"[Ringkuman] Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 memfokuskan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui sasaran menurunkan angka kematian ibu dan bayi, stunting pada balita, serta pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional."
Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar...Muh Saleh
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang
selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar
yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang
berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar...Muh Saleh
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang
selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar
yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang
berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
Paparan Dasar - Dasar Jabfung Adminkes dan Materi Jabatan Fungsional Adminkes pada Pelatihan Jabatan Fungsional Adminkes di BBPK Ciloto
Credit : dr. Agung Romilian
Materi Manajemen Puskesmas mencakup tahapan pelaksanaan manajemen Puskesmas yaitu Perencanaan (P1), Penggerakkan dan Pelaksanaan (P2) serta Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3).
Setiap pelaksanaan kegiatan di Puskesmas memiliki risiko. Risiko tersebut harus diidentifikasi, diprioritasi, dan kemudian dikelola sehingga bisa dihilangkan, dihindari dan/atau dikurangi dampaknya.
Update bisa diakses di: https://1drv.ms/p/s!Al8RLk3mI16-hO9nX3cuZlb7lt5_gg?e=iBalNv
Presentasi ini merupakan pengantar pengelolaan standar, sasaran, dan langkah-langkah keselamatan pasien di Puskesmas (fasyankes primer). Pengelolaan tersebut termasuk penerapan standar-standar akreditasi mengenai keselamatan pasien dan pelaporan insiden keselamatan pasien ke KNKP.
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Muh Saleh
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2020-2024 :
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Paparan Dasar - Dasar Jabfung Adminkes dan Materi Jabatan Fungsional Adminkes pada Pelatihan Jabatan Fungsional Adminkes di BBPK Ciloto
Credit : dr. Agung Romilian
Materi Manajemen Puskesmas mencakup tahapan pelaksanaan manajemen Puskesmas yaitu Perencanaan (P1), Penggerakkan dan Pelaksanaan (P2) serta Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3).
Setiap pelaksanaan kegiatan di Puskesmas memiliki risiko. Risiko tersebut harus diidentifikasi, diprioritasi, dan kemudian dikelola sehingga bisa dihilangkan, dihindari dan/atau dikurangi dampaknya.
Update bisa diakses di: https://1drv.ms/p/s!Al8RLk3mI16-hO9nX3cuZlb7lt5_gg?e=iBalNv
Presentasi ini merupakan pengantar pengelolaan standar, sasaran, dan langkah-langkah keselamatan pasien di Puskesmas (fasyankes primer). Pengelolaan tersebut termasuk penerapan standar-standar akreditasi mengenai keselamatan pasien dan pelaporan insiden keselamatan pasien ke KNKP.
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Muh Saleh
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2020-2024 :
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Pembelajaran soal kemampuan bidang (skb) apoteker yang mau ikuti cpns atau pppk. Yang mau menjawab soal kemampuan bidang di ujian cpns. Belajar dari sini, untuk mengetahui soal kemampuan bidang (skb) apoteker
Mempermudah apoteker atau farmasi untuk mempelajari soal kemampuan bidang pada saat ujian cpns atau pppk. Semangat semua, semoga bisa lulus cpns. , ,, , , , , ,nxzn , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,b , ,b, , , ,b,bb,b,b, , , , , , , , , , ,bb, , ,b,b,b,bb,b,bb. Bbbbb
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Muh Saleh
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 memuat Teman Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 dan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Sistem Kesehatan dan Komponen Pembiayaan-Safirina Aulia Rahmisafirinaauliarahmi1
Sistem pembiayaan kesehatan didefinisikan sebagai suatu sistemyangmengatur tentang besarnya alokasi dana yang harus disediakanuntukmenyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatanyangdiperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang KesehatanMuh Saleh
Bangun Mandar Bidang Kesehatan merupaka intervensi program kesehatan pada lokus desa bangunmandar yang diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2012-2017
Cegah faktor risiko PTM sejak dini, kendalikan PTM melalui kepatuhan pasien untuk minum obat teratur sehingga penyakit terkontrol, akan berdampak pada penurunan kematian PTM sebagai co-morbid COVID-19 dan memiliki daya ungkit bagi SPM
Epidemiological Research Terms and Concepts Book By O.S MiettinenMuh Saleh
Istilah dan Konsep Penelitian Epidemiologi.
epidemiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejadian atau kasus yang terjadi pada penduduk.
Epidemiologi juga meliputi pemberian ciri pada distribusi status kesehatan, penyakit, atau masalah kesehatan masyarakat lainnya berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, geografi, agama, pendidikan, pekerjaan, perilaku, dan sebagainya
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PMLMuh Saleh
KEBIJAKAN, STRATEGI & CAPAIAN PROGRAM P2PML yang disampaikan oleh Direktur P2PML pada rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju pada tahun 2020
Arah Kebijakan P2P dan Kebijakan Covid 19Muh Saleh
Arah Kebijakan P2P dan Kebijakan Covid 19 yang disampaikan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju pada Tahun 2020
Marasa Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Merupakan bentuk Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mendorong dan mempercepat Akselerasi kemajuan pembangunan desa menuju status berkembang dan hingga berstatus mandiri.
Pendekatan Program melalui 3 (tiga) pilar pembangunan yaitu Mandiri, Cerdas dan Sehat yang akan memicu berkembangnya potensi desa dan usaha ekonomi rakyat, peningkatan akses sumberdaya alam desa dan pemasaran produk unggulan desa, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan,
Sharing Pengalaman Pelaksanaan PIS PK di Puskesmas Banggae 1 Kabupaten MajeneMuh Saleh
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menegakkan tiga pilar utama, yaitu: (1) pene- rapan paradigma sehat, (2) penguatan pela- yanan kesehatan, dan (3) pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN).
Sharing Pengalaman Pelaksanaan Akretaditasi Puskesmas Bambalamotu yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Bambalamotu di acara Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Muh Saleh
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.
LAKIP merupakan media pertanggungjawaban Deputi Bidang Investigasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019Muh Saleh
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019. Renja di buat setiap tahun dan dilakukan perubahan sesuai dengan proses APBD perubahan yang berjalan setiap tahunnya.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan
Evaluasi capaian program P2PM Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
EVALUASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DI PROVINSI SULAWESI BARAT yang disampaikan oleh Kepala Bidang P2 Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Kebijakan Pemanfaatan Data Kesehatan di Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Kebijakan Pemanfaatan Data Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat yang dibawakan oleh Kepala Dinas Kesehatan pada pertemuan pemutakhiran data tahun 2020 yang dilaksanakan di Aula Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Perlindungan keamanan data Pribadi. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya termasuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). 2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pedoman pencatatan dan pelaporan covid 19Muh Saleh
Pedoman Pencatatan dan Pelaporan COVID 19
Aplikasi online yang sudah disiapkan sebagai sistem pencatatan dan pelaporan COVID-19 adalah: All Record TC-19 (https://allrecord- tc19.kemkes.go.id), dan Sistem Online Pelaporan Harian COVID-19 (https://s.id/laporhariancovid).
Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Penghitungan Kebutuhan Pendanaan SPMMuh Saleh
Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Penghitungan Kebutuhan Pendanaan SPM.
Untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana dan anggaran SPM bidang kesehatan yang tepat sasaran dan berbasis bukti, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) telah membangun sebuah perangkat pembiayaan (costing tool) berbasis Microsoft Excel yang disebut dengan Sistem Costing Biaya Kesehatan (Siscobikes) sejak tahun 2018. Saat ini Siscobikes telah memasuki revisi versi ke-3 dengan sejumlah penyempurnaan termasuk dengan adanya menu pre-estimasi satuan harga barang yang dapat digunakan sesuai dengan lokasi daerah masing-masing di seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
1. RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KESEHATAN 2020-2024
(Permenkes 21/2020)
BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
PADA
RAKERKESDA PROVINSI SULAWESI BARAT
MAMUJU, 23 NOVEMBER 2020
2. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKP
RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
RKP
Daerah
Renstra
KL
Renja -
KL
Renstra
PD
Renja
PD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA PD
APBN
Rincian
APBN
APBD
Rincian
APBD
Diacu
Pedoman
Dijabar-
kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabar-
kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diserasikan melalui Musrenbang
UU 25/2004
ttg SPPN
UU 17/2003
ttg KN
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah
Perencanaan
pembangunan dari level
nasional hingga ke
daerah saling terkait
Perencanaan
Pembangunan juga
harus sinkron dengan
sistem penganggaran
Tidak ada satu pun fase
atau produk
perencanaan yang
“terlepas” dari sistem
keterpaduan ini
3. Mewujudkan masyarakat Indonesia
yang mandiri, maju, adil, dan makmur
melalui percepatan pembangunan di
berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian
yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai
wilayah yang didukung oleh SDM
berkualitas dan berdaya saing
Visi Pembangunan
2005-2025 INDONESIA
YANG MANDIRI, MAJU,
ADIL DAN MAKMUR
Sasaran Pokok
Pembangunan Jangka
Panjang Nasional
diupayakan secara
bertahap melalui RPJMN
lima tahunan sebagai
berikut:
I
II
III
IV
TIGA KATA KUNCI:
a.Struktur Perekonomian yang Kokoh
b.Keunggulan Kompetitif Wilayah
c.SDM Berkualitas
RPJMN 2020 - 2024
RPJMN 2015 - 2019
RPJMN 2010 - 2014
RPJMN 2005 - 2009
ARAHAN RPJPN 2005-2025 UNTUK
RPJMN 2020-2024 (TAHAP IV)
1
5. Dunia telah memasuki era Revolusi Industri 4.0.
Informasi dan Teknologi digital menjadi “tulang punggung” dalam
kehidupan dan mendisrupsi kegiatan manusia melalui financial techology,
artificial intelligence, big data, robotic, termasuk health technology.
ROBOTIC SURGERY
NURSING ROBOTIC
TANTANGAN KESEHATAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
Ada 4 poin yang harus kita siapkan dalam era 4.0
yaitu:
1.Inovasi Layanan: mencakup Patien Safety,
Desain layanan, Pateint Centered Care,
Pemberdayaan Pasien
2.Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi:
mencakup Big Data, artificial Intelligent, cloud
computing, Mobile Health, dan e-Commerce
3.Inovasi Teknologi: mencakup Robotic, artificial
organ, Virtual Reality/Augmented Reality,
Wearable Technology
4.Inovasi Bisnis: Mencakup manajemen resiko,
inovasi marketing, green hospital, manajemen
ramping dan CSR
8. KERANGKA LOGIS VISI PRESIDEN KE DALAM
RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN 2020-2024 (1)
VISI PRESIDEN
MISI PRESIDEN
MANDAT PRESIDEN
KE KESEHATAN
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
1. Penurunan angka kematian ibu dan bayi
2. Penurunan angka stunting pada balita
3. Perbaikan pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
4. Peningkatan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat
kesehatan dalam negeri.
9. TUJUAN STRATEGIS
RENSTRA 2020-2024
SASARAN STRATEGIS
RENSTRA 2020-2024
1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan
kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumberdaya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif
1. Meningkatnya kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan
kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan
untuk pengambilan keputusan
KERANGKA LOGIS VISI PRESIDEN KE DALAM
RENSTRA KEMENTERIAN KESEHATAN 2020-2024 (2)
10. 10
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Kondisi Umum
C. Potensi dan Permasalahan
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENKES
A. Tujuan Strategis Kemenkes 2020-2024
B. Sasaran Strategis Kemenkes 2020-2024
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
B. Kerangka Regulasi
C. Kerangka Kelembagaan
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. Target Kinerja
B. Kerangka Pendanaan
BAB V PENUTUP
SISTEMATIKA
RENSTRA
KEMENKES
2020-2024
11. KONDISI UMUM
11
Impact
pembangunan
kesehatan:
• Umur Harapan Hidup 71.5 tahun
• HALE: 62,65 tahun ∆ = 8,85 tahun
• DALYs lost
• AKI 305 per 100.000 KH 183 per 100.000
KH
• AKB 24 per 1.000 KH 16 per 1.000 KH
• Stunting 30,8% 14%
• PHBS terus ditingkatkan
• Proteksi financial terus diperluas
12. Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/ Bappenas
No. B.899/M.PPN/Ses/PP.03.02/12/2019
tanggal 20 Desember 2019
12
“Selaras dengan visi
Presiden Guna
Menciptakan manusia yang
sehat, produktif, mandiri
dan berkeadilan”
Menurunkan
angka
kematian ibu
dan bayi
Menurunkan
angka stunting
pada balita
Memperbaiki
pengelolaan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
Meningkatkan
kemandirian dan
penggunaan
produk farmasi
dan alat
kesehatan dalam
negeri
01 02
03
04
VISI MISI
VISI DAN MISI KEMENKES
13. 13
TUJUAN STRATEGIS KEMENKES
5
2 4
3
Penguatan
pelayanan
kesehatan
dasar dan
rujukan
Peningkatan
pencegahan
dan
pengendalian
penyakit dan
pengelolaan
kedaruratan
kesehatan
masyarakat
Peningkatan
sumber
daya
kesehatan
Peningkatan
tata kelola
pemerintahan
yang baik,
bersih dan
inovatif
Peningkatan
derajat
kesehatan
masyarakat
melalui
pendekatan
siklus hidup
1
14. 14
SASARAN STRATEGIS KEMENKES (1)
• Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat melalui pendekatan siklus
hidup
• Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar
dan rujukan
Peningkatan pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan
• Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit
serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
Peningkatan pencegahan dan
pengendalian penyakit dan
pengelolaan kedaruratan kesehatan
masyarakat
TUJUAN TRATEGIS
1
2
3
15. 15
SASARAN STRATEGIS KEMENKES (2)
• Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu
kefarmasian dan alat kesehatan
• Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan
kompetensi sesuai standar
• Terjaminnya pembiayaan kesehatan
Peningkatan sumber
daya kesehatan
• Meningatnya sinergisme pusat dan daerah serta
meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih
• Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan
sistem informasi kesehatan untuk pengambilan
keputusan
Peningkatan tata kelola
pemerintahan yang baik,
bersih dan inovatif
TUJUAN TRATEGIS
4
5
16. POTENSI DAN PERMASALAHAN (1)
No Sub-Bab Permasalahan Peluang solusi
1 Upaya Kesmas
Kesehatan Ibu Kematian maternal (sebab: eclampsia,
perdarahan, infeksi; lokus: 78% fasyankes)
Sinergisme dan sistem rujukan antara FKTP (Puskesmas) dan
FKTRL (RS Kabupaten/Kota), termasuk peningkatan
kompetensi SDM pelayanan maternal. Penguatan puskesmas
PONED dan RS PONEK
Kematian bayi 2/3 kematian bayi neonatus
Sebab kematian neonatus: komplikasi
kejadian intrapartum (28,3%), gangguan
respiratori dan kardiovaskuler (21,3%),
BBLR dan prematur (19%), kelainan
konginetal (14,8%), infeksi (7,3%).
Cakupan pelayanan harus dibarengi dengan mutu pelayanan
yang adekuat, sistem rujukan yang optimal antara FKTP dan
FKTRL, serta peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan
neonatal dan bayi
Gizi balita Wasting 10,2%, stunting 30,8% , dan
underweight 17,7% pada tahun 2018
(Riskesdas 2018).
Lima pilar penanggulangan stunting: komitmen pimpinan
tinggi, kampanye nasional dan strategi komunikasi, kovergensi
program, ketahanan pangan dan gizi, penguatan monev
2 P2P
P2PTM Beban PTM 70% sbg DALY lost Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui
pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS),
pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan PTM
(peningkatan peran Posbindu), dan peningkatan aksi
multisektoral.
16
17. POTENSI DAN PERMASALAHAN (2)
No Sub-Bab Permasalahan Peluang solusi
P2 PM
P2TB Tingginya un-detected cases di
kelompok berisko, ketidakpatuhan
berobat, missing cases di rumah
sakit dan klinik, serta naiknya MDR-
TB
(a) meningkatkan cakupan deteksi kasus kelompok risiko (individu kontak
dengan penderita, pasien HIV/ADS, pasien diabetes, perokok, penjara, hunian
padat), (b) memperkuat Sistem Informasi TB Terpadu (SITT) dengan
mensinergikan puskesmas, rumah sakit (pemerintah dan swasta), klinik, dan
dokter parktik mandiri. Ini diperlukan tata kelola yang kuat oleh Dinas
Kesehatan kabupaten/kota, (c) meningkatkan cakupan penemuan kasus dan
pengobatan pada MDR TB.
P2HIV Rendahnya deteksi kasus (fenomena
gunung es), keteraturan berobat,
stigmatisasi, belum membudayanya
sex aman
(a) edukasi kepada kelompok risiko terkait pencegahan (seks aman,
penggunaan jarum suntik aman pada penasun), (b) penyediaan sarana test
HIV di fasyankes, (c) peningkatan penemuan kasus pada kelompok risiko
tinggi (pekerja seksual, penasun, waria).
P2 Malaria Terkonsentrasi di WIT
Geografis sulit dijangkau
Kurangnya stok logistic RDT
Peningkatan pendekatan EDAT (Early Diagnosis and Treatment), dengan
melakukan peningkatan kapasitas SDM, pembentukan kader malaria desa
untuk deteksi kasus, penyediaan logistik rapid tes (RDT) dan obat, serta
peningkatan survailans.
PD3I Masih ada kasus sporadis dan KLB
(Difteri, campak, Polio)
Beberapa Kab/Kota blm UCI
(a) meningkatkan cakupan imunisasi melalui peningkatan kegiatan luar
gedung dan perbaikan pencatatan/ monitoring (penggunaan PWS imunisasi),
untuk mencapai Universal Child Immunization (UCI) pada seluruh
kabupaten/kota sampai level desa/ kelurahan, dan (b) peningkatan mutu
imunisasi, melalui perbaikan rantai dingin (cold chain) dan peningkatan
kapasitas SDM imunisasi.
17
18. POTENSI DAN PERMASALAHAN (3)
No Sub-Bab Permasalahan Peluang solusi
New
emerging
diseases dan
Public Health
Emergency
Penilaian JEE skore 3.0 Peningkatan pencegahan dan mitigasi (to prevent), peningkatan kemampuan
deteksi/ diagnosis (to detect) termasuk penguatan sistem laboratorium
nasional dan sistem surveilans, dan peningkatan kemampuan respon
terhadap kasus yang muncul (to respond) termasuk penyiapan sarana,
prasarana, dan SDM yang kompeten
NTD Masih punya masalah kusta,
frambusia, filariasis, schistosomiasis
Peningkatan edukasi kepada masyarakat, aksi multisectoral, peneingkatan
penemuan kasus, pengobatan masal, peningkatan survailans
3 Faktor risiko
PTM
Faktor perilaku (diet tidak sehat,
merokok, kurang aktivitas fisik,
alcohol), lingkungan (polusi,
pencemaran), dan gangguan
metabolik (obesitas, dyslipidemia,
gangguan kadar gula, hipertensi)
(a) peningkatan upaya promotif dan preventif serta edukasi kepada
masyarakat terkait pencegahan faktor risiko, (b) peningkatan skrining dan
deteksi dini penyakit tidak menular di semua FKTP dan jejaraingnya
(pendekatan PIS-PK) (c) penguatan upaya pemberdayaan masyarakat terkait
pengendalian penyakit tidak menuar (penguatan posbindu, pos UKK), (d)
perbaikan mutu pelayanan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer
sebagai garda depan (gate keeper) dan sistem rujukan antara FKTP dan FKTRL
dan (e) peningkatan aksi multisektoral terkait GERMAS.
4 YANKES
Yankes
primer
Cakupan dan kualitas program belum
optimal, fungsi puskesmas sbg focal
point jejaring PHC belum optimal,
belum terkoordinasi dengan optimal
PHC sebagai entitas sistem
Peningkatan fungsi puskesmas dalam pelayanan kesehatan dasar (essential
health care), pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
(community involvement and empowerment), dan pelibatan
multistakeholder dalam rangka aksi bersama, serta memerankan puskesmas
sbg focal point koordinator sistem PHC dalam wilayah kerja
18
19. POTENSI DAN PERMASALAHAN (4)
No Sub-Bab Permasalahan Peluang solusi
Yankes
rujukan
Belum semua terakreditasi, jenjang akreditasi
masih rendah, belum optimal dukungan rs
terhadap program prioritas (penurunan
kematian maternal, balita gizi buruk)
Percepatan akreditasi rumah sakit baik pemerintah maupun
swasta, peningkatan peran rumah sakit dalam penurunan
kematian maternal (RS PONEK, peningkatan kompetensi bidan
puskesmas)
5 SDM Kes Keterpenuhan SDM Kes di Puskesmas belum
sesuai standar, Kompetensi SDM Kes Puskesmas
belum optimal, Pemenuhan SDM Kes di rumah
sakit belum sesuai standar (kekuarangan tenaga
spesialis)
Percepatan pemenuhan SDM kes di Puskemas sesuai standar,
khususnya utk pemenuhan proram prioritas (tenaga gizi, tenaga
kesmas, tenaga promkes, tenaga analis lab), Percepatan
pemenuhan tenaga spesialis di rumah sakit kabupaten/kota (Klas
C), peningkatan kompetensi SDM kesehatan melalui pelatihan
6 Farmalkes Belum optimalnya perencanaan obat,
permasalahan e-catalog, ketersediaan obat
esensial di puskesmas, penggunaan obat
rasional, kemandirian obat dan alkes,
Penguatan perencanaan obat, penguatan e-catalog, perbaikan
Fornas, penjaminan ketersediaan obat esensial, pengembangan e-
logistic obat dan alkes real time sampai puskesmas, edukasi
penggunaan obat rasional, dan percepatan kemandirian obat dan
alkes
7 Tata kelola Kelemahan dan tumpang tindih regulasi, belum
adekuatnya NSPK, belum adekuatnya
sinergisme pusat dan daerah, belum optimalnya
manajemen di daerah , belum optimalnya
pembinaan terpadu, dan monev
Penguatan dan perbaikan regulasi, penguatan manajemen di
daerah (khususnya kabupaten/kota), penguatan sinergisme pusat
dan daerah, peningkatan pembinaan terpadu, dan penguatan
monev
8 Litbangkes Belum optimalnya pendekatan CORA, masih
lemahnya riset inovasi baik inovasi program
maupun inivasi produk, belum optimalnya
adopsi rekomendasi riset utk kebijakan
Penguatan jejaring dan kerjasama baik dalam dan luar negeri,
penguatan CORA, peningkatan riset inovasi perbaikan program,
inovasi produk dengan konsorsium, dan peninngkatan advokasi
hasil riset
19
20. POTENSI DAN PERMASALAHAN (5)
No Sub-Bab Permasalahan Peluang solusi
A Lingkungan
Strategis
Nasional
Pertumbuhan penduduk dan bonus demografi
Disparitas kesehatan antar wilayah, desa-kota,
antar tingkat pendapatan, Implementasi JKN,
pembagian urusan pemerintahan dan SPM
kesehatan, reformasi birokrasi
Sinergisme pusat dan daerah, skema penempatan
SDM kesehatan untuk pemerataan (nakes
kontrak?), Binwasdal monev pelaksanaan SPM,
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
B Lingkungan
Strategis
Regional
ASEAN, MEA, APEC Ekspor produk jasa unggulan kesehatan, SDM
Kesehatan, dan produk kesehatan (obat dan
vaksin)
C Lingkungan
Strategis
Global
SDGs, General Programme of Work (GPW 13)
WHO, Global Health Security, Astana Declaration
on PHC, Eradikasi Polio
Kerjasama internasional (global), memperhatikan
indikator SDGs dan GPW 13
20
Editor's Notes
Bapak dan ibu yang saya hormati,
Arahan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2005-2009 Tahap I yaitu menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. Sedangkan untuk RPJMN 2010-2014 Tahap 2 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.
Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN 2015-2019 dalam tahap 3
yaitu Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
Dengan memperhatikan TIGA KATA KUNCI:
Struktur Perekonomian yang Kokoh
Keunggulan Kompetitif Wilayah
SDM Berkualitas
Para Hadirin yang saya hormati,
Dunia kini tengah memasuki era REVOLUSI INDUSTRI KEEMPAT (4.0). Teknologi informasi dan teknologi digital telah menjadi tulang punggung dalam kehidupan dan mendisrupsi (menggantikan) berbagai aktivitas manusia melalui digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, termasuk teknologi bidang kesehatan.
Internet of Thing (IoT) dalam bidang kesehatan nantinya adalah sebuah keniscayaan. Ada 4 poin yang harus kita siapkan dalam era 4.0 yaitu:
Inovasi Layanan: mencakup Patien Safety, Desain layanan, Pateint Centered Care, Pemberdayaan Pasien
Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi: mencakup Big Data, artificial Intelligent, cloud computing, Mobile Health, dan e Commerce
Inovasi Teknologi: mencakup Robotic, artificial organ, Virtual Reality/Augmented Reality, Wearable Technology
Inovasi Bisnis: Mencakup manajemen resiko, inivasi marketing, green hospital, manajemen ramping dan CSR
Visi Kemenkes yaitu:
“Selaras dengan visi Presiden Guna Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan”
Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:
Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Menurunkan angka stunting pada balita
Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.