Dokumen tersebut membahas proses hukum pidana militer dan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, mencakup proses penyidikan, pengadilan, dan eksekusi pidana seperti pidana penjara, mati, atau tambahan seperti pemecatan. Dokumen ini juga membandingkan hukum pidana militer dengan peraturan pidana umum.
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Organisasi negara mencakup bagaimana kedudukan organisasi dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban serta tugas-tugasnya masing-masing.
Pengertian yang dibuat oleh Scholten ini mengandung kelemahan karena tidak mencakup ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia serta ketentuan mengenai Kewarganegaraanya.
Perkembangan teknologi di era globalisasi memberikan dampak yang posistif maupun negatif dalam segala bidang,baik bidang ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada pengetahuan dalam ilmu hukum.Perkembangan dalam ilmu hukum ini mampu mempengaruhi dinamika dalam hukum pidana,perdata maupum hukum-hukum lainnya. Dalam hal hukum pidana sudah pasti akan berakibat pada aturan pada pasalnya atau pada segi penerapannya.Perkembangan ini diakibatkan selain pada perubahan teknologi yang berdampak pada ilmu pengetahuan juga berdampak pada kultur suatu masyarakat tersebut. Sehingga dalam penerapan pada pasal- pasal tersebut tentu bisa mengalami perubahan yang diakibatkan oleh perubahan kultur dalam masyarakat.
Anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang diatur dalam Pasal 21 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (Pasal 46 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM))( ).Sebagai anggota militer apabila perbuatan atau tindak pidananya itu tergolong sebagai tindak pidana militer yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) UU No. 31 Tahun 1997,maka anggota militer tersebut akan diperiksa dan diadili sesuai dengan acara pemeriksaan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1997, namun tak jarang terjadi bahwa anggota militer menjadi turut tersangka dalam tindak pidana yang dilakukannya secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
Dalam ilmu hukum pidana,Hukum Militer adalah “lek specialis” ,karena pelaku maupun objek prbuatannya khusus ditunjukkan kepada yang bersatus militer.Oleh karena itu dalam pelaksanaannyaterdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer.Di samping itu ada kekhususan lain yaitu adanya Hukum Disiplin Militer.Adanya kepentingan hukum yang hendak dilindungi selain kepentingan hukum yang terdapat dalam KUHP juga kepentingan militer itu sendiri.Serta adanya atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disebut Ankum.Yaitu atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya( ).
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Organisasi negara mencakup bagaimana kedudukan organisasi dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban serta tugas-tugasnya masing-masing.
Pengertian yang dibuat oleh Scholten ini mengandung kelemahan karena tidak mencakup ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia serta ketentuan mengenai Kewarganegaraanya.
Perkembangan teknologi di era globalisasi memberikan dampak yang posistif maupun negatif dalam segala bidang,baik bidang ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada pengetahuan dalam ilmu hukum.Perkembangan dalam ilmu hukum ini mampu mempengaruhi dinamika dalam hukum pidana,perdata maupum hukum-hukum lainnya. Dalam hal hukum pidana sudah pasti akan berakibat pada aturan pada pasalnya atau pada segi penerapannya.Perkembangan ini diakibatkan selain pada perubahan teknologi yang berdampak pada ilmu pengetahuan juga berdampak pada kultur suatu masyarakat tersebut. Sehingga dalam penerapan pada pasal- pasal tersebut tentu bisa mengalami perubahan yang diakibatkan oleh perubahan kultur dalam masyarakat.
Anggota Tentara Negara Indonesia (TNI) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang diatur dalam Pasal 21 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (Pasal 46 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM))( ).Sebagai anggota militer apabila perbuatan atau tindak pidananya itu tergolong sebagai tindak pidana militer yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) UU No. 31 Tahun 1997,maka anggota militer tersebut akan diperiksa dan diadili sesuai dengan acara pemeriksaan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1997, namun tak jarang terjadi bahwa anggota militer menjadi turut tersangka dalam tindak pidana yang dilakukannya secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
Dalam ilmu hukum pidana,Hukum Militer adalah “lek specialis” ,karena pelaku maupun objek prbuatannya khusus ditunjukkan kepada yang bersatus militer.Oleh karena itu dalam pelaksanaannyaterdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer.Di samping itu ada kekhususan lain yaitu adanya Hukum Disiplin Militer.Adanya kepentingan hukum yang hendak dilindungi selain kepentingan hukum yang terdapat dalam KUHP juga kepentingan militer itu sendiri.Serta adanya atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disebut Ankum.Yaitu atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya( ).
6 ruang lingkup, sumber hukum dan penyidikanGradeAlfonso
Pertemuan ke-6 membahas tentang Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Hukum pidana (material) : Keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana
Hukum pidana formal / Hukum acara pidana : bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana
KEJAKSAAN TINGGI YOGYAKARTA P-42
“UNTUK KEADILAN”
SURAT TUNTUTAN
No. Reg. Perk. : PDS-02/O.4.14/Fpk.1/03/2015
Bahwa selanjutnya fakta-fakta di persidangan selanjutnya dianggap telah dibacakan.
I. ANALISIS YURIDIS
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka kini sampailah Kami kepada tahap pembuktian mengenai unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan yang berbentuk Kombinasi (subsidiaritas-kumulatif), yaitu:
KRONOLOGI KASUS
Pada tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan 18 Januari 2009 terjadi serangan yang dilakukan oleh Israel pada Palestina.
Serangan tersebut diberi nama operasi Cast Lead. Dalam serangan tersebut, Israel memaksimalkan kekuatan militernya. Israel menyerang Palestina dari darat, udara dan laut.
Serangan tersebut terjadi setelahkadaluarsanya gencatan senjata yang sebelumnya terjadi pada bulan Juni 2008. Baik Israel ataupun Pihak Palestina
menganggap bahwa gencatan tersebut tidak efektif untuk tetap dipertahankan. Sebelumnya beberapa kali pihak Palestina, yang dalam hal ini diwakili oleh Hamas melakukan serangan-serangan roket, rudal atau bom bunuhdiri pada Israel.
Tindakan kekerasan Palestina tersebut menimbulkan dampak yang mengganggu keadaan dalam negeri Israel. Masyarakat Israel merasa tidak aman dan cemas karena sewaktu-waktu roket pejuang Hamas dapat menciderai mereka.
Serangan tersebut direspon oleh Israel, beberapa cara dilakukan untuk menghentikan serangan tersebut. Pemerintah Israel beberapa kali memberikan peringatan pada Hamas, Pemerintah Israel membuat Iron Dome yaitu roket yang mampu menghalau serangan roketroket Hamas, dan Pemerintah Israel memberi ultimatum pada Hamas untuk segera menghentikan serangan tersebut.
Israel melancarkan serangan udara, disebut ,יצוקה עופרת מבצע : Operation Cast Lead (bahasa Ibrani Mivtza Oferet Yetzukah), terhadap Jalur Gaza sebagai balasan atas serangan roket dari Gaza dan Hamas. Operasimiliter di jalur Gaza termasuk dua fase utama, fase udaradan fase udara-darat dan berakhir dari 27 Desember 2008 sampai 18 Januari 2009.
Hak asasi manusia (disingkat HAM, bahasa Inggris: human rights, bahasa Prancis: droits de l'homme) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil (misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat), serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik (seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan).
1. Apa yang dimaksud dengan Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Law, dan apakah hubungan dari ketiganya, Jelaskan!
2. Sebutkan undang-undang yang mengatur tentang Cyber Law di Indonesia!
3. Sebutkan esensi kandungan Cyber Law di Indonesia!
4. Sebutkan Alat Bukti menurut Cyber Law di Indonesia, jelaskan pasal yang mengaturnya!
5. Syarat apakah suatu Alat Bukti dikatakan Sah menurut Cyber Law di Indonesia, jelaskan pasal yang mengaturnya!
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
1. Berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah agung ada beberapa lingkungan peradilan, sebut dan jelaskan?
2. Didalam penyelesain perkara perdata ada beberapa tahap sebutkan? Serta jelaskan tahapan aministratif dalam perkara perdata?
3. Menurut KUHPerdata alat-alat bukti dalam hokum acara perdata terdiri atas, sebut dan jelaskan?
4. Menurut golongannya suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan, sebut dan jelaskan?
5. Sebut dan jelaskan Macam Upaya hokum dan macam Eksekusi menurut sifatnya? Serta buat skema hokum acara perdata di pengadilan?
1. JELASKAN BEBERAPA POKOK PIKIRAN YANG BERKAITAN PEMBENTUKAN PERADILAN HAM.
2. ADA BEBERAPA NILAI NILAI YANG TERDAPAT PADA UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 TENTANG PERADILAN HAM, JELASKAN.
3. APAKAH ICC DAPAT MENGADILI LAGI KASUS PELANGGARAN HAM YANG BERAT YANG SUDAH NE BIS IN IDEM , JELASKAN ALASANNYA.
4. APAKAH PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN,, PEMERIKSAAN DIPERSIDANGAN DALAM PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT BISA DITERAPKAN UU NO 8 TAHUN 1981 ? JELASKAN.
5. URAIKAN PERBEDAAN PENYELIDIK DALAM UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000, DIBANDINGKAN DENGAN PENYELIDIK DALAM UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1981.
6. URAIKAN APA SAJA WEWENANG PENYELIDIK DALAM PASAL 19 UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 ?
7. BAGAIMANA PENDAPAT PENYIDIK SETELAH MENERIMA KESIMPULAN HASIL PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMNAS HAM ?
8. APAKAH UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 MENGATUR TENTANG PENYIDIK ? JELASKAN.
9. LEMBAGA MANA YANG BERWENANG MELAKUKAN FUNGSI PENYIDIK DALAM PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT ? JELASKAN DAN PASAL YANG YANG MENGATURNYA.
10. LEMBAGA MANA YANG YANGB BERWENANG MEMBERIKAN PERPANJANGAN PENYIDIKAN SERTA BERAPA LAMA TOTAL WAKTU YANG DIBERIKAN PENYIDIK UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN.
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.Sebagai Negara hukum,maka aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum.Penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari cenderung berlangsung secara dekonsentrasi dalam format desentralisasi dimana seberapa besar kewenangan suatu daerah tergantung kepada sistem dan political will dari pemerintah pusat dalam memberikan keleluasaan kepada daerah. Dalam hubungan inilah pemerintah melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi.Dalam kajian Hukum Tata Negara,pemerintahan yang berdasarkan asas desentralisasi disebut staatskunding decentralisatie (desentralisasi politik),di mana rakyat turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui wakil-wakilnya dalam batas wilayah masing-masing.
Undang-undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 (diperbaharui UU No. 12 Tahun 2012) mendefinisikan Desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedang dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Kewenangan pemerintah daerah hanya sebagai alat dan fasilitator untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, memberikan fasilitas kepada rakyat melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat.Otonomi daerah sering diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah identik dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak-banyaknya. Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrument yang dipandang “legal” untuk memungut dana dari masyarakat.
Leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang0barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Dengan melakukan leasing perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi yang dapat diangsur.
Lessor,adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal.
Lessee,adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor.
Supplier,adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor.
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Fenti Anita Sari
Hal inilah yang memungkinkan sebuah bentuk penyadaran melalui pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Artinya, dengan adanya ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut, Negara wajib hadir untuk melindungi setiap hak individu warga negaranya, sehingga dapat secara bebas untuk memperoleh kehidupan yang layak,mengembangkan diri,mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya.
Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu
Etika atau dalam bahasa Inggris disebut Ethics yang mengandung arti : Ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat; ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dgn akhlak; nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ( PKWT )
Nomor : 078/HRD/PKWT/VIII/2018
Yang bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama : Fenti Anita Sari
Jabatan : DIREKTUR
Instansi : PT. Cahaya Abadi
Alamat : Jalan Mugas No.56 semarang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Cahaya Abadi, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
II. Nama Lengkap : Putri Anisa
No. KTP/ SIM : 12345678911235
Tempat, Tgl. Lahir : Semarang, 07 April 1993
Alamat : Jalan Fatmawati
Telepon/HP : 089123456789
Email : putrianisa@yahoo.co.id
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Pada hari ini, tanggal Satu, bulan Delapan, tahun Dua Ribu Delapan Belas (01-08-2018). Kedua belah pihak secara sadar mengadakan perjanjian kontrak kerja, dengan isi sebagai berikut:
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Fenti Anita Sari
BAB II SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK
A. SYARAT SAH KONTRAK DAN KONSEKUENSI YURIDISNYA
1. Syarat sah yang umum, yang terdiri dari :
a. Syarat sah umum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri dari :
- Kesepakatan Kehendak
- Cakap / wenang berbuat
- Hal tertentu, dan
- Kausa yang halal
b. Syarat sah umum di luar pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yang terdiri dari :
- Syarat itikad baik,
- Syarat sesuai dengan kepatutan
- Syarat sesuai dengan kepentingan umum
a. Syarat sah yang khusus, yang terdiri dari :
a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu.
b. Syarat akta notarisuntuk kontrak-kontrak tertentu
c. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu.
d. Syarat izin dari yang berwenang.
KONSEKUENSI HUKUM TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT
1. Batal demi hukum (nietig, null and void) Misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata syarat objektif tersebut adalah :
a. Hal tertentu, dan
b. Kausa yang halal
2. Dapat dibatalkan (vernietigbaar, voidable) Misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH perdata syarat subjektif tersebut adalah :
a. Sepakat
b. Cakap
3. Kontrak tidak dapat dilaksanakan (Unenforceable)
4. Sanksi Administratif
SYARAT KESEPAKATAN KEHENDAK
1. Kesepakatan kehendak sebagai syarat sahnya Kontrak. Kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak, seperti misalnya ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata.
2. Paksaan, Penipuan, dan Kesilapan ketika kontrak ditandatangani, apabila terjadi salah satu dari unsur-unsur paksaan (dwag), penipuan (bedrog) atau kesilapan (dwaling), maka terhadap kontrak tersebut tidak terpenuhi syarat kesepakatan kehendak
Carilah Jenis Asuransi menurut :
1. Jenis Asuransi :
a. Asuransi Jiwa
Asuransi yang memberikan pertanggungan atas kematian seseorang.
b. Asuransi Kesehatan
Asuransi yg memberikan pertanggungan untuk masalah kesehatan yang diakibatkan oleh kecelakaan
c. Asuransi pendidikan
Asuransi yang memberikan jaminan pendidikan
d. Asuransi bisnis
Asuransi yang memberikan jaminan kepada perusahaan apabila terjadi resiko yang menyebabkan kerugian
e. Asuransi kepemilikan rumah dan properti
Asuransi ini memberikan proteksi terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada barang-barang tertentu milik pribadi tertanggung.
f. Asuransi kendaraan
g. Asuransi umum
Merupakan proteksi terhadap resiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tangggung jawab hukum pada pihak ketiga
h. Asuransi kredit
Asuransi ini merupakan proteksi atas resiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan dll.
i. Asuransi kelautan
Khusus pada bidang kelautan yang fungsinya memastikan pengangkut serta pemilik kargo.
j. Asuransi perjalanan
Asuransi yang merupakan bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek, yaitu selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang.
. Teori Klasik.
Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika.Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik.Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit).Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak. Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa "Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut.(That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure)." Lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:21) menyatakan bahwa: "Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadan lainnya." Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut. Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat, sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut
Untuk mengenal apa itu buah naga, kita harus mengetahui apa itu buah naga, buah naga adalah buah yang dihasilkan dari tanaman dari keluarga kaktus-kaktusan (Cactaceae) dan dari marga Hylocereus dan Selenicereus. tanaman buah naga mempunyai sifat merambat dan akan terus tumbuh memanjang jika tidak dilakukan pemangkasan.
Disebuah artikel penyebaran buah naga di mulai pada tahun 1870 di Vietman. pertama kali tanaman buah naga ditujukan sebagai tanaman hias yang dibawa oleh rombongan orang Francis dari negara Guyana. perkembangan waktu tanaman buah naga sudah mulai di Budidayakan di negara-negara asia tenggara lainnya seperti Malaysia, Filipina dan termasuk di Indonesia. (https://id.wikipedia.org/wiki/Buah_naga)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)Fenti Anita Sari
Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance.Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN Fenti Anita Sari
Suatu sengketa bisa didefinisikan sebagai adanya ketidaksetujuan yang spesifik tentang suatu fakta, hukum atau kebijakan yang mana klaim satu pihak ditolak oleh pihak lain yang mengajukan klaim yang berbeda. Dalam cakupan yang lebih luas, sengketa internasional dapat diartikan sebagai ketidaksetujuan yang melibatkan pemerintah, institusi, badan hukum, atau individu dan melewati batas negara.
Namun, sengketa yang akan dibicarakan dalam makalah ini hanyalah sengketa yang pihaknya adalah negara-negara berdaulat. Dalam hubungan internaisonal, sengketa adalah suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Sebagaimana halnya dengan manusia, negara seringkali menginginakan sesuatu, tetapi keadaannya tidak memungkinkan atau klaimnya tidak kompatibel. Akibatnya, negara-negara ini berkompromi, mengubah posisinya, dan mengerahkan sumber dayanya hingga ditemukan suatu keadaan yang memuaskan semua pihak. Sehingga, sengketa hendaknya diterima sebagai sebuah konsep yang wajar dalam hubungan internasional; permasalahannya adalah apa yang perlu dilakukan terkait sengketa tersebut.
Tugas Dan Wewenang MA, MK, KY Dikaitkan Dengan Undang-Undang Republik Indone...Fenti Anita Sari
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. untuk menjamin tercapainya cita-cita dan hrjuan nasional sebagaimana termaktu-b dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk T"m+! anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil pr-iiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwqludan kedaulatan ralgrat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undan!-Undani Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa. diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsiitensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien; bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujrir, dan adil;
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
1. HUKUM ACARA PIDANA
MILITER
Disusun oleh :
1. Rosa Zhal Zhabila (17.02.51.0038)
2. Fenti Anita Sari (17.02.51.0039)
3. Rahma Eka Maharani (17.02.51.0040)
2. A. Proses PemeriksaanTerhadapAnggota MiliterYang Melakukan
Tindak Pidana Dalam perkaraKoneksitas
Adapun tentang proses pemeriksaan terhadap anggota
militer yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas
diatur dalam beberapa peraturan selain yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Dalam Rancangan KUHP yang dibuat untuk menggantikan KUHP
sekarang yang merupakan warisan dari penjajahan,terdapat
beberapa kali perubahan sebagai berikut:
A. Ketentuan Pasal 60 RUU KUHP menyebutkan bahwa,
1. Pidana Pokok terdiri atas:
• Pidana penjara
• Pidana tutupan
• Pidana pengawasan
• Pidana denda dan
• Pidana kerja sosial.
2. Urutan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menentukan berat ringannya pidana.
B. Pelaksanaan pidana militer menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Militer (KUHPM).
5. b) Pelaksanaan pidana militer menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang
mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana
yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan
larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa
sanksi pidana terhadap pelanggarnya.
Dalam penerapannya,Hukum Pidana Militer dipisahkan
menjadi KUHPM sebagai hukum materialnya dan hukum
acara pidana militer sebagaimana diatur dalam UU No. 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukuman
formal.
6. Proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa
tahapan yang meliputi tahap penyidikan,penuntutan,pemeriksaan
di Pengadilan Militer dan berakhir pada proses eksekusi.
Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah :
• Komandan satuan selaku Ankum (Atasan yang berhak
menghukum) dan agtau Papera (Perwira penyerah Perkara).
• Polisi Militer sebagai penyidik.
• Oditur Militer selaku penyidik,penuntut umum dan eksekutor.
• Hukum Militer di Pengadilan Militer yang mengadili,memeriksa
dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI
atau yang dipersamakan sebagai Prajurit TNI menurut UU.
7. Pelaksanaan Pidana Militer :
• Pelaksanaan Pidana Mati
Dalam ketentuan Pasal 8 dan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
(KUHPM) ditegaskan bahwa “pidana mati” yang dijatuhkan kepada militer,
sepanjang ia tidak dipecat dari dinas militer, dijalankan dengan tembak mati
oleh sejumlah militer.Pasal 255 Hukum Acara Pidana Militer menentukan
bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum.
• Pelaksanaan Pidana Penjara
Setelah menerima kutipan Surat Keputusan yang telah menjadi tetap dari
Panitera Pengadilan, Oditur melaporkan hal itu kepada PAPERA (Perwira
Penyerah Perkara) atau ANKUM (Atasan Yang berhak Menghukum) dengan
melampirkan Ikhtisar Putusan. Bagi seorang militer, baik ia dijatuhi hukuman
pada Pengadilan Militer maupun Pengadilan Umum dalam rangka Koneksitas,
maka tempat menjalani hukuman itu dijalankan sesuai dengan yang termaksud
dalam Pasal 256 Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL)
8. • Pelaksanaan Pidana Kurungan
Di dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
(KUHPM) ditegaskan bahwa:
“apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu
kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang ini dan
kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama
yang tidak melebihi 3 bulan, hakim berhak menentukan dengan
putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai pidana
kurungan”.
• Pelaksanaan Pidana Bersyarat
Lembaga pidana bersyarat diatur dalam KUHP Pasal 14 a sampai
dengan f dan dalam ordonansi pelaksanaan pidana bersyarat (Stb.
1926 No. 251 jo. 486 dan 487, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari
1927) dan Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 KUHPM.
9. • Pelaksanaan Pidana Tambahan
Dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Militer disebutkan bahwa pidana tambahan yang
dapat dijatuhkan kepada seorang anggota militer yang telah
melakukan tindak pidana militer adalah:
• Pemecatan dari dinas militer
• Penurunan pangkat dan
• Pencabutan hak
Khusus tentang pencabutan hak, maka sesuai Pasal 35 ayat (1)
KUHPM, maka hak yang dicabut adalah:
• Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
• Hak memasuki Angkatan Bersenjata.
• Hak memilih dan dipilih dalam pemeilihan yang diadakan
berdasarkan aturan-aturan umum.
10. KESIMPULAN
Proses pemeriksaan terhadap anggota militer yang melakukan
tindak pidana dalam perkara koneksitas pada prinsipnya sama
dengan proses pemeriksaan pada perkara biasa namun terdapat 2
(dua) perbedaaan dalam hal aparat yang berwenang untuk
melakukan penyidikan dan cara bekerja dari tim yang melakukan
penyidikan dan hal ini disebutkan dalam Pasal 198 UU No. 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer da Pasal 89 ayat (2) KUHAP bahwa
aparat yang berwenang dalam melakukan penyidikan untuk
perkara koneksitas terdiri dari suatu tim tetap, yang terdiri dari
unsur penyidik Polri, Polisi Militer dan Oditur Militer atau Oditur
Militer Tinggi, sedangkan cara bekerja tim tetap ini disesuaikan
dengan kewenangan yang ada pada masing-masing unsur tim, yaitu
tersangka pelaku sipil diperiksa oleh unsur penyidik Polri
sedangkan tersangka pelaku anggota militer diperiksa oleh
penyidik dari Polisi Militer dan Oditur Militer.
