SlideShare a Scribd company logo

Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914

•Download as PPT, PDF•
•
Sutardjo ( Mang Ojo )
Sutardjo ( Mang Ojo )

RPJMN 2015-2019 membahas strategi percepatan pengurangan kemiskinan, perluasan perlindungan sosial, dan peningkatan pemerataan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Dokumen ini menganalisis kondisi kemiskinan saat ini, tantangan, dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

1 of 46
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Jangka Menengah 2015-2019 Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas Bali, 2 September 2014
KERANGKA PAPARAN I. KERANGKA PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019 II. KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA III. ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA RPJMN 2015-2019 IV. STRATEGI PERCEPATAN, PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN WILAYAH PERDESAAN :(PESISIR, NON-PESISIR, KUMUH ILEGAL, KAWASAN HUTAN DAN PEBATASAN) V. KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN VI. PROYEK PERCONTOHAN PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (P2B)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL I. KERANGKA PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
RPJMN 2015-2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005-2025 (UU 17 TAHUN 2007) Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR RPJM 2015-2019 memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
PENYUSUNAN RPJMN DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019 Rancangan RPJMN 2015-2019 Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019 Visi – Misi Presiden terpilih Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet Arahan RPJPN 2005-2025 Evaluasi RPJMN 2010-2014 Isu Strategis Jangka Menengah 2015- 2019 (background studies) Aspirasi Masyarakat
Amanat RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, AEC, BONUS DEMOGRAFI, ASEAN POST 2015, PERUBAHAN IKLIM POLHUKAM EKONOMI KESRA SDA-LH DAERAH • RB • Tertib hukum • Anti korupsi • Demokrasi • Stabilitas DN • Tranformasi Struktur • Resiliensi: Pangan, Energi dan Air • Infrastruktur • Inovasi • Mutu SDM • Kemiskinan • Pemerataan • Kesempatan kerja • SJSN • Pengelolaan SDA dan biodiversity • Kelautan • Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim • Pemerataan • SPM terpenuhi • Urbanisasi • Pelaksanaan Desentralisasi KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM Kerangka Pendanaan: APBN dan Non-APBN Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat JANGKA PANJANG: TERHINDAR DARI MIT (tercapai tahun 2030 apabila ekonomi tumbuh 6- 8%/tahun) RT RPJMN penting untuk menguatkan fondasi keluar dari MIT. (tidak boleh meleset dalam masa 5 tahun ke depan). • Membutuhkan comprehensive reform • Not Business as Usual (out of the box) • Prinsip berkelanjutan • Terpadu, tidak sendiri-sendiri MEMPERKUAT LANDASAN UNTUK MENGHINDAR DARI MIDDLE INCOME TRAP
TANTANGAN UTAMA RPJMN 2015-2019  Upaya jangka panjang agar keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada tahun 2030:  Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif dan berkelanjutan  Transformasi struktur ekonomi yang didukung pengelolaan SDA dan pengembangan Iptek dan inovasi  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia  Ketahanan pangan, energi, dan air  Penyediaan infrastruktur yang memadai  Percepatan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan  Pemberantasan korupsi  Percepatan konsolidasi demokrasi  Potensi bencana alam besar dan resiko perubahan iklim
ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 SOSIAL EKONOMI POLHUKAM DAERAH INFRASTRUKTUR SDA DAN LH  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.  Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.  Menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh.  Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.  Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.  Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan.  Meningkatkan mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.
II. KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA
PERKEMBANGAN KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA Tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2014 adalah sebesar 11,25 persen atau turun 0,22% dibandingkan September 2013 14.15 13.33 12.49 11.96 11.37 11.25 0.370 0.380 0.410 0.410 0.413 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Indeks Persentase Tingkat Kemiskinan (P0) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Gini Ratio  Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. Bahkan, dibandingkan Maret 2013, jumlah penduduk miskin bulan Maret 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,11 juta orang.  Hal ini menunjukan bahwa target menurut APBN-P 2013 yaitu dengan tingkat kemiskinan 9,5%-10,5% tidak tercapai. Adapun target kemiskinan tahun 2014 adalah 9,0% -10,5% dan 2015 adalah 9,0%-10,0%
35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 Tingkat Kemiskinan antar Provinsi Beberapa propinsi mengalami kenaikan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Maret 2013 Maret 2014 50 40 30 20 10 0 Kenaikan Jumlah Penduduk Miskin Maret 2013- Maret 2014 (ribu orang)
KEMISKINAN KRONIS DAN KERENTANAN TERUS BERLANJUT Mobilitas dalam3 tahun (2008-2010) Jumlah RTM Keluar dari miskin, namun tetap rentan 1.5 juta Keluar dari sangat miskin, namun tetap miskin 2.1 juta Keluar dari kondisi sangat miskin, tapi jatuh lagi 0.9 juta Senantiasa dalam kemiskinan kronis 1.5 juta RTM 6.0 juta • 4.5 juta RTM (75%) tidak pernah keluar dari kemiskinan selama 3 tahun • 1.5 juta (25%) tidak pernah membaik tingkat kemiskinan Rumah Tangga Miskin (10%, PPLS 2011)
3.553.95 KESENJANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH KEMISKINAN PER PROVINSI TAHUN 2013 Tingkat kemiskinan masih tinggi di sebagian besar Indonesia bagian Timur Namun, Jumlah penduduk miskin masih didominasi di Pulau Jawa 4.775.215.745.936.066.46 Jumlah penduduk miskin tertinggi 7.5 7.727.888.078.148.24 12.312.5512.83 9.529.5410.06 17.5117.617.9718.34 14.2414.5614.6714.8615.43 26.67 19.4920.03 31.13 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 35 30 25 20 15 10 5 0 Persentase Penduduk Miskin (%) Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)
ISU KESENJANGAN DAN KERENTANAN 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kurva pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga, 2003-2010 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga /Kapita/tahun (%) Persentil Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sumber: Susenas, World Bank calculations Growth Incidence 2003 to 2010 Growth in mean 2/3 Rumah Tangga konsumsi terendah tumbuh di bawah rata2 nasional Semakin banyak penduduk yang berpendapatan menengah, namun rentan terhadap guncangan ekonomi yang dapat dengan sangat mudah membawa mereka ke bawah garis kemiskinan. Sampai dengan persentil 40 dianggap masih rentan. Kesenjangan meningkat karena 2/3 rumah tangga termiskin tumbuh di bawah rata-rata nasional. Pertumbuhan lebih besar rumah tangga terkaya.
PERMASALAHAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN • Belum efektif dan optimalnya pelaksanaan program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan:  menyangkut ketidaktepatan sasaran, ketidakpaduan lokasi dan waktu, dan koordinasi antar program/ kegiatan maupun program/ kegiatan pemerintah pusat dan daerah yang belum selaras;  masih adanya social exclusion (marjinalisasi) pada penerima program penanggulangan kemiskinan  penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terisolir/ terpencil, daerah perbatasan masih belum efektif;  peran dan kapasitas TKPKD di beberapa daerah belum optimal;  Pemekaran wilayah yang terus menerus menyulitkan dalam perencanaan dan penganggaran. • Belum optimalnya dukungan dari aspek kebijakan makro dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan • Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan serta kesehatan ibu dan anak
PENYEBAB MENINGKATNYA KESENJANGAN Keterbatasan Rumah Tangga Miskin untuk terlibat dalam proses pembangunan Tidak meratanya pertumbuhan sektor ekonomi 1 2 Kesempatan RTM untuk meningkatkan penghidupannya relatif rendah Sisi kebijakan: • Penyerapan tenaga kerja yang belum optimal • Sistem logistik yang kurang efisien: distribusi, persaingan usaha, dan peran lembaga pangan belum memihak masyarakat miskin Sisi akses: • Kurangnya jangkauan pelayanan dasar • Rendahnya akses kredit usaha bagi RTM • Rendahnya kepemilikan aset RTM terutama lahan produktif Perkembangan ekonomi yang mengarah ke sektor industri dan jasa melebihi pertumbuhan di sektor pertanian, sedangkan rata-rata RTM bekerja di sektor pertanian. Peningkatan produksi dalam negeri bersifat padat modal dan padat skilled labor, lebih banyak dinikmati oleh golongan menengah ke atas.
TANTANGAN 2015-2019 BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN • Meningkatkan pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi untuk mempercepat penurunan kemiskinan. • Melaksanakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan integratif. • Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat miskin dalam menghadapi globalisasi dan perubahan iklim. • Penguatan desentralisasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan oleh berbagai pihak: Public, People, Private Partnerships. • Peningkatan akses penghidupan bagi masyarakat miskin
III. ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA RPJMN 2015-2019
ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2015-2019 Perluasan perlindungan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin Percepatan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan Mengurangi kemiskinan dengan memfokuskan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan pada lokasi-lokasi termiskin ISU STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan perluasan perlindungan sosial Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan: pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan, listrik, dsb Pemberdayaan masyarakat miskin dengan fokus Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B): • Peningkatan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan • Peningkatan ketersediaan akses dan aset penghidupan bagi penduduk miskin Meningkatkan ketersediaan dan cakupan pelayanan dasar 1. Penataan bantuan sosial reguler berbasis siklus hidup dan peningkatan kapasitas keluarga 2. Penataan bantuan sosial temporer 3. Perluasan cakupan SJSN 4. Penguatan kelembagaan dan pelaksanaan bantuan sosial 5. Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas
SINERGI DAN INTEGRASI Sistem Rujukan Terpadu, Perbaikan Penargetan ► Jaminan Kecelakaan Kerja ► Jaminan Kematian ► Jaminan Hari Tua ► Jaminan Pensiun TRANSFORMASI KLASTER I Tunjangan Lansia Tunjangan Penyandang Disabilitas Tunjangan Anak Terlantar Beasiswa Siswa Miskin Program Keluarga Harapan (PKH) Raskin Bantuan Langsung Tunai Jamkesmas Pelayanan, rehabilitasi, & pemberdayaan sosial Berbasis Institusi/Komunitas: Lansia, Penyandang Disabilitas, dan Anak Telantar Pelayanan, rehabilitasi & pemberdayaan Berbasis Keluarga: Bantuan Tunai Bersyarat bagi Keluarga Miskin sesuai karakteristik keluarga (a.l. anak balita, usia sekolah, ibu hamil, disabilitas) Bansos korban bencana alam Bansos korban bencana sosial Bansos korban bencana ekonomi Bansos Reguler Bansos Temporer Saat ini (2013) 2025 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pelayanan Panti Anak, Lansia, Disable PENGUATAN IMPLEMENTASI Penyusunan SPM Kesos, Penataan Kelembagaan, Penguatan Pekerja Sosial
TRANSFORMASI KLASTER II, III, IV DAN KETERLIBATAN CSR DALAM PENGKAYAAN 5 ASET 2013 Klaster II, III, IV PNPM UMKMK Program Pro-Rakyat  Pembangunan rumah murah dan sangat murah  Penyediaan air bersih untuk rakyat  Penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau  Penyediaan angkutan umum murah  Peningkatan kehidupan nelayan  Peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan 2025 Sustainable Livelihood • Bantuan kredit, pelatihan usaha kecil mandiri, dan bantuan integrasi terhadap pasar (aset finansial) • Balai pelatihan kerja (bekerjasama dengan industri, sertifikasi, pendidikan universal (aset manusia) • Perbaikan kampung, listrik mudah pakai dan jaringan air bersih (aset infrastruktur) • Perlindungan lingkungan dan penanggulangan polusi (aset alam) • perencanaan partisipatif komunitas (aset sosial) Transformasi dan Harmonisasi Klaster IV Program CSR Sinkronisasi
SASARAN PENGURANGAN KEMISKINAN RPJMN 2015-2019 RPJPN 2005-2025 MP3KI 2013-2025 Rancangan RPJMN Teknokratis RPJMN 2015-2019 RPJMN 2005-2009 Background Study RPJMN 2015 - 2019 RPJMN 2010-2014 RPJMN 2020-2024 Evaluasi RPJMN 2010 - 2014 2005-2009 2010-2014 2015-2019*** 2020-2024*** 8,2 9,0 – 10,5** 6,0 - 8,0 4,0 – 5,0 14,15 - 15,97 11,47* Target Realisasi Catatan: * September 2013; ** sesuai revisi APBN 2014 (Target RPJMN 8,0-10,0%); *** sesuai MP3KI dan revisi RKP 2014
ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2015 • Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang KEBIJAKAN Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas perluasan pelayanan dasar untuk penduduk miskin dan rentan Penguatan pengembangan penghidupan berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui transformasi PNPM menuju Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) 1 2 3 4 Peningkatan peran UMKMK dalam penanggulangan kemiskinan ARAH FOKUS PRIORITAS komprehensif • Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan • Meningkatkan sinergi dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMK dan koperasi • Pembenahan aspek kelembagaan penanggulangan kemiskinan
SASARAN RKP 2015: KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN UKM Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran • Tingkat Kemiskinan: 9-10 persen dan Tingkat pengangguran: 5,5-5,7 persen Program Perlindungan Sosial • Peningkatan kesejahteraan sosial pada individu, rumah tangga, dan komunitas, terutama yang termasuk dalam penduduk miskin dan rentan Pemberdayaan UMK dan Koperasi • Pertumbuhan wirausaha baru, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi; dan • Peningkatan proporsi UMK yang dapat mengakses layanan keuangan formal
GRADUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM P2B Dana Amanah/Modal Bergulir/Lapangan kerja Akses lanjut Program P 2 B (peningkatan kapasitas, akses thd pasar, keuangan) Program-program Bantuan Sosial Bernilai Tambah (i.e.: Pembekalan Dasar) Karitatif Murni Pembekalan lanjut • Program Klaster I: sebagai program dasar yang akan dilengkapi dengan P2B • Program Klaster II (modal bergulir) dan Klaster III (modal usaha kecil/mikro): sebagai program dengan potensi modal yang dapat dimanfaatkan oleh beneficiaries P2B • Program Klaster IV: sebagai pendukung P2B dengan berbagai dukungan pelayanan dasar.
TRANSFER OF KNOWLEDGE PNPM MANDIRI PADA PELAKSANAAN UU DESA Transisi PNPM Mandiri Setelah Diberlakukannya UU Desa Proses perencanaan partisipatif Mekanisme Musdes mengacu pada tahapan perencanaan pembangunan yang ada di PNPM Keberlanjutan pendampingan Pendampingan diperlukan untuk peningkatan kualitas dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa Keberlanjutan kelembagaan masyarakat yang akuntabel Pemanfaatan kelembagaan PNPM untuk membantu struktur pemerintahan desa Peningkatan peran pemerintah daerah Mendorong inisiatif pemerintah daerah dalam mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat sesuai kondisi di daerahnya PNPM Mandiri  fokus P2B Variabel UU Desa Kecamatan (lintas Desa) Lokus kegiatan Desa Lokasi kantong-kantong kemiskinan BLM kegiatan Seluruh Desa secara nasional Mengembangkan penghidupan berkelanjutan (pemenuhan 5 aset penghidupan bagi Fokus Pelaksanaan kegiatan masyarakat miskin dan rentan: SDA, SDM, finansial, sosial, dan infrastruktur) Memperbaiki tata kelola pemerintahan desa meliputi kegiatan pelayanan publik, pembagunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa Pendampingan di tingkat Kecamatan Pendampingan Pendampingan di tingkat Desa
PERCEPATAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN Reformasi Menyeluruh Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015 Penguatan kelembagaan Kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dan kebijakan sektoral Penguatan pengelolaan sistem data terpadu a. Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan kemiskinan b. Peningkatan peran pihak swasta, BUMN dan masyarakat dalam penguatan sinergi percepatan penurunan kemiskinan termasuk pendekatan pelayanan dasar terpadu ke masyarakat miskin dan pelibatan perencanaan dan pemantauan kualitas layanan dasar c. Penguatan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan sektoral yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi penghidupan dan pelayanan dasar penduduk miskin
SINERGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI TINGKAT INDIVIDU/KELUARGA G A RIS KEMISKINAN Sinergi di tingkat rumah tangga/keluarga dimungkinkan saat ini dengan adanya Basis Data Terpadu (BDT). Sejahtera Sangat Miskin Miskin Hampir Miskin/ Rentan Tidak Miskin Program-program Perlindungan Sosial Program Keuangan Mikro dan Pengembangan Penghidupan
PRASYARAT UTAMA UNTUK SINERGI Mekanisme pelaksanaan dan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan stakeholders lainnya (BUMN, Swasta, NGO/LSM) REGULASI Landasan hukum yang dapat memberikan kekuatan dan dukungan dalam melaksanakan kebijakan PK • Basis data yang akurat dengan update regular yang dilakukan melalui kelembagaan yang solid • Definisi kemiskinan yang tepat dan dapat mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat SISTEM PROSEDUR DATA
IV. STRATEGI PERCEPATAN, PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN WILAYAH PERDESAAN :(PESISIR, KUMUH ILEGAL, KAWASAN HUTAN DAN PEBATASAN)
STRATEGI PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT PESISIR 1. Menjamin ketersediaan pasokan BBM dan keterjangkauannya, terutama bagi nelayan miskin dan buruh nelayan. 2. Perlindungan terhadap nelayan kecil, pembatasan ijin penangkapan ikan oleh kapal besar, dan perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia, serta pencegahan illegal fishing. 3. Pengembangan mata pencaharian alternatif bagi rumah tangga nelayan dan masyarakat di kawasan pesisir. 4. Pelestarian ekosistem laut dan kawasan pesisir yang dapat melindungi sumber daya perikanan dan lingkungan alam di kawasan pesisir. 5. Akses keuangan/modal yang mudah bagi nelayan miskin dan buruh nelayan agar secara bertahap dapat mengelola usahanya secara mandiri. 6. Meningkatkan kualitas SDM di kawasan pesisir (aspek pendidikan dan kesehatan.
STRATEGI KAWASAN KUMUH DAN ILEGAL • Pembenahan status lahan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. • Peningkatan partisipasi sosial dan politik masyarakat di permukiman kumuh dan ilegal. Dimulai dengan menjamin hak untuk memperoleh identitas kewarganegaraan, seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. • Pemenuhan kebutuhan dasar terkait lingkungan yang sehat, seperti perbaikan permukiman, penyediaan listrik, air bersih, sanitasi termasuk pengelolaan sampah. • Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan ketrampilan. • Peningkatan akses permodalan. • Peningkatan peran pemerintah daerah untuk ikut serta mengatasi permasalahan permukiman.
STRATEGI KAWASAN PERBATASAN • Pemenuhan hak atas indentitas. • Penyediaan layanan infrastruktur dasar terpadu (perumahan, listrik, komunikasi, sanitasi, air bersih) bagi masyarakat miskin di daerah perbatasan. • Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan (kuantitas dan kualitas). • Peningkatan kualitas SDM untuk peningkatan akses pekerjaan/sumber mata pencaharian. • Pengembangan sumber usaha masyarakat miskin perbatasan dan peningkatan ketersediaan sarana produksi.
STRATEGI KAWASAN HUTAN • Pemenuhan pelayanan dasar, a.l.: pembangunan infrastruktur untuk membuka keterisolasian masyarakat miskin di lingkungan hutan, akses terhadap sarana pendidikan dan kesehatan. • Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan keterampilan khusus yang relevan. • Bantuan sosial baik yang bersifat reguler dan non-reguler untuk mempertahankan kondisi masyarakat miskin/rentan agar tidak semakin miskin. • Pengembangan penghidupan berkelanjutan, melalui program pemberdayaan dan pengembangan usaha alternatif. • Relokasi tempat pemukiman dalam upaya pelestarian hutan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan dasar. • Penetapan kebijakan khusus yang mendukung kehidupan masyarakat miskin di lingkungan hutan.
STRATEGI KAWASAN ADAT TERPENCIL • Pemenuhan layanan dasar antara lain pembangunan infrastruktur untuk membuka keterisolasian. • Peningkatan SDM melalui pelatihan keterampilan khusus, dengan tidak meninggalkan kekhasan dan kekayaan khazanah adat istiadat mereka. • Bantuan sosial baik yang bersifat reguler dan non-reguler untuk mempertahankan kondisi masyarakat miskin/rentan agar tidak semakin miskin. • Pendataan keluarga komunitas masyarakat adat untuk identifikasi masalah kemiskinan dan pentargetan program sehingga lebih tepat sasaran. • Pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Pendekatan pembangunan yang diprakarsai dan dikelola langsung oleh masyarakat adat setempat. • Peningkatan partisipasi pemerintah daerah atau organisasi lokal. Pelaku memiliki perhatian, komitmen, dan kemampuan untuk membangun masyarakat. • Melakukan relokasi atau pemukiman kembali penduduk ke lokasi yang lebih memudahkan dalam pemberian pelayanan dasar • Perlindungan hukum, mencakup pengakuan terhadap eksistensi mereka, hak wilayah hukum adat, hak sosial dan ekonomi, hak identitas budaya, pelarangan perambahan hutan, komersialisasi lahan, pencemaran lingkungan, serta melindungi hutan sebagai “rumah budaya” mereka dari intervensi dari luar.
V. KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PENGEMBANGAN KONSEP PEMETAAN POTENSI WILAYAH SEBAGAI BAGIAN KETERLIBATAN PEMDA Kelompok Masyarakat Masyarakat Miskin Pengembangan Wilayah Kelompok Usaha Kelompok Usaha Kelompok Usaha Pengembangan Desa Pemerintah Daerah Analisis Potensi Wilayah Pemerintah daerah berperan dalam pengenalan potensi lokal yang efektif sehingga dapat menjadi masukan bagi masyarakat miskin sebagai peluang usaha yang dapat dikembangkan
STRUKTUR KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PUSAT DAN DAN DAERAH
PENGUATAN TKPK DAERAH (1) 1. Mengembangkan komunikasi yang efektif antar pelaku (pemda, legislatif, ormas, media)  Antara lain mengembangkan komitmen keberlanjutan capaian target MDGs pada tahun 2015. 2. Menyusun agenda kerja TKPK-D yang jelas dan terukur  antara lain:  Membentuk/memperkuat Pokja Pendataan, Kemitraan, Penanganan Pengaduan Masyarakat, dan Monev.  Menelaah/mengkritisi/memperbaiki kualitas berbagai dokumen pembangunan (RPJMD, RKPD, SKPD, rencana aksi, Renstra SKPD, Renja SKPD, kebijakan, regulasi, laporan monev) agar lebih pro-poor 3. Meningkatkan penggunaan berbagai alat bantu perencanaan & penganggaran yang pro-poor:  Mengembangkan indikator & basis data kemiskinan & MDGs;  Memperkuat pengintegrasian perencanaan partisipatif;  Membangun kepedulian publik atas perencanaan dan penganggaran yang pro-poor melalui berbagai media.
PENGUATAN TKPK DAERAH (2) 4. Memperbaiki targeting berbagai program dengan memfokuskan sasaran ke masyarakat miskin dan kantong2 kemiskinan 5. Mensinergikan kegiatan & anggaran program sektor & daerah untuk membuka keterisolasian wilayah, peningkatan keberdayaan masyarakat, & revitalisasi perdesaan. 6. Memelihara iklim usaha yg mendukung perekonomian lokal (al. akses permodalan, informasi & pasar UMK, kepastian usaha sektor informal, dsb). 7. Mengendalikan inflasi daerah sebagai natural protection untuk orang miskin (harga pokok, OP infrastruktur, dsb agar peningkatan pendapatan orang miskin efektif). 8. Menggalang kemitraan pendanaan dengan berbagai pelaku pembangunan  pokja kemitraan TKPK-D
VI. PROYEK PERCONTOHAN PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (P2B)
KETENTUAN UTAMA PNPM P2B 1. Program difokuskan kepada masyarakat miskin. 2. Membekali masyarakat mengenai esensi berkelompok. 3. Membiasakan menabung sebagai salah satu indikator kesungguhan dan komitmen masyarakat untuk maju dan berkembang. 4. Melibatkan Pemda secara aktif dalam mengenali potensi lokal yang dapat dikembangkan oleh masyarakat miskin. 5. Memberikan pilihan usaha dan ketrampilan sesuai minat dan kemampuan masyarakat dan prospektif. 6. Praktek pengelolaan yang baik dari program-program pemberdayaan akan terus dilanjutkan dan menjadi bagian dari P2B. 7. Fasilitasi dan pendampingan yang intensif, dengan memperjelas siapa yang melakukan dan bagaimana mekanismenya. 8. Menentukan pola kelembagaan yang paling sesuai dalam mengelola program di daerah (kab./kota).
UJI COBA PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (P2B) DESAIN UMUM PNPM P2B TUJUAN : Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan KEGIATAN UTAMA : 1. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui pelatihan pengelolaan kelompok, pelatihan keahlian sesuai minat usaha anggota kelompok 2. Pengembangan penghidupan masyarakat, melalui pendampingan dan penyaluran dana bergulir 3. Peningkatan pelibatan Pemda dalam mengenali potensi lokal yang dapat dikembangkan oleh masyarakat miskin PROGRESS • Ujicoba dilakukan di 6 kecamatan di 3 kabupaten terpilih yakni Kab. Brebes, Kab. Pekalongan dan Kab. Pemalang • Kegiatan dilakukan dengan fasilitasi dan pendampingan yang intensif dari fasilitator • Telah diberikan pembekalan kepada pendamping daerah dan pemerintah daerah dalam menjalankan pelaksanaan uji coba penghidupan berkelanjutan • Masing-masing kecamatan terpilih diberikan anggaran sebesar 1,9-2 Miliar
LOKASI UJICOBA P2B (TA 2014) •Potensi daerah (kontribusi sektor terbesar dalam PDRB 2012): •Brebes: pertanian dan perkebunan (padi, jagung, ubi kayu, dan bawang merah) •Pekalongan: industri pengolahan (pakaian dan makanan) •Pemalang: perdagangan, hotel, dan restoran. •Ketiga kabupaten memiliki potensi sektor pertanian dan perikanan. •Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2012: •Brebes: 9,54% •Pekalongan: 4,75% •Pemalang: 6,55% •(Nasional: 5,92%; Jateng: 6,02). Kab. Kondisi Kemiskinan Kecamatan Pdd. Miskin (jiwa) Tingkat Kemis. (%) Desa Sample Kondisi Geografis Potensi Usaha RTM Brebes 394.400 jiwa (22,72%) •Bulakamba •Paguyangan •Bantarkawung 57.457 35.879 37.126 35,42 35,83 42,37 •Kluwut (BS) •Wanatirta (SM) •Pangarasan (MS) •Dat. rendah & pesisir •Perbukitan (hutan) •Dat. rendah (hutan) •Tani & Nelayan •Tani & Ternak •Tani & Ternak Pemalang 261.200 jiwa (20,68%) •Belik 37.252 36,26 •Mendelem (AS) •Dat. tinggi •Tani & Ind. RT Pekalongan 125.900 jiwa (15%) •Petungkriyono •Paninggaran 1.055 11.648 8,84 33,75 •Simego •Tlogohendro (KI) •Yosorejo •Tlogopakis •Kayupuring •Lambanggelun (PW) •Dat. tinggi •Dat. rendah (hutan) •Tani & Ternak •Tani
PENUTUP 1. Upaya penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan merupakan langkah strategis dan mendasar yang harus dilakukan secara sistemik dan konvergen guna mencapai pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. 2. Dalam rancangan RPJMN 2015-2019 mendatang, titik berat pencapaian pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan difokuskan kepada: (a) Peningkatan kualitas dan perluasan hak dasar terutama pengentasan kemiskinan, pemenuhan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perlindungan soial, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan; serta (b) Peningkatan kapasitas nasional dalam mengelola sumber daya produktif dengan mengedepankan kepentingan nasional dalam memenangkan persaingan global. (c) Peningkatan daya saing sektor riil berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah serta keberpihakan kepada koperasi; 3. Peningkatan kesadaran kolektif antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah serta segenap komponen pembangunan, agar mampu mereduksi berbagai ketimpangan terutama ego sektoral dan wilayah.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH

Recommended

Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
PSEKP - UGM
 
Membangun Jejaring Kerja Efektif
Membangun Jejaring Kerja EfektifMembangun Jejaring Kerja Efektif
Membangun Jejaring Kerja Efektif
Tri Widodo W. UTOMO
 
Model PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAModel PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDA
Zainul Ulum
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Rusman R. Manik
 
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
Mikhail Rasyid
 
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis KinerjaTeori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
Juwarto Tulungagung
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
muzakir tombolotutu
 
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
temanna #LABEDDU
 

Recommended

Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
PSEKP - UGM
 
Membangun Jejaring Kerja Efektif
Membangun Jejaring Kerja EfektifMembangun Jejaring Kerja Efektif
Membangun Jejaring Kerja Efektif
Tri Widodo W. UTOMO
 
Model PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAModel PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDA
Zainul Ulum
 
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Sekelumit tentang Renstra OPD menurut Permendagri 86/2017
Rusman R. Manik
 
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
Mikhail Rasyid
 
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis KinerjaTeori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
Juwarto Tulungagung
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
muzakir tombolotutu
 
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
5ilham summary penyusunan rka pelayanan publik
temanna #LABEDDU
 
Sakip bappenas
Sakip bappenasSakip bappenas
Sakip bappenas
Dr. Zar Rdj
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
BappedaLampungUtara
 
MATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMDMATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMD
Teguh Kristyanto
 
Presentasi SID
Presentasi SIDPresentasi SID
Presentasi SID
Cipu 38
 
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Joy Irman
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindleHeru Fernandez
 
Inovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publikInovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publik
National Research and Innovation Agency
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Formasi Org
 
Pedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdfPedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdf
DianSopyan
 
Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Dadang Solihin
 
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
DrHNurFajarAriefMPd
 
RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD
93220872
 
MATERI NARSUM PAK DIR KALTIM 2023 h-2.pptx
MATERI NARSUM PAK DIR KALTIM 2023 h-2.pptxMATERI NARSUM PAK DIR KALTIM 2023 h-2.pptx
MATERI NARSUM PAK DIR KALTIM 2023 h-2.pptx
solekan2
 
27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-
27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-
27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-
temanna #LABEDDU
 
Presentasi musrenbang
Presentasi musrenbangPresentasi musrenbang
Presentasi musrenbang
Reins Tangkowit
 
PAPARAN SAKIP KECAMATAN DRINGU BARU TH 2022.pptx
PAPARAN SAKIP KECAMATAN DRINGU BARU TH 2022.pptxPAPARAN SAKIP KECAMATAN DRINGU BARU TH 2022.pptx
PAPARAN SAKIP KECAMATAN DRINGU BARU TH 2022.pptx
RamadhanPradanaputra
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik
yuniariarsela
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Yudiwid
 
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
deivie rondonuwu
 
Paparan bappeda
Paparan bappedaPaparan bappeda
Paparan bappedaIndonesia Anti Corruption Forum
 
PPT KEMISKINAN
PPT KEMISKINANPPT KEMISKINAN
PPT KEMISKINANJayanthi Giantari
 
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan PenyusunanStrategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
Oswar Mungkasa
 

More Related Content

What's hot

Sakip bappenas
Sakip bappenasSakip bappenas
Sakip bappenas
Dr. Zar Rdj
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
BappedaLampungUtara
 
MATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMDMATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMD
Teguh Kristyanto
 
Presentasi SID
Presentasi SIDPresentasi SID
Presentasi SID
Cipu 38
 
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Joy Irman
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindleHeru Fernandez
 
Inovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publikInovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publik
National Research and Innovation Agency
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Formasi Org
 
Pedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdfPedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdf
DianSopyan
 
Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Dadang Solihin
 
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
DrHNurFajarAriefMPd
 
RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD
93220872
 
MATERI NARSUM PAK DIR KALTIM 2023 h-2.pptx
MATERI NARSUM PAK DIR KALTIM 2023 h-2.pptxMATERI NARSUM PAK DIR KALTIM 2023 h-2.pptx
MATERI NARSUM PAK DIR KALTIM 2023 h-2.pptx
solekan2
 
27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-
27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-
27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-
temanna #LABEDDU
 
Presentasi musrenbang
Presentasi musrenbangPresentasi musrenbang
Presentasi musrenbang
Reins Tangkowit
 
PAPARAN SAKIP KECAMATAN DRINGU BARU TH 2022.pptx
PAPARAN SAKIP KECAMATAN DRINGU BARU TH 2022.pptxPAPARAN SAKIP KECAMATAN DRINGU BARU TH 2022.pptx
PAPARAN SAKIP KECAMATAN DRINGU BARU TH 2022.pptx
RamadhanPradanaputra
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik
yuniariarsela
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Yudiwid
 
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
deivie rondonuwu
 

What's hot (20)

Sakip bappenas
Sakip bappenasSakip bappenas
Sakip bappenas
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
 
MATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMDMATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMD
 
Presentasi SID
Presentasi SIDPresentasi SID
Presentasi SID
 
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindle
 
Inovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publikInovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publik
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
 
Pedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdfPedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdf
 
Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
 
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdfDagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
 
RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD
 
MATERI NARSUM PAK DIR KALTIM 2023 h-2.pptx
MATERI NARSUM PAK DIR KALTIM 2023 h-2.pptxMATERI NARSUM PAK DIR KALTIM 2023 h-2.pptx
MATERI NARSUM PAK DIR KALTIM 2023 h-2.pptx
 
27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-
27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-
27. agenda iii pka-rbpmd dan rp akuntabilitas-
 
Presentasi musrenbang
Presentasi musrenbangPresentasi musrenbang
Presentasi musrenbang
 
PAPARAN SAKIP KECAMATAN DRINGU BARU TH 2022.pptx
PAPARAN SAKIP KECAMATAN DRINGU BARU TH 2022.pptxPAPARAN SAKIP KECAMATAN DRINGU BARU TH 2022.pptx
PAPARAN SAKIP KECAMATAN DRINGU BARU TH 2022.pptx
 
Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik Desain kebijakan publik
Desain kebijakan publik
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
 
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
 
Paparan bappeda
Paparan bappedaPaparan bappeda
Paparan bappeda
 

Viewers also liked

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan PenyusunanStrategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
Oswar Mungkasa
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanSutardjo ( Mang Ojo )
 
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan KemiskinanImplementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Dadang Solihin
 
Model Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan KemiskinanModel Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Administrasi publik baru (npa)
Administrasi publik baru (npa)Administrasi publik baru (npa)
Administrasi publik baru (npa)Al Fajar
 
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Oswar Mungkasa
 
Kemiskinan (SOSIOLOGI)
Kemiskinan (SOSIOLOGI)Kemiskinan (SOSIOLOGI)
Kemiskinan (SOSIOLOGI)
Viviantika Nurifda K
 
Kemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesiaKemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesiaIndra Wanto
 
Kemiskinan dan implikasinya
Kemiskinan dan implikasinyaKemiskinan dan implikasinya
Kemiskinan dan implikasinya
andittrio
 
Makalah kemiskinan di Indonesia
Makalah kemiskinan di IndonesiaMakalah kemiskinan di Indonesia
Makalah kemiskinan di Indonesiadena sundari alief
 
Kemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesiaKemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesia
Arif cebe
 
Kemiskinan
KemiskinanKemiskinan
Kemiskinan
Deni Wahyu
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani KemiskinanKebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
Randy Chamzah
 
Bintek dprd kota mataram
Bintek dprd kota mataramBintek dprd kota mataram
Bintek dprd kota mataram
apotek agam farma
 
Potensi ekonomi Aceh
Potensi ekonomi AcehPotensi ekonomi Aceh
Potensi ekonomi Aceh
Achmad Ridha
 
Prof Emil Salim : TINJAUAN “PRO GROWTH, PRO JOB, PRO POOR, dan PRO GREEN ECON...
Prof Emil Salim : TINJAUAN “PRO GROWTH, PRO JOB, PRO POOR, dan PRO GREEN ECON...Prof Emil Salim : TINJAUAN “PRO GROWTH, PRO JOB, PRO POOR, dan PRO GREEN ECON...
Prof Emil Salim : TINJAUAN “PRO GROWTH, PRO JOB, PRO POOR, dan PRO GREEN ECON...khoiril anwar
 
Pembangunan ekonomi regional
Pembangunan ekonomi regionalPembangunan ekonomi regional
Pembangunan ekonomi regionalEly Goro Leba
 
Talcott parson - agil
Talcott parson - agilTalcott parson - agil
Talcott parson - agil
Yaser Lopekabausirah
 

Viewers also liked (20)

PPT KEMISKINAN
PPT KEMISKINANPPT KEMISKINAN
PPT KEMISKINAN
 
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan PenyusunanStrategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Panduan Penyusunan
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
 
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan KemiskinanImplementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
 
Model Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan KemiskinanModel Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
 
Administrasi publik baru (npa)
Administrasi publik baru (npa)Administrasi publik baru (npa)
Administrasi publik baru (npa)
 
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
 
Kemiskinan (SOSIOLOGI)
Kemiskinan (SOSIOLOGI)Kemiskinan (SOSIOLOGI)
Kemiskinan (SOSIOLOGI)
 
Kemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesiaKemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesia
 
Kemiskinan dan implikasinya
Kemiskinan dan implikasinyaKemiskinan dan implikasinya
Kemiskinan dan implikasinya
 
Makalah kemiskinan di Indonesia
Makalah kemiskinan di IndonesiaMakalah kemiskinan di Indonesia
Makalah kemiskinan di Indonesia
 
Kemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesiaKemiskinan di indonesia
Kemiskinan di indonesia
 
Kemiskinan
KemiskinanKemiskinan
Kemiskinan
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani KemiskinanKebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
 
Bintek dprd kota mataram
Bintek dprd kota mataramBintek dprd kota mataram
Bintek dprd kota mataram
 
Potensi ekonomi Aceh
Potensi ekonomi AcehPotensi ekonomi Aceh
Potensi ekonomi Aceh
 
Prof Emil Salim : TINJAUAN “PRO GROWTH, PRO JOB, PRO POOR, dan PRO GREEN ECON...
Prof Emil Salim : TINJAUAN “PRO GROWTH, PRO JOB, PRO POOR, dan PRO GREEN ECON...Prof Emil Salim : TINJAUAN “PRO GROWTH, PRO JOB, PRO POOR, dan PRO GREEN ECON...
Prof Emil Salim : TINJAUAN “PRO GROWTH, PRO JOB, PRO POOR, dan PRO GREEN ECON...
 
Pembangunan ekonomi regional
Pembangunan ekonomi regionalPembangunan ekonomi regional
Pembangunan ekonomi regional
 
Paradigma sosiologi
Paradigma sosiologiParadigma sosiologi
Paradigma sosiologi
 
Talcott parson - agil
Talcott parson - agilTalcott parson - agil
Talcott parson - agil
 

Similar to Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914

Paparan bappenas
Paparan bappenasPaparan bappenas
Paparan bappenas
slidekita
 
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenasStrategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Gedhe Foundation
 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
Oswar Mungkasa
 
Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan Kemiskinan
Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan KemiskinanPerencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan Kemiskinan
Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan Kemiskinan
khoiril anwar
 
6 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
6 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan6 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
6 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
muhammad muhaimin
 
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatTinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Randy Wrihatnolo
 
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummitPaparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
Kurniawan Saputra
 
Penanggulangan Kemiskinan di Daerah
Penanggulangan Kemiskinan di DaerahPenanggulangan Kemiskinan di Daerah
Penanggulangan Kemiskinan di Daerah
Randy Wrihatnolo
 
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020
Dr. Zar Rdj
 
Week 7 - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
Week 7 - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023Week 7 - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
Week 7 - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
Yusinadia Sekar Sari
 
SKENARIO PEMBANGUNAN ACEH BESAR TAHUN 2023.pdf
SKENARIO PEMBANGUNAN ACEH BESAR TAHUN 2023.pdfSKENARIO PEMBANGUNAN ACEH BESAR TAHUN 2023.pdf
SKENARIO PEMBANGUNAN ACEH BESAR TAHUN 2023.pdf
bidfispratrenggalek
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
keuangandesa
 
Jurnal kemiskinan 4
Jurnal kemiskinan 4Jurnal kemiskinan 4
Jurnal kemiskinan 4
Setiyono Arpac
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
KPDT
 
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanRancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Moh TP
 
07.1 kemiskinan di indonesia
07.1 kemiskinan di indonesia07.1 kemiskinan di indonesia
07.1 kemiskinan di indonesiasindu_57
 
Paparan - TNP2K.pptx
Paparan - TNP2K.pptxPaparan - TNP2K.pptx
Paparan - TNP2K.pptx
AryaPutra89
 

Similar to Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914 (20)

Paparan bappenas
Paparan bappenasPaparan bappenas
Paparan bappenas
 
Bappenas
Bappenas Bappenas
Bappenas
 
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenasStrategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)
 
Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan Kemiskinan
Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan KemiskinanPerencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan Kemiskinan
Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan Kemiskinan
 
6 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
6 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan6 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
6 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
 
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatTinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
 
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummitPaparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
Paparan Wamen PPN Bappenas - RBSummit
 
Penanggulangan Kemiskinan di Daerah
Penanggulangan Kemiskinan di DaerahPenanggulangan Kemiskinan di Daerah
Penanggulangan Kemiskinan di Daerah
 
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020
 
Week 7 - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
Week 7 - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023Week 7 - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
Week 7 - kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yusinadia sekar sari 11140023
 
Shanti
ShantiShanti
Shanti
 
SKENARIO PEMBANGUNAN ACEH BESAR TAHUN 2023.pdf
SKENARIO PEMBANGUNAN ACEH BESAR TAHUN 2023.pdfSKENARIO PEMBANGUNAN ACEH BESAR TAHUN 2023.pdf
SKENARIO PEMBANGUNAN ACEH BESAR TAHUN 2023.pdf
 
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
Koordinasi perencanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan 2015 2019...
 
Jurnal kemiskinan 4
Jurnal kemiskinan 4Jurnal kemiskinan 4
Jurnal kemiskinan 4
 
Agus ppt
Agus pptAgus ppt
Agus ppt
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
 
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanRancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
 
07.1 kemiskinan di indonesia
07.1 kemiskinan di indonesia07.1 kemiskinan di indonesia
07.1 kemiskinan di indonesia
 
Paparan - TNP2K.pptx
Paparan - TNP2K.pptxPaparan - TNP2K.pptx
Paparan - TNP2K.pptx
 

More from Sutardjo ( Mang Ojo )

Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Pedoman menulis berita
Pedoman menulis beritaPedoman menulis berita
Pedoman menulis berita
Sutardjo ( Mang Ojo )
 
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintahPP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintahSutardjo ( Mang Ojo )
 
Transformasi+pendamping+ +prabawa+es
Transformasi+pendamping+ +prabawa+esTransformasi+pendamping+ +prabawa+es
Transformasi+pendamping+ +prabawa+esSutardjo ( Mang Ojo )
 

More from Sutardjo ( Mang Ojo ) (20)

Jadilah jurnalis desa
Jadilah jurnalis desaJadilah jurnalis desa
Jadilah jurnalis desa
 
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014_lampiran+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
 
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
Permen no.37 th_2014+pedoman+penyusunan+apbd+tahun+2015
 
Perpres nomor-12-tahun-2015
Perpres nomor-12-tahun-2015Perpres nomor-12-tahun-2015
Perpres nomor-12-tahun-2015
 
Perpres nomor-11-tahun-2015
Perpres nomor-11-tahun-2015Perpres nomor-11-tahun-2015
Perpres nomor-11-tahun-2015
 
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014
 
Permendagri no. 112 thn 2014
Permendagri no. 112 thn 2014Permendagri no. 112 thn 2014
Permendagri no. 112 thn 2014
 
Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014
 
Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014Permendagri no 113 tahun 2014
Permendagri no 113 tahun 2014
 
Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014Permendagri no. 111 thn 2014
Permendagri no. 111 thn 2014
 
Cara mengubah ukuran foto
Cara mengubah ukuran fotoCara mengubah ukuran foto
Cara mengubah ukuran foto
 
Cara login ke dasbor wodrpress
Cara login ke dasbor wodrpressCara login ke dasbor wodrpress
Cara login ke dasbor wodrpress
 
Cara membuat akun twitter
Cara membuat akun twitterCara membuat akun twitter
Cara membuat akun twitter
 
Cara membuat facebook page
Cara membuat facebook pageCara membuat facebook page
Cara membuat facebook page
 
Profil komunitas dem it ciamis
Profil komunitas dem it ciamisProfil komunitas dem it ciamis
Profil komunitas dem it ciamis
 
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
 
Kementerian pertanian[1]
Kementerian pertanian[1]Kementerian pertanian[1]
Kementerian pertanian[1]
 
Pedoman menulis berita
Pedoman menulis beritaPedoman menulis berita
Pedoman menulis berita
 
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintahPP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
PP No 71 Th 2010 standar akuntansi pemerintah
 
Transformasi+pendamping+ +prabawa+es
Transformasi+pendamping+ +prabawa+esTransformasi+pendamping+ +prabawa+es
Transformasi+pendamping+ +prabawa+es
 

Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914

  • 1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Jangka Menengah 2015-2019 Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas Bali, 2 September 2014
  • 2. KERANGKA PAPARAN I. KERANGKA PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019 II. KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA III. ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA RPJMN 2015-2019 IV. STRATEGI PERCEPATAN, PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN WILAYAH PERDESAAN :(PESISIR, NON-PESISIR, KUMUH ILEGAL, KAWASAN HUTAN DAN PEBATASAN) V. KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN VI. PROYEK PERCONTOHAN PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (P2B)
  • 3. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL I. KERANGKA PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
  • 4. RPJMN 2015-2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005-2025 (UU 17 TAHUN 2007) Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR RPJM 2015-2019 memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
  • 5. PENYUSUNAN RPJMN DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019 Rancangan RPJMN 2015-2019 Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019 Visi – Misi Presiden terpilih Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet Arahan RPJPN 2005-2025 Evaluasi RPJMN 2010-2014 Isu Strategis Jangka Menengah 2015- 2019 (background studies) Aspirasi Masyarakat
  • 6. Amanat RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, AEC, BONUS DEMOGRAFI, ASEAN POST 2015, PERUBAHAN IKLIM POLHUKAM EKONOMI KESRA SDA-LH DAERAH • RB • Tertib hukum • Anti korupsi • Demokrasi • Stabilitas DN • Tranformasi Struktur • Resiliensi: Pangan, Energi dan Air • Infrastruktur • Inovasi • Mutu SDM • Kemiskinan • Pemerataan • Kesempatan kerja • SJSN • Pengelolaan SDA dan biodiversity • Kelautan • Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim • Pemerataan • SPM terpenuhi • Urbanisasi • Pelaksanaan Desentralisasi KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM Kerangka Pendanaan: APBN dan Non-APBN Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat JANGKA PANJANG: TERHINDAR DARI MIT (tercapai tahun 2030 apabila ekonomi tumbuh 6- 8%/tahun) RT RPJMN penting untuk menguatkan fondasi keluar dari MIT. (tidak boleh meleset dalam masa 5 tahun ke depan). • Membutuhkan comprehensive reform • Not Business as Usual (out of the box) • Prinsip berkelanjutan • Terpadu, tidak sendiri-sendiri MEMPERKUAT LANDASAN UNTUK MENGHINDAR DARI MIDDLE INCOME TRAP
  • 7. TANTANGAN UTAMA RPJMN 2015-2019  Upaya jangka panjang agar keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada tahun 2030:  Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif dan berkelanjutan  Transformasi struktur ekonomi yang didukung pengelolaan SDA dan pengembangan Iptek dan inovasi  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia  Ketahanan pangan, energi, dan air  Penyediaan infrastruktur yang memadai  Percepatan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan  Pemberantasan korupsi  Percepatan konsolidasi demokrasi  Potensi bencana alam besar dan resiko perubahan iklim
  • 8. ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 SOSIAL EKONOMI POLHUKAM DAERAH INFRASTRUKTUR SDA DAN LH  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.  Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.  Menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh.  Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.  Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.  Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan.  Meningkatkan mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.
  • 9. II. KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA
  • 10. PERKEMBANGAN KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA Tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2014 adalah sebesar 11,25 persen atau turun 0,22% dibandingkan September 2013 14.15 13.33 12.49 11.96 11.37 11.25 0.370 0.380 0.410 0.410 0.413 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Indeks Persentase Tingkat Kemiskinan (P0) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Gini Ratio  Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. Bahkan, dibandingkan Maret 2013, jumlah penduduk miskin bulan Maret 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,11 juta orang.  Hal ini menunjukan bahwa target menurut APBN-P 2013 yaitu dengan tingkat kemiskinan 9,5%-10,5% tidak tercapai. Adapun target kemiskinan tahun 2014 adalah 9,0% -10,5% dan 2015 adalah 9,0%-10,0%
  • 11. 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 Tingkat Kemiskinan antar Provinsi Beberapa propinsi mengalami kenaikan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Maret 2013 Maret 2014 50 40 30 20 10 0 Kenaikan Jumlah Penduduk Miskin Maret 2013- Maret 2014 (ribu orang)
  • 12. KEMISKINAN KRONIS DAN KERENTANAN TERUS BERLANJUT Mobilitas dalam3 tahun (2008-2010) Jumlah RTM Keluar dari miskin, namun tetap rentan 1.5 juta Keluar dari sangat miskin, namun tetap miskin 2.1 juta Keluar dari kondisi sangat miskin, tapi jatuh lagi 0.9 juta Senantiasa dalam kemiskinan kronis 1.5 juta RTM 6.0 juta • 4.5 juta RTM (75%) tidak pernah keluar dari kemiskinan selama 3 tahun • 1.5 juta (25%) tidak pernah membaik tingkat kemiskinan Rumah Tangga Miskin (10%, PPLS 2011)
  • 13. 3.553.95 KESENJANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH KEMISKINAN PER PROVINSI TAHUN 2013 Tingkat kemiskinan masih tinggi di sebagian besar Indonesia bagian Timur Namun, Jumlah penduduk miskin masih didominasi di Pulau Jawa 4.775.215.745.936.066.46 Jumlah penduduk miskin tertinggi 7.5 7.727.888.078.148.24 12.312.5512.83 9.529.5410.06 17.5117.617.9718.34 14.2414.5614.6714.8615.43 26.67 19.4920.03 31.13 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 35 30 25 20 15 10 5 0 Persentase Penduduk Miskin (%) Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)
  • 14. ISU KESENJANGAN DAN KERENTANAN 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kurva pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga, 2003-2010 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga /Kapita/tahun (%) Persentil Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Sumber: Susenas, World Bank calculations Growth Incidence 2003 to 2010 Growth in mean 2/3 Rumah Tangga konsumsi terendah tumbuh di bawah rata2 nasional Semakin banyak penduduk yang berpendapatan menengah, namun rentan terhadap guncangan ekonomi yang dapat dengan sangat mudah membawa mereka ke bawah garis kemiskinan. Sampai dengan persentil 40 dianggap masih rentan. Kesenjangan meningkat karena 2/3 rumah tangga termiskin tumbuh di bawah rata-rata nasional. Pertumbuhan lebih besar rumah tangga terkaya.
  • 15. PERMASALAHAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN • Belum efektif dan optimalnya pelaksanaan program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan:  menyangkut ketidaktepatan sasaran, ketidakpaduan lokasi dan waktu, dan koordinasi antar program/ kegiatan maupun program/ kegiatan pemerintah pusat dan daerah yang belum selaras;  masih adanya social exclusion (marjinalisasi) pada penerima program penanggulangan kemiskinan  penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terisolir/ terpencil, daerah perbatasan masih belum efektif;  peran dan kapasitas TKPKD di beberapa daerah belum optimal;  Pemekaran wilayah yang terus menerus menyulitkan dalam perencanaan dan penganggaran. • Belum optimalnya dukungan dari aspek kebijakan makro dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan • Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan serta kesehatan ibu dan anak
  • 16. PENYEBAB MENINGKATNYA KESENJANGAN Keterbatasan Rumah Tangga Miskin untuk terlibat dalam proses pembangunan Tidak meratanya pertumbuhan sektor ekonomi 1 2 Kesempatan RTM untuk meningkatkan penghidupannya relatif rendah Sisi kebijakan: • Penyerapan tenaga kerja yang belum optimal • Sistem logistik yang kurang efisien: distribusi, persaingan usaha, dan peran lembaga pangan belum memihak masyarakat miskin Sisi akses: • Kurangnya jangkauan pelayanan dasar • Rendahnya akses kredit usaha bagi RTM • Rendahnya kepemilikan aset RTM terutama lahan produktif Perkembangan ekonomi yang mengarah ke sektor industri dan jasa melebihi pertumbuhan di sektor pertanian, sedangkan rata-rata RTM bekerja di sektor pertanian. Peningkatan produksi dalam negeri bersifat padat modal dan padat skilled labor, lebih banyak dinikmati oleh golongan menengah ke atas.
  • 17. TANTANGAN 2015-2019 BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN • Meningkatkan pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi untuk mempercepat penurunan kemiskinan. • Melaksanakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan integratif. • Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan masyarakat miskin dalam menghadapi globalisasi dan perubahan iklim. • Penguatan desentralisasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan oleh berbagai pihak: Public, People, Private Partnerships. • Peningkatan akses penghidupan bagi masyarakat miskin
  • 18. III. ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA RPJMN 2015-2019
  • 19. ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2015-2019 Perluasan perlindungan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin Percepatan pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan Mengurangi kemiskinan dengan memfokuskan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan pada lokasi-lokasi termiskin ISU STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan perluasan perlindungan sosial Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan: pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan, listrik, dsb Pemberdayaan masyarakat miskin dengan fokus Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B): • Peningkatan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan • Peningkatan ketersediaan akses dan aset penghidupan bagi penduduk miskin Meningkatkan ketersediaan dan cakupan pelayanan dasar 1. Penataan bantuan sosial reguler berbasis siklus hidup dan peningkatan kapasitas keluarga 2. Penataan bantuan sosial temporer 3. Perluasan cakupan SJSN 4. Penguatan kelembagaan dan pelaksanaan bantuan sosial 5. Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas
  • 20. SINERGI DAN INTEGRASI Sistem Rujukan Terpadu, Perbaikan Penargetan ► Jaminan Kecelakaan Kerja ► Jaminan Kematian ► Jaminan Hari Tua ► Jaminan Pensiun TRANSFORMASI KLASTER I Tunjangan Lansia Tunjangan Penyandang Disabilitas Tunjangan Anak Terlantar Beasiswa Siswa Miskin Program Keluarga Harapan (PKH) Raskin Bantuan Langsung Tunai Jamkesmas Pelayanan, rehabilitasi, & pemberdayaan sosial Berbasis Institusi/Komunitas: Lansia, Penyandang Disabilitas, dan Anak Telantar Pelayanan, rehabilitasi & pemberdayaan Berbasis Keluarga: Bantuan Tunai Bersyarat bagi Keluarga Miskin sesuai karakteristik keluarga (a.l. anak balita, usia sekolah, ibu hamil, disabilitas) Bansos korban bencana alam Bansos korban bencana sosial Bansos korban bencana ekonomi Bansos Reguler Bansos Temporer Saat ini (2013) 2025 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pelayanan Panti Anak, Lansia, Disable PENGUATAN IMPLEMENTASI Penyusunan SPM Kesos, Penataan Kelembagaan, Penguatan Pekerja Sosial
  • 21. TRANSFORMASI KLASTER II, III, IV DAN KETERLIBATAN CSR DALAM PENGKAYAAN 5 ASET 2013 Klaster II, III, IV PNPM UMKMK Program Pro-Rakyat  Pembangunan rumah murah dan sangat murah  Penyediaan air bersih untuk rakyat  Penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau  Penyediaan angkutan umum murah  Peningkatan kehidupan nelayan  Peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan 2025 Sustainable Livelihood • Bantuan kredit, pelatihan usaha kecil mandiri, dan bantuan integrasi terhadap pasar (aset finansial) • Balai pelatihan kerja (bekerjasama dengan industri, sertifikasi, pendidikan universal (aset manusia) • Perbaikan kampung, listrik mudah pakai dan jaringan air bersih (aset infrastruktur) • Perlindungan lingkungan dan penanggulangan polusi (aset alam) • perencanaan partisipatif komunitas (aset sosial) Transformasi dan Harmonisasi Klaster IV Program CSR Sinkronisasi
  • 22. SASARAN PENGURANGAN KEMISKINAN RPJMN 2015-2019 RPJPN 2005-2025 MP3KI 2013-2025 Rancangan RPJMN Teknokratis RPJMN 2015-2019 RPJMN 2005-2009 Background Study RPJMN 2015 - 2019 RPJMN 2010-2014 RPJMN 2020-2024 Evaluasi RPJMN 2010 - 2014 2005-2009 2010-2014 2015-2019*** 2020-2024*** 8,2 9,0 – 10,5** 6,0 - 8,0 4,0 – 5,0 14,15 - 15,97 11,47* Target Realisasi Catatan: * September 2013; ** sesuai revisi APBN 2014 (Target RPJMN 8,0-10,0%); *** sesuai MP3KI dan revisi RKP 2014
  • 23. ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2015 • Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang KEBIJAKAN Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas perluasan pelayanan dasar untuk penduduk miskin dan rentan Penguatan pengembangan penghidupan berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui transformasi PNPM menuju Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) 1 2 3 4 Peningkatan peran UMKMK dalam penanggulangan kemiskinan ARAH FOKUS PRIORITAS komprehensif • Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan • Meningkatkan sinergi dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMK dan koperasi • Pembenahan aspek kelembagaan penanggulangan kemiskinan
  • 24. SASARAN RKP 2015: KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN UKM Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran • Tingkat Kemiskinan: 9-10 persen dan Tingkat pengangguran: 5,5-5,7 persen Program Perlindungan Sosial • Peningkatan kesejahteraan sosial pada individu, rumah tangga, dan komunitas, terutama yang termasuk dalam penduduk miskin dan rentan Pemberdayaan UMK dan Koperasi • Pertumbuhan wirausaha baru, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi; dan • Peningkatan proporsi UMK yang dapat mengakses layanan keuangan formal
  • 25. GRADUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM P2B Dana Amanah/Modal Bergulir/Lapangan kerja Akses lanjut Program P 2 B (peningkatan kapasitas, akses thd pasar, keuangan) Program-program Bantuan Sosial Bernilai Tambah (i.e.: Pembekalan Dasar) Karitatif Murni Pembekalan lanjut • Program Klaster I: sebagai program dasar yang akan dilengkapi dengan P2B • Program Klaster II (modal bergulir) dan Klaster III (modal usaha kecil/mikro): sebagai program dengan potensi modal yang dapat dimanfaatkan oleh beneficiaries P2B • Program Klaster IV: sebagai pendukung P2B dengan berbagai dukungan pelayanan dasar.
  • 26. TRANSFER OF KNOWLEDGE PNPM MANDIRI PADA PELAKSANAAN UU DESA Transisi PNPM Mandiri Setelah Diberlakukannya UU Desa Proses perencanaan partisipatif Mekanisme Musdes mengacu pada tahapan perencanaan pembangunan yang ada di PNPM Keberlanjutan pendampingan Pendampingan diperlukan untuk peningkatan kualitas dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa Keberlanjutan kelembagaan masyarakat yang akuntabel Pemanfaatan kelembagaan PNPM untuk membantu struktur pemerintahan desa Peningkatan peran pemerintah daerah Mendorong inisiatif pemerintah daerah dalam mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat sesuai kondisi di daerahnya PNPM Mandiri  fokus P2B Variabel UU Desa Kecamatan (lintas Desa) Lokus kegiatan Desa Lokasi kantong-kantong kemiskinan BLM kegiatan Seluruh Desa secara nasional Mengembangkan penghidupan berkelanjutan (pemenuhan 5 aset penghidupan bagi Fokus Pelaksanaan kegiatan masyarakat miskin dan rentan: SDA, SDM, finansial, sosial, dan infrastruktur) Memperbaiki tata kelola pemerintahan desa meliputi kegiatan pelayanan publik, pembagunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa Pendampingan di tingkat Kecamatan Pendampingan Pendampingan di tingkat Desa
  • 27. PERCEPATAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN Reformasi Menyeluruh Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015 Penguatan kelembagaan Kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dan kebijakan sektoral Penguatan pengelolaan sistem data terpadu a. Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan kemiskinan b. Peningkatan peran pihak swasta, BUMN dan masyarakat dalam penguatan sinergi percepatan penurunan kemiskinan termasuk pendekatan pelayanan dasar terpadu ke masyarakat miskin dan pelibatan perencanaan dan pemantauan kualitas layanan dasar c. Penguatan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan sektoral yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi penghidupan dan pelayanan dasar penduduk miskin
  • 28. SINERGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI TINGKAT INDIVIDU/KELUARGA G A RIS KEMISKINAN Sinergi di tingkat rumah tangga/keluarga dimungkinkan saat ini dengan adanya Basis Data Terpadu (BDT). Sejahtera Sangat Miskin Miskin Hampir Miskin/ Rentan Tidak Miskin Program-program Perlindungan Sosial Program Keuangan Mikro dan Pengembangan Penghidupan
  • 29. PRASYARAT UTAMA UNTUK SINERGI Mekanisme pelaksanaan dan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan stakeholders lainnya (BUMN, Swasta, NGO/LSM) REGULASI Landasan hukum yang dapat memberikan kekuatan dan dukungan dalam melaksanakan kebijakan PK • Basis data yang akurat dengan update regular yang dilakukan melalui kelembagaan yang solid • Definisi kemiskinan yang tepat dan dapat mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat SISTEM PROSEDUR DATA
  • 30. IV. STRATEGI PERCEPATAN, PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN WILAYAH PERDESAAN :(PESISIR, KUMUH ILEGAL, KAWASAN HUTAN DAN PEBATASAN)
  • 31. STRATEGI PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT PESISIR 1. Menjamin ketersediaan pasokan BBM dan keterjangkauannya, terutama bagi nelayan miskin dan buruh nelayan. 2. Perlindungan terhadap nelayan kecil, pembatasan ijin penangkapan ikan oleh kapal besar, dan perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia, serta pencegahan illegal fishing. 3. Pengembangan mata pencaharian alternatif bagi rumah tangga nelayan dan masyarakat di kawasan pesisir. 4. Pelestarian ekosistem laut dan kawasan pesisir yang dapat melindungi sumber daya perikanan dan lingkungan alam di kawasan pesisir. 5. Akses keuangan/modal yang mudah bagi nelayan miskin dan buruh nelayan agar secara bertahap dapat mengelola usahanya secara mandiri. 6. Meningkatkan kualitas SDM di kawasan pesisir (aspek pendidikan dan kesehatan.
  • 32. STRATEGI KAWASAN KUMUH DAN ILEGAL • Pembenahan status lahan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. • Peningkatan partisipasi sosial dan politik masyarakat di permukiman kumuh dan ilegal. Dimulai dengan menjamin hak untuk memperoleh identitas kewarganegaraan, seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. • Pemenuhan kebutuhan dasar terkait lingkungan yang sehat, seperti perbaikan permukiman, penyediaan listrik, air bersih, sanitasi termasuk pengelolaan sampah. • Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan ketrampilan. • Peningkatan akses permodalan. • Peningkatan peran pemerintah daerah untuk ikut serta mengatasi permasalahan permukiman.
  • 33. STRATEGI KAWASAN PERBATASAN • Pemenuhan hak atas indentitas. • Penyediaan layanan infrastruktur dasar terpadu (perumahan, listrik, komunikasi, sanitasi, air bersih) bagi masyarakat miskin di daerah perbatasan. • Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan (kuantitas dan kualitas). • Peningkatan kualitas SDM untuk peningkatan akses pekerjaan/sumber mata pencaharian. • Pengembangan sumber usaha masyarakat miskin perbatasan dan peningkatan ketersediaan sarana produksi.
  • 34. STRATEGI KAWASAN HUTAN • Pemenuhan pelayanan dasar, a.l.: pembangunan infrastruktur untuk membuka keterisolasian masyarakat miskin di lingkungan hutan, akses terhadap sarana pendidikan dan kesehatan. • Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan keterampilan khusus yang relevan. • Bantuan sosial baik yang bersifat reguler dan non-reguler untuk mempertahankan kondisi masyarakat miskin/rentan agar tidak semakin miskin. • Pengembangan penghidupan berkelanjutan, melalui program pemberdayaan dan pengembangan usaha alternatif. • Relokasi tempat pemukiman dalam upaya pelestarian hutan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan dasar. • Penetapan kebijakan khusus yang mendukung kehidupan masyarakat miskin di lingkungan hutan.
  • 35. STRATEGI KAWASAN ADAT TERPENCIL • Pemenuhan layanan dasar antara lain pembangunan infrastruktur untuk membuka keterisolasian. • Peningkatan SDM melalui pelatihan keterampilan khusus, dengan tidak meninggalkan kekhasan dan kekayaan khazanah adat istiadat mereka. • Bantuan sosial baik yang bersifat reguler dan non-reguler untuk mempertahankan kondisi masyarakat miskin/rentan agar tidak semakin miskin. • Pendataan keluarga komunitas masyarakat adat untuk identifikasi masalah kemiskinan dan pentargetan program sehingga lebih tepat sasaran. • Pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Pendekatan pembangunan yang diprakarsai dan dikelola langsung oleh masyarakat adat setempat. • Peningkatan partisipasi pemerintah daerah atau organisasi lokal. Pelaku memiliki perhatian, komitmen, dan kemampuan untuk membangun masyarakat. • Melakukan relokasi atau pemukiman kembali penduduk ke lokasi yang lebih memudahkan dalam pemberian pelayanan dasar • Perlindungan hukum, mencakup pengakuan terhadap eksistensi mereka, hak wilayah hukum adat, hak sosial dan ekonomi, hak identitas budaya, pelarangan perambahan hutan, komersialisasi lahan, pencemaran lingkungan, serta melindungi hutan sebagai “rumah budaya” mereka dari intervensi dari luar.
  • 37. PENGEMBANGAN KONSEP PEMETAAN POTENSI WILAYAH SEBAGAI BAGIAN KETERLIBATAN PEMDA Kelompok Masyarakat Masyarakat Miskin Pengembangan Wilayah Kelompok Usaha Kelompok Usaha Kelompok Usaha Pengembangan Desa Pemerintah Daerah Analisis Potensi Wilayah Pemerintah daerah berperan dalam pengenalan potensi lokal yang efektif sehingga dapat menjadi masukan bagi masyarakat miskin sebagai peluang usaha yang dapat dikembangkan
  • 38. STRUKTUR KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PUSAT DAN DAN DAERAH
  • 39. PENGUATAN TKPK DAERAH (1) 1. Mengembangkan komunikasi yang efektif antar pelaku (pemda, legislatif, ormas, media)  Antara lain mengembangkan komitmen keberlanjutan capaian target MDGs pada tahun 2015. 2. Menyusun agenda kerja TKPK-D yang jelas dan terukur  antara lain:  Membentuk/memperkuat Pokja Pendataan, Kemitraan, Penanganan Pengaduan Masyarakat, dan Monev.  Menelaah/mengkritisi/memperbaiki kualitas berbagai dokumen pembangunan (RPJMD, RKPD, SKPD, rencana aksi, Renstra SKPD, Renja SKPD, kebijakan, regulasi, laporan monev) agar lebih pro-poor 3. Meningkatkan penggunaan berbagai alat bantu perencanaan & penganggaran yang pro-poor:  Mengembangkan indikator & basis data kemiskinan & MDGs;  Memperkuat pengintegrasian perencanaan partisipatif;  Membangun kepedulian publik atas perencanaan dan penganggaran yang pro-poor melalui berbagai media.
  • 40. PENGUATAN TKPK DAERAH (2) 4. Memperbaiki targeting berbagai program dengan memfokuskan sasaran ke masyarakat miskin dan kantong2 kemiskinan 5. Mensinergikan kegiatan & anggaran program sektor & daerah untuk membuka keterisolasian wilayah, peningkatan keberdayaan masyarakat, & revitalisasi perdesaan. 6. Memelihara iklim usaha yg mendukung perekonomian lokal (al. akses permodalan, informasi & pasar UMK, kepastian usaha sektor informal, dsb). 7. Mengendalikan inflasi daerah sebagai natural protection untuk orang miskin (harga pokok, OP infrastruktur, dsb agar peningkatan pendapatan orang miskin efektif). 8. Menggalang kemitraan pendanaan dengan berbagai pelaku pembangunan  pokja kemitraan TKPK-D
  • 41. VI. PROYEK PERCONTOHAN PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (P2B)
  • 42. KETENTUAN UTAMA PNPM P2B 1. Program difokuskan kepada masyarakat miskin. 2. Membekali masyarakat mengenai esensi berkelompok. 3. Membiasakan menabung sebagai salah satu indikator kesungguhan dan komitmen masyarakat untuk maju dan berkembang. 4. Melibatkan Pemda secara aktif dalam mengenali potensi lokal yang dapat dikembangkan oleh masyarakat miskin. 5. Memberikan pilihan usaha dan ketrampilan sesuai minat dan kemampuan masyarakat dan prospektif. 6. Praktek pengelolaan yang baik dari program-program pemberdayaan akan terus dilanjutkan dan menjadi bagian dari P2B. 7. Fasilitasi dan pendampingan yang intensif, dengan memperjelas siapa yang melakukan dan bagaimana mekanismenya. 8. Menentukan pola kelembagaan yang paling sesuai dalam mengelola program di daerah (kab./kota).
  • 43. UJI COBA PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (P2B) DESAIN UMUM PNPM P2B TUJUAN : Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan KEGIATAN UTAMA : 1. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui pelatihan pengelolaan kelompok, pelatihan keahlian sesuai minat usaha anggota kelompok 2. Pengembangan penghidupan masyarakat, melalui pendampingan dan penyaluran dana bergulir 3. Peningkatan pelibatan Pemda dalam mengenali potensi lokal yang dapat dikembangkan oleh masyarakat miskin PROGRESS • Ujicoba dilakukan di 6 kecamatan di 3 kabupaten terpilih yakni Kab. Brebes, Kab. Pekalongan dan Kab. Pemalang • Kegiatan dilakukan dengan fasilitasi dan pendampingan yang intensif dari fasilitator • Telah diberikan pembekalan kepada pendamping daerah dan pemerintah daerah dalam menjalankan pelaksanaan uji coba penghidupan berkelanjutan • Masing-masing kecamatan terpilih diberikan anggaran sebesar 1,9-2 Miliar
  • 44. LOKASI UJICOBA P2B (TA 2014) •Potensi daerah (kontribusi sektor terbesar dalam PDRB 2012): •Brebes: pertanian dan perkebunan (padi, jagung, ubi kayu, dan bawang merah) •Pekalongan: industri pengolahan (pakaian dan makanan) •Pemalang: perdagangan, hotel, dan restoran. •Ketiga kabupaten memiliki potensi sektor pertanian dan perikanan. •Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2012: •Brebes: 9,54% •Pekalongan: 4,75% •Pemalang: 6,55% •(Nasional: 5,92%; Jateng: 6,02). Kab. Kondisi Kemiskinan Kecamatan Pdd. Miskin (jiwa) Tingkat Kemis. (%) Desa Sample Kondisi Geografis Potensi Usaha RTM Brebes 394.400 jiwa (22,72%) •Bulakamba •Paguyangan •Bantarkawung 57.457 35.879 37.126 35,42 35,83 42,37 •Kluwut (BS) •Wanatirta (SM) •Pangarasan (MS) •Dat. rendah & pesisir •Perbukitan (hutan) •Dat. rendah (hutan) •Tani & Nelayan •Tani & Ternak •Tani & Ternak Pemalang 261.200 jiwa (20,68%) •Belik 37.252 36,26 •Mendelem (AS) •Dat. tinggi •Tani & Ind. RT Pekalongan 125.900 jiwa (15%) •Petungkriyono •Paninggaran 1.055 11.648 8,84 33,75 •Simego •Tlogohendro (KI) •Yosorejo •Tlogopakis •Kayupuring •Lambanggelun (PW) •Dat. tinggi •Dat. rendah (hutan) •Tani & Ternak •Tani
  • 45. PENUTUP 1. Upaya penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan merupakan langkah strategis dan mendasar yang harus dilakukan secara sistemik dan konvergen guna mencapai pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. 2. Dalam rancangan RPJMN 2015-2019 mendatang, titik berat pencapaian pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan difokuskan kepada: (a) Peningkatan kualitas dan perluasan hak dasar terutama pengentasan kemiskinan, pemenuhan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perlindungan soial, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan; serta (b) Peningkatan kapasitas nasional dalam mengelola sumber daya produktif dengan mengedepankan kepentingan nasional dalam memenangkan persaingan global. (c) Peningkatan daya saing sektor riil berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah serta keberpihakan kepada koperasi; 3. Peningkatan kesadaran kolektif antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah serta segenap komponen pembangunan, agar mampu mereduksi berbagai ketimpangan terutama ego sektoral dan wilayah.
  • 46. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH

Editor's Notes

  1. Simplify tabel 2025
  2. Simplify tabel 2025
  3. Masyarakat miskin yang menerima program-program bantuan sosial diarahkan untuk menerima P2B, terutama mereka yang sudah difasilitasi dengan berbagai bentuk pembekalan dasar, seperti: yang dilakukan oleh PKH dengan family development session. P2B akan memberikan pembekalan lebih lanjut sehingga masyarakat miskin siap untuk mengakses berbagai potensi keuangan yang disediakan secara khusus untuk penanggulangan kemiskinan maupun secara umum (komersial)
  4. - Memberikan gambaran umum menyangkut lokasi ujicoba P2B