BAB II SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK A. SYARAT SAH KONTRAK DAN KONSEKUENSI YURIDISNYA 1. Syarat sah yang umum, yang terdiri dari : a. Syarat sah umum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari : - Kesepakatan Kehendak - Cakap / wenang berbuat - Hal tertentu, dan - Kausa yang halal b. Syarat sah umum di luar pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yang terdiri dari : - Syarat itikad baik, - Syarat sesuai dengan kepatutan - Syarat sesuai dengan kepentingan umum a. Syarat sah yang khusus, yang terdiri dari : a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu. b. Syarat akta notarisuntuk kontrak-kontrak tertentu c. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu. d. Syarat izin dari yang berwenang. KONSEKUENSI HUKUM TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT 1. Batal demi hukum (nietig, null and void) Misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata syarat objektif tersebut adalah : a. Hal tertentu, dan b. Kausa yang halal 2. Dapat dibatalkan (vernietigbaar, voidable) Misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH perdata syarat subjektif tersebut adalah : a. Sepakat b. Cakap 3. Kontrak tidak dapat dilaksanakan (Unenforceable) 4. Sanksi Administratif SYARAT KESEPAKATAN KEHENDAK 1. Kesepakatan kehendak sebagai syarat sahnya Kontrak. Kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak, seperti misalnya ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. 2. Paksaan, Penipuan, dan Kesilapan ketika kontrak ditandatangani, apabila terjadi salah satu dari unsur-unsur paksaan (dwag), penipuan (bedrog) atau kesilapan (dwaling), maka terhadap kontrak tersebut tidak terpenuhi syarat kesepakatan kehendak

1. MATERI HUKUM KONTRAK II
Disusun oleh
Fenti Anita Sari
NIM : 17.02.51.0039
Fakultas Hukum
Universitas Stikubank Semarang
Nama : Fenti Anita Sari
Nim : 17.02.51.0039/A2
Tugas Hukum Kontrak

2. BAB II SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK
A. SYARAT SAH KONTRAK DAN KONSEKUENSI YURIDISNYA
1. Syarat sah yang umum, yang terdiri dari :
a. Syarat sah umum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari :
- Kesepakatan Kehendak
- Cakap / wenang berbuat
- Hal tertentu, dan
- Kausa yang halal
b. Syarat sah umum di luar pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yang terdiri dari :
- Syarat itikad baik,
- Syarat sesuai dengan kepatutan
- Syarat sesuai dengan kepentingan umum
a. Syarat sah yang khusus, yang terdiri dari :
a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu.
b. Syarat akta notarisuntuk kontrak-kontrak tertentu
c. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu.
d. Syarat izin dari yang berwenang.
KONSEKUENSI HUKUM TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT
1. Batal demi hukum (nietig, null and void) Misalnya dalam hal dilanggarnya syarat
objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata syarat objektif tersebut adalah :
a. Hal tertentu, dan
b. Kausa yang halal
2. Dapat dibatalkan (vernietigbaar, voidable) Misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat
subjektif dalam pasal 1320 KUH perdata syarat subjektif tersebut adalah :
a. Sepakat
b. Cakap
3. Kontrak tidak dapat dilaksanakan (Unenforceable)
4. Sanksi Administratif
SYARAT KESEPAKATAN KEHENDAK
1. Kesepakatan kehendak sebagai syarat sahnya Kontrak. Kesepakatan kehendak
merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak, seperti misalnya ditentukan dalam
pasal 1320 KUH Perdata.

3. 2. Paksaan, Penipuan, dan Kesilapan ketika kontrak ditandatangani, apabila terjadi salah
satu dari unsur-unsur paksaan (dwag), penipuan (bedrog) atau kesilapan (dwaling),
maka terhadap kontrak tersebut tidak terpenuhi syarat kesepakatan kehendak.
B. UNSUR PAKSAAN DALAM KONTRAK
Yang dimaksud dengan paksaan (dwag,duress) menurut KUH Perdata adalah suatu perbuatan
yang menakutkan seseorang yang berfikiran sehat , dimana terhadap orang yang terancam
karena paksaan tersebut timbul ketakutan baik terhadap dirinya maupun terhadap
kekayaannya dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.
Stelsel dengan akta lalai adalah khas dari negara-negara yang tunduk kepada civil law (UU)
Seperti Prancis, Jerman,Belanda dan juga Indonesia.
Sementara dinegara-negara yang berlaku sistem common law (kebiasaan) seperti inggris dan
amerika serikat pada prinsipnya tidak memperlakukan stesel akta lalai ini.
Dalam hal wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, dalam ilmu kontrak
dikenal dengan suatu doktrin yang disebut “Doktrin Pemenuhan Prestasi Substansial”
(Substansial Performance)
Yang dimaksud dengan “Doktrin Pemenuhan Prestasi substansial adalah suatu doktrin yang
mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanaka prestasinya secara sempurna,
tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka disebut telah
tidak melaksanakan kontrak secara “material” (material breach”
Kontrak-kontrak yang berlaku doktrin pemenuhan prestasi secara substansial, berlaku doktrin
pelaksanaan prestasi secara penuh, atau sering disebut istilah-istilah sebagai berikut :
1. Strict Performance rule,
2. Full Performance rule,
3. Perfect tender rule
Pemenuhan Prestasi dalam kontrak oleg para pihak :
 Pemenuhan Prestasi -> Prestasi ->berbuat sesuatu, Memberikan sesuatu, Tidak
berbuat sesuatu.
 Pemenuhan Prestasi -> Wanprestasi -> Tidak berprestasi, Tidak sempurna berprestasi,
terlambat berprestasi -> Doktrin Pemenuhan Prestasi substansi , Doktrin Pelaksanaan
Prestasi secara penuh.
Sebagai pedoman hakim biasanya diperlakukan beberapa kriteria dasar sebagai berikut :
 Kelayakan kompensasi
 Hilangnya keuntungan yang diharapkan

4.  Bagian kontrak yang dilaksanakan
 Kesengajaan untuk tidak melaksanakan kontrak
 Kesediaan untuk memperbaiki prestasi
 Keterlambatan melaksanakan prestasi
C. TERMINASI SUATU KONTRAK
1. Ketentuan dalam kontrak tentang teriminasi ada berbagai kemungkinan pengaturan tentang
pemutusan kontrak yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut :
 Penyebutan alasan pemutusan kontrak
 Kontrak dapat diputus dengan sepakat kedua belah pihak
 Pengenyampingan pasal 1266 kuh perdata
 Tata cara pemutusan kontrak