Dokumen tersebut membahas tentang hukum internasional dengan menjelaskan pengertian, sumber, subyek, dan sistem hukum internasional. Juga membahas tentang negara sebagai subyek hukum internasional meliputi kualifikasi, status, wilayah, pengakuan negara.

1. Oleh:
Machmud Al Rasyid
Prodi PKn-FKIP UNS
Tahun Ajaran 2008/2009

2. LITERATURE
Alma Manuputy,dkk, 2008, Hukum Internasional,Depok:
Rechta
Wila, Marnixon, R.C. 2006, Konsepsi Hukum dalam
Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antar
Negara, Bandung: Alumni
Nussbaum, Arthur, dan Sam Suhaedi Admawira, Sejarah
Hukum Internasional I, II, Bandung: Bina Cipta
Boer Mauna, 2003, Hukum Internasional, Bandung:
Alumni
Tasrif, S.1987, Hukum Internasional tentang Teori dan
Praktek, Bandung:Abardin.
Van Hoof, 2000, Pemikiran Kembali Sumber-Sumber
Hukum Internasional, Bandung:Alumni

3. • Huala Adolf, 1998, Hukum Ekonomi Internasional,
Jakarta: Rajawali Press
• Brierly, JL., 1963, The Law of Nations, Oxford:
Clarendon Press.
• E.Saefullah Wiradiptadja dan Mieke Komar
Kantaatmadja,1988, Hukum Angkasa dan
Perkembangannya, Bandung:Remadja Karya
• Chaitul Anwar, 1989 ,Horizon Baru Hukum Laut
Internasional, Jakarta:Djambatan
• Jawahir Thontowi dan Iskandar Pranoto, 2006,Hukum
Internasional Kontemporer, Bandung: Refika Aditama
• KTSP PKN
• Situs internet terkait (www. civiced. org)
• blog: machmud.staff.fkip.uns.ac.id

4. KOMPETENSI DASAR 1 :
Mendeskripsikan Sumber, Subyek, dan Sistem
Hukum Internasional.
Materi Utama : 1. Pengertian
2. Sumber Hukum
3. Subyek Hukum
4. Sistem Hukum Internasio
nal

5. PENGERTIAN (Charles Cheny Hyde)
Sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas
prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang
mengatur tentang perilaku yang harus di taati dalam
hubungan-hubungan antar mereka satu dengan yang
lainnya, serta yang juga mencakup: Organisasi
Internasional, hubungan antar Organisasi
Internasional satu dengan lainnya, hubungan
peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-
fungsi lembaga atau antara organisasi internasional
dengan negara, atau negara-negara, dan hubungan
antar organisasi internasional dengan individu atau
individu-individu.

6. Peraturan-peraturan hukum tertentu yang ber
kenaan dengan individu dan subyek-subyek hukum
bukan negara (non-state entities)sepan jang hak-hak
dan kewajiban –kewajiban indivi du dan subyek
bukan negara ter sebut bersang kut paut dengan
masalah internasional.

7. SUMBER-SUMBER HUKUM
(Boer Mauna,2001: 7-11)
Perjanjian-Perjanjian Internasional
Hukum Kebiasaan Internasional
Prinsip-prinsip Umum Hukum
Keputusan-keputusan Peradilan

8. Perjanjian Internasional : merupakan sumber hukum
utama apabila perjanjian tersebut ber bentuk Law
Making Treaties, yaitu perjanjian internasional yang
berisikan prinsip-prinip dan ketentuan-ketentuan
yang berlaku secara umum, Misalnya :
1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945;
2. Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplo
tik 1961, Konsuler 1963.
3. Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, dll

9. Hukum Kebiasaan Internasional : Hal ini berasal dari
praktek negara-negara melalui sikap dan tindakan
yang diambilnya terhadap suatu persoalan. Contoh
hasil kodifikasi hukum kebiasaan adalah Konvensi
Hubungan Diplomatik, Konsuler, Hukum Laut tahun
1958, dan Hukum Perjanjian tahun 1969.
Prinsip-prinsip Umum Hukum: Yaitu prinsip-2
umum hukum nasional yang dapat mengisi ke
kosongan dalam hukum internasional. Misalnya :
Praduga tak Bersalah, dll.

10. Keputusan –Keputusan Peradilan:
1. Memainkan peranan yang cukup penting da
lam pembentukan norma-norma baru dlm
hukum internasional, misalnya dalam seng
keta ganti rugi dan penangkapan ikan.
2. Mahkamah diperbolehkan memutuskan sua
tu perkara secara “ex aequo et bono” yaitu
keputusan yang bukan atas pelaksanaan hu
kum positif tetapi atas dasar prinsip keadil
lan dan kebenaran.

11. SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL
NEGARA
ORGANISASI INTERNASIONAL
INDIVIDU

12. SISTEM HUKUM INTERNASIONAL
Ada 2 Aliran :
1. Monisme; semua hukum merupakan satu sistem
kesatuan hukum yang mengikat individu dalam suatu
negara ataupun negara dalam suatu masyarakat
internasional. Hal ini dibedakan dalam :
a. Primat Hukum Internasional
b. Primat Hukum Nasional

13. 2. Dualisme; hukum internasional dan hukum
nasional adalah 2 hal yang berbeda; perbeda annya
ada pada :
a. Sumber Hukum:
b. Subyeknya;
c. Kekuatan Hukumnya
Faktanya hukum internasional ada dan ditaati. Ini
terjadi karena pembentukannya atas dasar kehendak
bersama yang secara bebas dirumuskan dalam
berbagai instrumen yuridik internasional.

14. KOMPETENSI DASAR 2 :
Mendeskripsikan tentang Negara
MATERI POKOK :
1. Kualifikasi dan Status
2. Wilayah Negara
3. Pengakuan
4. Kategori Negara
5. Hak dan Kewajiban Negara
6. Negara dan Individu
7. Suksesi Negara

15. 1. KUALIFIKASI & STATUS
A. KUALIFIKASI : Pembentukan suatu negara yg
merupakan subyek penuh hukum internasional
diperlukan unsur-unsur konstitutif sbb :
1. Penduduk yang tetap;
2. Wilayah tertentu;
3. Pemerintahan;
4. Kedaulatan (Boer Mauna, 2001:17).
Istilah ke-4 dalam Konvensi Montevideo 27
Desember 1933 adalah capacity to enter into
relations with other states (kapasitas untuk
melakukan hubungan dengan negara lain). Hal ini
merupakan kemajuan drpd konsepsi klasik yg hanya
menyebut Penduduk, wilayah dan pemerintah,

16. Boer Mauna (2001:18) mengatakan negara dapat saja
lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa negara
tersebut mempunyai kedaulatan.
Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki
sua tu negara untuk secara bebas melakukan berbagai
kegi atan sesuai kepentingannya asal kegiatan
tersebut tidak bertentangan dengan hukum
internasional. Kedaulatan memiliki 3 aspek utama
(Nkambo Mugerwa, 1968), yaitu :
1. Kedaulatan ekstern: hak bagi setiap negara untuk se
cara bebas menentukan hubungannya dengan berba
gai negara atau kelompok-2 lain tanpa kekangan, teka
nan atau pengawasan dari negara lain.

17. 2.Kedaulatan Intern: hak atau wewenang eksklusif
sua tu negara untuk menentukan bentuk lembaga-2
nya, cara kerja lembaga-2 dan hak untuk membuat
UU yg diinginkan serta tindakan-2 untuk mematuhi.
3.Kedaulatan teritorial: kekuasaan penuh dan
eksklusif yg dimiliki oleh negara atas individu-2 dan
benda-2 yg ada di wilayah tsb.
Disamping itu kedaulatan juga mempunyai
pengertian negatif dan positif (Jean Charpenter, 1997):
 1. Pengertian Negatif:
 a. Kedaulatan dpt berarti bahwa negara tidak
tunduk pada ketentuan-2 hukum internasional yg
mempunyai status yang lebih tinggi.

18. b.Kedaulatan berarti bahwa negara tidak tunduk pada
kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya
tanpa persetujuan negara yang bersangkutan.
2. Pengertian Positif:
a.Kedaulatan memberikan kepada titulernya, yaitu
negara pimpinan tertinggi atas warganegaranya. Ini yg
dinamakan wewenang penuh dr suatu negara;
b.Kedaulatan memberikan wewenang kepada negara
untuk mengeksploitasi sumber-2 alam wilayah nasio
nal bagi kesejahteraan umum masyarakat banyak. Ini
yang disebut kedaulatan permanen atas sumber keka
yaan alam.
Menurut Ian Brownlie (1990) kedaulatan juga mempu
nyai arti yang sama dengan Kemerdekaan. Bila suatu
negara disebut berdaulat, berarti merdeka.

19. B. STATUS : Hukum internasional mengelompokkan
negara dalam berbagai bentuk :
1. Negara Kesatuan : ukurannya hubungan luar negri
menjadi kekuasaan penuh pemerintah pusat. Daerah
tdk boleh berhubungan secara langsung.
2. Negara Federal: walaupun negara bagian mempu
nyai konstitusi, tetapi negara federal lah yg merupa
kan subyek hukum internasional dan mempunyai
wewenang untuk melakukan hubungan luar negri.
3. Gabungan Negara-2 Merdeka:
 a. Uni Riil 6. Negara yg terpecah
 b. Uni Personil 7. Negara-Negara Kecil
4. Konfederasi 8. Protektorat
5. Negara Netral

20. NEGARA NETRAL adalah negara yang membatasi
diri nya untuk tidak terlibat dalam berbagai sengketa
yg terjadi dalam masyarakat internasional. Netralitas
ini bisa dibedakan dalam Netralitas tetap dan
netralitas sewaktu-waktu, politik netral atau
netralisme positif.
NETRALITAS TETAP adalah negara yang
netralitasnya dijamin dan dilindungi oleh perjanjian-2
internasional seperti Swiss dan Austria.
NETRALITAS Sewaktu-waktu adalah sikap netral yg
hanya berasal dr kehendak negara itu sendiri (self-
imposed) yg sewaktu-waktu dpt ditinggalkan.
Misalnya Swedia, walaupun bersama dengan
Finlandia sejak 1 Januaru 1995 bergabung dengan Uni
Eropa.

21. POLITIK NETRAL atau NETRALISME POSITIF, yaitu
negara yg tidak memihak kpd blok-blok kekuatan yg
ada, tetapi juga dengan bebas memberikan
pandangan dan secara aktif mengajukan saran dan
usul penyelesai an masalah-2 yg dihadapi dunia demi
tercapainya ke harmonisan dan terpeliharanya
perdamaian internasio nal.

22. 2. WILAYAH NEGARA
Bagian wilayah negara meliputi :
a.Wilayah Daratan termasuk tanah di dalamnya;
b.Wilayah Perairan; terdiri dari Laut Teritorial dan
 Zona Tambahan, Selat yg digunakan untuk pelaya
 ran Internasional, Zona Ekonomi Eksklusif, dan
 Landas Kontinen (Wilayah Dasar Laut dan tanah di
 bawahnya, yg terletak di bawah wilayah perairan);
c.Wilayah Ruang Udara.

23. 3. PENGAKUAN NEGARA
Hal ini berkaitan dg Lahirnya Negara, dimana muncul
pertanyaan: Apakah lahirnya suatu negara merupakan
peristiwa hukum atau peristiwa ekstra yuridik.
1. Opini Pertama: Lahirnya suatu negara hanyalah pe
ristiwa fakta yang terlepas dari ketentuan hukum inter
nasional. Ada yg menyebut fakta politis, historis, sosio
logis, meta yuridik (Jelinek, Cavagileri, Strupp).
2. Opini Kedua: Lahirnya suatu negara adalah suatu proses
hukum yg diatur oleh ketentuan hukum interna sional
(Kelsen dan Verdross).
Logikanya, bagaimana mungkin hukum internasional
mengatur tentang negara, kalau keberadaan hukum
internasional itu sendiri adanya karena dibentuk negara.
Hukum internasional hanya berlaku di negara merdeka.

24. Berarti terhadap lahirnya suatu negara sebagai fakta,
muncul akibat penting, yaitu :
1. Tidak mungkin menolak lahirnya suatu negara
dengan memakai alasan hukum;
2. Lahirnya suatu negara bebas dari pengakuan,
dalam hal ini pengakuan tidak ikut campur dalam
pembentu kan negara.
Pertanyaannya: apakah negara yg baru lahir
tersebut langsung mempunyai International
Personility atau Subyek Hukum Internasional dengan
memiliki segala macam hak dan kewajiban yg diatur
oleh hukum internasional.
Jawabannya adalah dengan teori Pengakuan :

25. 1. Teori Konstitutif:
Pengakuan mempunyai kekuatan konstitutif.
Sehing
ga negara itu secara hukum baru ada, apabila sudah
mendapat pengakuan dari negara-negara lain.
Tokohnya adalah Lauterpacht.
 2. Teori Deklaratif:
Pengakuan tidak menciptakan suatu negara, karena
lahirnya suatu negara semata merupakan suatu fak
ta murni, dan pengakuan hanyalah berupa
penerima
an fakta tersebut. Jadi pengakuan bukan
merupakan
syarat bagi kelahiran suatu negara.

26. 3. Teori Jalan Tengah: untuk bisa disebut sebagai nega
ra adalah fakta (Penduduk, wilayah, & pemerintah),
tetapi untuk mengadakan hubungan dengan negara
lain butuh pengakuan.
Para pengamat mengatakan Teori jalan tengah tidak ada
bedanya dengan Teori Konstitutif. Dalam Deklarasi Monte
video Pasal 3 tgl 27 Desember 1933 mengenai Hak-hak dan
Kewajiban Negara menyebutkan keberadaan politik suatu
negara bebas dari pengakuan negara-negara lain. Dalam
Piagam Bogota 1948, dan Pasal 12 Konferensi Buenos Aires
1967 ditegaskan ulang. Komisi Arbitrase Konferensi Eropa
untuk Perdamaian Yugoslavia menegaskan: Lahir dan ber
akhirnya suatu negara adalah soal fakta; pengakuan oleh
negara lain hanya mempunyai dampak deklaratif semata
(Boer Mauna, 2001:63).

27. PENGAKUAN NEGARA
 Untuk mengakui suatu negara baru, kriteria yg biasa
dipakai adalah :
1. Keyakinan adanya stabilitas di negara tersebut;
2. Dukungan umum dari penduduk;
3. Kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan
kewajiban-kewajiban internasional.
Pada beberapa kasus pengakuan AS terhadap RRC
maupun Israel menunjukkan