Dokumen tersebut membahas kebijakan strategis bidang kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat. Beberapa poin penting yang diangkat adalah masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, keterbatasan akses pelayanan kesehatan berkualitas bagi kelompok rentan, serta belum tercapainya target gizi dan penurunan penyakit menular dan tidak menular. Dokumen ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarak
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Muh Saleh
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 memuat Teman Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 dan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Muh Saleh
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 memuat Teman Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 dan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
.NOTE: Mohon apabila hendak mengutip, kutiplah dengan mencantumkan sumbernya ya.
Terima kasih :)
“Intentionally using the quotes of others without author attribution is plagiarism and contributes to illiteracy.” - Rain Bojangles
Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Kesehatan untuk kurun waktu tahun 2010-2014, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Millenium Development Goals (MDG’s).
Arah Kebijakan P2P dan Kebijakan Covid 19Muh Saleh
Arah Kebijakan P2P dan Kebijakan Covid 19 yang disampaikan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju pada Tahun 2020
Kebijakan penurunan aki akb dinas kesehatan provinsi sulawesi barat 27 11_2016Muh Saleh
Materi Kadis Provinsi Sulawesi Barat pada Acar Penguatan Pemberdayaan MAsyarakat melalui P4K, Kelas Ibu, Kemitraan Bikun serta RTK Provinsi Sulawesi Barat
.NOTE: Mohon apabila hendak mengutip, kutiplah dengan mencantumkan sumbernya ya.
Terima kasih :)
“Intentionally using the quotes of others without author attribution is plagiarism and contributes to illiteracy.” - Rain Bojangles
Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Kesehatan untuk kurun waktu tahun 2010-2014, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Millenium Development Goals (MDG’s).
Arah Kebijakan P2P dan Kebijakan Covid 19Muh Saleh
Arah Kebijakan P2P dan Kebijakan Covid 19 yang disampaikan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju pada Tahun 2020
Kebijakan penurunan aki akb dinas kesehatan provinsi sulawesi barat 27 11_2016Muh Saleh
Materi Kadis Provinsi Sulawesi Barat pada Acar Penguatan Pemberdayaan MAsyarakat melalui P4K, Kelas Ibu, Kemitraan Bikun serta RTK Provinsi Sulawesi Barat
Pemantauan Status Gizi ini memberikan informas itentang status gizi balita secara berkesinambungan, yang diharapkan dapat dipergunakan dalam penentuan arah kebijakan perbaikan gizi masyarakat agar lebih efektif,esisien dan tepat sasaran. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya peningkatan derajat kesehatanmasyarakat.
Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015Muh Saleh
Profil Kesehatan 2015 yang berbasis data terpilah menurut jenis kelamin. Profil Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat tahun 2015 adalah gambaran situasi kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat yang memuat berbagai data tentang situasi dan hasil pembangunan kesehatan selama tahun 2015 . Data dan informasi yang termuat antara lain data kependudukan, fasilitas kesehatan, pencapaian program-program kesehatan, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Profil Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat ini disajikan secara sederhana dan informatif dengan harapan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
Selain untuk menyajikan informasi kesehatan, profil Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat
bisa dipakai sebagai tolok ukur keberhasilan/kemajuan pembangunan kesehatan. Profil Kesehatan Sulawesi Barat tahun 2015 telah dilakukan selama tahun 2015 dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan, sekaligus bisa dipakai sebagai bahan evaluasi perwujudan menuju Sulawesi Barat yang sejahtera dan Malaqbi.
RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Barat 2015 - 2019Muh Saleh
Pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Sulawesi Barat harus dipandang sebagai bagian yang tidak terlepas dari wawasan nasional. Sulawesi Barat sebagai provinsi dengan penduduk sekitar 1.258.090 jiwa dengan luas wilayah 16.937,16 kilometer persegi, ketahanan pangan dan gizi merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan Ketahanan Pangan dan Gizi di Sulawesi Barat sebagai wilayah yang surplus pangan telah menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan pangan dan gizi nasional. Oleh karena itu Pemerintah Sulawesi Barat harus terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan dan gizi melalui program-program yang benar-benar mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Multisektor Tahun 2015 – 2019 Provinsi Sulawesi Barat ini diharapkan dapat memantapkan ketahanan pangan dan gizi, melalui: (1) meningkatkan status gizi masyarakat dengan memprioritaskan pada penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang anak balita menjadi 25% Persen pada tahun 2019, (2) mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan berbasis kemandirian untuk menyediakan ketersediaan energi perkapita minimal 2200 Kilokalori/hari, dan penyediaan protein perkapita minimal 57 Gram/hari, (3) meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 3763 kkal/hari dan protein sebesar 97,82 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati 100 pada tahun 2019, (4) meningkatkan keamanan, mutu dan hygiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan dan meminimalkan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan.
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Barat 2015 – 2019 diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan periode 2015 - 2019. Kebijakan RAD Pangan dan gizi 2015 - 2019 berisi 5 (lima) strategi utama yaitu (1) Pengelolaan Ketersediaan Pangan, (2) Pengelolaan Keterjangkauan Pangan, (3) Pengelolaan Pemanfaatan Pangan, (4) Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan, dan (5) Penguatan Koordinasi Ketahanan Pangan. Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi 2015 - 2019 juga telah mengakomodir keterlibatan dari seluruh elemen bangsa yang dijabarkan dalam matriks Program Rencana Aksi Nasional Pembangunan Pangan dan Gizi 2015 - 2019. Dengan demikian, diharapkan Kebijakan Strategis. Pangan dan Gizi 2015 - 2019 dapat memberikan daya ungkit dan dorongan yang kuat bagi pembangunan nasional pangan dan gizi.
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Muh Saleh
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yang dipaparkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju.
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
Enam pilar Transformasi Kesehatan terdiri dari Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.
Sistem Kesehatan dan Komponen Pembiayaan-Safirina Aulia Rahmisafirinaauliarahmi1
Sistem pembiayaan kesehatan didefinisikan sebagai suatu sistemyangmengatur tentang besarnya alokasi dana yang harus disediakanuntukmenyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatanyangdiperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Muh Saleh
Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2020-2024 :
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.
Similar to Strategi pembangunan kesehatan sulawesi barat tahun 2013 2014 (20)
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Buku Panduan Aplikasi eKinerja.
Buku Petunjuk e‑Kinerja digunakan untuk memandu ASN dalam pelaporan, monitoring, dan
penilaian kinerja dalam periode tertentu menggunakan aplikasi e‑Kinerja. Diharapkan dengan buku
ini dapat mempermudah ASN dalam penggunaan aplikasi e‑Kinerja.
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman
bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah baik oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten Se-Sulawesi Barat
guna terciptanya sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan
efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Muh Saleh
Rencana Strategis (Renstra) adalah
dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun
sebagai penjabaran atas Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Dinas
Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang
nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang
menjalankan urusan wajib bidang kesehatan
serta bersifat indikatif.
Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat merupakan penjabaran Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat tahun 2023-2026. Dokumen renstra
Dinas Kesehatan memberikan gambaran
perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan
Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2026
serta merupakan bagian Kontrak Kinerja
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat dengan Kepala Daerah.
Selain itu penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat ini
merupakan wujud implementasi instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Daerah (RPD). Provinsi Sulawesi
Barat merupakan salah satu daerah yang
melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak
secara nasional Tahun 2024 yang masa
jabatannya berakhir pada Tahun 2022.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
Sistem perencanaan pembangunan nasional mengalami perubahan
mendasar seiring dengan terjadinya perubahan pada bidang politik,
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kuatnya arus
demokratisasi, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan
pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden, mengatur sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
dilaksanakan secara langsung oleh rakyat Indonesia, tidak lagi memakai
sistem perwakilan melalui pemilihan di lembaga Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR). Sejak itu, arah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan oleh Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi
menggunakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat oleh
MPR, tetapi menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
terpilih. Sedangkan untuk memberikan arah pembangunan dalam jangka
panjang (20 tahun) kedepan, pemerintah menetapkan dan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Khusus menyangkut RPJP Daerah, proses penyusunannya harus mengacu
pada RPJP Nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007. Salah satu arahan penting dalam undang-undang tesebut adalah
periodesasi RPJP Daerah harus disesuaikan dengan periodesasi RPJP
Nasional, yaitu tahun 2005-2025. Ini dimaksudkan agar perencanaan
pembangunan nasional dan daerah dapat dikonsolidasikan dan evaluasi
pencapaian pelaksanaan pembangunan relatif lebih mudah dilakukan
Secara substansial, RPJP Daerah merupakan dokumen yang lebih bersifat
visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi
keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan
tahunannya. Dari segi muatan, RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah
pembangunan daerah untuk 20 tahun kedepan (2005-2025).
Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 dilakukan
guna memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan
daerah dalam mencapai Visi Provinsi Sulawesi Barat 20 tahun kedepan.
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat juga memberikan arahan mengenai periode
pentahapan pembangunan yang mesti dilakukan dan yang harus dicapai
pada setiap periodenya agar visi yang dicita-citakan tersebut dapat efektif
dicapai. Perubahan dalam pencapaian setiap periodenya, hanya akan
melahirkan perubahan terhadap yang telah disepakati dalam dokumen
perencanaan ini. Namun demikian jika itu merupakan kehendak dan
keinginan masyarakat, maka perubahan adalah sebuah keniscayaan.
Penyusunan RPJPD ini juga mengakomodasi perencanaan wilayah Provinsi
Sulawesi Barat dalam 20 tahun kedepan, dengan memasukan peran sub
wilayah dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang diatur di
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (RTRWP
Sulbar). Perencanaan wilayah merupakan pengembangan struktur dan pola
ruang wilayah dalam tataran provinsi melalui rencana pemanfaatan ruang .
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah:
1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Muh Saleh
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dijadikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara sistem elektronik bidang kesehatan dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik.
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis bahwa perkembangan teknologi digital dalam masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi.
Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
Cetak Biru Strategi Tranformasi Digital Kesehatan yang di buat oleh DTO Kementeria Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
eraturan Menteri Kesehatan (PMK - Permenkes) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, bahwa Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
Strategi pembangunan kesehatan sulawesi barat tahun 2013 2014
1.
2. Kebijakan Strategis Bidang Kesehatan
Provinsi Sulawesi Barat
Di sampaikan Oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Pada Pertemuan Pelatihan Aplikasi E-Renggar (Elektronik Perencanaan dan
penganggaran)
D’maleo hotel 14 – 16 mei 2013
3. MIDTERM REVIEW RPJMN BIDANG KESEHATAN
3
NO INDIKATOR
STATUS
AWAL
(2009)
CAPAIAN TARGET
2014
STATUS
2010 2011 2012
1 Umur harapan hidup (tahun) 70,7 70,9 71,1 71,1 72,0
2
Angka kematian ibu melahirkan per 100.000
kelahiran hidup
228 n.a n.a n.a 118
3
Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh
tenaga kesehatan terlatih (cakupan
persalinanoleh tenaga kesehatan
84,3 84,8 86,38 88,64 90
4
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran
hidup
34 34 34 32
3)
24
5
Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran
Total (per perempuan usia reproduksi )
2,6 2,4
4)
n.A 2,6
3)
2,1
6 Persentase jangkauan akses sumber air bersih 47,7 44,19 42,76 n.A 68
7
Prevalensi kasus HIV
(Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang
memiliki pengetahuan HIV dan AIDS)
66,2
1)
57,5
2)
n.a 79,5
3)
90
8
Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite
Index- API)
1,85 1,96 1,75 1,69 1
9
Persentase penduduk yang memiliki jaminan
kesehatan
n.a 59,1 63,1 64,58 80,10
Ket : 1) SDKI, 2007; 2) Riskesdas, 2010; 3) SDKI, 2012; 4) Sensus Penduduk,2010
6. Perkembangan Status Gizi Balita
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2012
25.4
20.5
18.4 17.9
0
5
10
15
20
25
30
Sulbar Nasional
2007 2010
Sumber : Riskesdas 2007 dan 2010
7. Jumlah dan Angka Kematian Bayi
Menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2012
S
8. Jumlah dan Angka Kematian Ibu
Menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2012
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Tahun 2012
Mamuju dan Mamuju Utara perlu mendapat perhatian
9. Angka Penemuan Penderita Baru TB BTA Positif (CDR)
Menurut Kabupaten Sulawesi Barat Tahun 2012
20%
37%
41%
71%
108%
57%
MAMASA
MATRA
MAMUJU
POLMAS
MAJENE
SULBAR
10. Hal Yang Perlu Di perhatikan Dalam Penyusunan Anggaran
MDGs
RPJMN, RPJM
D, Renstra
Prioritas
Pembangunan
Nasional :
Jamkesmas dan
jampersal, SJSN
Kebutuhan
Spesific Lokal
Daerah;
Visi Misi
Pemerintah
Hasil
Rakerkenas
11.
12. ISSUE STRATEGIS
Masih tingginya Angka Kematian bayi dan Ibu
Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti: penduduk
miskin, daerah tertinggal, terpencil, dan kepulauan
Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak
menular.
Belum terpenuhinya jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan
dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan
13. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan
kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi
dan integrasi Lintas Sektor.
Belum otimalnya ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan
obat esensial penggunaan obat yang tidak rasional dan
penyelenggaran pelayanan kefarmasian yang berkualitas
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum
dilakukan secara optimal
Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi
pengelolaan data dan informasi kesehatan
ISSUE STRATEGIS
14. Rekomendasi Rakerkernas Wilayah Timur
yang dilaksanakan di Makassar
Mengutamakan upaya promotif-preventif dan peran aktif masyarakat serta komunikasi
publik dalam rangka mendukung MDG dan target RPJMN 2010- 2014:
Menyediakan akses informasi Kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat melalui
media massa dan membangun jejaring dengan lintas sektor serta LSM terkait.
Mewujudkan semua pelayanan Kesehatan dan sumber daya fasilitas pelayanan
Kesehatan
Meningkatkan jumlah, mutu, distribusi, retensi dan pendayagunaan SDM
Kesehatan untuk mendukung pelayanan Kesehatan dan KB
Meningkatkan cakupan pelayanan Kesehatan Program 1.000 Hari Pertama
Kehidupan
Mempercepat terwujudnya revitalisasi program Keluarga Berencana untuk pencapaian
target penurunan TFR
15. Lanjutan.....
Menurunkan AKI dan AKB, seperti penguatan Puskesmas PONED dan RS PONEK termasuk
peningkatan kolaborasinya, penguatan sistem rujukan, pengembangan Sistem Komunikasi -
Informasi Maternal dan Neonatal (SMS gateway).
Meningkatkan persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang berkualitas
melalui dukungan regulasi daerah dan penguatan Pokja Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan.
Meningkatkan pengetahuan komprehensif HIV-AIDS bagi kelompok usia 15-24
tahun, seperti dengan cara memperluas kampanye Aku Bangga Aku Tahu (ABAT)
dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi pemuda.
Menurunkan annual parasite index (API)
Peningkatan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) sejak dini
16. Lanjutan.....
Meningkatkan pembinaan pelayanan kefarmasian,
Menyiapkan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan
dimulai secara operasional per 1 Januari 2014
Mempersiapkan RPJMD 2015-2019 di tingkat Daerah dengan mengacu pada
RPJMN 2015-2019
Mengusulkan pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke
daerah, yang pengelolaannya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK).
Mewujudkan good and clean governance melalui sinkronisasi perencanaan
yang tepat dan evidence-based
Melaksanakan langkah-langkah mendukung WTP dan WBK-WBBM
17. MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)
(Sisa Waktu 3 Tahun untuk Evaluasi MDGs)
Goal 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan
Goal 2 : Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua
Goal 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Goal 4 : Menurunkan Kematian Anak
Goal 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu
Goal 6 : Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria Dan (TB)
Goal 7 : Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup
Goal 8 : Mengembangkan Kemitraan Pembangunan Di Tingkat Global
18. Terima KasihAtas perhatiannya
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Jalan Kurungan Bassi No 19 Mamuju
Telpon 0426-21027 Fax : 0426-22579
Website : dinkes.sulbarprov.go.id
Email : dinkessulbar@gmail.com