang-undangan. Kita berharap program vaksinasi
dapat dilakukan segera, berjalan lancar dan tepat sasaran,”
katanya.
Menurut Johnny validasi data telah dilakukan melalui
pengiriman SMS Blast yang menginformasikan undangan
vaksinasi terhadap 1,3 juta kelompok prioritas, khususnya
tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan di 34
provinsi di Indonesia terhitung mulai 12 – 13 Januari 2021.
Dari sini, pemerintah dapat membuat pemetaan dan
distribusi vaksin berbasiskan kebutuhan per kabupaten/
kota.
“Setelah menerima notifikasi, selanjutnya penerima
pesan diminta melakukan registrasi dan verifikasi untuk
memastikan kecocokan data dan juga dapat memeriksa
ulang data mereka lewat aplikasi PeduliLindungi,”pungkas
Johnny.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
menegaskan keakuratan data merupakan hal yang sangat
penting dalam perlaksanaan vaksinasi. Sebab menjadi
acuan dalam menyusun kebijakan demi memastikan
tepat sasaran. Kemenkes sendiri mendorong adanya
kolaborasi integrasi data untuk mengantisipasi potensi
ketidaksinkronan data.
“Kita minta tolong agar semua pihak terkait membantu
mengelola, menganalisa dan memastikan keamanannya
dengan data-data pemerintah lainnya,”pungkas Budi.
Diketahui, penandatanganan SKB selain Menkes dan
Menkominfo turut dihadiri juga oleh Wakil Menteri
Kesehatan, pejabat tinggi madya dan pratama di
Kemenkes, jajaran Kemkominfo dan Direktur Utama PT
Telekomunikasi Indonesia, Direktur PT Bio Farma serta
perwakilan dari BPJS Kesehatan.
Takkan Meleset, Data Penerima Vaksinasi
Covid-19 Dibuat Terintegrasi
H U M A N I O R A

BRAFOPMK - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis
aplikasi SIPGAR berbarengan dengan tes kebugaran,
kegiatan senam dan penyerahan ISO 9001 2015 tentang
Standar Manajemen Mutu pada Jumat (15/1) di Lapangan
Sujudi, Kantor Kemenkes.
SIPGAR merupakan aplikasi yang dapat diunduh di
platform Play Store yang berguna untuk mencatat dan
memeriksa kondisi fisik seseorang dalam kurun waktu
tertentu dengan metode Rockport. Aplikasi ini mudah
digunakan saat berolahraga kapan pun dan di mana saja.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan
kepada seluruh pegawai dan jajaran Kemenkes serta
masyarakat luas agar lebih peduli terhadap kesehatan,
salah satu cara termudahnya dengan membiasakan rutin
berolahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat.
“Namanya Kementerian Kesehatan adalah membangun
orang yang sehat, bukan menyembuhkan orang yang sakit.
Yang pasti olahraga mampu mencetak generasi sehat dan
bugar,”tutur Budi.
Ia menganjurkan agar masyarakat rutin berolahraga,
disarankan 30 menit per hari atau 10 ribu langkah apabila
jalan santai. Itu sebabnya pemerintah menggencarkan
Program Gerakan Masyarakat Sehat (Germas).‘’Ayo kita
habiskan waktu lebih banyak untuk hidup lebih sehat,
sembuh dari sakit dengan cara olahraga yang menurut
WHO (World Health Organization) 30 menit per hari
selama 5 hari dalam seminggu,’’pesannya.
Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes dr. Kirana Pritasari,
MQIH menjelaskan bahwa kegiatan senam bersama
ini kali pertama setelah sebelumnya dihentikan akibat
wabah Covid-19. Dengan aplikasi SIPGAR, Kirana berharap
membuat banyak orang makin rutin berolahraga demi
memelihara kebugaran dan menjaga imunitas tubuh.
“Mudah-mudahan ini jadi awal dari kegiatan di tengah
pandemi, sebelumnya kita punya kebiasaan tiap harinya
berolahraga bersama tiap Jumat sekaligus pengukuran
kebugaran,”ujarnya.
Dalam sesi pengecekan kebugaran, Menkes, Wamenkes
dan para jajarannya berlari mengelilingi kantor Kemenkes
sebanyak tiga putaran dan hasilnya bisa diketahui langsung
lewat SIPGAR.
Aplikasi SIPGAR Kemenkes,
Apa Manfaatnya?
Aplikasi SIPGAR. Foto: Dok. Kemenkes
Buka Google Play
Store, cari aplikasi
dengan kata kunci
“Sipgar”
CARA PENGGUNAAN APLIKASI SIPGAR
Buka aplikasi
SIPGAR yang
sudah diinstal
Lakukan registrasi
sesuai dengan tipe
peserta
Daftarkan dengan
memasukan email
beserta password
Login dengan email
dan password yang
sudah didaftarkan
Klik dan mulai tes
kebugaran dengan
menekan tombol +
Isi pertanyaan
PAR-Q sesuai
dengan kondisi
kesehatan Anda
Mulai tes dengan
berlari atau berjalan
aplikasi jarak tempuh
akan berhenti
setelah mencapai 1,6
kilometer
Hasil tes
kebugaran
akan tampil
37

BRAFOPMK - Pembahasan Rancangan Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)
dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 di
parlemen tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pasalnya kasus
kekerasan terhadap perempuan kian meningkat di
berbagai daerah. Hal tersebut terkonfirmasi berdasarkan
data pelaporan di Sistem Informasi Online Perlindungan
Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian PPPA
selama 2020 sudah mencapai 6.554 kasus, dengan
korban sebanyak 6.620 orang korban.
Demikian disampaikan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian
PPPA), Bintang Puspayoga dalam diskusi webinar
bertajuk“Memperkuat Sinergi Nahdliyin Mengawal
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Sosialisasi RUU
PKS dan Konsolidasi Gerakan Badan/Lembaga Otonom
NU)”yang diadakan PP Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di
Jakarta, Kamis (14/01).
“Pengesahan RUU PKS tidak dapat ditunda lagi,
mengingat urgensinya sangat besar. Ini harus jadi
prioritas DPR dalam Prolegnas. Kekerasan seksual bukan
hanya merugikan korban tetapi berdampak pada pola
pikir masyarakat secara luas.”katanya.
Bintang menegaskan pengesahan RUU PKS merupakan
komitmen dari mandat Pancasila dan UUD 1945
sekaligus wujud keprihatinan bagi perempuan yang
jadi korban. Apalagi dari mulai dari konsep sampai
dengan naskah akademiknya sudah melalui tahapan
yang panjang dan sudah disepakati bersama.
“Harapannya RUU PKS ini dapat mengisi kekosongan
hukum sehingga melindungi kaum perempuan mulai
dari pencegahan, penanganan dan rehabilitasi yang
berpihak pada korban serta memberikan efek jera bagi
pelaku,”ujarnya.
Sedangkan Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Advokasi PP Fatayat NU Wahidah Suaib senada dengan
Bintang. Pasalnya sejak pertama dicetuskan pada Juli
2020, RUU ini dikeluarkan dari Proglenas menyusul
protes publik yang cukup keras. Selama empat tahun
dari 2016 – 2019 RUU ini jalan di tempat. Karena belum
disepakati perihal definisi kekerasan seksual, maupun
sistematikanya sehingga jangan sampai terjadi lagi pada
DPR saat ini.
“Kami siap mendukung RUU PKS masuk prolegnas 2021,”
kata Wahidah.
Perwakilan Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor
berpendapat pengesahan RUU tersebut tidak dapat
Jangan Tunda Lagi, Pengesahan RUU PKS
Ilustrasi. Foto: Istimewa/Net
H U M A N I O R A

BRAFOPMK – Kaum perempuan tidak bisa dianggap
sebelah mata. Terlebih ketika masa pandemi
Covid-19, mereka menjalankan peran ganda, mulai
dari mengawal anak belajar daring dari rumah,
menyiapkan kebutuhan keluarga bahkan sebagian ikut
memperkuat perekonomian keluarga. Sebagiannya
lagi dari mereka jadi garda terdepan sebagai tenaga
kesehatan dalam penanggulangan Covid-19.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan
perempuan adalah kekuatan penting bagi bangsa
dalam menghadapi wabah pagebluk yang melanda
bangsa ini. Hal ini tampak dari survei Badan Pusat
Statistik (BPS) 2020 yang menyebut perempuan
memiliki tingkat kepatuhan protokol kesehatan yang
jauh lebih tinggi ketimbang laki-laki.
“Maka kebijakan berperspektif gender dalam
menghadapi Covid-19 sangat diperlukan,”ujar Bintang
dalam dialog virtual bertema“Peran Ibu dalam Protokol
Kesehatan Keluarga,”pada 14 Januari 2021 lalu.
Bintang mengatakan Kementerian PPPA ikut melakukan
sosialisasi protokol kesehatan bagi keluarga dengan
melibatkan jaringan kemitraan, yang berangkat dari
kesadaran bahwa peran keluarga sangatlah penting.
Adapun mitra tersebut, seperti lembaga masyarakat,
forum anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBM), Pusat Pembelajaran Keluarga
(PUSPAGA), organisasi perempuan KOWANI, Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
(TP-PKK) dan sejenisnya.
“Dari keluarga yang sehat, tercipta juga lingkungan
sehat, menuju Indonesia sehat,”kata Bintang.
Ia menjelaskan masyarakat tak boleh lengah dalam
menghadapi Covid-19 walaupun program vaksinasi
sudah mulai berjalan. Artinya protokol kesehatan
berupa 3M (memakai masker, menjaga jarak dan
mencuci tangan) harus terus dipatuhi.“Marilah kita
mendukung proses vaksinasi agar penyebaran Covid-19
dapat terkendali demi Indonesia sehat. Jaga diri, jaga
sesama, jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia,”
tegasnya.
Selanjutnya, pada April 2020 Kementerian PPPA
menggiring keterlibatan pemda dan masyarakat dalam
mendorong Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita atau
yang disebut #BERJARAK. Gerakan ini meliputi 10 aksi
#BERJARAK dan telah digelar di 32 provinsi dan 400
lebih kabupaten/kota.
Bukan hanya itu, Kementerian PPPA tak lupa
menyediakan layanan konsultasi“Sehat Jiwa”(SEJIWA)
hasil inisiasi Kantor Staf Presiden (KSP) dalam rangka
memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak
yang menderita masalah psikologis akibat Covid-19.
Peran Ganda Perempuan Dalam Perang Melawan Covid-19
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Foto: Dok. Kemen PPPA
ditunda lagi karena menjadi beban psikologis bagi
korban. Di samping itu jika mengacu indikator SDG’s
(Sustainable Development Goals) tentu membuat
target capaian nasional terancam tidak terealisasi.“Ini
yang harus diperhatikan terutama stigma negatif dari
masyarakat terhadap para korban,”pungkasnya.
Sementara itu, Asnifriyanti Damanik dari LBH APIK
melihat urgensi pengesahan RUU PKS di mana dari
perspektif hukum pidana menyebabkan banyak kasus
tidak dapat diproses karena belum terakomodirnya
bentuk dan jenis kasus dalam kerangka hukum yang
ada saat ini. Karena dalam Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) hanya mengenal dua jenis kekerasan
saja, yaitu pemerkosaan dan pencabulan. Selain itu
tidak mengenal istilah pelecehan seksual.
“Inilah yang berlaku hingga saat ini. Seperti Undang-
Undang Tindak Pidana Perdangan Orang (UU TPPO)
hanya mengenal kata eksploitasi seksual. Begitu juga
KUHP tidak ada istilah kekerasan seksual,”terang Asni.
Sedangkan, Deputi Perlindungan Hak Perempuan
Kementerian PPPA Vennetia R. Danes menyatakan RUU
PKS ini diharapkan bisa menjadi terobosan hukum yang
mengakomodir seluruh kepentingan dan kebutuhan
perempuan korban kekerasan. Diketahui, RUU ini
berada di nomor urut 18 sebagai inisiatif DPR dalam
Prolegnas 2021.
39

BRAFOPMK – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
meminta agar kyai, pengasuh pondok pesantren,
para tokoh agama dan para santri mendapatkan
prioritas dalam program vaksinasi Covid-19
mengingat mereka merupakan tulang punggung
dalam menjalankan pembinaan keberagaman
masyarakat.
“Kami berharap mereka dapat terus membina
masyarakat karena terbebas dari terjangkit Covid-19
sehingga perlu jadi prioritas dalam program
vaksinasi. Tentu tidak hanya tokoh agama Islam tapi
lintas agama”katanya di Jakarta, Selasa (19/1).
Yaqut melanjutkan, peran tokoh agama mulai dari
Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun
Khonghucu dalam hal pembinaan agama sangat
besar dan sangat dirindukan umat. Apalagi
menurutnya, selama masa pandemi ini banyak tokoh
agama yang wafat. Diketahui, tercatat sudah ada
sekitar 300 tokoh agama yang meninggal dunia.
“Ini tentu kehilangan besar bagi bangsa Indonesia,
karena dibutuhkan proses panjang untuk melahirkan
para tokoh agama, dan tidak bisa instan,”ujarnya.
Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dirjen
Pendidikan Islam Kemenag Muhammad Ali
Ramdhani. Menurutnya, vaksinasi pengasuh
pesantren sangat mendesak. Sebagaimana
diketahui, tahap perdana program vaksinasi Covid-19
memang diprioritaskan bagi tenaga kesehatan
sebagai garda terdepan penanganan Covid-19.
Upaya vaksinasi ini didasari atas Keputusan Direktur
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka
Penanggulangan pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).
Ramdhani yang biasa akrab disapa Dhani ini
menjelaskan, dua prioritas vaksinasi tahap kedua
selanjutnya menyasar petugas pelayanan publik dan
kelompok lansia.“Kami berharap para tokoh agama
bisa diutamakan, apalagi tidak sedikit tokoh agama
yang masuk kategori lansia,”pungkasnya.
Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Thomas
Pentury menambahkan, data menyebutkan
bahwa vaksin dapat menurunkan angka penyakit
dan kematian. Berdasarkan ilmu kedokteran,
vaksin memang perlu diberikan untuk mencegah
seseorang terjangkit penyakit tertentu. Ia
menegaskan gereja harus mengulurkan tangan
bagi yang terdampak pandemi dan memberikan
penyuluhan yang benar tentang pentingnya vaksin
bagi kesehatan masyarakat.
“Gereja perlu tampil selain melakukan pelayanan
holistik melalui kepedulian dan welas asih kepada
sesama,”terang Thomas.
Adalah Bhikkhu Partono Nyanasuryanadi, tokoh
agama Buddha dari Sangha Agung Indonesia yang
menjadi salah satu orang yang bersama Presiden
Joko Widodo mendapatkan vaksin covid-19 di
Istana Negara. Anggota Persatuan Umat Buddha
Indonesia (PERMABUDHI) ini merasa bersyukur
mendapatkan kesempatan tersebut. Ia mengimbau
agar masyarakat jangan takut karena vaksin aman.
“Ini adalah upaya luar biasa dari pemeritah demi
menjaga kesehatan dan menguatkan diri kita.
Sampai sekarang kita harus selalu mempersiapkan
diri secara fisik dan mental,”ujarnya.
Vaksinasi Tokoh Agama
Diminta Jadi Prioritas
Menteri Agama RI Yaqut Cholil. Foto: BPMI Setpres
H U M A N I O R A

BRAFOPMK - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) akan terus melanjutkan transformasi
pendidikan dan mendorong kemajuan kebudayaan
demi menciptakan pendidikan yang berkualitas. Adapun
tahapannya; pertama, pembangunan infrastruktur dan
teknologi; kedua, penguatan kebijakan, prosedur dan
pendanaan; ketiga, penguatan kepemimpinan masyarakat dan
kebudayaan serta keempat, penguatan kurikulum, pedagogi
dan asesmen.
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menegaskan strategi
transformasi tersebut merupakan proses yang tak mengenal
henti. Hal ini juga berkaitan dengan prioritas Merdeka Belajar
2021 yang berfokus pada beberapa kebijakan.
“Pertama, pembiayaan pendidikan seperti Kartu Indonesia
Pintar (KIP) Kuliah dengan target 1.095 juta mahasiswa, KIP
Sekolah 17,9 juta siswa, layanan khusus pendidikan masyarakat
dan kebencanaan dengan target 42.896 sekolah, target 363
ribu tunjangan profesi guru, pembinaan Sekolah Indonesia
Luar Negeri (SILN) dan bantuan pemerintah untuk 13 SILN dan
2.236 lembaga,”terang Nadiem.
Menurut Nadiem, selanjutnya akan terus dilakukan program
digitalisasi sekolah dan medium pembelajaran lewat 4 sistem
penguatan platform digital, 8 layanan terpadu Kemendikbud,
Kehumasan dan Media, 345 model bahan ajar dan model
media pendidikan digital serta penyediaan sarana pendidikan
bagi 16.844 sekolah.
Prioritas berikutnya, lanjut Nadiem mendorong adanya
pembinaan peserta didik, prestasi, talenta dan penguatan
karakter. Dalam hal ini, pembinaan peserta didik melibatkan
345 pemda dan menyasar 13.505 pelajar terkait peningkatan
prestasi dan manajemen talenta.
“Prioritas itu akan dijalankan berdasarkan 3 layanan
pendampingan advokasi dan sosialisasi penguatan karakter,”
ujarnya.
Pada 2021 Kemendikbud mematok target dalam melakukan
pendidikan terhadap 19.624 guru penggerak, lalu menerapkan
sertifikasi bagi 10 ribu guru. Tak lupa juga berusaha membuka
rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) di 548 pemda, serta mendorong penjaminan mutu,
sekolah penggerak dan organisasi penggerak bagi 20.438
orang guru.
“Dalam meningkatkan kurikulum dan asesmen nasional,
kami akan menggelar pelatihan kurikulum baru untuk
62.948 guru lalu melakukan pendampingan dan sosialisasi
terkait implementasinya di 428.957 sekolah. Kemudian
mengembangkan 4.515 model kurikulum dan perbukuan,
akreditasi dan standar nasional pendidikan terhadap 94.912
lembaga,”pungkas Nadiem.
Selain itu yang tak kalah penting, yaitu tentang Kampus
Merdeka. Maka diperlukan dukungan dalam pencapaian
indeks kinerja utama (IKU) bagi 75 Perguruan Tinggi Negeri/
PTN (BOPTN). Lalu mendorong peningkatan kelembagaan
pendidikan tinggi, yang selanjutnya mengarah pada
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas
pembelajaran dan kemahasiswaan. Dengan demikian
diharapkan tercipta 50 ribu mahasiswa dengan semangat
wirausaha dan 400 ribu mahasiswa Kampus Merdeka.
Sedangkan berkaitan dengan pendidikan vokasi,
Kemendikbud berencana merevitalisasi 900 Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) berbasis industri 4.0, didukung
dengan skema link and match yang dibutuhkan dunia kerja
sehingga diperkirakan menyerap tenaga kerja 5.690 orang dan
membangun kemitraan dengan 250 dunia usaha dan dunia
industri (DUDI).
Di samping itu, terdapat 47 PTN Vokasi yang nantinya
melakukan pendidikan keterampilan kerja dan kewirausahaan
untuk 66.676 orang sambil memperkuat 200 program studi
dan menggelar sertifikasi kompetensi bagi 300 orang dosen
dengan didukung penguatan pendidikan Penerimaan Negara
Bukan Pajak atau Badan Layanan Umum (PNBP/BLU) kepada
75 perguruan tinggi, serta memperkuat sarana prasarana di 8
perguruan tinggi.
Nadiem tak lupa dengan nasib pemajuan kebudayaan dan
bahasa dengan mengapresiasi dan meningkatkan 5.225 orang
dalam 994 satuan pendidikan. Berikutnya juga menggelar
kegiatan dan program publik dengan sasaran 619.515 orang,
450 layanan, 352 kegiatan dan satu platform holistik.
Bukan hanya itu, ia mendorong pengelolaan cagar dan
warisan budaya sebanyak 72.305 unit, penguatan desa dan
fasilitas bidang kebudayaan untuk 359 desa , 260 kelompok
masyarakat dan memberikan layanan kepercayaan dan
masyarakat adat pada 1.031 orang di 25 wilayah adat.
Terakhir, Kemendikbud juga melakukan pembinaan bahasa
dan sastra untuk 4.117 penutur bahasa, fokus pengembangan
dan perlindungan bahasa dan sastra bagi 200 lembaga dan
melaksanakan tugas teknis pengembangan dan pembinaan
bahasa dan sastra di sejumlah daerah untuk 21.132 penutur
bahasa.
Proyeksi Merdeka Belajar 2021
Demi Pendidikan Berkualitas
z
z Pembiayaan pendidikan di antaranya Kartu
Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dengan target 1.095
juta mahasiswa
z
z KIP Sekolah dengan target 17,9 juta siswa
z
z Layanan khusus pendidikan masyarakat dan
kebencanaan dengan target 42.896 sekolah
z
z Tunjangan profesi guru dengan target 363 ribu guru
z
z Pembinaan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN)
z
z Bantuan pemerintah kepada 13 SILN dan 2.236
lembaga.
Fokus prioritas
Merdeka Belajar 2021
41

S E N AYA N
BRAFOPMK – Undang-undang (UU) Pemilu diharapkan bisa dioptimalkan
untuk jangka yang lebih panjang. Bukan mengakomodir situasi serta
kepentingan tertentu dan mengikuti siklus lima tahunan saja. Hal itu diungkap
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Ia setuju bila UU Pemilu tidak direvisi
tiap lima tahun sekali.
UU Pemilu semestinya dievaluasi setelah berjalan tiga atau lima kali pemilu.
Hal itu penting agar tidak ada kesan merubah regulasi pemilu demi
kepentingan politik.
“Kami selalu me-review undang-undang itu. Bagaimana ke depannya kita
membuat tradisi, hasil terhadap revisi undang-undang itu, bisa digunakan
3 hingga 5 kali pemilu. Itu merupakan komitmen kami di Komisi II,”kata
Guspardi dalam keterangan persnya, Selasa (12/1/2021).
Ia menuturkan, seharusnya UU Pemilu tidak direvisi terlalu cepat. Jika UU
Pemilu kerap direvisi menjelang pemilu, akan menimbulkan kesan adanya
kepentingan politik sesaat terutama dari partai-partai besar yang berkuasa.
“Tentu kurang elok rasanya dan terkesan ada kepentingan sesaat dari partai-
partai yang berkuasa atau lain sebagainya. Untuk itu, kami di Komisi II sudah
mempunyai komitmen dan itu sudah kita bangun dengan harapan revisi
UU Pemilu ke depan harus continuity dan didorong berdasarkan kebutuhan
objektif demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Jangan
sampai demokrasi Indonesia dicederai dengan praktik revisi regulasi demi
kepentingan jangka pendek partai politik atau siapapun,”ujarnya.(*)
Komisi II DRP RI: UU Pemilu Diharapkan
Tidak Diubah Tiap Lima Tahunan
Pekerja menata kotak suara kardus di Gudang Logistik KPU Kota Tasikmalaya, Cibeurem, Jawa Barat, Jumat (1/2/2019). Foto: ANTARA/
Adeng Bustomi
Jangan sampai
demokrasi Indonesia
dicederai dengan
praktik revisi regulasi
demi kepentingan
jangka pendek partai
politik atau siapapun.

43
BRAFOPMK - DPR RI akan terus mendorong
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(Kemenkop-UKM) serta jajaran kementerian lainnya
untuk menyukseskan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora
Tampubolon, hal itu disampaikan dengan harapan
masyarakat tidak menjadikan PPKM sebagai polemik
yang akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.
Sondang menuturkan, program bantuan presiden bagi
UMKM sebesar Rp 2,4 juta masih terus berlaku hingga
2021. Kemudian, bantuan sosial yang menjadi jaring
Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon. Foto: Dok. DPR RI
Jajaran Kementerian Didorong
Sukseskan PPKM
pengaman masyarakat juga menjadi salah satu upaya
untuk meningkatkan daya beli. Adapun bansos yang
akan dilakukan secara tunai diharapkan bisa tepat
sasaran, sehingga nanti bisa menggerakkan ekonomi
masyarakat sekitar.
“Itu salah satu upaya kami dan kami sangat
mendukung sekali dari DPR untuk jaring pengaman
sosial ini dilakukan secara tunai,”kata Sondang, Senin
(11/1/2021).
Namun terkait bantuan sosial, Sondang menilai
pemerintah belum memiliki sumber data yang
komprehensif.“Ini kita masih melihat tidak ada satu data
yang secara komprehensif dan bisa dijadikan rujukan
semua kementerian. Masing-masing kementerian masih
memiliki masing-masing datanya,”analisa politisi Fraksi
PDI-Perjuangan itu.
Pihaknya mendorong agar pemerintah mempercepat
penyelesaian dari data tersebut, melalui Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurutnya, ini sangat
diperlukan, karena bisa menjadi satu big data dari
Indonesia dalam penggunaan Artificial Intelegent,
karena di Era Industri 4.0 tidak bisa lagi dengan cara
manual. (*)
DPR mendorong agar
pemerintah mempercepat
pengelolaan sumber data
yang komprehensif, melalui
Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS).

O P I N I
H
ampir dari kita semua yang berkecimpung di dunia kerja pernah
mendengar ataupun mengalami sendiri pengalaman izin tidak
masuk kerja karena alasan keluarga seperti anak sakit, mengantar
pasangan berobat, atau juga menjaga anak karena asisten rumah
tangga pulang kampung. Realita tersebut biasanya bermuara pada dua
tanggapan mayoritas yaitu mayoritas yang menganggap alasan keluarga
sebagai hal yang lumrah, sesuai pemenuhan hak asasi, dan yang kedua
yaitu sikap mayoritas yang menganggapnya sumir cenderung negatif
karena bagi mereka hal tersebut mengurangi poin profesionalisme atau
dedikasi pada pekerjaan.
Keluarga di mata masyarakat Negeri Skandinavia dan
Negeri Sakura
Beranjak dari realita di atas, mari kita coba menilik dua tanggapan
mayoritas terhadap izin tidak masuk kerja tersebut di negeri skandinavia
dan negeri sakura yang terkenal akan budaya kerjanya yang baik dan
menjunjung tinggi etika profesionalisme. Di beberapa negara skandinavia
seperti Norwegia, Denmark, Swiss dan terutama Swedia yang merupakan
1 dari 5 negara dengan penduduk paling bahagia di dunia, sebagaimana
dilansir dari laman sahabat keluarga Kemendikbud, merupakan negara
yang ramah anak dan ramah keluarga karena berbagai kebijakannya
yang mendukung dan memudahkan kehidupan keluarga (Sumber:
https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/index.php?r=tpost/
xview&id=4297).
Kebijakan ramah anak dan keluarga dimaksud yang terkait dengan dunia
kerja misalnya fasilitas perawatan untuk ibu hamil, cuti melahirkan yang
panjang, tugas ayah dan ibu yang hampir setara, serta aturan tentang
orang tua menemani anak sakit. Jelaslah bahwa di mata masyarakat
Skandinavia, keluarga merupakan entitas penting yang perlu dihormati
dan dijaga bersama agar perannya dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, negeri sakura, Jepang, sangat dikenal dengan budaya kerjanya
yang tinggi kalau tidak mau disebut‘gila kerja’sampai sering menjadi
meme yang bertebaran di media sosial yaitu para pekerja yang tidur pulas
di kendaraan umum seperti kereta api saat pulang kerja. Budaya kerja
workaholic ini menurut para warga Jepang sendiri didasarkan pada rasa
malu atau tidak enak kalau harus tidak masuk kerja dimana merupakan
hasil peninggalan dari periode showa di Jepang (tahun 1926 - 1989).
Pemerintah Jepang di bawah kepemimpinan PM Shinzo Abe pada tahun
2018 mengeluarkan Undang Undang Reformasi Budaya Kerja sebagai
langkah awal untuk memodernisasi cara bekerja di Jepang (Sumber:
https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-51144690 ). Harapannya ke
depan, generasi muda di Jepang akan mendapat iklim bekerja yang
lebih kondusif, salah satunya dengan menggunakan hak cuti mereka
sebagai wujud penyegaran diri dan lingkungan kerjanya. Sebagai contoh
Keluarga: Pondasi Ketahanan
Nasional yang Termarjinalkan
Oleh: Indra Prasetya AN
Indra Prasetya AN adalah
Analis Kebijakan Ahli Muda
Kemenko PMK
Salah satu ciri dari
keluarga yang memiliki
ketahanan dan
kesejahteraan baik
adalah keluarga yang
memahami fungsi fungsi
Keluarga secara baik
dan melaksanakannya
secara maksimal dalam
pola pengasuhannya.

BRAFOPMK Edisi 08 Februari 2021

BRAFOPMK Edisi 08 Februari 2021

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (15)

Similar to BRAFOPMK Edisi 08 Februari 2021

Similar to BRAFOPMK Edisi 08 Februari 2021 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (13)

BRAFOPMK Edisi 08 Februari 2021