SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN
PEMERINTAHAN DESA
SADDAM DEWANA
A. PENDAHULUAN
• Manajemen adalah Proses kerja sama (sistematis) antara dua orang atau lebih
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
• Dalam manajemen terdapat :
- proses kerjasama, yakni kerjasama yang terus menerus dan
berkelanjutan;
- adanya keterlibatan dua orang atau lebih dalam bekerjasama;
- memiliki tujuan yang jelas, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah
maupun jangka panjang.
• Menurut pandangan klasik, Manajemen memiliki fungsi-fungsi :
- Perencanaan (planning);
- Pengorganisasian (organizing);
- Penggerakan (actuating);
- Pengawasan (controlling). (G.R. Terry, 1962).
• Dalam pandangan yang lebih modern, manajemen memiliki fungsi-
fungsi PDCA :
- Rencana (plan);
- Pelaksanaan (do);
- Pengecekan (cek);
- Tindakan (action). (Brian L. Joiner, 2004).
• Pandangan klasik mengatakan bahwa manajemen memiliki satu inti
yakni kepemimpinan (leadership), artinya keberhasilan sebuah
manajemen tergantung pada kepemimpinan.
• Pandangan modern mengatakan bahwa manajemen memiliki dua inti
yakni kepemimpinan (leadership) dan kepengikutan (followership),
artinya keberhasilan manajemen tergantung pada sinergi antara
pemimpin yang menjalankan kepemimpinan serta pengikut yang
menjalankan kepengikutan.
EMPAT PILAR UNTUK MEMBANGUN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PENEGAKAN HUKUM YANG ADIL
DEMOKRASI POLITIK YANG BERMORAL
PERTUMBUHAN
EKONOMI YANG
CUKUP TINGGI
MANAJEMEN
PEMERINTAH
AN YANG
BAIK
PETER F. DRUCKER : MANAJEMEN ADALAH
PENEMUAN TERBESAR ABAD KE-21
CAUSA PRIMA
(PENYEBAB UTAMA)
KEGAGALAN NEGARA MENCIPTAKAN
KESEJAHTERAAN BAGI MASYARAKATNYA
TERLETAK PADA
MANAJEMENNYA
B. MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH
• Pihak-pihak yang bekerjasama dalam manajemen pemerintahan daerah
adalah : kepala daerah, perangkat daerah , DPRD, serta masyarakat.
• Kepala daerah merupakan kepala sekaligus pemimpin organisasi
pemerintah daerah dan masyarakat .
• DPRD merupakan mitra pemerintah daerah dan sekaligus representasi dari
masyarakat.
• Pemerintahan daerah menjalankan fungsi perencanaan dalam bentuk
membuat rencana pembangunan dalam jangka menengah (lima tahun) dan
rencana pembangunan jangka pendek (satu tahun) yang ditetapkan dengan
peraturan . (Fungsi Planning).
• Dalam menjalankan hak, wewenangan, dan kewajiban sebagai kepala,
dibuat organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan
Daerah, yang ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah mengenai
tugas pokok dan fungsi masing-masing unit yang adalah di dalam organisasi
(Fungsi Organizing).
• Untuk menggerakkan pemerintahan desa, dibuat peraturan kepala desa
dan atau keputusan kepala desa dalam rangka menjalankan rencana
yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.
• Kepala desa membuat berbagai keputusan, baik tertulis maupun lisan
untuk menjalankan organisasi pemerintah desa. (Fungsi Actuating).
• Untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa dilakukan pengawasan,
baik pengawasan melekat oleh kepala desa sendiri kepada perangkat
desanya, ataupun pengawasan internal yang dijalankan oleh BPD.
• Pada sisi lain, dilakukan pula pengawasan eksternal terhadap
pemerintah desa, baik yang dijalankan oleh inspektorat kabupaten/kota,
maupun pengawasan yang dijalankan oleh masyarakat (Fungsi
Controlling).
MANAJEMEN DENGAN SATU INTI (M1I)
KEPEMIMPINAN
(LEADERSHIP)
MANAJEMEN
MANAJEMEN DENGAN DUA INTI (M2I)
KEPEMIMPINAN
(LEADERSHIP)
MANAJEMEN
KEPENGIKUTAN
(FOLLOWERSHIP)
C. PENGUATAN KAPASITAS KEPEMIMPINAN KEPALA DESA
• Pada kelompok yang dibentuk secara sengaja dalam bentuk organisasi,
dapat dibedakan antara organisasi yang berorientasi pada pemimpin
(leader orientation), dan organisasi yang berorientasi pada sistem
(system orientation).
• Pada organisasi berorientasi pada pemimpin, pemimpin memegang
peran utama dalam kelompoknya. Pada masa lalu, raja, kepala desa,
kepala suku merupakan PRIMUS INTERPARES ( yang terutama dari yang
utama), karena dia memegang semua posisi penting dalam masyarakat,
yakni sebagai kepala pemerintahan, hakim perdamaian, ketua adat dlsb.
• Seiring dengan semakin luasnya pergaulan antar kelompok, terjadi
proses pemencaran fungsi-fungsi, yang kemudian ditangani oleh
beberapa orang. (lihat teori Fred W. Riggs tentang hal ini ataupun sejarah
perkembangan pembagian kekuasaan yang semula absolut di tangan
satu orang menjadi terbagi tiga – eskekutif, legislatif dan yudikatif,
seperti pandangan Trias Politica- nya Montesqieu).
• Di kalangan pemerintahan, ada dua jenis kepemimpinan yang perlu
dijalankan secara bersama-sama yakni :
a. Kepemimpinan Organisasional;
b. Kepemimpinan Sosial
Ad.a. Kepemimpinan organisasional
1) Kepemimpinan ini muncul karena pimpinan pemerintah daerah maupun
SKPD memimpin sebuah unit organisasi.
2) Pengikutnya merupakan bawahan yang patuh karena adanya ikatan norma
-norma organisasi formal.
3) Dalam menjalankan kepemimpinannya, pimpinan organisasi formal
biasanya mengggunakan berbagai fasilitas manajerial seperti kewenangan,
anggaran, personil dan logistik.
4) Teori yang digunakan untuk menganalisis berasal dari ilmu manajemen dan
administrasi publik.
Ad.b. Kepemimpinan Sosial
1) Timbul karena seseorang memimpin masyarakat luas yang tidak
dalam kedudukan sebagai bawahan. Pengikut berposisi sebagai
pendukung yang terikat pada kharisma seseorang
2) Pada kepemimpinan sosial, kapasitas & kualitas pribadi si pemimpin
yang mampu menggerakkan pengikutnya. Naik atau turunnya
dukungan akan bergerak sangat cepat, tergantung pada konsistensi
perilaku pemimpin bersangkutan. Contoh : Kasus Aa Gym.
3) Dimensi sosial & politik lebih dominan dari pada dimensi
administratif;
4)Teori yang digunakan untuk menganalisis gejala kepemimpinan sosial
berasal dari Sosiologi, yang menekankan pada kharisma, gezag, serta
sumber-sumber otoritasnya.
 Kepala Daerah termasuk pimpinan SKPD seharusnya mempunyai kedua
bentuk kepemimpinan organisasional maupun kepemimpinan sosial karena
pengikutnya memang berasal dari dua kelompok yang berbeda.
• Pemimpin pemerintahan adalah orang yang tugas utamanya memimpin
pengikut, baik sebagai bawahan maupun sebagai pendukung, melalui
berbagai keputusan yang diambilnya.
PEMIMPIN = Fungsi dari (BAKAT, KEMAMPUAN, KESEMPATAN)
* Bakat dapat dilihat melalui psikotest
* Kemampuan dapat dikembangkan melalui pendidikan dan atau
pelatihan
* Kesempatan diberikan dan diperoleh melalui perjuangan baik secara
sosiologis maupun secara politis. Pada saat sekarang kesempatan secara
politis terbuka lebar. Seseorang dapat melakukan mobilitas vertikal
secara cepat.
Contoh: Walikota Cilegon yang semula adalah Kepala Desa, atau Wakil
Bupati Subang yang semula adalah ajudan Bupati periode sebelumnya.
Variabel Pemimpinan
PEMIMPIN
Visi & misi Situasi &
organisasi Kondisi
Pengikut
Keterkaitan Antar
Variabel Kepemimpinan
Ada tiga variabel yang digunakan untuk memilih Pimpinan
Pemerintahan sehingga mampu menjalankan kepemimpinan dengan
baik, yakni :
1. Kapabilitas
2. Akseptabilitas
3. Kompatibilitas
ad. 1. Kapabilitas
Adalah gambaran kemampuan diri si pemimpin baik intelektual
maupun moral, yang dapat dilihat dari catatan jejak (track record)
pendidikannya maupun jejak sikap dan perilakunya selama ini.
 Pemimpin yang baik tidak akan muncul secara tiba-tiba,
tetapi melalui proses perjalanan yang panjang.
PERTIMBANGAN DALAM MEMILIH PEMIMPIN PEMERINTAHAN
ad. 2. Akseptabilitas
Adalah gambaran tingkat penerimaan pengikut terhadap kehadiran
pemimpin, yang terlihat dari dukungan waktu pemilihan (untuk pejabat
yang dipilih) serta dukungan program-program yang ditawarkan (untuk
pejabat yang diangkat).
ad. 3. Kompatibilitas
Adalah gambaran kemampuan pemimpin pemerintahan untuk
menyesuaikan diri dengan kebijakan yang datang dari sistem
pemerintah tingkat atasnya dan kemampuan mengakomodasikan
tuntutan dari subsistem pemerintah tingkat bawahnya maupun
dari para pengikutnya.
Derajat urgensi ketiga aspek tsb sangat tergantung pada tingkatan dari
wilayah pengaruh dari pimpinan pemerintahan.
 Urutan pentingnya Aspek Kepemimpinan
dikaitkan dengan Tingkatan pada Posisi Pemerintahan
NO Tingkatan
Posisi
Pemerintahan
Urutan Derajat Urgensi
Aspek Kepemimpinan
1. Presiden 1. Kapabilitas
2. Akseptabilitas
3. Kompatibilitas
2. Kepala Daerah
Propinsi
1. Kompatibilitas
2. Kapabilitas
3. Akseptabilitas
3. Kepala Daerah
K/K
1. Akseptabilitas
2. Kapabilitas
3. Kompatibilitas
4. Kepala Desa 1. Akseptabilitas
2. Kompatibilitas
3. Kapabilitas
EMPAT HAL PENTING MENGENAI PEMIMPIN
1. Bahwa definisi satu-satunya tentang seorang pemimpin adalah orang
yang mempunyai pengikut.
2. Bahwa seorang pemimpin efektif bukanlah orang yang dicintai atau
dikagumi, tetapi ia adalah orang yang menggugah pengikutnya untuk
melakukan hal-hal yang besar.
3. Bahwa pemimpin itu nyata. Mereka adalah orang-orang yang nyata
memberikan teladan.
4. Bahwa kepemimpinan bukanlah jabatan, hak istimewa, gelar atau
uang. Kepemimpinan adalah tanggung jawab. ( Sumber : Peter F.
Drucker, 1997).
Delapan Perbedaan Pemimpin dengan Manajer
• Manajer mengadiministrasikan, pemimpin melakukan inovasi-inovasi.
• Manajer tiruan, pemimpin adalah asli.
• Manajer memelihara, pemimpin mengembangkan.
• Manajer memfokuskan pada sistem dan struktur, pemimpin
memfokuskan pada orang.
• Manajer menitikberatkan pada pengendalian, pemimpin mendasarkan
pada rasa percaya.
• Manajer memiliki pandangan jangka pendek, pemimpin memiliki
pandangan jangka panjang
• Manajer menanyakan “mengapa” dan “bagaimana”, sedangkan
pemimpin menanyakan “apa” dan “mengapa”.
• Manajer memiliki pandangan pada garis dasar, pemimpin memiliki
pandangan pada horison. (Bennis & Townsend, 1995).
D. KARAKTER SEORANG PEMIMPIN
• Pemimpin dalam berbagai bentuk organisasi memiliki beberapa
karakteristik umum sebagai berikut :
1) memiliki daya inovasi yang tinggi, karena ciri utama seorang
pemimpin adalah inovasinya;
2) memiliki keberanian untuk mengambil keputusan dan menanggung
resiko dari keputusan yang diambilnya;
3) memiliki sifat konsisten antara ucapan dan perbuatannya;
4) memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi;
5) memiliki rasa dan daya untuk melindungi bawahannya ataupun
pengikutnya;
6) memiliki rasa dan daya untuk mengembangkan bawahannya ataupun
pengikutnya;
• Inti kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Sedangkan inti
pengambilan keputusan adalah keberanian mengambil resiko, karena
setiap keputusan yang diambil ataupun tidak diambil tetap ada
resikonya.
• Pengambilan keputusan yang salah pada dunia usaha paling jauh akan
membuat perusahaan bangkrut, sedangkan pengambilan keputusan
yang salah pada pemerintahan akan berdampak sangat luas – dari mulai
konflik pada skala kecil sampai perang, yang pada ujungnya dapat
membuat sebuah negara mengalami kemunduran atau bahkan
kebangkrutan.
• Pengambilan keputusan di bidang pemerintahan harus dilakukan
“dengan kepala dingin”, dengan memperhatikan lingkungan internal dan
eksternal secara komprehensif dan berkesinambungan.

More Related Content

What's hot

Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi Kebijakan2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi KebijakanMuh Firyal Akbar
 
Patologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasiPatologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasiYudi 4
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanMonitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanDadang Solihin
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMSiti Sahati
 
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikAktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikSiti Sahati
 
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaSistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaStRahmawatiAPabittei
 
Pemerintah Desa Dan Kelurahan
Pemerintah Desa Dan KelurahanPemerintah Desa Dan Kelurahan
Pemerintah Desa Dan KelurahanSiti Sahati
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahDadang Solihin
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publiksiskamto
 
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikunitpublikasi
 
Etika Administrasi Negara
Etika Administrasi NegaraEtika Administrasi Negara
Etika Administrasi NegaraSiti Sahati
 
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikOptimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikDadang Solihin
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahOptimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
 

What's hot (20)

Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
 
2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi Kebijakan2 Model Formulasi Kebijakan
2 Model Formulasi Kebijakan
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
Patologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasiPatologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasi
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanMonitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
 
Evaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publikEvaluasi kebijakan publik
Evaluasi kebijakan publik
 
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEMADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
 
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publikAktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
Aktor, institusi, dan instrumen kebijakan publik
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaSistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
 
Pemerintah Desa Dan Kelurahan
Pemerintah Desa Dan KelurahanPemerintah Desa Dan Kelurahan
Pemerintah Desa Dan Kelurahan
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publik
 
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
 
Etika Administrasi Negara
Etika Administrasi NegaraEtika Administrasi Negara
Etika Administrasi Negara
 
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikOptimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahOptimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
 
Organisasi Pemerintahan
Organisasi PemerintahanOrganisasi Pemerintahan
Organisasi Pemerintahan
 

Viewers also liked

Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunan
Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunanKepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunan
Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunanOperator Warnet Vast Raha
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaStrobillus Found
 
Manajemen Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
Manajemen Kepemimpinan Pemerintahan DaerahManajemen Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
Manajemen Kepemimpinan Pemerintahan DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Mencari Spirit yang Hilang Dalam Pelayanan Publik
Mencari Spirit yang Hilang Dalam Pelayanan PublikMencari Spirit yang Hilang Dalam Pelayanan Publik
Mencari Spirit yang Hilang Dalam Pelayanan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Fild stadi peran kepala desan dalam pembangunan masyarakat desa
Fild stadi peran  kepala desan dalam pembangunan masyarakat desaFild stadi peran  kepala desan dalam pembangunan masyarakat desa
Fild stadi peran kepala desan dalam pembangunan masyarakat desaOperator Warnet Vast Raha
 
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri marwan jafar
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri   marwan jafarMemuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri   marwan jafar
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri marwan jafarkeuangandesa
 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tri Widodo W. UTOMO
 
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang DesaPeraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang DesaPenataan Ruang
 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )Suwondo Chan
 
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESARPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESAgunawankusumo
 

Viewers also liked (16)

Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunan
Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunanKepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunan
Kepemimpinan kepala-desa-kelurahan-dalam-pelaksanaan-pembangunan
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
 
Manajemen Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
Manajemen Kepemimpinan Pemerintahan DaerahManajemen Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
Manajemen Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
 
Pengantar sosiologi antropologi filsafat Ilmu
Pengantar sosiologi  antropologi filsafat IlmuPengantar sosiologi  antropologi filsafat Ilmu
Pengantar sosiologi antropologi filsafat Ilmu
 
Mencari Spirit yang Hilang Dalam Pelayanan Publik
Mencari Spirit yang Hilang Dalam Pelayanan PublikMencari Spirit yang Hilang Dalam Pelayanan Publik
Mencari Spirit yang Hilang Dalam Pelayanan Publik
 
Fild stadi peran kepala desan dalam pembangunan masyarakat desa
Fild stadi peran  kepala desan dalam pembangunan masyarakat desaFild stadi peran  kepala desan dalam pembangunan masyarakat desa
Fild stadi peran kepala desan dalam pembangunan masyarakat desa
 
Sistem Ketatanegaraan
Sistem KetatanegaraanSistem Ketatanegaraan
Sistem Ketatanegaraan
 
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri marwan jafar
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri   marwan jafarMemuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri   marwan jafar
Memuliakan dan memperkuat desa menjadi desa mandiri marwan jafar
 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
 
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraan
 
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIASISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
 
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang DesaPeraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Aplikasi SISKEUDES )
 
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESARPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
 
Gaya Kepemimpinan
Gaya KepemimpinanGaya Kepemimpinan
Gaya Kepemimpinan
 

Similar to MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Similar to MANAJEMEN PEMERINTAHAN (20)

Kep Warna(C)
Kep Warna(C)Kep Warna(C)
Kep Warna(C)
 
makalah kepemimpinan
makalah kepemimpinanmakalah kepemimpinan
makalah kepemimpinan
 
Kepemimpinan
KepemimpinanKepemimpinan
Kepemimpinan
 
Leadership
LeadershipLeadership
Leadership
 
Bab Empat Leadership
Bab Empat LeadershipBab Empat Leadership
Bab Empat Leadership
 
Makalah kepemimpinan2
Makalah kepemimpinan2Makalah kepemimpinan2
Makalah kepemimpinan2
 
Makalah kepemimpinan
Makalah kepemimpinanMakalah kepemimpinan
Makalah kepemimpinan
 
Makalah kepemimpinan
Makalah kepemimpinanMakalah kepemimpinan
Makalah kepemimpinan
 
Kepemimpinan pendidikan
Kepemimpinan pendidikanKepemimpinan pendidikan
Kepemimpinan pendidikan
 
Bab3 pd
Bab3 pdBab3 pd
Bab3 pd
 
Bang pim pertemuan 3 2016 2017
Bang pim pertemuan 3 2016 2017Bang pim pertemuan 3 2016 2017
Bang pim pertemuan 3 2016 2017
 
KEPEMIMPINAN.ppt
KEPEMIMPINAN.pptKEPEMIMPINAN.ppt
KEPEMIMPINAN.ppt
 
Bab 3
Bab 3Bab 3
Bab 3
 
Bab i(1)
Bab i(1)Bab i(1)
Bab i(1)
 
Kepemimpinan pemerintahan
Kepemimpinan pemerintahanKepemimpinan pemerintahan
Kepemimpinan pemerintahan
 
Kepemimpinan dalam organisasi
Kepemimpinan dalam organisasiKepemimpinan dalam organisasi
Kepemimpinan dalam organisasi
 
Kepemimpinan (Teori Organisasi Umum 2)
Kepemimpinan (Teori Organisasi Umum 2)Kepemimpinan (Teori Organisasi Umum 2)
Kepemimpinan (Teori Organisasi Umum 2)
 
3 kepemimpinan
3 kepemimpinan3 kepemimpinan
3 kepemimpinan
 
Makalah kepemimpinan leadership Pdf
Makalah kepemimpinan leadership PdfMakalah kepemimpinan leadership Pdf
Makalah kepemimpinan leadership Pdf
 
Manajemen kepemimpinan fix
Manajemen kepemimpinan fixManajemen kepemimpinan fix
Manajemen kepemimpinan fix
 

More from Universitas Negeri Yogyakarta (16)

Teori kematangan
Teori kematanganTeori kematangan
Teori kematangan
 
Teori kematangan
Teori kematanganTeori kematangan
Teori kematangan
 
filsafat ilmu B1
filsafat ilmu B1filsafat ilmu B1
filsafat ilmu B1
 
T ugas makalah adam dewa
T ugas makalah adam dewaT ugas makalah adam dewa
T ugas makalah adam dewa
 
Teori nilai
Teori nilaiTeori nilai
Teori nilai
 
Sekedar renungan filsafat ilmu
Sekedar renungan filsafat ilmuSekedar renungan filsafat ilmu
Sekedar renungan filsafat ilmu
 
Modul filsafat ilmu filsafat Ilmu
Modul filsafat ilmu filsafat IlmuModul filsafat ilmu filsafat Ilmu
Modul filsafat ilmu filsafat Ilmu
 
Kuliah tentang ilmu ( Filsafat Ilmu )
Kuliah tentang ilmu ( Filsafat Ilmu )Kuliah tentang ilmu ( Filsafat Ilmu )
Kuliah tentang ilmu ( Filsafat Ilmu )
 
Konsep dasar-ilmu baru 2
Konsep dasar-ilmu baru 2Konsep dasar-ilmu baru 2
Konsep dasar-ilmu baru 2
 
suatu pemikiran umum Filsafat ilmu
suatu pemikiran umum Filsafat ilmusuatu pemikiran umum Filsafat ilmu
suatu pemikiran umum Filsafat ilmu
 
Filsafat ilmu pengetahuan
Filsafat ilmu pengetahuanFilsafat ilmu pengetahuan
Filsafat ilmu pengetahuan
 
filsafat Ilmu
filsafat Ilmufilsafat Ilmu
filsafat Ilmu
 
F ilmu
F ilmuF ilmu
F ilmu
 
Tugas Kelompok FIlsafat Struktur Ilmu Pengetahuan
Tugas Kelompok FIlsafat Struktur Ilmu PengetahuanTugas Kelompok FIlsafat Struktur Ilmu Pengetahuan
Tugas Kelompok FIlsafat Struktur Ilmu Pengetahuan
 
Tugas proposal tesis
Tugas proposal tesisTugas proposal tesis
Tugas proposal tesis
 
Pariwisata dan olahraga
Pariwisata dan olahragaPariwisata dan olahraga
Pariwisata dan olahraga
 

Recently uploaded

PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfIndri117648
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfChrodtianTian
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 

Recently uploaded (20)

PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 

MANAJEMEN PEMERINTAHAN

  • 2. A. PENDAHULUAN • Manajemen adalah Proses kerja sama (sistematis) antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. • Dalam manajemen terdapat : - proses kerjasama, yakni kerjasama yang terus menerus dan berkelanjutan; - adanya keterlibatan dua orang atau lebih dalam bekerjasama; - memiliki tujuan yang jelas, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. • Menurut pandangan klasik, Manajemen memiliki fungsi-fungsi : - Perencanaan (planning); - Pengorganisasian (organizing); - Penggerakan (actuating); - Pengawasan (controlling). (G.R. Terry, 1962).
  • 3. • Dalam pandangan yang lebih modern, manajemen memiliki fungsi- fungsi PDCA : - Rencana (plan); - Pelaksanaan (do); - Pengecekan (cek); - Tindakan (action). (Brian L. Joiner, 2004). • Pandangan klasik mengatakan bahwa manajemen memiliki satu inti yakni kepemimpinan (leadership), artinya keberhasilan sebuah manajemen tergantung pada kepemimpinan. • Pandangan modern mengatakan bahwa manajemen memiliki dua inti yakni kepemimpinan (leadership) dan kepengikutan (followership), artinya keberhasilan manajemen tergantung pada sinergi antara pemimpin yang menjalankan kepemimpinan serta pengikut yang menjalankan kepengikutan.
  • 4. EMPAT PILAR UNTUK MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENEGAKAN HUKUM YANG ADIL DEMOKRASI POLITIK YANG BERMORAL PERTUMBUHAN EKONOMI YANG CUKUP TINGGI MANAJEMEN PEMERINTAH AN YANG BAIK
  • 5. PETER F. DRUCKER : MANAJEMEN ADALAH PENEMUAN TERBESAR ABAD KE-21 CAUSA PRIMA (PENYEBAB UTAMA) KEGAGALAN NEGARA MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN BAGI MASYARAKATNYA TERLETAK PADA MANAJEMENNYA
  • 6. B. MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH • Pihak-pihak yang bekerjasama dalam manajemen pemerintahan daerah adalah : kepala daerah, perangkat daerah , DPRD, serta masyarakat. • Kepala daerah merupakan kepala sekaligus pemimpin organisasi pemerintah daerah dan masyarakat . • DPRD merupakan mitra pemerintah daerah dan sekaligus representasi dari masyarakat. • Pemerintahan daerah menjalankan fungsi perencanaan dalam bentuk membuat rencana pembangunan dalam jangka menengah (lima tahun) dan rencana pembangunan jangka pendek (satu tahun) yang ditetapkan dengan peraturan . (Fungsi Planning). • Dalam menjalankan hak, wewenangan, dan kewajiban sebagai kepala, dibuat organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan peraturan kepala daerah mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing unit yang adalah di dalam organisasi (Fungsi Organizing).
  • 7. • Untuk menggerakkan pemerintahan desa, dibuat peraturan kepala desa dan atau keputusan kepala desa dalam rangka menjalankan rencana yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. • Kepala desa membuat berbagai keputusan, baik tertulis maupun lisan untuk menjalankan organisasi pemerintah desa. (Fungsi Actuating). • Untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa dilakukan pengawasan, baik pengawasan melekat oleh kepala desa sendiri kepada perangkat desanya, ataupun pengawasan internal yang dijalankan oleh BPD. • Pada sisi lain, dilakukan pula pengawasan eksternal terhadap pemerintah desa, baik yang dijalankan oleh inspektorat kabupaten/kota, maupun pengawasan yang dijalankan oleh masyarakat (Fungsi Controlling).
  • 8. MANAJEMEN DENGAN SATU INTI (M1I) KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) MANAJEMEN
  • 9. MANAJEMEN DENGAN DUA INTI (M2I) KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) MANAJEMEN KEPENGIKUTAN (FOLLOWERSHIP)
  • 10. C. PENGUATAN KAPASITAS KEPEMIMPINAN KEPALA DESA • Pada kelompok yang dibentuk secara sengaja dalam bentuk organisasi, dapat dibedakan antara organisasi yang berorientasi pada pemimpin (leader orientation), dan organisasi yang berorientasi pada sistem (system orientation). • Pada organisasi berorientasi pada pemimpin, pemimpin memegang peran utama dalam kelompoknya. Pada masa lalu, raja, kepala desa, kepala suku merupakan PRIMUS INTERPARES ( yang terutama dari yang utama), karena dia memegang semua posisi penting dalam masyarakat, yakni sebagai kepala pemerintahan, hakim perdamaian, ketua adat dlsb. • Seiring dengan semakin luasnya pergaulan antar kelompok, terjadi proses pemencaran fungsi-fungsi, yang kemudian ditangani oleh beberapa orang. (lihat teori Fred W. Riggs tentang hal ini ataupun sejarah perkembangan pembagian kekuasaan yang semula absolut di tangan satu orang menjadi terbagi tiga – eskekutif, legislatif dan yudikatif, seperti pandangan Trias Politica- nya Montesqieu).
  • 11. • Di kalangan pemerintahan, ada dua jenis kepemimpinan yang perlu dijalankan secara bersama-sama yakni : a. Kepemimpinan Organisasional; b. Kepemimpinan Sosial Ad.a. Kepemimpinan organisasional 1) Kepemimpinan ini muncul karena pimpinan pemerintah daerah maupun SKPD memimpin sebuah unit organisasi. 2) Pengikutnya merupakan bawahan yang patuh karena adanya ikatan norma -norma organisasi formal. 3) Dalam menjalankan kepemimpinannya, pimpinan organisasi formal biasanya mengggunakan berbagai fasilitas manajerial seperti kewenangan, anggaran, personil dan logistik. 4) Teori yang digunakan untuk menganalisis berasal dari ilmu manajemen dan administrasi publik.
  • 12. Ad.b. Kepemimpinan Sosial 1) Timbul karena seseorang memimpin masyarakat luas yang tidak dalam kedudukan sebagai bawahan. Pengikut berposisi sebagai pendukung yang terikat pada kharisma seseorang 2) Pada kepemimpinan sosial, kapasitas & kualitas pribadi si pemimpin yang mampu menggerakkan pengikutnya. Naik atau turunnya dukungan akan bergerak sangat cepat, tergantung pada konsistensi perilaku pemimpin bersangkutan. Contoh : Kasus Aa Gym. 3) Dimensi sosial & politik lebih dominan dari pada dimensi administratif; 4)Teori yang digunakan untuk menganalisis gejala kepemimpinan sosial berasal dari Sosiologi, yang menekankan pada kharisma, gezag, serta sumber-sumber otoritasnya.  Kepala Daerah termasuk pimpinan SKPD seharusnya mempunyai kedua bentuk kepemimpinan organisasional maupun kepemimpinan sosial karena pengikutnya memang berasal dari dua kelompok yang berbeda.
  • 13. • Pemimpin pemerintahan adalah orang yang tugas utamanya memimpin pengikut, baik sebagai bawahan maupun sebagai pendukung, melalui berbagai keputusan yang diambilnya. PEMIMPIN = Fungsi dari (BAKAT, KEMAMPUAN, KESEMPATAN) * Bakat dapat dilihat melalui psikotest * Kemampuan dapat dikembangkan melalui pendidikan dan atau pelatihan * Kesempatan diberikan dan diperoleh melalui perjuangan baik secara sosiologis maupun secara politis. Pada saat sekarang kesempatan secara politis terbuka lebar. Seseorang dapat melakukan mobilitas vertikal secara cepat. Contoh: Walikota Cilegon yang semula adalah Kepala Desa, atau Wakil Bupati Subang yang semula adalah ajudan Bupati periode sebelumnya. Variabel Pemimpinan
  • 14. PEMIMPIN Visi & misi Situasi & organisasi Kondisi Pengikut Keterkaitan Antar Variabel Kepemimpinan
  • 15. Ada tiga variabel yang digunakan untuk memilih Pimpinan Pemerintahan sehingga mampu menjalankan kepemimpinan dengan baik, yakni : 1. Kapabilitas 2. Akseptabilitas 3. Kompatibilitas ad. 1. Kapabilitas Adalah gambaran kemampuan diri si pemimpin baik intelektual maupun moral, yang dapat dilihat dari catatan jejak (track record) pendidikannya maupun jejak sikap dan perilakunya selama ini.  Pemimpin yang baik tidak akan muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses perjalanan yang panjang. PERTIMBANGAN DALAM MEMILIH PEMIMPIN PEMERINTAHAN
  • 16. ad. 2. Akseptabilitas Adalah gambaran tingkat penerimaan pengikut terhadap kehadiran pemimpin, yang terlihat dari dukungan waktu pemilihan (untuk pejabat yang dipilih) serta dukungan program-program yang ditawarkan (untuk pejabat yang diangkat). ad. 3. Kompatibilitas Adalah gambaran kemampuan pemimpin pemerintahan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan yang datang dari sistem pemerintah tingkat atasnya dan kemampuan mengakomodasikan tuntutan dari subsistem pemerintah tingkat bawahnya maupun dari para pengikutnya. Derajat urgensi ketiga aspek tsb sangat tergantung pada tingkatan dari wilayah pengaruh dari pimpinan pemerintahan.
  • 17.  Urutan pentingnya Aspek Kepemimpinan dikaitkan dengan Tingkatan pada Posisi Pemerintahan NO Tingkatan Posisi Pemerintahan Urutan Derajat Urgensi Aspek Kepemimpinan 1. Presiden 1. Kapabilitas 2. Akseptabilitas 3. Kompatibilitas 2. Kepala Daerah Propinsi 1. Kompatibilitas 2. Kapabilitas 3. Akseptabilitas 3. Kepala Daerah K/K 1. Akseptabilitas 2. Kapabilitas 3. Kompatibilitas 4. Kepala Desa 1. Akseptabilitas 2. Kompatibilitas 3. Kapabilitas
  • 18. EMPAT HAL PENTING MENGENAI PEMIMPIN 1. Bahwa definisi satu-satunya tentang seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai pengikut. 2. Bahwa seorang pemimpin efektif bukanlah orang yang dicintai atau dikagumi, tetapi ia adalah orang yang menggugah pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang besar. 3. Bahwa pemimpin itu nyata. Mereka adalah orang-orang yang nyata memberikan teladan. 4. Bahwa kepemimpinan bukanlah jabatan, hak istimewa, gelar atau uang. Kepemimpinan adalah tanggung jawab. ( Sumber : Peter F. Drucker, 1997).
  • 19. Delapan Perbedaan Pemimpin dengan Manajer • Manajer mengadiministrasikan, pemimpin melakukan inovasi-inovasi. • Manajer tiruan, pemimpin adalah asli. • Manajer memelihara, pemimpin mengembangkan. • Manajer memfokuskan pada sistem dan struktur, pemimpin memfokuskan pada orang. • Manajer menitikberatkan pada pengendalian, pemimpin mendasarkan pada rasa percaya. • Manajer memiliki pandangan jangka pendek, pemimpin memiliki pandangan jangka panjang • Manajer menanyakan “mengapa” dan “bagaimana”, sedangkan pemimpin menanyakan “apa” dan “mengapa”. • Manajer memiliki pandangan pada garis dasar, pemimpin memiliki pandangan pada horison. (Bennis & Townsend, 1995).
  • 20. D. KARAKTER SEORANG PEMIMPIN • Pemimpin dalam berbagai bentuk organisasi memiliki beberapa karakteristik umum sebagai berikut : 1) memiliki daya inovasi yang tinggi, karena ciri utama seorang pemimpin adalah inovasinya; 2) memiliki keberanian untuk mengambil keputusan dan menanggung resiko dari keputusan yang diambilnya; 3) memiliki sifat konsisten antara ucapan dan perbuatannya; 4) memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi; 5) memiliki rasa dan daya untuk melindungi bawahannya ataupun pengikutnya; 6) memiliki rasa dan daya untuk mengembangkan bawahannya ataupun pengikutnya;
  • 21. • Inti kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Sedangkan inti pengambilan keputusan adalah keberanian mengambil resiko, karena setiap keputusan yang diambil ataupun tidak diambil tetap ada resikonya. • Pengambilan keputusan yang salah pada dunia usaha paling jauh akan membuat perusahaan bangkrut, sedangkan pengambilan keputusan yang salah pada pemerintahan akan berdampak sangat luas – dari mulai konflik pada skala kecil sampai perang, yang pada ujungnya dapat membuat sebuah negara mengalami kemunduran atau bahkan kebangkrutan. • Pengambilan keputusan di bidang pemerintahan harus dilakukan “dengan kepala dingin”, dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal secara komprehensif dan berkesinambungan.