Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH DAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN INDONESIA 2015
Musrenbang RKPD 2015 Kabupaten Musi Rawas Utara
Balai Pertemuan Rupit, 19 Maret 2014

BAPPENAS CURICULUM VITAE
• Nama : Inda Monita
• NIP : 19710121 199503 2 001
• Tpt/Tgl Lahir : Jakarta, 21 Januari 1971
• Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV B
• Pendidikan : S2 Public Management
• Jabatan : Kasubdit Evaluasi Kinerja
2
Pembangunan Wilayah
Tengah
• Unit Kerja :Direktorat Evaluasi
Kinerja Pembangunan
Daerah (EKPD)
• Instansi : BAPPENAS

BAPPENAS OUTLINE PAPARAN :
1. Pengantar
2. Perkembangan Pembangunan
Nasional
3. Tema RKP 2015
4. Arah Kebijakan dan Prioritas
Pembangunan 2015
5. Isu Strategis
6. Dukungan Pemerintah Daerah
7. Sinergi Pusat-Daerah dan
Antardaerah
8. Penutup
3

4
1 PENGANTAR

BAPPENAS
Perencanaan Pembangunan
Daerah
• Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan
nasional yang diatur dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang
SPPN
• Menurut UU ini, ada 2 entitas penyusun rencana
pembangunan:
1. Pemerintah daerah (prov/kab/kota) yang dikoordinasikan
oleh BAPPEDA  pasal 33 ayat 2
2. SKPD  sesuai dengan tugas dan kewenangannya (pasal 33
ayat 3)
5

BAPPENAS Dokumen Rencana
oleh Bappeda:
• RPJPD
• RPJMD
• RKPD
6
oleh SKPD:
• Renstra SKPD
• Renja SKPD

BAPPENAS
RRPPJJPP N Naassioionnaall
RRPPJJPP D Daaeerraahh
RPKD vs RKP
RPJM
Nasional
RPJM
Nasional
Diperhatikan Diperhatikan
RRPPJJMM D Daaeerraahh
Pedoman Diacu
RReennssttrraa S SKKPPDD
RRKKPP
RRKKPP D Daaeerraahh
RReennjaja S SKKPPDD
5 tahun 1 tahun
20 tahun
Pedoman
Pedoman
Dijabarkan
Dijabarkan
Pedoman
7
Diacu
22/08/14

BAPPENAS
• RKP menjabarkan RPJM Nasional, memuat: (1) prioritas pembangunan nasional, (2)
rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta (3) program K/L, lintas K/L, Kewilayahan
dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (UU No.
25 tahun 2004 SPPN).
• Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional pada bulan
Januari untuk tahun yang direncanakan, atas dasar hasil evaluasi kebijakan berjalan.
• Penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 2015 memuat:
- Review pelaksanaan RPJMN 2010-2014
- Tema dan priorias RKP 2015
- Direktif Presiden
 Memfokuskan sumberdaya yang tersedia
 Dapat disiapkan program dan kegiatannya dalam siklus perencanaan
8
dan penganggaran
• RKP 2015 adalah RKP pertama dari RPJMN 2015-2019. Sangat strategis untuk mencapai
sasaran-sasaran pembangunan sesuai RPJMN dan Direktif Presiden  materi paparan
mengacu pada pencapaian sasaran tsb berdasarkan Review RPJMN 2010-2014.

PERKEMBANGAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
2
9

BAPPENAS EVALUASI RPJMN 2010-2014
10
No Indikator
Status
Awal
(2009)
Capaian
Target
2014
Status
2010 2011 2012
Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
1 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2.8 2.8 3.0 321) 5,0
2 Indeks Efektifitas Pemerintahan -0,26 -0,19 -0,24 n.a 0,5
Prioritas Nasional 2: Pendidikan
1 Rata-rata lama sekolah penduduk usia
15 tahun ke atas 7,72 7,92 7,92 n.a 8,25
2 Angka buta aksara penduduk berusia
15 tahun ke atas 5,30 4,79 4,43 n.a 4,18
Prioritas Nasional 3: Kesehatan
1 Umur harapan hidup (tahun) 70,7 70,9 71,1 71,1 72,0
2 Angka kematian ibu melahirkan per
100.000 kelahiran hidup 228 n.a n.a n.a 118
3 Angka kematian bayi per 1.000
kelahiran hidup 34 n.a n.a 32 2) 24

11
No Indikator
Status
Awal
(2009)
Capaian
Target
2014
Status
2010 2011 2012
Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan
1 Jumlah RTSM yang mendapatkan
Bantuan Tunai Bersyarat PKH
726.376 774.293 1.052.000 1.492.473 1.170.000
2 Jumlah RTS penerima Raskin (dengan 15
kg per RTS selama 12 bulan)
18.497.302 17.488.007 17.488.007 17.488.007 17.488.007
Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan
1 PDB Pertanian (%) 3,96 2,99 2,95 4,26 3,7-3,9
2 Produksi Bahan Pangan: Padi (%) 6,79 3,22 -1,07 4,87 3,22
Prioritas Nasional 6: Infrastruktur
1
Kemantapan Jalan Nasional
(%)
87,3 87,0 87,7 90,5 94
2 Jumlah Rusunawa Terbangun
(Twin Block)
n.a 49 49 n.a1) 380
Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha
1 Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) di Daerah (Prov/Kab/Kota) 360 394 420 444 530
2 Jumlah pasar percontohan (unit) 10 12 15 20 26

12
No Indikator
Status
Awal
(2009)
Capaian
Target
2014
Status
2010 2011 2012
Prioritas Nasional 8: Energi
1 Produksi Minyak Bumi (Ribu
Barrel/Hari)
949 945 902 877 1.010
2 Kapasitas Pembangkit Terpasang
(Kumulatif MW) 31.959 33.983 39.899 42.839 3.000
MW/Tahun
Prioritas Nasional 9: LH dan Pengelolaan Bencana
1
Hotspot di Pulau Kalimantan,
Sumatera dan Sulawesi berkurang
20% per tahun dari rerata 2005-
2009 (%)
58.890
titik
(rerata
2005-
2009)
83,42 51,65 45,11
19.316 titik
(turun
sebesar
67,2%)
2
Kesinambungan sistem analisa data
di bidang gempabumi dan tsunami
(%)
75 90 100 100 90
Prioritas Nasional 10: Daerah Teringgal, Terdepan, Terluar & Pasca Konflik
1 Rata-rata pertumbuhan ekonomi di
daerah tertinggal 5,84 5,76 5,68 6,16 7,1
2 Persentase penduduk miskin di
daerah tertinggal 20,19 21,17 19,46 18,31 14,2

13
No Indikator
Status
Awal
(2009)
Capaian
Target
2014
Status
2010 2011 2012
Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi
1 Jumlah museum yang direvitalisasi (Unit
Museum) n.a 6 30 6 30
2 Jumlah paket peningkatan kapasitas Iptek
Sistem Produksi n.a 109 78 n.a1) 100
Prioritas Nasional 12: Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan
1 Penanggulangan Terorisme (jumlah teroris
tertangkap) *) n.a n.a 93 89 n.a
2 Penggunaan alutsista TNI produksi Industri
Dalam Negeri (%) n.a 12,65 13,61 15,86 20,88
Prioritas Nasional 13: Bidang Perekonomian
1 Pertumbuhan Industri (%) - 4,48 6,22 6,10 7,0-7,3
2 Pertumbuhan Non Migas (%) - 5,09 6,83 6,60 7,3-7,8
Prioritas Nasional 14: Bidang Kesejahteraan Rakyat
1 Pelaksanaan Ibadah Haji serta Pengawasan
Haji yang tertib dan lancar (jemaah) - 221.0001) 221.000 211.000 210.000
2
Jumlah wisatawan mancanegara (juta
orang)
6,32 7,00 7,65 3,88 8,6

14
3 TEMA RKP 2015

BAPPENAS Rancangan Tema RKP 2015
MELANJUTKAN RREEFFOORRMMAASSII PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN
BBAAGGII PPEENNIINNGGKKAATTAANN DDAAYYAA SSAAIINNGG NNAASSIIOONNAALL
15

BAPPENAS
Pertimbangan Penyusunan Tema
RKP 2015
1. Reformasi pembangunan perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan
struktur perekonomian yang kokoh melalui:
(i) percepatan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam,
(ii) mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku,
(iii) kepastian hukum dan penegakan hukum, serta
(iv) reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
2. Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi
dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan
perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar
tidak masuk dalam Jebakan Negara Berpendapatan Menengah (Middle Income
Trap).
3. RPJMN tahap ketiga (2015-2019) dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk
memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan
pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang tersedia,
SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek.
16

BAPPENAS KKoorriiddoorr TTeemmaa RRKKPP 22001155
1. RPJMN 2015-2019 merupakan bagian dari RPJPN 2005-2025
2. RPJPN dibagi dalam 9 (sembilan) Bidang Pembangunan
3. RKP 2015 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMN III dan merupakan
transisi dari RPJMN II khususnya RKP 2014. Dengan demikian isu
strategis RKP 2014 ada yang masih perlu dilanjutkan pada RKP 2015.
4. Tema disusun berdasarkan:
– Tantangan
– Keberlanjutan
– Mandat RPJP 2005-2025 dengan penekanan pada tahapan
pembangunan periode RPJMN 2015-2019
1. Tema dijabarkan dalam isu strategis 9 bidang pembangunan RPJPN
2005-2025
17

BAPPENAS
Kaitannya dengan RPJMN dan RPJPN 2005-2025
RPJM 4
(2020-2024)
Substansi RKP 2015 disusun
dengan merujuk pada tema-pembangunan
2019 (RPJMN 3)
RPJM 1
(2005-2009)
Menata kembali
NKRI, membangun
Indonesia yang aman
dan damai, yang adil
dan demokratis,
dengan tingkat
kesejahteraan yang
lebih baik.
RPJMN 2015-
RPJM 2
(2010-2014)
Memantapkan
penataan kembali
NKRI, meningkatkan
kualitas SDM,
membangun
kemampuan iptek,
memperkuat daya
saing perekonomian
RPJM 3
(2015-2019)
Memantapkan
pemba-ngunan
secara menye-luruh
dengan menekan-kan
pembangunan
keunggulan
kompetitif
perekonomian yang
ber-basis SDA yang
tersedia, SDM yang
berkualitas, serta
kemampuan iptek
Mewujudkan masya-rakat
Indonesia yang
mandiri, maju, adil
dan makmur melalui
percepatan
pembangunan di
segala bidang dengan
struktur
perekonomian yang
kokoh berlandaskan
keunggulan
kompetitif.
Substansi RKP 2015 disusun
dengan merujuk pada tema-pembangunan
RPJMN 2015-
2019 (RPJMN 3)
18

BAPPENAS Tantangan PPeemmbbaanngguunnaann -- IInntteerrnnaall
• Struktur perekonomian Indonesia masih belum kokoh dan
rentan terhadap gejolak global.
– struktur industri manufaktur masih dangkal
– ketergantungan terhadap impor barang modal dan bahan
setengah jadi masih tinggi
• Iklim usaha dan investasi, serta kepastian hukum masih
belum optimal dalam memberikan kemudahan dan kepastian
investasi.
• Terjadinya perlambatan penurunan kemiskinan dan
pengangguran.
• Kesenjangan antar kelompok masyarakat masih tinggi,
demikian juga, kesenjangan antar wilayah juga masih tinggi.
19

BAPPENAS Tantangan Pembangunan -- EEkksstteerrnnaall
• Pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang ditandai dengan
pengurangan stimulus moneter (tapering off) serta
perekonomian Eropa secara perlahan lepas dari krisis, akan
mengakibatkan:
– Arus modal asing berbalik ke negara maju;
– Berakhirnya siklus panjang harga komoditas tinggi
sehingga mempersulit upaya pengurangan defisit transaksi
berjalan.
• Melepaskan Indonesia dari jerat negara berpendapatan
menengah (Middle-income trap).
• Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economy
Community) akan mulai pada tahun 2015
20

BAPPENAS
PELUANG
• Potensi pasar domestik yang besar
• Pemanfaatan jumlah middle class yang besar dan terus
naik
• Pemilu mendorong kegiatan perekonomian domestik
• Krisis hutang Eropa mereda
• Perekonomian China mulai menguat
• Resesi ekonomi AS berkurang
21

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN
4
22

BAPPENAS AArraahh KKeebbiijjaakkaann PPeemmbbaanngguunnaann
Secara garis besar arah pembangunan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a) Reformasi pembangunan yang telah berjalan perlu dilanjutkan dan diperkuat
untuk menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui percepatan
hilirisasi industri berbasis SDA, mengurangi ketergantungan impor barang
modal dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan hukum serta
reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
b) Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi
dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan
perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar
tidak masuk dalam Jebakan Negara Berpendapatan Menengah (Middle Income
Trap).
c) RPJMN tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk memantapkan
pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan
keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang tersedia, SDM
berkualitas, serta kemampuan Iptek.
23

BAPPENAS PPrriioorriittaass PPeemmbbaanngguunnaann
• Berdasarkan arah kebijakan RKP 2015 di atas, diidentifikasi isu-isu strategis
untuk masing-masing bidang pembangunan yang digariskan RPJPN 2005-
2025, yaitu bidang pembangunan:
1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Ekonomi
3. Sarana dan Prasarana
4. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
6. Politik
7. Pertahanan dan Keamanan
8. Hukum dan Aparatur
9. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
• Selanjutnya, Prioritas Pembangunan akan disusun untuk merespon isu-isu
strategis yang teridentifikasi.
24

25
5 ISU STRATEGIS 2015

BAPPENAS PENYUSUNAN ISU STRATEGIS
26
PENCAPAIAN TARGET RPJMN
Tahun 2015 merupakan tahun
pertama pelaksanaan RPJMN III
DIREKTIF PRESIDEN
Isu strategis dan direktif
Presiden yang belum selesai
dan perlu dilanjutkan
Signifikan Berdampak luas Pengungkit/Leverage
Jika terdapat isu nasional dan global terkini yang sangat mendesak juga dipertimbangkan

IIssuu SSttrraatteeggiiss
No. Bidang
Pembangunan Isu Strategis
1. Sosial Budaya dan
Kehidupan
Beragama
a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand dan Supply)
b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
c. Pengendalian Jumlah Penduduk
d. Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
e. Optimalisasi Anggaran Pendidikan
2. Ekonomi a. Transformasi Struktur Industri
b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
3. Sarana dan
Prasarana
a. Perkuatan Sistem Logistik Nasional
b. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional
c. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi
d. Penataan Perumahan / Permukiman
e. Pembangunan transportasi massal perkotaan.
4. Pengelolaan SDA
dan Lingkungan
Hidup
a. Perkuatan Ketahanan Pangan
b. Peningkatan Ketahanan Energi
5. IPTEK Perkuatan kapasitas IPTEK
6. Politik Konsolidasi Demokrasi
7. Pertahanan dan
Keamanan
Percepatan Pembangunan MEF dengan Pemberdayaan Industri
Pertahanan
8. Hukum dan Aparatur Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas
9. Pembangunan
Wilayah dan Tata
27
Pembangunan Daerah Tertinggal

28
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
UNTUK MENCAPAI TARGET 6

BAPPENAS
Dukungan yang Diharapkan dari
Pemerintah Daerah
1. Melakukan review capaian sasaran pembangunan (RPJMN) di tingkat kabupaten
2. Melakukan sinkronisasi RPJMD dan RKPD dengan Prioritas Nasional yang tercantum dalam
RPJMN 2010-2014 dan RKP:
• Keselarasan antara RKP dan RKPD
• Kontrol deviasi (penyimpangan) antara RKPD-Renja SKPD-RAPBD
3. Perbaikan kualitas belanja pemerintah:
• Peningkatan belanja modal
• Prioritas penurunan kemiskinan
• Kontrol belanja barang dan subsidi
• Hindari keterlambatan dan penumpukan penyerapan anggaran
4. Pengendalian inflasi: pengawasan distribusi barang-barang kebutuhan strategis
5. Mendorong percepatan proses pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur
wilayah dengan berpedoman pada UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
6. Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah dan mensinergikannya dengan
kebijakan nasional (K/L).
29

BAPPENAS
Upaya Peningkatan Kualitas RKP
1. Kesepakatan-kesepakatan dalam Musrenbangnas merupakan sinergi
antara prioritas nasional dan kebutuhan-kebutuhan provinsi dalam
berbagai sektor.
2. Perencanaan yang baik akan ditentukan oleh kualitas perencana dan
komunikasi yang baik antar perencana.
3. Perlu perkuatan kelembagaan perencanaan di tingkat daerah.
4. Basis data yang akurat dan terkini dijadikan dasar perencanaan
pembangunan khususnya data-data yang mencerminkan kondisi
manusia Indonesia. Telah disusun Buku Proyeksi Penduduk Tahun
2010-2035 yang akan menjadi informasi yang penting bagi
perencanaan pembangunan ke depan; serta
5. Bappenas berkomitmen untuk terus menerus meningkatkan kualitas
proses perencanaan dan produk RKP.
30

BAPPENAS
Upaya Peningkatan Kualitas APBN dan
APBD
1. Penajaman sasaran dan indikator kinerja;
2. Optimalisasi belanja modal pada sektor-sektor strategis
untuk mendorong investasi sektor riil;
3. Peningkatan sinkronisasi dan sinergi antara kegiatan SKPD
dan Kementerian/Lembaga;
4. Peningkatan pemantauan untuk menghilangkan
sumbatan-sumbatan dalam implementasi
program/kegiatan; serta
5. Peningkatan akuntabilitas belanja pemerintah daerah.
31

5
32
SINERGI PUSAT-DAERAH DAN
ANTARDAERAH
7

BAPPENAS
SINERGI PUSAT-DAERAH DAN
ANTARDAERAH
• Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih
terarah dan sistematik dengan skenario yang
disepakati semua pihak.
• Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar
wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian
domestik.
• Mendorong pembangunan kawasan perbatasan,
terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan
kawasan ekonomi khusus.
33

KESENJANGAN WILAYAH
BAPPENAS
Wilayah Sumatera
Share PDRB thdp
Nasional
23,91%
Pertumb. Ekonomi 6,2%
Pendaptn perkapita 9,64 jt
Penduduk miskin 6,2 jt (21,66%)
Wilayah Jawa Bali
Share PDRB thdp
Nasional
57,51%
Pertumbh Ekonomi 6,6%
Pendapt perkapita 10,40 jt
Pendudk miskin 15,98 jt
(55,84%)
Wilayah Kalimantan
Share PDRB thdp
Nasional
Wilayah Nusa Tenggara
Share PDRB thdp
Nasional
2,56%
Pertmbuh Ekonomi 0,21%
Pendudk miskin 1,83 jt
(6,39%)
9,03%
Pertumb. Ekonomi 4,88%
Pendudk miskin 0,93 jt (3,25%)
WWiillaayyaahh SSuullaawweessii
Share PDRB thdp
Nasional
4,86%
Pertmbh Ekonomi 8,1%
Wilayah Papua
Share PDRB thdp
Nasional
Pertmbuh Ekonomi 4,03%
Pndudk miskin 1,2 jt (4,20 %)
Wilayah Maluku
Share PDRB thdp
Nasional
1,71%
0,43%
Pertumbh Ekonomi 6,17%
Sumber : BPS 2011 (Data diolah)
Ket : Harga Konstan

BAPPENAS KETERKAITAN ANTARWILAYAH
35
• Perdagangan antardaerah
terpusat di Jawa dan Sumatera 
Blok Ekonomi Utama.
• Perdagangan antardaerah di
Kalimantan, Sulawesi, Nusa
Tenggara, Maluku dan Papua
masih relatif kecil dan belum
berkembang  Wilayah ini
memerlukan percepatan
pembangunan.
Catatan: Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah. Angka
yang digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah.
Angka dalam lingkaran menunjukkan input antara dalam wilayah.
Kesenjangan ekonomi wilayah menghambat ppeerrwwuujjuuddaann wwaawwaassaann nnuussaannttaarraa
Sumber : BPS, 2005

BAPPENAS
AGENDA UNTUK MEMPERKUAT SINERGI
PUSAT-DAERAH DAN ANTARDAERAH
Sinergi pusat-daerah dan antardaerah dilakukan
dalam seluruh proses mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang
mencakup :
1) Sinergi dalam perencanaan kebijakan.
2) Sinergi dalam kerangka regulasi.
3) Sinergi dalam kerangka anggaran.
4) Sinergi dalam kerangka kelembagaan
5) Sinergi dalam kerangka pengembangan wilayah.
36

BAPPENAS CONTOH SINERGI: PENDIDIKAN
Disparitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Tahun 2010/2011
Mengupayakan Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk:
Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI melalui pembangunan infrastruktur
pendidikan (dibiayai oleh APBD)
Mendorong ketersediaan Guru sekolah terutama di Provinsi yang APM SD/MI dibawah
rata-rata Nasional
37

BAPPENAS CONTOH SINERGI : KESEHATAN
Sumber data : Riskesdas 2010
Angka Kekurangan Gizi pada Balita Per Provinsi Tahun 2010
10.6
1.0
1.2
1.3
13.0
13.4
14.0
14.9
15.3
15.7
16.2
16.2
17.1
17.1
17.1
17.9
18.5
19.6
19.9
20.5
21.4
2.8
2.9
23.6
23.7
25.0
26.2
26.5
26.5
26.5
27.6
29.1
29.4
30.5
0
5
10
15
20
25
30
35
Sulawesi Utara
Bali
DI Yogyakarta
DKI Jakarta
Jawa Barat
Lampung
Kep. Riau
Kep. Bangka Belitung
Bengkulu
Jawa Tengah
Riau
Papua
Sumatera Barat
Jawa Timur
Kalimantan Timur
Indonesia
Banten
Jambi
Sumatera Selatan
Sulawesi Barat
Sumatera Utara
Sulawesi Tengara
Kalimantan Selatan
Maluku Utara
Aceh
Sulawesi Selatan
Maluku
Sulawesi Tengah
Gorontalo
Papua Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Barat
Nusa Tengara Timur
Nusa Tengara Barat
Gizi Buruk Gizi Kurang Kekurangan Gizi
15,5
11,9
3,6
Target
MDG
2015
•Mempercepat perbaikan angka kekurangan gizi pada Balita untuk mencapai target MDG 2015,
bila memungkinkan dapat menggunakan dana APBD
•Meningkatkan cakupan pemberian makanan pada Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) untuk
mencegah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
38

BAPPENAS LANJUTAN...
Persentase Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Di Indonesia Tahun 2010
Sumber : Riskesdas 2010
26.6
48.7
50.3
54.3
56.4
57.0
62.5
62.9
63.0
64.1
64.2
70.8
72.6
76.7
78.3
78.8
79.0
80.0
81.2
81.9
82.2
83.6
86.2
86.5
87.3
87.4
91.7
93.8
94.7
95.8
95.8
97.2
97.3
98.6
20
40
60
80
100
Maluku Utara
Maluku
Sulawesi Tengah
Papua Barat
Kalimantan Tengah
Papua
Sulawesi Tengara
Gorontalo
Jambi
Sulawesi Barat
Nusa Tengara Timur
Banten
Kalimantan Barat
Sulawesi Selatan
Jawa Barat
Kalimantan Selatan
Nusa Tengara Barat
Kalimantan Timur
Lampung
Bengkulu
Indonesia
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Riau
Sumatera Utara
Aceh
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kep. Bangka Belitung
DKI Jakarta
Kepulauan Riau
Bali
DI Yogyakarta
•Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal Perbatasan dan
Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK)
•Meningkatkan kepatuhan pemeriksaan ibu dan anak (continuum of care) untuk Kunjungan I
(K1) dan Kunjungan IV (K4)
39

BAPPENAS
CONTOH SINERGI : PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(PROVINSI JATIM)
40

BAPPENAS
CCOONNTTOOHH SSIINNEERRGGII DDAALLAAMM
KKEETTAAHHAANNAANN PPAANNGGAANN
Dalam mencapai sasaran ketahanan pangan nasional dapat dicapai melalui sinergi antar K/L dan
daerah :
• PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN (Sinergi K/L)
o DANA ALOKASI KHUSUS (Sinergi Pusat Daerah)
41
SASARAN PRIORITAS
KETAHANAN PANGAN
PENINGKATAN
PRODUKSI
PANGAN/TAHUN :
•PADI (3,2%)
•JAGUNG (10,2%)
•KEDELAI (20,1%)
•GULA (12,6%)
•SAPI (7,3%)
SASARAN PRIORITAS
KETAHANAN PANGAN
PENINGKATAN
PRODUKSI
PANGAN/TAHUN :
•PADI (3,2%)
•JAGUNG (10,2%)
•KEDELAI (20,1%)
•GULA (12,6%)
•SAPI (7,3%)
LALAHHAANN
ININFRFRAASTSTRRUUKKTTUURR
LILTITBBAANNGG
SSUUBBSSIDIDI I
PPAANNGGAANN D DAANN G GIZIZI I
ADAPTASI PERUBAHAN
ADAPTASI PERUBAHAN
IKLIM
IKLIM
KKeemmeennttaann, ,B BPPNN
KKeemmeennttaann, ,K KKKPP, ,K Keemm.P.PUU
KKeemmeennttaann, ,K KKKPP, ,L LIPIPI,I ,B BPPPPTT, ,K KRRTT
KKeemmeennttaann, ,K KKKPP, ,K Keemmeennkkeeuu
KKeemmeennttaann, ,K KKKPP, ,K Keemmeennkkeess
KKeemmeennttaann, ,K KKKPP, ,K KLLHH, ,B BMMKKGG
BIDANG DAK KEGIATAN
PERTANIAN • Cetak sawah;
• penyediaan sarana dan prasarana balai perbenihan/perbibitan tanaman
pangan/ holtikultura/ perkebunan/peternakan;
• Jalan produksi perdesaan
INFRASTRUKTUR IRIGASI Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
• Sarana dan prasarana pelabuhan perikanan kelas PPI;
• Sarana dan prasarana perbenihan.

BAPPENAS
UPAYA SINERGITAS NASIONAL DAN DAERAH DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Dalam rangka mensukseskan MP3EI, peran Pemda sangat sentral
untuk:
 Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan
aksesibilitas regional dan lokal dari pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi di wilayah koridor ekonomi ke wilayah belakangnya
(hinterland) agar diperoleh manfaat pembangunan secara luas
 Pemda perlu mendorong percepatan proses pembebasan lahan di
wilayahnya dengan berpedoman kepada UU tentang pembebasan
lahan yang telah disahkan oleh DPR
 Komitmen untuk mensukseskan MP3EI bukan hanya antara
Pemerintah Pusat, BUMN dan swasta. Pemda pun harus terlibat
dan mengantisipasi sehingga anggaran belanja modal daerah
dapat dipakai untuk mendukung platform besar ini.
42

BAPPENAS
CONTOH : DOING BUSINESS
DI BEBERAPA KOTA INDONESIA
Perlu dilakukan penyederhanaan prosedur melalui Penerapan Sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP)
43

8 PENUTUP
44

BAPPENAS PENUTUP
• Kinerja pembangunan nasional ditopang dan ditentukan oleh kinerja pembangunan
daerah.
• Kinerja pembangunan nasional juga tidak bisa lepas dari pengaruh dinamika
ekonomi global.
• Kemampuan daerah dalam meningkatkan daya saing, secara nasional dan global,
menjadi pilar bagi penguatan perekonomian domestik.
• Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting
untuk menjamin pelaksanaan kebijakan dan strategi terarah dan terfokus untuk
memanfaatkan momentum pertumbuhan.
• Tema RKP/RKPD merupakan “fine tunning” prioritas pembangunan dalam rangka
pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.
• Monitoring dan evaluasi diharapkan mencakup pelaksanaan koordinasi kebijakan
baik di pusat maupun daerah mengingat kebijakan di pusat tidak “stand alone”
dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional  dibutuhkan sinergisitas
dengan kebijakan daerah.
• Hasil monitoring dan evaluasi (monev) di tiap daerah dan hasilnya dapat dijadikan
“rujukan” bagi proses perencanaan di periode berikutnya.
45

TERIMA KASIH
46

Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas

Similar to Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas (20)

More from Deki Zulkarnain

More from Deki Zulkarnain (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas