5. Daftar Isi
I. PENDAHULUAN
A. Latar belakang
B. Maksud dan tujuan
C. Pengertian umum
II. TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN ZI
A. Penandatanganan dokumen PI
B. Pencanangan pembangunan ZI
C. Proses pembangunan ZI
III. PENILAIAN DAN PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT
WBK/WBBM
IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
V. EVALUASI DAN PELAPORAN
VI. PENUTUP
6. TIGA PILAR PEMBANGUNAN ZI-WBK/WBBM
Proses
Pembangunan
ZI
PENGHAR
GAAN
KOMITMEN
(NIAT)
K/L/P
•RENSTRA;
•PAKTA INTEGRITAS.
• Penggerak Integritas;
• 20 program;
• Penilaian;
• Reviu/evaluasi;
• Pembinaan.
•WBK oleh pimp K/L/P;
•WBBM oleh Menpan&RB.
7. Latar belakang
1. Kejahatan korupsi mrpk kejahatan yang luar biasa, yang menjadi penghambat
utama tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu terwujudnya
Indonesia yang adil;
2. Upaya penindakan korupsi harus diimbangi dengan upaya pencegahannya;
3. Pemerintah telah berupaya melakukan upaya pencegahan yang dituangkan
dalam Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden;
4. Untuk mensinergikan kegiatan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan
peningkatan kualitas pelayanan publik, maka ditetapkan kebijakan
pembangunan ZI, yang sekaligus merupakan tindak lanjut dari
penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh PNS yang merupakan
komitmen untuk tidak melakukan korupsi;
5. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan ZI, ditetapkan suatu indikator,
dengan pemberian penghargaan berupa predikat WBK dan WBBM ;
6. Diharapkan nilai IPK Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.
I. PENDAHULUAN
8. Pengertian
1. Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang
diberikan kepada K/L/P yang pimpinan dan jajarannya
mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan
WBK/WBBM melalui upaya pencegahan korupsi,
reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan
publik.
2. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan
atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja
yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan
memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75
pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan
keuangannya.
9. Pengertian
3. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan
atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja
yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan
memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas
75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan
keuangannya.
4. Unit kerja adalah unit/satuan kerja di lingkungan
K/L/P serendah-rendahnya eselon III yang
menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada
masyarakat.
10. Pengertian
5. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan
hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk
tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut,
termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh
penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan
kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan
orang perseorangan.
6. Unit Penggerak Integritas (UPI) adalah unit kerja yang
ditugasi untuk memberikan dorongan dan dukungan
administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan
kegiatan pencegahan korupsi. Tugas UPI secara ex-officio
dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
pada masing-masing K/L/dan Pemda.
11. Pengertian
7. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk
oleh pimpinan K/L/dan Pemda yang mempunyai tugas
melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh
predikat WBK/WBBM.
8. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk
oleh Menteri yang mempunyai tugas melakukan penilaian
unit kerja dalam rangka memperoleh predikat
WBK/WBBM.
13. A. Penandatanganan Pakta Integritas
1. Dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai
K/L/danPemda secara serentak sesuai Permen PAN dan
RB, No. 49 Tahun 2011, sebagai pelaksanaan Instruksi
Presiden, No. 17 Tahun 2011;
2. Dilakukan juga pada saat pelantikan sebagai CPNS, PNS,
dan mutasi kepegawaian horizontan maupun vertikal;
3. Penandatanganan PI sebagai unsur indikator utama
penilaian WBK/WBBM.
II. TAHAP PEMBANGUNAN ZI
14. B. Pencanangan pembangunan ZI
1. Pencanangan pembangunan ZI merupakan deklarasi komitmen
bahwa pimpinan K/L/P siap menjadi instansi yang berpredikat ZI,
yang dibuktikan dengan telah ditandatanganinya PI oleh sebagian
besar pejabat/pegawainya;
2. Pencanangan dilakukan dalam upacara terbuka, dan disaksikan oleh
wakil/unsur Kementerian PAN dan RB (wajib), KPK, dan ORI, serta
unsur masyarakat lainnya;
3. Susunan acara pencanangan ZI., sekurang-kurangnya terdiri dari :
a. Pernyataan pimpinan K/L/P dan penandatanganan piagam
pencanangan oleh pimpinan K/L/P;
b. Sambutan pimpinan K/L/P sebagai peneguhan pernyataan siap
membangun ZI; dan
c. Sambutan Menteri PAN dan RB atau yang mewakili.
15. 1). Penerapan program pencegahan korupsi
1. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas;
2. Pemenuhan kewajiban LHKPN;
3. Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja;
4. Pemenuhan kewajiban Pelaporan keuangan;
5. Penerapan disiplin PNS;
6. Penerapan kode etik khusus;
7. Penerapan kebijakan pelayanan publik;
8. Penerapan Whistleblower system tipikor;
9. Pengendalian gratifikasi;
10.Penanganan benturan kepentingan;
C. Proses pembangunan ZI
16. 11. Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti
korupsi;
12. Pelaksanaan saran perbaikan dari BPK/KPK/APIP;
13. Penerapan kebijakan pembinaan purna tugas;
14. Penerapan kebijakan pelaporan transaksi tidak wajar;
15. Rekrutmen secara terbuka;
16. Promosi jabatan secara terbuka;
17. Mekanisme pengaduan masyarakat;
18. Pelaksanaan E-procurement;
19. Pengukuran kinerja individu;
20. Keterbukaan informasi publik.
Penerapan program pencegahan korupsi (lanjutan)
17. 2). Unit Penggerak Integritas (UPI)
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah sebagai Unit
Penggerak Integritas (UPI) yang berperan sebagai pembina melalui
kegiatan konsultansi, sosialisasi, bimbingan teknis berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Tentang SPIP.
Konsultansi terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan ZI.
Apabila diperlukan dapat meminta bantuan pendampingan kepada
instansi terkait.
3). Unit Pembangun Integritas (UPbI)
Unit Pembangun Integritas dibentuk pada masing-masing K/L/P
dengan keanggotaan dari unsur Sekretariat dan unit kerja, yang
mempunyai tugas mendorong (bersama UPI) terwujudnya
WBK/WBBM.
18. A. PENILAIAN DAN PENETAPAN WBK
III. PENILAIAN DAN PENETAPAN WBK/WBBM
WBK
(Pimp K/L/P)
Penilaian
TPI
Identifikasi
Unit
Kerja
Indikator
Hasil
Indikator
Proses
Reviu TPN
lulus
Tidak lulus
Proses pembangunan ZI
(20 program)
19. B. PENILAIAN DAN PENETAPAN WBBM
III. PENILAIAN DAN PENETAPAN WBK/WBBM
WBBM
(Menpan&
RB)
Evaluasi/
Penilaian
TPN
Unit Kerja
WBK
Indikator
Hasil
Indikator
Proses
lulus
Tidak lulus
Usulan dari K/L/P
20. NO UNSUR/KOMPONEN INDIKATOR PROSES BOBOT (%)
1 Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas 5
2 Pemenuhan Kewajiban LHKPN 6
3 Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja 6
4 Pemenuhan Kewajiban Laporan Keuangan 5
5 Penerapan Kebijakan Disiplin PNS*) 5
6 Penerapan Kode Etik Khusus 4
7 Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik*) 6
8 Penerapan Whistleblower System Tindak Pidana Korupsi 6
9 Pengendalian Gratifikasi 6
10 Penanganan Benturan Kepentingan (Conflicts of Interest) 6
11 Kegiatan Pendidikan/Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi 6
12 Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP 5
13 Penerapan Kebijakan Pembinaan Purna Tugas*) 4
14
Penerapan Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh
PPATK
6
15 Promosi Jabatan Secara Terbuka*) 3
16 Rekrutmen Secara Terbuka 3
17 Mekanisme Pengaduan Masyarakat 6
18 E-Procurement 6
19 Pengukuran Kinerja Individu *) 3
20 Keterbukaan Informasi Publik 3
Indikator proses penilaian WBK/WBBM
*) Belum dapat diterapkan karena belum ada kebijakan sebagai acuan atau karena kebijakan baru diterbitkan dan belum diterapkan
secara luas
21. Indikator hasil penilaian WBK/WBBM
NO UNSUR/KOMPONEN INDIKATOR HASIL
NILAI
Keterangan
WBK WBBM
1 Nilai indeks integritas*) ≥7,0 ≥7,5
• Skala 0-10
• Berdasarkan instrumen KPK
2 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik ≥550 ≥750
• Permenpan Nomor 38 Tahun
2012
3
Persentase kerugian negara (KN) yang
belum diselesaikan (%)
0% 0%
• Dalam 2 tahun terakhir
• Berdasarkan penilaian APIP, BPK
atau Keputusan Aparat Penegak
Hukum (APH)
4
Persentase maksimum temuan in-efektif (%
anggaran)
3% 2%
• Dalam 2 tahun terakhir
• Berdasarkan penilaian APIP dan
BPK
5
Persentase maksimum temuan in-efisien (%
anggaran)
5% 3%
• Dalam 2 tahun terakhir
• Berdasarkan penilaian APIP dan
BPK
6
Persentase maksimum jumlah pegawai yang
dijatuhi hukuman disiplin karena
penyalahgunaan keuangan
1% 0%
• Dalam 2 tahun terakhir
• 0% jika jumlah pegawai <100
orang; ≤1% jika jumlah pegawai
≥100 orang (utk WBK)
7
Persentase pengaduan masyarakat yang
belum ditindaklanjuti **)
5% 0% • Pengaduan yang telah >60 hari
8
Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman
karena tindak pidana korupsi
0% 0%
• Dalam 2 tahun terakhir
• berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum
tetap
*) Penerapannya menunggu persetujuan KPK;
**) Khusus masalah maladministrasi pada unit kerja.
22. Sub unsur/komponen indikator proses
1. Pemenuhan (bobot 30%)
Apakah unit kerja/instansi telah melaksanakan
kegiatan/program sebagaimana dimaksud pada
unsur/komponen, dan telah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku ?
2. Kualitas (bobot 50%)
Bagaimana tingkat partisipasi pegawai dalam
pelaksanaan kegiatan/program tersebut ?
3. Implementasi (bobot 20%)
Bagaimana tingkat keberhasilan (pencapaian tujuan)
pelaksanaan kegiatan/program tersebut ?
23. Contoh
Indikator penandatanganan Pakta Integritas
Pemenuhan
Pegawai telah melakukan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang penetapan wajib penandatanganan
Dokumen Pakta Integritas di lingkungan instansi
Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kewajiban penandatanganan Dokumen Pakta
Integritas
Kualitas
Pegawai/pejabat yang mendapatkan promosi atau mutasi jabatan telah menandatangani
Dokumen Pakta Integritas tepat waktu pada saat pelantikan jabatan
Pelaksanaan penandatanganan dan penerapan Pakta Integritas telah mengacu kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku
Kesesuaian Dokumen Pakta Integritas dengan format dan substansi pada PerMenpan dan RB
Nomor 49 Tahun 2011
Implementasi
Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pemenuhan penandatanganan Dokumen Pakta
Integritas
Unit kerja telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Pakta Integritas
Unit kerja telah melakukan kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat untuk membentuk
Forum Pemantau Independen
Unit kerja telah melakukan tindak lanjut hasil pengendalian atas pemenuhan
penandatanganan Dokumen Pakta Integritas
24. A. Pembinaan
IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Unit
Kerja
Pembinaan
Menghilangkan
kesempatan
Meluruskan
Niat
PNS
Pembinaan karakter
Integritas/Anti korupsi
•Asistensi sistem/prosedur;
•Pelatihan teknis;
•Anggaran dan sarana;
•Reward dan punishment, dsb.
Terhadap unit kerja
WBK/WBBM dan
Non WBK/WBBM
25. B. Pengawasan
IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Forum
Pemantau
Independen
Pengawasan
Tim
Pemantau
Independen
Terhadap unit kerja
WBK dan WBBM
Tingkat Nasional
Tingkat K/L/P
Pimp K/L/P
Tembusan
Tim PI
Rekomendasi
Pencabutan
Predikat
WBK/WBBM
Laporan
Tindak lanjut
APIP
Rekomendasi
Pencabutan
Predikat
WBK/WBBM
26. A. Evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB
1. Penelaahan laporan;
2.Pengolahan informasi lapang.
B. Pelaporan
1. K/L/P kepada Menteri PAN dan RB :
a. Pelaksanaan pencanangan;
b. Penetapan Unit kerja WBK;
c. Proses pembangunan ZI lainnya.
2. Kementerian PAN dan RB kepada Presiden : :
- Perkembangan pelaksanaan kebijakan Program Pembangunan ZI
menuju terwujudnya WBK/WBBM (pada akhir tahun dan
sewaktu-waktu).
V. EVALUASI DAN PELAPORAN
27. Penilai
an
TPI
Penandatanganan
Pakta Integritas
Penca-
nangan
Proses
pembangunan
ZI
WBK Usulan Penilaian
TPN
WBBM
20 PROGRAM
KEGIATAN
Reviu TPN
•Indikator proses
•Indikator hasil
•Opini LK = WDP
Fasilitasi/dorongan
dari UPI dan UPbI
Penetapan oleh
Pimp. K/L/P
Diusulkan oleh
Pimp. K/L/P
(maks. 2 unit)
•Indikator proses
•Indikator hasil
Penetapan oleh
Menteri PAN dan RB
Lulus Lulus
Tidak lulus
Tidak lulus
Catatan :
Penetapan WBK/WBBM berlaku satu tahun, dan dapat dicabut apabila terbukti ada hal-hal yang dapat menggugurkan
indikator.
< 30 agst.
Pengawasan Pemantau independen & masayarakat
28. Kesimpulan
Cara cepat mencapai WBK/WBBM :
1. Laksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan
pelayanan publik;
2. Selenggarakan pembinaan terhadap unit kerja dan individu
pegawai secara kontinyu (berkelanjutan);
3. Lakukan pengawasan secara konsisten dan obyektif;
4. Berikan reward dan punishment secara adil.
Kunci keberhasilan :
Ciptakan Pribadi Bebas dari Korupsi (PBK)
35. TARGET DAN REALISASI PENCANANGAN
DAN PEMBANGUNAN ZI
NO INSTANSI JUMLAH
INSTANSI
TARGET
2014
REALISASI
2012 *)
KETERANGAN
1. Kementerian
/Lembaga
62 40 24 KemPAN&RB, Kemdagri, Kemristek, Kemsos,
Kemkumham, KemKKP, Kemkes, Bappenas,
Kehutanan, Kem Kem Pertanian, Kem
Perdagangan, Kem Keuangan, BPKP, BPOM,
Bakosurtanal, BSN, BPPT, BAPETEN, BATAN,
LIPI, LAPAN, BN, LAN, ANRI
2. Provinsi 33 33 9 Jatim, Sulut, Sumbar, Bali, Jabar, DIY, SulSel,
Kaltim, Maluku
3. Kabupaten 399 33 32 Aceh Tengah, Hulu Sungai Selatan, Garut,
Bangli, Jayapura, Lombok Utara, Tanah Datar,
Maluku Tenggara, Pacitan, Polman, Dairi,
Bengkulu Sel. Donggala, Paser, PPU, Kutai
Barat, Bulungan, Berau, Nunukan, Malinau,
Kukar, Tanah Tidung, Kutai timur, Buru, Buru
Sel, Kep Aru, Malteng, MaltaraBar, Seram
Barat, Seram Timur, Malbardaya, Pangkep
4. Kota 98 33 14 Banjar Baru, Sukabumi, Metro, Bandar
Lampung, Jogya, Kediri, Gorontalo. Bukit
Tinggi, Balikpapan, Bontang, Tarakan,
Samarinda, Ambon, Tual
JUMLAH 604 139 79
* s/d 31 Oktober 2012
