Suksesi = Succesion Susesi dalam Hukum Internasional adalah Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru. Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia, Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.

1. Dibuat oleh:
Fenti Anita Sari
Fakultas Hukum Unisbank

2. Soal No. 1
Suksesi = Succesion
Susesi dalam Hukum Internasional adalah
Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru.
Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia,
Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor
Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas
mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta
sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.
1) Menurut pendapat para ahli ada sejumlah fakta atau peristiwa yang menunjukan telah terjadinya suksesi
Negara, yaitu :
a. Penyerapan (absorption)
b. Pemecahan (dismemberment)
c. Kombinasi penyerapan dan pemecahan.
d. Negara-negara merdeka baru (newly independent states)
e. Bentuk bentuk lain.
a) Penyerapan (absorption)
Dalam hal ini suatu Negara diserap oleh Negara lain, sehingga terjadi penggabungan dua subjek hukum
internasional.
Contoh : penyerapan kore oleh jepang pada tahun 1910.
b) Pemecahan ( dismemberment)
Suatu Negara terpecah-pecah menjadi beberapa Negara-negara yang berdiri sendiri.
Dalam hal ini dapat terjadi karena keadaan dimana Negara yang lama lenyap sama sekali (misalnya : uni
soviet, cekoslowakia) atau Negara yang lama masih ada tapi wilayahnya berubah karena sebagian
terpecah-pecah menjadi Negara-negara yang berdiri sendiri.
c) Kombinasi penyerapan dan pemecahan
Suatu Negara pecah menjadi beberapa bagian dan bagian-bagian itu diserap oleh Negara (atau Negara-
negara) lain.
Contoh : terpecah-pecahnya polandia 1795 dimana pecahan-pecahannya masing-masing diserap oleh
Russia, Austria dan prusia.
d) Negara Negara merdeka baru
Berbagai wilayah yang sebelumnya merupakan bagian atau jajahan dari Negara lain memerdekakan diri
menjadi Negara- Negara yang berdaulat.
e) Bentuk-bentuk lain
Pada dasarnya merupakan penggabungan dua atau lebih subjek hukum internasional (dalam arti Negara)
menjadi satu Negara atau pemecahan satu subjek HI (dalam arti Negara) menjadi beberapa Negara.

3. Soal No.2
Suksesi negara dan kekayaan negara.
Dengan melihat praktik negara-negara yang ada, para ahli pada umumnya sependapat bahwa, jika terjadi
suksesinegara, kekayaan negara, yang meliputi gedung-gedung dan tanah-tanah milik negara, dana-dana
pemerintah yang tersimpan di bank, alat-alat transportasimilik negara, pelabuhan-pelabuhan, dan
sejenisnya, beralih kepada negara pengganti (successor state).
Suksesi negara dan kontrak-kontrak konsesional.
Yang menjadi persoalan dalam hubungan ini adalah apakah negara pengganti (successor state) mempunyai
kewajiban untuk melanjutkan kontrak-kontrak konsesional yang dibuat oleh negara yang digantikan
(predecessor state) ataukah konrak-kontrak itu otomatis berakhir dengan terjadinya suksesinegara. Studi
terhadap sejumlah kasus yang berkaitan dengan persoalan ini menunjukkan bahwa pada dasarnya negara
pengganti (successor state) dianggap berkewajiban untuk menghormati kontrak-kontrak semacam itu yang
dibuat oleh negara yang digantikan (predecessor state) dengan pihak pemegang konsesi (konsesionaris).
Artinya, kontrak-kontrak tersebut seharusnya dilanjutkan oleh negara pengganti (successor state).
Namun, bilamana demi kepentingan kesejahteraan negara kontrak-kontrak tersebut dipandang perlu untuk
diakhiri maka pemegang konsesi harus diberikan hak untuk menuntut kompensasi atau ganti kerugian.
Suksesi negara dan hak-hak privat.
Yang menjadi persoalan di sini adalah, bagaimanakah keberadaan hak-hak privat yang diperoleh
berdasarkan hukum negara yang digantikan (predecessor state) bilamana terjadi suksesinegara? Dalam hal
ini, para sarjana berpendapat bahwa :
- Pada prinsipnya, successor state berkewajiban untuk menghormati hak-hak privat yang dipperoleh
berdasarkan hukum predecessor state
- Kelanjutan dari hak-hak privat itu berlaku selama perundang-undangan baru dari successor state
tidak menyatakan lain (misalnya mengubah atau menghapusnya).
- Pengubahan atau penghapusan terhadap hak-hak privat yang diperoleh berdasarkan hukum
predecessor state itu tidak boleh bertentangan dengan atau melanggar kewajiban-kewajiban
internasional dari successor state, terutama mengenaiperlindungan diplomatik.
- Berhubung hak-hak privat itu jenisnya bermacam-macam, maka prinsip-prinsip dasar
sebagaimana disebutkan di atas perlu dirumuskan secara sendiri-sendiri. Dengan kata lain,
pemecahannya bersifat kasuistis.
Suksesi negara dan tuntutan-tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum.
Persoalan utama dalam hubungan ini adalah, apakah successor state wajib menerima tanggung jawab yang
timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh predecessor state? Dalam kaitan ini para
sarjana sependapat bahwa successor state tidak berkewajiban untuk menerima tanggung jawab yang timbul
akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh predecessor state.
Suksesi negara dan utang-utang negara.
Yang menjadi masalah dalam hubungan ini adalah apakah negara pengganti (successor state) berkewajiban
untuk menerima tanggung jawab atas utang-utang negara yang ditinggalkan oleh negara yang digantikan
(predecessor state). Dalam hubungan ini tidak terdapat kesamaan pendapat di kalangan para sarjana
maupun praktik negara-negara dan sifatnya sangat kasuistis. Pedomannya adalah sebagai berikut :

4. - Jika utang-utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan atau kemanfaatan wilayah yang
digantikannya, maka successor state dipandang berkewajiban untuk menerima tanggung jawab
atas utang-utang tersebut. Sebaliknya, jika manfaat utang-utang tersebut ternyata hanya dinikmati
oleh golongan-golongan masyarakat tertentu yang memegang kekuasaan pada saat itu maka
successor state tidak dianggap berkewajiban untuk menerima tanggung jawab atas utang-utang
tersebut.
- Successor state juga dipandang tidak bertanggung jawab atas utang-utang predecessor state yang
digunakan untuk membiayai perang melawan successor state atau maksudmaksud yang
bermusuhan dengan successor state sebelum terjadinya suksesinegara.
- Dalam hal suksesi negara itu berupa terpecah-pecahnya satu negara menjadi beberapa bagian yang
kemudian bagian-bagian itu masing-masing menjadi negara yang berdiri sendiri, successor states
dipandang berkewajiban untuk bertanggung jawab atas utangutang itu secara proporsional
menurut suatu metode distribusi yang adil.
- Dalam hal suksesi negara itu bersifat parsial, maka successor state yang menggantikan wilayah
yang terlepas itu dipandang berkewajiban untuk menanggung utang-utang lokal atas wilayah yang
bersangkutan.

5. Soal No. 3
Subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban atau segala sesuatu yang menurut
hukum dianggap mempunyai / memiliki kepribadian hukum, karena itu mempunyai kapasitas
untuk melakukan presentasi hukum. Kapasitas itu sendiri lebih mengacu kepada kemampuan
seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada dalam lingkup tupoksi tersebut pada
waktu tertentu, bias juga lebih ke kekuasaan dan wewenang seseorang atau organisasi
Internasional dalam hal ini Subyek Hukum Internasional
1. Kepribadian hukum dan kapasitas subyek hukum internasional.
Pasal 104 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa yan berbunyi :
State as a subject of international law has a legal personality thus it has the following
capacities :
a. Able to make contracts;
b. Has capacity to acquire and dispose movable and immovable properties;
c. Has capacity to institute legal proceedings
Pasal 104 piagam PBB diatas mengandung maksud bahwa sebagai subyek hukum yang
mempunyai kedudukan sebagai pribadi hukum maka memiliki kapasitas untuk memiliki
dan melepas harta kekayaan, dan dapat menuntut apabila kepentingannya dirugikan.

6. Soal No.4
Apakah dengan terjadinya suksesi negara itu keseluruhan hak dan kewajiban negara yang lama atau negara
yang digantikan (predecessor state) otomatis beralih kepada negara yang baru atau negara yang
menggantikan (sucessor state)? Sebagaimana yang dikatakan oleh Starke,
“… dalam masalah suksesi negara, yang dimasalahkan terutama adalah mengenai pemindahan hak-
hak dan kewajiban-kewajiban dari negara yang telah berubah atau kehilangan identitasnya kepada
negara atau satuan lainnya yang menggantikannya. Perubahan atau hilangnya identitas itu
disebabkan oleh perubahan seluruh atau sebagian dari kedaulatan negara itu”.
Menurut J.G. starke, perubahan negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk misalnya:
1. sebagian wilayah negara A bergabung dengan negara B, atau dibagi menjadi Negara A,B,C, D dst
2. sebagian wilayah negara A menjadi negara baru
3. seluruh wilayah negara A menyatu dengan negara B, dan negara A tidak eksis lagi
4. seluruh wilayah negara A terbagi-bagi dan masing-masing menyatu dengan negara A,B,C dst, dan
negara A tidak eksis lagi
5. seluruh wilayah A terbagi-bagi menjadi negara-negara baru, dan negara A tidak eksis lagi
6. seluruh wilayah negara A menjadi bagian dari suatu negara baru, dan negara A tidak eksis lagi
Dalam hukum internasional positif, masalah suksesinegara ini diatur dalam Konvensi Wina 1978, yaitu
Konvensi Wina mengenai Suksesi Negara dalam Hubungan dengan Perjanjian Internasional (Vienna
Convention on Succession of State in respect of Treaties).
Suksesi negara dan pengakuan.
Dalam hubungannya dengan pengakuan, yang menjadi masalah adalah, apakah dalam hal terjadi suksesi
negara pengakuan yang pernah diberikan oleh suatu negara kepada Negara yang mengalami suksesiitu
juga berakhir? Dalam hal ini, yang menentukan adalah sifat atau jenis suksesinegara tersebut (lihat uraian
di bawah). Bilamana suksesi negara itu bersifat universal, yang berarti hilangnya identitas internasional
dari negara yang bersangkutan, maka pengakuan itu otomatis gugur. Sedangkan bila suksesiitu bersifat
parsial, yang berarti Negara yang lama (predecessor state) tidak kehilangan identitas internasionalnya,
maka dalam hal ini berlaku “asas kontinyuitas negara” (continuity of state principle). Artinya, pengakuan
yang pernah diberikan itu tetap berlaku. Namun, bilamana negara yang memberikan pengakuan tadi tidak
lagi memandang negara yang pernah diberi pengakuan itu memenuhi syarat Negara menurut hukum
internasional, maka pengakuan itu dapat ditarik kembali. Pada umumnya, jika itu terjadi, penarikan
kembali pengakuan itu tidak dilakukan secara tegas.
Ada dua macam atau jenis suksesi negara, yaitu :
1. Suksesi universal; dan
2. Suksesi parsial.
Perbedaan dari kedua jenis suksesi negara ini terletak pada bagian wilayah dari suatu Negara yang
digantikan kedaulatannya. Bilamana suksesiitu terjadi terhadap seluruh wilayah suatu negara (berarti
negara yang lama atau predecessor state lenyap) maka suksesiyang demikian dinamakan suksesiuniversal.
Sedangkan bilamana suksesi negara itu hanya meliputi bagian tertentu saja dari wilayah suatu negara
(berarti predecessor state masih ada hanya wilayahnya saja yang berubah), maka suksesiyang demikian
dinamakan suksesi parsial
Dengan demikian, pada suksesi universal, identitas internasional dari suatu negara lenyap sebagai akibat
lenyapnya seluruh wilayah negara itu. Di sini, “kepribadian hukum internasional” (international legal

7. personality) dari negara itu hilang. Sedangkan pada suksesi parsial, identitas internasional dari negara itu
tidak hilang melainkan hanya luas wilayahnya saja yang berubah. Dalam hubungan ini, negara itu tidak
kehilangan kepribadian hukum internasionalnya.
1. Suksesi universal;
Pecahnya Uni Soviet Menjadi Beberapa Negara Merdeka (1991)
Salah satu contoh suksesi Negara ini adalah apa yang terjadi dalam cerita uni soviet diatas yaitu
Pemecahan (dismemberment), dimana suatu negara terpecah-pecah menjadi beberapa Negara baru
yang masing-masing berdiri sendiri yaitu sekarang ini terpecah menjadi 15 negara; Armenia,
Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakstan, Kirgistan, Latvia, Lithuania, Moldova, Rusia,
Tadjikistan, Turkemnistan, Ukraina, dan Uzbekistan, sedangkan Negara lama (Uni Soviet) lenyap
sama sekali.
Simpulan, Dengan berakhirnya Negara Uni Soviet maka Poin2 yang ada di soal No. 2 seperti :
 Suksesi negara dan kekayaan negara.
 Suksesi negara dan kontrak-kontrak konsesional.
 Suksesi negara dan hak-hak privat.
 Suksesi negara dan tuntutan-tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum.
 Suksesi negara dan utang-utang negara.
Hak dan Kewajiban nya menjadi milik Negara Pecahan dari Uni Soviet tersebut
2. Suksesi parsial
Pecahnya Timor Timur dar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dalam hal negara pengganti (succession States) tersebut bukan suatu negara baru merdeka,
maka para negara akan berupaya mencari kesepakatan (agreement). Manakala para pihak
tidak berhasil mencapai kesepakatan, pada prinsipnya benda-benda bergerak yang berada di
dalam wilayah negara pengganti beralih kepada negara tersebut. Pasal 17 (1) (b) Konvensi
1983 menjelaskan lebih lanjut bahwa harta benda bergerak yang beralih tersebut adalah harta
benda yang ada kaitannya dengan kegiatan negara yang diganti (lama) di wilayah yang
sekarang menjadi milik negara pengganti. Tidak termasuk dalam hal ini adalah harta benda
yang diperoleh oleh negara yang digantikan sebelum, misalnya, terjadinya kolonisasi atas
wilayah yang sekarang menjadi negara pengganti (baru). Sedangkan harta benda bergerak
lainnya di mana suatu bagian wilayah terpisah harus dibagi berdasarkan pembagian yang adil
(“equitable proportion”).
Namun dalam hal negara pengganti adalah suatu negara yang baru merdeka (newly
independent State), maka kesepakatan di antara para pihak tidak diperlukan (Pasal 15 (1) (b)).
Demikian pula negara baru merdeka ini juga mewarisi harta benda bergerak yang semula
“milik” wilayah yang sekarang menjadi negara baru merdeka selama jangka waktu wilayah
tersebut masih dimiliki negara lama. Ketentuan yang sama juga berlaku terhadap harta benda
bergerak yang semula dimiliki atau dibentuk oleh wilayah yang sekarang merdeka. Dari
uraian di atas tampak bahwa Konvensi internasional memberi hak kepada negara yang baru
merdeka untuk mengklaim dirinya sebagai pemilik baru atas aset negara lama. Dalam hal ini,
Timor Leste sebagai negara baru merdeka menjadi pemilik atas aset Negara, hak dan kewajiban
RI yang berada di sana. Pada umumnya, negara-negara mempunyai hukum nasional-nya yang
mengatur

8. masalah suksesi negara ini. Hukum nasional Timor Leste telah dikemukakan di atas. Hukum
Indonesia mengatur suksesi negara dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 mengenai
Perjanjian Internasional. Namun UU ini hanya mengatur suksesi negara dalam kaitannya
dengan status hukum perjanjian internasional di negara baru (pasal 20). RI tidak punya aturan
susesi negara mengenai status aset negara di suatu wilayah negara baru. Contoh lain sebagai
perbandingan adalah hukum Amerika Serikat (AS). Pengaturan Suksesi Negara dalam hukum
AS terdapat dalam the Foreign Relations Law. Menurut Section 209 UU ini, “Subject to
agreement between the predecessor and successor states, title to state property passes as
follows: … (c) where part of a state becomes a separate state, property of the predecessor
state located in the territory of the new state passes to the new state.”
Dasar Hukum
• Konvensi Wina tanggal 23 Agustus 1978
Pasal 9 ayat 1
“ Kewajiban-kewajiban atau hak-hak berdasarkan traktat-traktat yang berlaku dalam kaitan dengan
wilayah pada saat suksesi negara-negara tidak menjadi kewajiban-kewajiban atau hak-hak negara suksesor
atau negara-negara lainnya yang menjadi peserta pada traktat hanya dengan alasan fakta bahwa negara
sukksesor telah membuat deklarasi sepihak yang mengatur kelanjutan berlakunya traktat-traktat tersebut
dalam hubungan dengan wilayahnya.” Dalam pasal ini sebenarnya harus diperhatikan bahwa ketentuan
konvensi tampak hanya sedikit menyangkut suksesidalam arti sempit (Strico sensu), yaitu suksesimelalui
berlakunya hukum, dan bahwa dalam hal ini tidak terdapat garis perbedaan yang jelas yang dapat ditarik
antara pengalihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban melalui penetapan atau novasi (yaitu perjanjian baru
antara negara yang digantikan , negara suksesor dan pihak atau pihak-pihak lainnya dalam perjanjian
terkait), atau pembuatan traktat baru.
Pasal 15
Pada saat bagaian eilayah suatu negara beralih ke negara lain, dalam hal tidak adanya perjanjian , maka
harta benda tidak bergerak yang berkaitan dengan aktivitas Negara terdahulu dalam hubungannya dengan
wilayah yang beralih tersebut.
Ketentuan :
 Harta benda milik negara pendahulu yang tidak bergerak yang berada di wilayah yang beralih,
akan berpindah kepada negara suksesor;
 Harta benda tidak bergerak, yang menjadi milik wilayah yang beralih, harta bendatidak bergerak
yang berada diluar wilayah tersebut, tetapi keduanya milik Negara pendahulu, akan beralih ke
negara suksesor.
 Harta benda tidak bergerak milik negara yang tidak berada pada tempat yang dikemukakan
dalam point kedua dan berada di wilayah yang beralih, dan harta benda bergerak yang untuk
penciptaannya merupakan wilayah yang belum merdeka memberikan sumbangan, maka akan
beralih kepada negara suksesor dalam proporsi sumbangannya.
 Harta benda bergerak milik negara yang berkaitan dengan aktivitas negara yang digantikan dalam
hubungnnya dengan wilayah yang beralih akan beralih kepada negara suksesor

9. KESIMPULAN DARI 4 SOAL DI ATAS :
Suksesinegara adalah suatu keadaan di mana terjadi perubahan atau penggantian kedaulatan dalam suatu
negara sehingga terjadi semacam “pergantian negara” yang membawa akibatakibat hukum yang sangat
kompleks. Sehingga dapat dikatakan suksesi sebagai bentuk lahirnya negara. Dalam perbuatan suksesiini,
dapat menimbulkan beberapa akibat hukum baik itu pada pihak negara lama maupun pada negara baru.
Adapun akibat hukum yang timbul diantaranya berupa :
1. Akibat hukum suksesi negara terhadap kekayaan negara (public property).
2. Akibat hukum suksesi negara terhadap keberadaan kontrak-kontrak konsesional
(concessionary contracts) yang ada.
3. Akibat hukum suksesi negara terhadap keberadaan hak-hak privat (private rights).
4. Akibat hukum suksesi negara dalam hubungan dengan tuntutan-tuntutan terhadap
perbuatan melawan hukum (claims in tort or delict).
5. Akibat hukum suksesi negara terhadap pengakuan (recognition).
6. Akibat hukum suksesi negara terhadap keberadaan utang-utang negara (public debts).
Suksesiseperti yang diketahui secara tidak selalu dapat diberlakukan secara fakta. Kenyataan yang ada
terkadang penyimpangan terhadapnya dianggap baik melihat akibat yang diberikan baik pada negara lama
maupun negara baru. Disinilah diperlukan ruang menyatakan kehendak antar yang empunya kepentingan.