penghematan anggaran di kemenhub
•
0 likes•61 views
1. Kemenhub melakukan penghematan anggaran lebih awal dari instruksi Presiden dan surat Menteri Keuangan melalui reviu HPS kegiatan belanja modal di atas Rp10 miliar oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub sesuai Surat Edaran Menteri Perhubungan. 2. Reviu HPS menghasilkan penghematan anggaran sebesar Rp798 miliar. 3. Implementasi Sikencur di Kemenhub belum dilakukan secara integral meskipun risiko
Recommended
More Related Content
What's hot
Similar to penghematan anggaran di kemenhub
Similar to penghematan anggaran di kemenhub (20)
More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (15)
penghematan anggaran di kemenhub
- 1. PENGHEMATAN ANGGARAN DIKEMENHUB Dilakukan Lebih Awal Dari Intruksi Presiden Dan Surat Menteri Keuangan I n s p e k t o r a t J e n d e r a l K E M E N H U B Created by Maizar Radjin, M.AK, QIA
- 2. Latar Belakang Reviu HPS Implementasi SiKenCur melalui Peran Inspektorat Jenderal OUT LINES
- 4. 667.13 757.65 985.73 937.38 1042.12 1320.75 1418.50 1579.79 1876.87 2095.00 0.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Triliun Rupiah Sumber : 2006-2012 Data Pokok APBN, Kementerian Keuangan P B J P E M ERINTAH T E R US M E N ING KAT D A RI TA H UN K E TA HUN S E IRING P E N INGKATAN B E L ANJA P E M ERINTAH D A LAM A P B N 2 0 1 5 R P . 2 . 0 9 5 ,7T RILIUN). P B J P L E B IH K U R ANG 3 0 % D A R I A P B N
- 5. Korupsi Pengadaan • Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah aktifitas pemerintah yang paling rawan dengan korupsi (Kaufmann, World Bank 2006) • Korupsi seperti penyakit menular yang menjalar pelan, tetapi mematikan dan menciptakan kerusakan sangat luas dimasyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran hak asasi manusia, juga mendistorsi perekonomian “Kofi Annan, saat menjabat Sekjen PBB” 85% 70% 90% 85% kasus korupsi yang melibatkan minimal 176 gubernur/bupati/walikota adalah kasus PBJ (Mendagri pada raker DPD RI 2011) 90% kasus penyimpangan PBJ terkait tahap perencanaan 70% kasus Korupsi berasal dari PBJ (penelitian KPK) Sumber : UKP4 pada Sosialisasi Epurchasing pada Pemda DKI
- 6. KKN pada proses pengadaan pemerintah
- 8. PENGHEMATAN dini melalui reviu HPS > 10 Milliar Surat Edaran Menteri Perhubungan No. 50 Tahun 2015 DITJEN KA DITJEN HUBLA BPSDM DITJEN HUBDAT 6% 7 9 8 mi l iar d a ri t otal a n ggaran 1 4 t r iliun • Jumlah total paket 453 paket • Yang diserahkan ke ITJEN 258 paket • Tidak diserahkan ke ITJEN /Sudah Kontrak 195 paket 1 ITJEN 0 151,926,600.00 2 BPSDM-P 19 72,958,406,350.00 3 LITBANG 1 36,230,000.00 4 DITJEN HUBDAT 6 10,156,951,494.24 5 DITJEN KA 120 327,749,193,777.19 6 DITJEN HUBLA 58 313,954,415,799.00 7 DITJEN HUBUD 54 73,709,658,107.47 258 798,716,782,127.90J U M L A H No. Nilai Penghematan (Rp) Unit Kerja Jumlah Paket Membandingkan HPS dengan beberapa referensi lokal dan asing; Melakukan survey langsung terhadap perusahaan/distributor lokal dan asing; Tingkat kesesuain kegiatan dengan Rencana Induk; Integrasinya kegiatan dengan Rencana Strategis Kementerian; Kelengkapan serta legalitas data dukung HPS; Menguji secara samping data yang diberikan oleh PPK; Rekalkulasi/pengujian HPS;
- 11. 1st Pertama Garis Pertahanan 2nd Kedua Garis Pertahanan 3rd Ketiga Garis Pertahanan KepalaKantor/Kuasa PenggunaAnggaran InternalControl Measures Pengelola Anggaran Manajemen Risiko Standar Kualitas Standar Kepatuhan ITJEN KEMENHUB (APIP) Eksternal Auditor AparatPenegak Hukum ESELON I ilustrasi gambar diambil dari The Institute of Internal Auditors (IIA) website PARADIGMA PENGAWASAN PERAN ITJEN DALAM GARIS PERTAHANAN PENGENDALIAN ORGANISASI
- 12. Netralisasi risiko kecurangan melalui perangkat pencegahan *Penilaian risiko kecurangan *Kepedualian pegawai & pemilik kepentingan *Standar perilaku dan disiplin Cari dan temukan sejak dini kasus kecurangan yang terjadi *Sistem pengaduan kecurangan *Kebijakan perlindungan Pelapor Rutinkan moni- toring, evaluasi dan pelaporan efektivitas Sikencur *Monitoring *Evaluasi *Pelaporan Usut cepat dan tuntas kasus kecurang- an yg ditemukan *Standar investigasi *Pelaporan kepada APH PENDE- TEKSIAN RESPON MONEV- POR PENCE- GAHAN Sistem Kepemimpinan yang Kuat dan Bersih Internalisasi Nilai dan Budaya Anti Kecurangan Kerangka Utama Tata Kelola Program Anti Kecurangan Efektivitas Kebijakan dan Penegakan Peraturan K e b i j a k a n M a k r o t e r i n t e g r a s i S t r u k t u r T a n g g u n g J a w a b Model
- 13. Sikencur di kemenhub Belum dilakukan secara integral Simadu (Sistem Manajemen Pengaduan) Pengalaman Itjen, risiko tertinggi PBJ adalah penetapan HPS/OE (terlalu tinggi) Mitigasi: Menerbitkan SE Menhub No. 150 Tahun 2015 tentang Reviu HPS Kegiatan Belanja Modal/Barang dengan Pagu di Atas Rp10 Miliar di Lingkungan Kemenhub “Kegiatan investasi berupa belanja modal/barang yang nilainya per paket kegiatan di atas Rp10 miliar, sebelum dilakukan pelelangan, HPS yang telah ditetapkan oleh PPK wajib terlebih dahulu direviu oleh Inspektorat Jenderal”
- 14. Keberhasilan Implementasi SIKENCUR Keberadaan Implementasi Efektivitas Organisasi memiliki perangkat Sikencur Organisasi menerapkan perangkat Sikencur Sikencur berhasil mengurangi risiko kecurangan Kecukupan Desain Kepatuhan Implementasi Hasil/- Outcome
- 15. 7 Des 2015 Pengesahan DIPA KEMENHUB 29 Des 2015 SE Menhub No .50/2015 Jan-April 2015 Proses REVIU HPS oleh ITJEN KEMENHUB 12 Mei 2015 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 13 Mei 2015 Surat Kementerian Keuangan No. S-377/MK.02/2016 PENGHEMATAN ANGGARAN DI KEMENHUB DILAKUKAN LEBIH AWAL DARI INTRUKSI PRESIDEN DAN SURAT MENTERI KEUANGAN