2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019

1. 1
APBN DAN ARAH KEBIJAKAN
FISKAL INDONESIA 2019
Riznaldi Akbar, Ph.D
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal
Makassasr, 28 Maret 2019

2. 2
Pokok Bahasan
Konsep
Kebijakan
Fiskal
Arah &
Strategi
Kebijakan
Fiskal

3. 3
Dan perjuangan
pergerakan kemerdekaan
Indonesia telah sampailah
kepada saat yang
berbahagia dengan
selamat sentausa
mengantarkan rakyat
Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan
Negara Indonesia yang
merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan
makmur
Amanat Pendiri Bangsa

4. 4
TUJUAN PEMBANGUNAN
INDONESIA
• Mengurangi kemiskinan
• Mengurangi
pengangguran
• Mengatasi kesenjangan
• Membangun dari
pinggiran
• Indonesia centris (bukan
jawa centris)
Memajukan
Kesejahteraan
Umum
• Pendidikan
• Riset +
Teknologi &
Inovasi
• Kesehatan
Mencerdaskan
Kehidupan
Bangsa
• Penegakan
Hukum
• TNI dan POLRI
• Pemerintahan
yang efektif dan
bersih)
Menjaga ketertiban
dunia berdasarkan
perdamaian abadi
• Mengurangi
ketimpangan
antarpendapatan
dan antarwilayah;
• Pemerataan dan
pengurangan
kesenjangan antar
pendapatan
Keadilan Sosial
Melindungi segenap
bangsa dan tanah
tumpah darah
Indonesia
Cukup Tinggi Berkelanjutan Inklusif dan
Berkeadilan
Perangi Kemiskinan &
Kesenjangan
Ekonomi Harus Tumbuh
• Menjaga
Pertahanan &
keamanan;
• Penegakan HAM;
• Penguatan
perekonomian daya
saing dan
perekonomian
domestik.

5. 5
Infrastruktur
Penguatan SDM melalui pendidikan dan riset,
program kesehatan, dan perlindungan sosial
Kualitas SDM
Pengayaan inovasi dan teknologi berperan
dalam menjawab tantangan industri kedepan
Teknologi
Perbaikan kualitas pelayanan dan efisiensi
proses bisnis diperlukan
Birokrasi Pemerintah
INDONESIA 2045: MENJADI NEGARA MAJU
BISNIS
Penduduk 309 juta jiwa
PENDUDUK
Usia produktif 52%
PRODUKTIVITAS
75% tinggal di kota
URBAN
80% kelas menengah
MIDDLE INCOME
Ekonomi ke-5 terbesar
di dunia
EKONOMI
Pendapatan per
kapita
US$29.300
PERKAPITA
Struktur ekonomi
bergeser pada sektor
bernilai tambah tinggi
STRUKTUR
73% kue ekonomi
berasal sektor jasa
Infrastruktur yang layak menjadi penyokong
movilitas dan mendorong pembangunan
Pengelolaan tata ruang yang baik dan
didukung oleh sistem yang integratif
Tata Ruang Wilayah
APBN sehat menjadi kunci kesuksesan
target 2045
Sumber Daya Ekonomi dan
keuangan

6. 6
Konsep
Kebijakan Fiskal

7. 7
Fungsi Alokasi
Fungsi Distribusi
Fungsi Stabilisasi
Fungsi APBN
APBN adalah alat
(tools) untuk
mencapai tujuan
pembangunan.

8. 8
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian (alokasi
sumber daya, produksi, distribusi pendapatan dan kekayaan) melalui belanja, pendapatan, serta
pembiayaan
Pengertian Kebijakan Fiskal
2
1
3
Tujuan Kebijakan Fiskal
Penyediaan Barang dan Jasa Publik
Redistribusi Pendapatan/Kekayaan
serta Social Safety Net
Stabilitas MakroekonomiJangka Pendek Jangka
Panjang
Pertumbuhan
Ekonomi dan
Kesejahteraan
Internal Balance:
Meminimalkan Output
Gap
External Balance:
Neraca Perdagangan

9. 9
APBN sehat &
berkelanjutan
Penguatan Fungsi
Pokok Kebijakan
Fiskal
Pembangunan
yang
berkelanjutan
▪ APBN yang sehat merupakan fondasi untuk mewujudkan kesejahteraan
▪ Melalui APBN yang sehat akan mendorong 3 Fungsi Pokok Kebijakan Fiskal berjalan
optimal yang selanjutnya akan dapat menopang pembangunan yang berlanjutan
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.
9
STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN
Fungsi
alokasi
Fungsi
stabilisasi
Fungsi
distribusi
Aspek ekonomi
Aspek sosial
Aspek
lingkungan
Aspek
inklusifitas
Pertumbuhan
ekonomi yang
kuat
Mengurangi
pengangguran
Mengurangi
kemiskinan
Mengurangi
kesenjangan
Optimimalisasi
pendapatan
Quality of
spending
Sustainable
Financing
Kesejahteraan
1 2 3

10. 10
10
• Countercyclical🡪 Pemerintah akan menambah belanja (Ekspansi) dan atau menurunkan tarif
pajak/ DTP ketika terjadi krisis (resesi) untuk stimulasi agregate demand dan mencegah
penggunaan sumber daya ekonomi yang kurang optimal (underemploying) dan sebaliknya
mengurangi belanja (kontraksi) dan atau menaikan tarif pajak untuk cool off dalam rangka
menghindari over heating perekonomian
• Pro Cyclical🡪 Pemerintah akan mengurangi belanja (kontraksi) ketika perekonomian lesu
Countercyclical
Pro Cyclical
Budget
Budget
Crisis
Boomin
g
Ekspansi
Kontraksi
Crisis
Boomin
g
Kontraks
i
Ekspansi
RESPON KEBIJAKAN FISKAL

11. 11
Arah & Strategi
Kebijakan Fiskal

12. 12
Kontribusi Perpajakan Meningkat
(Tumbuh 15,4%)
Pembiayaan Utang Tumbuh Negatif
Porsi Valas Menurun dan Pendalaman
Pasar Domestik (SBN/SBSN Ritel)
Fokus pembangunan SDM dan
Infrastruktur (Keadilan Antargenerasi)
Penguatan Program Pelindungan Sosial
(Keadilan Antar Kelompok Pendapatan)
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Meningkat (Keadilan Antarwilayah)
Mendorong Iklim Investasi dan Ekspor
Menjaga Kesehatan Fiskal
• Simplifikasi dan Kemudahan Investasi dan Ekspor
• Peningkatan Kualitas Layanan Publik
• Pemberian Insentif Fiskal
Melalui APBN yang:
1. Produktif
2. Efisien
3. Berdaya Tahan
4. Sustainable
Defisit 1,84% PDB
Keseimbangan Primer
Menuju Positif
Rasio Utang Dijaga Level
Aman ( 30% PDB)
Arah Kebijakan Makro Fiskal
APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing

13. 13
1
2
Defisit dikendalikan dalam
batas aman dan diupayakan
menurun
Keseimbangan primer
diupayakan menuju positif
3 Tax ratio diupayakan
meningkat melalui terobosan
kebijakan
4
Utang dikelola secara
prudent dan produktif,
dalam jangka menengah rasio
utang didorong semakin
menurun
Konsep Sustainability :
PRODUKTIVITAS > RISIKO
ARAH KEBIJAKAN MAKRO FISKAL
Melanjutkan reformasi untuk penyehatan dan meningkatkan kredibilitas fiskal

14. 14
APBN 2019 SEHAT, ADIL, DAN MANDIRI
PDB
5,3
Inflasi
3,5
SPN 3 bulan
5,3
Nilai Tukar
Rp15.000/ USD
ICP
70
Lifting Minyak
775 rb barel/hari
Lifting Gas
1.250 rb barel/hari
Keseimbangan Primer
(Rp20,1T)
SBN Netto
Rp389,0T
Investasi
(Rp75,9T)
PDB
5,3
Pengangguran
(4,8-5,2)
Kemiskinan
(8,5-9,5)
Ketimpangan
(0,38-0,39)
IPM
71,98
Pendapatan Negara Rp2.165,1 T Belanja NegaraRp2.461,1 T
Perpajakan Rp1.786,4 T
PNBP Rp378,3 T
Hibah Rp0,4 T
Bel. PusatRp1.634,3 T
TKDDRp826,8 T
a.l. Dana DesaRp70,0 T
Defisit 1,84% PDB

15. Pembangunan
Infrastruktur: Rp415,0 T
✔ Target PIP 20,1 Juta Siswa
✔ Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
✔ Penguatan Vokasional dan Dukung
R&D
✔ Penguatan SWF untuk Keadilan antar
Generasi
✔ Konektivitas (Jalan, Jembatan,
Bandara, Jalur KA)
✔ Kedaulatan Pangan (Irigasi,
Bendungan)
✔ Telekomunikasi (Jaringan, Akses
Internet, Penguatan Penyiaran)
✔ Ektrifikasi Listrik
✔ PKH Kenaikan Manfaat
✔ Program Bidik Misi
✔ JKN
✔ Program Indonesia Pintar
✔ BPNT
✔ Alokasi Dana Desa
KEBIJAKAN
STRATEGIS 2019
untuk menjawab tantangan
1) Fokus Penguatan Kualitas SDM
2) Perlindungan Sosial
3) Infrastruktur
4) Desentralisasi Fiskal
Kebijakan Baru
Dana
Kelurahan
Dana Abadi
Penelitian
DRFI (Strategi
Mitigasi Risiko
Bencana
Peningkatan Kualitas
Pendidikan: Rp492,5 T
Program Perlindungan
Sosial: Rp385,0 T
Transfer ke Daerah:
Rp826T

16. 16
• Memberikan dukungan kepada pemerintah
daerah dalam memenuhi kewajiban
penganggaran bagi kelurahan sesuai PP
No.7/2018 tentang Kecamatan untuk
pembangunan sarana dan prasarana serta
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
• KEBIJAKAN ini bersifat melengkapi tanpa
mengurangi komitmen pendanaan pemerintah
daerah kepada kelurahan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
• Memperkuat pengawasan dengan
mengoptimalkan peran aparat pengawas
fungsional di Daerah karena pendanaan tsb
bagian dari Belanja APBD.
• Pengendalian melalui penyaluran dan
penguatan pemantauan dan evaluasi.
• Alokasi Rp 3 Triliun
BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN
• Mengembangkan kerangka
pendanaan risiko bencana,
skema transfer risiko dan
skema APBN;
• Melanjutkan skema asuransi
yang telah ada
• Membentuk dana
penanggulangan bencana
alam yang dikelola khusus;
• Sumber-sumber pendanaan:
• APBN (Rupiah Murni)
• PHLN termasuk pinjaman
siaga bencana
• Kontribusi daerah
• Sumber lain yang sah
MITIGASI RISIKO
BENCANA (DRFI)
KEBIJAKAN BARU 2019
DANA ABADI PENELITIAN
Endowment fund untuk
penguatan riset
1 2 3

17. 17
BREAKTHROUGH POLICIES:
PENGUATAN KUALITAS BELANJA: “MENGUBAH MINDSET DARI KONSUMTIF KE PRODUKTIF”
Mendorong belanja lebih produktif: infrastruktur,pendidikan dan kesehatan
•Reformasi subsidi Tahun 2015,
dengan implementasi subsidi tetap
untuk solar dan menghapus
subsidi untuk premium. Mulai Juli
2016 subsidi tetap solar.
•Merelokasi penghematan subsidi
untuk kegiatan prioritas dan
produktif (Infrastruktur,
Kesehatan, dan Pendidikan)
•Pemerintah masih konsisten
untuk melanjutkan akselerasi
pembangunan Infrastruktur
APBN 2019
REFORMASI
SUBSIDI

18. 18
KEBIJAKAN EKSPANSIF UNTUK MENDORONG
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
-1,84
APBN
2019Outlook
Defisit APBN

19. 19
UPAYA MITIGASI RISIKO FISKAL
1
Adanya Fiscal
Buffer:
SAL
(Saldo
Anggaran
Lebih)
2
Dana
Cadangan
Risiko Fiskal
dan
Fleksibilitas
Anggaran
yang Sesuai
dengan UU
APBN
4Penyiapan
Crisis
Management
Protocol
(KSSK &
CMP Fiskal)
5
Development
partner untuk
keadaan
darurat
(Chiang Mai
Initiatives)
3
Bond
Stabilization
Framework untuk
mengantisipasi
dampak krisis
pasar SBN
domestik

20. 20
Fiscal Rules
1
2
Defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB
Rasio utang utang terhadap PDB di bawah 60%
3
Alokasi Anggaran Pendidikan minimal 20% dari
Belanja Negara
4
Alokasi Anggaran Kesehatan minimal 5% dari
Belanja Negara

21. 21
TERIMA KASIH

22. 22
• DefiSit 1.84% thd GDP, terendah
sejak 2013
• Menuju keseimbangan primer positif
• Rasio utang (Debt to GDP) dibawah
30%
APBN 2019: SEHAT, ADIL, DAN MANDIRI
ADIL
MANDIRI
5.3%
3.5%
5.3%
15,000
70
Pertumbuhan
Inflasi
SPN 3bln
Nilai tukar
(Rp/US$
ICP (USD/barrel)
4.8% - 5.2%
pengangguran
0.38 - 0.39
Gini Ratio
8.5% - 9.5%
Kemiskina
n
775Lifting minyak
1,250
(barrel/day)
Lifting gas
(barrel/day)
71.98
HDI
ASUMSI TARGET
PERBAIKAN KUALITAS MAKRO PERTUMBUHAN
SEHAT
• Penguatan desentralisasi fiskal
(peningkatan alokasi transfer)
• Penguatan program perlindungan sosial
• Penguatan SDM (keadilan antar
generasi)
• Penerimaan perpajakan membaik
• Peningkatan surat utang berdenominasi
rupiah
• Pedalaman pasar keuangan
• Mendorong ekspor
22

23. 23
Pendapatan
Negara
UTANG UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN PRIORITAS
Tambahan utang selama 2015-2018 sebesar Rp1.809,5T untuk mendukung daya saing (infrastruktur, kesehatan dan
pendidikan) ▪ Untuk mendukung kegiatan
prioritas selama 2015-2018 sebesar
Rp3.278,7T(Infrastruktur,
pendidikan, kesehatan) belum
dapat sepenuhnya dipenuhi dari
pendapatan negara;
▪ Untuk menutup financing gap
diperlukan sumber pembiayaan
antara lain dari Utang;
▪ Selama tahun 2015-2018 tambahan
utang Pemerintah sebesar
Rp1.809,5 T (Stock utang 2014:
Rp2.608,8T 🡪 2018:Rp4.418,3T );
▪ Tambahan utang untuk mendukung
kegiatan produktif (tambahan
utang Rp1.809,5T vs anggaran
produktif :Rp3.278,8T)

24. 24
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
106,4 104,0
417,9 414,9
1. Minimal 50 persen dari DBH CHT untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
2. Penyelesaian Kurang Bayar DBH pada Triwulan IV.
3. Sharing beban subsidi BBM dan LPG dalam hal terdapat kenaikan realisasi PNBP Migas.
PENGUATAN KUALITAS DESENTRALISASI FISKAL
Pemerintah memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat melalui Dana Kelurahan
1. Dana Kelurahan sebesar Rp3,0 T ditujukan bagi 8.212 kelurahan di seluruh kab/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat (Dasar hukumnya UU tentang APBN Tahun 2019 dan pelaksanaanya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri).
2. Pagu DAU bersifat final untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi APBD.
3. Memperhitungkan kenaikan gaji pokok 5 persen, gaji ke 13, dan THR, serta Formasi CPNS Daerah.
Triliun Rupiah
826,8
832,3 RAPBN
APBN
DAK Fisik
DAK Nonfisik
1. Fokus pada pembangunan SDM melalui percepatan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas
2. Sesuai usulan daerah dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, dan memperhatikan aspirasi program pembangunan anggota DPR.
3. Penambahan sub-bidang GOR dan Perpustakaan Daerah.
1. Perbaikan kualitas kinerja (BOS Kinerja).
2. Peningkatan unit cost BOS untuk Pendidikan Vokasi.
3. Afirmasi untuk daerah 3 T (Tertinggal, Terluar, dan Transmigrasi).
4. Penambahan DAK Nonfisik baru yaitu BOP untuk kesetaraan, BOP untuk museum dan taman budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataan, dan Dana BLPS
69,3 77,2
131,0 131,2
2019 : 70,0
2018 : 60,0
2015 : 20,8
1. Penyempurnaan formulasi dan afirmasi untuk percepatan pengentasan kemiskinan.
2. Penyempurnaan skema padat karya tunai (cash for work).
3. Penyaluran berdasarkan pada kinerja pelaksanaan dan capaian output.
4. Penguatan monev, kapasitas SDM desa, dan tenaga pendamping desa.
Dana
Desa
Rata-Rata Per Desa :
2019 : Rp933,9 juta
2018 : Rp800,5 juta
2015 : Rp280,0 juta
TKDD