BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021

1
07/Januari/VII/2021
BRAFOPMK
‘Sambung Rasa’ Risma
Ajak Gelandangan
Tempati Penampungan
Muhadjir Pastikan
Penyaluran Bansos
Dikawal Ketat
Disiplin Prokes
dan Momen
Kebangkitan
Optimisme
Menyongsong
2021
Edisi 07/Januari/VII/2021 Berita dan Informasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
www.kemenkopmk.go.id

2 07/Januari/VII/2021
mengucapkan
SELAMAT
TAHUN BARU
2021

Daftar Isi
24
16
30
28
34
42
Edisi 07/Januari/VII/2021
Pemerintah daerah akan menilai
tingkat keamanan dan risiko
wilayah satuan pendidikan yang
mengajukan izin.
Fatholloh Fawaid
Getol Kampanyekan
Urban Farming,
Solusi Ketahanan
Pangan di Tengah
Pandemi
Kemenpora dan
Kemenparekraf
Sepakat Kembangkan
Sport Tourism
Pariwisata olahraga bisa dikemas
dengan menyesuaikan situasi
pandemi Covid-19.
Pemerintah Dorong
Kesiapan Pembelajaran
Tatap Muka
3
07/Januari/VII/2021
Sejarah Penemuan
Vaksin di Dunia
Senayan Apresiasi
Kinerja Apik Bulog
Optimisme
Menyongsong 2021
Fokus Prioritas Pembangunan
dan Pemulihan Covid-19

EDITORIAL
Edisi 07/Januari/VII/ 2021
Pembina:
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Pengarah:
Deputi dan Staf Ahli Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Penanggung Jawab:
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:
Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan
Redaktur Pelaksana:
Kepala Bagian Humas dan Perpustakaan
Tim Redaksi:
Ihti Oktarina, Achmad Soleh, Olivia C.M.P, Dwi
Prasetya, Puput Mutiara, Novrizaldi, Rendy
Febrianto, Mega Hartati
Ahli Tata Letak/Produksi:
Hafidh Yurits Addiar, M.Yusuf Abdullah, Kristian
Suryatna
Sekretariat Redaksi:
Bagian Humas dan Perpustakaan,
Lantai 9 Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta 10110
Telp./ Faks. (021) 386 0565, (021) 385 2165
Email: brafopmk@kemenkopmk.go.id
Situs: www.kemenkopmk.go.id
Redaksi menerima artikel atau tulisan
juga foto. Redaksi berhak mengubah
tulisan sepanjang tidak mengubah isi
dan maknanya.
Tahun 2020 menjadi tahun yang paling kelam untuk
umat manusia, tak hanya di Tanah Air namun juga dunia.
Badai Covid-19 menerjang hampir seluruh negara.
Adaptasi kebiasaan baru diterapkan, sektor sosial ekonomi
merupakan hal yang paling terpukul akibat Pandemi
Covid-19 yang belum tahu kapan akan berakhir.
Berbagai cara dilakukan pemerintah dalam menanggulangi
‘bencana’dahsyat ini dengan melakukan berbagai ikhtiar
untuk keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Mulai
dari menerapkan protokol kesehatan dan berbagai bantuan
sosial sebagai instrumen agar perekonomian masyarakat
tetap bergeliat.
Mengawali 2021, Presiden Republik Indoneisa Joko Widodo
(Jokowi) memerintahkan seluruh kementerian untuk saling
bahu membahu hadir di tengah masyarakat yang sedang
kesulitan sembari berikhtiar untuk mengentaskan Covid-19.
Jokowi juga secara langsung menggelontorkan Bantuan
Sosial 2021 untuk membangkitkan perekonomian rakyat
yang‘babak belur’karena Covid-19.
Buktinya, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan
anggaran masing-masing sebesar Rp28,709 triliun untuk
PKH, Rp42,5 triliun untuk Program Sembako, dan Rp12
triliun untuk BST. Tak hanya itu, pemerintah saat ini juga
berfokus pada suksesi vaksinasi secara massal. Meski vaksin
telah ditemukan, butuh waktu yang tak sebentar untuk
memerangi Covid-19, namun bukan menjadi alasan untuk
berdiam diri. Itu sebabnya, BRAFO PMK Kali ini mengangkat
tema‘Optimisme Menyongsong 2021’. (*)
OPTIMISME BARU

5
07/Januari/VII/2021
Lewat GNWU, 2021 harus
menjadi momentum bagi
pembenahan pengelolaan
wakaf uang yang lebih
profesional dan modern.
KH Ma’ruf Amin
Wakil Presiden Republik Indnesia
Foto: BPMI Setpres
Q U O T E S
Muhadjir Effendy
Menko PMK
“
Pengalaman tahun lalu akan
terus dibenahi dan nanti
kami akan bentuk desk
untuk memastikan agar uang
itu segera sampai kepada
mereka yang berhak.
Dengan kesehatan
masyarakat yang pulih,
kepercayaan dunia
meningkat, maka
pemulihan ekonomi akan
terjadi di tahun 2021.
Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Foto: Humas Kemenko PMK
Foto: BPMI Setpres

I S TA N A
BRAFOPMK - Selama tahun 2020 ini, pandemi
Covid-19 yang melanda setidaknya 215 negara telah
mengakibatkan krisis kesehatan dan perekonomian
dunia. Bangsa Indonesia pun tak luput dari cobaan
yang tidak mudah ini. Namun, dalam pernyataannya
di penghujung tahun 2020, Presiden Joko Widodo
mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap
bersyukur karena tetap mampu menghadapi
persoalan global tersebut.
“Bangsa Indonesia, kita, juga tak luput dari cobaan
yang tidak mudah ini. Tapi, kita harus bersyukur,
alhamdulillah kita mampu menghadapinya dengan
ketegaran,”ujarnya dalam tayangan yang diunggah
YouTube Sekretariat Presiden.
Meski diterpa dampak pandemi, Indonesia saat ini
masih tetap dapat menjalankan roda kehidupan.
Masyarakatnya juga mampu beradaptasi dengan
cara-cara baru agar wabah ini dapat segera
diatasi dan menyelesaikan satu per satu dampak
perekonomian yang ditimbulkan.
Kepala Negara optimistis bahwa memasuki
tahun 2021, Indonesia mampu bangkit dan
melahirkan banyak inovasi. Demikian halnya kondisi
perekonomian yang akan berangsur membaik.
“Pemulihan perekonomian setahap demi setahap
telah membaik. Mulai terasa di kuartal ke-3 dan 4
tahun 2020. Investasi baru mulai muncul yang akan
menggerakkan perekonomian masyarakat dan
industri masa depan sehingga peluang kerja akan
meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan lebih
baik,”ucapnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh pihak
harus berkomitmen untuk dapat menghentikan
wabah ini dengan segera. Di sisi pemerintah,
pemerintah akan terus berupaya mengendalikan
Covid-19 dan melakukan program vaksinasi di tahun
2021 untuk menghentikan penyebarannya.
Adapun di sisi masyarakat, Presiden Joko Widodo
meminta ditingkatkannya kedisiplinan menerapkan
protokol kesehatan seperti mengenakan masker,
menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan serta tidak
menganggap remeh penyebaran Covid-19.
“Semua orang, semua orang, harus disiplin. Taatilah
protokol kesehatan: pakai masker, jaga jarak, dan
cuci tangan. Jangan lengah, jangan menganggap
remeh. Dengan kesehatan masyarakat yang pulih,
kepercayaan dunia meningkat, maka pemulihan
ekonomi akan terjadi di tahun 2021,”kata Presiden.
Presiden mengajak seluruh pihak untuk bergerak
bersama mengatasi ujian berat yang dirasakan
sepanjang tahun 2020 ini. Dengan komitmen dan
kedisiplinan yang kuat, Kepala Negara berharap
agar tahun 2021 menjadi catatan sejarah sebagai
tahun pemulihan kehidupan kita.
Program Bantuan Sosial dan
Optimisme Menyongsong 2021
Pada 4 Januari 2021, Presiden resmi meluncurkan
program Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia
sebagai jaring pengaman sosial di tengah pandemi
Covid-19. Acara peluncuran sekaligus penyerahan
tersebut berlangsung dengan menerapkan
protokol kesehatan di Istana Negara, Jakarta, serta
diikuti oleh para penerima lainnya secara virtual di
masing-masing provinsi.
“Hari ini, di awal 2021, saya meluncurkan langsung
Bantuan Tunai se-Indonesia pada masyarakat
penerima untuk Program Keluarga Harapan,
Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai,”ujar
Presiden saat acara peluncuran.
Sebagaimana dikatakan Presiden, Bantuan Tunai
Tahun 2021 tersebut terdiri atas tiga program, yakni
Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan
dalam empat tahap langsung kepada penerima
melalui bank yang tergabung dalam Himpunan
Bank Milik Negara (Himbara), Program Sembako
sebesar Rp200.000 per bulan per kepala keluarga
hingga Desember 2021 mendatang yang juga
disalurkan melalui perbankan untuk dibelanjakan
bahan pangan di tempat yang telah ditentukan.
Selain itu, Bantuan Tunai itu juga mencakup
program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar
Rp300.000 per bulan per kepala keluarga yang
disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Disiplin Prokes dan
Momen Kebangkitan

7
07/Januari/VII/2021
Presiden Joko Widodo. Foto: BPMI Setpres
“Bantuan Sosial Tunai diberikan selama
empat bulan, Januari sampai April, dan
nilainya Rp300.000 per bulan per KK. Ini
sudah jelas semuanya,”ucapnya.
Kepala Negara sangat berharap agar
bantuan pemerintah ini dapat meringankan
beban keluarga yang terdampak pandemi
Covid-19 sekaligus pada akhirnya membantu
perekonomian nasional untuk bangkit dan
bergerak.
“Kita harapkan juga bisa menjadi pemicu
untuk menggerakkan ekonomi nasional,
mengungkit ekonomi nasional, dan
memperkuat daya beli masyarakat sehingga
pertumbuhan ekonomi nasional menjadi
meningkat dan lebih baik,”imbuhnya.
Untuk diketahui, pada tahun ini
pemerintah mengalokasikan
anggaran masing-masing
sebesar Rp28,709 triliun untuk
PKH, Rp42,5 triliun untuk
Program Sembako, dan
Rp12 triliun untuk BST.
Sebanyak 24 orang
perwakilan penerima
manfaat dari
masing-masing
program tersebut
hadir secara
terbatas di Istana
Negara. Sebelumnya,
mereka telah melalui
pemeriksaan kesehatan
dan menerapkan protokol
kesehatan secara ketat baik sebelum
maupun saat berlangsungnya acara.
Saat acara penyerahan berlangsung di
Istana Negara, turut pula dilaksanakan
penyerahan bantuan tunai yang sama di
34 provinsi di seluruh Indonesia oleh para
gubernur yang hadir secara virtual. (*)

Sebuah kalimat penyemangat tertulis di hazmat salah satu tenaga kesehatan di
Rumah Sakit Darurat (RSD) COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa
(26/1/2021).
Jumlah Terkonfirmasi
Positif COVID-19
Tembus Satu Juta Kasus
Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Warga menyalakan lilin dan berdoa bersama untuk Indonesia dalam aksi solidaritas di
Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (16/1/2021). Foto: ANTARA FOTO/Maulana Surya
Doa Untuk Indonesia
B I N G K A I

9
07/Januari/VII/2021
Foto: ANTARA FOTO/Fauzan
Seorang seniman mural membuat mural dengan tema kampanye melawan COVID -19 di
kawasan Tanah Tinggi, Tangerang, Banten, Rabu (20/1/2021). Foto: ANTARA FOTO/Muhammad
Iqbal
Mural Edukasi
Cegah COVID-19
Sejumlah pelanggar protokol kesehatan COVID-19 berdoa saat penerapan sanksi di TPU
Jombang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Senin (18/1/2021).
Sanksi Pelanggar
Protokol COVID-19

BRAFOPMK - Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU)
yang akan dicanangkan oleh Presiden menandai
dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf yang
lebih luas dan modern. Hal tersebut ditandai dengan
dua transformasi utama yaitu terkait jenis wakaf dan
pembenahan tata kelola wakaf.
“Pertama, sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang wakaf, harta benda wakaf diperluas
tidak hanya benda tidak bergerak seperti tanah dan
bangunan, tetapi juga meliputi benda bergerak
berupa uang dan benda bergerak selain uang seperti
kendaraan, mesin, logam mulia, dan surat berharga
syariah,”tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin
pada acara Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang
dan Brand Ekonomi Syariah yang diselenggarakan
secara virtual, Senin (25/01).
“Kedua, pembenahan tata kelola pemangku
kepentingan wakaf benda bergerak yang dalam
kesempatan ini dimulai dengan pembenahan tata
kelola wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf
produktif. Pembenahan tata kelola ini diinisiasi oleh
KNEKS dan Badan Wakaf Indonesia (BWI),”lanjutnya.
Sebagai awal pembenahan, Bank Syariah Mandiri akan
bertindak sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima
Wakaf Uang (LKSPWU) dan Mandiri Manajemen
Investasi sebagai pengelola dana wakaf yang Produknya
dinamakan‘Wakaf Uang Berkah Umat’.
“Lewat GNWU, 2021 harus menjadi momentum
bagi pembenahan pengelolaan wakaf uang yang
lebih profesional dan modern. Kita harapkan akan
mendorong pengerahan secara serentak sumber daya
ekonomi yang dapat digunakan mendorong investasi
dan kegiatan ekonomi di masyarakat,”tegas Wapres.
Di sisi lain, mengingat wakaf biasanya dilakukan oleh
mereka yang mapan secara sosial dan ekonomi, maka
pengelolaan wakaf yang profesional diharapkan akan
menarik minat pewakaf (wakif) kelas menengah atas
seperti korporasi, individu pemilik aset besar, sosialita,
dan tidak ketinggalan para milenial.
“Dengan semakin banyak masyarakat ikut berpartisipasi
dalam kegiatan wakaf, diharapkan dapat dikembangkan
berbagai program dan kegiatan untuk memberdayakan
masyarakat termasuk umat. Dengan demikian, dapat
membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat sehingga berdampak pada menurunnya
kemiskinan dan ketimpangan,”urai Wapres.
“Pengelolaan wakaf uang perlu didukung dengan
diperbanyaknya kanal-kanal penerimaan wakaf uang,
terutama dengan mengaktifkan peran Lembaga
Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS –PWU),
yaitu bank-bank syariah dan lembaga keuangan mikro
syariah. Lembaga keuangan mikro syariah ini dapat
digunakan sebagai tempat penerimaan wakaf uang
berbasis masyarakat. Sehingga, keberadaan dan peran
aktif lembaga keuangan mikro syariah harus menyebar
merata untuk melayani masyarakat yang ingin berwakaf
di seluruh Indonesia,”pungkasnya. (*)
Peran Penting Program Gerakan
Nasional Wakaf
Presiden Joko Widodo
(kedua kanan) bersama
Wakil Presiden K.H. Ma’ruf
Amin (kiri) saat Peluncuran
Gerakan Nasional
Wakaf Uang dan Brand
Ekonomi Syariah yang
diselenggarakan secara
virtual di Istana Negara,
Jakarta, Senin (25/1/2021).
Foto: BPMI Setpres
N E W S F L A S H

Presiden Lantik Listyo Sigit Jadi Kapolri
BRAFOPMK - Presiden Joko Widodo pada Rabu, 27
Januari 2021, melantik dan mengambil sumpah jabatan
Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta,
dengan menerapkan protokol kesehatan.
Pelantikan Listyo Sigit dilakukan dengan berlandaskan
pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia
Nomor 5/POLRI Tahun 2021 Tentang Pengangkatan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keppres
tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari
2021.
“Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-
sungguh bahwa saya akan setia kepada Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala
peraturan perundang-undangan dengan selurus-
lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan
negara,”ujar Presiden mendiktekan penggalan sumpah
jabatan.
Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon, 5 Mei 1969. Ia
merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991.
Sebelum dilantik sebagai Kapolri, yang bersangkutan
menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal
(Bareskrim) Polri sejak 6 Desember 2019.
Dalam kesempatan tersebut, Listyo turut mendapat
kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi Polri
berdasarkan Keppres Nomor 7/POLRI Tahun 2021 yang
ditetapkan di Jakarta pada 27 Januari 2021. Melalui
Keppres tersebut, Listyo memperoleh kenaikan pangkat
satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal Polisi.
Selanjutnya, Listyo akan langsung bertugas sebagai
Kapolri untuk menggantikan Kapolri sebelumnya,
Jenderal Pol. Idham Azis, yang memasuki masa pensiun.
Memberikan keterangan selepas acara pelantikan,
Kapolri ke-25 tersebut menyampaikan komitmennya
untuk menjawab harapan masyarakat terhadap Polri
dan melakukan transformasi di tubuh Polri dalam
berbagai bidang untuk menjadikan Polri yang lebih baik
ke depannya.
“Kami berangkat dari potret Polri di mata masyarakat
dan apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap
Polri, yakni bagaimana menampilkan Polri yang tegas
namun humanis, bagaimana menampilkan Polri yang
mampu memberikan pelayanan publik yang baik,
dan bagaimana kita memberikan pelayanan secara
transparan. Ini tentunya menjadi tugas kami ke depan,”
ucapnya.
Acara pelantikan tersebut diakhiri dengan pemberian
ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil
Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti para tamu
undangan terbatas.
Hadir sebagai saksi yaitu Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. dan
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Selain itu, turut hadir secara terbatas dengan
menerapkan protokol kesehatan di antaranya ialah
Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara
Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf
Kepresidanan Moeldoko, Ketua KPK Firli Bahuri, Jaksa
Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Kapolri ke-24 Jenderal
Pol. Idham Azis.(*)
(kanan) menyematkan
tanda pangkat kepada
Kapolri Jenderal Pol Listyo
Sigit Prabowo (kiri) saat
upacara pelantikan di
Istana Negara, Jakarta,
Rabu (27/1/2021). Foto:
BPMI Setpres
11
07/Januari/VII/2021

BRAFOPMK - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin,
menjelaskan bahwa tidak ada efek samping serius
yang ia rasakan selepas menerima suntikan baik dosis
pertama maupun kedua dari vaksin Covid-19. Budi
menjadi salah satu perwakilan yang turut mengikuti
vaksinasi bersama Presiden Joko Widodo dalam dua
pelaksanaan vaksinasi.
“Rasanya jadi ingin makan banyak. Tidak ada efek yang
serius,”ujarnya di Halaman Tengah Istana Kepresidenan,
Jakarta, pada Rabu, 27 Januari 2021.
Menkes juga mengingatkan bahwa pembentukan
antibodi memerlukan waktu selepas pemberian dosis
kedua vaksin. Setelahnya, risiko bagi penerima vaksin
untuk tertular Covid-19 menjadi lebih kecil walaupun
masih harus menerapkan disiplin terhadap protokol
kesehatan seperti mengenakan masker, mencuci
tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
Sementara itu, Prof. dr. Abdul Muthalib, Sp.PD-KHOM.
yang kembali bertindak sebagai vaksinator Presiden
Joko Widodo menyampaikan hasil perbincangannya
dengan Presiden sebelum menyuntikkan dosis kedua
kepada Kepala Negara.
“Berbincang tadi dengan Bapak Presiden, saya
menanyakan apakah Bapak ada keluhan setelah
vaksinasi pertama? Ternyata tidak ada sama sekali.
Begitu juga waktu disuntik hanya merasakan sedikit,
selainnya tidak ada apa-apa,”tuturnya.
Adapun Raffi Ahmad, yang hadir sebagai perwakilan
anak muda, mengatakan bahwa vaksinasi untuk dosis
pertama dan kedua kali ini berjalan lancar. Dirinya tidak
merasakan efek samping serius setelah penyuntikan
vaksin tersebut selain mengantuk dan sedikit pegal.
Dalam kesempatan tersebut, Raffi juga mengajak
seluruh pihak untuk turut mengikuti program vaksinasi
massal yang disediakan secara gratis oleh pemerintah.
Sebab, vaksinasi menjadi salah satu jalan dan upaya
bagi penanganan pandemi Covid-19.
“Ayo semua jangan takut divaksin, tetap semangat,
karena Pak Presiden saja sudah divaksin. Kita semua juga
percaya kepada pemerintah karena pemerintah juga
akan melakukan yang terbaik,”tandasnya. (*)
Raffi Ahmad: Ayo Jangan Takut Divaksin!
BRAFOPMK - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama
Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan, yang sekaligus
mewakili Muhammadiyah pada Rabu, 13 Januari 2021,
turut berpartisipasi menjadi salah satu penerima vaksin
Covid-19 perdana bersama Presiden Joko Widodo.
Amirsyah mengatakan bahwa vaksinasi ini merupakan
salah satu ikhtiar yang dapat dilakukan umat bersamaan
dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) untuk
mencegah semakin meluasnya penyebaran Covid-19.
“Banyak ikhtiar yang bisa kita lakukan, salah satunya
vaksinasi dan yang kedua menegakkan protokol
kesehatan. Dengan iman, aman, insyaallah kita imun,”
tuturnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada
Rabu, 13 Januari 2021.
MUI Ajak Masyarakat Sukseskan Program Vaksinasi
Raffi Ahmad (tengah) disuntik dosis kedua vaksin COVID-19
produksi Sinovac di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Rabu
(27/1/2021). Foto: BPMI Setpres
Sekretaris Jenderal MUI sekaligus perwakilan Muhammadiyah
Amirsyah Tambunan (kiri) disuntik dosis kedua vaksin
COVID-19 produksi Sinovac di halaman tengah Istana
Merdeka, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Foto: BPMI Setpres
N E W S F L A S H

BRAFOPMK- Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai
badan yang bertanggung jawab dan mengetuai
pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting
(kekerdilan pada anak) di Indonesia. Hingga tahun
2024 mendatang, penurunan angka tersebut
ditargetkan untuk turun hingga 14 persen dari
angka yang sebesar 27,6 persen di tahun 2019 lalu.
“Hari ini Bapak Presiden memberikan amanah
kepada BKKBN dalam bentuk perintah agar menjadi
Ketua Pelaksana untuk percepatan penurunan
stunting. Saya sebagai Kepala BKKBN tentu
menerima amanah ini dengan niat dan tekad yang
kuat,”ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam
keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada
Senin, 25 Januari 2021, selepas rapat terbatas
bersama Presiden dan jajaran terkait.
Selama ini, penurunan angka stunting di Indonesia
masih berada pada angka 1,6 persen per tahunnya.
BKKBN Jadi ‘Komandan’ Percepatan
Penurunan Angka Stunting
Melalui penugasan tersebut, Presiden memiliki
target bahwa setidaknya dalam tiap tahun angka
stunting di Indonesia dapat diturunkan hingga 2,7
persen.
Sejumlah langkah luar biasa segera dilakukan untuk
mewujudkan hal tersebut. Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
Muhadjir Effendy, dalam kesempatan yang sama
menjelaskan, penanganan stunting di Indonesia
akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 52
Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga sebagai landasan
hukum pelaksanaan.
“Artinya bahwa penurunan angka stunting ini
basisnya adalah dalam upaya untuk membangun
keluarga sehingga pembangunan keluarga tidak
hanya sebatas pembatasan atau penjarangan angka
kelahiran, tetapi betul-betul pembangunan keluarga
yang integral. Salah satunya adalah penurunan
angka stunting,”ucapnya.
Pemerintah menaruh perhatian besar bagi upaya
pengurangan angka stunting ini. Sebab, hal tersebut
dapat memengaruhi kualitas angkatan kerja
Indonesia di masa mendatang.
BKKBN dalam menjalankan tugas ini akan dibantu
oleh sejumlah kementerian yang memiliki
perpanjangan tangan langsung hingga tingkat
daerah dan akan segera menyusun langkah konkret,
detail, serta terukur berdasarkan data pemetaan
angka stunting yang telah ada.
“Bapak Presiden juga meminta supaya daerah-
daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota
yang angka stunting-nya masih tinggi betul-betul
memiliki kesungguhan dalam upaya menangani
stunting ini,”tandasnya. (*)
Seorang ibu mengayun balitanya mengunakan sarung
di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Konawe, Sulawesi
Tenggara, Sabtu (9/1/2021). Foto: ANTARA FOTO/Jojon
Vaksinasi Covid-19 yang digelar secara gratis bagi
setidaknya 70 persen masyarakat Indonesia tersebut
disebutnya juga merupakan bagian dari ikhtiar
umat untuk menciptakan kekebalan komunal bagi
masyarakat Indonesia.
Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya juga
mengajak masyarakat untuk menyukseskan program
vaksinasi ini. Melalui Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021,
vaksin yang digunakan dalam vaksinasi tersebut telah
dinyatakan suci dan halal sehingga diharapkan dapat
bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan bangsa.
“Mohon doa, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah. Semoga
kita segera bisa terbebas dari pandemi Covid-19,”
tandasnya. (*)
13
07/Januari/VII/2021

7
Januari
2021
Jakarta
4
Presiden Joko Widodo (tengah), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (kedua kanan)
bersama jajaran para menteri saat peluncuran langsung Bantuan Tunai se-
Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1/2021). Foto: BPMI Setpres
PENGAWASAN
BANSOS 2021
DIPERKETAT
Presiden Joko Widodo (kanan) menabuh bedug disaksikan Menko PMK
Muhadjir Effendy (kedua kiri), Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kiri),
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat peresmian renovasi Masjid
Istiqlal, Jakarta, Kamis (7/1/2021). Foto: BPMI Setpres
PERESMIAN RENOVASI
MASJID ISTIQLAL
Januari
2021
Jakarta
G I AT S E R E M O N I A L

Menristek Bambang Brodjonegoro (kanan) menyerahkan alat deteksi dini
COVID-19 bernama GeNose C19 kepada Menko PMK Muhadjir Effendy
(kiri) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (7/1/2021). Foto: Humas
Kemenko PMK.
MENRISTEK
SERAHKAN GENOSE
C19 KE MENKO PMK
Januari
2021
7
Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (kiri) saat
memberikan pembekalan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) Kemenko PMK sebanyak 67 di Kantor Kemenko PMK,
Jakarta, Senin (11/1/2020). Foto: Humas Kemenko PMK
Januari
2021
11
Jakarta
ASN PROFESIONAL
DICINTAI MASYARAKAT
15
07/Januari/VII/2021

F O K U S U TA M A
BRAFOPMK - Pandemi Covid-19 berimbas pada segala
aspek kehidupan di dunia. Indonesia saat ini terus
berjuang untuk keluar dari situasi pagebluk. Pemerintah
sendiri tak tinggal diam alias terus berupaya melindungi
dan menjamin rakyatnya dari Covid-19.
Memasuki 2021, Kementerian Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko
PMK) telah mencanangkan sejumlah program strategis
nasional bersama jajaran kementerian di bawahnya.
Fokus utamanya adalah percepatan pemulihan ekonomi
serta reformasi sosial sebagaimana Rancangan Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2021.
Menteri Koordiantor PMK, Muhadjir Effendy mengatakan
bahwa ada tiga prioritas program pembangunan di
tahun ini. Yakni reformasi sistem kesehatan nasional,
reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan reformasi
sistem ketahanan bencana.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga
menambahkan, pemerintah terutama kementerian/
lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK juga
tengah melanjutkan upaya pembangunan manusia
dan kebudayaan melalui berbagai program prioritas.
Dia menyebutkan beberapa diantaranya yaitu program
penanganan stunting. Pasalnya, saat ini angka stunting
di Indonesia masih di angka 27,4% sementara presiden
menargetkan penurunan stunting hingga 14% di
tahun 2024.
“Penanganan stunting ini akan menjadi salah satu
fokus kita di 2021 karena dampaknya sangat besar
terhadap pembangunan kualitas SDM, terutama saat
mereka memasuki angkatan kerja. Selain juga tentu
Optimisme
Menyongsong 2021
Fokus Prioritas Pembangunan dan Pemulihan Covid-19
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Foto: BRAFO PMK/Hermawan Susanto

17
07/Januari/VII/2021
kita akan menangani juga yang lainnya seperti masalah
penyakit yang tidak kalah berbahaya seperti Tb, demam
berdarah, atau bahkan gangguan kejiwaan, semua akan
kembali kita fokuskan penanganannya di 2021,”jelas
Menko PMK.
Akan tetapi, menurut Muhadjir, yang juga paling
penting dan menjadi kekuatan dalam pembangunan
manusia dan kebudayaan yaitu sifat gotong-royong
dari masyarakat. Hal itulah yang diyakini akan mampu
membawa Indonesia siap menghadapi tantangan di
2021.
“Saya setuju dengan Bung Karno bahwa gotong royong
adalah suatu esensi dari pengamalan pancasila. Visi
persatuan, musyawarah, apalagi keadilan itu ada di
gotong royong. Itulah yang sebetulnya bisa menjadi
modal bagi kita untuk mewujudkan Indonesia maju,”
jelas dia.
Optimisme Program Vaksinasi
Kemenko PMK tetap memastikan bahwa pihaknya tetap
memfokuskan kebijakan pada penanganan pandemi
COVID-19 pada tahun 2021, baik dari segi kesehatan
maupun percepatan ekonomi. Salah satu yang tengah
digencarkan pemerintah adalah vaksinasi massal.
Menurut Menteri Muhadjir, pagebluk Covid-19 diprediksi
masih menjadi tantangan bagi Bangsa Indonesia di
tahun 2021. Namun pemerintah optimistis hal tersebut
mampu diatasi melalui berbagai upaya, termasuk
dengan menghadirkan vaksin.
Dia menekankan bahwa penggunaan vaksinasi Covid-19
di Tanah Air yang sudah dimulai tidak berarti membuat
penyakit akibat virus SARS-CoV2 itu langsung hilang.
Tokoh Muhammadiyah itu mengatakan, dibutuhkan
waktu yang cukup lama agar pandemi Covid-19 bisa
selesai meski vaksin sudah ditemukan.
“Kita tahu masih panjang dalam menghadapi Covid-19,
memang sudah sampai tahap yang menentukan yaitu
vaksinasi. Tetapi juga bukan berarti vaksin ini akan
menjadi simsalabim, begitu divaksin langsung kemudian
selesai,”kata dia.
Terkait opsi vaksinasi mandiri, Menteri Muhadjir
menyampaikan jika hal itu tengah dikaji secara
mendalam. Pada prinsipnya, pemerintah menyambut
baik lantaran vaksinasi mandiri mendorong percepatan
penanganan pandemi Covid-19.
Sebagai informasi, vaksinasi mandiri dalah vaksinasi
yang dilakukan perusahaan atau korporasi kepada
karyawannya dan vaksinasi secara indivdual. Khususnya
untuk korporasi, kata Muhadjir, paling penting dan
utama untuk segera dilakukan agar memulihkan
perputaran roda ekonomi. Tak hanya itu, target
percepatan vaksinasi di Indonesia yang dicanangkan
Presiden yakni 1 juta orang per hari bisa terealisasi.
Jamin Ketersediaan Vaksin
Sementara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
menjelaskan bahwa pemerintah berupaya keras untuk
memastikan ketersediaan vaksin gratis bagi seluruh
kalangan. Untuk memenuhi imunitas komunal atau herd
immunity melalui jalur vaksin, kurang lebih sebanyak 181
juta rakyat harus memperoleh vaksin Covid-19.
“Dari 269 juta rakyat Indonesia, kalau kita ingin mengejar
herd immunity usia di atas 18 tahun, ada 188 juta orang.
Dari 188 juta ini kalau kita keluarkan yang memiliki
komorbid berat, yang pernah terkena Covid-19 positif,
dan ibu-ibu hamil yang masuk kategori eksklusi, maka
jumlah yang menjadi target vaksinasi adalah 181
juta rakyat,”ujar dia sebagaimana dilansir web resmi
presidenri.go.id.
Dari jumlah tersebut dan dengan memperhitungkan
bahwa satu orang membutuhkan dua dosis vaksin dan
15 persen sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), maka total vaksin
yang dibutuhkan adalah sekitar 426 juta dosis vaksin.
Terkait hal tersebut pemerintah sudah memastikan
bahwa jumlah kebutuhan dosis vaksin itu dapat dipenuhi.
“Sampai sekarang ada lima jalur pengadaan vaksin yang
kita sudah tempuh. Empat di antaranya sifatnya bilateral
dan satu sifatnya multilateral,”ucap Budi.
Hingga saat ini, dari jalur bilateral, pemerintah telah
menandatangani kontrak untuk 125 juta dosis vaksin
dari Sinovac (Tiongkok) dengan opsi untuk menambah
jumlah dengan tambahan 100 juta dosis vaksin lain dan
130 juta total dosis vaksin dari Novavax (Amerika).
Selain itu, pemerintah juga akan menandatangani
kontrak dengan AstraZeneca (Inggris) untuk memperoleh
hingga 100 juta dosis vaksin dan total 100 juta dosis
lainnya yang juga akan didatangkan dari BioNTech-
Pfizer (Jerman-Amerika). Perolehan vaksin dari keempat
sumber tersebut bertujuan untuk memastikan resiliensi
atau keterjaminan datangnya vaksin ke Indonesia dalam
jumlah yang dibutuhkan.
Secara garis besar, Indonesia akan memperoleh
660 juta dosis vaksin dengan rincian setengah dari
jumlah tersebut sudah pasti diperoleh Indonesia
sementara setengah sisanya merupakan komitmen opsi
penambahan untuk memastikan kegiatan vaksinasi gratis
bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dilaksanakan dengan
baik.
“Kita sudah mengamankan yang pastinya sekitar 330 juta
dengan opsi juga sekitar 330 juta sehingga sudah 660
juta. Kita ada cadangan yang cukup kalau ada beberapa
sumber yang kemudian gagal di uji klinisnya atau juga
tertunda proses pengirimannya,”tandasnya. (*)

F O K U S U TA M A
BRAFOPMK - Pemulihan pasca Covid-19
menjadi arah utama kebijakan kesehatan untuk
tahun 2021. Mencakup pemerataan sisi suplai,
penguatan koordinasi pusat-daerah, swasta dan
pengadaan vaksin. Selain itu, pemerintah juga tetap
mengakselerasi penurunan stunting dan program
promotif preventif untuk penguatan program
generasi unggul. Termasuk reformasi Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) tetap dilakukan.
Dilansir situs resmi Kementerian Keuangan,
pemerintah menganggarkan Rp84,3 triliun untuk
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada APBN
2021. Anggaran tersebut terbesar kelima dari seluruh
Kementerian/Lembaga (K/L) atau 6,2 persen dari
porsi APBN.
Kemenkes juga mendapatkan anggaran untuk pos
pemulihan ekonomi sebesar Rp25,4 triliun. Anggaran
tersebut digunakan untuk pengadaan vaksin
Covid-19, imunisasi, sarana prasarana, penelitian,
pengembangan kesehatan serta cadangan bantuan
iuran BPJS untuk PBPU/BP.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjabarkan
anggaran akan diprioritaskan untuk penanganan
enam masalah kesehatan di tahun 2021 yang
kemudian disebut sebagai Program Nasional.
Keenam kegiatan prioritas tersebut di antaranya
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penurunan Angka
Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB),
pencegahan stunting, peningkatan pengendalian
penyakit baik menular maupun tidak menular serta
penguatan health security untuk penanganan
pandemi, penguatan Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat (GERMAS) serta peningkatan sistem kesehatan
nasional.
‘’Kementerian Kesehatan memiliki komitmen untuk
melaksanakan program dan kegiatan prioritas untuk
mendukung pencapaian visi dan misi Bapak Presiden
terutama dalam pencegahan dan pengendalian
penyakt termasuk TB dan COVID-19 serta penguatan
health security (jaminan kesehatan),’’terangnya.
Terkait health security, Budi menambahkan
bahwa kebijakan itu dilakukan dengan penguatan
pencegahan, deteksi dan respon penyakit serta
sistem kesehatan yang terintegrasi.
Adapun anggaran kesehatan antara lain akan
dialokasikan untuk bantuan iuran JKN bagi PBPU
Masifkan Gerakan
Vaksinasi Nasional
Fokus Penguatan Health Security
Petugas medis menyiapkan vaksin COVID-19 Sinovac
dalam vaksinasi tahap pertama di Rumah Sakit Bali
Mandara, Denpasar, Bali, Kamis (14/1/2021). Foto:
ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

19
07/Januari/VII/2021
dan BP kelas III sebesar Rp2,4 triliun, bantuan
iuran peserta PBI JKN Rp48,8 triliun, antisipasi
pengadaan vaksin Covid-19 Rp18 triliun, layanan
pengendalian penyakit Tuberculosis (TB) Rp2,8
triliun, Bantuan Operasional Kesehatan Rp10,7
triliun.
“Termasuk penyediaan makanan tambahan untuk
ibu hamil dan balita. (Anggarannya) sekitar Rp1,1
triliun,”ujar Budi.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk
antisipasi pelaksanaan imuniasai sebesar Rp3,7
triliun, penyediaan obat TB, HIV, AIDS dan vaksin
Program vaksinasi adalah
salah satu strategi utama
untuk menyelesaikan masalah
pandemi ini. Dibutuhkan waktu
lebih dari 12 bulan ini untuk
kita menyelesaikan program
vaksinasi ini.
24 paket Rp2,77 triliun, pembangunan 971 gedung
puskesmas dan pembangunan/rehabilitasi 559
RS Rujukan, sarana dan parasarana laboratorium,
litbang, dan PCR Kemenkes Rp1,1 triliun dan BPOM
Rp0,1 triliun, prevalensi stunting hingga 21,1%
dan perluasan prioritas intervensi pada 360 kota/
kabupaten.
Dengan dukungan anggaran tersebut, pihaknya
berharap prioritas kegiatan tersebut dapat terwujud
sebagai investasi untuk pembangunan Sumber
Daya Manusia yang unggul dan sehat, sehingga
dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi Indonesia.
‘’Semoga dari Kementerian Kesehatan bisa
melaksanakan semua hal strategis ini dan kami akan
jalankan dengan sungguh-sungguh yang berdampak
langsung pada kepentingan rakyat dan mampu
memberikan dukungan pada peningkatan sektor
ekonomi nasional,”beber Budi.
Vaksinasi Nasional dan Disiplin Prokes
Menkes mengajak seluruh masyarakat untuk turut
menyukseskan program vaksinasi gratis mendatang
dengan tetap disiplin menjalankan protokol
kesehatan. Program vaksinasi yang tengah diupayakan
pemerintah merupakan salah satu strategi utama
untuk menyelesaikan persoalan pandemi Covid-19.
“Program vaksinasi adalah salah satu strategi
utama untuk menyelesaikan masalah pandemi ini.
Dibutuhkan waktu lebih dari 12 bulan ini untuk
kita menyelesaikan program vaksinasi ini. Untuk itu,
teman-teman, jangan lupa untuk selalu menaati
protokol kesehatan,”ujar dia belum lama ini.
Kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan tersebut
mencakup rutin mencuci tangan, mengenakan
masker, dan menghindari kerumunan serta menjaga
jarak. Dengan dukungan penuh masyarakat, Menkes
yakin bahwa persoalan yang kini juga dihadapi oleh
setidaknya 215 negara di dunia tersebut dapat segera
diatasi di Indonesia.
“Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini bisa
didukung oleh seluruh rakyat Indonesia karena tidak
mungkin pemerintah bisa melakukan ini sendiri. Saya
percaya bahwa bersama kita bisa,”pungkasnya. (*)

F O K U S U TA M A
BRAFOPMK - Kementerian Sosial meluncurkan 3
bantuan tunai dalam rangka penanganan dampak
pandemi COVID-19. Bantuan mulai digulirkan pada
2021 sebagai situmulus mendorong pergerakan
perekonomian.
Alokasi anggaranya, sebagaimana tercantum dalam
APBN tahun 2021 sebesar Rp110 triliun. Bantuan
tunai yang dilanjutkan, meliputi Program Keluarga
Harapan (PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Menteri Sosial Tri Rismaharini memaparkan terkait
anggaran Kemensos, target dan alokasi masing-
masing dari bantuan tunai. Dimana untuk bantuan
tunai PKH menjangkau 10 juta KPM dengan total
anggaran Rp28,71 triliun. PKH disalurkan setiap 3
bulan sekali, dalam 4 tahap (Januari, April, Juli dan
Oktober 2021) melalui Bank HIMBARA (BNI, BRI,
Mandiri dan BTN).
“Pada bulan Januari, PKH akan disalurkan dengan
anggaran sebesar Rp7,17 triliun,”kata Risma.
Adapun untuk Program Sembako/BPNT target
penerimanya 18,8 juta KPM dengan anggaran
Rp45,12 triliun, yang disalurkan melalui Bank
HIMBARA dan agen yang ditunjuk dari Januari -
Desember 2021 dengan indeks Rp200.000/bulan/
KPM. Total anggaran yang disalurkan pada bulan
Januari sebesar Rp3,76 triliun.
Kemudian Bantuan Sosial Tunai disalurkan melalui
PT Pos selama 4 bulan (Januari- April 2021) dengan
indeks Rp300.000/bulan/KPM. Target penerima untuk
Bansos Tunai sebanyak 10 juta KPM dengan anggaran
Rp12 triliun. Pada bulan Januari, Bansos Tunai akan
disalurkan anggaran sebesar Rp3 triliun.
“Sehingga keseluruhan anggaran yang disalurkan
bulan Januari sebesar Rp13,93 triliun,”kata Risma.
Kawal Ketat Penyaluran
Bantuan Tunai
Mensos Pastikan Tepat Sasaran
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyalurkan bantuan sosial kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rumah Kasih Sayang di Desa Krebet,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Minggu (27/12/2020). Foto: Humas Kemensos

21
07/Januari/VII/2021
“Bagi penerima yang sakit, lanjut usia, dan
penyandang disabilitas berat, Bank-Bank tersebut
akan mengantarkan langsung ke tempat tinggal
masing-masing,”lanjut Risma.
Begitu juga untuk Bansos Tunai penyerahan
bantuannya akan dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia,
juga akan mengantarkan ke tempat tinggal masing-
masing bagi keluarga.
Menggarisbawahi pesan Presiden, Risma berpesan,
penerima PKH agar bijak dan tepat dalam
menggunakan bantuan, seperti untuk peningkatan
kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak,
dan mengurangi beban keluarga, kebutuhan dasar
modal usaha dan sebagian untuk ditabung.
“Program Sembako yang diserahkan dalam bentuk
bantuan pangan non tunai hendaknya dibelanjakan
di e-warung setempat, untuk bahan pangan
Karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sumber
vitamin dan mineral,”katanya.
Bansos Tunai yang diberikan kepada non penerima
PKH dan Kartu Sembako, agar untuk dimanfaatkan
pembelian kebutuhan pokok/bahan makanan,
seperti beras/jagung, lauk pauk, sayur mayur, buah-
buahan, dan keperluan lain yang bermanfaat dalam
menghadapi COVID-19.
Kawal Ketat Sampai ke Penerima
Terkait penyaluran bansos, Risma sudah
menginstruksikan jajarannya di Kemensos untuk
bekerja non stop. Hal ini untuk memastikan ketiga
bansos dapat salur serentak seluruh Indonesia.
“Kita tidak ada libur. Sesuai dengan instruksi Bapak
Presiden, minggu pertama bulan Januari bantuan
ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat
(KPM),”kata Risma.
Mengutip arahan Presiden, Risma menyatakan,
ada kebutuhaan untuk segera mencairkan bansos
kepada KPM di daerah. Hal ini karena dana bansos
berdampak signifikan terhadap perputaran roda
perekonomian di daerah.
“Misalkan bansos sembako itu rata-rata 1 bulannya
senilai Rp3,76 triliun. Kalau dibagi 514 kabupaten/
kota, kurang lebih ada sekitar Rp60 miliaran di
daerah. Ini berputar untuk pemenuhan kebutuhan
permakanan, kebutuhan pokok. Jadi membantu
perekonomian di daerah supaya tidak turun,”katanya.
Risma mengungkapkan kalau bansos sudah diterima
KPM mulai 4 Januari 2021.“Kemensos bekerja sama
dengan PT. Pos Indonesia menyalurkannya,”katanya.
Sebagai informasi, untuk program Kartu Sembako/
BPNT akan menjangkau 18,8 juta KPM dengan
indeks Rp200 ribu/bulan/KPM, yang mulai disalurkan
Januari-Desember 2021. Bansos Tunai (BST) tahun
2021 menjangkau 10 juta KPM di seluruh Indonesia,
termasuk Jabodetabek. Penyalurnya adalah PT. Pos
dengan indeks bantuan Rp300 ribu/KPM selama 4
bulan yaitu Januari, Februari, Maret, dan April.
Berikutnya adalah bansos PKH tahun 2021 ada 10
juta penerima manfaat dan penyalurnya adalah
Bank Himbara. Penerima manfaat harus memenuhi
komponen di antaranya ibu hamil, anak usia dini, anak
sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.“Ini
akan diberikan setiap 3 bulan sekali tahap pertama
Januari, tahap kedua April, tahap ketiga Juli dan tahap
ke empat Oktober 2021,”pungkasnya.
Realisasi Anggaran
Per tanggal 28 Desember 2020, dari anggaran
Rp134,119 triliun realisasi anggaran Kemensos
mencapai Rp131,054 (97,71%). Capaian tersebut
mencerminkan tingkat realisasi anggaran yang juga
tinggi di setiap pos belanja.
Tercatat realisasi anggaran pos pegawai sebesar
88,17%, pos belanja barang sebesar 95,82%, belanja
modal sebesar 94,08%, dan belanja bansos sebesar
97,71%.
Selain itu, kontribusi besar dan signifikan juga
terlihat dari tingginya realisasi anggaran dalam
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari anggaran
PEN di Kemensos sebesar Rp127,208 triliun, realisasi
mencapai 98,54% per 28 Desember 2020.
Salur bansos dalam penanganan dampak Pandemi
COVID-19 dalam PEN menunjukkan realisasi yang
menggembirakan dan signifikan. Sebanyak 3 program
bansos sudah salur sebanyak 100%, yakni Program
Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran Rp36,7
triliun, Bansos Beras (BSB) dengan anggaran Rp4,5
triliun dan Bansos Tunai untuk KPM BPNT non PKH
dengan anggaran Rp4,5 triliun.
Adapun 3 bansos lainnya menunjukkan realisasi
mencapai di atas 97%, per 28 Desember 2020.
Yakni untuk Bansos Sembako Jabodetabek dengan
anggaran Rp6,4 triliun dengan realisasi sebesar
98,49%, Bansos Tunai (BST) dengan anggaran Rp32,4
triliun realisasi sebesar 97,55%, dan Kartu Sembako/
BPNT dengan aggaran Rp42,5 triliun realisasi sebesar
97,59%. (*)

P
ada 2021, Program Keluarga Harapan (PKH)
dialokasikan untuk 10 juta keluarga penerima
manfaat. Bantuan dilakukan dalam kurun waktu
satu tahun. Adapun, bantuan akan dilakukan dalam
empat tahap, yakni Januari, April, Juli, dan Oktober.
BLT ibu hamil dan balita maupun penerima PKH
lainnya per keluarga nantinya disalurkan melalui
rekening himpunan bank milik negara (Himbara), yaitu
BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Pemerintah membatasi
bantuan maksimal empat orang dalam satu keluarga.
Penerima PKH terdiri dari dua komponen yang
ada dalam keluarga, pertama, komponen keluarga
yaitu ibu hamil, anak usia dini, keluarga, lansia, dan
disabilitas. Komponen lainnya adalah bantuan
pendidikan keluarga PKH bagi anak usia sekolah SD
hingga SMA.
Ada dua syarat penerima bansos PKH. Penerima
terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)
dan memenuhi komponen persyaratan sebagai
peserta PKH.
Teknis Penyaluran Program
Keluarga Harapan 2021
Komponen pendidikan:
z
z Anak umur 6--21 tahun yang belum
menyelesaikan wajib belajar;
z
z Anak SD/sederajat, berhak mendapatkan
bantuan Rp900.000 per tahun;
z
z Anak SMP/sederajat, berhak mendapatkan
bantuan Rp1,5 juta per tahun;
z
z Anak SMA/sederajat, berhak mendapatkan
bantuan Rp2 juta per tahun.
z
z Sementara itu, untuk kategori disabilitas
berat dan lansia juga berhak mendapatkan
bantuan masing-masing Rp2,4 juta per tahun.
Komponen kesehatan:
z
z Ibu hamil/nifas, berhak mendapatkan
bantuan Rp3 juta per tahun;
z
z Anak usia dini, berhak mendapatkan bantuan
Rp3 juta per tahun.
Berikut ini merupakan rincian BLT PKH berdasarkan dua
komponen tersebut:

23
07/Januari/VII/2021
Batasan Bantuan:
Ibu hamil/nifas dibatasi maksimal kehamilan
kedua di dalam keluarga PKH;
Anak usia dini sebanyak-banyaknya dua anak
di dalam keluarga PKH
Anak usia sekolah SD/sederajat sebanyak-
banyaknya 1 anak dalam keluarga PKH;
Anak usia sekolah SMP/sederajat sebanyak-
banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH;
Anak usia sekolah SMA/sederajat sebanyak-
banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH;
Lanjut usia dengan usia 70 tahun atau lebih
dari 70 tahun sebanyak- banyaknya 1 orang
di dalam keluarga PKH;
Penyandang disabilitas berat sebanyak-
banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH.
Apabila dalam suatu keluarga ada banyak anak
dengan kategori usia yang berbeda-beda,
yang didahulukan adalah anak usia dini.

R E V O L U S I M E N TA L
BRAFOPMK - Pandemi Corona Virus Desaese
19 (Covid-19) yang mulai merebak Desember
2019 lalu dan dengan cepat menyebar ke seluruh
dunia sampai saat ini belum juga menemukan
titik terang kapan berakhirnya virus tersebut.
Indonesia sebagai salah satu negara yang juga
terjangkit pada awal Maret 2020 juga tengah
berjuang melawan virus ini. 329.500.000 vaksin
dari berbagai negara disiapkan untuk vaksinisasi
di Indonesia, dengan harapan dapat menekan
angka penderita Covid-19 dan mengembalikan
kehidupan normal yang bebas dari virus.
Pertumbuhan ekonomi nasional yang
terus melamban, penerimaan negara yang
menurun, serta meningkatnya belanja negara
dan pembiayaannya, Pemerintah Indonesia
berusaha melakukan penyelamatan kesehatan
dan perekonomian nasional. Menghadapi
permasalahan tersebut pemerintah mengambil
strategi kebijakan“Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN)”.
Berangkat dari situ, Pemerintah Kota Bogor
yang gencar mensosialisasikan program
Fatholloh Fawaid
Getol Kampanyekan Urban Farming,
Solusi Ketahanan Pangan
di Tengah Pandemi
Kedepan kami berharap
pemuda mau memulai
untuk bertani 3-5 polybag di
rumahnya. Baik tanaman jahe
atau puntanaman lainnya.

Urbang Farming (Pertanian Perkotaan, red) yang
disambut positif Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kota Bogor.
OrganisasiKepemudaan yang dinahkodai Fatholloh
Fawait ini langsung mengambil inisiatif membentuk
Lembaga otonom organisasi Kelompok Tani Taruna
(KTT) Motekar sebagai salah satu langkah mendukung
Pemulihan Ekonomi Nasional di tengah Pandemi
Covid-19.
Kata‘Motekar’yang terinspirasidari Bahasa Sunda ini
berarti kreatif dan gigih, harapannya dapat menyuntik
semangat milenial untuk lebih kreatif memanfaatkan
ruang sempit menjadi lahan pertanian.
Fatholloh mengatakan KTT Motekar yang diresmikan
langsung Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto ini
merupakan komitmen Mapancas untuk terus
bersinergi dengan pemerintah dalam upaya
meningkatkan perekenomian masyarakat khususnya
pada sektor pertanian.
Apalagi di tengah kesulitan dan keterbatasan
masyarakat memenuhi kebutuhan pangan di tengah
pandemi, urban farming menjadi solusi kongkrit
yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Ruang
terbuka hijau akan mendampingi padatnya perkotaan.
“Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami untuk
negeri, bahwa pemuda bisa bertani, berhak bertani
dan mampu bertani,”kata pria yang akrab disapa
Sihol tersebut. “Bertani di halaman rumah, mulai
dari bercocok tanam hingga panen dapat langsung
dirasakan manfaatnya,”sambung dia. Dirinya berharap
kedepan ini akan menjadi sebuah contoh kepada
masyarakat khususnya kaula muda dapat memulai
bertani di rumah masing-masing. Terlebih himbauan
pemerintah untuk di rumah saja, alangkah indahnya
diisi dengan kesibukan yang produktif, salah satunya
bertani.
“Kedepan kami berharap pemuda mau memulai
untuk bertani 3-5 polybag di rumahnya. Baik tanaman
jahe atau puntanaman lainnya,”harapnya. Jika urban
farming, lanjutnya, ini terus digencarkan, kedepan
akan menjadi tradisi yang mengakar pada generasi
selanjutnya. Tradisi gotong royong dan tradisi
mencintai produk sendiri.
Masyarakat sudah dapatmemenuhi kebutuhan
pangannya dari pekarangan rumah dan dapat berbagi
antar rukun tetangga.“Kita bayangkan masyarakat
kota masa depan, kebutuhan pangannya tinggal
ambil di halaman rumahnya. Saling bertukar hasil
panen dengan tetangga dan mempunyai nilai
ekonomis, betapa indahnya hidup bertetangga,”
tegasnya lagi.
Terakhir, Sihol mengungkapkan, KTT Motekar saat
ini memanfaatkan dua lahan untuk menanam jahe
dan satu kolam ikan lele di wilayah Kelurahan Sindang
Barang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Pihaknya
menghimbau kepada generasi muda untuk turut
andil bersama pemerintah membumikan tradisi urban
farming di setiap sudut kota.“Ayo mulai dari sekarang,”
pungkasnya. (*)
Profil
Nama : Fatholloh Fawait (Sihol)
TTL : Riau, 02 Juli 1995
Riwayat Pendidikan :
1. DN 008 MULYA SUBUR
2. MTS & MA TMI PONDOK PESANTREN AL-
AMIEN PRENDUAN
3. UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR
4. PengalamanOrganisasi :
5. Ketua Mahkamah Disiplin Ikatan Santri TMI
Al-Amien Prenduanismi 2013-2014
6. Ketua Bidang Sosial Budaya BEM FH UIKA
2016-2017
7. Ketua Bidang Pembinaan Anggota HMI
Cabang Kota Bogor 2017-2018
8. Ketua DPD Mahasiswa Pancasila
(MAPANCAS) Kota bogor 2020-2023
25
07/Januari/VII/2021
Foto-foto: Dok. pribadi

I N F O P U B L I K
S
ebagai upaya perlindungan sosial bagi masyarakat
yang terdampak akibat pandemi Covid-19, tahun ini
pemerintah melalui PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)
kembali memberikan stimulus atau bantuan keringanan
biaya listrik kepada masyarakat.
Kebijakan ini merupakan lanjutan dari bantuan bagi
pelanggan rumah tangga bersubsidi maupun bisnis dan
industri golongan tegangan rendah yang diberikan pada
tahun 2020. Diskon tagihan listrik dari BUMN kelistrikan
tersebut mulai berlaku pada 7 Januari 2021 hingga akhir
Maret 2021.
Bantuan keringanan biaya tersebut diberikan untuk
pelanggan rumah tangga daya 450 volt ampere (VA)
dengan diskon 100 persen tagihan listrik. Lalu diskon 50
persen tagihan listrik bagi pelanggan kategori daya 900 VA
bersubsidi. Kemudian, diskon tagihan listrik sebesar 100
persen turut diberikan bagi pelanggan bisnis dan industri
berdaya 450 VA.
Cara Klaim Token Listrik Gratis
Cara melakukan klaim stimulus
melalui layanan WhatsApp:
z
z Buka aplikasi WhatsApp
z
z Chat WhatsApp ke 08122-123-123, ikuti
petunjuk, salah satunya masukkan ID
Pelanggan
z
z Token gratis akan muncul dan pelanggan
tinggal memasukkan token gratis tersebut ke
meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.
Cara melakukan klaim
stimulus melalui aplikasi PLN
Mobile:
z
z Buka aplikasi PLN Mobile;
z
z Klik“PLN Peduli Covid-19”pada bagian
info dan promo;
z
z Memasukkan ID pelanggan/nomor
meteran;
z
z Token gratis/diskon akan muncul;
z
z Pelanggan tinggal memasukkan token
gratis/diskon tersebut ke meteran
yang sesuai dengan ID pelanggan
Cara mengakses stimulus berupa
token gratis di website PLN
z
z Buka www.pln.co.id kemudian pilih menu
‘Stimulus Covid-19’(token gratis/diskon).
z
z Masukkan ID Pelanggan atau Nomor Meter
z
z Token gratis akan ditampilkan di layar
z
z Masukkan token gratis tersebut ke meteran
yang sesuai dengan ID Pelanggan

27
07/Januari/VII/2021
Hari Gerakan
SatuJuta
Pohon
Cintai Lingkungan,
Cintai Bumi Kita
mengucapkan selamat
10 Januari 2021

S E L I N G A N
S
ebagian besar orang di dunia tentu menunggu
kehadiran vaksin COVID-19. Dulu, sebelum
ditemukan vaksin pertama, dunia juga pernah
melalui proses panjang berhadapan dengan wabah
cacar. Namun, ketika vaksin ditemukan, vaksinasi
pertama itu berhasil menyelamatkan banyak orang di
dunia. Seperti apa sejarah vaksin pertama di dunia?
Berikut infonya sebagaimana dilansir liputan6.com.
z
z Pada setiap tahun di abad-18, hampir setengah
juta orang di Eropa dan begitu pula di beberapa
negara di seluruh dunia meninggal karena cacar
Sejarah Penemuan Vaksin di Dunia
Vaksinasi cacar menyelamatkan
miliaran nyawa dan pada
akhirnya memicu inisiatif global
yang akan menjadi program
pertama dan satu-satunya untuk
memberantas penyakit menular.

29
07/Januari/VII/2021
(smallpox). Hingga akhirnya seorang dokter Inggris
menemukan cara yang mengubah sejarah medis.
yakni melalui vaksinasi.
z
z Dikutip dari buku Science The Devinitive Visual
Guide, Adam Hart-Davis, seorang peneliti dan
penulis menjelaskan sejarah ditemukannya vaksin
cacar.
z
z Pada 1773, Edward Jenner mendirikan praktik
medis di desa Berkeley di Gloucestershire Inggris.
Jenner telah dibimbing John Hunter, seorang
ahli bedah yang terkenal karena eksperimen-
eksperimennya yang inovatif. Dan dokter desa
yang muda itu begitu setia pada moto Hunter,
“Jangan berpikir, coba.”
z
z Jenner begitu bersemangat dengan profesinya
dan ia pun ikut memikirkan pengobatan cacar.
Penyakit ini sebenarnya sudah dikendalikan secara
tradisional dengan inokulasi, menggoreskan bahan
yang diambil dari koreng cacar yang lebih ringan
ke dalam kulit untuk meningkatkan kekebalan.
z
z Jenner sebagai ilmuwan ikut mencari solusinya
dengan mencatat sebuah pola, pemerah susu
yang mengunjungi praktik medisnya karena
terjangkit cacar sapi (cowpox) dari sapi-sapi
mereka, penyakit yang jauh lebih jinak, tapi tidak
terjangkit cacar (smallpox).
z
z Jadi, pada tahun 1796, ketika seorang gadis
pemerah susu yang menderita cacar sapi
memeriksakan diri ke Jenner, dia melihat
kesempatannya untuk menguji potensi
perlindungan dari penyakit tersebut terhadap
cacar.
z
z Pada 14 Mei 1796, Jenner memindahkan cairan
lepuh dari pemerah susu yang terkena cowpox
ke kedua lengan James Phipps, putra tukang
kebunnya yang berusia delapan tahun. Ini yang
menjadi vaksinasi pertama di dunia.
z
z Selanjutnya, Jenner mencari tahu apakah vaksinasi
itu berhasil dan pada 1 Juli dia melakukan hal yang
tidak terpikirkan. Jenner dengan sengaja mencoba
menginfeksi Phipps dengan cacar (smallpox).
z
z “Yang membuat Jenner lega, bocah itu tidak hanya
selamat, tetapi tes lebih lanjut terus membuktikan
bahwa dia tidak terpengaruh oleh cacar selama
sisa hidupnya yang panjang,”ujar Hart-Davis.
z
z Pada tahun 1840, dengan uji coba awal Jenner
tersebut akhirnya membuat pemerintah Inggris
mengganti inokulasi dengan vaksinasi yang baru.
Pemerintah dan ratu kagum dengan Jenner.
z
z Vaksinasi cacar tersebut selanjutnya
menyelamatkan miliaran nyawa dan pada
akhirnya memicu inisiatif global yang akan
menjadi program pertama dan satu-satunya untuk
memberantas penyakit menular.
Lukisan Edward Jenner melakukan vaksinasi pertama
melawan cacar pada 14 Mei 1796. Blaisedell, 1904

BRAFOPMK – SKB 4 Menteri tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran pada Masa Pandemi pada
revisi yang kedua memberikan kewenangan penuh kepada
pemerintah daerah dalam pemberian izin pelaksanaan
Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Pemberian kewenangan
ini terkait dengan pertimbangan bahwa zonasi wilayah
persebaran kasus Covid-19 yang berbasis kabupaten tidak
sepenuhnya merefleksikan status kedaruratan seluruh wilayah
sub-administratif di bawahnya. Oleh karena itu, pemberian izin
penyelenggaraan PTM tidak lagi didasarkan pada status zona
suatu wilayah.
Pemerintah daerah akan menilai tingkat keamanan dan
risiko wilayah satuan pendidikan yang mengajukan izin
dengan memperhatikan check list atau Daftar Periksa
Kesiapan Sekolah yang telah diisi oleh satuan pendidikan
tersebut. Check list tersebut terdiri dari, ketersediaan sarana
sanitasi dan kebersihan, akses fasilitas kesehatan layanan
kesehatan, kesiapan menerapkan area wajib masker kain
atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta
disabilitas rungu, memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh
tembak), pemetaan warga satuan pendidikan dan membuat
kesepakatan bersama komite satuan pendidikan terkait
kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan
pendidikan.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan
Pemerintah Dorong Kesiapan
Pembelajaran Tatap Muka
dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
Agus Sartono meminta setiap satuan pendidikan di tiap daerah
segera melengkapi list kesiapan pelaksanaan PTM.“Karena
kalau tidak isi checklist, satgas daerah tidak bisa menentukan
kesiapan dari satuan pendidikan untuk melaksanakan
PTM”, tegasnya dalam dalam Rapat Koordinasi Kesiapan
Penyelenggaraan Tatap Muka Tahun 2021, pada Rabu (6/1).
Pengisian seluruh komponen dalam daftar periksa ini
merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh satuan
pendidikan supaya pemerintah dapat memantau kesiapan
satuan pendidikan dalam melaksanakan PTM. Namun,
berdasarkan data terbaru, hinga saat ini, baru sebesar 45,11%
satuan pendidikan yang telah mengisi Daftar Periksa Kesiapan
Sekolah, sedangkan 54,89% masih belum merespon daftar
periksa dimaksud. Dari keseluruhan satuan pendidikan
yang telah mengisi daftar periksa tersebut, hanya 41,04%
satuan pendidikan memiliki sarana sanitasi dan kebersihan
dan 32,60% satuan pendidikan yang memiliki akses fasilitas
kesehatan.
Terdapat hal yang tidak kalah penting dalam daftar periksa
ini, yaitu pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak
diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di satuan
pendidikan karena status kesehatan dan usianya. Dalam hal
ini, hanya 9,93% satuan pendidikan yang telah melakukan
Murid SD mengikuti simulasi belajar tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 di SDN 1 Kare,
Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin (14/12/2020). Foto: ANTARA FOTO/Siswowidodo.
K A B A R P M K

pemetaan tersebut. Check list terakhir adalah kesepakatan
bersama antara satuan pendidikan dengan komite sekolah
untuk menyelenggarakan PTM, dimana baru 23,98% satuan
pendidikan yang telah membuat kesepakatan dimaksud.
Menyikapi hal ini, Deputi Agus Sartono menegaskan bahwa
Kemendikbud dan pemerintah daerah harus lebih tegas dalam
Ketersediaan
sarana sanitasi
dan kebersihan.
Daftar Periksa Kesiapan Sekolah
memberikan himbauan pada sekolah untuk mengisi daftar
periksa seperti yang tersebut di atas.“Sebagian besar satuan
pendidikan baru menyiapkan sarana fisik saja untuk syarat
penyelenggaraan PTM, sedangkan hal-hal terkait keamanan
dan keselamatan warga sekolah yang rentan pada Covid-19
dan izin orang tua sebagai penentu justru belum dipenuhi,”
ujar dia. (*)
Akses fasilitas
kesehatan layanan
kesehatan
Kesiapan menerapkan area
wajib masker kain atau masker
tembus pandang bagi yang
memiliki peserta disabilitas rungu.
Memiliki thermogun
(pengukur suhu tubuh tembak).
Pemetaan warga satuan
pendidikan dan membuat
kesepakatan bersama
komite satuan pendidikan
terkait kesiapan melakukan
pembelajaran tatap muka di
satuan pendidikan.
BRAFOPMK - Penyaluran
bantuan sosial tahun 2021
dilakukan dalam bentuk tunai.
Pemerintah memastikan
pengawasan akan diperketat
guna mengantisipasi
terjadinya penyimpangan.
Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK)
Muhadjir Effendy meyakinkan
bahwa pemerintah telah
memiliki mekanisme kontrol
yang melibatkan pemerintah
daerah dan masyarakat.
“Presiden Jokowi sudah
mengundang para gubernur
seluruh Indonesia dan meminta
kepala daerah, baik gubernur, bupati, walikota agar aktif melakukan
pengawasan, pengendalian terhadap penyaluran bansos,”ujarnya
saat wawancara di acara Kompas TV, Senin (4/1) malam.
Namun ia menekankan pentingnya peranan aktif masyarakat
untuk lebih berani melapor apabila terjadi penyimpangan. Semisal,
mengalami pemotongan sejumlah dana bansos dari yang sudah
ditetapkan pemerintah.
Muhadjir Pastikan Penyaluran Bansos
Dikawal Ketat!
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Muhadjir Effendy (kanan) saat mengecek
penyaluran bansos di Jakarta, Kamis
(31/12/2020). Foto: Humas Kemenko PMK.
31
07/Januari/VII/2021

BRAFOPMK - Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek
bertugas memberikan pelayanan pendaftaran
kepesertaan dan mengumpulkan iuran dari peserta
dan pemberi kerja. BPJamsostek juga mengelola
dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta,
membayarkan manfaat dan membiayai pelayanan.
Sesuai amanat Undang-Undang No. 24/2011,
BPJamsostek menyelenggarakan program jaminan
sosial meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan
hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir
Effendy berpesan agar pengelolaan serta
pemanfaatan iuran BPJamsostek dari tenaga kerja
dapat dioptimalkan, tepat sasaran, dan seefisien
mungkin.
“Itulah nyawa dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kita
salah mengelola iuran yang ada apalagi disertai
kurang bertanggung jawab, maka akan sangat
membahayakan struktur angkatan kerja Indonesia
terutama dalam aspek keterjaminan mereka,”ujar
Menko PMK seraya meresmikan Gedung Plaza
BPJamsostek di Jakarta, Jumat (8/1).
Kendati demikian, Muhadjir menilai langkah
dan kinerja dari BPJamsostek saat ini sudah
berada di jalur yang benar. Hanya, sekali lagi ia
menekankan agar BP Jamsostek terus menjaga
amanat dan kepercayaan dari para peserta yang
merupakan angkatan kerja serta penentu dari
pertumbuhan ekonomi nasional.“Saya yakin kalau
kita melaksanakan amanat sungguh-sungguh insya
Allah pahalanya akan sangat besar. Sebaliknya,
kalau kita mengkhianati amanat itu, dosanya pasti
tidak akan pernah diampuni oleh Tuhan,”tutur
Muhadjir.
Ia pun menekankan hal tersebut merupakan
amanat besar. Dana yang terhimpun melalui
BP Jamsostek adalah uang hasil dari kerja keras
para pekerja yang setiap hari harus berkeringat
demi mengumpulkan rupiah demi rupiah,
bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk
bangsa Indonesia.“Karena itu, ini adalah amanat,
harus ditangani dengan sungguh-sungguh dan
bertanggung jawab,”pungkas Menko PMK.
Dia menilai kondisi angkatan kerja Indonesia kini
belum terlalu baik. Dari total 136 juta angkatan
kerja, 7 juta di antaranya tergolong pengangguran.
Genjot Kinerja, Gedung Plaza
BPJamsostek Diresmikan
Muhadjir menyebut besaran dana bantuan sosial tunai
(BST) sebesar Rp300 ribu perbulan. Dana tersebut
diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat
(KPM) selama 4 (empat) bulan mulai Januari hingga
April 2021.
“Presiden sudah mewanti-wanti tidak ada pemotongan
dana bansos, termasuk biaya transaksi di bank tidak ada.
Begitu uang masuk ke bank harus segera dimasukkan
ke rekening mereka yang berhak dan diberitahu supaya
segera diambil,”tuturnya.
Diantar PT Pos
Selain ditransfer melalui himbara, dana BST juga akan
diantarkan langsung para petugas PT Pos Indonesia ke
rumah masing-masing penerima manfaat. Khususnya
untuk masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses
perbankan yang sulit dijangkau.“Misalnya kalau daerah
itu tidak ada akses bank, maka PT Pos akan mengantar
door to door langsung. Penerima difoto, dimasukkan
data based kemudian jadi bukti bahwa uang itu telah
diterima kepada yang berhak,”ungkap Menko PMK.
Ia pun menjelaskan pemerintah sudah melakukan
pemetaan terhadap penerima manfaat baik secara
geospasial maupun kondisi sosial ekonomi. Sehingga
demikian, dipastikan bantuan sosial dapat diterima
tepat sasaran.“Pengalaman tahun lalu akan terus
kita benahi dan nanti akan kita bentuk desk untuk
memastikan agar uang itu segera sampai kepada
mereka-mereka yang berhak,”pungkas Muhadjir.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid
mengapresiasi kerja keras pemerintah dalam
memberikan jaminan sosial kepada masyarakat,
khususnya inisiatif penyaluran bansos dalam bentuk
tunai.“Ini adalah kerja yang besar, sebuah niat yang
tulus sehingga harus dikawal betul-betul dan serius
sehingga pengalaman kasus sebelumnya tidak
terulang. Bagi masyarakat juga harus punya keberanian
menyampaikan karena kalau masyarakat diam saja
ketika terjadi pemotongan, tugas mulia ini tidak
sepenuhnya terlaksana dan pesan presiden juga tidak
terlaksana. Saya kira itu betul-betul memerlukan kerja
sama dari semua pihak,”tandasnya. (*)
K A B A R P M K

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (kedua kanan),
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kedua kiri), Direktur
Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto (kanan) saat
meresmikan Gedung Plaza BPJamsostek di Jakarta, Jumat
(8/1/2021). Foto: Humas Kemenko PMK.
Bahkan ironisnya, selama pandemi Covid-19 jumlah
pengangguran terus meningkat hingga ditaksir
mencapai 13 juta jiwa.
Padahal diketahui setiap tahun angkatan kerja
baru, mulai tamatan SD hingga perguruan
tinggi berjumlah 2,9 juta. Hal itu berarti terdapat
tantangan besar untuk dapat menyiapkan calon
angkatan kerja baru yang memiliki kemampuan
dan kompetensi sesuai kebutuhan lapangan kerja.
“Saya tentu sangat mengapresiasi langkah
Kementerian Ketenagakerjaan yang telah
membangun jaring pengaman sosial bagi
angkatan kerja, seperti misalnya Kartu Prakerja atau
mengefektifkan kembali pelatihan keterampilan di
balai-balai tenaga kerja. Ini tentu sangat strategis
dan penting kita lakukan terus menerus agar ke
depan kita bisa menghadapi tantangan zaman
yang kian dinamis apalagi di era revolusi industri
4.0,”cetus Muhadjir.
Pada kesempatan tersebut, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah turut menekankan
pentingnya sinergitas dan kolaborasi antara
BPJS Ketenagakerjaan dengan kementerian
atau lembaga. Termasuk menjaga kepercayaan
publik terhadap manfaat BPJS Ketenagakerjaan
yang saat ini sudah terbangun.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan pun
meyakinkan dengan telah dibangunnya Gedung
Plaza BP Jamsostek di Jl. HR. Rasuna Said No. 112,
Kuningan, Jakarta Selatan, kinerja dari BPJamsostek
akan lebih baik. Pasalnya, gedung 28 lantai yang
dibangun di atas lahan 5.391 m2 itu nantinya akan
dioperasikan salah satunya sebagai Kantor Pusat
BPJS Ketenagakerjaan.
“Gedung ini dibangun untuk perkantoran dan
disewakan. Saat ini sudah ada 15 tenant atau 78,6%
yang menyewa baik dari perbankan, retail, maupun
restoran. Hasil sewa gedung dalam bentuk deviden
dan akan diberikan kepada peserta dalan bentuk
Jaminan Hari Tua sehingga manfaatnya bisa
dirasakan bersama,”jelas Agus. (*)
33
07/Januari/VII/2021

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali (kiri) bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Republik Indonesia (Menparekraf RI) Sandiaga Salahuddin Uno (kanan) usai rapat kerja di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (5/1/2021).
Foto: Humas Kemenpora.
BRAFOPMK - Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali
menerima Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Republik Indonesia (Menparekraf RI)
Sandiaga Salahuddin Uno. Pertemuan yang
berlangsung pada Selasa (5/1) pagi di ruang
kerja lantai 10, Kemenpora tersebut untuk
membahas sinergi dalam mengembangkan
sport tourism di Indonesia.
Zainudin memaparkan, Kemenpora terus
mendorong berkembangnya sport tourism
yang ada di Indonesia, hanya begitu pandemi
semua kegiatan olahraga terhenti termasuk
olahraga wisata. Namun Kemenpora RI akan
terus mendukung perkembangan kegiatan
olahraga saat recovery harus segera bangkit.
“Kita dari Kemenpora terus mendorong
berkembangnya sport tourism. Hal ini kita
buktikan saat Haornas 2020. Haornas 2020, kita
menekankan tiga tema besar yang diusung
yaitu sport science, sport tourism, dan sport
industry,”ujarnya.
Masih kata dia, perlu kerja sama yang dilakukan
terkait dalam membangun dan meningkatkan
potensi olahraga wisata yang ada di Indonesia.
“Kita akan bekerjasama, kita akan dorong
bersama-sama pariwisata dan olahraga di
Indonesia agar semakin maju. Selain itu,
kita juga untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi di tanah air,”bebernya lagi.
Menpora RI juga menjelaskan rencana agenda
internasional yang akan digelar di Indonesia,
salah satunya yang masih dalam agenda
adalah MotoGP Mandalika, Nusa Tenggara
Barat. Terkait Moto GP Mandalika, Menpora
Kemenpora dan Kemenparekraf
Sepakat Kembangkan Sport Tourism
Pariwisata olahraga bisa
dikemas dengan menyesuaikan
situasi pandemi Covid-19.
H U M A N I O R A

RI sudah membicarakan dengan Menparekraf untuk
menindaklanjuti MoU yang sudah ditandatangani
untuk mendukung sport tourism pada ajang tersebut.
“Tentang Mandalika tadi sempat kita bicarakan, kita
bahas, karena beliau (Menparekraf) sangat paham
dan pengetahuan yang cukup tentang MotoGP, kita
akan melihat progres di lapangan, kita merencanakan
akan ke NTB lagi ke Mandalika. Pelaksanaan kegiatan
ini tidak semata-mata di kita, tapi ada di DORNA
International, karena mereka punya kewenangan,
keputusan ada di DORNA, tetapi kita mempersiapkan
dengan sebaik-baiknya,”kata Menpora.
Sementara Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno
mengatakan akan mendukung event besar olahraga
yang berbasis sport tourism.“Pertemuan kami
tentunya dalam rangka mengembangkan potensi
wisata olahraga (sport tourism) dan mendukung
event-event olahraga berbasis sport tourism. Hal
ini untuk dapat menarik kunjungan wisatawan
untuk datang ke destinasi wisata di Indonesia.
Wisata olahraga sekarang ini salah satu yang bisa
kita sampaikan sebagai titik terang, karena di tengah
pandemi ini justru meningkat luar biasa,”kata
Menparekraf RI.
Menparekraf RI menilai bahwa pariwisata olahraga
bisa dikemas dengan menyesuaikan situasi pandemi
Covid-19. Bahkan dirinya sudah berbicara dengan
cabang olahraga yang siap mendukung sport tourism
dengan kondisi sekarang ini. seperti golf, renang,
triathlon, selam dan beberapa olahraga lainnya.
“Sport Tourism sangat mendukung sekali untuk
terus dikembangkan dengan kondisi sekarang ini.
Semuanya bisa dikemas dengan sistem hybrid, yaitu
setengah virtual, setengah fisikal, dan dimanapun kita
berada dengan tetap menjalankan protokol kesehatan
dengan benar. Seperti lari marathon, sepeda, triathlon,
renang, hiking yang bisa kembangkan dengan baik,”
tandasnya. (*)
BRAFOPMK - Menanggapi keputusan FIFA
tentang penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20
yang semula akan berlangsung di Indonesia pada
tahun 2021, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik
Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali memberikan
tanggapan terkait penundaan tersebut.
Zainudin menjelaskan, pemerintah memahami
sepenuhnya keputusan FIFA tersebut, dengan
alasan adanya penyebaran pandemi Covid-19
yang masih berkembang hampir merata di
seluruh penjuru dunia. Selain itu, pemerintah
juga sangat menghormati FIFA karena sebelum
keputusan tersebut diambil telah terlebih
dahulu mempertimbangkan berbagai aspek dan
sangat mengapresiasi kesungguhan Pemerintah
Indonesia bersama PSSI sebagai LOC yang telah
melakukan berbagai langkah persiapan bagi suksesnya
penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup 202.“Untuk itu
Saya menyampaikan terimakasih kepada PSSI yang
telah bekerjasama dengan pemerintah pusat & daerah
dalam persiapan selama ini,”tegas dia.
Dirinya juga mengaku telah melaporkan keputusan
FIFA tersebut kepada Menko PMK. Zainudin
menambahkan, pemerintah sudah berupaya keras
untuk meyakinkan FIFA tentang keseriusan yang
ditunjukkan pemerintah bersama PSSI melalui surat
yang dikirimkan pada awal Desember 2020 kepada
Presiden FIFA termasuk juga upaya dalam mengatasi
masalah pandemi Covid-19.“Dalam surat tersebut
secara lengkap juga disebutkan tentang dukungan
Presiden RI melalui Kepres dan Inpres dan juga
optimalisasi persiapan Timnas dan renovasi sejumlah
venue pertandingan,”jelasya lagi.
Sebelumnya, dalam keterangan resmi, FIFA telah
menyebutkan tentang keputusannya untuk menunda
secara resmi penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup
2021 yang semula akan diselenggarakan di Indonesia
pada bulan Mei dan Juni 2021 akan ditunda pada
tahun 2023. FIFA juga telah menunda penyelenggaraan
FIFA U-17 World Cup 2021 yang semula direncanakan
akan diadakan pada tahun 2021 di Peru ditunda pada
tahun 2023. (*)
Menpora Tanggapi Keputusan FIFA Terkait
Penundaan World Cup U-20
35
07/Januari/VII/2021

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menyapa masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Jalan Thamrin persis di sisi
kanan Plaza UOB, Jakarta, Rabu (5/1/2021). Foto: Humas Kemensos.
BRAFOPMK - Menteri Sosial Tri Rismaharini kembali
menyapa masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS). Risma menyusuri jalur pedestrian di Jalan
Thamrin persis di sisi kanan Plaza UOB, Jakarta Pusat.
Dengan berjalan kaki, Risma mendapati tiga PPKS. Seperti
biasa, dia menyapa dan berdialog dengan mereka
termasuk menanyakan asal kampung halaman, dan tidak
kalah penting meminta kesediaan mereka mendapatkan
pembinaan.
Risma bertemu dengan perempuan berkaos merah mudah,
menenteng tas plastik merah tengah duduk di trotoar di
Jalan Baturaja di sebelah Plaza Bank UOB, Jakarta Pusat.
Dalam perbincangan dengan Mensos, perempuan ini
diketahui bernama Fitri.
Kepada Fitri, Mensos menyampaikan berbagai pertanyaan
seputar nama dan tempat tinggal.“Tinggal dimana?”
Mensos bertanya. Namun, Fitri hanya menjawab pendek,
“Tidak punya rumah”. Selebihnya pertanyaan Mensos tidak
banyak dibalas oleh perempuan yang diduga menderita
kusta ini.
“Ibu mau ikut saya ya. Nanti saya kasih tempat tinggal. Mau
ya? Mau? Tapi ibu jangan kemana-mana. Nanti ada yang
jemput,”kata Mensos. Lalu tampak ia berkoordinasi dengan
staf untuk mengirimkan armada penjemputan.
Masih dengan berjalan kaki, Mensos bertemu dengan
penjual masker yang duduk di trotoar di lokasi sama.
Pria yang diketahui bernama Yanto, memang sehari-
hari berjualan masker dan tisu. Kepada pria yang
mengaku tinggal di Ulu Jami, RT 01/04 No.45, Kelurahan
Pesanggarahan, Jakarta Selatan ini, Risma hanya
menekankan agar mengenakan masker dengan baik.
Selanjutnya, dalam perjalanan sambung rasa dengan
PPKS, Risma bertemu dengan pria paruh baya yang
tidur beralaskan kardus. Pria berambut putih ini
memperkenalkan namanya Kastubi. Risma membuka
pembicaraan dengan Kastubi yang mengaku tidak
memiliki tempat tinggal.
“Bapak ikut saya ya. Nanti saya kasih tempat tinggal biar
bapak tidak kehujanan ya. Nanti ada yang jemput ya, tapi
bukan Satpol PP. Tapi bapak jangan kemana-mana.,”kata
Mensos. Tawaran serupa disampaikan kepada Faisal. Bahkan
‘Sambung Rasa’ Risma Ajak Gelandangan
Tempati Penampungan
H U M A N I O R A

faisal bersedia menerima tawaran untuk kembali pulang ke
Asahan, Sumatra Utara, kampung halamannya.
Dari tiga PPKS, hanya Kastubi dan Faisal yang kooperatif
bersedia menerima penanganan dari Kementerian Sosial.
Kedua pria ini selanjutnya di antar ke kantor Kementerian
Sosial untuk menikmati sarapan pagi.
Selanjutnya mereka menerima assessment awal di
Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis
“Pangudi Luhur”, Bekasi, termasuk pengecekan kesehatan
sesuai protokol pandemi COVID-19. Tahap selanjutnya
mereka akan mendapat penanganan sementara sebelum
kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
Sebelum sampai di ruang kerjanya di Kantor Kemensos,
Jalan Salemba, Mensos rutin menjalin interaksi dengan
PPKS. Hal ini dilakukan sejak hari pertama ia menjalankan
tugasnya sebagai Mensos.
Mensos Risma menginginkan dalam penanganan terhadap
PPKS, tidak hanya dengan memberikan bantuan atas dasar
belas kasihan (charity base) namun juga memperhartikan
kemandirian penerima manfaat dalam jangka panjang. (*)
BRAFOPMK - Presiden Joko Widodo
secara resmi meluncurkan 3 bantuan
tunai dalam rangka penanganan
dampak pandemi COVID-19 pada awal
tahun 2021 ini. Presiden menyatakan,
pemerintah melanjutkan program
bantuan tunai untuk mengurangi
dampak pandemi COVID-19, dan
mendorong pergerakan perekonomian.
Untuk keperluan tersebut, dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) tahun 2021, pemerintah
telah mengalokasikan anggaran sebesar
Rp110 triliun. Bantuan tunai yang
dilanjutkan, meliputi Program Keluarga
Harapan (PKH), Program Sembako/
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan
Bantuan Sosial Tunai (BST).
Presiden menginstruksikan kepada
menteri terkait, dan para gubernur, agar
mengawasi dan memastikan, bahwa
penyaluran bantuan berjalan tepat
waktu, tepat sasaran, dan tidak ada
potongan-potongan.
Diharapkan bantuan tunai dapat
membantu meringankan beban rakyat
di tengah pandemi, dan juga dapat
mengggerakkan roda perekonomian
sebagaimana diharapkan. Menteri Sosial
Tri Rismaharini melaporkan kepada
Presiden, terkait anggaran Kemensos,
target dan alokasi masing-masing dari
bantuan tunai. Dimana untuk bantuan
tunai PKH menjangkau 10 juta KPM
dengan total anggaran Rp28,71 triliun.
PKH disalurkan setiap 3 bulan sekali,
dalam 4 tahap (Januari, April, Juli dan
Oktober 2021) melalui Bank HIMBARA
(BNI, BRI, Mandiri dan BTN).“Pada bulan
Januari, PKH akan disalurkan dengan
anggaran sebesar Rp7,17 triliun,”kata
Risma.
Untuk Program Sembako/BPNT target
penerimanya 18,8 juta KPM dengan
anggaran Rp45,12 triliun, yang
disalurkan melalui Bank HIMBARA
dan agen yang ditunjuk dari Januari
- Desember 2021 dengan indeks
Rp200.000/bulan/KPM. Total anggaran
yang disalurkan pada bulan Januari
sebesar Rp3,76 triliun.
Kemudian Bantuan Sosial Tunai
disalurkan melalui PT Pos selama 4 bulan
(Januari- April 2021) dengan indeks
Rp300.000/bulan/KPM. Target penerima
untuk Bansos Tunai sebanyak 10 juta
KPM dengan anggaran Rp12 triliun.
Pada bulan Januari, Bansos Tunai akan
disalurkan anggaran sebesar Rp3 triliun.
“Sehingga keseluruhan anggaran
yang disalurkan bulan Januari sebesar
Rp13,93 triliun,”kata Risma. Peluncuran
bantuan tuniai untuk PKH dan Program
Sembako dilaksanakan oleh Bank-Bank
milik Negara (BRI, BNI, Mandiri, dan
BTN) yang dalam kesempatan tersebut
diserahkan Presiden secara simbolik di
Istana Negara.
“Bagi penerima yang sakit, lanjut usia,
dan penyandang disabilitas berat,
Bank-Bank tersebut akan mengantarkan
langsung ke tempat tinggal masing-
masing,”kata Risma. Begitu juga untuk
Bansos Tunai penyerahan bantuannya
akan dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia,
juga akan mengantarkan ke tempat
tinggal masing-masing bagi keluarga.
Menggarisbawahi pesan Presiden,
Risma berpesan, penerima PKH agar
bijak dan tepat dalam menggunakan
bantuan, seperti untuk peningkatan
kesehatan keluarga, peningkatan
pendidikan anak, dan mengurangi
beban keluarga, kebutuhan dasar modal
usaha dan sebagian untuk ditabung. (*)
meluncurkan 3 bantuan
tunai dalam rangka penanganan
dampak pandemi COVID-19 pada
awal tahun 2021.
Penerima Bantuan Tunai Diminta Bijak Gunakan Uang
Untuk bantuan tunai PKH menjangkau 10 juta
KPM dengan total anggaran Rp28,71 triliun.
Untuk Program Sembako/BPNT target penerimanya
18,8 juta KPM dengan anggaran Rp45,12 triliun.
Bantuan Sosial Tunai disalurkan melalui PT Pos
selama 4 bulan (Januari- April 2021) dengan indeks
Rp300.000/bulan/KPM. Target 10 juta KPM
dengan anggaran Rp12 triliun.
Pemerintah telah
mengalokasikan
anggaran sebesar
Rp110 triliun.
37
07/Januari/VII/2021

BRAFOPMK - Pemerintah Indonesia mendatangkan
tambahan vaksin COVID-19 sebanyak 1,8 juta dosis.
Vaksin produksi Sinovac ini tiba di bandar udara
Soekarno Hatta Tangerang, Provinsi Banten, pada Kamis,
31 Desember 2020, pukul 11:55 WIB dengan pesawat
Boeing 777-300 ER dari maskapai Garuda Indonesia.
Hadir saat penjemputan vaksin di Bandara Soekarno-
Hatta antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi
Sadikin dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Kedatangan vaksin ini merupakan yang kedua kalinya
setelah sebelumnya 1,2 juta vaksin Sinovac tiba pada 6
Desember 2020 lalu, sehingga menambah ketersediaan
vaksin bentuk jadi asal Sinovac menjadi 3 juta dosis.
Selanjutnya akan diikuti dengan pengiriman suplai
vaksin Covid-19 dalam bentuk bahan baku (bulk)
sebanyak 140 juta dosis secara bertahap dimulai dari
bulan Januari 2021.
Sehari sebelumnya, pemerintah melalui Holding BUMN
Farmasi PT Bio Farma (Persero) Tbk. menandatangani
kesepakatan suplai vaksin COVID-19 dari Novavax
pengembang vaksin dari Amerika dan Kanada, dan
AstraZeneca pengembang vaksin dari Inggris dan
Jerman, masing-masing 50 juta dosis dengan opsi
penambahan 80 juta dosis vaksin Novavax dan 50 juta
dosis vaksin AstraZeneca.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyatakan,
Presiden menugaskan pemerintah untuk selama liburan
tahun baru ini untuk terus bekerja keras agar vaksinasi
nasional bisa berjalan sebaik-baiknya melayani seluruh
masyarakat.
“Kita menyaksikan kedatangan tahap ke-2 vaksin
Sinovac ke Indonesia. Insya Allah dengan doa seluruh
rakyat Indonesia, kami harapkan sebelum rakyat
Indonesia kembali masuk bekerja di bulan Januari
vaksin ini sudah bisa kami distribusikan ke 34 Provinsi
di seluruh Indonesia untuk kita bisa memulai program
vaksinasi bagi para tenaga kesehatan kita,”beber dia.
Budi mengharapkan dukungan seluruh rakyat Indonesia
demi suksesnya program vaksinasi, Program vaksinasi
ini salah satu strategi utama untuk menyelesaikan
pandemi.“Dibutuhkan waktu lebih dari 12 bulan untuk
Sukseskan Vaksinasi, Menkes Minta
Dukungan Masyarakat
Petugas memindahkan kontainer berisi vaksin COVID-19 setibanya di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Senin (7/12/2020).
Foto: BPMI Setpres.
H U M A N I O R A

BRAFOPMK - Sekretaris Jenderal drg. Oscar Primadi, MPH
dan Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Bagas Adhadirga
menandatangani MoU terkait upaya peningkatan
kesehatan di Indonesia secara daring dan luring pada Rabu
(7/1) di Kantor Kemenkes, Jakarta. Ruang lingkup nota
kesepahaman yakni memuat upaya peningkatan upaya
kesehatan masyarakat, peningkatan upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit, pengembangan pelayanan dan
peningkatan mutu layanan kesehatan, serta peningkatan
SDM Kesehatan.
Bagas mengatakan tujuan kerjasama tersebut untuk
mempererat sinergi antara HIPMI dengan Kemenkes guna
menyukseskan pembangunan kesehatan di Tanah Air untuk
mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing.
“Kami memiliki perwakilan BPC-BPC di 500 Kabupaten/
Kota yang harapannya kedepan kita bisa bersinergi dalam
rangka untuk memulihkan perekonomian maupun
kesehatan di Indonesia,”katanya. HIPMI yang mayoritas
diisi generasi muda, menekankan siap membantu seluruh
program Kemenkes kapan pun ketika dibutuhkan. Termasuk
membantu menyosialisasikan protokol kesehatan 3M yakni
memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai
sabun kepada masyarakat.“Kalau dibutuhkan energi yang
besar HIPMI siap dalam 24 jam 7 hari seminggu,”tutur Bagas.
Dengan dilaksanakannya penandatanganan MoU ini akan
memberikan landasan hukum bagi HIPMI untuk menjalin kerja
sama dengan seluruh dinas kesehatan di Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Sekjen Oscar mengapresiasi
serta mengucapkan terima kasih atas kontribusi HIPMI untuk
membantu Kemenkes membangun kesehatan di Indonesia.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada HIPMI
yang telah berinisiatif untuk berkontribusi dalam proses
pembangunan kesehatan,”kata Oscar.
Menurutnya, kemitraan dan partisipasi lintas sektor
termasuk swasta merupakan salah satu strategi dalam
pemberdayaan masyarakat. Ini penting karena kesehatan
merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah dan
masyarakat, terutama pada saat ini Indonesia sedang berjuang
menghadapi Pandemi COVID-19.
Lebih lanjut, kendati dihadapkan pada prioritas penanganan
COVID-19, pada saat yang sama, pemerintah juga terus
melakukan upaya penanganan masalah kesehatan lainnya
yang merupakan program prioritas nasional seperti
penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian
Bayi (AKB), menurunkan angka stunting pada balita,
memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
serta meningkatkan kemandirian penggunaan produk farmasi
dan alat kesehatan dalam negeri.
Oleh karenanya, Sekjen berharap sinergi ini akan terus
terbangun tak hanya saat pandemi COVID-19, namun dapat
berlangsung seterusnya. Dengan ditandayanganinya MoU
ini, pihaknya meyakini akan menjadi awal yang baik untuk
peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Adanya
dukungan dari seluruh elemen bangsa, diharapkan akan
mempercepat penanganan masalah kesehatan di Indonesia
termasuk pandemi COVID-19.“Saya yakin dengan telah
dipayungi hukum ini, maka ini menjadi awal yang baik bagi
kita dalam meningkatkan sinergi guna mewujudkan Indonesia
Sehat,”tutur Sekjen. (*)
Gandeng HIPMI Wujudkan Indonesia Sehat
Sekretaris Jenderal drg. Oscar Primadi, MPH dan Sekretaris
Jenderal BPP HIPMI Bagas Adhadirga menandatangani MoU
terkait upaya peningkatan kesehatan di Indonesia secara daring
dan luring di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (7/1/2021). Foto:
Humas Kemenkes.
kita menyelesaikan program vaksinasi ini. Untuk itu
jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.
Dengan berjalannya program vaksinasi kita justru harus
tetap menjalani protokol Memakai masker, Mencuci
tangan, dan Menjaga jarak (3 M). Mudah-mudahan apa
yang kita lakukan saat ini bisa didukung oleh seluruh
rakyat Indonesia, karena tidak mungkin pemerintah bisa
melakukan ini sendiri. Saya percaya bersama kita bisa,”
peasnnya.
Terpisah, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi
mengungkapkan, dari awal pihaknya terus menjalin
komunikasi untuk mengamankan suplai dari
berbagai sumber lain, secara paralel pembicaraan
berkesinambungan saat ini juga sedang dilakukan
dengan Pfizer (dan BioNTech) yang berasal dari Amerika
Serikat dan Jerman.
“Kemarin kita menerima kabar bahwa Emergency
Use Authorization (EUA) untuk AstraZeneca telah
diberikan oleh Medicine and Healthcare Product
Regulatory Agency (MHRA) Inggris. Ini tentunya kabar
yang baik karena MHRA merupakan salah satu dari
enam stringent regulatory authorities yang memiliki
mekanisme reliance dengan Badan Pengawas Obat
dan Makanan (Badan POM). Melalui mekanisme
reliance ini proses penerbitan UEA oleh Badan POM,
atas AstraZeneca di Indonesia akan lebih mudah. Hasil
EUA di Inggris dapat dijadikan basis dan review EUA di
Indonesia,”tandasya. (*)
39
07/Januari/VII/2021

BRAFOPMK - Kasus kekerasan seksual merupakan kejahatan
serius yang mengingkari hak asasi anak, menimbulkan trauma
bagi korban dan keluarga, menghancurkan masa depan anak
serta mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Berdasarkan Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan
Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada periode 1 Januari
2020 hingga 11 Desember 2020, kasus kekerasan seksual
terhadap anak mencapai 5.640 kasus. Pemerintah terus
mengupayakan agar anak-anak di Indonesia terlindungi dari
setiap tindak kekerasan dan eksploitasi melalui sejumlah
peraturan perundang-undangan.
Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia,
Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan
Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap
Anak (PP Kebiri Kimia) oleh Presiden RI Joko Widodo
diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku
persetubuhan dan pelaku perbuatan cabul.
“Kekerasan seksual terhadap anak harus mendapatkan
penanganan secara luar biasa seperti melalui kebiri kimia
karena para pelakunya telah merusak masa depan bangsa
Indonesia. Itu sebabnya kami menyambut gembira
ditetapkannya PP Nomor 70 tahun 2020 ini yang diharapkan
dapat memberikan efek jera bagi pelaku persetubuhan dan
pelaku tindak pencabulan,”tegas Deputi Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (Kemen PPPA) Nahar, Senin (04/01).
PP Nomor 70 atau PP Kebiri Kimia ini, lanjut dia, merupakan
peraturan pelaksanaan dari amanat Pasal 81A ayat (4) dan Pasal
82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Dalam PP Kebiri Kimia, pelaku kekerasan seksual terhadap anak
terdiri dari pelaku persetubuhan dan pelaku perbuatan cabul.
Tindakan kebiri kimia yang disertai rehabilitasi hanya dikenakan
kepada pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, tindakan
pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pengumuman
identitas pelaku diberikan baik kepada pelaku persetubuhan
maupun pelaku perbuatan cabul.
“Tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi
elektronik dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2
(dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani
pidana pokok. Pelaku baru dapat diberikan tindakan kebiri
kimia apabila kesimpulan penilaian klinis menyatakan bahwa
pelaku persetubuhan layak dikenakan tindakan kebiri kimia,“
bebernya lagi.
Selain itu, dia menambahkan, pelaku tidak semata-mata
disuntikkan kebiri kimia, namun harus disertai rehabilitasi
untuk menekan hasrat seksual berlebih pelaku dan agar
perilaku penyimpangan seksual pelaku dapat dihilangkan.
Rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku yang dikenakan
tindakan kebiri kimia berupa rehabilitasi psikiatrik, rehabilitasi
sosial, dan rehabilitasi medik.
Nahar juga menambahkan bahwa pelaksanaan tindakan kebiri
kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan
rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi
di bidangnya atas perintah Jaksa. Terhadap pelaku akan
dikenakan pemasangan alat pendeteksi elektronik agar tidak
melarikan diri dan pengumuman identitas selama 1 (satu)
bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi
kejaksaan, media cetak, media elektronik dan/atau media sosial
yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika
dan Kemen PPPA.
Adapun PP Nomor 70 tahun 2020 ini juga mengamanahkan
Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM serta
Kementerian Sosial untuk menyusun Peraturan Menteri yang
berisi tata cara dan prosedur teknis pelaksanaan tindakan kebiri
kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan
pengumuman identitas pelaku. (*)
Sambut Gembira Hukuman Kebiri Bagi ‘Predator Anak’
Ilustrasi. Foto: Net/Istimewa
H U M A N I O R A

BRAFOPMK - Kekerasan terhadap perempuan bukan
saja mengancam hak perempuan untuk merasa aman,
namun juga mengancam hak kebebasan dan kesetaraan.
Masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, dimana berbagai
persoalan seperti himpitan ekonomi serta beban mental
yang berat dan berlarut membuat perempuan semakin
rentan menjadi sasaran kekerasan.
“Kekerasan terhadap perempuan sesungguhnya
mengancam 3 hal penting akan pemenuhan HAM
terhadap perempuan yaitu; hak atas kebebasan,
kesetaraan, dan rasa aman. Untuk itulah perlindungan
bagi perempuan dari kekerasan menjadi semakin
penting untuk terus diperjuangkan dalam masa pandemi
serta masa paska pandemi,”ujar Menteri PPPA Bintang
Puspayoga dalam Webinar‘Perlindungan HAM Bagi
Perempuan Sebagai Ibu Bangsa Di Masa Pandemi
Covid-19’yang digelar oleh PP Kesatuan Perempuan
Partai Golkar (KPPG Golkar) (28/12).
Menteri Bintang juga menyerukan pentingnya
penguatan kerja sama dan sinergi semua pihak, termasuk
partai politik untuk bersama-sama memutus mata
rantai kekerasan pada perempuan serta mengawal isu
perempuan dan anak. Terutama, karena partai politik
dinilai mempunyai kekuatan untuk dapat membuat
perubahan masif dan menyeluruh dari pusat hingga
tingkat akar rumput.
“Isu-isu perempuan dan anak sifatnya sangat kompleks
dan multisektoral, sehingga penyelesaiannya pun hanya
dapat dilakukan dengan komprehensif melalui sinergi
yang kuat dengan seluruh sektor pembangunan, tidak
terkecuali partai politik,”tambah dia. Terkait sinergi ini,
Menteri Bintang tekankan beberapa hal yang diharapkan
datang dari partai politik khususnya Partai Golkar untuk
mendukung upaya perlindungan HAM bagi perempuan.
“Pertama, turut menggelorakan dan mengamalkan nilai-
nilai kesetaraan gender dan pemenuhan hak asasi
bagi perempuan dan anak. Kedua, membangun dan
mendukung tersedianya layanan bagi perempuan
dan anak korban kekerasan, termasuk pembentukan
dan peningkatan kualitas UPTD PPA di daerah. Ketiga,
mendukung pembahasan dan pengesahan kebijakan
yang berperspektif gender dan mengedepankan hak
anak, termasuk RUU PKS,”papar Menteri Bintang.
Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP KPPG
Airin Rachmi Diany. Menurut Airin, perempuan
merupakan bagian dari HAM yang haknya harus
dilindungi. Airin menekankan perlunya seluruh kader
politik mendukung pemenuhan dan penghormatan
terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi perempuan
di Indonesia.
“Perempuan merupakan bagian dari hak asasi
manusia dimana perlindungan, pemenuhan, dan
penghormatan terhadap hak asasi perempuan adalah
tanggung jawab semua pihak. Bagi lembaga negara
yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun partai
politik dan lembaga swadaya masyarakat bahkan
warga negara secara perorangan memiliki tanggung
jawab untuk melindungi dan mengakui hak asasi
perempuan,”jelas Airin.
Menyikapi peranan perempuan sebagai Ibu Bangsa
dalam masa pandemi Covid-19, Airin menambahkan
peran perempuan sangat besar di antaranya
membangun suasana yang nyaman di rumah,
serta memastikan pola hidup sehat dan protokol
kesehatan keluarga saat keluar dan masuk rumah.
Oleh karena itu menurut Airin sudah selayaknya
perempuan senantiasa diberikan kesempatan untuk
meningkatkan kapasitas atau kemampuannya melalui
pendidikan demi meningkatkan akses perempuan
terhadap aktivitas ekonomi dan mendapatkan
perlakuan yang setara. (*)
Partai Politik Berperan Penting
Lindungi Hak Perempuan
Turut menggelorakan
dan mengamalkan nilai-
nilai kesetaraan gender
dan pemenuhan hak
asasi bagi perempuan
dan anak.
Harapan Menteri PPA Kepada Partai Politik
Dalam Melindungi Hak Perempuan
Membangun dan
mendukung tersedianya
layanan bagi perempuan
dan anak korban kekerasan,
termasuk pembentukan
dan peningkatan kualitas
UPTD PPA di daerah.
Mendukung pembahasan dan
pengesahan kebijakan yang
berperspektif gender dan
mengedepankan hak anak,
termasuk RUU PKS.
41
07/Januari/VII/2021

S E N AYA N
BRAFOPMK - Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman
Natakusumah meminta Kementerian Luar Negeri dapat
proaktif memastikan warga negara Indonesia yang berada
di luar negeri (Diaspora) bisa mendapatkan akses untuk
vaksinasi Covid-19. Sebab diketahui dari tiga juta diaspora
Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia, 90
persennya terdiri dari tenaga kerja dan pelajar yang aktif
melakukan kegiatannya.
Hal tersebut disampaikan Rizki dalam Rapat Kerja antara
Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri Retno LP
Marsudi beserta jajarannya di Gedung DPR RI, Jakarta,
Selasa (26/1/2021). Menurutnya dengan diterbitkannya
aturan international health regulation yang mengatakan
bahwa vaksinasi suatu daerah merupakan kebijakan dari
daerah, diaspora Indonesia harus dipastikan mendapat
vaksin tersebut.
“Jadi yang menjadi concern saya adalah apakah tiga juta
dari mengacu kepada data Kemlu, warga negara Indonesia
yang berada di luar negeri dimana 90 persen daripada
mereka adalah tenaga kerja Indonesia dan juga pelajar
akan mendapat akses yang sama terhadap vaksinasi
tersebut. Saya kira menjadi tugas Kemlu memastikannya,”
tutur Rizki sebagaimana dilansir web resmi DPR.
Politisi Partai Demokrat tersebut mengatakan diplomasi
maintenance aktif dari Kemlu akan memberikan rasa
lega bagi para diaspora tersebut. Untuk itu Rizki berharap
kepastian mendapatkan vaksin bagi WNI di luar negeri
harus juga dimasukkan ke dalam roadmap pemerintah
terhadap vaksinasi. Sebab ini merupakan satu bukti nyata
kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya.
“Apa saja upaya yang telah dilakukan dari Kemlu
untuk memastikan warga negara kita di luar sana bisa
mendapatkan akses kepada vaksinasi? Tentu ini menjadi
tantangan untuk Pak Direktur Perlindungan WNI, Pak Yudha.
Saya tahu beliau ini sangat pro aktif. Ini dimaksudkan untuk
memberikan rasa lega kepada warga negara Indonesia
terutama para TKI dan pelajar,”tandas legislator dapil
Banten I itu. (*)
Komisi I Minta Pemerintah Sediakan
Vaksinasi Untuk Diaspora
BRAFOPMK - Anggota Komisi VI DPR RI La Tinro La
Tunrung mengapresiasi kinerja Bulog, khususnya
Bulog Banten, karena ketersediaan bahan pangan
sudah cukup. Selain itu, keberhasilan Bulog
dalam menurunkan besaran utang merupakan
suatu kinerja yang luar biasa, karena Bulog
dikenakan bunga bank komersil 9 persen. La
Tinro berharap kinerja Bulog yang sudah baik ini
terus dipertahankan, jangan sampai ke depan ada
penurunan kinerja.
“Karena Bulog harus bisa memberikan ketahanan
pangan kepada seluruh masyarakat Indonesia,
jangan sampai safety net terhadap masyarakat
Indonesia tidak terpenuhi,”ungkap La Tinro
usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi
VI DPR RI ke Gudang Bulog Modern (GBM)
Cikande, Serang, Banten, Senin (25/1/2021). Turut
mendampingi, Direktur Bisnis Perum BULOG Febby
Novita beserta jajaran, dan Asisten Deputi Bidang
Senayan Apresiasi Kinerja Apik Bulog
Vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Foto: BPMI Setpres
La Tinro usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke
Gudang Bulog Modern (GBM) Cikande, Serang, Banten, Senin (25/1/2021).
Foto: DPR RI

43
07/Januari/VII/2021
BRAFOPMK - Ketua Badan Anggaran (Banggar)
DPR RI MH. Said Abdullah mendorong agar Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mampu
membangkitkan UMKM yang berorientasi ekspor. Said
berharap LPEI untuk terus menjaga kinerja sekaligus
secara terus menerus mendampingi, memberi
pelatihan, juga memberikan berbagai kemudahan
kepada sektor UMKM agar mampu melakukan ekspor.
“LPEI perlu terus menjaga kerja keras dalam mendorong
bangkitnya UMKM yang berorientasi ekspor, termasuk
pelaksanaan mandat lainnya dari pemerintah, seperti
penugasan khusus ekspor, penjaminan korporasi
padat karya, bahkan berperan juga sebagai pelaksana
investasi dalam rangka PEN,”papar Said dalam
keterangan persnya kepada Parlementaria di Jakarta,
Jumat, (22/1/2021).
Agar semua itu terwujud, ia berharap agar LPEI
perlu dengan serius memperkuat kapasitas dan
kapabilitasnya baik dari sisi SDM, manajemen risiko,
serta dukungan teknologi, sehingga, berbagai tugas
LPEI Diharapkan Bangkitkan
Ekspor UMKM
Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN Zuryati
Simbolon beserta jajarannya.
Namun politisi Partai Gerindra itu menyayangkan jika
Bulog tidak diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya
untuk mengelola impor kebutuhan dasar masyarakat,
seperti beras, jagung maupun minyak goreng. Ia berharap
ke depannya Bulog dapat mengelola impor kebutuhan
pangan.“Ini bisa di lakukan dengan kebijakan-kebijakan
selanjutnya, sehingga barang-barang impor ini dapat
diserahkan sepenuhnya kepada Bulog,”saran La Tinro.
Di sisi lain, ia menilai GBM Cikande yang cukup luas ini
belum dimanfaatkan dengan maksimal. Harusnya gudang
ini bisa dimanfaatkan semua, agar tidak menjadi sia-sia.
“ Ke depan, gudang Bulog ini bisa dimanfaatkan dengan
baik, dan juga bisa menjadi nilai tambah bagi Bulog. Harus
ada pemikiran-pemikiran lainnya agar bisa di manfaatkan
sesuai dengan kegunaanya,”pesan legislator dapil Sulawesi
Selatan III tersebut.
dan amanat yang diberikan kepada LPEI sesuai undang-
undang dapat direalisasikan.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau
Indonesia Eximbank telah menyalurkan pembiayaan
senilai Rp 287 miliar sampai akhir Juni 2020 bagi UMKM
ekspor di wilayah Riau. Kepala Kantor LPEI Cabang
Medan Nugroho Kusumowibhowo menjelaskan
pembiayaan yang disalurkan oleh pihaknya memiliki
tingkatan, yaitu dari korporasi sampai UMKM.
Menurutnya bila dilihat dari level korporasi atau
perusahaan besar, nilai pembiayaan yang sudah
digelontorkan bisa lebih tinggi mencapai triliunan
rupiah, sedangkan untuk tingkat UMKM, memang saat
ini dukungan yang diberikan masih terhitung pada
angka ratusan miliar.
Selain memberikan pembiayaan kepada UMKM, LPEI
juga memberikan pelayanan jasa konsultasi kepada
pelaku usaha mikro kecil, agar dapat meningkatkan
penjualan di pasar ekspor dengan sejumlah langkah. (*)
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR
RI MH. Said Abdullah. Foto: DPR RI
Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia
(LPEI) atau Indonesia
Eximbank telah
menyalurkan
pembiayaan senilai Rp
287 miliar sampai akhir
Juni 2020 bagi UMKM
ekspor di wilayah Riau.

BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021

BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (18)

Similar to BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021

Similar to BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (13)

BRAFOPMK Edisi 07 Januari 2021