PanduanAuditLingkungan

Panduan Praktis
Pelaksanaan Audit
Lingkungan Hidup
Dapat didownload di www.bukukerja.com

PanduanPraktisPelaksanaanAudit
LingkunganHidup
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Panduan Evaluasi Audit Lingkungan
ii
Buku ini diterbitkan sebagai bagian dari upaya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk meningkatkan
pemahaman pihak-pihak terkait terhadap Audit Lingkungan. Selain itu Undang-Undang No 32Tahun 2009
tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mencantumkan ketentuan pelaksanaan
Audit Lingkungan.
Buku ini dapat dibaca oleh pihak-pihak yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung dalam
pelaksanaan Audit Lingkungan.
Kami berharap pembaca mendapat manfaat dari buku ini. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada
pihak DANIDA (Pemerintah Kerajaan Denmark) yang telah mendukung penerbitan buku ini sebagai bagian
dari kegiatan Environmental Support Programme Phase 2.
Jakarta, Desember 2010
Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup
Imam Hendargo Abu Ismoyo
SAMBUTAN

iii
DAFTAR ISI
SAMBUTAN ii
DAFTAR ISI iii
KEGUNAAN DAN SISTIMATIKA BUKU v
1. APAKAH AUDIT LINGKUNGAN HIDUP 1
1.1 Manfaat Audit Lingkungan 1
1.2 Landasan Hukum Audit Lingkungan 2
1.3 Para Pihak dalam Audit 2
1.4 Tahap Pelaksanaan Audit 3
2. MEMPERSIAPKAN DAN MERENCANAKAN AUDIT 5
2.1 Menetapkan Tujuan Audit 5
2.2 Memilih dan Menetapkan Ketua Tim Audit 6
2.3 Menseleksi dan Menetapkan Lingkup Audit 6
2.4 Menetapkan Kriteria Audit 7
2.5 Memilih dan Menetapkan Anggota Tim Audit 8
2.6 Membagi Tugas dan Tanggungjawab Anggota Tim Audit 9
2.7 Menjalin Komunikasi Awal dengan Auditi 10
2.8 Mengumpulkan Data/Informasi Dasar Auditi 10
2.9 Menetapkan Kelayakan Audit 11
2.10 Mengkaji Data/Informasi Dasar Auditi 11
2.11 Merancang Tata Waktu Proses Audit dan Kegiatan Audit Lapangan 11
2.12 Menyusun Kerangka Protokol Audit 12
2.13 Merencanakan Pengumpulan Fakta dan Informasi 12
2.14 Menetapkan Kerangka Sistematika Laporan Audit 13
2.15 Menyusun Rencana Audit (audit plan) 13
2.16 Persiapan Akhir Auditor 15
3. MELAKSANAKAN AUDIT LAPANGAN 17
3.1 Pertemuan Pembukaan (opening meeting) 17
3.2 Observasi Singkat Lapangan Menyeluruh (Site Tour) 18

iv
3.3 Pengumpulan dan Verifikasi Fakta dan Bukti Audit 18
3.4 Koordinasi dan Komunikasi Tim Audit 23
3.5 Diskusi dan Evaluasi Hasil Audit Lapangan 24
3.6 Menyusun Laporan Hasil Audit Lapangan 25
3.7 Pertemuan Penutup 25
4. PELAPORAN AUDIT 27
4.1 Persiapan Penyusunan Laporan Audit 27
4.2 Evaluasi Bukti Audit dan Temuan Audit 27
4.3 Menyusun Laporan Audit 28
4.4 Pengesahan, Kepemilikan, dan Distribusi Laporan Audit 28
4.5 Akhir Audit 30
4.6 Kerahasiaan 30
4.7 Tindak Lanjut Audit 30
4.8 Tindak Lanjut Audit 31
5. ATRIBUT DAN ETIKA AUDITOR 33
RUJUKAN 35
PROTOKOL / TATA LAKSANA AUDIT LINGKUNGAN 36
TERMINOLOGI DAN DEFINISI 37
DAFTAR SINGKATAN 38
Diterbitkan oleh : Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Tata Lingkungan, Kementerian
Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia,
e-mail: amdal@menlh.go.id, Website: www.menlh.go.id
Diterbitkan oleh : Danish Internasional Development Agency (DANIDA melalui Environmental
Sector Programme (ESP) Phase 2,
email: secretariat@esp2indonesia.org, Website: www.esp2indonesia.org
Pengarah : Ary Sudijanto (Kementerian Negara Lingkungan Hidup)
Ketua Pelaksana : Laksmi Widyajayanti (Kementerian Negara Lingkungan Hidup)
Disusun oleh : Rustiawan Anis
Grafis : Peaks

v
Buku panduan ini disusun merujuk pada sejumlah referensi tentang audit lingkungan, baik berupa standar,
panduan, dan laporan, yang diterbitkan dan digunakan secara internasional maupun telah diterapkan
di dalam negeri. Selain itu, pengalaman praktis penyusun sebagai Auditor Lingkungan turut mewarnai
penyusunan panduan ini, utamanya dalam melakukan kajian penyesuaian terhadap penerapan proses
audit lingkungan hidup yang diwajibkan di Indonesia.
Buku ini ditujukan dan dapat digunakan oleh Tim audit, Klien, dan Auditi, sesuai peran masing-masing
dalam proses audit. Buku ini memberikan pemahaman tentang proses dan tata laksana audit lingkungan,
khususnya audit penaatan lingkungan (environmental compliance audit), sebagaimana ketentuan Pasal 49
s/d 51 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2010.
Buku ini terdiri dari 5 (lima) bagian utama. Bagian Pertama, memuat prinsip dasar audit lingkungan,
untuk menghantarkan pemahaman dasar terhadap proses audit lingkungan, prinsip dan penggunaan
instrumen dan metodologi audit. Bagian ini dilengkapi dengan penjelasan atas definisi dan terminologi
yang digunakan dalam panduan, serta singkatan yang kerap digunakan dalam panduan.
Bagian Kedua, menjelaskan tahap kegiatan persiapan dan perencanaan audit lingkungan (pre-audit).
Bagian ini memuat ulasan tentang hal-hal apa saja yang hendaknya dilakukan oleh Tim audit dalam
menyusun suatu rencana audit (audit plan) dan mempersiapkan kegiatan audit lapangan.
Bagian Ketiga, memuat panduan bagi Tim audit dalam melaksanakan tahap kegiatan audit lapangan (site
audit). Bagian ini juga berisikan metodologi dan teknik audit lapangan yang hendaknya digunakan Tim
audit dalam melaksanakan audit lapangan, antara lain pencuplikan, observasi lapangan, wawancara, dan
evaluasi dokumen.
Bagian Keempat, berisikan kegiatan tahap pelaporan audit (post audit), mencakup bagaimana
mengevaluasi bukti audit dan menuliskan temuan audit serta kesimpulan audit. Selain itu, bagian ini juga
memuat panduan bagi Auditi untuk menyusun tindak lanjut hasil audit.
Bagian Kelima, memuat penjelasan tentang atribut dan etika yang hendaknya diterapkan oleh seorang
Auditor. Atribut penting dicermati untuk memastikan proses audit dan hasil audit dilaksanakan sesuai
tata laksana audit. Sedangkan etika perlu untuk menjadi ‘koridor’ bagi kemandirian dan profesionalisme
Auditor.
KEGUNAAN DAN SISTIMATIKA BUKU

vi
This handbook has been prepared refers to numbers of environment audit references, either in the form of
standards, guidelines, and reports, published and used internationally and has been applied in the country. In
addition, the authors practical experience as an Environmental Auditor foreshadowed the development of these
guidelines, particularly in making adjustments to the application review process that required an environmental
audit in Indonesia.
This book is intended and can be used by the audit team, client, and the auditee, according to their respective
roles in the audit process. This book provides an understanding of the processes and environmental audit
protocol, particularly the environmental compliance audits, as the provisions of Article 49 to 51 of Act 32, 2009
and Minister of Environment Regulation No.17 Year 2010.
This book consists of 5 (five) main sections. Section One, contain the basic principles of environmental auditing,
to deliver a basic understanding of the environmental audit process, principles and use of instruments and
methodology of the audit. This section provides definitions and explanations of terminology used in the guide,
and acronyms that are often used in the guidelines.
Section Two, explains the preparation stages and planning activities of environmental audit (pre-audit). This
section contains reviews about the things what should be done by the audit team in preparing an audit plan and
prepare a field audit activity.
Section Three, contain guidelines for the audit team in conducting a field audit activity phase (site audit). This
section also contains a field audit methodology and techniques which should be used by the audit team in
conducting field audits, including sampling, observation, interviews, and document evaluation.
Section Four, includes the activities of the audit reporting stage (post audit), covers how to evaluate the audit
evidence and write audit findings and audit conclusions. In addition, this section also contains guidelines for the
auditee to prepare a follow-up results of the audit.
SectionFive,includesanexplanationoftheattributesandethicsthatshouldbeappliedbyanauditor.Important
attribute examined to ensure the audit process and results of audits conducted according to the audit protocol.
While the ethics need to be a ‘corridor’ for the independence and professionalism of auditors.
Book Usability and Systematic

vii

viii
Foto: Endro

1
Audit didefinisikan di dalam SNI 19-19011-2005 sebagai berikut:
‘proses yang terdokumentasi, sistematik, dan mandiri untuk memperoleh bukti audit dan
mengevaluasinyasecaraobjektifuntukmenentukansampaisejauhmanakriteriaauditdipenuhi’
(SNI 19-19011-2005)
Sedangkan Audit Lingkungan menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang PPLH didefinisikan
sebagai ‘evaluasi yang dilakukan untuk menilai ‘ketaatan’ penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah’. Definisi yang disebutkan
dalam UU No.32 Tahun 2009 tersebut mengandung makna bahwa audit lingkungan yang dimaksud
adalah ‘audit penaatan’ (environmental compliance audit), dengan kriteria/rujukan audit adalah peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Proses yang sistematik dalam audit dicirikan oleh tahapan dan langkah kerja pelaksanaan audit yang runut
dan sistemik, dimulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Dengan proses
yang dilaksanakan secara sistematik akan dihasilkan hasil audit yang dapat dipercaya, handal dan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai tujuan yang ditetapkan.
Sifatkemandiriandalamprosesauditmerupakankuncipentinguntukmemperolehhasilaudityangobjektif
dan dapat dipercaya. Oleh karenanya, untuk menjamin kemandirian audit dan mencegah terjadinya konflik
kepentingan dan ketidakberpihakan (impartiality), Tim audit hendaknya tidak memiliki hubungan kerja
dengan pihak atau obyek yang diaudit (Auditi) dalam rentang waktu tertentu.
Seluruh proses audit harus terdokumentasi, sejak persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan audit. Proses
yang terdokumentasi dalam audit sangat penting, karena seluruh proses audit harus mampu ditelusuri
(traceable) untuk keperluan verifikasi dan validasi. Selain itu, dokumentasi audit, baik berupa dokumen
dan/atau rekaman sangat penting dalam menentukan apakah suatu temuan audit didukung oleh bukti
audit yang memadai dan objektif.
Bukti objektif merupakan persyaratan mutlak agar suatu temuan audit dapat diterima. Bukti objektif dapat
diperoleh melalui serangkaian verifikasi terhadap sekumpulan fakta dan informasi, baik melalui observasi
lapangan, kajian dokumen, maupun wawancara. Dengan perkataan lain, bukti objektif dapat juga disebut
dengan‘bukti terverifikasi’.
Adanya kriteria audit merupakan salah satu kekhasan yang membedakan audit dengan instrumen evaluasi
manajemen lainnya, seperti asesmen, evaluasi, dan inspeksi. Audit hanya dapat dilaksanakan bila tersedia
dan telah ditetapkan kriteria audit, yang akan menjadi acuan atau rujukan dalam pelaksanaan penilaian.
Penilaian oleh seorang Auditor harus mengacu kepada kriteria audit, dan Auditor tidak diperkenankan
melakukan penilaian yang didasarkan hanya pada acuan keahlian profesional (professional judgement).
1.1 Manfaat Audit Lingkungan
Melaksanakan audit lingkungan memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan,
APAKAH AUDIT
LINGKUNGAN HIDUP?1

2
antara lain namun tidak terbatas pada:
a. Memastikan dan mengkonfirmasi ditaatinya persyaratan peraturan perundang¬undangan lingkun-
gan hidup;
b. Menentukan tingkat kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
c. Membuktikan tanggungjawab dan komitmen manajemen terhadap perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
d. Memastikan resiko lingkungan telah dikelola dan dikendalikan dengan baik;
e. Mengidentifikasi peluang penghematan sumberdaya dan biaya, perbaikan/peningkatan kinerja
proses, mencegah kehilangan/kerugian (loss prevention) dan peningkatan efisiensi;
f. Menyediakan informasi yang objektif dan mandiri yang dibutuhkan oleh pihak¬pihak yang berke-
pentingan.
1.2 Landasan Hukum Audit Lingkungan
Pelaksanaan audit lingkungan di Indonesia dilandasi oleh UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 48
s/d Pasal 51 yang mengatur tentang audit lingkungan hidup. Selain itu, telah diterbitkan pula Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2010 tentang audit lingkungan hidup.
Audit lingkungan dapat dilaksanakan secara sukarela (voluntary) oleh penanggungjawab usaha/kegiatan.
Namun, Pemerintah dapat mewajibkan dilaksanakannya suatu audit lingkungan kepada suatu usaha/
kegiatan, bilamana:
a. Tidak memiliki dokumen lingkungan,
b. Terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-
undangan lingkungan hidup, dan
c. Memiliki resiko tinggi terhadap lingkungan hidup. Untuk jenis audit yang terakhir ini, penanggung-
jawab usaha/kegiatan harus melaksanakan audit lingkungan secara berkala/periodik, dengan ke-
kerapan audit tergantung dari derajat resiko lingkungan usaha/kegiatan tersebut.
1.3 Para Pihak Dalam Audit
Ada tiga pihak yang saling berinteraksi dalam proses audit, yaitu:
a. Klien, pihak yang memerintahkan audit.
b. Auditi, pihak yang di-audit.
c. Auditor, pihak yang melaksanakan audit.
Para Pihak dalam Proses Audit
Klien
Auditi Auditor

3
Sangat penting memahami peran masing-masing pihak dalam proses audit, karena dalam penerapan
audit lingkungan para pihak dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis audit yang dilakukan, apakah
audit lingkungan sukarela atau audit lingkungan yang diwajibkan. Khusus untuk jenis audit lingkungan
yang diwajibkan (Pasal 49 UU No.32 Tahun 2009), yang dimaksud ‘Klien adalah KLH’. Dua hal penting
berkaitan dengan para pihak ini yang patut diperhatikan dalam proses audit jenis apapun adalah ‘Auditor
bertanggungjawab kepada Klien, dan Auditor harus mandiri terhadap Auditi’.
1.4 Tahapan Pelaksanaan Audit
Pelaksanaan audit lingkungan mengikuti kaidah dan azas proses audit pada umumnya, yaitu terdiri dari 3
(tiga) tahap kegiatan utama, yaitu:
a. Persiapan dan perencanaan audit (pre-audit), merupakan tahap awal kegiatan audit yang terdiri
dari serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan dan merencanakan kegiatan audit
lapangan agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, serta tercapainya tujuan audit.
b. Kegiatan audit lapangan (site audit), merupakan kegiatan pengumpulan dan verifikasi data dan/
atau informasi di lapangan untuk memperoleh bukti audit yang objektif.
c. Pelaporan audit (post audit), merupakan tahap akhir dari kegiatan audit, yang terdiri dari kegiatan
penyusunan dan penyelesaian laporan audit, distribusi laporan audit, dan pendokumentasian reka-
man audit.
Pada prinsipnya kegiatan audit dinyatakan berakhir setelah laporan audit diterima dan disetujui oleh Klien.
Dengan demikian, proses tindak lanjut hasil audit termasuk penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan
rencana tindakan perbaikan dan pencegahan (corrective and preventive action) merupakan kegiatan di luar
lingkup proses audit.

4
Foto: Winarko Hadi

5
Kegiatan persiapan dan perencanaan audit adalah kegiatan awal yang sangat penting dan menentukan
keberhasilan pelaksanaan audit. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan audit lapangan
agar audit dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, serta tercapainya tujuan audit. Persiapan dan
perencanaan audit yang tidak tepat akan mengakibatkan hasil audit yang tidak sesuai dengan harapan dan
kebutuhan Klien, yang pada akhirnya tidak mampu memberikan informasi bermakna untuk digunakan
dalam pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
Pada tahap ini akan ditetapkan dan disepakati tujuan dan lingkup audit yang merupakan landasan
pelaksanaan audit. Kekeliruan dalam melingkup akan menyebabkan pelaksanaan audit lapangan akan
menjadi tidak fokus, salah sasaran, dan tidak efektif dan efisien.Temuan audit yang dihasilkan akan menjadi
tidak relevan dan kurang bermakna. Demikian pula dengan kesimpulan dan rekomendasi audit yang
dihasilkan akan menjadi tidak tepat sasaran. Oleh karenanya, kesalahan dan kekeliruan dalam persiapan
dan perencanaan audit dapat membuat seluruh proses audit menjadi sia-sia.
Kegiatan persiapan dan perencanaan audit merupakan suatu kegiatan perancangan kegiatan audit, oleh
karenanya harus mampu menjawab pertanyaan ‘apa yang diaudit? dimana audit dilaksanakan? kapan
audit dilakukan? bagaimana mengumpulkan data dan/informasi? dan siapa saja yang terlibat dalam
proses audit?’. Dengan merancang kegiatan audit dengan baik akan diperoleh manfaat tambahan bagi
pelaksanaan audit lapangan, dalam hal biaya, tenaga, dan waktu yang efektif dan efisien. Hasil akhir dari
kegiatan persiapan perencanaan audit adalah dokumen ‘kerangka acuan audit’ atau dikenal pula dengan
‘rencana audit’(audit plan).
Berikut adalah langkah kegiatan dalam tahap persiapan dan perencanaan audit (pre-audit).
2.1 Menetapkan Tujuan Audit
Tujuan audit menerangkan ‘sesuatu yang ingin dicapai dalam audit’. Tujuan audit menjadi kalimat kunci
yang menjelaskan ‘untuk apa audit dilaksanakan?’, dan tujuan ini nantinya harus dapat dijawab oleh Tim
audit dalam kesimpulan audit. Oleh karenanya, tujuan audit perlu ditetapkan dengan seksama karena
menjadi landasan dan memberikan arah bagi pelaksanaan audit lapangan.
Penetapan tujuan audit adalah tanggungjawab dan kewenangan Klien. Tujuan audit dapat beragam
tergantung pada keinginan Klien untuk mengkonfirmasi permasalahan lingkungan hidup yang ingin
dikonfirmasi dan diverifikasi. Beberapa contoh tujuan audit yang dapat diterapkan namun tidak terbatas
pada hal-hal berikut:
a. Mengkonfirmasikan dan membuktikan adanya ketidaktaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap
ketentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku;
b. Menentukantarafpenaatanusahadan/ataukegiatanterhadapketentuandanpersyaratanperaturan
perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku;
c. Mengevaluasi kemampuan sistem pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan dalam
mencegah dan mengendalikan dampak lingkungan atau resiko lingkungan yang telah, sedang, dan
akan terjadi;
MEMPERSIAPKAN DAN
MERENCANAKAN AUDIT2

6
d. Mengkonfirmasikan kejadian pencemaran dan/atau kerusakan dan/atau kecelakaan lingkungan
hidup;
e. Mengkonfirmasikan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan dokumen
lingkungan;
f. Mengidentifikasi penyebab ketidaktaatan, termasuk pelanggaran atau ketidaktepatan penerapan
kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
g. Memberikan rekomendasi bagi pengambilan keputusan tentang tindakan perbaikan/rehabilitasi
dan pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
h. Tujuan spesifik lainnya yang berkaitan dengan penaatan peraturan perundang¬undangan
lingkungan hidup.
2.2 Memilih dan Menetapkan Ketua Tim Audit
Ketua Tim audit (audit team leader) adalah pemimpin seluruh proses pelaksanaan audit. Ketua Tim audit
harus memiliki kompetensi yang sesuai dan berkualifikasi sebagai ‘auditor utama’ yang dibuktikan oleh
‘sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup’yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi (LSK)
auditor lingkungan hidup. Daftar auditor lingkungan yang memiliki sertifikat kompetensi dapat diperoleh
dan diakses dari informasi publik Kementerian Lingkungan Hidup dan LSK Auditor Lingkungan Hidup.
Patut diperhatikan bahwa, untuk pelaksanaan audit lingkungan yang diwajibkan, Ketua Tim audit harus
mendapat persetujuan dari Klien. Oleh karena itu, hendaknya dipastikan bahwa sebelum proses audit
dimulai, Klien memberikan pernyataan tertulis tentang persetujuan/penetapan atau penolakan Ketua
Tim audit. Dengan surat penetapan tersebut, jelas bahwa ‘Auditor bekerja untuk dan bertanggungjawab
kepada Klien, bukan kepada Auditi’. Dengan itu pula, Ketua Tim audit dalam kapasitas individu mempunyai
tanggungjawab hukum terhadap kebenaran dan segenap substansi isi laporan audit.
2.3 Menseleksi dan Menetapkan Lingkup Audit
Berdasarkan tujuan audit, KetuaTim audit merumuskan dan mengembangkan lingkup audit, yaitu cakupan
atau batas keluasan dan fokus dari audit yang akan dilaksanakan, dapat mencakup hal-hal berikut, bila
relevan:
a. tapak fisik yang di-audit, mencakup namun tidak terbatas pada batas fisik tapak (on-site, off-site,
temporarily site), tapak yang digunakan bersama oleh lebih dari satu organisasi usaha/kegiatan (join
site), dan tapak yang berdekatan dan/atau berbatasan yang mempunyai pengaruh (neighbouring
site);
b. satuan/unit organisasi fungsional yang diaudit, mencakup bagian/unit organisasi Auditi di
tapak dan/atau kantor pusat, dan bila relevan hubungan dengan atau kegiatan yang melibatkan
kontraktor dan/ atau pemasok;
c. Proses, kegiatan dan/atau fasilitas yang diaudit, mencakup proses utama, proses pendukung, dan
proses lain yang berkaitan;
d. Lingkup Audit horison atau rentang waktu audit, mencakup seberapa jauh rentang waktu yang
akan dievaluasi dalam audit (waktu yang lalu, waktu kini, dan/atau waktu yang akan datang);
e. topik, isu dan/atau komponen lingkungan yang diaudit, seperti misalnya: air dan air limbah,
bahan dan limbah B3, emisi udara, tanah/lahan, energi, kesehatan dan keselamatan, dan sebagainya.
f. fokus/prioritas topik yang diaudit, bila sesuai;

7
g. klasifikasi temuan yang ingin dipaparkan dalam laporan audit, bila sesuai, misalnya: temuan
ketaatan/kesesuaian (compliance/conformity findings), temuan ketidaktaatan/ketidaksesuaian
(non-compliance/non-conformity fingdings), dan bidang yang potensial untuk disempurnakan/
ditingkatkan kinerjanya (areas for improvement atau areas of concern). Selain itu, bila sesuai,
seyogyanya ditentukan pula apakah setiap temuan audit perlu dinilai taraf prioritas kepentingannya,
misalnya dalam bentuk‘major atau minor findings’
h. rekomendasi atau saran tindak perbaikan/penyempurnaan yang diharapkan dari hasil audit, bila
sesuai.
Penetapan lingkup audit sangatlah penting sebagai landasan menentukan keluasan dan kedalaman dari
audit yang akan dilaksanakan. Juga untuk menentukan kebutuhan keahlian/kompetensi khusus yang
harus dipenuhi dalam Tim audit, termasuk pula menentukan teknik pelaksanaan audit dan pelaporan
audit. Lingkup audit dapat di-amandemen (ditambah atau dikurangi) berdasarkan keputusan Klien.
2.4 Menetapkan Kriteria Audit
Kriteria audit digunakan sebagai acuan atau rujukan dalam menilai ketaatan/kesesuaian, sehingga sangat
penting kriteria audit ditetapkan dengan seksama dan disepakati bersama antara Ketua Tim audit dan
Klien pada tahap persiapan audit, sebelum audit lapangan mulai dilaksanakan.
Dalam audit lingkungan, kriteria audit yang digunakan dapat mencakup hal berikut, bila relevan:
a. Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, mencakup baku mutu kualitas lingkungan, baku
kerusakan lingkungan, baku gangguan, ketentuan dan persyaratan pengelolaan lingkungan hidup,
dan perijinan lingkungan. Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup ini mencakup yang
Lingkup Audit

8
diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dan bila relevan dapat pula mencakup perjan-
jian dan/atau konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Hendaknya
dipastikan bahwa peraturan perundang¬undangan lingkungan hidup yang digunakan sebagai kri-
teria audit adalah yang terkini dan masih berlaku, serta tidak hanya diterbitkan oleh KLH namun
juga oleh instansi teknis sektoral lainnya.
b. Dokumen lingkungan, yang telah disetujui/disahkan, masih berlaku, dan digunakan Auditi sebagai
acuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, seperti do-
kumen RKL/RPL atau UKL/UPL, dokumen analisa resiko lingkungan, dan dokumen sejenis lainnya.
c. Persyaratan dan ketentuan lain yang sesuai dan relevan dengan tujuan dan lingkup audit yang
ditetapkan, misalnya praktik pengelolaan lingkungan yang baik (best environmental management
practices), kebijakan dan prosedur operasi internal (SOP) Auditi, dan lainnya.
Akan sangat membantu bila kriteria audit dirinci dan dipetakan kesesuaian penggunaannya dengan
lingkup audit. Bila hal ini dilakukan, akan mempermudah penyusunan protokol audit yang akan digunakan
sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan audit lapangan.
Kriteria audit yang telah ditetapkan dapat saja berubah seiring dinamika perkembangan proses audit,
namun setiap perubahan kriteria audit harus disepakati bersama antara Klien dan Ketua Tim audit, dan
bila dipandang perlu dapat pula dikonsultasikan kepada Auditi.
Hendaknya diperhatikan dan dipastikan dengan Klien bahwa yang dicantumkan sebagai kriteria audit
adalah yang benar-benar relevan dengan tujuan audit dan lingkup audit yang telah ditetapkan, dan benar-
benar akan dinilai ketaatan/kesesuaian-nya dalam pelaksanaan audit lapangan serta dilaporkan hasil
penilaiannya (temuan) dalam laporan audit.
Peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang digunakan sebagai kriteria audit berbeda
penggunaannya dengan penyusunan dokumen AMDAL, yangmana pada dokumen AMDAL hanya
digunakan sebatas peraturan perundang-undangan yang relevan dalam memprakirakan dampak
lingkungan.
2.5 Memilih dan Menetapkan Anggota Tim Audit
Seleksidanpemilihananggotatimauditdilaksanakandenganmempertimbangkankebutuhankompetensi
auditor untuk mencapai tujuan audit dan kesesuaiannya dengan lingkup audit. Tim audit dapat terdiri dari
satu atau sekelompok orang. Bila hanya seorang, maka Auditor tersebut harus memiliki seluruh kompetensi
yang dibutuhkan, dan mampu melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawab yang diberlakukan untuk
seorang Ketua Tim audit.
Untuk memenuhi kecukupan kompetensi suatu Tim audit, hendaknya dilakukan langkah berikut:
a. Identifikasi pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit dan me-
menuhi lingkup audit;
b. Menseleksi dan memilih anggota tim audit sedemikian rupa, sehingga seluruh pengetahuan dan
ketrampilan yang diperlukan tersedia pada Tim audit.
Bila pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan tidak dapat dicakup sepenuhnya olehTim audit, maka
kompetensi Tim audit dapat dipenuhi dengan menyertakan ‘tenaga ahli’ (technical expert), yang bekerja
sesuai arahan Auditor. Tenaga ahli tidak memiliki kewenangan melaksanakan audit, namun berfungsi
sebagai‘nara sumber’bagi Auditor.

9
KOTAK-1. PERTIMBANGAN MENETAPKAN JUMLAH DAN KOMPOSISI TIM AUDIT
Beberapa pertimbangan berikut ini dapat digunakan untuk menetapkan jumlah dan komposisi Tim
audit:
a. Tujuan, lingkup, kriteria dan jumlah waktu (lama) audit yang tersedia;
b. Kompetensi tim audit secara keseluruhan yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit (dalam
hal bidang keahlian spesifik);
c. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang diberlakukan dan relevan digunakan
sebagai kriteria audit;
d. Jaminan kemandirian dan ketidak-berpihakan (impartialitas) tim audit terhadap kegiatan yang
diaudit dan untuk mencegah terjadi konflik kepentingan;
e. Kemampuan anggota tim audit untuk berinteraksi secara efektif dengan auditi, dan kemampuan
untuk bekerja bersama dalam suatu tim audit;
f. Bahasa yang digunakan dalam audit, dan pemahaman terhadap karakteristik sosial dan budaya
tertentu dari auditi, yang dapat ditunjukkan melalui ketrampilan yang dimiliki oleh auditor.
Usulan Tim audit yang diajukan Ketua Tim audit dapat saja ditolak oleh Klien dan/atau Auditi, atau
dimintakan penggantian terhadap anggota tim audit tertentu. Bila terjadi penolakan oleh Klien dan/
atau Auditi, hendaknya Ketua Tim audit diberikan alasan tentang penolakan tersebut. Penolakan atau
permintaan penggantian anggota tim audit harus disertai alasan yang jelas, logis, dan dapat diterima,
antara lain namun tidak terbatas pada:
a. Auditor tidak memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan atau Auditor memiliki rekam je-
jak dan/atau unjuk kerja yang kurang memuaskan;
b. Auditor memiliki situasi konflik kepentingan yang berpotensi pada keberpihakan dan tidak mandiri,
seperti misalnya anggota tim audit pernah bekerja sebagai karyawan pada organisasi Auditi atau
pernah memberikan jasa konsultasi kepada Auditi (dalam rentang waktu 2 tahun terakhir);
c. Auditor pernah menunjukkan perilaku dan atribut yang tidak etis pada pelaksanaan audit sebelum-
nya.
Seperti halnya KetuaTim audit, AnggotaTim audit harus memiliki‘sertifikat kompetensi auditor lingkungan
hidup’yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) auditor lingkungan hidup.
2.6 Membagi Tugas dan Tanggungjawab Tim audit
Peran, tugas, dan tanggungjawab setiap AnggotaTim audit dalam pelaksanaan audit lapangan hendaknya
didefinisikan dan ditetapkan sejelas-jelasnya. Ketidakjelasan pembagian tugas dan tanggungjawab
AnggotaTimauditdapatmenyebabkanlingkupaudittidakterauditseluruhnyadanauditakanberlangsung
tidak efisien, serta tujuan audit mungkin tidak akan tercapai.
Adalah tanggungjawab dan kewenangan Ketua Tim audit (setelah berkonsultasi dengan Anggota Tim
audit) untuk menetapkan peran, tugas dan tanggungjawab masing-masing anggota tim audit untuk
pelaksanaan audit lapangan. Pembagian peran dan penugasan tersebut dapat ditetapkan berdasarkan
proses, fungsi organisasi, tapak, area atau kegiatan, dan komponen lingkungan tertentu sesuai lingkup
audit yang telah ditetapkan. Pembagian peran dan penugasan Tim audit hendaknya mempertimbangkan
kompetensi masing-masing auditor dan efektifitas alokasi sumberdaya, serta kemungkinan adanya peran
tenaga ahli (bila ada).

10
Penting diperhatikan dan dipastikan oleh KetuaTim audit bahwa seluruh lingkup audit telah terdelegasikan
kepada Anggota Tim audit, dan memastikan masing¬masing telah paham akan peran, tugas dan
tanggungjawabnya dalam pelaksanaan audit lapangan. Perubahan peran dan penugasan Anggota
Tim audit dimungkinkan untuk dilakukan saat audit lapangan berlangsung seiring perkembangan dan
dinamika pelaksanaan audit lapangan.
2.7 Menjalin Komunikasi Awal dengan Auditi
KomunikasidenganAuditihendaknyadilaksanakanseawalmungkindandalamwaktuyangcukupsebelum
pelaksanaan audit lapangan, agar tersedia cukup waktu bagiTim audit untuk merancang, mempersiapkan,
dan menyusun rencana audit lapangan. Komunikasi awal ini bertujuan untuk:
a. membuka dan menjalin saluran komunikasi dengan wakil Auditi;
b. mengkonfirmasikan kewenangan Ketua Tim audit dalam pelaksanaan audit;
c. menyampaikan informasi tentang susunan Tim audit;
d. mengidentifikasi ketersediaan dan meminta akses terhadap dokumen dan/atau rekaman yang
dibutuhkan;
e. mengkonfirmasikan aturan dan ketentuan tentang ijin masuk (entry permit) dan keamanan dan
keselamatan yang berlaku di tapak Auditi;
f. menyusun pengaturan pelaksanaan audit lapangan (misalnya transportasi, akomodasi, dan logistik);
g. menyepakati kemungkinan adanya kehadiran pemantau/pengawas dan/atau kebutuhan akan
pemandu untuk Tim audit.
2.8 Mengumpulkan Data/Informasi Dasar Auditi
Setelah terjalin komunikasi dengan Auditi, Tim audit dapat mulai mengumpulkan data/informasi dasar
Auditi yang berkaitan dengan lingkup audit. Sangat baik dan membantu bila Tim audit menyusun dan
menyampaikan kepada Auditi sejenis ‘daftar pertanyaan atau kuesioner’ (pre-audit questionaire), yang
berisi informasi dasar tentang objek yang akan diaudit sesuai lingkup audit.
KOTAK-2. INFORMASI DASAR AUDITI
Data/informasi dasar Auditi yang diperlukan untuk perencanaan audit antara lain adalah:
struktur organisasi, sumberdaya manusia, bahan baku dan bahan penolong, proses/kegiatan, fasilitas
pendukung (utilities), konsumsi sumberdaya alam (air, energi), jenis dan karakter limbah utama, peta (lokasi,
tata letak, dsb), tabel ringkasan RKL dan RPL, ketersediaan data/rekaman pemantauan lingkungan, dan
data/informasi dasar lain yang terkait dan relevan dengan tujuan dan lingkup audit.
Segenap informasi dasar ini bermanfaat bagi Tim audit untuk mengetahui dan memahami kompleksitas
dan karakteristik dari usaha/kegiatan Auditi, termasuk karakter dari populasi data/informasi yang
dimiliki Auditi. Informasi dasar yang dikumpulkan hendaknya dipergunakan Tim Audit untuk menyusun
perencanaan dan strategi pelaksanaan audit lapangan.
Untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan Tim audit tentang tapak Auditi dan situasi aktual, sangat
baik dan disarankan bila pada beberapa situasi dan/atau kondisi tertentu, Ketua Tim audit melakukan
‘kunjungan pendahuluan ke tapak’ (initial site-visit), khususnya bila lingkup audit cukup kompleks dan
membutuhkan pemahaman secara langsung di tapak.

11
Patut diperhatikan bahwa Auditi seyogyanya menyampaikan dengan sebenar¬benarnya informasi dasar
ini sesuai permintaan Tim audit. Dan bagi Tim audit hendaknya hanya mengumpulkan sebatas informasi
dasar saja yang relevan dan dibutuhkan untuk penyusunan rencana audit.
2.9 Menetapkan Kelayakan Audit
Berbekal data/informasi dasar dari Auditi, Ketua Tim audit hendaknya mengkaji dan menetapkan,‘apakah
audit layak untuk dilaksanakan atau tidak?’. Untuk menetapkan kelayakan suatu audit, Ketua Tim audit
perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti berikut:
a. apakah tersedia cukup data/informasi untuk perencanaan audit dan audit lapangan?
b. apakah tersedia cukup waktu dan sumberdaya untuk seluruh proses audit?; c) apakah tersedia ker-
jasama yang cukup dari Auditi?
Bila faktor penentu kelayakan audit diatas dinilai tidak memadai dan audit dinilai tidak atau belum layak
untuk dilaksanakan, Ketua Tim audit hendaknya menginformasikan hal tersebut kepada Klien tentang
alternatif pilihan lain, dan bila relevan dapat berkonsultasi pula dengan Auditi, misalnya: menunda
pelaksanaan audit lapangan, mengubahsuaikan tujuan dan/atau lingkup audit, dan/atau alternatif pilihan
lainnya. Disini kompetensi seorang Ketua Tim audit amat diuji untuk menentukan suatu audit layak untuk
dilaksanakan atau tidak.
2.10 Mengkaji Data/Informasi Dasar Auditi
Sebelum pelaksanaan audit lapangan,Tim audit hendaknya telah mengetahui dan memahami keragaman,
karakteristik,dankompleksitasdaritopikauditdansituasiaktualAuditiyangakandijumpaisaatpelaksanaan
audit lapangan.
Pemahaman Tim audit dapat dibangun dengan mengkaji dokumentasi Auditi, yang dapat mencakup
dokumen dan/atau rekaman pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, deskripsi proses/
kegiatan, gambar/diagram/lay-out, dan dokumen dan/atau rekaman terkait. Keluasan dari kajian awal
ini seyogyanya memperhatikan ukuran, sifat dan kompleksitas organisasi Auditi, serta tujuan dan lingkup
audit. Patutdiperhatikanbahwapadatahapini,Timauditbelummelakukanprosesverifikasidata/informasi
Auditi, namun hanya sebatas mengkaji untuk keperluan pemahaman dan penyusunan rencana audit.
Pengkajian data/informasi dasar ini juga bermanfaat untuk mengetahui kemungkinan adanya faktor-faktor
yang akan membatasi pelaksanaan audit lapangan, sehingga audit lapangan tidak dapat dilaksanakan
sepenuhnya sesuai lingkup audit yang telah ditetapkan. Ketua Tim audit berkewajiban mengidentifikasi
adanya potensi faktor pembatas ini, seperti misalnya ‘cuaca, aksesibilitas ke area/wilayah tertentu,
sumberdaya yang tersedia untuk audit, kelengkapan data/informasi yang tersedia, dan faktor kerahasiaan
yang membatasi akses terhadap dokumen/data/rekaman’.
2.11 Merancang Tata Waktu Proses Audit dan Audit Lapangan
Berdasarkan seluruh informasi yang terkumpul dan telah dikaji, Ketua Tim audit hendaknya membuat
perencanaan tata waktu proses pelaksanaan audit keseluruhan, mencakup tata waktu sejak persiapan dan
perencanaan audit, pelaksanaan audit lapangan, dan pelaporan audit.
Ketua Tim audit juga bertanggungjawab untuk menyusun jadual pelaksanaan audit lapangan, yang
hendaknya mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas waktu, serta memperhatikan pula:

12
• perkiraan kebutuhan waktu perpindahan antar area/unit kerja;
• jam kerja (termasuk shift kerja) dan hari libur kerja;
• faktor cuaca selama pelaksanaan audit lapangan.
Jadual audit lapangan hendaknya disusun serinci yang dimungkinkan, mencakup tata waktu audit
lapangan dalam satuan hari kerja (mandays) dan menginformasikan perihal ‘ kapan (jam audit), dimana
(lokasi fisik/fungsi organisasi), kepada siapa (nama personil Auditi), untuk topik apa, dan siapa auditornya’
2.12 Menyusun Kerangka Protokol Audit
Protokol audit adalah instrumen dan panduan kerja auditor dalam melaksanakan audit lapangan, yang
memuat langkah kerja auditor dalam melakukan observasi lapangan, wawancara, dan evaluasi dokumen
saat audit lapangan. Selain sebagai panduan kerja audit, protokol audit juga merupakan instrumen bantu
penambah ingatan Auditor (aid memoire atau reminder), dan juga bermanfaat untuk menjaga konsistensi
& reliabilitas audit lapangan.
Protokol audit harus luwes, dan tidak boleh membatasi cakupan audit yang mungkin berubah dan
berkembang selama pelaksanaan audit lapangan. Masing-masing Anggota Tim audit bertanggungjawab
menyusun dan mengembangkan protokol audit sesuai peran, tugas dan & tanggungjawab-nya.
Protokol audit disusun dengan merujuk pada kriteria audit, dan hendaknya mencakup seluruh topik dan
pokok persoalan yang telah ditetapkan dalam lingkup audit dan kriteria audit. Bentuk protokol audit dapat
beragam, berbentuk sederhana sampai kompleks, tergantung pada tingkat keluasan dan kedalaman audit
yang diinginkan, antara lain kerangka masalah, daftar periksa (checklist), daftar pertanyaan (questionnaire),
daftar pertanyaan berperingkat (rating system), atau bentuk lainnya.
2.13 Merencanakan Pengumpulan Fakta dan Informasi Merencanakan Pencuplikan
Fakta
Pengumpulandanverifikasidata/informasidalamauditdilakukandengancarapencuplikanterhadapsuatu
populasi atau kumpulan fakta/informasi. Pencuplikan dapat dilaksanakan dengan metode pencuplikan
acak, berjenjang, interval, blok,
dan/atau kombinasinya. Penerapan pencuplikan dapat diterapkan pada populasi dokumen/rekaman,
populasi personil, dan populasi kebendaan fisik atau virtual.
Tim audit hendaknya memilih dan menerapkan metode pencuplikan yang tepat sesuai dengan karakter,
faktor pengaruh, dan besaran dari populasi data/informasi yang akan diverifikasi. Selain metode
pencuplikan, Tim audit patut pula memperhatikan besaran pencuplikan yang dapat mewakili populasi
secara keseluruhan, sehingga terhindar dari bias. Dengan demikian, rencana pencuplikan (sampling plan)
dapat berbeda antara populasi satu dengan yang lain, dan antara satu Anggota tim audit dengan anggota
yang lain.
Merencanakan Wawancara
Untuk efektifitas pelaksanaan wawancara terhadap Auditi saat audit lapangan, Tim audit hendaknya
mempersiapkan dan merencanakan sasaran dan topik wawancara, dengan melaksanakan langkah berikut:
• Pahami struktur organisasi, peran dan tanggungjawab serta kewenangan interviewee;
• Identifikasi topik/pokok persoalan yg akan diverifikasi/ditanyakan;

13
• Pahami wawasan umum topik yang akan diverifikasi/ditanyakan;
• Identifikasi nama dan jabatan interviewee, berikut alasan diadakannya wawancara kepada yang
bersangkutan;
• Perkirakan kebutuhan atau lama waktu wawancara;
• Rancang aliran pertanyaan dan diskusi, dimulai dari hal yang bersifat umum menuju hal yang rinci;
• Tentukan waktu dan tempat wawancara;
Hendaknya dipastikan bahwa personil yang akan diwawancarai relevan dengan topik/pokok persoalan
yang di-audit. Personil tersebut dapat individu yang bekerja di dalam tapak usaha/kegiatan atau individu
yang berada di luar tapak. Penetapan personil di dalam tapak hendaknya didasarkan pada struktur
organisasi dan job description, dan dipilih dengan metode pencuplikan. Topik wawancara hendaknya
sesuai dengan peran, tanggungjawab, dan kewenangan personil tersebut.
Merencanakan Evaluasi Dokumen/rekaman
Sama halnya dengan perencanaan wawancara, untuk evaluasi dokumen/rekaman Tim audit hendaknya
mengidentifikasi daftar dokumen/rekaman yang akan dimintakan kepada Auditi untuk dievaluasi dan
diverifikasi saat audit lapangan. Dengan persiapan dan perencanaan ini akan mempermudah dan
mempercepat proses audit lapangan. Ada baiknya bila daftar dokumen/rekaman yang akan dievaluasi dan
diverifikasi dapat disampaikan lebih dahulu kepada Auditi, agar saat audit lapangan dokumen/rekaman
tersebut telah dipersiapkan.
2.14 Menetapkan Kerangka Sistematika Laporan Audit
Tidak ada ketentuan baku tentang format atau sistimatika dari suatu laporan audit. Setiap audit memiliki
tujuan dan lingkup audit yang berbeda-beda, sehingga format atau sistematika laporan audit biasanya
disesuaikan dengan tujuan dan lingkup audit tersebut atau mengikuti keinginan dan kepentingan Klien.
Walaupun tidak ada bakuan format atau sistematika laporan audit, namun hendaknya diperhatikan bahwa
ada ketentuan yang harus dipenuhi tentang hal-hal pokok minimal yang harus dicakup dalam laporan
audit.
Ketua Tim audit hendaknya mempersiapkan rancangan sistimatika laporan audit dan menyampaikannya
kepada Klien untuk mendapatkan persetujuan. Pada perancangan ini patut diberikan perhatian khusus
pada bagian paparan temuan audit. Sistematika pemaparan bagian ini hendaknya disesuaikan dengan
tujuan dan lingkup audit serta mempertimbangkan efektifitas pemaparan laporan audit, agar tidak terjadi
pengulangan pemaparan temuan.
Kerangka sistematika laporan audit akan digunakan Tim audit sebagai acuan saat penulisan laporan
audit. Sistematika laporan audit dapat diubahsuaikan seiring perkembangan yang dijumpai dalam audit
lapangan, dengan persetujuan Klien.
2.15 Menyusun Rencana Audit (audit plan)
Kerangka acuan audit atau rencana audit (audit plan) merupakan dokumen yang memuat kerangka kerja
pelaksanaan keseluruhan proses audit yang akan dilaksanakan Tim Audit. Dokumen ini merupakan bentuk
kesepakatan terdokumentasi antara Klien dan Tim audit terkait dengan pelaksanaan audit, serta menjadi
acuan atau pedoman Tim audit dalam pelaksanaan audit lapangan dan pelaporan hasil audit.

14
Rencana audit harus mampu memperagakan lingkup dan kompleksitas audit yang dilaksanakan,
dan hendaknya dibuat cukup luwes dan fleksibel untuk mengantisipasi adanya perubahan dan/atau
penyesuaian, seperti perubahan dalam lingkup audit seiring perkembangan dan dinamika kegiatan
audit lapangan, tentunya tanpa mengurangi pencapaian tujuan audit yang telah ditetapkan. Selain itu,
rencana audit hendaknya pula mampu memfasilitasi penjadualan dan pengkoordinasian kegiatan audit di
lapangan.
KOTAK-3. RENCANA AUDIT
Berikut adalah hal-hal minimal yang seharusnya dicakup dalam suatu dokumen rencana audit:
a. identitas Klien dan Auditi;
b. tujuan audit;
c. deskripsi ringkas usaha dan/atau kegiatan (dilengkapi peta, gambar, diagram);
d. lingkup audit dan kriteria audit;
e. prioritas/fokus bidang audit;
f. identitas Tim Audit, mencakup peran dan tanggungjawab masing-masing anggota tim audit,
termasuk tenaga ahli bila ada, serta personil lain (misal: pendamping/pemandu, pengawas/
observer, auditor magang/trainee auditor);
g. proses dan metode/prosedur kerja audit lapangan;
h. tata waktu pelaksanaan pelaksanaan audit keseluruhan;
i. lokasi dan tata waktu (jadual) pelaksanaan audit lapangan, termasuk jadual wawancara dengan
manajemen Auditi;
j. rencana pencuplikan fakta (sampling plan);
k. kerangka protokol audit yang digunakan;
l. kerangka sistematika paparan laporan audit;
m. pernyataan kerahasiaan, kemandirian dan ketidakberpihakan;
n. ringkasan riwayat hidup Tim audit (Auditor Utama, Auditor, dan Tenaga Ahli).
Bila relevan dan dibutuhkan atau dipersyaratkan khusus oleh Klien, rencana audit hendaknya mencakup
pula hal-hal berikut:
a. daftar personil yang akan diwawancarai, area/fasilitas/kegiatan yang akan diobservasi dan
diperiksa, serta dokumen/rekaman yang akan dievaluasi/diuji saat audit lapangan;
b. pengaturan logistik (perjalanan, akomodasi, logistik, dan fasilitas di llain apangan);
c. alokasi sumberdaya secara khusus yang dibutuhkan untuk topik/bidang audit yang sangat
penting dan prioritas;
d. bahasa yang digunakan dalam pelaksanaan audit lapangan dan bahasa pelaporan audit, bila hal
ini berbeda dengan bahasa Auditor dan/atau Auditi;
e. pernyataan dan pengaturan hal-hal yang terkait dengan kerahasiaan;
f. informasi pendukung lain yang sesuai dan relevan, seperti misalnya surat perintah audit, surat
usulan audit dari pihak yang berkepentingan, surat persetujuan penetapan Tim audit.
Klien hendaknya mengkaji dan memberikan persetujuan terdokumentasi terhadap rencana audit sebelum
dimulainya kegiatan audit lapangan. Patut diperhatikan oleh Ketua Tim audit dan Klien, bahwa audit
lapangan hendaknya tidak dilaksanakan sebelum Klien mengeluarkan persetujuan/pengesahan terhadap
rencana audit.

15
Rencana audit hendaknya disampaikan dan bila perlu dipaparkan pula kepada Auditi sebelum kegiatan
audit lapangan dimulai. Setiap keberatan dari Auditi seyogyanya dipertimbangkan, dan hendaknya dapat
diselesaikan antara KetuaTim audit, Auditi dan Klien. Perubahan atau revisi setiap rencana audit hendaknya
pula disetujui diantara pihak-pihak yang terkait sebelum proses audit dilanjutkan.
2.16 Persiapan Akhir Auditor
SetiapanggotaTimaudithendaknyamempersiapkansegalakebutuhanyangdiperlukanuntukpelaksanaan
audit lapangan sesuai peran dan penugasan audit-nya, baik berupa dokumen kerja, peralatan kerja, dan
alat pelindung diri (APD) personal.
Dokumen kerja auditor yang dipersiapkan mencakup rujukan/kriteria audit dan media perekaman fakta
audit. Sangat baik bila Auditor membawa berkas elektronik (e-file) dari kriteria audit yang digunakan,
sehingga setiap saat bila diperlukan dapat melakukan konfirmasi dengan cepat. Untuk media perekaman
fakta audit, dapat digunakan beragam media, seperti: kertas kerja (auditornotes), perekam gambar (kamera
atau video), dan perekam suara. Penting diperhatikan, agar audit lapangan berjalan efektif dan tidak
terkendala hanya karena persoalan sepele, hendaknya dipastikan sebelum berangkat ke tapak kegiatan,
seluruh perlengkapan media perekaman fakta audit telah siap digunakan, termasuk batterai, kertas, map,
pulpen, pinsil, dan perlengkapan lainnya.
Dalam persiapan individual, setiap Auditor hendaknya melengkapi diri dengan alat pelindung diri (APD)
minimal dan standar sesuai kebahayaan yang telah teridentifikasi di tapak kegiatan, misal: sepatu dan
helmet. Sangat tidak disarankan untuk tergantung dan mengandalkan perlengkapan APD standar yang
disediakan oleh Auditi, karena ukuran (size) yang tidak sesuai akan menyebabkan ketidaknyamanan
sehinggafungsipelindungtidakakanoptimal,bahkanjustruberubahmenjadifungsipengangguefektifitas
kerja, misalnya: sepatu dan helmet yang terlalu besar atau terlalu sempit.

16
Foto: Winarko Hadi

17
Audit lapangan merupakan kegiatan pengumpulan dan verifikasi fakta dan informasi untuk memperoleh
bukti audit yang objektif melalui serangkaian observasi/pengamatan lapangan, evaluasi dokumen/
rekaman, serta wawancara personil.
Pencapaian tujuan audit sangat bergantung pada efektifitas pelaksanaan kegiatan audit lapangan. Oleh
karenanya, faktor berikut hendaknya diperhatikan dan dipertimbangkan dalam melaksanakan audit
lapangan, yaitu:
a. efektifitas waktu;
b. pencapaian tujuan audit; dan
c. keamanan dan keselamatan tim audit.
Audit lapangan dilaksanakan dengan sistemik sesuai dengan rencana audit yang telah disepakati antara
Auditor dan Auditi. Berikut adalah kegiatan yang hendaknya dilakukan Tim Audit pada kegiatan audit
lapangan.
3.1 Pertemuan Pembukaan (opening meeting)
KegiatanauditlapangandiawalidenganpertemuanpembukaanantaraTimauditdenganwakilmanajemen
Auditi, dan dihadiri pula oleh personil Auditi lainnya yang bertanggungjawab untuk fungsi atau proses
yang akan diaudit. Maksud dari pertemuan pembukaan ini adalah untuk:
a. memperkenalkan Tim audit;
b. mengkonfirmasikan kembali rencana audit (audit plan), termasuk tujuan, lingkup, kriteria, dan jad-
ual audit lapangan;
c. menyampaikan penjelasan singkat tentang metodologi audit atau bagaimana kegiatan audit lapan-
gan akan dilaksanakan;
d. mengkonfirmasikan kebutuhan dan pengaturan logistik, akomodasi, dan transportasi selama audit
lapangan;
e. mengkonfirmasi aspek K3 yang diberlakukan di tapak, khususnya area/fungsi kerja yang akan di-
audit;
f. mengkonfirmasikan saluran komunikasi selama audit berlangsung;
g. mengkonfirmasikan ijin untuk mengambil rekaman gambar atau video selama audit lapangan; dan
h. memberikan kesempatan kepada Auditi untuk melakukan klarifikasi dan pertanyaan yang berkaitan
dengan rencana kegitan audit lapangan.
Pertemuan pembukaan dipimpin oleh Ketua Tim audit, dan pertemuan ini hendaknya dilaksanakan secara
formalsejauhyangdapatdilakukan. Pelaksanaanpertemuanpembukaaniniseharusnyadidokumentasikan,
misalnya daftar hadir dan risalah pertemuan pembukaan (minutes of meeting), dan rekaman hendaknya
disimpan untuk keperluan bukti dokumentasi proses audit.
Penyesuaian terhadap jadual kegiatan audit lapangan dapat dilakukan saat pertemuan pembukaan,
sepanjang tidak mengurangi pencapaian tujuan dan lingkup audit yang telah disepakati sebelumnya
antara Klien dan Tim audit.
MELAKSANAKAN
AUDIT LAPANGAN3

18
3.2 Observasi Singkat Lapangan Menyeluruh (Site Tour)
Usai pertemuan pembukaan, Tim audit didampingi oleh wakil Auditi sebaiknya melakukan observasi
singkat lapangan secara menyeluruh. Kegiatan ini penting dilakukan sebelum audit lapangan dilakukan,
utamanya bila Tim Audit baru pertama kali berkunjung ke tapak usaha/kegiatan Auditi, atau pada saat
tahap kegiatan pre¬audit tidak dilakukan kunjungan pendahuluan (initial site-visit).
Observasi singkat ini diperlukan untuk memberikan wawasan menyeluruh kepada seluruh Tim Audit
tentang usaha/kegiatan yang di-audit. Hendaknya diperhatikan dan diingat bahwa observasi ini hanya
merupakan tour singkat ke sekeliling area/fungsi kerja Auditi, dan Tim audit seyogyanya belum mulai
melakukan pengumpulan dan verifikasi fakta audit. Tim audit hendaknya mencatat hal-hal penting yang
dijumpai, namun harus mampu membatasi dan mengendalikan diri untuk tidak dahulu melakukan
verifikasi fakta yang dijumpai. Tim audit secara spefisik berdasarkan tugas dan tanggunggjawab masing-
masing akan kembali ke area/fungsi tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan observasi rinci sesuai
jadual yang telah ditetapkan.
3.3 Pengumpulan dan Verifikasi Fakta dan Bukti Audit
Fakta atau informasi yang dikumpulkan Tim audit hendaknya sesuai dengan tujuan dan lingkup audit.
Pengumpulan fakta/informasi dilakukan dengan pencuplikan (sampling) sesuai metode yang telah
direncanakan pada
rencana audit. Dengan adanya pencuplikan, maka terdapat unsur ‘ketidakpastian’ (uncertaintly), yang
hendaknya menjadi perhatian Tim audit saat mengevaluasi dan menetapkan kesimpulan audit.
Dalam mengumpulkan dan memverifikasi fakta dan/atau informasi, Tim audit dapat menggunakan lebih
dari satu metode berikut:
a. pengkajian/evaluasi dokumen dan/atau rekaman,
b. observasi/pengamatan, dan
c. wawancara.
Hendaknya diperhatikan dan diingat bahwa fakta/informasi yang diperoleh Tim audit harus diverifikasi.
Hanyainformasiterverifikasiyangdapatdijadikanbukti audit.Fakta/informasiyangterkumpulmungkinsaja
hanya berlaku pada saat pengumpulan informasi, karena perbedaan kondisi dapat merubah validitasnya.
Patut diperhatikan bahwa fakta/informasi didasarkan pada sampel fakta/informasi yang tersedia.
Gambar berikut memberikan gambaran proses,
dari pengumpulan fakta/informasi sampai pada
penetapan kesimpulan audit.
Proses Pengumpulan Informasi sampai Pencapaian Kesimpulan Audit.

19
Dalam mengumpulkan fakta/informasi, masing-masing anggota Tim audit hendaknya ‘berfokus’ pada
topik/bidang audit yang menjadi tanggungjawabnya. Fakta/informasi yang dikumpulkan dan diverifikasi
hanyalah fakta/informasi yang relevan dengan topik audit. Terlalu banyak informasi dikumpulkan namun
tidak relevan akan memboroskan waktu dan akan mempersulit Tim audit untuk mendokumentasikan dan
mengevaluasinya atau ‘too much data will kill you’.
Auditi diharapkan tidak menyembunyikan informasi yang diminta oleh Tim audit tanpa alasan yang dapat
diterima(misalnyakerahasiaan). Jikahaliniterjadi,Timaudithendaknyamencatatnyasebagaiketerbatasan
dalam audit (audit limitation), selain keterbatasan lainnya seperti kerahasiaan.
Bila selama pelaksanaan audit, Tim Audit mendapat kesulitan dan/atau hambatan dari Auditi, seperti
misalnya Auditi tidak dapat bekerjasama (tidak kooperatif), tidak menyediakan atau membuka akses data/
informasi yang dibutuhkan, maka Tim Audit dapat melaporkan hambatan tersebut kepada Klien untuk
ditindaklanjuti.
Tim audit hendaknya berupaya mengumpulkan fakta/informasi yang cukup dan mempertimbangkan
setiap temuan dan gabungan temuan yang kurang penting, yangmana keduanya dapat mempengaruhi
kesimpulan audit.
Satu atau lebih fakta/informasi hendaknya diverifikasi dengan lebih dari satu metode, untuk mendapatkan
keyakinan bahwa fakta/informasi yang dikumpulkan telah diverifikasi. Tim audit dapat memulai
pengumpulan dan verifikasi dengan metode apa saja, tergantung kepada topik/bidang yang di-audit dan
ketersediaan waktu yang telah disepakati.
Tim audit hendaknya memelihara kertas kerja auditor (auditor notes) untuk mendukung proses
pengumpulan dan verifikasi data/informasi. Selama proses pengumpulan dan verifikasi ini, Tim audit
hendaknya merekam jenis, sumber, kualitas, dan kehandalan informasi yang diperoleh. Hal ini akan
memungkinkan informasi divalidasi denga n lebih efektif.
3.3.1 Evaluasi dokumen/rekaman
Pengumpulan, evaluasi, dan verifikasi dilakukan terhadap dokumen/rekaman yang berkaitan dan relevan
dengan lingkup audit. Secara umum, dokumen/rekaman yang dievaluasi dan diverifikasi adalah:
• RKL dan RPL yang telah disetujui dan hasil implementasinya;
• Perijinan lingkungan;
• Manual & prosedur (SOP) pengelolaan pingkungan;
• Kesiagaan dan tanggap kedaruratan;
• Rekaman, manifes, inventori;
• Spesifikasi, gambar teknik;
• Rangkuman data, hasil analisis, indikator kinerja;
• Rekaman digital & elektronik (e-file);
• Rekaman produksi;
• Rekaman kinerja & evaluasi kinerja lingkungan;
• Rekaman komunikasi lingkungan (complaint);
• Rekaman pelatihan, insiden, dll;
• Rekaman limbah & manifes;
• Rekaman audit terdahulu; dan
• Rekaman lingkungan lainnya yg relevan

20
Saat melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen/rekaman, Auditor hendaknya melakukan dua hal, yaitu:
a. Memastikan kelengkapan, kesesuaian dan/atau kecukupan, mencakup keberadaan dan kelengka-
pan isi dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan kriteria audit.
b. Mem-verifikasi dan mem-validasi substansi isi dokumen/rekaman, mencakup bila sesuai:
• Keabsahan, misalnya otorisasi;
• Konsistensi isi;
• Metode uji dan tingkat ketelitian, misalnya untuk data hasil analisa laboratorium, pemantauan
dan pengukuran kualitas lingkungan;
• Masa berlaku misalnya perijinan.
Hendaknya diperhatikan oleh Tim audit untuk selalu merekam identitas dokumen/rekaman yang
dievaluasi/diverifikasi, seperti nama/judul, waktu terbit, penerbit atau penanggungjawab.
Dokumen/data yang disimpan dalam media elektronik (digital) hendaknya dievaluasi dan diverifikasi pula.
Auditor seyogyanya memiliki kemampuan teknis dalam bidang pengelolaan data/rekaman elektronik.
Penting diperhatikan oleh Auditor, bahwa evaluasi dan verifikasi terhadap data/rekaman dengan populasi
besar hendaknya dipilih melalui pencuplikan dengan metode yang sesuai dengan karakter data/rekaman.
3.3.2 Observasi/pemeriksaan Lapangan
Dalam observasi/pemeriksaan lapangan, Tim audit hendaknya mengobservasi dan merekam fakta/
informasi yang berkaitan dengan kondisi dan situasi fisik tapak, baik untuk kegiatan di masa lalu (dalam
lingkup waktu audit) maupun yang sedang beroperasi saat ini.
Observasi lapangan dapat mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari hasil pengkajian dokumen/
rekaman, termasuk informasi yang termuat dalam rekaman kejadian di masa lalu dan arsip yang ditemukan
di dalam dan/atau di luar tapak usaha/kegiatan. Observasi lapangan hendaknya dilakukan dengan
pengamatan visual secara langsung, dan apabila memungkinkan Tim audit dapat melengkapi observasi
tersebut dengan rekaman foto/video dan/atau rekaman tertulis sesuai yang disepakati dalam rencana
audit.
Tim audit hendaknya mengkonfirmasi batasan fisik dari tapak usaha/kegiatan, dan batas dari setiap proses/
kegiatan operasional yang terkait, sesuai dengan lingkup. Apabila Tim audit tidak memperoleh akses ke
area tertentu dari tapak organisasi yang menjadi bidang/topik audit, maka hal ini hendaknya dicatat dan
disampaikan dalam laporan audit sebagai suatu keterbatasan.
Akan sangat membantu bila sebelum melaksanakan observasi/pemeriksaan lapangan, Tim audit mengkaji
dan memahami proses/kegiatan yang akan diamati, dan prosedur operasional (SOP) yang berlaku.
Observasi lapangan dilaksanakan sesuai dengan lingkup audit, dan sebaiknya mengikuti alur‘input - proses
- output’. Perlu diperhatikan bahwa Tim audit sebaiknya menghindari kegiatan observasi di luar lingkup
audit.
Selama melakukan observasi lapangan,Tim audit hendaknya peka dan cermat terhadap keadaan sekeliling,
dan selalu waspada menggunakan panca¬indera serta bila diperlukan melakukan wawancara mendadak
(door stop) terhadap personil lapangan. Potensi ketidaktaatan/ketidaksesuaian yang dijumpai selama
observasi lapangan hendaknya direkam, dan bilamana diperlukan diverifikasi kepada penanggungjawab

21
kegiatan/area kerja. Untuk meningkatkan fakta pendukugn Tim audit dapat melakukan perekaman
(gambar/video) dengan seijin Auditi dan/atau pendamping.
Dalam observasi lapangan, Tim audit hendaknya berfokus pada aspek dan dampak lingkungan (penting).
Tim audit hendaknya melakukan penelusuran dan memahami‘penyebab dampak, dampak, akibat dampak,
dan aliran dampak’, baik dampak yang telah dan sedang terjadi, maupun potensial terjadi.
KOTAK-4. APA YANG DIOBSERVASI ?
• Konfirmasi batas fisik tapak • Unloading & loading
• Kondisi fisik tapak dan area sekelilingnya • Engineering dan maintenance (workshop)
• Kondisi fasilitas dan peralatan • Fasilitas & aktifitas pengelolaan lingkungan (WTP,
WWTP, TDS, Landfill, EP, Scruber, Incinerator, dll)
• Kondisi lingkungan kerja (bau, panas & bising) • Laboratorium & Klinik
• Ketersediaan dan penerapan SOP • Daerah tertutup/ terkunci
• Peralatan K3L • Daerah bawah tanah
•Tanda identifikasi/label dan simbol (kemasan, alat) • Saluran drainase
• Fasilitas pendukung (boilers, generator, power
plant)
• Saluran air limbah
• Penyimpanan bahan & produk (gudang, tanki
timbun)
• Kebocoran, ceceran, dan kontaminasi
• Proses & operasi produksi
Bila dalam suatu observasi lapangan Tim audit menjumpai suatu fakta aktual dari suatu kegiatan/proses
yang senyatanya mencemari lingkungan, Auditor hendaknya langsung mengkomunikasikan hal tersebut
kepada Auditi tanpa ditunda, dan meminta Auditi segera melakukan tindakan koreksi saat itu juga, sejauh
yang dapat dilakukan.
Dalam melakukan observasi lapangan, Tim audit hendaknya mentaati seluruh persyaratan kesehatan dan
keselamatan yang diberlakukan pada area observasi lapangan.
3.3.3 Wawancara
Wawancaramerupakancaramengumpulkaninformasiuntukmemadukan,memperkaya,danmemverifikasi
informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi dokumen/rekaman serta hasil observasi lapangan.
Personil yang diwawancarai (interviewee) dapat berasal dari individu atau kelompok individu yang ada di
dalam atau di luar tapak usaha/kegiatan. Diantara beragam jenis pertanyaan, personil yang diwawancarai
dapat diminta, bila relevan untuk:
• menjelaskan pekerjaannya dan terjadinya dan cara pekerjaan tersebut dilaksanakan saat ini dan
masa lalu; dan
• memberikan informasi tentang penggunaan tapak dan kondisinya, dengan perhatian khusus pada
beberapa kejadian yang telah, sedang, atau mungkin menimbulkan dampak lingkungan.

22
Setiap kali wawancara kepada seorang personil hendaknya dilakukan tidak lebih dari 1 jam. Interviewee
yang penting dapat diwawancarai lebih dari 1 kali, dan dapat dikombinasikan dengan observasi lapangan
dan evaluasi dokumen/rekaman. Penting diperhatikan pemilihan waktu wawancara, dimana waktu
menjelang istirahat atau usai jam kerja akan membatasi akurasi dan objektifitas wawancara.
Saat waktunya berwawancara, hendaknyaTim audit tepat waktu. Sebelum wawancara dimulai, seyogyanya
Tim audit memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan audit dan wawancara, serta memberitahu dan
menyepakati perkiraan lama waktu wawancara. Penting untuk memberikan kesempatan waktu kepada
interviewee untuk bertanya tentang tujuan dan kegiatan audit.
Tim audit dapat memulai wawancara dengan menyampaikan wawasan ringkas terhadap peran dan
tanggung-jawab interviewee atau sebaliknya, meminta agar interviewee menjelaskan tentang tugas dan
tanggungjawabnya. Pertanyaan yang diajukan Tim audit hendaknya mengacu kepada protokol/ checklist
yang telah direncanakan, dan pertanyaan dimulai dari pertanyaan umum menuju ke pertanyaan rinci/
detail. Setiap kali Tim audit bertanya hendaknya hanya mengajukan satu pertanyaan, dan selanjutnya
dapat mengembangkan pertanyaan lanjutan yang muncul dari jawaban interviewee.
Tim audit harus menjaga pertanyaan dan diskusi tetap dalam lingkup topik audit. Pertanyaan yang
diajukan hendaknya menggunakan bahasa dan istilah yang dipahami interviewee, jelas, ringkas, dan dapat
dimengerti.
Personil yang diwawancarai hendaknya tidak diwajibkan untuk menjawab setiap pertanyaan, yangmana
mungkin personil tersebut memiliki keterbatasan pengetahuan. Tim audit hendaknya mengkualifikasikan
temuan audit yang berkaitan dengan hal diatas. Tim audit hendaknya memverifikasi bahwa kekurangan
informasi yang diperoleh dari interviewee tidak disebabkan oleh kurangnya komunikasi, termasuk
ketrampilan berbahasa atau cara Auditor mengungkapkan pertanyaan.
Bila waktu yg disepakati telah habis, Tim audit hendaknya menutup wawancara, dan menyimpulkan hasil
wawancara serta mengkajinya bersama interviewee. Bila masih dibutuhkan wawancara lanjutan, sepakati
waktu pertemuan berikutnya untuk melanjutkan wawancara yang belum selesai atau memverifikasinya
kembali setelah melakukan observasi dan evaluasi dokumen. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada
interviewee atas kerjasama dan waktu yang disediakan untuk wawancara.
Hasil dari setiap wawancara sebaiknya dirangkum, dan setiap rangkuman kesimpulan wawancara jika
memungkinkan hendaknya dikonfirmasikan kepada interviewee.
KOTAK-5. TEKNIK WAWANCARA
Hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Auditor saat berwawancara:
• Perlakukan interviewee ’berstatus sama’;
• Bersikap sopan, bersahabat, netral/tidak berpihak, dan objektif;
• Gunakan pertanyaan terbuka (open question);
• Bertanya dengan bahasa yang mudah dipahami, jelas dan ringkas;
• Setiap bertanya hanya mengajukan satu pertanyaan;
• Secara periodik memberikan ringkasan wawancara untuk menguji kebenaran pemahaman
auditor;
• Hanya mencatat butir-butir penting.

23
Hal-hal yang harus dihindari Auditor saat berwawancara:
• Bertanya dengan pertanyaan yang kompleks dan rumit;
• Pertanyaan yang mengarahkan kepada jawaban yang tidak objektif (leading question);
• Menggunakan pertanyaan tertutup (close question);
• Menggunakan penilaian, opini, dan pandangan pribadi terhadap pernyataan interviewee;
• Mendebat, beradu argumentasi, mengintimidasi, dan membuat interviewee merasa bersalah;
• Interviewee mengendalikan situasi audit dan jalannya wawancara;
• Terlalu banyak mencatat;
• Menggunakan humor yang berlebihan;
• Melampaui batas waktu wawancara yang disepakati tanpa pemberitahuan kepada interviewee.
3.3.5 Mendokumentasikan Fakta dan Bukti Audit
Fakta dan bukti audit yang terkumpul hendaknya didokumentasikan untuk keperluan penelusuran kembali
fakta dan bukti audit. Dalam wawancara, penting diperhatikan untuk mencatat nama dan jabatan/fungsi
dari personil yang diwawancarai serta kapan dan dimana wawancara tersebut dilaksanakan. Untuk fakta
dan bukti berupa dokumen/rekaman, hendaknya Auditor merekam identitas dokumen (judul, tanggal
terbit, penanggungjawab). Bila diperlukan untuk kajian mendalam, dokumen/rekaman penting dapat
dimintakan salinannya kepada Auditi, namun perlu diperhatikan status pengendalian dokumen tersebut,
apakah dokumen terkendali atau tidak terkendali.
Dokumentasi fakta dan bukti audit dapat berupa gambar/video. Untuk dokumentasi kategori ini,
hendaknya diperhatikan identifikasi-nya, seperti lokasi, waktu, dan objek dari gambar/video tersebut.
3.4 Koordinasi dan Komunikasi Tim Audit
Selama kegiatan audit lapangan, sangat penting dilakukan komunikasi diantara Tim audit, dan antara Tim
audit dengan Auditi dan Klien. Tim audit hendaknya berkomunikasi dan berdiskusi secara berkala pada
waktu tertentu selama audit lapangan berlangsung, untuk pertukaran informasi, mengevaluasi kemajuan
audit, dan kesesuaian tugas dan peran diantara anggota Tim audit sesuai situasi dan kebutuhan lapangan.
Diskusi Tim audit dapat dilaksanakan pada setiap kesempatan istirahat atau jeda, atau pada setiap akhir
hari kegiatan audit lapangan.
Selama audit lapangan berlangsung, Ketua Tim audit hendaknya secara berkala mengkomunikasikan
perkembangan pelaksanaan audit dan setiap hal penting dan kritikal yang dijumpai di lapangan kepada
Auditi, dan bila diperlukan juga kepada Klien, khususnya bila ada hal-hal yang membutuhkan keputusan
atau kesepakatan bersama. Bukti audit yang dikumpulkan selama audit lapangan yang menunjukan resiko
lingkungan bermakna dan penting (misalnya kejadian pencemaran limbah B3 dan/atau kontaminasi tanah
yang sedang dan masih berlangsung) harus segera dilaporkan kepada Auditi tanpa ditunda, dan bila
diperlukan juga kepada Klien.
Bila bukti audit yang diperoleh selama kegiatan audit lapangan menunjukan bahwa tujuan audit
tidak dapat tercapai, Ketua Tim audit hendaknya melaporkan situasi tersebut kepada Klien, agar dapat
diputuskan tindakan yang tepat. Tindakan tersebut dapat mencakup konfirmasi ulang atau penyesuaian
rencana audit, perubahan tujuan atau lingkup audit, atau penghentian audit.
Bila ada kebutuhan untuk merubah lingkup audit sebagai hasil perkembangan kegiatan audit lapangan,

24
hendaknya Ketua Tim audit mengkaji dan mengevaluasinya terlebih dahulu secara seksama. Perubahan
lingkup audit selama kegiatan audit lapangan dapat dilakukan oleh Ketua Tim audit, namun harus
mendapat persetujuan Klien.
3.5 Diskusi dan Evaluasi Hasil Audit Lapangan
Seluruh fakta/informasi yang terkumpul hendaknya divalidasi dalam hal keakuratan, kehandalan,
kecukupan, dan kesesuaiannya untuk memenuhi tujuan audit. KetuaTim audit hendaknya mengidentifikasi
konsekuensi dari keterbatasan informasi yang diperoleh selama kegiatan audit lapangan, dan hal ini
hendaknya dikomunikasikan kepada Klien secepatnya. Demikian pula jika diperoleh informasi berharga di
luar lingkup audit, namun dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan audit, maka informasi
tersebut sebaiknya dikomunikasikan pula kepada Klien.
Bukti audit yang telah terverifikasi hendaknya dievaluasi terhadap kriteria audit yang telah ditetapkan
untuk menghasilkan temuan audit. Temuan audit adalah ‘hasil penilaian dan evaluasi terhadap bukti-
bukti audit yang terkumpul setelah membandingkan dengan kriteria audit yang disepakati’. Temuan
audit dapat berupa ketaatan/kesesuaian (compliance/conformity) atau ketidaktaatan/ ketidaksesuaian
(incompliance/non-conformity). Bila tercakup dalam tujuan dan lingkup audit, maka temuan audit dapat
pula mengidentifikasi peluang peningkatan atau penyempurnaan kinerja pengelolaan lingkungan (area of
concern atau area for improvement).
Walaupuntidaktercakupdalamlingkupaudit,temuanketaatan/kesesuaianterhadapkriteriaauditsebaiknya
juga dirangkum untuk memperagakan ketaatan/kesesuaian tapak, fungsi atau proses yang diaudit. Bila
tercakup, setiap temuan ketaatan/kesesuaian dan bukti pendukungnya hendaknya didokumentasikan.
Temuan ketidaktaatan/ketidaksesuaian hendaknya ditinjau bersama dengan Auditi untuk memperoleh
kepastian bahwa bukti audit adalah‘akurat’, selain untuk memastikan bahwa temuan dipahami oleh Auditi.
Bila terdapat perbedaan pendapat perihal bukti dan/atau temuan audit, hendaknya Tim audit berupaya
menyelesaikannya dengan Auditi sebelum pertemuan penutup.
Sebelum dilakukan pertemuan penutup untuk melaporkan hasil audit lapangan, Tim audit hendaknya
berdiskusi, untuk:
a. mengkaji ulang seluruh temuan audit dan bukti audit lainnya yang relevan, dengan mengacu pada
tujuan dan lingkup audit; dan
b. merumuskan dan menyepakati kesimpulan audit, dengan mempertimbang¬kan adanya faktor keti-
dakpastian dalam proses audit;
Temuanauditharusakuratdanobjektif,tidaksubjektifataumenggunakanopinipribadi,jelasdandidukung
oleh bukti audit yang terverifikasi, serta mudah dipahami oleh Auditi. Oleh karenanya, pernyataan temuan
audit hendaknya memuat:
a. Apa bukti yang diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya;
b. Dimana dan kapan bukti diperoleh;
c. Proses/fungsi/area kerja yang diaudit; dan
d. Persyaratan atau kriteria audit yang harus dipenuhi.
Bila diperlukan, Tim audit dapat mengelompokkan temuan ketidaktaatan/ ketidaksesuaian, untuk
memberikan penekanan atau fokus dan prioritas dalam melakukan tindakan perbaikan, misalnya kategori
temuan sangat penting (major) dan cukup penting (minor). Seluruh temuan dan bukti audit pendukungnya
harus direkam dan didokumentasikan.

25
3.6 Menyusun Laporan Hasil Audit Lapangan
Laporan hasil audit lapangan merupakan laporan sementara, bukan merupakan laporan final (akhir).
Laporan ini umumnya berupa laporan ringkas, hanya memuat proses audit lapangan yang dilakukan,
temuan audit, kesimpulan audit sementara, dan keterbatasan audit (bila ada).
Ketua Tim audit bertanggungjawab untuk menyusun laporan hasil audit lapangan, dibantu oleh Anggota
Tim audit lainnya. Perubahan terhadap temuan maupun kesimpulan audit sementara dimungkinkan
terjadi pada laporan audit lengkap (akhir), berdasarkan hasil diskusi dan tanggapan/klarifikasi Auditi pada
pertemuan penutup dan/atau evaluasi ulang fakta dan bukti audit saat Tim audit menyusun laporan akhir.
3.7 Pertemuan Penutup
Sebelum meninggalkan tapak kegiatan Auditi dan mengakhiri kegiatan audit lapangan, Tim audit
hendaknya melaksanakan pertemuan penutup. Tujuan dari pertemuan penutup ini adalah untuk
memaparkan temuan dan kesimpulan audit sementara kepada Auditi, serta memperoleh kesepakatan
Auditi atas hasil audit lapangan.
Pertemuan penutup dipimpin oleh Ketua Tim audit, dihadiri oleh Wakil Manajemen Auditi, dan bila sesuai
dapatpuladihadiriolehKlien. Dalampertemuanpenutupini,KetuaTimaudithendaknya memberitahukan
kepada Auditi tentang situasi yang dijumpai selama audit yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan
terhadap kesimpulan audit.
Pertemuan penutup hendaknya dilaksanakan secara formal, dan risalah pertemuan termasuk rekaman
kehadiran, sebaiknya didokumentasikan. Tim audit harus memberikan kesempatan kepada Auditi
untuk melakukan klarifikasi dan/atau sanggahan/keberatan atas temuan dan kesimpulan audit. Setiap
perbedaan pendapat yang terkait dengan temuan dan/atau kesimpulan audit antara Tim audit dan Auditi
hendaknya didiskusikan, dan bila memungkinkan saat itu pula diselesaikan/disepakati. Bila tidak dapat
diselesaikan, seluruh pendapat yang disampaikan dalam pertemuan penutup hendaknya dicatat dan
didokumentasikan, untuk nantinya dimuat dalam laporan audit akhir.
KOTAK-6. AGENDA PERTEMUAN PENUTUP
Agenda pertemuan penutup minimal mencakup namun tidak terbatas pada:
a. Paparan Ketua Tim audit tentang:
• Proses audit yang dilaksanakan, termasuk kendala atau keterbatasan yang dijumpai selama
audit lapangan berlangsung (bila ada);
• Hasil audit, khususnya temuan audit;
• Kesimpulan audit sementara.
• Penjelasan Ketua Tim audit tentang situasi yg dijumpai selama audit yg dapat mengurangi
tingkat kepercayaan kesimpulan audit
b. Tanggapan dan/atau klarifikasi Auditi terhadap hasil dan kesimpulan audit sementara. Auditi
berhak memberikan persetujuan atau keberatan atas temuan dan kesimpulan audit sementara.

26
Foto: Endro

27
Kegiatan penyusunan, pengesahan, dan penyampaian laporan audit merupakan kegiatan akhir dalam
proses audit. Keseluruhan proses audit dan hasil audit diperagakan dalam laporan audit. Laporan audit
yang akurat dan handal diperlukan untuk menjadi landasan bagi Klien dalam mengambil keputusan.
Untuk itu, seyogyanya laporan audit disusun berlandaskan bukti objektif dan terverifikasi.
4.1 Persiapan Penyusunan Laporan Audit
Ketua Tim audit bertanggungjawab penuh dalam penyiapan laporan audit dan juga terhadap isi laporan
audit. Laporan audit hendaknya memaparkan informasi hasil audit sesuai dengan yang telah direncanakan
dalam rencana audit (audit plan) dan sepatutnya mampu membantu Klien untuk memahami temuan dan
kesimpulan audit.
Hal pertama yang hendaknya dilakukan Tim audit dalam persiapan penyusunan laporan audit adalah
mengorganisasikan dan melengkapi dokumen kerja auditor, termasuk protokol audit, fakta dan bukti
terverifikasi, temuan audit, dan dokumen pendukung temuan audit, serta dokumen administrasi lainnya.
Laporan audit hendaknya dirancang untuk kebutuhan dan kepentingan Klien, termasuk kelompok
sasaran penerima dan pengguna laporan audit yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, perlu
pula dipertimbangkan bahwa laporan audit hendaknya mudah dipahami oleh Auditi, sehingga Auditi
mampu menyusun dan melaksanakan tindakan perbaikan, pencegahan, dan peningkatan dan/atau
penyempurnaan unjuk kerja pengelolaan lingkungan.
Laporan audit hendaknya mampu memperagakan informasi yang objektif, jelas, ringkas, dan akurat. Tipe
informasi dan tingkat kerincian yang dimuat dalam laporan audit tergantung pada kompleksitas dan taraf
kepentingan topik audit.
4.2 Evaluasi Bukti Audit dan Temuan Audit
Laporan hasil audit lapangan dan hasil diskusi dengan Auditi pada pertemuan penutup hendaknya
dikaji dan dievaluasi kembali oleh Tim Audit, dan menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun laporan
audit akhir (final). Demikian pula, seluruh bukti terverifikasi hendaknya divalidasi dalam hal keakuratan,
kehandalan, kecukupan, dan kesesuaiannya.
Penting diperhatikan bahwa temuan audit harus ‘relevan’ dengan tujuan audit dan ‘objektif’, dalam arti
temuan audit bebas dari bias, tidak ada faktor yang mempengaruhi keputusan terhadap temuan, dan
didukung oleh bukti audit terverifikasi. Peran Ketua Tim audit sangat penting dalam evaluasi ulang bukti
audit dan menetapkan keputusan temuan audit. Karenanya, Ketua Tim audit harus memastikan dan
meyakini benar bahwa seluruh temuan yang akan diterbitkan didukung oleh bukti yang cukup dan telah
diverifikasi. Walaupun bukti dan temuan audit diperoleh dan diusulkan oleh anggota tim audit, ketetapan
temuan merupakan kewenangan Ketua Tim audit, dan setelah ketetapan temuan diputuskan, maka
tanggungjawab atas temuan sepenuhnya berada pada Ketua Tim audit.
Salah satu cara mudah untuk menentukan apakah suatu temuan dinilai cukup dan memadai adalah
PELAPORAN
AUDIT4

28
dengan melakukan ‘cross review’ diantara anggota tim audit. Suatu temuan dinilai cukup dan memadai
secara kualitas dan kuantitas, bila lebih dari seorang auditor yang kompeten dan mandiri menghasilkan
penilaian yang sama terhadap sekumpulan bukti audit yang dibandingkan dengan menggunakan kriteria
audit yang sama.
4.3 Menetapkan Kesimpulan dan Rekomendasi Audit
Saatakanmerumuskandanmenetapkankesimpulanaudit,KetuaTimaudithendaknyamemperhatikandan
mempertimbangkan adanya faktor ‘ketidakpastian’ dalam proses audit. Hal ini penting dipertimbangkan
agar kesimpulan audit tidak berlebihan dan berlandaskan atas bukti audit terverifikasi.
Patut diperhatikan oleh Ketua Tim audit bahwa kesimpulan audit harus mampu menjawab tujuan audit
sebagaimana termuat dalam dokumen rencana audit yang telah disepakati Klien. Selain itu, kesimpulan
audit hendaknya dapat pula mencakup hal-hal berikut, misalnya:
a. Keluasan dari ketaatan atau ketidaktaatan Auditi terhadap kriteria audit;
b. Efektifitas penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan/penyempurnaan kinerja pengelolaan
lingkungan hidup.
c. KemampuanprosesevaluasidarimanajemenAuditidalammemastikankeberlanjutan(sustainability)
penaatan, kecukupan, efektifitas, dan peningkatan/ penyempurnaan kinerja pengelolaan
lingkungan hidup.
Kesimpulan audit tidak perlu mengulang kembali hasil-hasil temuan audit, namun bila diperlukan temuan
audit dapat dikelompokkan berdasarkan kategori sesuai dengan permintaan/kepentingan Klien, seperti
jumlah temuan audit berdasarkan area/fungsi kerja, atau komponen/media lingkungan, atau tingkat
kepentingan dampak/bahaya yang ditimbulkan.
Rekomendasi audit merupakan suatu arahan tentang hal-hal yang perlu dilakukan Auditi dalam rangka
menindaklanjuti hasil temuan audit. Sifat dari rekomendasi audit adalah rekomendasi umum (general
recommendation), bukan rekomendasi teknikal yang rinci. Penyusunan rekomendasi audit dilandasi oleh
hasil temuan audit dan kesimpulan audit, dan hendaknya mampu memberikan arahan dan kerangka
bagi Auditi untuk menyusun tindakan perbaikan dan pencegahan, dan/atau peningkatan unjuk kerja
pengelolaan lingkungan. Rekomendasi audit dapat berupa arahan untuk:
• perbaikan dan/atau pencegahan dari suatu ketidaktaatan atau penyimpangan terhadap peraturan
perundang-undangan lingkungan hidup;
• meningkatkan efektifitas pengelolaan lingkungan hidup agar kinerja pengelolaan lingkungan
meningkat;
• menghindari terjadinya suatu resiko/bahaya lingkungan yang membahayakan kesehatan dan
keselamatan manusia serta lingkungan hidup.
4.4 Menyusun Laporan Audit
Dalampenyusunanlaporanaudit,tidakadaketentuanbakuyangmengaturformatatausistematikalaporan
audit. Format atau sistematika setiap laporan audit dapat berbeda-beda, tergantung kepada kepentingan
dan keinginan Klien. Tim audit diberikan keleluasaan untuk memaparkan laporan audit dalam sistematika
yang paling sesuai dengan tujuan dan lingkup audit. Namun perlu diingat dan diperhatikan bahwa
sistematika laporan audit hendaknya disepakati terlebih dahulu dengan Klien saat penyusunan dokumen
rencana audit. Bila terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan rencana audit, hendaknya Ketua Tim audit

29
menyampaikan dan meminta persetujuan Klien sebelum memutuskan menggunakan sistematika laporan
audit yang baru.
Walaupun format dan sistematika laporan dapat berbeda-beda, namun pada umumnya laporan audit
memuat 4 (empat) unsur/bagian pokok, yaitu:
a. Informasi Umum; bagian ini memuat dan menjelaskan informasi umum tentang latar belakang
dan tujuan audit, identitas pihak yang terlibat dalam audit, serta proses audit dan pelaksanaannya,
termasuk lingkup dan kriteria audit, serta metodologi audit.
b. Temuan Audit; bagian ini merupakan bagian utama isi laporan yang memuat hasil audit. Sistimati-
ka paparan temuan audit dapat disusun berdasarkan pendekatan lingkup audit menurut organisasi
fungsional, proses, area kerja, tapak kegiatan/fasilitas, komponen dan isu lingkungan, atau kombi-
nasi diantaranya.
c. Kesimpulan Audit; bagian ini memuat evaluasi menyeluruh temuan audit dan secara jelas mampu
menjawab tujuan audit yang ditetapkan dalam rencana audit. Pada bagian ini, bila sesuai, dapat
pula dimuat rekomendasi atau saran tindak lanjut audit.
d. Lampiran; bagian ini memuat data dan/atau informasi pendukung yang penting dan relevan den-
gan temuan audit, seperti protokol audit, daftar dokumen/rekaman yang diperiksa/dievaluasi, daf-
tar personil yang diwawancarai, daftar fasilitas yang diobservasi, dan informasi lainnya.
Laporan audit hendaknya lengkap, akurat, jelas dan ringkas, artinya siapapun pihak berkepentingan yang
membaca laporan audit dapat langsung memahami esensi pokok isi laporan audit, tanpa harus mendapat
penjelasan terlebih dahulu dari Tim Audit, misalnya melalui proses presentasi/paparan laporan audit.
Laporan audit hendaknya menyajikan dokumentasi yang cukup, termasuk rujukan dan informasi kunci,
untuk mendukung temuan audit yang termuat dalam laporan, dan memungkinkan dilakukannya evaluasi
ulang audit di waktu mendatang, dan/atau oleh pihak lain.
Sebagai suatu bentuk pertanggung-gugatan, laporan audit harus ditanda-tangani oleh Ketua Tim audit
dengan membuat pernyataan bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran dan akurasi laporan audit.
KOTAK-7. CAKUPAN LAPORAN AUDIT
Laporan audit‘minimal’harus mencakup atau memuat hal berikut:
a. tujuan audit;
b. lingkup audit, khususnya identifikasi unit organisasi dan fungsional atau proses yang diaudit dan
rentang waktu yang dicakup dalam audit;
c. identitas Klien dan Auditi;
d. identitas Tim audit (Ketua dan anggota, serta tenaga ahli);
e. identitas tapak kegiatan Auditi;
f. waktu (tanggal) dan lamanya proses audit, termasuk jadual proses audit keseluruhan
g. ringkasan proses audit, termasuk adanya faktor ketidakpastian, keterbasan, dan/atau setiap
hambatan yang dihadapi, yang dapat menyebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan
terhadap kesimpulan audit;
h. kriteria audit;
i. temuan audit;
j. kesimpulan audit.
bersambung...

30
4.5 Pengesahan, Kepemilikan, dan Distribusi Laporan Audit
Laporan audit hendaknya diterbitkan dan diserahkan kepada Klien pada waktu yang telah disepakati
dalam rencana audit. Bila hal ini tidak memungkinkan, misalnya terjadi penundaan, hendaknya alasan
penundaan tersebut dikomunikasikan kepada Klien, dan tanggal terbit yang baru hendaknya ditetapkan
dan disepakati kembali.
Laporan audit hendaknya diberi tanggal terbit. Laporan audit yang telah disetujui Klien hendaknya
diberikan tanda bukti pengesahan laporan tersebut oleh Klien. Secara prinsip, hak kepemilikan laporan
audit ada pada Klien, sehingga merupakan kewenangan Klien pula untuk menentukan pihak-pihak
penerima laporan audit.
Pada dasarnya laporan audit bersifat rahasia (confidential), namun ketentuan kerahasiaan tersebut
merupakan wewenang Klien untuk menentukan apakah laporan audit bersifat rahasia atau terbuka untuk
publik. Selain itu, bila ketentuan hukum menyatakan laporan audit tertentu dapat dibuka kepada publik,
maka hal tersebut dapat dilakukan.
Tim audit dan seluruh penerima laporan audit dari Klien hendaknya menghormati dan memelihara
kerahasiaan laporan, dengan tidak melakukan publikasi laporan audit kecuali diperintahkan dan mendapat
ijin dari Klien.
4.6 Akhir Audit
Proses audit dinyatakan selesai bila seluruh kegiatan yang termuat dalam rencana audit telah dilaksanakan,
dan laporan audit telah disetujui dan disahkan oleh Klien audit, serta laporan telah didistribusikan.
Dokumen dan/atau rekaman yang terkait dengan audit sebaiknya disimpan atau dimusnahkan melalui
kesepakatanantarapihak-pihakyangberpartisipasidalamaudit,danmemperhatikanketentutanperaturan
perundang-undangan dan persyaratan yang berlaku.
4.7 Kerahasiaan
Seluruh dokumen, rekaman, data, dan informasi yang berkaitan dengan proses dan hasil audit bersifat
rahasia. Tim audit hendaknya menghormati dan menjaga kerahasiaan tersebut, dan hanya membuka
informasi tersebut kepada Klien dan/atau pihak-pihak yang mendapat ijin dari Klien.
Sifat kerahasian proses dan hasil audit mengikat secara hukum, dan hendaknya pernyataan kerahasiaan
Tim audit (confidential statement) tersebut didokumentasikan dalam laporan audit.
Pernyataan kerahasiaanTim audit, berisi pernyataan untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi
k. area atau bidang yang tidak dapat di-audit, meskipun ditetapkan dalam lingkup audit;
l. keterbatasan data/informasi yang tersedia dan konsekuensinya terhadap audit, pengecualian,
perubahan dan penyimpanangan dari lingkup audit yang telah disepakati dan disetujui;
m. setiap perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan antara Tim audit dan Auditi;
n. rekomendasi perbaikan dan peningkatan;
o. pernyataan kerahasiaan Auditor.
lanjutannya...

31
yang diperoleh selama proses pelaksanaan audit, dan tidak akan membuka atau memaparkan data dan
informasi yang diperolehnya tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan Klien.
4.8 Tindak Lanjut Audit
Laporan audit, termasuk rekomendasi audit yang telah disetujui dan disahkan oleh Klien hendaknya
ditindaklanjuti oleh Auditi, dengan menyusun rencana atau program tindakan perbaikan dan pencegahan
(CPAP-corrective and preventive action plan). CPAP sepenuhnya adalah tanggungjawab Auditi untuk
menyusun dan melaksanakannya.
Untuk menjamin dan memastikan bahwa CPAP dilaksanakan dengan cara yang tepat, Auditi hendaknya
terlebih dahulu melakukan investigasi dan menganalisa ‘akar penyebab’ ketidaktaatan/ketidaksesuaian.
Hasil investigasi dan analisa tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan CPAP.
CPAP hendaknya memadai dan sesuai dengan besarnya masalah dan dampak/bahaya lingkungan yang
ditimbulkan, serta mencakup tindakan penanganan ketidaktaatan/ ketidaksesuaian yang bersifat aktual
(sedang terjadi) maupun yang potensial (mungkin akan terjadi), sebagaimana berikut:
a. a) Ketidaktaatan‘aktual’, mencakup:
• Tindakan perbaikan untuk mengendalikan, mengatasi, dan memulihkan dampak lingkungan
yang sedang terjadi, atau disebut pula dengan tindakan koreksi,
• Tindakan pencegahan untuk mencegah berulangnya kembali ketidaktaatan /ketidaksesuaian
(avoid recurrence) yang sama di masa mendatang, atau disebut pula dengan tindakan korektif.
b. Ketidaktaatan ‘potensial’, yaitu suatu tindakan pencegahan untuk menghindari/mencegah agar ti-
dak terjadi penyimpangan/ketidaktaatan dan dampak/bahaya lingkungan (avoid occurrence), atau
disebut pula dengan tindakan pencegahan.
Dalam menyusun CPAP, hendaknya dilengkapi dengan kerangka waktu penyelesaian dan disepakati
oleh Klien. Secara berkala, Auditi hendaknya memberikan informasi kepada Klien tentang status dan
kemajuan tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilaksanakannya tersebut. Untuk memastikan CPAP
dilaksanakan dengan efektif dan sesuai rencana, Klien dapat melakukan verifikasi terhadap penyelesaian
dan efektifitas dari tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilaksanakan Auditi tersebut.

32
Foto: Endro

33
Selain persyaratan kompetensi yang ditunjukkan oleh sertifikat kompetensi Auditor Lingkungan Hidup,
seorang Auditor hendaknya memiliki dan mampu memperagakan seperangkat atribut personal berikut
dalam melaksanakan proses audit:
• Ber-etika (ethical); adil, jujur, mengungkapkan kebenaran, dan bijaksana
• Berpikiran terbuka (open minded); bijak dalam mempertimbangkan ide atau pendapat alternatif
• Diplomatis (diplomatic); bijak dalam berkomunikasi dan berhadapan dengan orang lain
• Pemerhati keadaan sekitar (observant); selalu aktif memperhatikan kegiatan dan kondisi lingkungan
yang ada di sekitarnya
• Cerdas (perceptive); peduli dan mampu memahami berbagai situasi
• Luwes (versatile); mampu beradaptasi pada berbagai situasi yang berbeda
• Gigih (tenacious); memiliki kegigihan & berfokus untuk mencapai tujuan
• Tegas (decisive); mampu menyimpulkan sesuatu dengan cepat berdasarkan alasan dan analisa yang
logis
• Percaya diri (self reliant); mampu bertindak dan bekerja secara mandiri sekaligus berinteraksi secara
efektif dengan yang lainnya
Dalam menjalankan profesinya, seorang Auditor hendaknya menerapkan dan memelihara etika profesi
Auditor sebagai berikut:
1. Cerdas, jujur, objektif dalam setiap menjalankan tugas pekerjaan. Tidak memuat pernyataan dalam
laporan audit yang dipercaya tidak benar atau menyesatkan yang disebabkan oleh kurangnya
informasi.
2. Jika menjumpai kegiatan Auditi yang melanggar hukum (ilegal) atau berpotensi bahaya hendaknya
segera menginformasikan kepada wakil Auditi, dan kegiatan tersebut diberikan perhatian khusus,
dan pemberitahuan tersebut harus dilakukan secara tertulis.
3. Tidak membuka rahasia hasil audit atau informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa persetujuan
tertulis dari Klien, kecuali bila dipersyaratkan dan ditentukan oleh hukum.
4. Tidak melaksanakan kontrak atau tugas yang diketahui diluar kemampuan dan kapabilitas
profesionalnya.
5. Tidak menerima apapun dan berapapun nilainya dari pihak-pihak yang dapat menyebabkan
keberpihakan atau diasumsikan akan mempengaruhi keberpihakan penilaian profesionalnya.
6. Informasi dari Auditi, Klien atau organisasi lainnya tidak akan digunakan tanpa melakukan verifikasi
dan validasi.
7. Seluruh proses audit akan dilaksanakan sesuai dengan standar dan acuan yang berlaku.
8. Akan memelihara rekaman (log sheet) dari seluruh pekerjaan audit yang dilakukan dan pelatihan
yang diikuti.
9. Akan selalu terus menerus berupaya meningkatkan kemampuan, efektifitas, dan mutu dari jasa
profesionalnya.
10. Tidak akan berpartisipasi dalam audit yang tidak mampu dilakukan karena tidak fasih dalam bahasa
yang disepakati dalam audit.
ATRIBUT DAN
ETIKA AUDITOR5

34
KOTAK-8. SIKAP DAN KETRAMPILAN AUDITOR
Seorang Auditor lingkungan hendaknya mempunyai sikap dan ketrampilan sebagai berikut:
• Berkemampuan mengungkapkan dengan jelas konsep dan ide secara lisan dan tulisan
• Memiliki ketrampilan individu untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan audit, komunikasi,
diplomasi, dan sopan santun.
• Berkemampuan menjaga sifat kemandirian dan penilaian objektif.
• Memiliki ketrampilan mengorganisasikan diri pribadi.
• Berkemampuan menilai yang didasarkan atas bukti-bukti objektif.
• Berkemampuan berperilaku baik sesuai dgn budaya dan tata krama tempat audit.

35
RUJUKAN
Anis, Rustiawan. 2006. Panduan Pelaksanaan Audit Berdasarkan SNI 19011-2005. Jakarta.
Amar Binaya Karsa, PT. 2005. Panduan Praktis Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO-14001:2004
(SNI 19-14001-2005). Jakarta.
Amar Binaya Karsa, PT. 2009. Panduan Evaluasi Audit Lingkungan Hiudp yang Diwajibkan. Jakarta.
Badan Standardisasi Nasional (BSN). 2005. Standar Nasional Indonesia, SNI 19-19011¬2005, Panduan Audit
Sistem Mananejem Mutu dan/atau Lingkungan. Jakarta.
Callenbach, Ernst. (1993). Eco-Management: The Elmwood Guide to Ecological Auditing and Sustainable
Business. Bernett-Koehler Publishers. San Francisco.
EuropeanParliamentandoftheCouncil.2001.Regulation(EC)No.761/2001AllowingVoluntaryParticipation
by Organization in a Community Eco-Management and Audit Scheme (EMAS).
Greeno, J.Ladd. 1985. Environmental Auditing : Fundamentals and Technique. Center for Environmental
Assurance, Arthur D.Little Inc. John Willey & Sons. New York.
International Organization for Standardization (ISO). 2004. ISO 14001:2004 Environmental Management
System, Specification and Guidance for Use. Geneve.
International Organization for Standardization (ISO). 2002. ISO 19011:2002 Guidelines for Quality and
Environmental Management System Auditing. Geneve.
International Personnel Certification Association. 2005. Specification for the Development of Certification
for the Certification of QMS and EMS Auditors, issue 4.
International Chamber of Commerce (ICC). 1989. Environmental Auditing. Paris.
Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA). 2010. Environmental Auditor Pack.
London, UK.
Kementerian Lingkungan Hidup. 2010. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2010 tentang
Audit Lingkungan Hidup.
Kementerian Lingkungan Hidup. 2001. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.30 Tahun 2001 tentang
Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan
Ledgerwood, Grant. 1994. Implementing and Environmental Audit: How to Gain Competitive Advantage
using Quality and Environmental Responsibility. Financial Time Series, Irwin Professional
Publishing. USA
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Spedding,Linda;DavidJones;ChristopperDering. 1994.Eco-ManagementandEcoAuditing:Environmental
Issues in Business. Wiley Chnacery Law.
Willig, John. 1995. Auditing for Environmental Quality Leadership: Beyond Compliance to Environmental
Excellence. John Willey & Sons. New York.

36
PROTOKOL / TATA LAKSANA AUDIT LINGKUNGAN
Det Norske Veritas. 1994. International Environmental Rating System. DNV Loss Control Institute. Atlanta,
Georgia, USA.
Global Environmental Management Initiatives-GEMI. 1994b. Environmental Self Assessment Program.
Washington DC, USA.
Health and Safety Technology and Management (HASTAM). 1991. Environmental
Audit: A Complete Guide to Undertaking an Environmental Audit for Your
Business. Mercury Books. London.
KPMG Environmental Consulting. 1993. Environmental Management System Verification Test. The Hague,
The Netherlands.
Mc.Gaw, David. 1993. Environmental Auditing and Compliance Manual. Environmental Resource Center.
Van Nostrand Reinhold. New York.

37
TERMINOLOGI DAN DEFINISI
Audit proses yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh
bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sampai
sejauh mana kriteria audit dipenuhi
Catatan: dalam uraian panduan, terminologi ‘audit’ bermakna pula ‘audit
lingkungan hidup yang diwajibkan’
Audit lingkungan
hidup
evaluasi yang dilakukan untuk menilai ‘ketaatan’ penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang
ditetapkan oleh pemerintah.
Catatan: dalam uraian panduan, terminologi ‘audit lingkungan hidup yang
diwajiban’hanya disebut‘audit’
Auditi penanggungjawab usaha dan /atau kegiatan yang diaudit
Audit Team Leader Seseorang dengan kualifikasi ‘auditor utama’, dan bertindak sebagai
pemimpin tim audit (ketua tim audit) dalam suatu proses audit.
Auditor Orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit
Bukti audit rekaman, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang terkait dengan
kriteria audit dan dapat diverifikasi. Bukti audit mungkin bersifat kualitatif
atau kuantitatif.
Interviewee orang yang diwawawancarai dalam kegiatan audit lapangan
Klien Pihak atau instansi yang memerintahkan dilaksanakannya audit.
Catatan: instansi dimaksud dalam panduan ini adalah ‘Kementerian
Lingkungan Hidup’
Kriteria audit seperangkat kebijakan, prosedur, atau persyaratan Catatan: persyaratan
dimaksud dalam panduan ini adalah ketentuan peraturan dan
perundang¬undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan
hidup
Kompetensi atribut dan kemampuan seseorang yang ditunjukkan dalam menerapkan
pengetahuan dan keterampilan.
Lingkup audit cakupan dan batasan dari suatu audit
Tapak lokasi dengan batas geografis yang ditentukan dan dimana dilakukan
berbagai kegiatan di bawah tanggungjawab suatu organisasi usaha dan/atau
kegiatan.
Temuan audit hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit.
Temuan audit dapat mengindikasikan baik ketaatan/kesesuaian ataupun
ketidaktaatan/ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan.
Tenaga ahli orang yang memberikan pengetahuan atau keahlian khusus kepada tim audit

38
Tim audit Satu auditor atau lebih yang melaksanakan audit, yang bila dibutuhkan dapat
didukung oleh tenaga ahli.
Rencana audit uraian kegiatan dan pengaturan untuk pelaksanaan audit
DAFTAR SINGKATAN
APD Alat Pelindung Diri
MEA Mandatory Environmental Audit (audit lingkungan hidup yang diwajibkan)
ISO International Organization for Standardization
KLH Kementerian Lingkungan Hidup
SNI Standar Nasional Indonesia
LSK Lembaga Sertifikasi Kompetensi
LPK Lembaga Pelatihan Kompetensi
CPA Corrective Preventive Action
CPAP Corective Preventive Action Program
PPLH Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ATL Audit Tim Leader

PanduanAuditLingkungan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to PanduanAuditLingkungan

Similar to PanduanAuditLingkungan (20)

PanduanAuditLingkungan