SlideShare a Scribd company logo
KOMUNIKASI
PEMERINTAHAN
Presented by: Shahril Budiman. S.Sos., MPM
PUK 433
LANDASAN BERPIKIR
KOMUNIKASI PEMERINTAHAN
Organisasi pemerintahan tidak akan
dapat melaksanakan fungsinya, dan
tidak akan dapat mengefisienkan dan
mengefektifkan penggunaan
sumber-sumbernya, dan pada
akhirnya tidak akan dapat mencapai
tujuannya tanpa komunikasi
(Beach, 1975: 580)
•Penciptaan pola komunikasi atasan –
bawahan yang dinamis,
berkesinambungan serta harmonis.
• Model Hubungan pemerintah secara
kelembagaan maupun aparatur
kepada pihak External / Publik terjalin
PERMENPANRB RI NO.28 th 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM KOMUNIKASI
ORGANISASI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
Pengelolaan komunikasi organisasi di
lingkungan instansi pemerintah secara
efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip
tata pemerintahan yang baik.
KOMUNIKASI PEMERINTAHAN
“KOMUNIKASI ANTAR MANUSIA (HUMAN
COMMUNICATION) YANG TERJADI DALAM KONTEKS
ORGANISASI PEMERINTAHAN”
Silalahi, 2004
Birokrat Pemerintahan memiliki fungsi sharing
berbagai informasi, gagasan atau perasaan, dan
sikap dengan partisipan komunikasi lainnya yang
disebut komunikan, yaitu aparatur pemerintah
untuk internal organisasi dan dunia usaha,
masyarakat dan organisasi- organisasi non-
pemerintah untuk eksternal organisasi, dan
sebaliknya
KOMUNIKASI PEMERINTAHAN
Managing People
Merupakan komunikasi eksternal organisasi
untuk memberikan informasi tentang:
a. Kebijakan-kebijakan dan peraturan-
peraturan pemerintah kepada masyarakat,
organisasi-organisasi non pemerintah,
termasuk komunitas atau institusi bisnis,
b. Mendapatkan informasi dari mereka
untuk membuat kebijakan dan peraturan
dan juga
c. Input nformasi tentang dampak dari
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
untuk menentukan apakah kebijakan
atau peraturan tersebut dilanjutkan atau
dihentikan, direvisi atau dimodifikasi
Managing Staff
Merupakan komunikasi internal
organisasi yang memiliki tujuan :
a. Agar pegawai atau staf mengetahui
dan memahami apa yang harus
dikerjakan,
b. Bagaimana mengerjakan sesuai
arahan pimpinan, koordinasi rekan
sejawat dan
c. Agar eksekutif pemerintah
mendapatkan informasi dari pegawai
tentang hasil pelaksanaan pekerjaan
yang kesemuanya bermanfaat untuk
mencapai tujuan-tujuan organisasi
pemerintah secara efektif dan efisien
Garnet dalam Silalahi, 2004
KOMUNIKASI POLITIK
Setiap bentuk penyampaian pesan, baik
berupa lambang, kata-kata yang terucapkan
ataupun dalam bentuk tulisan baik visual
maupun isyarat yang dapat mempengaruhi
secara langsung maupun tidak kedudukan
seseorang yang berada dalam puncak
kekuasaan tertentu, dan yang ada di dalam
suatu sistem politik.(Harsono Suwardi)
Fungsi Komunikasi Politik dalam
Sistem Politik,
Komunikasi yang terjadi dalam suatu
sistem politik & antara sistem
tersebut dgn lingkungannya
(Mueller, 1973)
With the use of this material you accept the following
use and terms conditions. Not allowed to copy and paste
without citation
E-Mail : shahril2204@gmail.com
Hp : +6285274060744
Thanks for your attention
Or Question
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
shahril budiman
shahrilPng
Program Studi Ilmu Pemerintahan |
Copyright 2013

More Related Content

What's hot

PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
noldy HP
 
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaSistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
StRahmawatiAPabittei
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
E-Government Collaboration
E-Government CollaborationE-Government Collaboration
E-Government Collaboration
Rizki Malinda
 
model model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publikmodel model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publik
Erlin Alltid Tufft Västkusten
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Ian Setiawan
 
Part 04 Konsep Transformasi, dan Tipe Relasi e-Government
Part 04 Konsep Transformasi, dan Tipe Relasi e-GovernmentPart 04 Konsep Transformasi, dan Tipe Relasi e-Government
Part 04 Konsep Transformasi, dan Tipe Relasi e-Government
Lilis Rusliyawati
 
Manajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor PublikManajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
unitpublikasi
 
Digital Government: Strategi Mewujudkan Agile Bureaucracy?
Digital Government: Strategi Mewujudkan Agile Bureaucracy?Digital Government: Strategi Mewujudkan Agile Bureaucracy?
Digital Government: Strategi Mewujudkan Agile Bureaucracy?
Tri Widodo W. UTOMO
 
Model implementasi
Model implementasi Model implementasi
Model implementasi
Muhammad Sharip
 
Ringkasan Buku Public Dr. Riant Nugroho
Ringkasan Buku Public Dr. Riant NugrohoRingkasan Buku Public Dr. Riant Nugroho
Ringkasan Buku Public Dr. Riant Nugroho
Tri Widodo W. UTOMO
 
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
6 dimensi dalam administrasi publik pdf6 dimensi dalam administrasi publik pdf
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
National Resilience Institute of Republic Indonesia
 
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-GovernmentPenataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Seminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikSeminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publik
fswardhana134680
 
Evaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publikEvaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publik
StRahmawatiAPabittei
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publiksiskamto
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
StRahmawatiAPabittei
 
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
temanna #LABEDDU
 
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasteknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
FatihElluqmani
 

What's hot (20)

PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan...
 
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaSistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
 
E-Government Collaboration
E-Government CollaborationE-Government Collaboration
E-Government Collaboration
 
model model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publikmodel model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publik
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
Part 04 Konsep Transformasi, dan Tipe Relasi e-Government
Part 04 Konsep Transformasi, dan Tipe Relasi e-GovernmentPart 04 Konsep Transformasi, dan Tipe Relasi e-Government
Part 04 Konsep Transformasi, dan Tipe Relasi e-Government
 
Manajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor PublikManajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor Publik
 
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Digital Government: Strategi Mewujudkan Agile Bureaucracy?
Digital Government: Strategi Mewujudkan Agile Bureaucracy?Digital Government: Strategi Mewujudkan Agile Bureaucracy?
Digital Government: Strategi Mewujudkan Agile Bureaucracy?
 
Model implementasi
Model implementasi Model implementasi
Model implementasi
 
Ringkasan Buku Public Dr. Riant Nugroho
Ringkasan Buku Public Dr. Riant NugrohoRingkasan Buku Public Dr. Riant Nugroho
Ringkasan Buku Public Dr. Riant Nugroho
 
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
6 dimensi dalam administrasi publik pdf6 dimensi dalam administrasi publik pdf
6 dimensi dalam administrasi publik pdf
 
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-GovernmentPenataan  Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
Penataan Tata Laksana Dalam Rangka Penerapan e-Government
 
Seminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikSeminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publik
 
Evaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publikEvaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publik
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publik
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
 
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
23. agenda iii pka-bahan tayang organisasi digital-
 
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawasteknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
teknik komunikasi publik pelatihan kepemimpinan pengawas
 

Viewers also liked

Birokrasi iii iv
Birokrasi iii   ivBirokrasi iii   iv
Birokrasi iii iv
Shahril Budiman Png
 
Komunikasi dan Koordinasi Pemerintahan
Komunikasi dan Koordinasi PemerintahanKomunikasi dan Koordinasi Pemerintahan
Komunikasi dan Koordinasi Pemerintahan
Lalu Pulih Hakkiyana
 
Inovasi Jurnalisme di Era Digital
Inovasi Jurnalisme di Era DigitalInovasi Jurnalisme di Era Digital
Inovasi Jurnalisme di Era Digital
Wahyu Dhyatmika
 
Diagnosis masalah komunikasi pemerintah di indonesia
Diagnosis masalah komunikasi pemerintah di indonesiaDiagnosis masalah komunikasi pemerintah di indonesia
Diagnosis masalah komunikasi pemerintah di indonesia
Riyadi Sri Purnomo
 
Manajemen isu: Bagaimana membangun relasi ideal antara Lembaga Publik da Medi...
Manajemen isu: Bagaimana membangun relasi ideal antara Lembaga Publik da Medi...Manajemen isu: Bagaimana membangun relasi ideal antara Lembaga Publik da Medi...
Manajemen isu: Bagaimana membangun relasi ideal antara Lembaga Publik da Medi...
Wahyu Dhyatmika
 
Sesi 6 manajemen isu
Sesi 6 manajemen isuSesi 6 manajemen isu
Sesi 6 manajemen isuFirsan Nova
 
Komunikasi Dalam Situasi Krisis
Komunikasi Dalam Situasi KrisisKomunikasi Dalam Situasi Krisis
Komunikasi Dalam Situasi Krisis
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Merancang program komunikasi (PR 2.0 dan Marketing Communications)
Merancang program komunikasi (PR 2.0 dan Marketing Communications)Merancang program komunikasi (PR 2.0 dan Marketing Communications)
Merancang program komunikasi (PR 2.0 dan Marketing Communications)
Wahyu Aji
 
E gov 8-10
E gov 8-10E gov 8-10
O'Reilly Public Relations - Public Affairs for Government Agencies
O'Reilly Public Relations - Public Affairs for Government Agencies O'Reilly Public Relations - Public Affairs for Government Agencies
O'Reilly Public Relations - Public Affairs for Government Agencies
O'Reilly Public Relations
 
Pelatihan "PUBLIC RELATIONS" Pupuk KALTIM (Pembicara: Kanaidi, SE., M.Si., c...
Pelatihan "PUBLIC RELATIONS" Pupuk KALTIM  (Pembicara: Kanaidi, SE., M.Si., c...Pelatihan "PUBLIC RELATIONS" Pupuk KALTIM  (Pembicara: Kanaidi, SE., M.Si., c...
Pelatihan "PUBLIC RELATIONS" Pupuk KALTIM (Pembicara: Kanaidi, SE., M.Si., c...
Kanaidi Ken Part II
 
Viral marketing di era digital
Viral marketing di era digitalViral marketing di era digital
Viral marketing di era digital
Muhammad Sirod
 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tri Widodo W. UTOMO
 
Konsep dasar-komunikasi
Konsep dasar-komunikasiKonsep dasar-komunikasi
Konsep dasar-komunikasilsn2012
 
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi BirokrasiPeran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Manajemen & administrasi organisasi
Manajemen & administrasi organisasiManajemen & administrasi organisasi
Manajemen & administrasi organisasi
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
 
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
Dheea Resta
 

Viewers also liked (20)

Birokrasi iii iv
Birokrasi iii   ivBirokrasi iii   iv
Birokrasi iii iv
 
Komunikasi Pemerintahan
Komunikasi PemerintahanKomunikasi Pemerintahan
Komunikasi Pemerintahan
 
Komunikasi dan Koordinasi Pemerintahan
Komunikasi dan Koordinasi PemerintahanKomunikasi dan Koordinasi Pemerintahan
Komunikasi dan Koordinasi Pemerintahan
 
Inovasi Jurnalisme di Era Digital
Inovasi Jurnalisme di Era DigitalInovasi Jurnalisme di Era Digital
Inovasi Jurnalisme di Era Digital
 
Diagnosis masalah komunikasi pemerintah di indonesia
Diagnosis masalah komunikasi pemerintah di indonesiaDiagnosis masalah komunikasi pemerintah di indonesia
Diagnosis masalah komunikasi pemerintah di indonesia
 
Manajemen isu: Bagaimana membangun relasi ideal antara Lembaga Publik da Medi...
Manajemen isu: Bagaimana membangun relasi ideal antara Lembaga Publik da Medi...Manajemen isu: Bagaimana membangun relasi ideal antara Lembaga Publik da Medi...
Manajemen isu: Bagaimana membangun relasi ideal antara Lembaga Publik da Medi...
 
Sesi 6 manajemen isu
Sesi 6 manajemen isuSesi 6 manajemen isu
Sesi 6 manajemen isu
 
Komunikasi Dalam Situasi Krisis
Komunikasi Dalam Situasi KrisisKomunikasi Dalam Situasi Krisis
Komunikasi Dalam Situasi Krisis
 
Merancang program komunikasi (PR 2.0 dan Marketing Communications)
Merancang program komunikasi (PR 2.0 dan Marketing Communications)Merancang program komunikasi (PR 2.0 dan Marketing Communications)
Merancang program komunikasi (PR 2.0 dan Marketing Communications)
 
Welcome
WelcomeWelcome
Welcome
 
E gov 8-10
E gov 8-10E gov 8-10
E gov 8-10
 
O'Reilly Public Relations - Public Affairs for Government Agencies
O'Reilly Public Relations - Public Affairs for Government Agencies O'Reilly Public Relations - Public Affairs for Government Agencies
O'Reilly Public Relations - Public Affairs for Government Agencies
 
Pelatihan "PUBLIC RELATIONS" Pupuk KALTIM (Pembicara: Kanaidi, SE., M.Si., c...
Pelatihan "PUBLIC RELATIONS" Pupuk KALTIM  (Pembicara: Kanaidi, SE., M.Si., c...Pelatihan "PUBLIC RELATIONS" Pupuk KALTIM  (Pembicara: Kanaidi, SE., M.Si., c...
Pelatihan "PUBLIC RELATIONS" Pupuk KALTIM (Pembicara: Kanaidi, SE., M.Si., c...
 
Viral marketing di era digital
Viral marketing di era digitalViral marketing di era digital
Viral marketing di era digital
 
TATA KELOLA KEHUMASAN
TATA KELOLA KEHUMASANTATA KELOLA KEHUMASAN
TATA KELOLA KEHUMASAN
 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
 
Konsep dasar-komunikasi
Konsep dasar-komunikasiKonsep dasar-komunikasi
Konsep dasar-komunikasi
 
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi BirokrasiPeran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
Peran Kepemimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
 
Manajemen & administrasi organisasi
Manajemen & administrasi organisasiManajemen & administrasi organisasi
Manajemen & administrasi organisasi
 
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
PPT Pemerintahan pusat dan daerah ( Pendidikan Kewarganegaraan / PKN Kelas 10 )
 

Similar to Ii komunikasi pemerintahan

Reformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan Fungsi Humas
Reformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan Fungsi HumasReformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan Fungsi Humas
Reformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan Fungsi Humas
Deddy Supriady Bratakusumah
 
1 definisi public relations muwafik ub
1 definisi public relations muwafik ub1 definisi public relations muwafik ub
1 definisi public relations muwafik ubmuwafik
 
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikBirokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikMirna Rahmadina
 
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publikBudaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Dian Herdiana
 
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
basrizal82
 
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptxPertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
pikipardede1
 
PUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptx
PUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptxPUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptx
PUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptx
RastriKusumaningrum
 
4071-Article Text-15198-3-10-20211231.docx
4071-Article Text-15198-3-10-20211231.docx4071-Article Text-15198-3-10-20211231.docx
4071-Article Text-15198-3-10-20211231.docx
Idi Dimyati
 
TATA KELOLA KEHUMASAN DALAM PEMERINTAH INDONESIA
TATA KELOLA KEHUMASAN DALAM PEMERINTAH INDONESIATATA KELOLA KEHUMASAN DALAM PEMERINTAH INDONESIA
TATA KELOLA KEHUMASAN DALAM PEMERINTAH INDONESIA
FauzanSyamiel1
 
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerahKontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Rustan Amarullah
 
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
Bobby Sirait
 
Agenda II-PKA-Bahan Tayang Strategi Efektif-.pptx
Agenda II-PKA-Bahan Tayang Strategi  Efektif-.pptxAgenda II-PKA-Bahan Tayang Strategi  Efektif-.pptx
Agenda II-PKA-Bahan Tayang Strategi Efektif-.pptx
MARYONSWPOHWAIN
 
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
yuwan ditra krahara
 
Rekonstruksi kultural birokrasi
Rekonstruksi kultural birokrasiRekonstruksi kultural birokrasi
Rekonstruksi kultural birokrasi
Bambang Wicaksono Triantoro
 
Kelembagaan Kehumasan Pemerintah
Kelembagaan Kehumasan PemerintahKelembagaan Kehumasan Pemerintah
Kelembagaan Kehumasan Pemerintah
Deddy Supriady Bratakusumah
 
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiapresentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
NILAMSARI269850
 
RMK julfana jainal.docx
RMK  julfana jainal.docxRMK  julfana jainal.docx
RMK julfana jainal.docx
Julfanajainal
 

Similar to Ii komunikasi pemerintahan (20)

Reformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan Fungsi Humas
Reformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan Fungsi HumasReformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan Fungsi Humas
Reformasi Birokrasi Kehumasan untuk Optimalisasi Peran dan Fungsi Humas
 
1 definisi public relations muwafik ub
1 definisi public relations muwafik ub1 definisi public relations muwafik ub
1 definisi public relations muwafik ub
 
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publikBirokrasi dalam siklus kebijakan publik
Birokrasi dalam siklus kebijakan publik
 
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publikBudaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
 
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
 
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptxPertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
Pertemuan Ke-7 (Birokrasi).pptx
 
PUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptx
PUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptxPUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptx
PUBLIC RELATIONS PEMERINTAHAN DAN KORPORASI Part 1.pptx
 
4071-Article Text-15198-3-10-20211231.docx
4071-Article Text-15198-3-10-20211231.docx4071-Article Text-15198-3-10-20211231.docx
4071-Article Text-15198-3-10-20211231.docx
 
TATA KELOLA KEHUMASAN DALAM PEMERINTAH INDONESIA
TATA KELOLA KEHUMASAN DALAM PEMERINTAH INDONESIATATA KELOLA KEHUMASAN DALAM PEMERINTAH INDONESIA
TATA KELOLA KEHUMASAN DALAM PEMERINTAH INDONESIA
 
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerahKontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan daerah
 
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
 
Agenda II-PKA-Bahan Tayang Strategi Efektif-.pptx
Agenda II-PKA-Bahan Tayang Strategi  Efektif-.pptxAgenda II-PKA-Bahan Tayang Strategi  Efektif-.pptx
Agenda II-PKA-Bahan Tayang Strategi Efektif-.pptx
 
Pr 2
Pr 2Pr 2
Pr 2
 
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
 
Rekonstruksi kultural birokrasi
Rekonstruksi kultural birokrasiRekonstruksi kultural birokrasi
Rekonstruksi kultural birokrasi
 
Kelembagaan Kehumasan Pemerintah
Kelembagaan Kehumasan PemerintahKelembagaan Kehumasan Pemerintah
Kelembagaan Kehumasan Pemerintah
 
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesiapresentasi lembaga negara yang ada di indonesia
presentasi lembaga negara yang ada di indonesia
 
Kelompok 1
Kelompok 1Kelompok 1
Kelompok 1
 
RMK julfana jainal.docx
RMK  julfana jainal.docxRMK  julfana jainal.docx
RMK julfana jainal.docx
 
20131202 1
20131202 120131202 1
20131202 1
 

More from Shahril Budiman Png

Pariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bintan
Pariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten BintanPariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bintan
Pariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bintan
Shahril Budiman Png
 
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota TanjungpinangLaporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
Shahril Budiman Png
 
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota TanjungpinangFGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
Shahril Budiman Png
 
Fungsi Organisasi di Dunia Pendidikan (Perguruan Tinggi)
Fungsi Organisasi di Dunia Pendidikan (Perguruan Tinggi)Fungsi Organisasi di Dunia Pendidikan (Perguruan Tinggi)
Fungsi Organisasi di Dunia Pendidikan (Perguruan Tinggi)
Shahril Budiman Png
 
1 teori pembangunan shahrilbudiman-2018
1 teori pembangunan shahrilbudiman-20181 teori pembangunan shahrilbudiman-2018
1 teori pembangunan shahrilbudiman-2018
Shahril Budiman Png
 
IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN KELURAHAN OF TANJUNGPINANG CITY (STUDY ON S...
IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN KELURAHAN OF TANJUNGPINANG CITY (STUDY ON S...IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN KELURAHAN OF TANJUNGPINANG CITY (STUDY ON S...
IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN KELURAHAN OF TANJUNGPINANG CITY (STUDY ON S...
Shahril Budiman Png
 
Comparative E-Government in Indonesia and Malaysia: utilization of government...
Comparative E-Government in Indonesia and Malaysia: utilization of government...Comparative E-Government in Indonesia and Malaysia: utilization of government...
Comparative E-Government in Indonesia and Malaysia: utilization of government...
Shahril Budiman Png
 
E-Government Survey Waseda University japan 2016
E-Government Survey Waseda University japan 2016E-Government Survey Waseda University japan 2016
E-Government Survey Waseda University japan 2016
Shahril Budiman Png
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
Shahril Budiman Png
 
Ii birokrasi indonesia teori ideal weber
Ii birokrasi indonesia   teori ideal weberIi birokrasi indonesia   teori ideal weber
Ii birokrasi indonesia teori ideal weber
Shahril Budiman Png
 
Iii komunikasi pemerintahan
Iii komunikasi pemerintahanIii komunikasi pemerintahan
Iii komunikasi pemerintahan
Shahril Budiman Png
 
I birokrasi suatu pengantar
I   birokrasi suatu pengantarI   birokrasi suatu pengantar
I birokrasi suatu pengantar
Shahril Budiman Png
 
Tugas akhir mata kuliah Manajemen Program Pembangunan
Tugas akhir mata kuliah Manajemen Program PembangunanTugas akhir mata kuliah Manajemen Program Pembangunan
Tugas akhir mata kuliah Manajemen Program Pembangunan
Shahril Budiman Png
 
E gov 14
E gov 14E gov 14
Ssbi viii & ix manajemen konflik
Ssbi   viii & ix manajemen konflikSsbi   viii & ix manajemen konflik
Ssbi viii & ix manajemen konflik
Shahril Budiman Png
 
E-Government Session 4
E-Government Session 4E-Government Session 4
E-Government Session 4
Shahril Budiman Png
 
E-Government Session 3
E-Government Session 3E-Government Session 3
E-Government Session 3
Shahril Budiman Png
 
E-Government Session 2
E-Government Session 2E-Government Session 2
E-Government Session 2
Shahril Budiman Png
 
E-Government Session I
E-Government Session IE-Government Session I
E-Government Session I
Shahril Budiman Png
 

More from Shahril Budiman Png (20)

Pariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bintan
Pariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten BintanPariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bintan
Pariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bintan
 
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota TanjungpinangLaporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
 
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota TanjungpinangFGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
 
Fungsi Organisasi di Dunia Pendidikan (Perguruan Tinggi)
Fungsi Organisasi di Dunia Pendidikan (Perguruan Tinggi)Fungsi Organisasi di Dunia Pendidikan (Perguruan Tinggi)
Fungsi Organisasi di Dunia Pendidikan (Perguruan Tinggi)
 
1 teori pembangunan shahrilbudiman-2018
1 teori pembangunan shahrilbudiman-20181 teori pembangunan shahrilbudiman-2018
1 teori pembangunan shahrilbudiman-2018
 
IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN KELURAHAN OF TANJUNGPINANG CITY (STUDY ON S...
IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN KELURAHAN OF TANJUNGPINANG CITY (STUDY ON S...IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN KELURAHAN OF TANJUNGPINANG CITY (STUDY ON S...
IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN KELURAHAN OF TANJUNGPINANG CITY (STUDY ON S...
 
Comparative E-Government in Indonesia and Malaysia: utilization of government...
Comparative E-Government in Indonesia and Malaysia: utilization of government...Comparative E-Government in Indonesia and Malaysia: utilization of government...
Comparative E-Government in Indonesia and Malaysia: utilization of government...
 
E-Government Survey Waseda University japan 2016
E-Government Survey Waseda University japan 2016E-Government Survey Waseda University japan 2016
E-Government Survey Waseda University japan 2016
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
 
Ii birokrasi indonesia teori ideal weber
Ii birokrasi indonesia   teori ideal weberIi birokrasi indonesia   teori ideal weber
Ii birokrasi indonesia teori ideal weber
 
Iii komunikasi pemerintahan
Iii komunikasi pemerintahanIii komunikasi pemerintahan
Iii komunikasi pemerintahan
 
I birokrasi suatu pengantar
I   birokrasi suatu pengantarI   birokrasi suatu pengantar
I birokrasi suatu pengantar
 
Tugas akhir mata kuliah Manajemen Program Pembangunan
Tugas akhir mata kuliah Manajemen Program PembangunanTugas akhir mata kuliah Manajemen Program Pembangunan
Tugas akhir mata kuliah Manajemen Program Pembangunan
 
E gov 14
E gov 14E gov 14
E gov 14
 
Ssbi viii & ix manajemen konflik
Ssbi   viii & ix manajemen konflikSsbi   viii & ix manajemen konflik
Ssbi viii & ix manajemen konflik
 
E-Government Session 4
E-Government Session 4E-Government Session 4
E-Government Session 4
 
E-Government Session 3
E-Government Session 3E-Government Session 3
E-Government Session 3
 
E-Government Session 2
E-Government Session 2E-Government Session 2
E-Government Session 2
 
E-Government Session I
E-Government Session IE-Government Session I
E-Government Session I
 
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
 

Recently uploaded

Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdfLaporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
heridawesty4
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
TarkaTarka
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
WILDANREYkun
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
muhammadRifai732845
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
johan199969
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
widyakusuma99
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
lastri261
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
MirnasariMutmainna1
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
muhammadyudiyanto55
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
Kurnia Fajar
 

Recently uploaded (20)

Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdfLaporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
 

Ii komunikasi pemerintahan

  • 1. KOMUNIKASI PEMERINTAHAN Presented by: Shahril Budiman. S.Sos., MPM PUK 433
  • 2. LANDASAN BERPIKIR KOMUNIKASI PEMERINTAHAN Organisasi pemerintahan tidak akan dapat melaksanakan fungsinya, dan tidak akan dapat mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan sumber-sumbernya, dan pada akhirnya tidak akan dapat mencapai tujuannya tanpa komunikasi (Beach, 1975: 580) •Penciptaan pola komunikasi atasan – bawahan yang dinamis, berkesinambungan serta harmonis. • Model Hubungan pemerintah secara kelembagaan maupun aparatur kepada pihak External / Publik terjalin PERMENPANRB RI NO.28 th 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM KOMUNIKASI ORGANISASI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH Pengelolaan komunikasi organisasi di lingkungan instansi pemerintah secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.
  • 3. KOMUNIKASI PEMERINTAHAN “KOMUNIKASI ANTAR MANUSIA (HUMAN COMMUNICATION) YANG TERJADI DALAM KONTEKS ORGANISASI PEMERINTAHAN” Silalahi, 2004 Birokrat Pemerintahan memiliki fungsi sharing berbagai informasi, gagasan atau perasaan, dan sikap dengan partisipan komunikasi lainnya yang disebut komunikan, yaitu aparatur pemerintah untuk internal organisasi dan dunia usaha, masyarakat dan organisasi- organisasi non- pemerintah untuk eksternal organisasi, dan sebaliknya
  • 4. KOMUNIKASI PEMERINTAHAN Managing People Merupakan komunikasi eksternal organisasi untuk memberikan informasi tentang: a. Kebijakan-kebijakan dan peraturan- peraturan pemerintah kepada masyarakat, organisasi-organisasi non pemerintah, termasuk komunitas atau institusi bisnis, b. Mendapatkan informasi dari mereka untuk membuat kebijakan dan peraturan dan juga c. Input nformasi tentang dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan atau peraturan tersebut dilanjutkan atau dihentikan, direvisi atau dimodifikasi Managing Staff Merupakan komunikasi internal organisasi yang memiliki tujuan : a. Agar pegawai atau staf mengetahui dan memahami apa yang harus dikerjakan, b. Bagaimana mengerjakan sesuai arahan pimpinan, koordinasi rekan sejawat dan c. Agar eksekutif pemerintah mendapatkan informasi dari pegawai tentang hasil pelaksanaan pekerjaan yang kesemuanya bermanfaat untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi pemerintah secara efektif dan efisien Garnet dalam Silalahi, 2004
  • 5. KOMUNIKASI POLITIK Setiap bentuk penyampaian pesan, baik berupa lambang, kata-kata yang terucapkan ataupun dalam bentuk tulisan baik visual maupun isyarat yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak kedudukan seseorang yang berada dalam puncak kekuasaan tertentu, dan yang ada di dalam suatu sistem politik.(Harsono Suwardi) Fungsi Komunikasi Politik dalam Sistem Politik, Komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik & antara sistem tersebut dgn lingkungannya (Mueller, 1973)
  • 6. With the use of this material you accept the following use and terms conditions. Not allowed to copy and paste without citation E-Mail : shahril2204@gmail.com Hp : +6285274060744 Thanks for your attention Or Question PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN shahril budiman shahrilPng Program Studi Ilmu Pemerintahan | Copyright 2013