Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah

Penerapan Prinsip-Prinsip
Prinsip-
Good Governance
dalam P
d l Pembangunan D
b Daerahh

Drs. H. Dadang Solihin, MA
g Solihin,

Kursus Strengthening Inter-Governmental Relations
Inter-
& Good Local Government

Banda Aceh, 2 dan 16 Januari 2006

dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 2

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
Managers,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202 dadang-

Good Governance

 suatu konsepsi tentang penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih, demokratis, dan
i t h b ih d k ti d
efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya
cita-
suatu masyarakat madani.
t k t d i
 merupakan suatu gagasan dan nilai untuk
mengatur pola hubungan antara
pemerintah, dunia usaha swasta, dan
masyarakat.

dadang-

Paradigma B
P di Baru: T ik
Troika

Masyarakat
Masyarakat,
y ,
Bangsa, dan Negara Pemerintah
VISI
Dunia Usaha
Good
G d
Governance

dadang-

Tujuan Pembangunan Daerah
T j P b D h

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan
p
pembangunan antar daerah dan antar sub daerah
g
serta antar warga masyarakat (pemerataan dan
keadilan).
2.
2 Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan
kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat daerah.
5.
5 Mempertahankan atau menjaga kelestarian
sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi
sekarang dan generasi masa datang
(berkelanjutan).
(berkelanjutan)
dadang-

Manfaat Good Governance

1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi
yang antara lain ditunjukkan hal-hal berikut ini:
hal-
 Tidak d
Tid k adanya manipulasi pajak;
i l i j k
 Tidak adanya pungutan liar;
 Tidak adanya manipulasi tanah;
 Tidak adanya manipulasi kredit ;
 Tidak adanya penggelapan uang negara;
 Tidak adanya pemalsuan dokumen;
 Tidak adanya pembayaran fiktif;
 Proses pelelangan (tender) berjalan dengan fair;
 Tidak adanya penggelembungan nilai kontrak (mark-up);
mark-
 Tidak adanya uang komisi;
 Tidak adanya penundaan pembayaran kepada rekanan;
 Tidak adanya kelebihan pembayaran;
 Tidak adanya ketekoran biaya.

dadang-

2.
2 Terciptanya sistem kelembagaan dan
ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih,
efisien, efektif, transparan, profesional dan
akuntabel.
akuntabel.
k t b l
 Sistem kelembagaan lebih efektif, ramping,
g , p g,
fleksibel;
 Kualitas tata laksana dan hubungan kerja
antarlembaga di pusat dan antara pemerintah
pusat, provinsi dan kabupaten/kota lebih baik;
 Sistem administrasi pendukung dan kearsipan
lebih efektif dan efisien;
 Dokumen/arsip negara dapat di l
D k / i d t diselamatkan,
tk
dilestarikan, dan terpelihara.

dadang-

3. Terhapusnya peraturan perundang-undangan
perundang-
dan tindakan yang bersifat diskriminatif
terhadap warga negara, kelompok, atau
g
golongan masyarakat.
g
 Kualitas pelayanan kepada masyarakat dan
dunia usaha swasta meningkat;
g ;
 Sumber daya manusia, prasarana dan fasilitas
pelayanan menjadi lebih baik;
 Berkurangnya hambatan terhadap
e u a g ya a bata te adap
penyelenggaraan pelayanan publik;
 Prosedur dan mekanisme serta biaya yang
diperlukan dalam pelayanan publik lebih baku
dan jelas;
 Penerapan sistem merit dalam pelayanan;
 Pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi dalam pelayanan publik;
 Penanganan pengaduan masyarakat lebih
intensif.
intensif
dadang-

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pengambilan kebijakan publik
 berjalannya mekanisme dialog dan
musyawarah terbuka dengan
masyarakat dalam perumusan program
dan kebijakan layanan publik (seperti
forum k
f konsultasi publik).
lt i blik)

dadang-

5.
5 Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum
seluruh peraturan perundang-undangan, baik di
perundang-
tingkat pusat maupun daerah.

 Hukum menjadi landasan bertindak bagi aparatur
pemerintahan dan masyarakat untuk mewujudkan
pelayanan publik yang baik.
 Kalangan dunia usaha swasta akan merasa lebih aman
dan terjamin ketika menanamkan modal dan
menjalankan usahanya karena ada aturan main (rule of
the game) yang tegas, jelas, dan mudah dipahami oleh
masyarakat.
k
 Tidak akan ada kebingungan di kalangan pemerintah
daerah dalam melaksanakan tugasnya serta
berkurangnya konflik antarpemerintah daerah serta
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

dadang-

PRINSIP-
PRINSIP-PRINSIP TATA
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Wawasan ke Depan (Visionary)
2. Keterbukaan & Transparansi (O
K t b k T i Openness
&Transparency)
3. Partisipasi Masyarakat (P ti i ti )
P ti i iM k t Participation
4. Tanggung Gugat (Accountability)
5. Supremasi Hukum (Rule of Law)
6. Demokrasi (Democracy)
7. Profesionalisme & Kompetensi
(Profesionalism & Competency)
dadang-

PRINSIP-
PRINSIP-PRINSIP TATA
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

8. Daya Tanggap (Responsiveness)
9. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency &
Effectiveness)
Eff ti
10. Desentralisasi (Decentralization)
11.
11 Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan
Masyarakat (Private Sector & Civil Society
Partnership)
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan
(Commitment to Reduce Inequality)
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to
p g g p
Environmental Protection)
14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to
Fair Market )
dadang-

1. Wawasan ke Depan
(Visionary)
INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan
menjaga kepastian hukum;
 Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program;
 Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.
visi

PERANGKAT PENDUKUNG INDIKATOR:
 Peraturan/kebijakan yang memberikan kekuatan hukum pada
visi dan strategi;
 Proses penentuan visi dan strategi secara partisipatif.
partisipatif

dadang-

2. Keterbukaan & Transparansi
(Openness &Transparency)
INDIKATOR MINIMAL:
 Tersedianya informasi y
y yang memadai pada setiap proses
g p pp
penyusunan dan implementasi kebijakan publik;
 Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau,
bebas diperoleh, dan tepat waktu.

 Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi;
 Pusat/balai informasi;
 Website (e-government, e-procurement, dsb);
 Iklan layanan masyarakat;
 Media cetak;
 Papan pengumuman.

dadang-

3. Partisipasi Masyarakat (Participation)

INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang
proses/metode partisipatif;
 Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas
konsensus bersama
bersama.

 Pedoman pelaksanaan proses partisipatif;
 Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum
stakeholders;
 Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana
penyaluran aspirasi masyarakat;
 Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan
yang b
beragam.
dadang-

4. Tanggung Gugat (Accountability)

INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya kesesuaian antara p
y pelaksanaan dengan standar
g
prosedur pelaksanaan;
 Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian
dalam pelaksanaan kegiatan.

 Mekanisme pertanggungjawaban;
 Laporan tahunan;
 Laporan pertanggungjawaban;
p p gg gj ;
 Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;
 Sistem pengawasan;
 Mekanisme reward and punishment.

dadang-

5. Supremasi Hukum (Rule of Law)

INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya kepastian dan penegakan hukum;
 Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum;
 Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan
terhadap hukum dan peraturan.
peraturan
 Peraturan perundang-undangan;
perundang-
 Sistem yuridis yang terpadu/terintegrasi (kepolisian,
kejaksaan, pengadilan);
 Reward and punishment yang jelas bagi aparat penegak
hukum (kepolisian,kehakiman, kejaksaan);
 Sistem pemantauan lembaga peradilan yang obyektif,
independen, dan mudah diakses publik (ombudsman)
i d d d d h di k blik b d );
 Sosialisasi mengenai kesadaran hukum.
dadang-

Demokrasi (D
6. D k i Democracy)

INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan
berorganisasi;
 Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat
untuk memilih dan membangun konsensus dalam
k lh d b k d l
pengambilan keputusan kebijakan publik.

 Peraturan yang menjamin adanya hak dan kewajiban yang
sama bagi anggota masyarakat untuk turut serta dalam
pengambilan keputusan kebijakan publik.

dadang-

7. Profesionalisme & Kompetensi
(Profesionalism & Competency)

INDIKATOR MINIMAL:
 Berkinerja tinggi;
j gg
 Taat asas;
 Kreatif dan inovatif;
 Memiliki kualifikasi di bidangnya.

 Standar kompetensi yang sesuai dengan fungsinya;
 Kode etik profesi;
 Sistem reward and punishment yang jelas;
p y gj ;
 Sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM);
 Standar dan indikator kinerja.

dadang-

8. Daya Tanggap (Responsiveness)

INDIKATOR MINIMAL:
 Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang
mudah dipahami oleh masyarakat;
 Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.

 Standar pelayanan publik;
 Prosedur dan layanan pengaduan, hotline;
 Fasilitas komunikasi.

dadang-

9 Keefisienan & Keefektifan (Efficiency
9.
& Effectiveness)

INDIKATOR MINIMAL:
 Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang
berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan
sumberdaya yang optimal;
 Adanya perbaikan berkelanjutan;
 Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi
organisasi/unit kerja.

 Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan
efektivitas pelayanan;
f kti it l
 Survei-survei kepuasan stakeholders.
Survei-

dadang-

10. Desentralisasi (Decentralization)
10.

INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam
berbagai tingkatan jabatan.

Peraturan perundangan mengenai:
 Struktur organisasi yang tepat dan jelas;

 Job desc iption ( aian tugas) yang jelas.
description (uraian t gas) ang jelas

dadang-

11.
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan
Masyarakat (Private Sector & Civil Society
Partnership)
INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola
pola-
kemitraan;
 Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang
mampu (powerless) untuk berkarya;
 Terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha
swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan
umum;
 Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal/Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.

 Peraturan-
Peraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong
kemitraan pemerintah-dunia usaha swasta-masyarakat;
pemerintah- swasta-
 Peraturan-
Peraturan-peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang
mampu;
 Program-
Program-program pemberdayaan.
P b d
dadang-

12.
12. Komitmen pada Pengurangan
Kesenjangan (Commitment to
Reduce Inequality)
INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi
langkah-
p
pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang
p g y y g
kurang mampu (subsidi silang, affirmative action, dsb);
 Tersedianya layanan-layanan/fasilitas-fasilitas khusus bagi
layanan-layanan/fasilitas-
masyarakat tidak mampu;
 Adanya kesataraan dan keadilan gender;
 Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

 Peraturan-
Peraturan-peraturan yang berpihak pada pemberdayaan
gender, masyarakat kurang mampu, dan kawasan
tertinggal;
 Program-
Program-program pemberdayaan gender, masyarakat
gender
kurang mampu, dan dadang-solihin.blogspot.com
kawasan tertinggal.
dadang- 25

13.
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup
(Commitment to Environmental Protection)

INDIKATOR MINIMAL:
 Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam
y g p y
dan perlindungan/konservasinya;
 Penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
prinsip-
 Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan;
g g g
 Rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan.

 Peraturan dan kebijakan yang menjamin perlindungan dan
pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 Forum kegiatan peduli lingkungan;
 Reward and punishment dalam pemanfaatan sumber daya
alam dan perlindungan lingkungan hidup.

dadang-

14. Komitmen pada Pasar yang Fair
14.
(Commitment to Fair Market )

INDIKATOR MINIMAL:
 Tidak ada monopoli;

 Berkembangnya ekonomi masyarakat;

 Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat.
j g

 Peraturan-peraturan mengenai persaingan usaha yang
Peraturan-
menjamin iklim kompetisi yang sehat.

dadang-

Bagaimana Mewujudkan
Kepemerintahan yang Baik?

 Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan
dan waktu yang tidak singkat, diperlukan
singkat
pembelajaran,pemahaman, serta
implementasi nilai-nilai kepemerintahan
nilai-
yang b ik pada seluruh stakeholder.
baik d l h t k h ld
 Perlu adanya kesepakatan bersama serta
rasa optimistik yang tinggi dari seluruh
komponen bangsa bahwa kepemerintahan
y g
yang baik dapat diwujudkan demi mencapai
p j p
masa depan bangsa dan negara yang lebih
baik.
dadang-

TERIMA KASIH

dadang-

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah

Similar to Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah