Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara dan kewarganegaraan. Negara didefinisikan sebagai organisasi politik yang mempunyai kedaulatan atas suatu wilayah dan rakyatnya. Unsur-unsur pokok negara adalah rakyat, wilayah, dan pemerintah berdaulat. Warga negara adalah rakyat yang menjadi anggota negara berdasarkan hukum dan memiliki hak serta kewajiban tertentu. Kewarganegara

1. Warga dan Negara
Pendidikan Kewarganegaraan
Nama : Aliffya Irlandha N
Npm : 10212643
Kelas : 2EA17
Universitas Gunadarma
Semester 4
2014/2015

2. a. Pengertian Negara
Istilah negara yang dipergunakan dalam ilmu kenegaraan saat ini merupakan
terjemahan dari :
a. State dari Bahasa Inggris
b. Staat dari Bahasa Belanda
c. Lo stato dari Bahasa Italia
d. Der staat dari Bahasa Jerman
e. Etat dari Bahasa Perancis
Menurut Prof.Mr.L.J.van Apeldoorn, negara mengandung beberapa makna, seperti
berikut ini :
a. Istilah negara diartikan sebagai penguasa, yaitu untuk mengatakan orang-
orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang
bertempat tinggal dalam suatu daerah.
b. Istilah negara diartikan sebagai persekutuan rakyat, yaitu untuk mengatakan
suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah, dibawah kekuasaan tertinggi
menurut kaidah hukum.
c. Negara mengandung arti suatu wilayah tertentu. Hal ini untuk menyatakan
suatu daerah yang didalamnya didiami suatu bangsa dibawah kekuasaan
tertinggi.
d. Negara berarti kas negara atau fiscus, yaitu untuk menyatakan harta yang
dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum, seperti dalam istilah
pendapat negara.
Menurut Kranenburg kata Lo stato (bahasa Italia) pada awalnya diartikan sebagai
“jabatan tetap”, kemudian berkembang memiliki arti “pejabat-pejabat dari jabatan itu
sendiri”, kemudian diartikan sebagai “penguasa beserta pengikut-pengikutnya” dan
lebih luas lagi dalam arti kesatuan wilayah yang dikuasai. Istilah Lo stato pertama kali
diperkenalkan oleh Machiiavelli.

3. Negara sebagai organisasi puncak mempunyai fungsi yang berbeda dengan
organisasi yang lain yang ada di negara tersebut. Organisasi negara memiliki kedaulatan
atau kekuasaan tertinggi yang harus dipatuhi oleh organisasi lainnya beserta segenap
warga negara. Organisasi negara dilengkapi dengan alat-alat pemaksa seperti polisi,
tentara, dan alat negara lainnya. Ada bermacam-macam pengertian negara, setiap pakar
mengartikan menurut sudut pandangnya masing-masing. Dari bermacam-macam
pengertian tersebut, kita dapat mengelompokkan menjadi 4, yaitu pengertian negara
ditinjau dari organisasi kekuasaan, organisasi politik, organisasi kesusilaan, dan integrasi
antara pemerintah dan rakyatnya.
a. Negara ditinjau dari organisasi kekuasaan.
1) Menurut Logemann, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang
menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa.
2) George Jellinek berpendapat bahwa negara adalah organisasi kekuasaan
dari sekelompok manusia yang telah menetap di wilayah tersebut.
b. Negara ditinjau dari organisasi politik.
1) Menurut Roger H. Sultou
Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan
persoalan bersama atas nama rakyat.
2) Menurut Robert M. Mac. Iver
Negara adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam
masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh
pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa.
3) Menurut Max Weber
Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam
penggunaan kekerasaan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

4. c. Negara sebagai organisasi kesusilaan.
1) Menurut Hegel
Negara merupakan organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesis
antara kemerdekaan individu dengan kemerdekaan universal.
2) Menurut J.J. Rousseau
Kewajiban negara adalah untuk memelihara kemerdekaan individu dan
menjaga ketertiban kehidupan manusia.
d. Negara sebagai integrasi antara pemerintah dan rakyat.
Negara dalam arti ini berarti ada hubungan yang erat antara pemerintah dan
rakyat. Teori ini biasa disebut i dengan Teori Integralistik. Menurut Teori
Integralistik, negara adalah susunan masyarakat yang erat antara semua
bagian atau organ dari seluruh anggota masyarakat sehingga bersifat organis.
b. Sifat Negara
1. Memaksa
Agar ketertiban dan keamanan dalam masyarakat tercapai sehingga tidak timbul
anarki, negara memiliki sifat memaksa artinya mempunyai kekuasaan untuk
memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, jaksa,
tentara, dan lain-lain.
2. Sifat Monopoli
Negara mempunyai hak monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari
masyarakat, maka negara dapat menyatakan kepercayaan atau aliran politik
tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan karena bertentangan dengan tujuan
masyarakat.
3. Sifat Mencakup Semua
Semua peraturan perundangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan
ini memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada diluar ruang lingkup

5. aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-
citakan akan gagal.
c. Unsur-unsur negara
Menurut ahli kenegaraan, Oppenheimer dan Lautherpahct, syarat berdirinnya negara
antara lain :
1. Rakyat yang bersatu
2. Daerah atau wilayah
3. Pemerintah yang berdaulat
4. Pengakuan dari negara lain
Rakyat, daerah atau wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat merupakan unsur
konstitutif karena keberadaannya mutlak harus ada. Sedangkan pengakuan dari negara
lain merupakan unsur deklaratif yang bersifat formalitas.
1. Rakyat
Rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni suatu negara. Rakyat dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
a. Penduduk dan bukan penduduk
1) Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam
suatu wilayah negera (menetap). Biasanya, penduduk adalah mereka yang
lahir secara turun temurun dan besar di dalam negara tertentu. Misalnya
mereka yang mempunyai KTP.
2) Bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah
negara hanya untuk sementara waktu. Contoh : turis asing atau tamu
negara.
b. Warga negara dan bukan warga negara
1) Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan
anggota dari suatu negara. Misalnya mereka yang mempunyai akta lahir.

6. 2) Bukan warga negara (orang asing) adalah mereka yang tidak
bersangkutan, namun tunduk pada pemerintahan dimana ia berada.
Misalnya Paspor (Diplomat, Duta Besar, Kuasa Usaha, atase-atase).
2. Wilayah atau Daerah
Wilayah negara adalah batas wilayah dimana kekuasaan negara berlaku. Wilayah
suatu negara meliputi :
a. Wilayah daratan, yaitu wilayah darat dengan batas-batas tertentu.
Biasanya batas-batas itu ditentukan dengan perjanjian atau traktat.
b. Wilayah lautan, meliputi perairan wilayah laut dengan batas-batas yang
telah ditentukan menurut hukum internasional.
c. Wilayah udara, meliputi wilayah udara yang berada diatas daratan dan
lautan negara yang bersangkutan.
3. Pemerintah yang Berdaulat
Pemerintah yang berdaulat diperlukan sebagai organ dan fungsi yang
melaksanakan tugas-tugas esensial dan fakultatif negara. Dalam arti organ ini,
pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
a. Pemerintah dalam arti luas
Pemerintah yang berdaulat adalah gabungan dari semua badan kenegaraan
yang berkuasa dan pemerintah di wilayah negara, melalui badan eksekutif,
legislatif dan yudikatif. Di Indonesia, pemerintah masih ditambah badan
konsultatif, eksaminatif, dan konstitutif.
b. Pemerintah dalam arti sempit
Pemerintah yang berdaulat adalah suatu badan yang mempunyai
wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri dari
presiden, wakil presiden, dan para menteri.

7. 4. Pengakuan dari Negara Lain
a. Pengakuan dari negara lain bagi negara baru merupakan faktor yang
sangat penting, karena dapat menetapkan perwakilannya di negara lain
atau organisasi internasional, adanya kekhawatiran terancam
kelangsungan hidupnya baik yang timbul dari dalam (melalui kudeta)
maupaun intervensi dari negara lain, ketentuan hukum alam yang tidak
dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa
bantuan dan kerja sama dengan negara lain, dapat membuka hubungan
bilateral dan multilateral dengan negara lain.
b. Pengakuan de facto, diberikan kalau suatu negara baru sudah memenuhi
unsur konstitutif dan juga telah menunjukan diri sebagai pemerintahan
yang stabil. Menurut sifatnya dibedakan menjadi :
1) Pengakuan de facto bersifat tetap, artinya pengakuan dari negara
lain terhadap sesuatu negara hanya bisa menimbulkan hubungan
dilapangan perdagangan dan ekonomi (konsul). Sedangkan untuk
tingkat duta belum tentu dapat dilaksanakan.
2) Pengakuan de facto bersifat sementara, artinya pengakuan yang
diberikan oleh negara lain dengan tidak melihat lebih jauh , apakah
negara itu akan mati atau akan jalan terus. Apabila negara baru
tersebut hancur, maka negara lain akan menarik kembali
pengakuannya.
c. Pengakuan de jure, menurut sifatnya dibedakan menjadi :
1) Pengakuan de jure bersifat tetap, artinya pengakuan dari negara
lain berlaku untuk selama-lamanya setelah melihat kenyataan
tersebut dalam beberapa waktu lamanya menunjukkan pemerintahan
yang stabil.
2) Pengakuan de jure bersifat penuh, artinya terjadi hubungan antara
negara yang mengakui dan diakui, yang meliputi hubungan dagang,
ekonomi, dan diplomatik.

8. d. Pengakuan dari pemerintah
Pengakuan dari seseorang atau sekelompok orang sebagai pemerintah
suatu negara pada dasarnya sama seperti pengakuan suatu komunitas
sebagai negara. Bentuk pengakuan ini dapat diwujudkan dalam bentuk
Tindakan hukum, Tindakan politik, dan Tindakan suatu hukum
negara tidak dapat dipisahkan dari tindakan hukum tentang
pengakuan suatu pemerintah.
e. Alasan suatu negara mengakui negara lain
Pertimbangan utamanya adalah kepentingan negara yang bersangkutan.
Pertimbangan itu antara lain :
1) Apakah dengan pengakuan tersebut akan menguntungkan secara
ekonomi negara yang mengakui atau tidak.
2) Apakah dengan pengakuan tersebut akan meningkatkan nilai politik
internasional atau justru menjatuhkan nilai politik internasionalnya.
3) Pertimbangan keamanan
4) Pertimbangan teknis dan prosedural.
Warga Negara
Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam
hubungannya dengan negara.atau bisa juga orang-orang yg menjadi bagian dari suatu
penduduk yg menjadi unsur negara.
Menurut Kansil , orang orang yang berada dalam wilayah suatu Negara dibedakan
menjadi :
a. Penduduk adalah Orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang
ditetapkan oleh peraturan Negara tersebut dan diperkenankan berdomisili dalam
wilayah Negara itu.
1) Warga Negara : Penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah
Negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri.

9. 2) Orang Asing : Penduduk yang bukan warga Negara
b. Bukan penduduk adalah Orang yang berada dalam wilayah suatu Negara untuk
sementara waktu dan tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah Negara tersebut.
Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol
satuanpolitik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk
berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian
disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang
dianggotainya.
Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (bahasa
Inggris:citizenship). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut
sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan
politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing
satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.
Asas Kewarganegaraan
Kriteria untuk menjadi warga Negara yaitu :
Ada 2 asas untuk menentukan kewarganegaraan:
a. Ius sanguinis atau jus sanguinis (bahasa Latin untuk "hak untuk darah") adalah
hak kewarganegaraan yang diperoleh seseorang (individu) berdasarkan
kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Kebanyakan bangsa yang memiliki
sejarah panjang menerapkan asas ini, seperti negara-negara di Eropa dan Asia
Timur.
b. Ius soli atau jus soli (bahasa Latin untuk "hak untuk wilayah") adalah hak
mendapatkan kewarganegaraan yang dapat diperoleh bagi individu berdasarkan
tempat lahir di wilayah dari suatu negara. Dia berlawanan dengan jus sanguinis
(hak untuk darah). Konflik yang terjadi antara Ius Sanguinis dan Ius Soli akan
menyebabkan terjadinya Kewarganegaraan rangkap (Bipatride) atau tidak

10. mempunyai kewarganegaraan sama sekali (A-patride). Apabila terjadi konflik
seperti itu, maka digunakan 2 stelsel kewarganegaraan, yaitu :
a. Hak Opsi, yaitu hak untuk memilih kewarganegaraan (Stelsel aktif). Untuk
menjadi warga negara, seseorang harus menggunakan hak opsi atau hak
untuk memilih menjadi warga negara.
b. Hak repudiasi, hak untuk menolak kewarganegaraan (Stelsel pasif). Semua
penduduk diakui sebagai warga negara kecuali ia menyatakan menolak
menjadi warga negara / hak repudiasi.
c. Dwi kewarganegaraan / non kewarganegaraan.
Dwi kewarganegaraan atau Bipatride Yaitu kewarganegaraan rankap / ganda.
Non kewarganegaraan atau Apatride Yaitu seseorang tanpa memiliki
kewarganegaraan
Syarat-syarat menjadi warga negara RI :
1. Naturalisasi biasa Persyaratan menjadi kewarganegaraan RI menurut UU
kewarganegaraan adalah sebagai berikut:
a. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
b. Pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal diwilayah
negara sedikitnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.
c. Sehat jasmani dan rohani
d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan
UUD 1945
e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena tindak pidana yang diancam sanksi
penjara 1 tahun atau lebih.
f. Tidak menjadi berkewarganegaraan ganda
g. Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap.
h. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara sebesar ketentuan
peraturan pemerintah.

11. 2. Naturalisasi Istimewa (luar biasa) : Naturalisasi istimewa di negara RI dapat
diberikan kepada warga negara asing yang status kewarganegaraannya dalam
kondisi sebagai berikut:
a. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun
atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang
berkewarganegaraan asing.
b. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun meskipun telah secara sah sebagai
anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan, tetap sebagai WNI
c. Perkawinan WNI dengan WNA, baik sah maupun tidak sah dan diakui
orang tuanya yang WNI, atau perkawinan yang melahirkan anak di
wilayah RI meskipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas
berakibat anak berkewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau
sudah kawin.
d. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan
disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana
ditentukan di dalam perundang-undangan.
e. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu
paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.
f. Warga asing yang telah berjasa kepada negara RI dengan pernyataan
sendiri (permohonan) untuk menjadi warga negara RI, atau dapat di minta
oleh negara RI, kemudian mereka mengucapkan janji setia dan sumpah
(tidak perlu memenuhi semua syarat sebagaimana dalam naturalisasi
biasa). Cara ini diberikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Naturalisasi adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi
warga negara suatu negara.[1]
Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi
beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara
yang bersangkutan.[1]
Hukum naturalisasi di setiap negara berbeda-beda.[1]
Di
Indonesia, masalah kewarganegaraan saat ini diatur dalam Undang-Undang No.
12 tahun 2006.[1]

12. https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110810070842AA80djm
http://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan
http://id.wikipedia.org/wiki/Naturalisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ius_sanguinis
http://id.wikipedia.org/wiki/Ius_soli
http://sitinusriyah.wordpress.com/2012/03/08/bab-5-materi-kelas-x-warga-negara/
Tim HTS. Modul Kewarganegaraan untuk kelas X. Surakarta : Hayati Tumbuh Subur
Drs. Agustini, Tri dan Drs. Sarno. Cakra Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas IX.
Klaten : Sinar Mandiri
http://www.gunadarma.ac.id/
http://studentsite.gunadarma.ac.id/
http://baak.gunadarma.ac.id/