Makalah ini membahas pertanggungjawaban negara dalam konteks pelanggaran hukum internasional melalui kasus penyerangan Korea Utara terhadap Korea Selatan pada 24 November 2010, yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan. Pertanggungjawaban negara muncul akibat pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain dan merugikan individu serta negara yang diserang. Dalam kasus ini, Korea Selatan berhak menuntut reparasi dan kompensasi dari Korea Utara atas pelanggaran yang terjadi.

1. MAKALAH <br />HUKUM INTERNASIONAL<br />PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA <br />TERKAIT KASUS PENYERANGAN<br /> KOREA UTARA TERHADAP KOREA SELATAN<br />Oleh: <br />KELOMPOK 5<br />KEMENTERIAN PENDIDKAN NASIONAL<br />UNIVERSITAS BRAWIJAYA<br />FAKULTAS HUKUM<br />MALANG<br />2010<br />KELOMPOK 5<br />I DEWA NYOMAN (0910110169)

2. I KOMANG TRY P. (0910110170)

3. IVAN HILMI A. (0910110180)

4. MUHAMMAD REZA ARIF RAHMAN(0910110188)

5. MUKHAMAD YUNUS FADZLI(0910110189)

6. MOCHAMAD MUAFI (0910110193).<br />I. PENDAHULUAN<br />1.1 LATAR BELAKANG<br />Pertanggungjawaban Negara merupakan salah satu pokok bahasan yang ada dalam Hukum internasional, hal ini tidak terlepas dari bahasan sebelum dan sesudahnya yaitu kedaulatan dan suksesi serta terdapat korelasi antara ketiga pokok bahasan. Dalam hukum internasional pertanggungjawaban Negara mempunyai dua pengertian, pertama pertanggungjawaban Negara atas tindakan Negara yang telah melanggar kewajiaban internasional yang telah dibebankannya dan kedua berarti pertanggungjawaban yang dimiliki oleh Negara atas pelanggaran terhadap orang asing.<br /> Pertanggungjawaban Negara muncul diakibatkan oleh pelanggaran atas hukum Internasional. Suatu Negara dikatakan bertanggungjawab hal tersebut apabila melannggar kedaulatan wilayah Negara lain, menyerang Negara lain, mencederai perwakilan Negara lain serta memperlakukan warganegara asing seenaknya. Tanggung jawab Negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan Negara yang terdapat dalam hukum Internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu Negara yang terlanggar haknya untuk menuntut suatu bentuk pertanggungjawaban. <br />Dalam makalah ini akan dibahas tentang suatu kasus Pertanggungjawaban Negara yang berkaitan dengan pelanggaran Hukum Internasional, yaitu masalah penyerangan Negara yang dilakukan Korea Utara terhadap Korea Selatan yang terjadi pada 24 November 2010 lalu di pulau perbatasan kedua Negara, Yeonpyeong. Penyerangan kali ini merupakan yang terbesar sejak perdamaian perang antara kedua Korea 50 tahun yang lalu. Dari insiden penyerangan ini 2 militer Korea Selatan tewas dan puluhan warga sipil luka-luka serta pemukiman warga di pulau tersebut rusak akibat terjangan lebih dari 100 misil Korea Utara. Contoh kasus di atas merupakan fakta riil tentang Pertanggungjawaban Negara yang khusus membahas hubungan atara dua Negara yang dihadapkan penyelesaian terhadap masalah tersebut.<br />1.2 RUMUSAN MASALAH<br />Apa saja komponen-komponen dalam Pertanggungjawaban Negara?

7. Apa saja yang memenuhi unsur-unsur Pertanggungjawaban Negara atas pelanggaran Hukum Internasional dalam kasus penyerangan Korea Utara terhadap Korea Selatan?

8. Bagaimanakah isi pertanggungjawaban negara atas kasus tersebut?II. PEMBAHASAN<br />Komponen dalam Pertanggungjawaban Negara

9. Pengertian pada umumnyaPertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain serta terbatas pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional. Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain, tetapi tidak melanggar hukum internasional, tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. <br />Tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. Prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang terlanggar haknya untuk menuntut reparasi. Istilah reparasi lalu diteruskan dengan adanya pembayaran kompensasi dan restitusi terhadap nilai ganti atas kerugian.<br />Pertanggungjawaban negara muncul diakibatkan oleh pelanggaran hukum internasional, dalam hal:<br />Melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional <br />Melanggar kedaulatan wilayah.negara lain<br />Menyerang negara lain<br />Mencederai perwakilan diplomatik negara lain<br />Memperlakukan warga asing dengan seenaknya <br />Perbedaan PertanggungjawabanMenurut Hukum Internasional <br />Pertanggungjawaban negara timbul karena pelanggaran hukum internasional.<br /> Menurut Hukum Nasional <br />Pertanggungjawaban itu tetap timbul meskipun menurut hukum nasional negara yang bersangkutan perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum.<br />Akibat dari pembedaan tersebut adalah bahwa suatu negara tidak dapat menghindari pertanggungjawaban internasionalnya berdalihkan kebenaran hukum nasionalnya. <br />Subyek dan elemen-elemen Pertanggungjawaban NegaraSebagaimana telah disinggung bahwa Hukum Internasional pada dasarnya mengatur hubungan antar Negara-negara. Kaiatannya dalam hal Pertanggungjawaban dalam Hukum Internasional mempunyai cirri dimana Negara menjadi subyek utama. Hal ini sesuai dengan draft pasal dalam the International Law Commission (ILC) menyatakan bahwa setiap tindakan negara yang salah secara internasional membebani kewajiban negara bersangkutan. Subjek lain bagi pertanggungjawaban internasional selain negara adalah individu. Seperti yang dikatakan olehhakim Huber ” bahwa pertanggungjawaban merupakan kelanjutan dari hak. Semua hak yang berkarakter internasional memiliki pertanggungjawaban internasional. Pertanggungjawaban negara timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum kebiasaan ataupun terhadap perjanjian internasioanl yang dilakukan oleh suatu negara<br />Elemen-elemen Bagi Pertanggungjawaban<br />Karakteristik Tanggung jawab Negara:<br />Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.<br />Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggungjawab negara; dan.<br />Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.<br />Atribusi Negara merupakan sesuatu yang abstrak, sehingga harus jelas siapa yang dimaksud dengan negara. Dalam hal ini diperlukan wakil atau agen diplomatik dalam bertindak dalam Hukum Internasional. Kaitannya dengan pelanngaran tehadap kewajiban internasional semua pejabat dalam sustu negara dapat dikenakan pertanngungjawaban internasional atas nama negaranya.<br />Pelanggaran Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh negara, yaitu pelanggaran yang bersifat bilateral dan yang berhubungan dengan perlindungan diplomatik. Kaitannya dengan pelanggaran bilateral tidak diperlukan akan national claims ataupun exhaustion of local remedies satu-satunya isu adalah apakah perbuatan tersebut dapat diatributkan kepada suatu negara, dalam hal ini maka pertanggungjawaban secara prima facie dapat diminta. Kaitannya dengan perlindungan diplomatik dibutuhkan syarat the exhaustion of local remedies (sebuah keadaan yang menunjukkan tidak adanya lagi upaya-upaya hukum pada tingkat local). Syarat ini merupakan suatu syarat yang fundamental bagi suatu kasus untuk dipersoalkan lebih lanjut ke peradilan internasional.<br />Macam-macam Pertanggungjawaban Negara

10. Perjanjian Internasional

11. Pertanggungjawaban negara dapat timbul karena pelanggaran Perjanjian Internasional (Treaty). Dalam hal ini berlaku asas bahwa setiap pelanggaran suatu perjanjian internasional menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian.

12. Kontrak

13. Pelanggaran atas suatu kontrak tidak selalu menimbulkan pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional. Kalaupun timbul pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional, pertanggungjawaban itu tidak timbul karena kontrak tersebut, tetapi adanya pelanggaran kewajiban di luar perjanjian tersebut. Misalnya adalah denial of justice.

14. Konsesi

15. Perjanjian Konsesi dikenal Klausula Calvo. Klausula Calvo menetapkan bahwa penerima konsesi melepaskan perlindungan pemerintahnya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut dan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut harus diajukan ke peradilan nasional negara pemberi konsesi.

16. Ekspropriasi

17. Ekspropriasi adalah pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai pemberian ganti rugi. Ekspropriasi yang melanggar hukum internasional mewajibkan negara yang melakukan ekspropriasi itu membayar ganti rugi sebagaimana mestinya.