SlideShare a Scribd company logo
PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
     DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN
       KESEHATAN DI UPT PUSKESMAS
   KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN BOGOR


                     PENELITIAN LAPANGAN


Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Manajemen Pelayanan Publik
               Dosen: Drs. Beddy Iriawan Maksudi, M.Si.




                              Oleh:
                        MOH. MUZAYYIN
                         UGAN SUGANDI
                       GETTAR CHRISTA P.
                       ARINDA NOVPIKA N.
                        SITI GARNINGSIH




      PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
            JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN ILMU KOMUNIKASI
                UNIVERSITAS DJUANDA
                             BOGOR
                              2011
KATA PENGANTAR



        Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT , yang telah

melimpahkan segala rahmat taufik hidayah serta nikmat yang tiada batasnya

sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini .

        Tema yang di ambil oleh penulis dalam penyusunan karya tulis ini adalah

mengenai good governance. Tema ini di ambil karena Sejak tumbangnya rezim

Orde Baru Multi krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 mangakibatkan

keterpurukan di berbagai bidang. Kelemahan dan keterbatasan pemerintah serta

perkembangan lingkungan global berujung pada ketidak percayaan masyarakat

kepada pemerintah. Setelah era reformasi di awali, pemerintah mulai melakukan

perubahan paradigma pemerintahan yang dipakai selama ini yaitu dari paradigma

government (pemerintah) ke governance (kepemerintahan).

        Perubahan ini ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan

bersih (good governance), yang pada umumnya berlangsung pada masyarakat

yang memiliki kontrol sosial efektif yang merupakan ciri masyarakat

demokratis.Adapun judul yang akan dikembangkan penulis dalam karya tulis ini

adalah Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Pelayanan

Kesehatan di UPT Puskesmas Kec. Ciomas Kab. Bogor.

        Melalui penelitian   ini penulis    ingin menjelaskan   tentang   suatu

penyelenggaraan manajemen pelayanan sektor kesehatan yang solid dan

bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip Good Governance menurut

UNDP.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah

membantu penulis dalam penelitian ini , diantaranya :

   1. Bpk. Drs. Beddy Iriawan Maksudi, M.Si. (Dekan Fakultas Ilmu Sosial

       Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi Universitas Djuanda)

   2. Bpk. dr. Kusnadi (Kepala UPT Puskesmas Kec. Ciomas)

   3. Bpk. Endang (Ka. Tata Usaha UPT Puskesmas Kec. Ciomas)

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca .

semoga Allah SWT senantiasa mengiringi langkah kita . Amin.



                                                        Bogor, Februari 2011
BAB I

                             PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

       Pada saat krisis terjadi, ada wacana yang menyebutkan bahwa asal

mualam adalah kurangnya kualitas “governansi” atau governance kita. Bertolak

dari proses reformasi 1998 yang menginginkan suatu perubahan mendasar dalam

penyelenggaraab pemerintahan yang lebih transparan, berkeadilan dan akuntabel.

Maka tuntutan akan adanya pemerintahan yang baik (good governance) menjadi

relevan berhubungan satu dengan yang lainnya. Tujuan reformasi untuk

penguatan peran masyarakat dengan penerapan demokrasi rakyat tidak tercapai

jika tidak didukung oleh suatu pemerinthaan yang kredibel dan dapat

dipertanggungjawabkan.

       Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara

dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung

kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip

good governance.

       Good governance dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan

kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service

disebut governance (pemerintahan dan kepemerintahan) sedangkan praktek

terbaik adalah “good governance” (kepemerintahan yang baik) agar good

governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan
komitmen dari semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Good

governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas,

profesional dan etos kerja dan moral yang tinggi dengan demikian penerapan

good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara merupakan

tantangan tersendiri.

       Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan

negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengemabngan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dalam

penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bertanggung jawab serta bebas KKN.

       Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Kecamatan Ciomas adalah salah satu mitra pemerintah Kabupaten Bogor dalam

penyelenggaraan atau pelaksanaan asas desentralisasi. Maka dalam rangka

menciptakan good governance, UPT Puskesmas Kec. Ciomas sangat berperan

penting, dengan kata lain, UPT Puskesmas Kec. Ciomas harus menjadi suatu

organisasi yang mempunyai kinerja yang baik agar dapat mencapai sasaran yang

diinginkan. Mengingat bahwa kinerja organisasi itu adalah untuk mencapai suatu

tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka informasi tentang kinerja

organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting.

       Informasi tentang kinerja organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi

apakah proses kerja dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan

yang diharapkan atau belum. alam hal ini, pelaksanaan good governance di
Puskesmas yang merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan reformasi yaitu

mewujudkan kepemerintahan yang baik di setiap sektor.

       Penelitian ini mengamati pelaksanaan prinsip good governance dan mutu

pelayanan di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat

(Puskesmas) Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.. Latar belakang penelitiannya

adalah untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan prinsip good governance

dengan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat. Hal ini penting sebagai

acuan dalam pembenahan pelayanan agar dapat memberikan kepuasan optimal

kepada paramedis, pemerintah, dan masyarakat.

       Kepuasan masyarakat telah menjadi konsep sentral dalam manajemen

modern. Kualitas merupakan inti kelangsungan hidup sebuah lembaga. Gerakan

revolusi mutu melalui pendekatan manajemen mutu terpadu menjadi tuntutan

yang tidak boleh diabaikan jika suatu lembaga ingin hidup dan berkembang,

Persaingan yang semakin ketat akhir-akhir ini menuntut sebuah lembaga penyedia

jasa/layanan untuk selalu memanjakan konsumen/masyarakat dengan memberikan

pelayanan terbaik.

       UPT Puskesmas Ciomas merupakan sebuah lembaga pemerintah yang

bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan. Puskesmas ini mempekerjakan 35

orang yang terdiri dari tenaga medis, administratif, dan teknis. Fasilitas pelayanan

yang disediakan meliputi Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam, rawat jalan,

persalinan 24 jam, poli umum, poli gigi, KIA/KB, laboratorium klinik, rontgen,

dan ambulan. Puskesmas tersebut merupakan salah satu dan beberapa Puskesmas

di Kabupaten Bogor.
UPT Puskesmas Ciomas dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan

masyarakat. Menjalin hubungan dan melakukan penelitian terhadap mereka perlu

dilakukan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan. Hal

inilah yang disebut orientasi pada masyarakat.

         Jumlah pasien setiap bulannya mengalami pasang surut, kadang-kadang

naik     atau   sebaliknya.   Hal   ini   mengindikasikan   adanya   kemungkinan

ketidakpuasan pasien dengan pelayanan yang diberikan. Fakta dan uraian tersebut

di atas selanjutnya memotivasi penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan

medis, kualitas pelayanan paramedis, dan kualitas pelayanan penunjang medis

terhadap kepuasan konsumen di Puskesmas Islam Manisrenggo Klaten. Hal ini

penting untuk memperkirakan keinginan dan harapan konsumen agar pelayanan

yang disediakan bisa memberikan kepuasan optimal dan akhirnya konsumen

menjadi loyal.

         Kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat

sesuatu memadai (Tjiptono dan Chandra, 2005: 195). Menurut Oliver (dalam

Barnes, 2003: 64) kepuasan adalah tanggapan masyarakat atas terpenuhinya

kebutuhan; sedangkan Kotler (2003: 61) mendefinisikan kepuasan sebagai

perasaan senang atau kecewa seseorang yang dialami setelah membandingkan

antara

         Terdapat lima penentu mutu jasa. Menurut tingkat kepentingannya, jasa

dapat dibedakan menjadi: (1) keandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan

jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat; (2) daya tangkap, yakni

kemauan (daya tanggap) untuk membantu masyarakat dan memberikan jasa
secara cepat; (3) kepastian, yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta

kemampuan mereka untuk menimbulkan perlindungan dan kepercayaan; (4)

empati, yaitu kemauan untuk peduli dan memberi perhatian secara individu

kepada masyarakat; dan (5) bukti fisik, yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan,

pegawai, dan materi komunikasi (Parasuraman, et.al. dalam Kotler, 2003: 455).

       Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian   dengan    judul   “Pelaksanaan       Prinsip    Governance      dalam

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di UPT Puskesmas Kecamatan Ciomas

Kabupaten Bogor”.



1.2 Rumusan Masalah

Untuk dapat memudahkan dalam penelitian ini dan agar penelitian ini memiliki

arah yang jelas dalam menginterpretasikan data dan fakta ke dalam penulisan,

maka terlebih dahulu dibuatkan rumusan masalah. Adapun permasalahan yang

diolah dalam penelitian ini adalah:

   1. Bagaimanakah pelaksanaan Good Governance dan pelayanan kesehatan di

       UPT Puskesmas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor?

   2. Adakah hubungan antara pelaksanaan prinsip good governance dengan

       upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Kec. Ciomas

       Kab. Bogor?
1.3 Tujuan Penelitian

       Setiap penelitian yang dilakukan pasti menginginkan pemecahan suatu

permasalahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

   1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip good governance di UPT

       Puskesmas Kec. Ciomas.

   2. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas

       Kec. Ciomas.

   3. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara pelaksanaan prinsip

       good governance dengan upaya pelaksanaan pelayanan kesehatan di UPT

       Puskesmas Kec. Ciomas.



1.4 Manfaat Penelitian

       Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

   1. Bagi penulis secara subjektif adalah sebagai suatu tahapan untuk melatih

       dan mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis dan teoritis

       dalam memecahkan suatu permasalahan secara objektif dan kritis melalui

       suatu karya ilmiah sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat

       teruji dan berguna.

   2. Bagi mahasiswa lainnya sebagau khasanah ilmiah untuk penelitian

       berikutnya.

   3. Bagi FISIKOM Universitas Djuanda sebagai bahan referensi, bahan kajian

       dan bahan perbandingan bagi yang memerlukan dan orang-orang yang

       tertarik dengan permasalahan ini.
4. Bagi pihak UPT Puskesmas Kec. Ciomas sebagai bahan evaluasi dan

   pertimbangan dalam mengambil kebijakan kedepannya yang berkaitan

   dengan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

More Related Content

What's hot

Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
Ashep Ramdhan
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
Siti Sahati
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
Dadang Solihin
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
Listiana Nurwati
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanQiu El Fahmi
 
Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanNuzulul Putri
 
Mengukur kinerja pegawai melalui lima indikator
Mengukur kinerja pegawai melalui lima indikatorMengukur kinerja pegawai melalui lima indikator
Mengukur kinerja pegawai melalui lima indikatormu_dir
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public servicePutra Manurung
 
E goverment
E govermentE goverment
E goverment
fitra mokodompit
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Siti Sahati
 
Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indon...
Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indon...Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indon...
Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indon...
Dadang Solihin
 
2 sistem kesehatan nasional
2 sistem kesehatan nasional2 sistem kesehatan nasional
2 sistem kesehatan nasionalnoe irredenta
 
Model implementasi
Model implementasi Model implementasi
Model implementasi
Muhammad Sharip
 
Prinsip prinsip-pelayanan-publik2
Prinsip prinsip-pelayanan-publik2Prinsip prinsip-pelayanan-publik2
Prinsip prinsip-pelayanan-publik2
Zulkarnain Zulkarnain
 
Format Hubungan dan Kerjasama Pemerintah, Media, serta Private Sector dengan ...
Format Hubungan dan Kerjasama Pemerintah, Media, serta Private Sector dengan ...Format Hubungan dan Kerjasama Pemerintah, Media, serta Private Sector dengan ...
Format Hubungan dan Kerjasama Pemerintah, Media, serta Private Sector dengan ...
Dadang Solihin
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan Partisipatif
Dadang Solihin
 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Pelayanan PublikPenyelenggaraan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
siklus kebijakan publik
siklus kebijakan publiksiklus kebijakan publik
siklus kebijakan publik
Erlin Alltid Tufft Västkusten
 
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatan
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatanPembayaran provider dalam asuransi kesehatan
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatanSutopo Patriajati
 

What's hot (20)

Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSESKEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PROSES
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
 
Pendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakanPendekatan analisis kebijakan
Pendekatan analisis kebijakan
 
Mengukur kinerja pegawai melalui lima indikator
Mengukur kinerja pegawai melalui lima indikatorMengukur kinerja pegawai melalui lima indikator
Mengukur kinerja pegawai melalui lima indikator
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public service
 
E goverment
E govermentE goverment
E goverment
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
 
Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indon...
Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indon...Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indon...
Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indon...
 
2 sistem kesehatan nasional
2 sistem kesehatan nasional2 sistem kesehatan nasional
2 sistem kesehatan nasional
 
Model implementasi
Model implementasi Model implementasi
Model implementasi
 
Prinsip prinsip-pelayanan-publik2
Prinsip prinsip-pelayanan-publik2Prinsip prinsip-pelayanan-publik2
Prinsip prinsip-pelayanan-publik2
 
Format Hubungan dan Kerjasama Pemerintah, Media, serta Private Sector dengan ...
Format Hubungan dan Kerjasama Pemerintah, Media, serta Private Sector dengan ...Format Hubungan dan Kerjasama Pemerintah, Media, serta Private Sector dengan ...
Format Hubungan dan Kerjasama Pemerintah, Media, serta Private Sector dengan ...
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan Partisipatif
 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Pelayanan PublikPenyelenggaraan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 
siklus kebijakan publik
siklus kebijakan publiksiklus kebijakan publik
siklus kebijakan publik
 
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatan
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatanPembayaran provider dalam asuransi kesehatan
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatan
 

Viewers also liked

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan DaerahPenerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan ImplementasiClean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Dadang Solihin
 
Membangun Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Membangun Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Membangun Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Membangun Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tri Widodo W. UTOMO
 
ALBUM PETA Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permuki...
ALBUM PETA Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permuki...ALBUM PETA Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permuki...
ALBUM PETA Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permuki...
Mellianae Merkusi
 
Selayang pandang-kota-palangka-raya-tahun-2016
Selayang pandang-kota-palangka-raya-tahun-2016Selayang pandang-kota-palangka-raya-tahun-2016
Selayang pandang-kota-palangka-raya-tahun-2016
Mellianae Merkusi
 
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
Mellianae Merkusi
 
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...murianda
 
Makalah jadi
Makalah jadiMakalah jadi
Makalah jadi
Mea Meong
 
Makalah good governance
Makalah good governanceMakalah good governance
Makalah good governanceKhuzain Achmed
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayainfosanitasi
 

Viewers also liked (10)

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan DaerahPenerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah
 
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan ImplementasiClean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
Clean Government dan Good Governance Policy, Konsep, dan Implementasi
 
Membangun Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Membangun Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)Membangun Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Membangun Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
 
ALBUM PETA Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permuki...
ALBUM PETA Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permuki...ALBUM PETA Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permuki...
ALBUM PETA Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permuki...
 
Selayang pandang-kota-palangka-raya-tahun-2016
Selayang pandang-kota-palangka-raya-tahun-2016Selayang pandang-kota-palangka-raya-tahun-2016
Selayang pandang-kota-palangka-raya-tahun-2016
 
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)...
 
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
Prinsip prinsip-good-governance-dalam-tata-kelola-kepemerintahan-desa-studi-d...
 
Makalah jadi
Makalah jadiMakalah jadi
Makalah jadi
 
Makalah good governance
Makalah good governanceMakalah good governance
Makalah good governance
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
 

Similar to Good Governance dan Pelayanan Publik

TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...
TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...
TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...
rianafitri1
 
Good government (kel 10)
Good government (kel 10)Good government (kel 10)
Good government (kel 10)
Rayvicky Asmarayandhie
 
Fix tqm
Fix tqmFix tqm
Fix tqm
KesmasUnila
 
ppt birokrasi.ppt
ppt birokrasi.pptppt birokrasi.ppt
ppt birokrasi.ppt
auliarahma371738
 
Kewarrganegaraan 666666
Kewarrganegaraan 666666Kewarrganegaraan 666666
Kewarrganegaraan 666666Ardi88
 
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
basrizal82
 
Bab i
Bab iBab i
Eugina gok asi tri naiborhu pertemuan 6
Eugina gok asi tri naiborhu pertemuan 6Eugina gok asi tri naiborhu pertemuan 6
Eugina gok asi tri naiborhu pertemuan 6
EuginaNaiborhu08
 
Penerapan Good Governace dalam pengeloaan Lembaga Pendidikan Islam.pptx
Penerapan Good Governace dalam pengeloaan Lembaga Pendidikan Islam.pptxPenerapan Good Governace dalam pengeloaan Lembaga Pendidikan Islam.pptx
Penerapan Good Governace dalam pengeloaan Lembaga Pendidikan Islam.pptx
AangYusril2
 
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikPenerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
pateh
 
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Asep Muhamad Ferdiana
 
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
yuwan ditra krahara
 
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
saptofs2
 
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptMateri kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
DedenSuhendar5
 
BUDAYA ORGANISASI DAN KUALITAS BUDAYA DALAM PELAYANAN PUBLIK STUDI KASUS PADA...
BUDAYA ORGANISASI DAN KUALITAS BUDAYA DALAM PELAYANAN PUBLIK STUDI KASUS PADA...BUDAYA ORGANISASI DAN KUALITAS BUDAYA DALAM PELAYANAN PUBLIK STUDI KASUS PADA...
BUDAYA ORGANISASI DAN KUALITAS BUDAYA DALAM PELAYANAN PUBLIK STUDI KASUS PADA...
Yulia Gunawan
 
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
Bobby Sirait
 
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,implikasi dari good...
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,implikasi dari good...Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,implikasi dari good...
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,implikasi dari good...
Irsan Sugiarto
 

Similar to Good Governance dan Pelayanan Publik (20)

TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...
TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...
TUGAS UAS, BE & GG, Riana Fitri, Prof. Dr. Ir Hapzi Ali, MM, CMA, Good Govern...
 
Good governance
Good governanceGood governance
Good governance
 
Good government (kel 10)
Good government (kel 10)Good government (kel 10)
Good government (kel 10)
 
Fix tqm
Fix tqmFix tqm
Fix tqm
 
ppt birokrasi.ppt
ppt birokrasi.pptppt birokrasi.ppt
ppt birokrasi.ppt
 
Kewarrganegaraan 666666
Kewarrganegaraan 666666Kewarrganegaraan 666666
Kewarrganegaraan 666666
 
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Eugina gok asi tri naiborhu pertemuan 6
Eugina gok asi tri naiborhu pertemuan 6Eugina gok asi tri naiborhu pertemuan 6
Eugina gok asi tri naiborhu pertemuan 6
 
Penerapan Good Governace dalam pengeloaan Lembaga Pendidikan Islam.pptx
Penerapan Good Governace dalam pengeloaan Lembaga Pendidikan Islam.pptxPenerapan Good Governace dalam pengeloaan Lembaga Pendidikan Islam.pptx
Penerapan Good Governace dalam pengeloaan Lembaga Pendidikan Islam.pptx
 
Good clean governance-libre
Good clean governance-libreGood clean governance-libre
Good clean governance-libre
 
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publikPenerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
Penerapan prinsip GOOD GOVERNANCE dalam sektor publik
 
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...
 
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
 
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
1_TKMRP1_Tata Kelola_net.pptx
 
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.pptMateri kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
Materi kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, tentang Good Governance 1.ppt
 
Kb 2
Kb 2Kb 2
Kb 2
 
BUDAYA ORGANISASI DAN KUALITAS BUDAYA DALAM PELAYANAN PUBLIK STUDI KASUS PADA...
BUDAYA ORGANISASI DAN KUALITAS BUDAYA DALAM PELAYANAN PUBLIK STUDI KASUS PADA...BUDAYA ORGANISASI DAN KUALITAS BUDAYA DALAM PELAYANAN PUBLIK STUDI KASUS PADA...
BUDAYA ORGANISASI DAN KUALITAS BUDAYA DALAM PELAYANAN PUBLIK STUDI KASUS PADA...
 
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...
 
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,implikasi dari good...
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,implikasi dari good...Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,implikasi dari good...
Be&gg,irsan sugiarto,prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma,implikasi dari good...
 

Good Governance dan Pelayanan Publik

  • 1. PELAKSANAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI UPT PUSKESMAS KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN BOGOR PENELITIAN LAPANGAN Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Manajemen Pelayanan Publik Dosen: Drs. Beddy Iriawan Maksudi, M.Si. Oleh: MOH. MUZAYYIN UGAN SUGANDI GETTAR CHRISTA P. ARINDA NOVPIKA N. SITI GARNINGSIH PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR 2011
  • 2. KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT , yang telah melimpahkan segala rahmat taufik hidayah serta nikmat yang tiada batasnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini . Tema yang di ambil oleh penulis dalam penyusunan karya tulis ini adalah mengenai good governance. Tema ini di ambil karena Sejak tumbangnya rezim Orde Baru Multi krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 mangakibatkan keterpurukan di berbagai bidang. Kelemahan dan keterbatasan pemerintah serta perkembangan lingkungan global berujung pada ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah. Setelah era reformasi di awali, pemerintah mulai melakukan perubahan paradigma pemerintahan yang dipakai selama ini yaitu dari paradigma government (pemerintah) ke governance (kepemerintahan). Perubahan ini ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance), yang pada umumnya berlangsung pada masyarakat yang memiliki kontrol sosial efektif yang merupakan ciri masyarakat demokratis.Adapun judul yang akan dikembangkan penulis dalam karya tulis ini adalah Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di UPT Puskesmas Kec. Ciomas Kab. Bogor. Melalui penelitian ini penulis ingin menjelaskan tentang suatu penyelenggaraan manajemen pelayanan sektor kesehatan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip Good Governance menurut UNDP.
  • 3. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian ini , diantaranya : 1. Bpk. Drs. Beddy Iriawan Maksudi, M.Si. (Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi Universitas Djuanda) 2. Bpk. dr. Kusnadi (Kepala UPT Puskesmas Kec. Ciomas) 3. Bpk. Endang (Ka. Tata Usaha UPT Puskesmas Kec. Ciomas) Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca . semoga Allah SWT senantiasa mengiringi langkah kita . Amin. Bogor, Februari 2011
  • 4. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada saat krisis terjadi, ada wacana yang menyebutkan bahwa asal mualam adalah kurangnya kualitas “governansi” atau governance kita. Bertolak dari proses reformasi 1998 yang menginginkan suatu perubahan mendasar dalam penyelenggaraab pemerintahan yang lebih transparan, berkeadilan dan akuntabel. Maka tuntutan akan adanya pemerintahan yang baik (good governance) menjadi relevan berhubungan satu dengan yang lainnya. Tujuan reformasi untuk penguatan peran masyarakat dengan penerapan demokrasi rakyat tidak tercapai jika tidak didukung oleh suatu pemerinthaan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Good governance dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service disebut governance (pemerintahan dan kepemerintahan) sedangkan praktek terbaik adalah “good governance” (kepemerintahan yang baik) agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan
  • 5. komitmen dari semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional dan etos kerja dan moral yang tinggi dengan demikian penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara merupakan tantangan tersendiri. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengemabngan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab serta bebas KKN. Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Ciomas adalah salah satu mitra pemerintah Kabupaten Bogor dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan asas desentralisasi. Maka dalam rangka menciptakan good governance, UPT Puskesmas Kec. Ciomas sangat berperan penting, dengan kata lain, UPT Puskesmas Kec. Ciomas harus menjadi suatu organisasi yang mempunyai kinerja yang baik agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Mengingat bahwa kinerja organisasi itu adalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Informasi tentang kinerja organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. alam hal ini, pelaksanaan good governance di
  • 6. Puskesmas yang merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan reformasi yaitu mewujudkan kepemerintahan yang baik di setiap sektor. Penelitian ini mengamati pelaksanaan prinsip good governance dan mutu pelayanan di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.. Latar belakang penelitiannya adalah untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan prinsip good governance dengan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat. Hal ini penting sebagai acuan dalam pembenahan pelayanan agar dapat memberikan kepuasan optimal kepada paramedis, pemerintah, dan masyarakat. Kepuasan masyarakat telah menjadi konsep sentral dalam manajemen modern. Kualitas merupakan inti kelangsungan hidup sebuah lembaga. Gerakan revolusi mutu melalui pendekatan manajemen mutu terpadu menjadi tuntutan yang tidak boleh diabaikan jika suatu lembaga ingin hidup dan berkembang, Persaingan yang semakin ketat akhir-akhir ini menuntut sebuah lembaga penyedia jasa/layanan untuk selalu memanjakan konsumen/masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik. UPT Puskesmas Ciomas merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan. Puskesmas ini mempekerjakan 35 orang yang terdiri dari tenaga medis, administratif, dan teknis. Fasilitas pelayanan yang disediakan meliputi Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam, rawat jalan, persalinan 24 jam, poli umum, poli gigi, KIA/KB, laboratorium klinik, rontgen, dan ambulan. Puskesmas tersebut merupakan salah satu dan beberapa Puskesmas di Kabupaten Bogor.
  • 7. UPT Puskesmas Ciomas dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat. Menjalin hubungan dan melakukan penelitian terhadap mereka perlu dilakukan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan. Hal inilah yang disebut orientasi pada masyarakat. Jumlah pasien setiap bulannya mengalami pasang surut, kadang-kadang naik atau sebaliknya. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan ketidakpuasan pasien dengan pelayanan yang diberikan. Fakta dan uraian tersebut di atas selanjutnya memotivasi penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan medis, kualitas pelayanan paramedis, dan kualitas pelayanan penunjang medis terhadap kepuasan konsumen di Puskesmas Islam Manisrenggo Klaten. Hal ini penting untuk memperkirakan keinginan dan harapan konsumen agar pelayanan yang disediakan bisa memberikan kepuasan optimal dan akhirnya konsumen menjadi loyal. Kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai (Tjiptono dan Chandra, 2005: 195). Menurut Oliver (dalam Barnes, 2003: 64) kepuasan adalah tanggapan masyarakat atas terpenuhinya kebutuhan; sedangkan Kotler (2003: 61) mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang dialami setelah membandingkan antara Terdapat lima penentu mutu jasa. Menurut tingkat kepentingannya, jasa dapat dibedakan menjadi: (1) keandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat; (2) daya tangkap, yakni kemauan (daya tanggap) untuk membantu masyarakat dan memberikan jasa
  • 8. secara cepat; (3) kepastian, yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan perlindungan dan kepercayaan; (4) empati, yaitu kemauan untuk peduli dan memberi perhatian secara individu kepada masyarakat; dan (5) bukti fisik, yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, pegawai, dan materi komunikasi (Parasuraman, et.al. dalam Kotler, 2003: 455). Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Prinsip Governance dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di UPT Puskesmas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor”. 1.2 Rumusan Masalah Untuk dapat memudahkan dalam penelitian ini dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan data dan fakta ke dalam penulisan, maka terlebih dahulu dibuatkan rumusan masalah. Adapun permasalahan yang diolah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaan Good Governance dan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor? 2. Adakah hubungan antara pelaksanaan prinsip good governance dengan upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Kec. Ciomas Kab. Bogor?
  • 9. 1.3 Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan pasti menginginkan pemecahan suatu permasalahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip good governance di UPT Puskesmas Kec. Ciomas. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Kec. Ciomas. 3. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara pelaksanaan prinsip good governance dengan upaya pelaksanaan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Kec. Ciomas. 1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu: 1. Bagi penulis secara subjektif adalah sebagai suatu tahapan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis dan teoritis dalam memecahkan suatu permasalahan secara objektif dan kritis melalui suatu karya ilmiah sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat teruji dan berguna. 2. Bagi mahasiswa lainnya sebagau khasanah ilmiah untuk penelitian berikutnya. 3. Bagi FISIKOM Universitas Djuanda sebagai bahan referensi, bahan kajian dan bahan perbandingan bagi yang memerlukan dan orang-orang yang tertarik dengan permasalahan ini.
  • 10. 4. Bagi pihak UPT Puskesmas Kec. Ciomas sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan kedepannya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan pada masyarakat.