Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Model birokrasi di Indonesia cenderung menggunakan pemikiran Max Weber dan mengalami masalah seperti tersentralistik dan tidak ramah rakyat. 2. Ada beberapa jenis birokrasi seperti pemerintahan umum, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. 3. Birokrasi global perlu mengikuti prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan manajemen mutu

1. BIROKRASI
Shahril Budiman
S.Sos (Stisipol Raja Haji Tanjungpinang)
MPM (Northern University of Malaysia)
INDONESIA
SEMESTER IV / 2014-2015
“MODEL BIROKRASI”

2. Model Birokrasi di Indonesia
menurut beberapa riset dan para
ahli cenderung menggunakan
pemikiran dari Max Webber. Ini
seperti Haryanto (2007) yang
dalam penelitiannya mengupas
tentang upaya menciptakan
birokrasi yang efesien, inovatif,
responsif dan akuntabel, bahwa
garis besar tentang prinsip
birokrasi di Indonesia
menggunakan ciri kekuasaan
tersentralistik (Orde Baru), aturan
non pro rakyat, standar yang
abstrak, buruknya sistem
pelayanan di daerah serta
nepotisme.
PRINSIP
BIROKRASI MENURUT MAX
WEBBER
1
• Birokrasi Tersentralistik & Hirarkis
2
• Dituntun Peraturan
3
• Terstandarisasi & Impersonal
4
• Proses administratif
5
• Staff berdasarkan ujian bukan subjektifitas
Sumber: Osborn & Plastrik : 2000

3. MODEL BIROKRASI DI
INDONESIA
(STUDI MIFTAH THOHA)
Pemerintah Katalis
Pemerintah Sinergis
Pemerintah “Masyarakat”
Pemerintah Kompetitif
Pemerintah Bermisi
Pemerintah “Berpengaruh”
Pemerintah “Enterpreneurship”
Pemerintah “Demokrasi &
Desentralistik”
Pemerintah “Adhocrasy”
Pemerintah Fleksibel
Krisis kepemerintahan pada 1998
(Pasca Reformasi) menjadi salah
satu faktor dari perlunya
Redesigning Birokrasi di Indonesia.
Kajian Thoha ttg “BI” seharusnya
memiliki pembaharuan untuk
menekan “Patologi Birokrasi”
dengan 4 alternatif yaitu :
Sumber: Thoha: 1996
1. Masalah Kepemimpinan.
2. Sistem Birokrasi.
3. Prosedur Birokrasi Publik (Lihat
Kembali Indikator Pelayanan
Publik – Orientasi hasil &
Proses).
4. Kelembagaan Birokrasi.
Sumber : Haryanto, 167-170 : 2007
CIRIBIROKRASI(STUDIMIFTAHTHOHA)1996

4. Birokrasi Pemerintahan Umum
Rangkaian organisasi pemerintahan yang
menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum
Core Function dari BPU bersifat mengatur atau regulatif
function.
Contohnya: Koordinasi/Kerjasama, memelihara
ketertiban dan keamanan, dari tingkat pusat sampai
daerah (desa)

5. Birokrasi Pembangunan
“Organisasi pemerintahan yang menjalankan
salah satu bidang/sektor khusus guna mencapai
tujuan pembangunan”
seperti pemerataan pendapatan, investasi, perikanan,
pertanian, kesehatan, pendidikan, industri
Adapun Core Functions dari BP Meliputi
development and adaptive function.

6. Birokrasi Pelayanan
Organisasi pemerintahan yang pada
hakekatnya merupakan bagian dan
berhubungan dengan masyarakat.
Fungsi utamanya adalah service secara langsung
kepada masyarakat.
Contohnya: Pengelolaan sistem , E-Government
Service. dsb

7. Birokrasi Global
(Studi Kasus : Malaysia) 1
Menjawab tantangan globalisasi
pada abad 21 dan perkembangan
dunia terutama urusan
pemerintahan baik internal
maupun eksternal. Konsep
organisasi bisnis akhirnya menjadi
salah satu pilihan agar tercipta
pemerintah kompetitif serta
inovatif dengan cara sbb:
1. Mengadopsi ISO (International
Organization for Standarization),
2. Total Quality Management (TQM),
3. E-Government Public Service
Goalnya adalah
GOOD
GOVERNANCE
(Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

8. Birokrasi : Good Governance preview
Good governance has 8 major characteristics. It is pparticipatory, consensus oriented,
accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitableand inclusive and follows
the rule of law. It assures that corruption is minimized, the views of minorities are taken into
the process of
decision-making and the
process by
which decisions are
implemented (or not
implemented).
What’s Governance ?
What’s
Good Governance ?

9. Birokrasi Global
(Studi Kasus : Malaysia) 2
Menjawab tantangan globalisasi
pada abad 21 dan perkembangan
dunia terutama urusan
pemerintahan baik internal
maupun eksternal. Konsep
organisasi bisnis akhirnya menjadi
salah satu pilihan agar tercipta
pemerintah kompetitif serta
inovatif dengan cara sbb:
1. Mengadopsi ISO (International
Organization for Standarization),
2. Total Quality Management (TQM),
3. E-Government Public Service
Goalnya adalah
GOOD
GOVERNANCE
(Photo by Clive Brunskill/Getty Images)
PRINSIP PELAYANAN PUBLIK OLEH
BIROKRASI :
1. Doing the right thing right
2. First time and every time
ISO 9000
Kontrol Proses
Kontrol Produk
Inspeksi
Testing
Pelatihan
Auditing Kualitas Internal
Review Kontrak
Tanggung Jawab
Manajemen
Dsb
PE
LA
NG
GA
N
PE
RS
YA
RA
TA
N
PE
LA
NG
GA
N
KE
PU
AS
AN
Sistem Manajemen Mutu Peningkatan
Berkelanjutan
Peningkatan Berkelanjutan
Tangungjawab
Manajemen
Manajemen
Manajemen SDM
Sumber Daya
Pengukuran,
Analysis, Perbaikan
Realisasi
Produk
Produk
ISO 9001