Downloaded 439 times
Uploaded byvilla kuta indah
Hukum perdata internasional 1
Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.
More Related Content
Similar to Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
- 1. HUKUM PERDATA INTERNASIOAL -1 POKOKPEMBAHASAN: Pendahuluan Istilah dan Pengertian Masalah Pokok Kajian Hukum Perdata Internasional Ruang jelajah Hukum Perdata Internasional Kegunaan Mengkaji Hukum Perdata Internasional Pola Berpikir Yuridis HPI 04/17/13 1HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1
- 2. Prof. Graveson : Conflictof Law atau Hukum Perdata Internasional adalah bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang didalamnya mengandung fakta relevan yang menunjukkan perkaitan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena aspek teritorial maupun aspek subjek hukumnya, dan karena itu menimbulkan pertanyaan tentang penerapan hukum sendiri atau hukum lain (yang biasanya asing), atau masalah pelaksanaan yurisdiksi badan pengadilan sendiri atau badan pengadilan asing. 04/17/13 2HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1
- 3. Hukum Perdata Internasional 3 HukumPerdata Internasional HukumPerdata Internasional Keperdataan Melintas Batas Negara 04/17/13 HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1
- 4. 4 Hukum Perdata Internasional Keseluruhan kaidahdan asas yang mengatur hub keperdataan yang melintas batas negara HPI adalah Hukum Nasional Peristiwa, perbuatan, atau hubungannya yang mengandung unsur internasional atau elemen asing 04/17/13 HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1
- 5. 5 Unsur Internasional (Unsur Asing) 1.FaktorPersonal 2.Faktor Teritorial Internasional di sini tak merujuk kepada sumbernya, tetapi kepada fakta atau materinya (objeknya) 04/17/13 HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1
- 6. Prof. Van Brakel: Hukum Perdata Internasional adalah hukum nasional yang dibuat untuk hubungan-hubungan hukum internasional 04/17/13 6HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1
- 7. 04/17/13 7HUKUM PERDATAINTERNASIONAL 1
- 8. Kesimpulan HPI adalah seperangkatkaidah-kaidah, asas-asas atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional (atau unsur-unsur ekstra teritorial). Persoalan-persoalan HPI pada dasarnya muncul dalam perkara-perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum dan hukum intern dari yurisdiksi-yurisdiksi itu berbeda satu sama lainnya. 04/17/13 8HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1
- 9. HPI merupakan keseluruhankaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Hukum Internasional Publik (HI) adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara (Hubungan Internasional) yang bukan bersifat perdata Persamaan: sama mengatur persoalan atau hubungan yang melintas batas negara (internasional). Perbedaan: terletak pada sifat hubungan atau persoalan yang diaturnya (obyeknya). 04/17/13 9HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1
- 10. MASALAH-MASALAH POKOK HPI Hakimatau Badan Peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara hukum yang mengandung unsur asing. Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur / menyelesaikan persoalan-persoalan yang mengandung unsur asing. 04/17/13 10HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1
- 11. Bilamana / sejauhmana suatu pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan-putusan hukum asing atau mengakui hak-hak yang terbit berdasarkan hukum atau Putusan Pengadilan Asing. 04/17/13 11HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1
- 12. Menurut Sudargo Gautama,Terdapat aneka ragam pandangan tentang ruang jelajah HPI 1. HPI sama dengan rechtstoepassingrecht HPI yang terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan. Dalam hal ini HPI disederajatkan dengan Hukum Perselisihan. Dalam konteks ini masalah kompetensi pengadilan, status orang asing dan kewarganegaraan dieleminasi sebagai ruang jelajah HPI. Penyempitan ruang Jelajah HPI ini terdapat di Nederland dan Jerman 2.HPI sama dengan Choice of Law dan Choice of Jurisdictions Menurut konsep ini, HPI tidak hanya sebata pada Persoalan Choice of Law, tetapi termasuk juga Choice of Jurisdictions. Dianut di Inggris, Amerika, dan negara-negara common law lainnya. 04/17/13 12HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1
- 13. 3. HPI samadengan Chioce of Law + Choice of Jurisdictions + Conditions des Etrangers Dalam konsep ini, HPI tidak hanya menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan yurisdiksi, tetapi juga status orang asing. Dianut Italia, Spanyol, dan negara-negara Amerika Selatan 4. HPI sama dengan Chioce of Law + Choice of Jurisdictions + Conditions des Etrangers, dan Nationalite menurut konsep ini, HPI menyangkut persoalan pilihan hukum, pilihan yurisdiksi, status orang asing dan kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan ini menyangkut persoalan cara memperoleh dan hilangnya kearganegaraan. Konsep ini dianut Perancis 04/17/13 13HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1
- 14. 1. Menentukan Perkarasebagai perkara HPI / Bukan Titik Taut Primer 2. Menentukan ada / tidaknya Yurisdiksional Forum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Hukum Acara Perdata Int. 04/17/13 14HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1
- 15. 3. Menentukan LexCause bagi perkara yang bersangkutan. -> Kualifikasikan Perkara -> Lihat Kaidah HPI Lex Fori (TTS) -> Tentukan Lex Cause 4. Menyelesaikan perkara HPI. -> Kaidah intern Lex Cause 04/17/13 15HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1
- 16. 1. Tentukan PerkaraHPI / bukan -> TTP 2. Tentukan Forum punya kepentingan / tidak -> Yurisdiksi 3. Kualifikasikan Perkara 4. Lihat Kaidah HPI Forum (Lex Fori) 5. Tentukan TTS 6. Tentukan Lex Cause 7. Selesaikan perkara dengan Kaidah Intern Lex Cause04/17/13 16HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1
- 17. Beberapa Istilah HPI LexFori Sistem hukum dimana tempat perkara HPI diajukan. Lex Cause Sistem hukum yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara HPI. 04/17/13 17HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1
- 18. Kaidah HPI Seperangkat kaidahhukum yang menunjuk pada sistem hukum tertentu untuk menyelesaikan suatu sengketa HPI. Kaidah Intern Seperangkat kaidah hukum yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara materiil. 04/17/13 18HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1
- 19. DI INDONESIA WADAHUTAMA HPI DICANTUMKAN DALAM AB ( ALGEMENE BEL PALINGEN VAN WET GEVING PASAL 16, 17 & 18 ) Pasal 16 AB Status Personil Seseorang & Wewenang Status & wewenang seseorang harus dinilai menurut hukum nasionalnya ( Lex patriae ), Jadi seseorang dimanapun ia berada tetap terikat kepada hukumnya yang menyangkut status & wewenang demikian pula orang asing maksudnya status & wewenang orang asing itu harus dinilai hukum nasional orang asing tersebut Pasal 17 AB Status Kenyataan / Riil Status Mengenai benda2 tetap harus dinilai menurut hukum dari negara atau tempat dimana benda itu terletak ( lex resital) Pasal 18 AB Status Campuran Status campuran bentuk tindakan hukum dinilai menurut hukum dimana tindakan itu dilakukan ( Locus Regit Actum ) 04/17/13 19HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1
- 20. Tuan X adalahWarga Negara Indonesia, beragama Islam, telah menikah dengan Nyonya Y, Warga Negara Indonesia di Jakarta. 1 tahun setelah pernikahannya, Tuan X menikah lagi dengan Nyonya P, seorang warga negara Jerman, di Berlin. Dalam pernikahannya yang kedua, Nyonya P tidak diberitahu bahwa Tuan X telah memiliki istri di Jakarta. Nyonya P kemudian mengajukan pembatalan perkawinannya di Pengadilan Jerman. Pertanyaan : Apakah Pengadilan Jerman dapat membatalkan Perkawinan antara Tuan X dan Nyonya P ? 04/17/13 20HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1
- 21. Kaidah-kaidah Hukum : -KaidahHPI Jerman : Gugatan mengenai pembatalan perkawinan tunduk pada hukum kewarganegaraan suami. -Kaidah HPI Indonesia : Keabsahan suatu perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan / dilangsungkan (Lex Loci Selebrationis). 04/17/13 21HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1
- 22. Kaidah Intern Jerman: Seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri, dan demikian pula sebaliknya. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang mutlak. Kaidah Intern Indonesia : Pada asasnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, kecuali untuk pria yang beragama Islam. 04/17/13 22HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 1