Surat tuntutan pidana ini membahas kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Andre Abrianto. Jaksa Penuntut Umum meminta hakim menyatakan Terdakwa bersalah atas tuduhan memberikan pelolosan pajak kepada PT Artha Grafika sehingga merugikan negara dan menerima hadiah dari pihak perusahaan tersebut. Jaksa menuntut pidana penjara 8 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan untuk

1. 1
KEJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA P-42
“UNTUK KEADILAN”
SURAT TUNTUTAN
No. Reg. Perk. : PDS-02/O.4.14/Fpk.1/03/2015
Bahwa selanjutnya fakta-fakta di persidangan selanjutnya dianggap telah dibacakan.
I. ANALISIS YURIDIS
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka kini sampailah Kami
kepada tahap pembuktian mengenai unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan
dalam Surat Dakwaan yang berbentuk Kombinasi (subsidiaritas-kumulatif), yaitu:
KESATU
PRIMAIR
Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) ke-1 huruf b Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.
SUBSIDAIR
Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) ke-1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
DAN
KEDUA
Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Rumusan Pasal yang Kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair adalah
1. Setiap Orang
2. Secara Melawan Hukum
3. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi
4. Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara
5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Ad.1. Setiap Orang
- Bahwa dalam perkara ini yang Kami maksud dengan “Setiap Orang” adalah
ANDREABRIANTO, S.E., M.M. bin MANALU yang diangkat sebagai Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor
19/KEP/MENKEU/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 sebagai Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak D.I. Yogyakarta menjabat sebagai Kepala Bidang
Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak Provinsi D.I.Yogyakarta;

2. 2
Berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang”
telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Ad. 2. Secara Melawan Hukum
Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti
materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena
tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam
masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Ad. 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa TERDAKWA terbukti telah
memperkaya suatu korporasi dengan cara membebaskan PT Artha Grafika dari
kewajiban membayar kekurangan pajak sebesar Rp. 780.625.000,- (tujuh ratus
delapan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Padahal
seharusnya PT Artha Grafika membayarkan pajak sebesar Rp. 2.605.750.000,- (dua
milyar enam ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Kami
selaku Penuntut Umum menilai bahwa TERDAKWA telah memenuhi unsur
memperkaya suatu korporasi.
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Ad. 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dapat disimpulkan dengan jelas apabila
kita melihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian
keuangan negara atas dugaan tidak pidana korupsi atas Pelolosan Surat Keberatan atas
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) PT Artha Grafika Tahun 2013 oleh Badan Pemeriksa
Keuangan Negara (BPK) Nomor: 03/X/4/2015 tanggal 5 April 2015 telah terjadi
kerugian negara. Maka unsur ini menurut kami selaku Penuntut Umum sangatlah
terbukti.
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Ad. 5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa
telah mengadakan pertemuan untuk mempertemukan antara Terdakwa, Saksi ELGAM
PRABOW, dan Saksi YANOTTAMA PRAKOSO untuk membahas mengenai
pelolosan Surat Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh PT Artha Grafika tahun 2013.
Menurut kami selaku Penuntut Umum dalam hal ini sudah terbukti memenuhi unsure
dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dari itu
unsur ini terpenuhi dan benar adanya.
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Oleh karena Dakwaan Primair telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan maka
Dakwaan Subsidair tidak perlu kami buktikan lagi. Izinkan Kami untuk langsung
membuktikan pada Dakwaan Kedua. Berikut unsur-unsur dari pasal yang Kami
dakwakan pada Dakwaan Kedua:
Ad. 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara

3. 3
Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang telah dapat
dibuktikan:
- Bahwa dalam perkara ini yang Kami maksud dengan “Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara” adalah ANDRE ABRIANTO, S.E., M.M.bin MANALU
yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 19/KEP/MENKEU/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 sebagai Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I. Yogyakarta menjabat sebagai
Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak Provinsi
D.I.Yogyakarta;
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Ad.2. Menerima hadiah
Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa
jelas-jelas mendapat hadiah berupa Kendaraan Roda Empat dengan Nomor Polisi : AB
1070 DZ Atas Nama : Andre Abrianto, Jenis Kendaraan : MP Minibus/Toyota Avanza,
Warna : Silver Metalik. Kami selaku Penuntut Umum menilai unsur ini telah terbukti
dan tidak terbantahkan.
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Ad.3. Diketahui atau patut diduga disebabkan
Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di persidangan, dapat disimpulkan bahwa
Terdakwa jelas-jelas menerima hadiah yang patut diduga berasal dari Saksi
YANOTTAMA PRAKOSO. Sehingga menurut kami selaku Penuntut Umum unsur ini
sangatlah terbukti dan tak terbantahkan.
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Ad.4. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya
Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan , maka Terdakwa terbukti telah
menerima hadiah dari Saksi YANOTTAMA PRAKOSO yang menurut kami selaku
Penuntut Umum termasuk sebagai “melakukan sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya” karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4
angka (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PM.3/2007 tentang Kode Etik
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Maka dari itu, kami menilai unsur ini sangatlah
terbukti dan tidak terbantahkan.
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan
Sebelum kami mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, perkenankanlah kami
mengajukan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam tuntutan pidana yaitu:
HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat upaya Pemerintah melaksanakan
pembangunan nasional yang sebagian besar pendapatannya diperoleh melalui
pajak;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah menciptakan dunia usaha yang
bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya.
HAL-HAL YANG MERINGANKAN:
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan seorang istri dan dua orang anak;
- Terdakwa berkelakuan baik selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.
M E N U N T U T

4. 4
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
1. Menyatakan Terdakwa ANDRE ABRIANTO S.E., M.M.. bin MANALU telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan
Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan selanjutnya dianggap
telah dibacakan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ANDRE ABRIANTO
S.E., M.M. bin MANALU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun,
dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap
ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti, berupa :
Selanjutnya dianggap telah dibacakan
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam
perkara lain atas nama Terdakwa YANOTTAMA PRAKOSO, S.E. dan
ELGAM PRABOWO, S.H., M.Hum.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah)
Demikian surat tuntutan pidana ini Kami bacakan dan diserahkan pada sidang tanggal
22 Juni 2015.
Yogyakarta, 22 Juni 2015
Jaksa Penuntut Umum
Ade Roni , S.H., M. Hum.
Jaksa Muda/NIP: 197903082003022001