Pemahaman dasar penatagunaan tanah untuk urusan pertanahan

1. PENATAGUNAAN TANAH
DIKLAT DASAR TATA RUANG
DAN PERTANAHAN
2016

2. TUJUAN PEMBELAJARAN
Kompetensi Dasar
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu
memahami penyelenggaraan penatagunaan tanah.
Indikator Keberhasilan
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu :
a. Menjelaskan pengertian dasar penatagunaan tanah
b. Menjelaskan karakteristik penggunaan tanah
c. Menjelaskan pengelolaan data penatagunaan tanah
d. Menjelaskan implementasi penatagunaan tanah

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN
No. 8/ 2015, urusan penatagunaan tanah di lingkungan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN berada dalam
struktur Direktorat Penatagunaan Tanah.
Sedangkan di tingkat Kanwil BPN Provinsi dan Kantor
Pertanahan masih berdasarkan pada Peraturan Kepala BPN RI
No. 4/ 2006.
Tugas Direktorat Penatagunaan Tanah :
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi
penatagunaan tanah, data dan neraca penatagunaan tanah, dan
penatagunaan tanah kawasan perkotaan dan perdesaan.

5. B. KONSEP WILAYAH TANAH USAHA

7. Pola penggunaan tanah berupa penampang bentang wilayah
dari daerah hulu hingga hilir terbagi atas 3 Wilayah Tanah Usaha
dan 2 Sub Wilayah Tanah Usaha. Uraian Wilayah Tanah Usaha
adalah sebagai berikut :
• Wilayah Tanah Usaha Terbatas I, yakni daerah pantai dengan
ketinggian kurang dari 2 m dpal. Daerah ini merupakan
kawasan perlindungan pantai. Konservasi pantai berfungsi
untuk melindungi habitat biota laut dengan hutan bakaunya
dan mencegah intrusi air laut atau merembesnya air asin
kedalam air tanah daerah pantai.
• Wilayah Tanah Usaha Utama Ia, areal dengan ketinggian
antara 2 sampai 100 m dpal. Dengan incian ketinggian 2
sampai 7 m sebaiknya untuk tambak, kemudian garis
bendungan yang ideal adalah pada ketinggian 25 m dari
permukaan laut. Penggunaan utama wilayah ini adalah untuk
persawahan irigasi teknis untuk ditargetkan panen minimal
dua kali setahun.

8. • Wilayah Tanah Usaha Utama Ib, dengan ketinggian antara
100 m sampai 500 m dpl. Jika masih tersedia air, masih
cocok untuk persawahan. Kemudian sesuai sifat fisiografinya,
baik untuk tanaman keras dan buah-buahan, tanaman
perkebunan.
• Wilayah Tanah Usaha II, dengan ketinggian 500m sampai
1000 m dpal. Daerahnya bergelombang, berbukit-
bukit. Apabila terdapat tanah yang datar cocok untuk
tanaman hortikultura dan sayur-sayuran. Daerah berbukit
dan bergelombang sebaiknya ditanami dengan tanaman
keras yang cocok dengan udara sejuk seperti cengkeh, kopi,
kemiri, jeruk, dan sebagainya.
• Wilayah Tanah Usaha Terbatas II dengan ketinggian lebih
dari 1000 m dpal. Daerah ini sebaiknya dijadikan kawasan
lindung atau dihutankan. Jika ada dataran yang luas sangat
sesuai dengan tanaman bunga bungaan, sayur-sayuran dan
buah-buahan iklim dingin.

9. Dasar - Dasar Penatagunaan Tanah
1. Kewenangan mengatur persediaan, peruntukan, penggunaan
tanah serta pemeliharaannnya ada pada negara
2. Hak atas tanah memberi wewenang kepada pemegang hak
untuk menggunakan tanah tersebut secara aktif
3. Kewenangan pemegang ha katas tanah untuk menggunakan
tanah dibatasi oleh ketentuan : ha katas tanah berfungsi sosial
4. Perlindungan terhadap pihak ekonomi lemah dalam proses
penatagunaan tanah
5. Penatagunaan tanah tidak dapat dipisahkan dari pengaturan
penguasaan dan pemilikan tanah

10. 6. Penatagunaan tanah sebagai subsistem penataan ruang dan
sub sistem pembangunan
7. Penatagunaan tanah adalah multi dimensi dan multi sektoral
8. Penatagunaan tanah harus mampu menyediakan tanah bagi
semua kegiatan pembangunan yang sifatnya dinamis
9. Penyelenggaraan penatagunaan tanah tugas pemerintah pusat,
pelaksanaannya di daerah berdasarkan dekonsentrasi

11. PRINSIP PERENCANAAN TATA GUNA TANAH
1. Prinsip penggunaan aneka (principle of multiple use)
Prinsip ini menghendaki agar rencana tata agraria dapat
memenuhi beberapa kepentingan sekaligus pada satu kesatuan
tanah tertentu.
2. Prinsip penggunaan maksimum (principle of maximum
production)
Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang agraria
diarahkan untuk memperoleh hasil fisik yang setinggi-tingginya
untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang mendesak.
3. Prinsip penggunaan optimum (principle of optimum use)
Prinsip ini menghendaki agar penggunaan suatu bidang agraria
dapat memberikan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya
kepada orang menggunakan/mengusahakan tanpa merusak
sumber alam itu sendiri.

12. KEBIJAKAN PENATAGUNAAN TANAH
Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
1. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), memenuhi syarat-syarat
penggunaan dan pemanfaatan tanah, memelihara tanah, dan
mencegah kerusakan tanah/lingkungan. (Ps. 7 & 8)
2. Penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW tidak dapat
diperluas atau dikembangkan penggunaannya. (Ps. 7)
3. Hak Atas Tanah dapat diberikan terhadap bidang-bidang tanah
yang terletak di Kawasan Lindung kecuali pada Kawasan Hutan
dan di terletak Kawasan Cagar Budaya kecuali pada lokasi
situs. (Ps. 11)
4. Penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap pulau-pulau
kecil harus memperhatikan kepentingan umum (i.e. tidak
menutup akses umum ke pantai/laut). (Ps. 15)

13. 5. Pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan RTRW tidak
dapat ditingkatkan pemanfaatannya. (Ps. 7)
6. Penetapan RTRW tidak memepengaruhi status hubungan
hukum di atas tanah. (Ps. 9)

14. Skala / Jangka Waktu
Pemberlakuan
RTRW Nasional
Skala 1 : 1.000.000
Jangka Waktu 20 tahun
RTRW Provinsi
Skala 1 : 250.000
Jangka Waktu 20 tahun
RTRW Kabupaten
Skala 1 : 50.000
Jangka Waktu 20 tahun
RTRW Kota
Skala 1 : 25.000Jangka
Waktu 20 tahun
RDTR
Skala 1 : 5.000
Jangka Waktu 20 tahun
RTRW Nasional
RTRW Provinsi
RTR Pulau
RTR Kawasan Strategis Nasional
RTR Kawasan Strategis Provinsi
RTRW Kota
RTRW
Kabupaten
RDTR Kota
RTR Kawasan Strategis Kota
RDTR Kabupaten
RTR Kawasan Strategis
Kabupaten
Rencana Umum Rencana Rinci
RPJP Nasional
RPJM Nasional
RPJP Provinsi
RPJM Provinsi
RPJP
Kabupaten/Kota
RPJM
Kabupaten/Kota

15. Dasar Hukum
Peraturan yang mendasari kegiatan di lingkungan
kedirektoratan Penatagunaan Tanah dan WP3WT yang utama
adalah pasal 33 (3) UUD 1945. Selanjutnya peraturan yang
terkait dengan Penatagunaan Tanah dan WP3WT adalah :
1. Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok – Pokok Agraria
2. Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang
3. Undang – Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
4. Undang – Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara
5. Undang – Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus
6. Undang – Undang No. 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

16. 7. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah
8. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional
9. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang
10. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
11. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN
No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi
13. Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam
Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin
Perubahan Penggunaan Tanah

17. Berikut ini adalah peraturan yang bersifat sektoral dan terkait
erat dengan penyelenggaraan penatagunaan tanah dan
penataan wilayah P3WT, yaitu :
1. Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
2. Undang – Undang No. 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian sebagaimana diubah dalam Undang –
Undang No. 29 Tahun 2009
3. Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang – Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2004 ttg
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan
4. Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air
5. Undang – Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

18. 6. Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara
7. Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Undang – Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya
9. Undang – Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman
10. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri
11. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah
Pertambangan
12. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang
Reklamasi dan Pasca Tambang
13. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan

19. 14. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai
15. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan
16. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
17. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2013 tentang Rawa
18. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

20. Definisi
1. Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi
baik yang merupakanbentukan alami maupun buatan
manusia
2. Penguasaan Tanah adalah hubungan hukum antara orang
per orang, kelompok orang,atau badan hukum dengan tanah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
3. Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan
nilai tambah tanpa mengubahwujud fisik penggunaan
tanahnya
4. Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan
tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasipemanfaatan
tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan
pemanfaatantanah sebagai satu kesatuan sistem untuk
kepentingan masyarakat secara adil

21. 5. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuangeografis
beserta segenap unsur terkait yang batasdan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspekadministratif dan/atau aspek
fungsional
7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsiutama lindung
atau budi daya
8. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarianlingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam dan buatan
9. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atasdasar kondisi dan
potensi sumber daya alam,sumber daya manusia, dan
sumber daya buatan
10. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk
usaha pertanian

22. 11. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan
pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan
dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan
pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan
nasional
12. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan
potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian
dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan
sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa
yang akan dating
13. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan,
mengembangkan, memanfaatkan dan membina,
mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan
kawasannya secara berkelanjutan

23. 14. Neraca Penatagunaan Tanah adalah perimbangan antara
ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW).
15. Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan yang
memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan
pemanfaatan tanah, sebagai dasar pemberian izin, dalam
rangka penyelenggaraan penatagunaan tanah.

24. Pengertian kawasan perdesaan berdasarkan UU No. 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang adalah wilayah yang
mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Ciri yang paling jelas dari kawasan perdesaan adalah pertanian
dan tempat tumbuhnya vegetasi liar. Selain itu pola
pemukimannya cenderung mengelompok dalam satuan
satuan wilayah dusun serta desa. Dinamika ekonomi kawasan
perdesaan relatif rendah, dimana penduduk mengandalkan
pada penjualan hasil pertanian ke kota.
.
KARAKTERISTIK PENGGUNAAN TANAH
KAWASAN PEDESAAN

25. Bentang fisik wilayah perdesaan sangat bervariasi, mulai dari
daerah pegunungan hingga pesisir pantai. Wilayah hulu di
hampir seluruh pulau besar adalah daerah pegunungan. Pola
aliran sungai di daerah hulu yang mempunyai banyak sumber
air kemudian mengumpul ke anak sungai dan berakhir pada
sungai utama..

26. Semakin landai dan curam suatu wilayah akan semakin rentan
terjadinya erosi aliran air permukaan (run-off). Terjadinya erosi
menyebaban lapisan tanah subur terkikis sehingga dalam
jangka waktu tertentu tanah akan kehilangan kesuburannya.
Hilangnya kesuburan tanah akibat erosi mengakibatkan
terjadinya degradasi lahan (land degradation). Larikan air
permukaan dari daerah hulu ke hilir yang akan semakin besar
juga menghilangkan penyimpanan air tawar.

27. Semakin landai dan curam suatu wilayah akan semakin rentan
terjadinya erosi aliran air permukaan (run-off). Terjadinya erosi
menyebaban lapisan tanah subur terkikis sehingga dalam
jangka waktu tertentu tanah akan kehilangan kesuburannya.
Hilangnya kesuburan tanah akibat erosi mengakibatkan
terjadinya degradasi lahan (land degradation). Larikan air
permukaan dari daerah hulu ke hilir yang akan semakin besar
juga menghilangkan penyimpanan air tawar.

31. PENGELOLAAN DATA PENATAGUNAAN TANAH
A. INVENTARISASI PENGGUNAAN TANAH
Inventarisasi data penggunaan dilakukan melalui pengambilan
data primer atau survei lapang. Jenis data yang diambil dan
klasifikasinya ditentukan atas dasar faktor skala peta yang akan
dibuat.
Penyusunan data spasial atau pembuatan peta penggunaan
tanah mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala
BPN No. 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah
Perdesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah
Dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian Dalam Peta.

32. Klasifikasi Penggunaan Tanah Perkotaan
Tanah Perumahan adalah bidang-bidang tanah yang
digunakan untuk kelompok rumah yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana
lingkungan
Tanah Perusahaan adalah bidang-bidang tanah yang
digunakan untuk suatu badan hukum dan atau badan
usaha milik pemerintah maupun swasta untuk kegiatan
ekonomi yang bersifat komersial bagi pelayanan
perekonomian dan atau tempat transaksi barang dan
jasa
Tanah Tidak Ada Bangunan adalah bidang-bidang tanah
di dalam wilayah perkotaan yang belum atau tidak
digunakan untuk pembangunan perkotaan.

33. Klasifikasi Penggunaan Tanah
Perdesaan
Tanah Perkampungan adalah areal tanah yang digunakan
untuk kelompok bangunan padat ataupun jarang tempat
tinggal penduduk untuk dimukimi secara menetap
Tanah Persawahan adalah areal tanah pertanian basah
dan atau kering yang digenangi air secara periodik dan
atau terus menerus ditanami padi dan atau diselingi
dengan tanaman tebu, tembakau dan atau tanaman
semusim lainnya.
Pertanian Tanah Kering Semusim adalah
areal pertanian yang tidak pernah diairi
dan mayoritas ditanami dengan tanaman
umur pendek
Tanah Industri adalah tanah areal yang digunakan
untuk kegiatan ekonomi berupa proses pengolahan
bahan-bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi
dan atau setengah jadi menjadi barang jadi

34. Kebun campur adalah areal yang ditanami rupa-
rupa jenis tanaman keras dan atau tanaman
semusim dan atau kombinasi tanaman keras
dan semusim atau tanaman buah-buahan serta
tidak jelas mana yang menonjol
Hutan adalah areal yang ditumbuhi oleh
pepohonan yang tajuk pohonnya dapat
saling menutupi/bergesekan
Tanah Perkebunan adalah areal tanah
yang ditanami tanaman keras dengan satu
jenis tanaman
Perairan Darat adalah areal tanah yang
digenangi air, secara permanen baik
buatan maupun alami

35. Unsur Kemampuan Tanah
Kemampuan Tanah adalah penilaian pengelompokan potensi
unsur-unsur fisik wilayah bagi kegiatan penggunaan tanah.
Unsur kemampuan tanah terdiri dari :
1. Kemiringan tanah/ lereng
2. Kedalaman efektif tanah
3. Tekstur tanah
4. Drainase
5. Erosi
6. Faktor pembatas
Klasifikasi kemampuan tanah berdasarkan tingkat skala
peta. Kelas kemampuan tanah pada tingkat peta skala detail
lebih banyak dari skala umum.

36. Penyajian peta kemmpuan tanah merupakan kombinasi
unsur-unsur kemampuan tanah yang dinyatakan dalam
bentuk notasi.Sebagai contoh :
IA2bt :
- I: Kemiringan tanah/lereng : 0 – 2 %
- A : Kedalaman efektif tanah : lebih dari 90 cm
- 2 : Tekstur tanah sedang
- b : Tidak pernah tergenang
- t : Tidak ada erosi

37. Lereng adalah sudut kemiringan
tanah yang dibentuk oleh
permukaan tanah dengan bidang
datar yang dinyatakan dalam
persen (%) dan menunjukkan
perbandingan antara beda tinggi
dua titik diatas permukaan tanah
dengan jarak proyeksi antara dua
titik tersebut
Kedalaman efektif tanah adalah tebal
lapisan tanah bagi pertumbuhan tanaman
yang dihitung dari permukaan tanah
sampai bahan induk tanah atau sampai
batas bawah yang perakan tanaman tidak
dapat menembusnya
Untuk menentukan kriteria jenis
peruntukan penggunaan tanah
yang tepat pada kemiringan
tanah tertentu
Secara umum menggambarkan tingkat
kegemburan tanah dan penting untuk
mengetahuijenis vegetasi yang cocok

38. Tekstur tanah adalah keadaan
halus kasarnya tanah yang
ditentukan atau dinilai berdasarkan
perbandingan fraksi pasir, debu
dan liat
Drainase adalah keadaan air
permukaan tanah yang
menunjukkan lama dan
seringnya tanah dalam kondisi
jenuh air atau menunjukkan
kecepatan air meresap atau
mengalir dari permukaan tanah
suatu tempat
Memberikan informasi jenis
tanaman yang cocok pada
tekstur tanah tertentu

39. Faktor pembatas merupakan
keadaan yang membatasi usaha
memanfaatkan tanah sebagai akibat
sifat fisik dan kimiawi tanah. Terdiri
dari :
-Permukaan berbatu
-Endapan batu pasir
-Batu sabak
-Air asin
-Tanah labil
-Gambut
Erosi adalah pengikisan lapisan
permukaan tanah oleh kekuatan,
sehingga mengakibatkan butiran
tanah terangkut ke tempat lain

40. Tahapan kegiatan persiapan inventarisasi data penggunaan tanah
secara garis besar adalah :
1. Perencanaan kegiatan
2. Penyiapan citra satelit dan peta kerja
3. Persiapan administrasi dan peralatan teknis
Kegiatan utama dalam rangka pengumpulan data pertanahan di
Direktorat Penatagunaan Tanah adalah Neraca Penatagunaan
Tanah. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kanwil BPN Provinsi
bekerjasama dengan Kantor Pertanahan.
Penunjukan lokasi untuk kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN.
1. Perencanaan kegiatan

41. Hal – hal yang harus dipertimbangkan dalam penunjukan lokasi
tersebut adalah :
1) Dikoordinasikan dengan kegiatan lain yang setara supaya
tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan.
2) Dalam penetapan lokasi penyusunan neraca penatagunaan
tanah, perlu diperhatikan bahwa penyusunan Neraca
Penatagunaan Tanah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu (1)
Penyusunan baru (pertama kali) dan (2) revisi.

42. a) Penetapan Lokasi Penyusunan neraca penatagunaan tanah baru
(pertama kali). Dalam penetapan lokasi penyusunan neraca
penatagunaan tanah kabupaten/kota baru, yang perlu
diperhatikan adalah :
1. Kabupaten/Kota yang belum pernah dilakukan penyusunan
neraca penatagunaan tanah
2. Memiliki data dan peta Penggunaan Tanah dalam 2 (dua) kurun
waktu yang berbeda antara 3 sampai 5 tahun.
3. Memiliki data dan peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah
4. Memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota,
apabila belum ada RTRW Kab/Kota menggunakan RTRW
provinsi
5. Terhadap wilayah (kab./kota) hasil pemekaran, penyusunan
neraca penatagunaan tanah bisa dilakukan apabila telah
memiliki RTRW yang sudah ditetapkan melaluii Perda. Apabila
Perda RTRW yang bersangkutan belum diterbitkan dapat
mengacu pada RTRW Kabupaten induk

43. b) Penetapan lokasi kegiatan untuk neraca penatagunaan tanah
revisi.
Revisi neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota dapat
dilaksanakan dalam kurun waktu antara 3 sampai 5 tahun. Kondisi
ideal untuk dapat dilakukan revisi neraca penatagunaan tanah
adalah 3 tahun untuk kota dan 5 tahun untuk kabupaten.
Apabila dalam suatu wilayah kabupaten/kota terdapat kegiatan-
kegiatan yang bersifat masif/terdapat pemekaran wilayah,
penyusunan neraca penatagunaan tanah revisi dimungkinkan
untuk dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut.

44. 1. Penyiapan Citra Satelit
Terdapat 2 jenis sensor yaitu sensor pankromatik dan
multispektral. Sensor pankromatik memiliki resolusi spasial
yang lebih tinggi tetapi warna yang ditampilkan hanya hitam
putih karena hanya 1 kanal yang digunakan. Sedangkan sensor
multispektral memiliki pewarnaan yang lebih baik karena
memiliki kanal band warna yang lebih banyak tetapi dalam hal
akurasi kurang. Sehingga sensor multispektral lebih baik untuk
resolusi spektral dan kurang dalam resolusi spasial.
Satelit yang cocok untuk pemetaan penggunaan tanah adalah
yang menggunakan sensor multispektral karena memiliki
mampu menampilkan beberapa band warna yang berguna
untuk interpretasi. Disamping sensor multispektral, sensor
pankromatik digunakan untuk mempertajam resolusi spasial
dan digunakan secara bersama – sama dengan multispektral
melalui teknik komposit.

46. Pankromatik
Multispektral
Komposit
Komposit

48. CONTOH KOREKSI GEOMETRI CITRA LANDSAT
CITRA LANDSAT
SEBELUM
KOREKSI GEOMETRI
CITRA LANDSAT
SESUDAH
KOREKSI GEOMETRI

49. CITRA LANDSAT 7 ETM+

50. CITRA IRS-1D PANKROMATIK

51. CITRA SPOT-5

52. CITRA ASTER

53. CITRA MODIS

54. CITRA IKONOS

55. CITRA QUICKBIRD

56. CITRA NOAA-AVHRR

57. CITRA RADARSAT-2

58. SPOT P, res.10 m, Skala 1 : 25.000
SPOT 5 ,res.5 m, Skala 1 : 10.000 SPOT 5 ,res.2.5 m, Skala 1 : 10.000
Landsat 7 , res.15 m, Skala 1 : 50.000
CONTOH OBYEK PADA BERBAGAI JENIS
RESOLUSI SPASIAL CITRA SATELIT

59. Jenis Satelit
Resolusi
Ukuran Scene
Multispektral Pankromatik
Landsat 7 30 m 15 m 180 km x 180 km
Landsat 8 30 m 15 m 180 km x 180 km
IRS 15 m 5,8 m 70-90 km x 70-
90km
SPOT 4 20 m 10 m 60 km x 60 km
SPOT 5 10 m 2,5 m 60 km x 60 km
SPOT 6 & 7 6 m 1,5m 60 km x 60 km
Aster 90 m 15 m 60 km x 60 km
OrbView 3 4 m 1 m
Quickbird 2,62 m 0,65 m 16,8 km x 16,8 km
Ikonos 3,2 m 0,82 m 11 km x 11 km

60. Formosat 2 8 m 2 m 24 km x 24 km
TerraSAR - 1 m 5 km x 10 km
GeoEye 1 1,84 m 0,46 m 15 km x 15 km
GeoEye 2 1,36 m 0,34 m 14,5 km x 14,5 km
ALOS 10 m 2,5 m 35-70 km x 35-70 km
KOMPSAT 1 m - 15 km x 15 km
WorldView 1 0,25 m 1 m 17,6 km x 17,6 km
WorldView 2 0,46 m 1,84 m 16,4 km x 16,4 km
WorldView 3 0,31 m 1,24 m 13,1 km x 13,1 km
Pleides 1A & B 0,5 km 2 m 20 Km x 20 km
Skysat 1 & 2 2 m 0,9 m -
Cartosat - 2,5 m 30 km x 30 km

61. Secara umum tahapan penyiapan citra satelit sebagai berikut :
1. Rektifikasi
2. Penajaman gambar
3. Klasifikasi awal
4. Penentuan area kerja
Citra satellit yang diterima dalam bentuk digital harus mengalami
proses koreksi geometri terlebih dahulu. Hal ini karena data citra
yang diterima belum menyimpan data koordinat yang sesuai
dengan sistem proyeksi
Proses rektifikasi adalah melakukan proyeksi koordinat dari yang
semula sistem x,y koordinat raster menjadi sistem sistem
koordinat dengan proyeksi tertentu pada citra satelit. Sekaligus
rektifikasi memberikan arah orientasi citra satelit. Data raster citra
satelit yang telah memiliki sistem koordinat geografis berarti
sudah dapat dipastikan letak posisi di permukaan bumj
(georeferenced).

62. Syarat citra satelit yang akan digunakan dalam peta kerja adalah :
1. Sudah terkoreksi secara geometri sehingga sudah memiliki
koordinat
geografi (georeferenced)
2. Sudah dipertajam secara visual (enhanced)
3. Sudah diklasifikasi secara sederhana (classified)
Data dan informasi yang harus disiapkan sebelum berangkat ke
lapang berupa :
1. Peta dasar
2. Data spasial pendukung
3. Peta kerja
4. Data tekstual pendukung

63. Peta dari instansi lain dibutuhkan antara lain :
1. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah, dengan ketentuan sebagai
berikut :
- RTRW yang dapat digunakan adalah RTRW Kabupaten/Kota yang
berlaku (telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah).
- Apabila RTRW sedang direvisi, dapat digunakan RTRW lama yang
masih berlaku.
- Apabila RTRW keduanya tidak tersedia, dapat digunakan RTRW
Provinsi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
2. Peta Kawasan Hutan
3. Peta Jenis Tanah
4. Peta Jaringan Jalan
5. Peta Rawan Bencana, dan lain – lain

64. Untuk data tekstual yang dibutuhkan adalah :
1. Data dan/atau Arahan Pengembangan Komoditas Unggulan
Daerah atau Rencana Tata Ruang Pertanian dari Kementerian
Pertanian RI (diperlukan untuk analisa kesesuaian komoditas).
2. Data pendukung lainnya, antara lain data kependudukan dan
sosial ekonomi dari Kantor Statistik dan/atau Badan Pusat Statistik
(BPS).

65. Standar Skala Pemetaan
Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan :
-P. Jawa, Bali dan Nusa Tenggara : 1 : 25.000
-Luar P. Jawa, Bali dan Nusa Tenggara : 1 : 50.000
Pemetaan Penggunaan Tanah Perkotaan :
-Kota – kota besar : 1 : 10.000
-Kota – kota lainnya : 1 : 5.000
Pemetaan Kemampuan Tanah :
-P. Jawa, Bali dan Nusa Tenggara : 1 : 25.000
-Luar P. Jawa, Bali dan Nusa Tenggara : 1 : 50.000

66. Tahapan Persiapan : Penyiapan Peralatan Teknis
dan Perlengkapan Administrasi
Surat tugas,
blangko/
formulir
Perlengkapan
teknis : GPS
handheld,
kamera, bor
tanah
Perlengkapan pribadi : baju,
perlengkapan mandi, obat –
obatan, jas hujan, dll

67. Pengambilan Data Lapang
Lokasi pengamatan
ambil data koordinat
lokasi, penggunaan,
penguasaan dan
kemampuan tanah
Plotkan pada peta
kerja
Catat data dan
informasi lainnya pada
form tersendiri
Cek kualitas hasil
Konsep data
spasial dan
tekstual siap
diolah

68. Peta kerja adalah peta dasar yang disiapkan untuk dibawa ke
lapang dan diperkaya dengan berbagai informasi spasial lainnya.
Unsur – unsur dalam peta kerja memuat unsur-unsur sebagai
berikut :
- Peta dasar dari Peta Rupa Bumi Indonesia
- Gambar (image) satelit sebagai background
- Detail perairan (sungai, saluran irigasi, danau, rawa, dam, mata
air, dll)
- Nama dan fungsi bangunan (untuk inventarisasi WP3WT)
- Garis batas wilayah pekerjaan
-Informasi lain yang perlu untuk dimuat (TDT, mercusuar,pos
batas,dll)
-Peta kerja harus dibuat layout dengan legenda dan komponen
peta lainnya meskipun sederhana. Untuk legenda dari citra satelit
cukup menampilkan perwakilan warna yang ada.

69. Tata cara identifikasi dan deliniasi adalah sebagai berikut :
- Tetapkanlah batas penggunaan tanah
- Tentukanlah letak titik pengamatan ground check di lapangan.
- Identifikasi jenis penggunaan tanah di peta citra.
- Yakinkan bahwa titik-titik batas penggunaan tanah yang tertera
di peta citra adalah sama dengan titik-titik batas penggunaan tanah
di lapangan dengan memperhatikan obyek-obyek yang berada di
sekitarnya.
- Lakukan tracking dengan menggunakan alat ukur GPS Handheld
antara kedua titik yang teridentifikasi.
- Buatlah garis yang menghubungkan kedua titik pada peta citra.
Gunakan spidol anti air berwarna merah.

70. Tata cara identifikasi dan deliniasi adalah sebagai berikut :
• Tetapkanlah batas penguasaan tanah yang akan diidentifikasi
• Tentukanlah pojok-pojok penguasaan tanah di lapangan
• Identifikasi pojok-pojok penguasaan tanah di peta citra. Prik
pojok-pojok tersebut dengan jarum prik/jarum runcing
• Yakinkan bahwa titik-titik batas penguasaan tanah yang tertera
di peta citra adalah sama dengan titik-titik batas penguasaan
tanah di lapangan dengan memperhatikan obyek-obyek yang
berada di sekitarnya
• Lakukan tracking dengan menggunakan alat ukur GPS Handheld
antara kedua titik yang teridentifikasi
• Buatlah garis yang menghubungkan kedua titik pada peta citra.

71. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan
Tanah menegaskan bahwa penyelenggaraan Penatagunaan Tanah
terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu:
a) inventarisasi data dan informasi penatagunaan tanah
b) penyusunan perimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan
tanah untuk berbagai kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang
(yang lebih dikenal dengan istilah Neraca Penatagunaan Tanah)
c) perumusan pola penyesuaian penatagunaan tanah dengan
rencana tata ruang.
Keseluruhan kegiatan penyelenggaraan penatagunaan tanah
tersebut membutuhkan basis data yang akurat dan terkini, yang
dikelola dalam suatu sistem informasi geografi yang Pengelolaan
Sistem Informasi Geografi telah menjadi salah satu tupoksi
Direktorat Penatagunaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam
Permen No. 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN.

72. D. ANALIS DATA
Analisa penatagunaan tanah terdiri dari analisa perubahan
penggunaan tanah, analisa kesesuaian penggunaan tanah terhadap
rencana tata ruang, analisa ketersediaan tanah dan analisa
ketersediaan tanah untuk komoditas tertentu.
1. Analisa Perubahan Penggunaan Tanah.
Analisa perubahan penggunaan tanah dilakukan untuk mengetahui
laju perubahan penggunaan tanah dalam kurun waktu kurang
lebih 3 s/d 5 tahun.
Analisa perubahan penggunaan tanah terdiri dari :
a. Perubahan penggunaan tanah
Melalui Analisa Perubahan Penggunaan Tanah, dapat diketahui
luas dan lokasi perubahan penggunaan tanah dalam kurun waktu
tertentu.

73. b. Perubahan penggunaan tanah pada fungsi kawasan.
Perubahan penggunaan tanah tidak selamanya berlangsung sesuai
dengan arahan tata ruang. Melalui Analisa Perubahan Penggunaan
Tanah pada Fungsi Kawasan, dapat dilihat besarnya penyusutan
dan/atau penambahan luas penggunaan tanah pada fungsi
kawasan tertentu, yang selanjutnya dapat dikaji kesesuaiannya
dengan tata ruang.

74. Analisis Data Lapang
Analisis perubahan
penggunaan tanah :
-Peta penggunaan tanah lama
-Peta penggunaan tanah baru
-Tabel perubahan penggunaan
tanah sesuai dengan format
yang telah ditentukan sebagai
bagian dari laporan
Analisa Superimpose
Peta Penggunaan
Tanah Baru
Peta Penggunaan
Tanah Lama
Peta Perubahan
Penggunaan Tanah
No. Kecamatan
Penggunaan
Tanah Tahun ....
Penggunaan
Tanah Tahun
….
Luas
(ha)
1.
2.
Dibuat data per
kecamatan dan hasil
rekapitulasi per
kabupaten/ kota

75. 2. Analisa Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Rencana
Tata Ruang
Analisa kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW dilakukan
untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan nruang/ implementasi
RTRW yang telah dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah.
Semakin besar penggunaan tanah yang sesuai dengan RTRW maka
semakin baik pula pelaksanaan RTRW dalam wilayah
kabupaten/kota.
Analisa Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap RTRW sebagai
berikut:
a. Menyusun Matriks Kesesuaian penggunaan tanah terhadap
arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW), dengan klasifikasi sebagai berikut :

76. oSesuai; apabila penggunaan tanah yang ada telah sesuai dengan
arahan fungsi kawasan dalam dokumen dan Peta RTRW. Sebagai
contoh, penggunaan tanah sawah pada fungsi kawasan pertanian
lahan basah.
oTidak Sesuai; apabila penggunaan tanah tidak sesuai dengan
arahan fungsi kawasan dalam dokumen dan Peta RTRW. Sebagai
contoh, industri pada fungsi kawasan pertanian lahan basah.
Penentuan tingkat kesesuaian sebagaimana tersebut di atas,
mengacu pada peta RTRW maupun jenis kegiatan yang
diperbolehkan untuk setiap fungsi kawasan dalam dokumen
RTRW.
b. Melaksanakan overlay (tumpang-susun) Peta Penggunaan Tanah
(baru) terhadap Peta RTRW dengan menggunakan Matriks
Kesesuaian sebagai acuan.

77. Analisis kesesuaian tanah
dengan tata ruang :
-Peta kesesuaian tanah
-Tabel luas tanah untuk sesuai
dan tidak sesuai
Analisis Data Lapang
Analisa Superimpose
Peta
Penggunaan Tanah
Peta Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW)
Peta Kesesuaian
Penggunaan Tanah
terhadap RTRW
Matrik
Kesesuaian
No.
Arahan Fungsi
Kawasan
dalam RTRW
Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan
RTRW
Sesuai Tidak Sesuai
Luas
(ha)
%
Kawasa
n
Luas
(ha)
%
Kawasa
n
1.
2.
3.
...
Total
Arahan fungsi dalam RTRW
dievaluasi terhadap
penggunaan tanah eksisting.
Kriteria sesuai dan tidak
sesuai berdasarkan TCK
Neraca Penatagunaan Tanah

78. 3. Analisa Ketersediaan Tanah
Analisa ketersediaan tanah terdiri dari 2 (dua) analisa, yaitu
analisa prioritas Ketersediaan Tanah dan Analisa Ketersediaan
Tanah untuk Kegiatan atau Komoditas Tertentu.
Pada prinsipnya analisa ketersediaan tanah mengacu pada
penggunaan dan penguasaan tanah. Tanah-tanah yang belum
digunakan secara intensif dan belum dikuasai dengan hak atas
tanah (skala besar) dikategorikan sebagai tanah-tanah yang
tersedia untuk berbagai kegiatan sesuai dengan tata ruang.
Sedangkan tanah-tanah yang telah digunakan secara intensif dan
telah dikuasai dengan hak atas tanah (skala besar) masih
dikategorikan tersedia dalam rangka penyesuaian dan
optimalisasi penggunaan tanah.

79. Analisis ketersediaan tanah :
-Peta ketersediaan tanah
-Tabel luas tanah untuk tersedia
dan tidak tersedia sesuai format
yg ditentukan
Analisis Data Lapang
Analisa Superimpose
Penggunaan tanah
budidaya DAN
ATAU telah ada
penguasaan tanah
skala besar
Tersedia
(penggunaan
tanah non-
budidaya DAN
belum ada
penguasaan
tanah skala
besar)
Peta
Penggunaan Tanah
Peta Gambaran Umum
Penguasaan Tanah
Ketersediaan Tanah Indikatif
Penggunaan tanah
budidaya DAN
ATAU telah ada
penguasaan tanah
skala besar
Tersedia
(penggunaan
tanah non-
budidaya DAN
belum ada
penguasaan
tanah skala
besar)
Ketersediaan Tanah Indikatif
Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya
Tersedia
(penggunaan
tanah non-
budidaya,
belum ada
penguasaan
tanah skala
besar)
Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya
Analisa Superimpose
Rencana Tata Ruang Wilayah
Tersedia untuk
kegiatan budidaya
Tersedia untuk
fungsi lindung

81. Pertimbangan Teknis Pertanahan
Terdapat istilah Pertimbangan Teknis Pertanahan dan
Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah. Keduanya memiliki
misi yang sama dalam rangka penyelenggaraan penatagunaan
tanah, hanya penggunaannya pada pekerjaan yang berbeda.
Dasar hukum kegiatan Pertimbangan Teknis Pertanahan :
• PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
• PP No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan
Pertanahan Nasional
• Peraturan Ka BPN RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin
Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan
Tanah

82. Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) terdiri dari:
– Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan
– Peta-peta Risalah Pertimbangan Teknis
Pertanahan
Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan berisi :
• Persetujuan atau penolakan terhadap seluruh atau
sebagian tanah yang akan digunakan untuk jenis
penggunaan dan pemanfaatan tanah tertentu yang
diajukan pemohon
• Ketentuan dan syarat-syarat dalam penggunaan
dan pemanfaatan tanah bagi seluruh atau sebagian
tanah yang akan digunakan apabila disetujui
PTP digunakan untuk pemberian Izin Lokasi dan
Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Sedangkan
Penetapan Lokasi sudah tidak dikaitkan lagi sejak
dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 2012

83. Pengertian Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah
(PTPGT) adalah penilaian teknis obyektif terhadap suatu
bidang tanah atau hamparan tanah dalam rangka
pelayanan pertanahan dengan memperhatikan faktor –
faktor kesesuaian terhadap RTRW, lingkungan fisik, status
pemilikan/ penguasaan tanah dan faktor lainnya yang
berpengaruh.
Di dalam penjelasan pasal 10 PP No. 16/2004 disebutkan :
Syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah,
yaitu dalam bentuk pedoman teknis penatagunaan tanah
yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyelesaian
administrasi pertanahan, antara lain pemindahan hak,
peralihan hak, peningkatan hak, penggabungan, dan
pemisahan hak atas tanah.
Sedangkan dalam Peraturan Ka BPNRI No. 4 Tahun 2006
istilah pertimbangan teknis penatagunaan tanah terdapat
dalam tupoksi yang terkait dengan seksi dan subseksi
penatagunaan tanah di Kanwil maupun Kantor Pertanahan

84. Fungsi Pertimbangan Teknis PGT :
• Sebagai bagian tak terpisahkan dari Risalah Panitia
Pemeriksaan Tanah sebagai informasi pendukung
mengenai keadaan fisik tanah
• Sebagai sarana pengendalian penggunaan tanah sesuai
dengan arahan RUTR dan sifat hak atas tanah yang
akan diberikan
• Sebagai arahan lokasi yang akan digunakan untuk
kegiatan pembangunan maupun penataan pertanahan
lainnya
• Sebagai sarana pemantauan perubahan penggunaan
tanah melalui Sistem Informasi Geografi Penatagunaan
Tanah

85. Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah digunakan
dalam rangka :
• Permohonan pemberian dan pengakuan hak atas tanah
sebagai dokumen pendukung Risalah Panitia
Pemeriksaan Tanah. Untuk permohonan Hak Milik,
HGB, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan sebagai bagian
dari Risalah Pemeriksaan Panitia A. Sedangkan untuk
permohonan HGU sebagai bagian dari Risalah Panitia B
• Pemindahan hak atas tanah
• Pemisahan, pemecahan, penggabungan sertipikat yang
berpotensi akan merubah peruntukan tanah. Contoh :
untuk mengendalikan pembangunan perumahan
terselubung
• Perubahan, perpanjangan dan pembaharuan hak atas
tanah
• Pelayanan pertanahan lainnya yang bersifat
pengendalian dan penataan penggunaan tanah

86. Substansi yang dievaluasi dalam Pertimbangan Teknis
Penatagunaan Tanah dan Pertimbangan Teknis
Pertanahan adalah :
•Evaluasi /penilaian dilaksanakan terhadap pemeriksaan
berkas permohonan dan pemeriksaan lapangan maupun
kelengkapan data permohonan/perizinan lainnya
•Kesesuaian rencana penggunaan tanah dengan fungsi
kawasan dalam RTRW khususnya yang harus ekstra hati
– hati adalah kawasan hutan
•Menunjukkan ada atau tidaknya overlap dengan
kawasan hutan, pertambangan, lokasi landreform, dan
sebagainya. Termasuk adanya pihak lain yang sudah
memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah
•Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
•Untuk kawasan perdesaan agar memperhatikan konsep
LOSS (Lestari, Optimal, Serasi dan Seimbang).
Sedangkan di kawasan perkotaan memperhatikan
konsep ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Sejahtera)

87. • Status penguasaan/pemilikan tanah pada lokasi yang
dimohon, bukti perolehan tanah atau alas haknya
• Untuk permohonan hak atas tanah dengan luasan
berskala besar, perlu memperhatikan hak-hak rakyat
yang berada di dalamnya. Khusus untuk Pertimbangan
Teknis Pertanahan diingatkan bahwa Izin Lokasi bukan
merupakan bukti penguasaan tanah. Akses jalan dan
irigasi ke wilayah permukiman masyarakat harus
dipertahankan
• Perlunya pemeliharaan lingkungan hidup. Khusus
untuk daerah – daerah yang memiliki kemiringan di atas
15 % diharuskan untuk melakukan pengolahan tanah
sesuai prinsip – prinsip konservasi. Sedangkan daerah
dengan kemiringan di atas 40 % harus dipertahankan
sebagai daerah konservasi
• Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial
• Mematuhi penetapan batas maksimum dan minimum
penguasaan tanah

88. Langkah – langkah dalam pembuatan pertimbangan teknis
•Menerima formulir permohonan lengkap dengan identitas
(KTP & KK) yang ditandatangani pemohon atau Surat Kuasa
apabila dikuasakan di atas materai cukup. Kelengkapan
dokumen antara lain akta pendirian badan hukum (bila
pemohon adalah badan hukum), sketsa lokasi, surat
pernyataan tidak dalam keadaan sengketa, dan surat – surat
pendukung kepemilikan.
•Melakukan pemeriksaan berkas permohonan antara lain letak
lokasi, penggunaan tanah yang dimohon saat ini, dan
kesesuaian permohonan dengan RTRW.
•Apabila berkas lengkap dan data subyek obyek hak telah
sesuai, serta telah sesuai dengan RTRW maka permohonan
dapat dilanjutkan. Sebaliknya apabila tidak dapat diteruskan,
disusun konsep rekomendasi penolakan.
•Melakukan pemeriksaan lapang untuk memastikan letak
tepat tanah yang dimohon, penggunaan tanah setempat dan
sekitarnya, kesesuaian dengan RTRW dan kemampuan tanah,
keberadaan infrastruktur serta kondisi sosial dan ekonomi
setempat.

89. • Melakukan analisa meliputi antara lain kesesuaian
penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan RTRW,
ketersediaan tanah, kesesuaian kemampuan tanah,
kelayakan usaha terhadap luas tanah yang dimohon, analisa
lokasi (fasilitas, utilitas dan aksesibilitas) dan analisa social
ekonomi
• Membuat konsep Risalah Pertimbangan Teknis berikut peta
lampirannya
• Melakukan koreksi dan validasi terhadap konsep Risalah
Pertimbangan Teknis
• Menandatangani Pertimbangan Teknis yang telah memenuhi
syarat.
• Mengagendakan dan menyerahkan Pertimbangan Teknis ke
Bupati/Walikota untuk PTP dan ke Panitia Pemeriksa Tanah
untuk PTPGT
• Melakukan pengarsipan Pertimbangan Teknis

90. Monitoring Alih Guna Tanah
Pelaksanaan monitoring alih fungsi penggunaan
tanah yang terbaik adalah dilakukan oleh Kantor
Pertanahan. Kegiatan monitoring dapat dilakukan
dengan :
– Pelaksanaan pekerjaan rutin monitoring alih guna
tanah terutama pada areal yang memiliki alih fungsi
dengan dampak besar
– Pekerjaan Pertimbangan Teknis Penatagunaan
Tanah yang direkapitulasi sehingga dapat diketahui
bila ada perubahan tujuan peruntukan
Data kegiatan berupa data luas, jenis, dan letak
lokasi perubahan penggunaan tanah. Format tabel
laporan sesuai dengan petunjuk dari Direktorat
Penatagunaan Tanah