powerpin ini membahas agar mampu Memahami sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia (struktur organisasi – Alur keuangan, top down & bottom up) dan Memahami sistem pembiayaan di dinas kesehatan provinsi & kota (APBN, APBD, Bantuan Luar Negeri)
powerpin ini membahas agar mampu Memahami sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia (struktur organisasi – Alur keuangan, top down & bottom up) dan Memahami sistem pembiayaan di dinas kesehatan provinsi & kota (APBN, APBD, Bantuan Luar Negeri)
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...rianafitri1
TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Government Governance Kementerian Komunikasi dan Informatika, Universitas Mercu Buana, 2018
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...basrizal82
Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di
dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu
pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...Asep Muhamad Ferdiana
Board of Directors adalah istilah yang digunakan di Amerika Serikat untuk kelompok pengawas dan pengelola perusahaan yang terdiri dari perwakilan pemegang saham mayoritas, pendiri perusahaan, kreditor utama, dan orang-orang yang berjasa pada perusahaan
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...Bobby Sirait
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Mercubuana, 2017
Corporate governance is the mechanisms, processes and relations by which corporations are controlled and directed
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,implikasi dari good...
Good Governance dan Pelayanan Publik
1. PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN
KESEHATAN DI UPT PUSKESMAS
KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN BOGOR
PENELITIAN LAPANGAN
Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Manajemen Pelayanan Publik
Dosen: Drs. Beddy Iriawan Maksudi, M.Si.
Oleh:
MOH. MUZAYYIN
UGAN SUGANDI
GETTAR CHRISTA P.
ARINDA NOVPIKA N.
SITI GARNINGSIH
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS DJUANDA
BOGOR
2011
2. KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT , yang telah
melimpahkan segala rahmat taufik hidayah serta nikmat yang tiada batasnya
sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini .
Tema yang di ambil oleh penulis dalam penyusunan karya tulis ini adalah
mengenai good governance. Tema ini di ambil karena Sejak tumbangnya rezim
Orde Baru Multi krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 mangakibatkan
keterpurukan di berbagai bidang. Kelemahan dan keterbatasan pemerintah serta
perkembangan lingkungan global berujung pada ketidak percayaan masyarakat
kepada pemerintah. Setelah era reformasi di awali, pemerintah mulai melakukan
perubahan paradigma pemerintahan yang dipakai selama ini yaitu dari paradigma
government (pemerintah) ke governance (kepemerintahan).
Perubahan ini ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan
bersih (good governance), yang pada umumnya berlangsung pada masyarakat
yang memiliki kontrol sosial efektif yang merupakan ciri masyarakat
demokratis.Adapun judul yang akan dikembangkan penulis dalam karya tulis ini
adalah Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Pelayanan
Kesehatan di UPT Puskesmas Kec. Ciomas Kab. Bogor.
Melalui penelitian ini penulis ingin menjelaskan tentang suatu
penyelenggaraan manajemen pelayanan sektor kesehatan yang solid dan
bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip Good Governance menurut
UNDP.
3. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah
membantu penulis dalam penelitian ini , diantaranya :
1. Bpk. Drs. Beddy Iriawan Maksudi, M.Si. (Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi Universitas Djuanda)
2. Bpk. dr. Kusnadi (Kepala UPT Puskesmas Kec. Ciomas)
3. Bpk. Endang (Ka. Tata Usaha UPT Puskesmas Kec. Ciomas)
Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca .
semoga Allah SWT senantiasa mengiringi langkah kita . Amin.
Bogor, Februari 2011
4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada saat krisis terjadi, ada wacana yang menyebutkan bahwa asal
mualam adalah kurangnya kualitas “governansi” atau governance kita. Bertolak
dari proses reformasi 1998 yang menginginkan suatu perubahan mendasar dalam
penyelenggaraab pemerintahan yang lebih transparan, berkeadilan dan akuntabel.
Maka tuntutan akan adanya pemerintahan yang baik (good governance) menjadi
relevan berhubungan satu dengan yang lainnya. Tujuan reformasi untuk
penguatan peran masyarakat dengan penerapan demokrasi rakyat tidak tercapai
jika tidak didukung oleh suatu pemerinthaan yang kredibel dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara
dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung
kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip
good governance.
Good governance dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan
kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service
disebut governance (pemerintahan dan kepemerintahan) sedangkan praktek
terbaik adalah “good governance” (kepemerintahan yang baik) agar good
governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan
5. komitmen dari semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Good
governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas,
profesional dan etos kerja dan moral yang tinggi dengan demikian penerapan
good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara merupakan
tantangan tersendiri.
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan
negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengemabngan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dalam
penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bertanggung jawab serta bebas KKN.
Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
Kecamatan Ciomas adalah salah satu mitra pemerintah Kabupaten Bogor dalam
penyelenggaraan atau pelaksanaan asas desentralisasi. Maka dalam rangka
menciptakan good governance, UPT Puskesmas Kec. Ciomas sangat berperan
penting, dengan kata lain, UPT Puskesmas Kec. Ciomas harus menjadi suatu
organisasi yang mempunyai kinerja yang baik agar dapat mencapai sasaran yang
diinginkan. Mengingat bahwa kinerja organisasi itu adalah untuk mencapai suatu
tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka informasi tentang kinerja
organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting.
Informasi tentang kinerja organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi
apakah proses kerja dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan
yang diharapkan atau belum. alam hal ini, pelaksanaan good governance di
6. Puskesmas yang merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan reformasi yaitu
mewujudkan kepemerintahan yang baik di setiap sektor.
Penelitian ini mengamati pelaksanaan prinsip good governance dan mutu
pelayanan di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.. Latar belakang penelitiannya
adalah untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan prinsip good governance
dengan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat. Hal ini penting sebagai
acuan dalam pembenahan pelayanan agar dapat memberikan kepuasan optimal
kepada paramedis, pemerintah, dan masyarakat.
Kepuasan masyarakat telah menjadi konsep sentral dalam manajemen
modern. Kualitas merupakan inti kelangsungan hidup sebuah lembaga. Gerakan
revolusi mutu melalui pendekatan manajemen mutu terpadu menjadi tuntutan
yang tidak boleh diabaikan jika suatu lembaga ingin hidup dan berkembang,
Persaingan yang semakin ketat akhir-akhir ini menuntut sebuah lembaga penyedia
jasa/layanan untuk selalu memanjakan konsumen/masyarakat dengan memberikan
pelayanan terbaik.
UPT Puskesmas Ciomas merupakan sebuah lembaga pemerintah yang
bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan. Puskesmas ini mempekerjakan 35
orang yang terdiri dari tenaga medis, administratif, dan teknis. Fasilitas pelayanan
yang disediakan meliputi Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam, rawat jalan,
persalinan 24 jam, poli umum, poli gigi, KIA/KB, laboratorium klinik, rontgen,
dan ambulan. Puskesmas tersebut merupakan salah satu dan beberapa Puskesmas
di Kabupaten Bogor.
7. UPT Puskesmas Ciomas dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan
masyarakat. Menjalin hubungan dan melakukan penelitian terhadap mereka perlu
dilakukan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan. Hal
inilah yang disebut orientasi pada masyarakat.
Jumlah pasien setiap bulannya mengalami pasang surut, kadang-kadang
naik atau sebaliknya. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan
ketidakpuasan pasien dengan pelayanan yang diberikan. Fakta dan uraian tersebut
di atas selanjutnya memotivasi penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan
medis, kualitas pelayanan paramedis, dan kualitas pelayanan penunjang medis
terhadap kepuasan konsumen di Puskesmas Islam Manisrenggo Klaten. Hal ini
penting untuk memperkirakan keinginan dan harapan konsumen agar pelayanan
yang disediakan bisa memberikan kepuasan optimal dan akhirnya konsumen
menjadi loyal.
Kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat
sesuatu memadai (Tjiptono dan Chandra, 2005: 195). Menurut Oliver (dalam
Barnes, 2003: 64) kepuasan adalah tanggapan masyarakat atas terpenuhinya
kebutuhan; sedangkan Kotler (2003: 61) mendefinisikan kepuasan sebagai
perasaan senang atau kecewa seseorang yang dialami setelah membandingkan
antara
Terdapat lima penentu mutu jasa. Menurut tingkat kepentingannya, jasa
dapat dibedakan menjadi: (1) keandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan
jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat; (2) daya tangkap, yakni
kemauan (daya tanggap) untuk membantu masyarakat dan memberikan jasa
8. secara cepat; (3) kepastian, yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta
kemampuan mereka untuk menimbulkan perlindungan dan kepercayaan; (4)
empati, yaitu kemauan untuk peduli dan memberi perhatian secara individu
kepada masyarakat; dan (5) bukti fisik, yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan,
pegawai, dan materi komunikasi (Parasuraman, et.al. dalam Kotler, 2003: 455).
Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Pelaksanaan Prinsip Governance dalam
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di UPT Puskesmas Kecamatan Ciomas
Kabupaten Bogor”.
1.2 Rumusan Masalah
Untuk dapat memudahkan dalam penelitian ini dan agar penelitian ini memiliki
arah yang jelas dalam menginterpretasikan data dan fakta ke dalam penulisan,
maka terlebih dahulu dibuatkan rumusan masalah. Adapun permasalahan yang
diolah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah pelaksanaan Good Governance dan pelayanan kesehatan di
UPT Puskesmas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor?
2. Adakah hubungan antara pelaksanaan prinsip good governance dengan
upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Kec. Ciomas
Kab. Bogor?
9. 1.3 Tujuan Penelitian
Setiap penelitian yang dilakukan pasti menginginkan pemecahan suatu
permasalahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip good governance di UPT
Puskesmas Kec. Ciomas.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas
Kec. Ciomas.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara pelaksanaan prinsip
good governance dengan upaya pelaksanaan pelayanan kesehatan di UPT
Puskesmas Kec. Ciomas.
1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:
1. Bagi penulis secara subjektif adalah sebagai suatu tahapan untuk melatih
dan mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis dan teoritis
dalam memecahkan suatu permasalahan secara objektif dan kritis melalui
suatu karya ilmiah sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat
teruji dan berguna.
2. Bagi mahasiswa lainnya sebagau khasanah ilmiah untuk penelitian
berikutnya.
3. Bagi FISIKOM Universitas Djuanda sebagai bahan referensi, bahan kajian
dan bahan perbandingan bagi yang memerlukan dan orang-orang yang
tertarik dengan permasalahan ini.
10. 4. Bagi pihak UPT Puskesmas Kec. Ciomas sebagai bahan evaluasi dan
pertimbangan dalam mengambil kebijakan kedepannya yang berkaitan
dengan pelayanan kesehatan pada masyarakat.