Dokumen ini membahas evaluasi kinerja pendamping di daerah Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting di desa. Dokumen menjelaskan lima paket layanan konvergensi stunting yang menjadi tanggung jawab desa, peran Kader Pembangunan Manusia sebagai pendamping, serta penggunaan dana desa untuk kegiatan terkait stunting. Dokumen juga memberikan penilaian terhadap kinerja pendamping berdasarkan monitoring yang dil

1. Nadi Santoso
Kabid PMD
DISPERMADES PROV. JATENG
EVALUASI DAN PERBAIKAN KINERJA
PENDAMPING DI DAERAH (JAWA TENGAH)
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONVERGENSI
PENCEGAHAN STUNTING DI DESA

2. 2

3. 3
26.64
24.81
23.3123.00
21.8621.60
20.88
20.1120.03
18.95
17.7617.4817.3317.1516.9316.6016.1916.0215.8515.72
14.60
13.79
12.9312.5912.5812.47
11.99
11.30
10.63
8.83 8.71
6.96
6.07
5.33 5.02
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
14,51 %
Preosentase STUNTING TAHUN 2020 BERDASARKAN Aplikasi e-PPGBM
Diunduh Tanggal 10 Februari 2021
Catatan : input belum 100 % sasaran

4. 5 PAKET LAYANAN
KONVERGENSI
STUNTING
YANG MENJADI
KEWENANGAN DESA
4
5 (lima) Paket Layanan Pokok:
1. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak
(KIA).
2. Konseling Gizi Terpadu.
3. Perlindungan Sosial.
4. Sanitasi dan Air Bersih.
5. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD).

5. Pencegahan Stunting di Desa
pengelolaan advokasi konvergensi
pencegahan stunting di Desa
dengan menggunakan aplikasi
digital electronic-Human
Development Worker (e-HDW);
Pemberian insentif untuk
Kader Pembangunan Manusia
(KPM), kader posyandu dan
pendidik Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD);
tindakan promotif dan
preventif untuk pencegahan
stunting melalui rumah Desa
sehat
memberikan layanan peningkatan layanan
kesehatan, peningkatan gizi dan
pengasuhan anak melalui kegiatan:
 kesehatan ibu dan anak
 konseling gizi
 air bersih dan sanitasi
 perlindungan sosial untuk peningkatan
askes ibu hamil dan menyusui serta
balita terhadap jaminan kesehatan dan
administrasi kependudukan
 pendidikan tentang pengasuhan anak
melalui Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
 pengasuhan anak di keluarga termasuk
pencegahan perkawinan anak
 pendayagunaan lahan pekarangan
keluarga dan tanah kas Desa untuk
pembangunan Kandang, Kolam dan
Kebun (3K) dalam rangka penyediaan
makanan yang sehat dan bergizi untuk
ibu hamil, balita dan anak sekolah

6. KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
(KPM)
HUMAN DEVELOPMENT WORKERS (HDW)
• KPM adalah kader di Desa yang dipilih &
ditetapkan melalui Musdes serta telah
mendapatkan Bantuan Insentif Bulanan
dari APBDesa.
• Minimal terdapat 1 orang KPM di Desa-
Desa yang menjadi lokasi Pengembangan
Sumber Daya Manusia (PSDM).
• KPM memiliki peran memastikan
tersedianya kegiatan pelayanan sosial
dasar bidang kesehatan dan pendidikan
di Desa, serta memastikan masyarakat,
terutama Ibu hamil dan bayi di bawah
dua tahun (Baduta) memperoleh layanan
tersebut secara konvergen (terpadu).
KPM bertugas:
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui
pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini stunting
dengan tingkat pertumbuhan;
2. Mengidentifikasi sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
melalui peta sosial desa dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD);
3. Memfasilitasi desa untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa
dalam RKPDesa dan APBDesa untuk intervensi stunting;
4. Mendukung desa dan masyarakat untuk memantau dan
memastikan konvergensi lima paket layanan pada rumahtangga
1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menerima dan melaporkan
hasilnya;
5. Bekerjasama dengan PLD, PD dalam mengidentifikasi kegiatan-
kegiatan inovatif di bidang PSD dan upaya penanggulangan
stunting;
6. Melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam rangka capturing
awal.
6

7. Pelaporan KPM
7
DATA CUT OFF 23 JUNI 2021
NO KABUPATEN JML DESA JML KPM
% Progress Inputan
Tugas KPM
PAKET LAYANAN
Layanan KIA
Air Bersih dan
Sanitasi
Konseling
Nutrisi Terpadu
Jaminan Sosial PAUD
1 BANJARNEGARA 266 266 44% 30% 64% 31% 50% 36%
2 BANYUMAS 301 301 33% 16% 58% 12% 43% 5%
3 BATANG 239 239 32% 14% 52% 13% 36% 13%
4 BLORA 271 271 29% 17% 49% 14% 30% 11%
5 BOYOLALI 261 261 32% 22% 58% 16% 44% 6%
6 BREBES 292 292 56% 35% 82% 32% 60% 24%
7 CILACAP 269 269 31% 20% 49% 17% 28% 8%
8 DEMAK 243 243 9% 6% 18% 4% 12% 2%
9 GROBOGAN 273 273 41% 33% 66% 33% 53% 35%
10 JEPARA 184 184 25% 11% 46% 10% 30% 14%
11 KARANGANYAR 162 162 42% 27% 63% 25% 47% 39%
12 KEBUMEN 449 449 61% 41% 80% 31% 58% 27%
13 KENDAL 266 266 55% 39% 85% 38% 57% 39%
14 KLATEN 391 391 62% 39% 85% 36% 71% 26%
15 KUDUS 123 123 41% 20% 74% 19% 64% 17%
16 MAGELANG 367 367 34% 17% 72% 12% 47% 9%
17 PATI 401 401 57% 32% 85% 27% 69% 32%
18 PEKALONGAN 272 272 56% 35% 75% 34% 52% 33%
19 PEMALANG 211 211 28% 16% 54% 13% 32% 6%
20 PURBALINGGA 224 224 25% 10% 50% 8% 34% 2%
21 PURWOREJO 469 469 25% 13% 52% 10% 36% 10%
22 REMBANG 287 287 44% 15% 79% 11% 61% 10%
23 SEMARANG 208 208 31% 19% 53% 13% 35% 19%
24 SRAGEN 196 196 66% 41% 91% 33% 68% 34%
25 SUKOHARJO 150 150 8% 2% 18% 2% 13% 0%
26 TEGAL 281 281 0% 0% 0% 0% 0% 0%
27 TEMANGGUNG 266 266 41% 22% 75% 17% 54% 13%
28 WONOGIRI 251 251 28% 20% 57% 16% 35% 10%
29 WONOSOBO 236 236 38% 16% 56% 14% 41% 20%
JUMLAH TOTAL 7809 7809 45% 26% 69% 24% 50% 20%

8. Rumah Desa Sehat (RDS)
Pembentukan dan Penetapan
• RDS berkedudukan di Desa. Setiap
Desa di kabupaten/kota lokasi
prioritas pencegahan stunting
diharapkan membentuk RDS. RDS
dibentuk berdasarkan hasil
musyawarah Desa, anggota RDS
yang berasal dari unsur pegiat
pemberdayaan masyarakat dan
pelaku pembangunan Desa.
Pembentukan RDS ditetapkan
dengan surat keputusan Kepala
Desa.
Fungsi
1. Pusat informasi pelayanan sosial dasar
di Desa khususnya bidang kesehatan;
2. Ruang literasi kesehatan di Desa.
3. Wahana komunikasi, informasi dan
edukasi tentang kesehatan di Desa;
4. Forum advokasi kebijakan
pembangunan Desa di bidang
kesehatan; dan
5. Pusat pembentukan dan
pengembangan Kader Pembangunan
Manusia.
8

9. No Kabupaten
Jumlah
Desa
Pagu DD 2020
(Rp)
Realisasi Penggunaan Dana
Untuk Kegiatan Stunting %
DD Swadaya
1 Banjarnegara 266 265.128.597.000 14.453.191.540 - 5,45%
2 Banyumas 301 378.545.183.000 20.593.534.121 - 5,44%
3 Batang 239 193.031.345.000 2.921.453.836 - 1,51%
4 Blora 271 267.071.340.000 17.736.101.551 - 6,64%
5 Boyolali 261 216.981.458.000 5.836.760.782 - 2,69%
6 Brebes 292 492.478.504.000 22.833.525.700 - 4,64%
7 Cilacap 269 293.893.896.000 24.291.337.051 24.000.000 8,27%
8 Demak 243 284.463.387.000 37.552.595.732 5.000.000 13,20%
9 Grobogan 273 302.039.754.000 19.938.610.750 - 6,60%
10 Jepara 184 247.118.045.000 6.821.048.600 - 2,76%
11 Karanganyar 162 166.140.456.000 20.446.695.432 - 12,31%
12 Kebumen 449 405.025.869.000 25.760.923.133 - 6,36%
13 Kendal 266 248.445.837.000 15.283.110.640 - 6,15%
14 Klaten 391 380.846.601.000 20.589.524.796 5.063.500 5,41%
PENGGUNAAN DD UNTUK KONVERGENSI STUNTING DI DESA TAHUN 2020
9

10. No Kabupaten
Jumlah
Desa
Pagu DD 2020
(Rp)
Realisasi Penggunaan Dana
Untuk Kegiatan Stunting %
DD Swadaya
15 Kudus 123 147.823.461.000 5.376.217.038 - 3,64%
16 Magelang 367 391.044.109.000 20.281.269.394 4.000.000 5,19%
17 Pati 401 426.380.834.000 24.670.893.701 - 5,79%
18 Pekalongan 272 263.397.106.000 21.110.953.217 8.000.200 8,01%
19 Pemalang 211 327.255.484.000 14.406.914.242 - 4,40%
20 Purbalingga 224 245.675.204.000 15.167.801.227 - 6,17%
21 Purworejo 469 363.993.225.000 16.774.558.708 - 4,61%
22 Rembang 287 260.523.814.000 21.359.275.115 - 8,20%
23 Semarang 208 184.666.676.000 6.793.139.616 - 3,68%
24 Sragen 196 171.103.129.000 9.291.272.904 5.000.100 5,43%
25 Sukoharjo 150 145.041.437.000 3.858.123.300 - 2,66%
26 Tegal 281 358.311.953.000 5.940.665.165 - 1,66%
27 Temanggung 266 247.881.825.000 15.721.429.174 45.600.000 6,34%
28 Wonogiri 251 224.681.357.000 26.319.505.973 11.528.000 11,71%
29 Wonosobo 236 217.226.851.000 15.925.361.535 - 7,33%
Jumlah 7.809 8.116.216.737.000 478.055.793.973 108.191.800 5,89%
10

11. Tanggal 2 Oktober 2020
Berdasarkan Web Monitoring aksi.bangda.kemendagri.go.id

12. • Mengadakan rakor dengan Dinas Kab dan TA PSD
• Melakukan Koordinasi dengan Tim Stunting di Kab.
12
aksi #4 Peraturan Bupati/ Walikota
tentang Peran Desa
aksi#5: Pembinaan KPM
a. Cakupan desa/kelurahan yang
memiliki KPM
b. Cakupan desa kelurahan dengan
kepastian dukungan biaya operasional
a.Kab/kota menyediakan dukungan
regulasi untuk mengoptimalkan peran
desa dan masyarakat dalam
penurunan stunting.
b.Cakupan Desa yang mendapat
Sosialisasi Perbup/Perwali tentang
Peran Desa

13. 13
 aksi #4 dan #5 terisi
seluruhnya
 Atas koordinasi TPP
dengan Dinas PMD Kab.
bersama dengan Tim
Koordinasi Stunting Kab.
Kinerja terkait dengan TPP
pada aksi#4 dan aksi#5
Terpantau oleh Kemendagri
melalui e-Monev kinerja
konvergensi stunting

14. 14
PENILAIAN KINERJA AKSI #5 STUNTING OLEH TIM KOORDINASI PENCEGAHAN STUNTING
PROV. JATENG
1) Dalam Pembinaan KPM belum tergambarkan secara nyata peran pemberdayaan masyarakat dalam
mengakses intervensi lengkap (spesifik - sensitive) untuk pencegahan stunting;
2) Peran KPM diinformasikan berdasarkan dukungan anggaran (honor dan operasional), sehingga
konvergensi pencegahan stunting terintegrasi yang seharusnya terjadi di desa lokus belum
tergambarkan secara nyata;
3) Secara umum Kab telah membentuk dan memberdayakan KPM di desa (didukung dengan regulasi
yang mengatur tentang peran KPM);
4) Peningkatan kapasitas KPM telah dilakukan, namun secara umum belum optimal/terbatasnya
kapasitas KPM masih menjadi permasalahan
5) Terdapat dukungan dana desa untuk penurunan stunting, bahkan diantara kab telah mengeluarkan
Surat Edaran Bupati perihal penentuan proporsi prioritas penggunaan dana desa untuk kesehatan
sebesar 4% dan Pendidikan 4%;
6) Desa memanfaatkan FKD untuk proses pelaksanaan rembug stunting;
7) Secara umum konvergensi di desa masih digambarkan melalui (sebatas) rembug stunting

15. 15
1) Kompetensi KPM belum sesuai dengan beban tugas
(meng-konvergensi-kan program/kegiatan) di desa;
2) Belum semua KPM dapat mendukung implementasi
pelaksanaan aksi konvergensi didesa lokus;
3) Komitmen dana desa untuk penurunan stunting
sebagian besar masih digunakan untuk PMT
sehingga dinilai belum konvergen;
4) Hasil rembug stunting tidak seutuhnya menjadi
pembahasan dirembug stunting Kab/Kota
1) Perlunya peningkatan peran KPM untuk
melakukan KIE kepada masyarakat;
2) Perlunya komitmen desa untuk perwujudan
konvergensi stunting;
3) Menggali keterlibatan peran sektor yang
mengawal intervensi gizi sensitive
4) Keselarasan arah kebijakan, isu strategis,
program/kegiatan prioritas pencegahan
stunting terintegrasi RKPDes dengan RKPD
TANTANGAN REKOMENDASI

16. TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL
• Keseluruhan Konvergensi
Stunting di Desa
• RDS
• KPM
• 5 Paket Layanan Di Desa
• Integrasi APBDEs
16
Pendampingan
• Kemampuan terbatas
(pengetahuan, ketrampilan)
• Tetap manusia
• Bersentuhan dengan hal-hal
teknis (kesehatan, tumbuh
kembang anak, peendidikan
Ibu, gaya hidup Ortu)
TPP semakin umum , Pembagian Tugas
dalam kewilayahan

17. 17
TANTANGAN BAGI TPP :
 TPP belum banyak dikenal oleh Tim Koordinasi Penanganan
Stunting di Daerah
 Upaya Penanganan Stunting di Desa yang sudah
dilakukan TPP, namun tidak terinformasikan kepada Tim
Koordinasi di Daerah
SARAN
• TPP aktif terlibat dalam penanganan stunting di daerah
• Membangun komunikasi dan koordinasi dengan Tim
Koordinasi Daerah
• Terintegrasi dan sinkronisasi dengan Tim Koordinasi Daerah
• Peningkatan kapasitas baik pengetahuan maupun
ketrampilan (fasilitasi,kolaborasi,komunikasi)
• Spesialisasi pendamping masih diperlukan

18. TERIMA KASIH