1. Pengakuan
Malang, 2010
Fakultas Hukum Unibraw

2.  Recognation
 Reconnaiscance
 Anarkenung
bentuk-bentuk pangakuan
 Pengakuan negara baru
 Pengakuan pemerintah baru
 Pengakuan sebagai pemberontak
 Pengakuan Belligerensi
 Pengakuan sebagai bangsa
 Pengakuan hak-hak teritorial dan situasi
internasional.

3. Recognation/Reconnaiscance/Anarkenung,
Institute of internsional law,1936 (art 1):
“The recognation of new state is the free act by
which one or more states acknowledge the
existence on definite territory of human socaety
politically organized, independent of any other
existing state, and capable of observing the
obligation of international law, and by which
they manifest therefore their intention to
consider it a member of the international
community”

4. Elemen-elemen defenisi:
 Adanya tindakan satu/lebih negara yang
melakukan pengakuan;
 Adanya suatu territor tertentu;
 Adanya masyarakat/ kumpulan manusia
yang diorganisir secara politis;
 Territor tersebut bebas dari campur
tangan negara lain;
 Territor/ kesatuan tersebut mampu
melaksanakan kewajiban menurut hk. Int;
 Adanya niat negara tadi (1) mengakui
territor/ kesatuan tsb sebagai anggota
masy. Int;

5. catatan:
 Tanpa pengakua dari negara lainnya, suatu
negara baru dapat melangsungkan hidupnya;
 Suatu negara baru tidak dilahirkan karena
pengakua dari negara-negara lain;
 Terlepas dari pemberia pengakua suatu negara
sudah memiliki atribut-atribut kedaulatan;
 Dengan pengakuan dari negara2 lain suatu
negara baru dapat menggunakan atribut
kedaulatannya sebaik-baiknya.

6. Browlie:
 Recognation is a public act of state;
 Is an optional
and political act;
 There is no legal duty in this regard;
 Tetapi untuk tujuan-tujuan tertentu (mis.
Use of force), terdapat kewajiban untuk
melakuka pengakuan;

7. Oppenheim-Lauterpacht:
 Tindakan pengakuan adalah merupakan
kewajiban dari negara-negara yang telah
ada bila syarat-syarat sebagai negara
baru telah terpenuhi.

8. Pengakua bersyarat (recognition
subject to a condition)





Diakui dengan syarat tertentu;
Bila syarat tidak dipenuhi, pengakuan tidak dapat
dibatalkan;
STARKE
Sekali pegakuan telah diberikan,tidak dapat ditarik
kembali;
Neg. yg diakui tsb diangap melanggar HI, negara yang
mengakui memutuskan hub. Diplomatik sebagai sanksi.
Pengakuan tdk dapat ditarik kembali, KECUALI
pengakuan bersyarat thd pemerintahan suatu neg yg
masih dlm proses pembentukan --> Probably Revocable

9. Pengakuan pemerintah baru
 Pengakuan yang diberikan oleh pemerintah
(negara) asing kepada pemerintah yang baru
berdiri di suatu negara, bahwa pemerintah tsb
diakui mempunyai wewenang untuk mewakili
negaranay atau diakui mempunyai hak bicara
dan mengadakan hub hk atas nama
negaranya.
 Masalah timbul apabila ada perubahan
pemerintahan dgn jalan resolusi (coup d’etat).
 Dapat terjadi di negara yg sdh ada (existing
state) atau di negara yg baru (nascent state).

10. Fungsi pengakuan:
Dengan pengakuan suatu negara baru
dijaminkan dapat menduduki tempatnya yang
wajar sebagai suatu organisasi politik yang
merdeka dan berdaulat di tengah-tengah
keluarga bangsa-bangsa, sehingga dengan
demikian secara aman dan sempurna dapat
mengadakan berbagai macam hubungan
dengan negara-negara lainnya, tanpa
mengkhawatirkan bahwa kedudukannya
sebagai kesatuan politik itu akan diganggu oleh
negara-negara yang telah ada.

11. De Vischer, pengakuan mempunyai
fungsi:
 Untuk tidak mengasingkan suatu
kumpulan manusia dari hubunganhubungan internasional;
 Untuk menjamin kesinmabungan
hubungan-hubungan internasional dengan
jalan mencegah adanya suatu
kekosongan hukum yang merugikan baik
kepentingan-kepentingan individu meupun
hubungan-hubungan anatar negara.

12. Starke:

1.
2.
Pengakuan merupakan sesuatu yang sulit, dan
dalam perkembangannya hk. Int dewasa ini
lebih banyak merupakan himpunan prinsipprinsip yang timbul dari praktek negara-negara
yang tidak sistematis, sebab:
Pengakuan lebih banyak merupakan masalah
politik negara-negara yang memberikan
pengakuan.
Ada bermacam bentuk pengakuan.

13. Pengakuan terhadap suatu negara
baru menimbulkan masalah:
 Karena penggabunga (merging) antara
negara baru dengan pemerintah baru,
maka pengakuan terhadap salah satu
diantaranya tanpa mengakui yg lainnya
adalah sulit;
 Di dalam memberikan pengakuan
terhadap negara baru banyak negara yg
memilih melakukan pengakuan de facto
pemerintahannya;

14.  pengakuan secara hukum tidak dapat
ditarik kembali, sekali pun pada mulanya
hanya bermotif politik.
 Tidak adanya hubungan antara negara
yang mengakui dengan negara yang
diakui tidak berarti tidak ada pengakuan.

15. Teori pengakuan negara:
 Teori Declaratoir/ Evindentiary
pengakuan hanya bersifat pengumuman.
 Teori Konsitutif
walauoun unsur-unsur kenegaraan telah
terpenuhi, namun tidak otomatis menjadi
subyek HI. Harus ada pernyataan dari
negara-negara lainnya.
 Teori jalan tengah/pemisah

16. Teori declaratoir di tunjang ketentuan
sbb:
1.
2.
3.
4.
Bila timbul masalah di pengadilan mengenai kapan
suatu negara baru muncul, maka saat awal negara
tersebut adalah ketika unsur-unsur negara
terpenuhi, dan bukan saat berlakunya perjanjian
dengan negara lain.
Pengakuan negara berlaku surut sampai saat
sebenarnya suatu negra lahir.
Ketentuan ini berlaku jg bagi pengakuanpemerintah
baru.
Tujuan ketentuan ini adalah untuk mencegah
adanya kekosongan waktu anatara saat lahirnya
negara sebenarnya dengan adanya pengakuan.

17. Cara-cara pengakuan:
 Secara tegas
 Diam-diam (implied recognition):
1. merupakan kehendak suatu negara
untuk memberikan pengakuan.
2. kehendak tsb terjadi semata-mata bila
tidak ada keraguan untuk mengadakan
hub.formal dgn negara yg diakui.
3. tidak lain merupakan pengakuan de
facto.

18. Pengakuan Pemerintah
 Doktrin legitimasi
-
setiap penggantian pemrintah yg terjadi
secara normal dan konstitusional, di bawah
HI tidak memerlukan pengakuan bagi
pemerintah baru itu.
- penggantian pemerintah secara demikian
terjadi secara sah (legitimate), maka
pengakuan dari negara-negara lain tidak
mutlak di haruskan menurut HI.

19. Doktrin de facto-isme:
 Pengakuan diberikan kepada kekuasaan
de facto dari pemerintah revolusioner;
 Sumbernya: Declaration of Independence
(Thomas Jefferson), setiap bangsa
mempunyai hak untuk menentukan
bahkan merubah lagi bentuk
pemerintahnya.

20. 2 tahap pengakuan pemerintahan
inkonstitusional (de facto):
 Starke: menurut negara yang mengakui
persyaratan tertentu suatu negara/
pemerintah dalam kenyataannya telah
dipenuhi.
 Penilaian obyektif mengenai kenyataan:
a. apakah pemerintah baru itu benarbenar secara efektif menguasai organorgan pemerintahan dlm negaranya.
b. Apakah bagian terbesar dari rakyat di
dalam negara tersebut menerima
pemerintah baru itu.

21. Alasan politik pengakuan de facto:
 Belum ada jaminan tentang kemampuan
untuk mempertahankan kemerdekaannya.
 Keyakinan melalui penilaian subyektif
mengenai kesedian dan kemampuan
pemerintah baru itu untuk menunaikan
kewajiban berdasarkan hukum
internasional.

22. Pertimbangan-pertimbangan negara
yg mengakui:
 Jaminan pemeliharaan kepentingannya:
- kelanjutan perdagangan
- keutuhan investasi
- keselamatan W.N-nya
 Keutuhan hubungan resmi dengan negara
“induk”
 Kedudukan hukum permerintah de facto
bersifat :
1. Sementara
2. Belum penuh dan lengkap

23. Pengakuan de jure:
“ menurut negara yg mengakui pemerintah
baru yg diakui secara formal memenuhi
persyaratan yg ditentukan hk internasional
untuk berpartisipasi dalam masyarakat
internasional.
 Syarat pengakuan de jure:
1. keyakinan akan stabilitas pemerintah
yg diakui;
2. pemerintah tersebut menguasai dan
mendapat dukungan dari rakyat.

24. Pengakuan de jure secara diam-diam:
 Penandatangan perjanjian bilateral;
 Membuka hubungan diplomatik;
 Mengirimkankonsulat/ membuka
hubungan konsuler;
Penyalah gunaan lembaga pengakuan
(pengakuan terburu-buru/ premature
recognition)
 Pemerasan konsensi-konsensi politik.
 Starke:…:…merupakan intervensi
terhadap domestik affair of another state.

25. Pengakuan sebagai pemberontak
 Revolution bertujuan utk merombak
secara radikal suatu susunan politis atau
sosial di seluruh wilayah negara.
 Rebelli  perjuangan sebagian wilayah
negara untuk menggulingkan kekuasaan
di wilayah lain.
 Pemberontakan  kegiatan-kegiatan yg
luasnya dan tujuannya lebih sempit
daripada revolusi dan rebelli.

26.  Pengakuan terhadap pemerintah dalam
pengasingan (recognition of government in
exile):
- pengakuan de jure yang diberikan
kepada pemerintah pelarian yang hanya
terjadi dalam keadaan perang.
- biasanya pengakuan diberikan oleh
negara yg juga sedang berperang dengan
negara yang menduduki itu.

27. pemberontakan
 Gerakan menentang pemerintah dgn
menggunakan kekerasan;
 Semata-mata merupakan soal intern negara
ybs;
 Pelaku-pelakunya bertindak dgn motif politik/
bukan penjahat kriminal;
 Bila pemberontkan dalam suatu negara telah
mengambil proporsi sedemikian rupa, maka
negara-negara lain tidak meungkin menutup
mata terhadap pemberontakan itu;
 Lahirlah “recognition of insurgency”

28.  Umumnya pemberontak itu:
- belum terorganisir;
- kedudukannya masih terpencara;
- belum mampu bertindak sebagai suatu
pemerintah
- namun telah mampu memberikan
perlawanan yg efektif terhadap pasukan
pemerintah resmi dalam pertempuran di
sana-sini.

29. Brierly mengemukan 2 syarat harus dipenuhi
sebelum negara ketiga melakukan pengakuan
yaitu:
1. Peperangan sudah seperti perang yang
sebenarnya;
2. Sifat peperangan sudah sedemikian rupa
sehingga negara-negara lain harus
mengambil sikap yang tegas;
 Jika tidak memenuhi syart dianggap telah
melakukan intervensi tidak sah premature
recognation.


30. 
1.
2.
3.
4.

Syart-syarat belligerensi:
Diorganisir secara teratur dibawah pimpinan
yang bertanggung jawab;
Mamakai tanda-tanda yang jelas terlihat;
Membawa senjata secara terang-terangan;
Mengindahkan cara-cara peperangan yang
lazim;
Akibat hukum pengakuan ini: kapal
pemberontak diizinkan memasuki pelabuhan
negara yang mengakui;

31. Pengakuan Hak-Hak teritorial dan
Situasi Internasional Baru
 Pengakuan atas hak-hak teritorial baru berkenaan
adanya suatu fakta atau peristiwa dimana suatu
negara memperoleh tambahan wilayah.
 Dgn adanya pengakuan dari negara-negara lain atas
tambahan wilayah yang diperoleh, lama kelamaan hak
negara itu atas wilayah tersebut dapat menjadi
semakin kuat dan sah menurut HI.
 Suatu negara dapat memperoleh tambahan wilayah
sepanjang cara-car memperolehnya dapat dibenarkan
menurut HI.

32. 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dalam HI dikenal beberapa cara memperoleh
tambahan wilayah:
Penyerahan;
Pendudukan;
Kadaluarsa;
Peristiwa alam;
Penentuan nasib sendiri;
Klaim/perluasan wilayah secara sepihak;