Komunikasi di pemerintahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Esensi pada komunikasi pemerintahan menekankan pada kemampuan managing staff (internal communication) dan managing people (external communication).
Komunikasi di pemerintahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Esensi pada komunikasi pemerintahan menekankan pada kemampuan managing staff (internal communication) dan managing people (external communication).
Disampaikan pada Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Tahun 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH,.MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – LAN RI
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Komunikasi di pemerintahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Esensi pada komunikasi pemerintahan menekankan pada kemampuan managing staff (internal communication) dan managing people (external communication).
Disampaikan pada Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Tahun 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH,.MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara – LAN RI
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
mata kuliah ini secara umum membahas sistem administrasi negara, khususnya di indonesia, pendekatan sistemik, konstruksi nilai, landasan sistem penyelenggaraan negara, serta mapu memahami konsep organisasi negara, kebijakan public, public budgeting, public personel administration, good governance, public enterprise dan public service
Disampaikan untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 19 Agustus 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Digital Government: Strategi Mewujudkan Agile Bureaucracy?Tri Widodo W. UTOMO
Bahan Diskusi Kelompok,
Mata Pelatihan Digital Leadership,
PKN Tingkat I Angkatan XLVI/2020, dengan
Tema “Praktik Agile Bureaucracy di Era
New Normal dan Tantangannya”
Tujuan dari Aministrasi publik adalah untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. Pandangan melalui 6 dimensi inilah diharapkan pejabat publik dapat mempercepat dalam pengambilan setiap kebijakan publik secara tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan publik.
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Diskursus mengenai birokrasi telah menjadi perhatian banyak peneliti sosial dan politik beberapa dekade. Ilmuwan Indonesia seperti Miftah Thoha juga menjadi bagian yang tak melepaskan kesempatan tersebut. Prinsip birokrasi yang dikemukakan oleh Thoha menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara didunia menggunakan pemikiran Webber. Namun dalam praktiknya banyak penyimpangan-penyimpangan ditemukan.
mata kuliah ini secara umum membahas sistem administrasi negara, khususnya di indonesia, pendekatan sistemik, konstruksi nilai, landasan sistem penyelenggaraan negara, serta mapu memahami konsep organisasi negara, kebijakan public, public budgeting, public personel administration, good governance, public enterprise dan public service
Disampaikan untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 19 Agustus 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Digital Government: Strategi Mewujudkan Agile Bureaucracy?Tri Widodo W. UTOMO
Bahan Diskusi Kelompok,
Mata Pelatihan Digital Leadership,
PKN Tingkat I Angkatan XLVI/2020, dengan
Tema “Praktik Agile Bureaucracy di Era
New Normal dan Tantangannya”
Tujuan dari Aministrasi publik adalah untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. Pandangan melalui 6 dimensi inilah diharapkan pejabat publik dapat mempercepat dalam pengambilan setiap kebijakan publik secara tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan publik.
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Diskursus mengenai birokrasi telah menjadi perhatian banyak peneliti sosial dan politik beberapa dekade. Ilmuwan Indonesia seperti Miftah Thoha juga menjadi bagian yang tak melepaskan kesempatan tersebut. Prinsip birokrasi yang dikemukakan oleh Thoha menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara didunia menggunakan pemikiran Webber. Namun dalam praktiknya banyak penyimpangan-penyimpangan ditemukan.
Bagaimana jurnalisme bertahan di era digital? Ketika readership menurun digerus media sosial macam Facebook dan Twitter, apa yang bisa dilakukan media mainstream untuk bertahan dan tetap relevan untuk para Digital Native?
Manajemen isu: Bagaimana membangun relasi ideal antara Lembaga Publik da Medi...Wahyu Dhyatmika
Manajemen Isu seharusnya menjadi bagian dari tugas Lembaga Publik untuk memastikan diseminasi informasi kepada publik bisa berlangsung efektif melalui media massa.
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...basrizal82
Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di
dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu
pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...Bobby Sirait
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Mercubuana, 2017
Corporate governance is the mechanisms, processes and relations by which corporations are controlled and directed
The biggest problem facing the Indonesia bureaucracy right now is culture set and mindset. The civil administration system both at local and national level, lack of capacity to develop strategies and tools for public service reform.
Pariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten BintanShahril Budiman Png
Community Based Tourism atau Pariwisata Berbasis Masyarakat menjadi primadona didalam pola pengembangan kepariwisataan didaerah. peran serta dari masyarakat didalam prose pengembangan pariwisata di daerah menjadi motor penting pergerakan.
Rencana Umum Penanaman Modal merupakan amanat dari Undang-Undang Penanaman Modal yang selanjutnya dengan Peraturan Presiden pada tahun 2012 setiap pemerindah daerah dalam hal ini Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat menyusun arah kebijakan penanaman modal di daerah
Materi Bimbingan Teknis Manajemen Penguatan Organisasi Kota Tanjungpinang Tahun 2019 - Diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang.
Tata Kelola Pemerintahan yang baik sudah pasti menjadi tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah. Akan tetapi selama ini ada beberapa hal yang penting terlupakan dari siapa saja yang mesti ikut serta dalam usaha menciptakan pemerintahan yang baik tersebut.
Melalui materi tentang Good Governance dalam seri mata kuliah Ekologi Pemerintahan, penting kiranya kita memahami bersama konsep, karakteristik dan bagaimana penerapan dari good governance tersebut.
Mendeskripsikan teori ideal birokrasi tentunya tidak lepas dari pemikiran Max Webber yang menjadi role model wujud birokrasi. Presentasi ini menggambarkan pemikiran Webber secara singkat pada karakter birokrasi yang pada selanjutnya akan menjadi perbandingan untuk adopsinya di Indonesia.
Komunikasi di pemerintahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Esensi pada komunikasi pemerintahan menekankan pada kemampuan managing staff (internal communication) dan managing people (external communication).
Pengantar Birokrasi Indonesia meliputi sejarah perkembangan awal birokrasi serta pendapat para ahli mengenai kemunculan awal birokrasi di beberapa negara. Relevansi Birokrasi dengan beberapa mata kuliah keilmuan lainnya.
Conflict Management is organization dynamic perform in global movement. Thus, it's need selection thinking and innovation regarding to mapping with solving the problems.
the idea of e-government basically has interconnected with globalization. While, this presentation try to find impact and trigger of globalization with the government with using ICT.
2. LANDASAN BERPIKIR
KOMUNIKASI PEMERINTAHAN
Organisasi pemerintahan tidak akan
dapat melaksanakan fungsinya, dan
tidak akan dapat mengefisienkan dan
mengefektifkan penggunaan
sumber-sumbernya, dan pada
akhirnya tidak akan dapat mencapai
tujuannya tanpa komunikasi
(Beach, 1975: 580)
•Penciptaan pola komunikasi atasan –
bawahan yang dinamis,
berkesinambungan serta harmonis.
• Model Hubungan pemerintah secara
kelembagaan maupun aparatur
kepada pihak External / Publik terjalin
PERMENPANRB RI NO.28 th 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM KOMUNIKASI
ORGANISASI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
Pengelolaan komunikasi organisasi di
lingkungan instansi pemerintah secara
efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip
tata pemerintahan yang baik.
3. KOMUNIKASI PEMERINTAHAN
“KOMUNIKASI ANTAR MANUSIA (HUMAN
COMMUNICATION) YANG TERJADI DALAM KONTEKS
ORGANISASI PEMERINTAHAN”
Silalahi, 2004
Birokrat Pemerintahan memiliki fungsi sharing
berbagai informasi, gagasan atau perasaan, dan
sikap dengan partisipan komunikasi lainnya yang
disebut komunikan, yaitu aparatur pemerintah
untuk internal organisasi dan dunia usaha,
masyarakat dan organisasi- organisasi non-
pemerintah untuk eksternal organisasi, dan
sebaliknya
4. KOMUNIKASI PEMERINTAHAN
Managing People
Merupakan komunikasi eksternal organisasi
untuk memberikan informasi tentang:
a. Kebijakan-kebijakan dan peraturan-
peraturan pemerintah kepada masyarakat,
organisasi-organisasi non pemerintah,
termasuk komunitas atau institusi bisnis,
b. Mendapatkan informasi dari mereka
untuk membuat kebijakan dan peraturan
dan juga
c. Input nformasi tentang dampak dari
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
untuk menentukan apakah kebijakan
atau peraturan tersebut dilanjutkan atau
dihentikan, direvisi atau dimodifikasi
Managing Staff
Merupakan komunikasi internal
organisasi yang memiliki tujuan :
a. Agar pegawai atau staf mengetahui
dan memahami apa yang harus
dikerjakan,
b. Bagaimana mengerjakan sesuai
arahan pimpinan, koordinasi rekan
sejawat dan
c. Agar eksekutif pemerintah
mendapatkan informasi dari pegawai
tentang hasil pelaksanaan pekerjaan
yang kesemuanya bermanfaat untuk
mencapai tujuan-tujuan organisasi
pemerintah secara efektif dan efisien
Garnet dalam Silalahi, 2004
5. KOMUNIKASI POLITIK
Setiap bentuk penyampaian pesan, baik
berupa lambang, kata-kata yang terucapkan
ataupun dalam bentuk tulisan baik visual
maupun isyarat yang dapat mempengaruhi
secara langsung maupun tidak kedudukan
seseorang yang berada dalam puncak
kekuasaan tertentu, dan yang ada di dalam
suatu sistem politik.(Harsono Suwardi)
Fungsi Komunikasi Politik dalam
Sistem Politik,
Komunikasi yang terjadi dalam suatu
sistem politik & antara sistem
tersebut dgn lingkungannya
(Mueller, 1973)
6. With the use of this material you accept the following
use and terms conditions. Not allowed to copy and paste
without citation
E-Mail : shahril2204@gmail.com
Hp : +6285274060744
Thanks for your attention
Or Question
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
shahril budiman
shahrilPng
Program Studi Ilmu Pemerintahan |
Copyright 2013