Dokumen tersebut membahas tentang pengakuan hukum internasional. Pengakuan merupakan perbuatan politik yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan negara, bukan aturan hukum. Terdapat berbagai jenis pengakuan seperti de facto, de jure, dan kolektif. Pengakuan memiliki konsekuensi hukum seperti kemampuan berperkara di pengadilan asing. Teori pengakuan meliputi konstitutif, deklaratif, dan jalan ten

1. Pengakuan Hukum
Internasional
Disusun Oleh :
Rizki Gumilar 201129002
Ali Ibrahim 201129029
Ardi Lesmana 2011290

2. BAB I
PENDAULUAN
Hukum Internasional merupakan bagian hukum yang mengatur aktifitas
entitas bersekala internasional. Pada awalnya hukum Internasional hanya
diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam
perkembangan pola hubungan internasional yang semakn komplek. Hukum
Internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau
hukum antar negara. Hukum bangsa-bangasa dipergunakan untuk
menunjukan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam
hubungan antar raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau negara
menunjukan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau
persoalan yang melintasi batas negara antar negara dengan negara, negara
dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum satu sama lain.

3. Negara-negara yang termasuk kedalam massyarakat
internasional selalu tidak tetap dan berubah-ubah,
perjalanan sejarah yang panjang membuahkan banyak
perubahan tersebut. Negara-negara lama lenyap atau
bergabung dengan dengan negara lain unutk kemudian
membentuk sebuah Negara baru, atau terpecah menjadi
beberapa Negara baru, atau wilayah-wilayah koloni
atau wilayah-wilayah jajahan melalui proses
emansipasi memperoleh status Negara.

4. BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian Pengakuan
Pengakuan (recognition) adalah perbuatan politik dari
perbuatan hokum karena pengakuan merupakan
perbuatan pilihan yang di dasarkan pada pertimbangan
kepentingan negara yang mengakui dan bukann di
dasarkan pada ketentuan kaidah hokum yang
menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan hukum.

5. Nampaklah bahwa negara-negara dalam memberikan
pengakuan ini semata-mata hanya didasarkan pada alasan-
alasan politis, bukan alasan hukum. Dari praktek negara-
negara tidak ada keseragaman dan tidak menunjukkan adanya
aturan-aturan hukum dalam masalah pengakuan ini. Namun
dengan diakuinya suatu negara/pemerintah baru, konsekuensi
yang ditimbulkannya dapat berupa konsekuensi politis tertentu
dan konsekuensi yuridis antara negara yang diakui dengan
Negara yang mengakui.

6. Macam-macam Pengakuan
1. Pengakuan Berdasarkan Sifatnya
a) Pengakuan Tidak Langsung
Pengakuan tidak langsung atau diam-diam (implied recognition), adalah keadaan-keadaan yang secara
tegas mengindikasikan kemauan untuk menjalin hubungan resmi dengan negara atau pemerintah baru.
Dalam praktek peristiwa-peristiwa yang disimpulkan melegitimasi pengakuan secara tidak langsung,
adalah;
 Penandatangan suatu traktat resmi bilateral oleh negara yang mengakui dan yang diakui. Contoh;
penandatangan Treaty of Commerce antara Cina Nasionalis dengan Amerika Serikat pada tahun
1928.
 Dimulainya hubungan diplomatik resmi antar negara yang diakui dan yang mengakui.
 Dikeluarkannya suatu exequatur konsuler (duta besar) oleh negara yang mengakui bagi konsul
negara yang diakui.

7. b) Pengakuan Bersyarat
Jarang terjadi negara-negara diakui secara bersyarat, umumnya berupa
suatu kewajiban yang harus dipenuhi negara itu, akibat pengakuan
bersyarat demikian adalah apabila keawjiban-kewajiban tidak dipenuhi
tidak akan menghapus pengakuan yang sudah diberikan, karena sekali
pengakuan itu diberikan maka tindakan tersebut tidak dapat ditarik
kembali. Apabila dengan syarat yang ditentukan negara tidak
memenuhinya tentu saja akan menimbulkan suatu pelanggaran, dengan
pelanggran atas syarat-syarat tersebut maka negara yang diakui dapat
dinyatakan bersalah melanggar hukum internasional, dan terbuka
kesempatan bagi negara yang mengkui untuk memutuskan hubungan
diplomatik sebagai sanksinya.

8. c) Pengakuan kolektif
Pengakuan kolektif adalah pengakua yang diwujudkan dalam suatu
perjanjian internasional atau koferensi multilateral.
Contoh : melalui hesinky treaty tahun 1975,Negara-Negara NATO
mengakui republic demokrasi jerman timur mengakui republic pederal
Jerman.

9. d) Pengakuan terhadap Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan
Terhadap Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan tidak akan
mempengaruhi pengakuan suatu negara. Tepatnya apabila pemerintah
dari suatu negara menolak memberikan pengakuan terhadap suatu
perubahan dalam bentuk pemerintahan negara lain, maka hal ini bukan
berarti menghapuskan pengakuan terhadap status kenegaraanya.

10. 2. Pengakuan berdasarkan jenisnya :
a) Pengakuan de facto adalah pengakuan yang di berikan
dengan anggapan dan kepercayaan bahwa yang di akui
untuk sementara dan dengan reservasi dikemudian hari
telah memenuhi syarat dan hubungan internasional.
Pegankuan de jure berarti bahwa menurut Negara yang
mengakui, Negara atau pemerintah yang diakui secara
formal telah memenuhi persyaratan yang di tentukan
hokum internasional untuk dapat berfartisipasi secara
efektif dalam masyarakat Indonesia.

11. b) Pengakuan de jure adalah pengakuan yang di dasarkan
pertimbangan bahwa yang di akui telah memneuhi syarat untuk
ikut serta dalam hubungan internasional. Pengakuan de facto
berarti bahwa menurut Negara yang mengakui untuk sementara
dan secara temporer serta dengan gejala reservasi yang layak di
masa mendatang bahwa Negara atau pemerintah yang telah di
akui telah memenuhi syarat berdasarkan fakta (de facto). Oleh
karena itu Nampak bahwa sebutan de jure dan de facto secara
tegas, tidak merupakan deskripsi atas proses pengakuan itu
sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan status nrgara taau
pemerintah tertentu untuk siapa pengakuan itu dikeluarkan.

12. Teori-teori Pengakuan
1. Teori Konstitutif
2. Teori Deklaratif
3. Teori Jalan Tengah atau Pemisahan

13. Teori Konstitutif
Teori Konstitutif, adalah negara secara hukum baru ada jika telah
mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Selama pengakuan belum
diberikan maka secara hukum negara belum lahir.
Teori Deklaratif
Teori Deklaratif, adalah teori yang menyatakan bahwa begitu lahir
suatu negara langsung menjadi anggota masyarakat internasional,
pengakuan hanya merupakan pengukuhan dari pengakuan tersebut.
Toeri Pemisahan atau Jalan Tengah

14. Toeri Pemisahan atau Jalan Tengah
Kedua teori yang di kemukakan tidak sepenuhnya memuaskan, sehingga
beberapa sarjana telah merumuskanteori baru yang dinamakan teori
jalan tengah atau pemisahan, adanya suatu Negara yang berdaulat
adalah terlepas dari adanya pengakuan-pengakuan Negara lain.
Pengakuan merupakan suatu pencatatan dar suatu hal yang telah
terjadi dalam sifatnya akan persetujuan dalam hal tersebut. Dengan
demikin pengakuan mengadakan ikatan formal untukmenghormati
pribadi baru itu. Hak-hak dan atribut di bawah hokum internasional.

15. Akibat-akibat Hukum Dari Pengakuan
Kelemahan hukum yang utama dari suatu negara atau pemerintah yang tidak diakui, adalah antara
lain, sebagai berikut:
a) Negara itu tidak dapat berperkara di pengadilan-pengadilan negara yang belum
mengakuinya. Prinsip yang melandasi kaidah ini secara tepat ditegasaka dalam suatu kasus
Amerika : “suatu negara asing yang mengajukan perkara di Mahkamah kita bukanlah karena
persoalan hak. Kewenangan unutk melakukan hal tersebut merupakan komitas (kesopanan).
Sebelum Pemerintah tersebut diakui oleh Amerika Serikat, maka komitas demikian tidak
ada”.
b) Dengan alasan prinsip yang sama, tindakan-tindakan dari suatu negara atau pemerintah yang
belum diakui pada umumnya tidak akan berakibat hukum dipengadilan-pengadilan negara
yang tidak mengakuinya sebagaimana yang biasa diberikan menurut aturan-aturan “komitas”
c) Perwakilannya tidak dapat menuntut imunitas dari proses peradilan
d) Harta kekayaaan yang menjadi hak suatu negara yang pemerintahannya tidak diakui
sesungguhnya dapat dimiliki oleh wakil-wakil dari rezim yang telah digulingkan.

16. Pengakuan kaum belligeren dan insurgensi
Kaum belligerensi pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah
dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian
sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila
pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang
saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke
negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil oleh adalah
mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi
yang berdiri sendiri, walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan
tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi.
Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandang negara
yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi
atau subyek hukum internasional

17. Pemberontakan adalah urusan dalam negeri suatu negara. Tujuan Pemberontakan :
menggulingkan pemerintah yang sah, memisahkan diri dan membentuk negara
sendiri, menuntut otonomi yang lebih luas. HI tidak menentukan hukuman apapun
terhadap pemberontak.
Ada 3 istilah pemberontakan :
a) Revolution (revolusi), bertujuan untuk merombak secara radikal suatu tatanan
politis atau sosial yang sudah mapan di seluruh wilayah negara.
b) Rebellion (rebeli), perjuangan sebagian wilayah negara untuk menggulingkan
kekuasaan di wilayah negara lainnya.
c) Insurrection (pemberontakan), kegiatan yang luas dan tujuannya lebih sempit
daripada kedua pengertian di atas.

18. Pengakuan Berdasarkan Wilayah dan Non Wilayah
Sering Negara-negara memperoleh wilayah baru atau hak-hak lain
melalui tindakan sepihak yang kemungkinan:
a) Sesuia dengan hukum internasional
b) Melanggar hukum internasional

19. Dalam hal melanggar hokum internasional, pengakuan mungkin
dapat di upayakan untuk mengubah keraguan atas hak tersebut
menjadi sesuatu yang sah dan arena pengakuan itu akan menjadi
pelepasan dari tuntutan Negara-negara lain berupa klaim-klaim
atau keberatan-keberatan yang tidak sesuai dengan hak yang
diakui, dengan cara ini kemungkinan bahwa tidak di berikanya
pengakuan akan melemakan tuntutan yang di dasarkan atas
persetujuan diam-diam di kesampingkan. Kesinambungan
hubungan-hubungan resmi dengan Negara yang bersangkutan,
setelah pengambil alihan wilayah tersebut tidak dengan
sendirinya mengandung arti pengakuan terhadap hak atas
wilayahnya.

20. BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Lembaga pengakuan merupakan masalah yang cukup krusial dalam rana
hukum internasional karena tidak ada satu ketentutan hukum internsional yang
mengatur tentang lembaga pengakuan tersebut. Kerap kali dalam praktek
sebagian besar negara, pengakuan merupakan masalah politik daripada
masalah hukum.
Kebijaksanaan dari suatu negara untuk mengkui negara lain ditentukan
terutama oleh perlunya perlindungan atas kepentingan-kepentingan negara
yang erat kaitannya dengan terpelihara hubungan dengan setiap negara baru
atau pemerintah baru yang mungkin stabil dan tetap.

21. Saran
Lembaga pengakuan memang memiliki tempat tersendiri dalam hukum
internsaional, apabila suatu negara tidak diakui oleh negara lain maka negara
tersebut tidak dapat mengadakan hubungan dengan negara yang bersangkutan.
Dalam praktek cenderung lembaga pegakuan dihantui oleh nuansa politik, oleh
karna itu terdapat suatu istilah bahwa lembaga pengkuan sebernya bukan sesuatu
yang berdampak yuridis tetapi hannya sekedar kegiatan-kegiatan petimbangan
kepentingan semata.
Harapan saya dalam kesempatan ini agar negara tidak lagi menggunakan
kepentingannya untuk memberikan pengakuan kepada negara lain. Saya berharap
agar ada ketentuan khusus yang secara limitatif menegasakan bahwa garis-garis
besar suatu negara yang pantas diakui itu seperti apa, agar tidak ada lagi kerancuan
yang terjadi seperti sebagian negara mengakui negara lain, sedangkan sebagian
lagi tidak.

22. Sekian dan Terimakasih