Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah

6,571 views

Published on

Disampaikan untuk Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri
Jakarta, 13 Maret 2013

7 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,571
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
191
Comments
7
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah

  1. 1. LAN-RI Disampaikan untuk Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri
  2. 2. MateriANALISIS KEBIJAKANJAFUNG ANALIS KEBIJAKANJFAK DALAM KONTEKS PEMDA
  3. 3. ANALISISKEBIJAKAN
  4. 4. Mengapa Analisis Kebijakan Penting? Penting?Tujuan Negara diwujudkan melalui instrumenkebijakan publik.Kinerja kebijakan publik masih belum memuaskan, ygdiilustrasikan oleh: Rendahnya index kinerja nasional (HDI, Government Effectiveness, Doing Business, CPI, dll); Banyaknya kebijakan bermasalah di tingkat Pusat maupun Daerah.Tuntutan perampingan struktur organisasi sbgimplikasi RB yg harus diimbangi dengan peningkatanprofesionalisme SDM, terutama yg berhubungandengan prumusan & analisis kebijakan.
  5. 5. Policy Analysis CycleSumber: Carl V. Patton and David S. Sawicki, Basic Methods of Policy Analysis and Planning, Prentice Hall, 1 Feb 1993.
  6. 6. Policy Analysis CycleSumber: Dunn, William N., 1995, Analisa Kebijakan Publik : Kerangka Analisa dan Prosedur Perumusan Masalah, terjemahan Muhadjir Darwin, Cet. Kelima, Yogyakarta : Hanindita.
  7. 7. Policy Analysis Cycle Sumber: Randall B. Ripley, Policy Analysis in Political Science, Nelson-Hall Publisher, Chicago (dimodifikasi).
  8. 8. JAFUNGANALISKEBIJAKAN
  9. 9. Jafung Analis KebijakanDiatur dalam Permenpan & RB No. 5/2012 (dalam proses revisi).Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan dalamlingkungan instansi Pusat dan Daerah yg sesuai dengan sifatpekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakananalisis kebijakan.Jafung Analis Kebijakan termasuk dalam rumpun manajemen,yaiturumpun jabatan fungsional yg kegiatannya berhubungandengan penelitian, peningkatan atau pengetahuan di bidangpeningkatan sistem, pemberian saran atau pengelolaan,pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan teknis yangberhubungan dengan sumber daya manajemen (lampiranKeppres No. 87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS).
  10. 10. Jafung Analis KebijakanInstansi Pembina Jabatan fungsional Analis Kebijakan termasukadalah LAN (Pasal 5), dengan tugas:o Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan JFAK;o Menyusun pedoman formasi JFAK;o Menetapkan standar kompetensi JFAK;o Mengusulkan tunjangan JFAK;o Mensosialisasikan JFAK;o Menyusun kurikulum & menyelenggarakan Diklat fungsional/teknis fungsional AK;o Mengembangkan sistem informasi JFAK;o Memfasilitasi pelaksanaan JFAK, pembentukan organisasi profesi AK, serta penetapan etika profesi & kode etik AK;o Melakukan pembinaan Tim Penilai JFAK dan Monev JFAK.
  11. 11. Jenjang Jabatan & Pangkat Jenjang Jabatan Jenjang PangkatAnalis Kebijakan Pertama Penata Muda Tingkat I (III/b). Penata (III/c), dan Penata Tingkat IAnalis Kebijakan Muda (III/d) Pembina (IV/a), Pembina Tingkat IAnalis Kebijakan Madya (IV/b), dan Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Utama Madya (IV/d), danAnalis Kebijakan Utama Pembina Utama (IV/e) (Pasal 7)
  12. 12. Unsur & Sub Unsur - 1Pendidikan, meliputi:• pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;• pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Analis Kebijakan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan• pendidikan dan pelatihan Prajabatan.Analisis Kebijakan (Tugas Pokok):• Identifikasi masalah dan kebutuhan;• Penyusunan agenda kebijakan;• Rekomendasi kebijakan;• Dialog dan advokasi kebijakan;• Implementasi kebijakan;• Monitoring dan evaluasi kebijakan.
  13. 13. Unsur & Sub Unsur - 2Pengembangan profesi, meliputi:• pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis kebijakan;• penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang analisis kebijakan;• pengembangan sistem analisis kebijakan;• pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang analisis kebijakan; dan• kegiatan pengembangan diri di bidang analisis kebijakan.Penunjang kegiatan Analis Kebijakan, meliputi:• pengajar/pelatih di bidang Analis Kebijakan;• peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang Analis Kebijakan;• keanggotaan dalam organisasi profesi;• keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Analis Kebijakan;• perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan lainnya;• perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan• perolehan gelar kehormatan akademis.
  14. 14. Pejabat yg Menetapkan AK• Kepala LAN bagi Analis Kebijakan Madya sampai dengan Analis Kebijakan Utama, di lingkungan LAN dan instansi lainnya.• Pimpinan Instansi (eselon II yang membidangi Kebijakan) bagi Analis Kebijakan Pertama sampai dengan Analis Kebijakan Madya, di lingkungan Instansi masing-masing.• Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang di tunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama sampai dengan Analis Kebijakan Madya, di lingkungan Provinsi.• Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat Eselon II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama sampai dengan Analis Kebijakan Madya, di lingkungan Kabupaten/Kota. (Pasal 20)
  15. 15. Tim Penilai - 1Tim Penilai Analis Kebijakan LembagaAdministrasi Negara, disebut Tim PenilaiPusat;Tim Penilai Analis Kebijakan pada K/L,disebut Tim Penilai Instansi;Tim Penilai Analis Kebijakan Provinsi,disebut Tim Penilai Provinsi; danTim Penilai Analis KebijakanKabupaten/Kota, disebut Tim PenilaiKabupaten/Kota. (Pasal 21)
  16. 16. Tim Penilai - 2Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk,penilaian angka kredit Analis Kebijakan dapatdimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yangterdekat atau tim penilai Instansi di LAN.Apabila Tim Penilai Kab/Kota belum terbentuk,penilaian angka kredit Analis Kebijakan dapatdimintakan kepada Tim Penilai Kab/Kota terdekat,Provinsi lain yang terdekat, atau tim penilai Instansidi LAN.Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilaiditetapkan oleh:– Kepala LAN untuk Tim Penilai Pusat;– Pejabat eselon I di K/L untuk Tim Penilai Instansi;– Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan– Sekretaris Daerah Kab/Kota untuk Tim Penilai Kab/Kota. (Pasal 23)
  17. 17. Pejabat yg Mengusulkan AKPimpinan unit kerja setingkat eselon II padamasing-masing instansi, Sekretaris DaerahProvinsi/Kabupaten/Kota kepada Kepala LAN bagiangka kredit Analis Kebijakan Madya, pangkatPembina Tingkat. I, golongan ruang IV/b sampaidengan Analis Kebijakan Utama, pangkat PembinaUtama, golongan ruang IV/e.Pejabat yang membidangi Kepegawaian setingkateselon III untuk angka kredit Analis KebijakanPertama, pangkat penata Muda Tingkat I,golongan ruang III/b sampai dengan AnalisKebijakan Madya, pangkat Pembina, golonganruang IV/a yang bekerja di lingkungan K/L atauPemdamasing-masing. (Pasal 26)
  18. 18. Formasi - 1Pengangkatan PNS Pusat dalam jabatan AnalisKebijakan dilaksanakan sesuai dengan formasijabatan Analis Kebijakan yang ditetapkan olehMenteri yang bertanggungjawab di bidangpendayagunaan aparatur negara setelah mendapatpertimbangan tertulis Kepala BKN.Pengangkatan PNS Daerah dalam jabatan AnalisKebijakan dilaksanakan sesuai dengan formasijabatan Analis Kebijakan yang ditetapkan olehGubernur, Bupati/Walikota setelah mendapatpersetujuan tertulis dari Menteri yangbertanggungjawab di bidang pendayagunaanaparatur negara setelah mendapat pertimbanganKepala BKN dengan tembusan disampaikan keinstansi pembina Analis Kebijakan. (Pasal 34)
  19. 19. Formasi - 2Penetapan formasi Analis Kebijakan didasarkanpada indikator, antara lain :– ruang lingkup kebijakan;– jumlah kebijakan yang dihasilkan;– karakteristik pekerjaan/tugas pokok; dan– jumlah dan jenis jabatan.Formasi Analis Kebijakan di lingkungan InstansiPusat, setiap lingkungan eselon I sesuai dengankarakteristik pekerjaan yg sifatnya perumusankebijakan adalah paling banyak 10 .Formasi Analis Kebijakan di Provinsi setiaplingkungan eselon II, paling banyak 6.Formasi Analis Kebijakan di Kabupaten/Kota setiaplingkungan eselon II, paling banyak 5. (Pasal 35)
  20. 20. LAN-RIPNS yg pada saat ditetapkan Peraturan ini masih dan telah menjalankan tugas dibidang kebijakan berdasarkan keputusan pejabat yg berwenang dapatdisesuaikan/diinpassing ke dalam JFAK.PNS yg disesuaikan/diinpassing, harus memenuhi syarat sbb:o Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan bidang ilmu yg relevan dengan analisis kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan instansi;o Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);o Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;o Memperhatikan beban kerja/kebutuhan formasi; dano Lulus Uji Kompetensi.Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam JFAK, sebagaimanatersebut dalam lampiran V Permenpan dan RB ini, hanya berlaku sekali selamamasa penyesuaian/inpassing.Pelaksanaan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.Batas waktu inpasing/penyesuaian mulai sejak peraturan Menpan dan RBditetapkan dan harus sudah selesai pada akhir Desember 2013.
  21. 21. LAN-RI ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONALNO Pedoman Inpassing JFAK GOLONGAN RUANG IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT ANALIS KEBIJAKAN ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN < 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TH/LEBIH1 2 3 4 5 6 7 8 Sarjana/DIV 150 162 174 186 1971 III/b Magister (S2) 150 163 177 188 199 Sarjana/DIV 200 224 247 271 2942 III/c Magister (S2) 200 226 249 273 296 Doktor (S3) 200 228 251 275 298 Sarjana/DIV 300 322 345 368 3913 III/d Magister (S2) 300 325 347 370 393 Doktor (S3) 300 327 349 372 395 Sarjana/DIV 400 434 468 502 5364 IV/a Magister (S2) 400 437 471 505 539 Doktor (S3) 400 440 474 508 542 Sarjana/DIV 550 584 618 652 6865 IV/b Magister (S2) 550 587 621 655 689 Doktor (S3) 550 590 624 658 692 Sarjana/DIV 700 734 768 802 8366 IV/c Magister (S2) 700 737 771 805 839 Doktor (S3) 700 740 774 808 842 Sarjana/DIV 850 895 940 985 10307 IV/d Magister (S2) 850 899 944 989 1034 Doktor (S3) 850 903 948 993 10388 IV/e Sarjana (S1) s/d Doktor (S3) 1050 1050 1050 1050 1050
  22. 22. JFAK DALAMKONTEKSPEMDA
  23. 23. Restrukturisasi Organisasi“Dengan ditetapkannya jabatan fungsionalAnalis Kebijakan jabatan struktural eselonIII dan eselon IV di masing-masing instansiperlu ditinjau kembali” (Pasal 42) JFAKadalah satu-satunya JF yg dikaitkanlangsung dengan RB. JFAK juga satu-satunyayg memiliki keterkaitan dengan jabatanstruktural.Inpassing diprioritaskan bagi pejabatstruktural yg terkena rasionalisasi.Pejabat struktural semua jenjang juga harusmemiliki kompetensi analisis jabatan.
  24. 24. Langkah TeknisMenyusun Formasi Kebutuhan JFAK.Meminta pertimbangan teknis dari Kepala BKN danpersetujuan Menpan thd Formasi tsb.Melakukan seleksi internal (memetakan minat &potensi PNS) untuk diusulkan sbg pejabatfungsional AK.Mengumpulkan berkas PNS yg diusulkan &menyampaikan kepada Instansi Pembina (portofolio).Melengkapi berkas yg kurang dalam hal InstansiPembina mengembalikan berkas yg dinilai kuranglengkap.Menindaklanjuti rekomendasi Instansi Pembinatentang PAK.Menugaskan PNS yg direkomendasikan sbg pejabatfungsional AK untuk mengikuti Diklat Pembekalan.
  25. 25. LAN-RI

×