Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)

Materi disampaikan pada Rapat Koordinasi dan Sosialisasi
Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Provinsi Sulawesi Barat Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, 26 Agustus 2015

  • Login to see the comments

Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)

  1. 1. Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Materi disampaikan pada Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Provinsi Sulawesi Barat Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, 26 Agustus 2015 Oleh: Agus Manshur, SE, MA
  2. 2. Target Tingkat Kemiskinan 2015-2019 9,5-10,5 2015 9,0-10,0 7,5-8,5 8,5-9,5 7,0-8,0 Target 2015: 9,5-10,5% atau menurunkan sekitar 0,9 – 3,46 juta jiwa selama tahun 2015* TARGET  Tingkat kemiskinan pada bulan September 2014 adalah 10,96%  Tingkat kemiskinan tersebut sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Nov 2014  Inflasi 5%  Pertumbuhan ekonomi 5,8% ASUMSI 2015 KONDISI EKSISTING 2014 *) dihitung berdasarkan data proyeksi penduduk 2015, BPS 2
  3. 3. Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Pengurangan Beban Penduduk Miskin Pengurangan Beban Penduduk Miskin Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kurang Mampu (40% terbawah) Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kurang Mampu (40% terbawah) Pertumbuhan Inklusif Membangun Landasan yang Kuat agar Ekonomi Tumbuh Menghasilkan Kesempatan Kerja yang Berkualitas Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (Peningkatan Kesejahteraan Keluarga) Perluasan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja baru berkualitas Penataan asistensi sosial, melalui perluasan cakupan dan perbaikan desain program, a.l: •Kartu Indonesia Sehat (KIS), •Kartu Indonesia Pintar (KIP); •Kartu Keluarga Sejahtera Pengembangan sektor unggulan dan potensi lokal Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar Dukungan regulasi yang mendorong peningkatan iklim investasi yang positif Perluasan cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi penduduk rentan dan pekerja informal Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan sistem layanan keuangan mikro Penyuluhan penduduk miskin akan hak dasar dan pelayanan dasar Memperbaiki sistem perpajakan Penguatan kelembagaan sosial (Standar pelayanan, sistem rujukan, data, dsb) Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu melalui peningkatan kualitas pendampingan kewirausahaan Pengembangan dan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terkait penyediaan layanan dasar Optimalisasi pemanfaatan lahan tidak produktif bagi masy. kurang mampu NORMA PELAKSANAAN 3
  4. 4. Pengembangan Ekonomi Produktif melalui P2B • P2B berangkat dari konsep pemenuhan kelima aset penghidupan (manusia, ekonomi, fisik, sosial, dan alam) • P2B dipandang sebagai pendekatan untuk mewujudkan ketersediaan dan keberlanjutan kerja/ matapencaharian/income. • P2B merupakan cara-cara bertahan hidup dari masyarakat kurang mampu yang diharapkan dapat menjadi arah pembangunan. • Dalam menjalankan pendekatan tersebut dibutuhkan: 1. Pemahaman mengenai kompleksitas permasalahan kemiskinan dan cara-cara yang efektif untuk mengatasinya. 2. Pengenalan sumber daya atau kekuatan yang dapat dikerahkan dan disinergikan dalam mengatasi kemiskinan secara lebih kompehensif dan berkelanjutan. 4
  5. 5. Prinsip-prinsip dalam Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan 1. Berbasis kepada rumah tangga miskin sebagai subyek intervensi program. 2. Identifikasi pentagonal aset dari RTM untuk mengenali apa yang dimiliki dan yang masih dibutuhkan pemenuhannya. 3. Pendampingan (CO/CD) yang intensif sebelum dan selama masyarakat menjalankan usaha/kerja. Pendampingan tidak cukup satu tahun. Pendamping dan para pihak membantu masyarakat dalam mengatasi dinamika persoalan selama menjalankan/mengembangkan usaha/kerja. 4. Adanya financial institutions yang berbasis masyarakat/komunitas. 5. Memungkinkan masyarakat kurang mampu untuk memiliki alternatif penghidupan (usaha/ kerja) terutama pada saat terjadinya shock. 6. Saving/investasi sebagai bantalan sosial. 7. Basis pengembangan potensi lokal (mendorong kemampuan produksi dan penerimaan pasar). 8. Livelihood support system dimana seluruh kegiatan dapat saling melengkapi untuk mendukung pengembangan penghidupan masyarakat miskin. 9. Penguatan kelompok sebagai instrumen dalam memperkuat kapasitas individu/rumah tangga dan salinng bantu dalam pemenuhan kebutuhan. 5
  6. 6. Kerangka Pendekatan P2B 6 Tujuan Kebijakan Kesejahteraan masyarakat miskin meningkat Tujuan Program Masyarakat miskin mempunyai sumber pendapatan yang berkelanjutan Hasil Akhir Program I. Masyarakat miskin memiliki pekerjaan seperti: buruh tani/ nelayan, pekerja pabrik, pekerja UKM, dsb II. Masyarakat miskin bekerja mandiri seperti: petani/nelayan, usaha mikro/kecil, pedagang kaki lima, dsb Hasil Antara I.1. Masyarakat miskin memiliki keterampilan dan etos kerja I.2. Pengusaha lokal menggunakan tenaga kerja dari kelompok masyarakat miskin II.1. Masyarakat miskin memiliki keterampilan berwirausaha (teknis dan manajemen) II.2. Masyarakat miskin dapat mengakses modal II.3. Masyarakat miskin dapat mengakses pasar input maupun output Keluaran I.1.a. Masyarakat miskin memperoleh pendampingan dan pelatihan yang dibutuhkan I.2.a. Tersedia lembaga jasa ketenagakerjaan lokal (pemerintah atau swasta) yang terpercaya II.1.a. Masyarakat miskin memperoleh pelatihan yang dibutuhkan II.2.a. Terbentuknya mekanisme dana bergulir di dalam kelompok II.3.a. Tersedianya informasi potensi usaha I.2.b. Terbentuknya jejaring antara lembaga jasa ketenagakerjaan dengan para pengusaha lokal II.1.b. Masyarakat miskin memperoleh pendampingan usaha paling sedikit selama 2 tahun II.2.b. Kelompok usaha terhubung dengan lembaga keuangan di luar kelompok II.3.b. Tersedianya infrastruktur yang sesuai kebutuhan II.3.c. Terbentuknya jejaring usaha
  7. 7. Kerangka Pendekatan P2B (2) 7 dan pelatihan yang dibutuhkan atau swasta) yang terpercaya dibutuhkan I.2.b. Terbentuknya jejaring antara lembaga jasa ketenagakerjaan dengan para pengusaha lokal II.1.b. Masyarakat miskin memperoleh pendampingan usaha paling sedikit selama 2 tahun II.2.b. Kelompok usaha terhubung dengan lembaga keuangan di luar kelompok II.3.b. Tersedianya infrastruktur yang sesuai kebutuhan II.3.c. Terbentuknya jejaring usaha Komponen Kegiatan (Pilihan Menu Pengembangan Program/ Kegiatan) I.1.a.i. Pembentukan kelompok I.2.a.i. Melakukan analisis pasar tenaga kerja lokal, termasuk mengidentifikasi lembaga jasa ketenagakerjaan. II.1.a.i. Pembentukan kelompok II.2.a.i. Menjalankan kegiatan menabung di kelompok II.3.a.i. Melakukan analisis potensi ekonomi daerah dan kebutuhan infratruktur yang terkait I.1.a.ii. Pelatihan motivasi/ pemberdayaan I.2.a.ii. Mengadakan Forum Usaha II.1.a.ii. Pelatihan motivasi / pemberdayaan II.2.a.ii. Pelatihan pengelolaan simpan pinjam/ dana bergulir II.3.b.i. Pembangunan infrastruktur dengan dana Block Grant I.1.a.iii. Pembekalan dasar (pengelolaan keuangan, pengenalan potensi) II.1.a.iii. Pembekalan dasar (pengelolaan keuangan, pengenalan potensi) II.2.a.iii. Pemberian Block Grant (nantinya menjadi dana bergulir) II.3.c.i. Mengadakan Forum Usaha I.1.a.iv. Pelatihan keterampilan II.1.a.iv. Pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan II.2.b.i. Memfasilitasi kelompok usaha untuk mengakses Jasa Keuangan di luar kelompok I.1.a.v. Hotline/ Coaching dan pendampingan tenaga kerja paling sedikit selama 1 tahun II.1.b.i. Pendampingan kewirausahaan paling sedikit selama 2 tahun
  8. 8. Dukungan Program Kementerian/Lembaga dalam Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan P2B mengarahkan dukungan dari program/kegiatan kementerian/lembaga dan SKPD di pusat dan daerah menurut fungsi dan perannya masing-masing dalam rangka semakin melengkapi kebutuhan pengembangan penghidupan masyarakat. PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN TA 2015 Kegiatan Sasaran Peruntukan Total Pelaksana 1. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) • Kecamatan miskin • Rumah Tangga Kurang Mampu Pemberian pelatihan, bantuan modal, dukungan sarana dan prasarana ekonomi, serta pendampingan Rp 475,01 Milyar Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 2. Pengembangan Kelompok Usaha Bersama bagi Penduduk Kurang Mampu dan Rentan Rumah Tangga Kurang Mampu Pemberian pelatihan, bantuan modal, dan pendampingan Rp 220 Milyar Kementerian Sosial 3. Pengembangan Tenaga Kerja Rentan Tenaga Kerja Muda Pemberian pelatihan vocational, pengembangan keterampilan dan wirausaha, pendampingan Rp 220 Milyar Kementerian Ketenagakerjaan 4. Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan bagi Usaha Mikro • Koperasi • Usaha mikro • Kelompok pra koperasi • Unit perusahaan sosial Pemberian bantuan modal, dan pendampingan Rp 84,99 Milyar Kementerian Koperasi dan UKM 5. Pemberdayaan Nelayan dalam Mendukung Sekaya Maritim • Desa pesisir/ nelayan • Nelayan Miskin Pemberian pelatihan dan bantuan modal Rp 300 Milyar Kementerian Kelautan dan Perikanan 8
  9. 9. Peningkatan produktivitas rumah tangga kurang mampu melalui peningkatan keterampilan rumah tangga miskin, akses permodalan, dan dukungan sarana prasarana. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKASI KEGIATAN PKKPM DI PROVINSI SULAWESI BARAT TA 2015 Kegiatan Kabupaten Kecamatan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Mamuju Kalumpang Polewali Mandar Bulo Polewali Mandar Tubbi Taramanu Polewali Mandar Matangnga 9
  10. 10. Tujuan, Strategi, dan Prinsip Pengelolaan PKKPM Mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat miskin secara berkelanjutan Meningkatkan kewirausahaan Meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja Pengembangan asset sosial, fisik, SDM, finansial, alam lingkunganPengembangan asset sosial, fisik, SDM, finansial, alam lingkungan 10
  11. 11. Desain Umum PKKPM Pengembangan Penghidupan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Masyarakat Peningkatan Kapasitas Pemda • Pendampingan • Penyaluran dana bergulir • Pinjaman (internal dan eksternal) • Penyaluran ke pasar kerja • Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Pelatihan Pengelolaan Kelompok dan Rumah Tangga • Pelatihan pemetaan potensi kewilayahan • Mendorong adanya sinergi program/kegiatan daerah dengan PKKPM, seperti: penguatan BLK Pelatihan Keahlian sesuai dengan Minat Anggota Kelompok Keterampilan Kerja Keterampilan Usaha 11
  12. 12. Tahapan Kegiatan PKKPM 12 Pegembangan Infrastruktur Ekonomi Pendukung Usaha/Kerja Pegembangan Infrastruktur Ekonomi Pendukung Usaha/Kerja
  13. 13. Mekanisme Pelaksanaan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi (PIE) •KPJU Prioritas •Infrastruktur Ekonomi yang direkomendasikan •Identifikasi KPJU unggulan •Penyelenggaraan Forum Usaha (identifikasi Sarpra pendukung KPJU unggulan) •Identifikasi KPJU unggulan oleh Pemda (Bappeda) dengan bantuan Fasilitator •Penyelenggaraan Forum Usaha yang mengundang para pelaku usaha yang relevan dengan KPJU unggulan. •Diperkirakan kegiatan ini selesai pada Oktober 2015 Berita Acara Kegiatan KABUPATEN KECAMATAN •Pemilihan dan penyepakatan Infrastruktur Ekonomi •Pelaksanaan Kegiatan KEGIATANOUTPUT Berita Acara Kegiatan •Daftar infrastruktur terpilih •Infrastrutur terbangun •MAD pemilihan dan penyepakatan infrastruktur ekonomi pendukung •MAD yang dihadiri tidak kurang dari 60% RTM (sesuai data BDT) •Diperkirakan kegiatan ini selesai pada November 2015 Pelaksanan kegiatan yang bisa dimulai pada November 2015 Kategori kegiatan yang dapat dibiayai dari dana PIE adalah: aset-aset fisik yang merupakan kebutuhan vital dari rumah tangga kurang mampu dalam meningkatkan perekonomian rumah tangganya. Kategori kegiatan yang dapat dibiayai dari dana PIE adalah: aset-aset fisik yang merupakan kebutuhan vital dari rumah tangga kurang mampu dalam meningkatkan perekonomian rumah tangganya. 13
  14. 14. Proses PKKPM di tingkat Kabupaten (Pemda, Faskab, FK) Pemetaan Potensi Ekonomi Lokal Membuat Profil Kelompok Sasaran Menyesuaikan Komoditas Unggulan dengan Profil Sasaran FORUM USAHA Output: 1.Model Kemitraan 2.Identifikasi Kebutuhan Sarana/Prasarana Pendukung Usaha 3.Peluang Penyerapan Tenaga Kerja Menilai Kelayakan Pengembangan Sektor/Komoditas Komoditas Ekonomi Lokal 14
  15. 15. Peran Pemangku Kepentingan Daerah • Pemerintah Provinsi – Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang relevan terkait kajian potensi ekonomi daerah yang pernah dilakukan – Mendukung kegiatan PKKPM/PIE khususnya dalam memenuhi gaps kebutuhan di lokasi-lokasi program – Menyediakan PAP sebesar 1% untuk Pemerintah Provinsi, untuk mendukung kegiatan Pemerintah Provinsi seperti monitoring dan pembinaan program – Meminta KPJU unggulan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia setempat • Pemerintah Kabupaten – Menyediakan PAP untuk PKKPM/PIE (5% untuk Pemerintah Kabupaten) – Mengorganisir livelihood support system yang mendukung PKKPM – Mengidentifikasi para pelaku usaha/pasar (local business champions) dan memotivasi mereka untuk bermitra dengan sasaran PKKPM – Memfasilitasi kemitraan  Rule of thumb: saling menguntungkan – Memberikan dukungan operasional pendamping bagi lokasi-lokasi sulit – Meminta KPJU unggulan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia setempat • Fasilitator Kabupaten – Memberikan dukungan teknis kepada Pemda dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut • Peran Fasilitator Kecamatan – Melakukan pemetaan profil rumah tangga miskin (RTM) yang menjadi sasaran kegiatan PKKPM. 15
  16. 16. Terima Kasih 16
  17. 17. IDENTIFIKASI POTENSI DAERAH DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG EKONOMI RUMAH TANGGA MISKIN 17
  18. 18. Prinsip Dasar Pengembangan Potensi 18
  19. 19. Mekanisme Pelaksanaan  Memetakan Profil Kelompok Sasaran  Potensi Pertumbuhan vs Profil Kelompok Sasaran  Menilai Kelayakan Pengembangan 19
  20. 20. Langkah 1 20 • Mengumpulkan informasi profil RTM sasaran: (i) jenis pekerjaan RTM menurut sektor/subsektor; (ii) jenis aset produktif yang dimiliki • Mengagregasi data, gunakan Lampiran 2 • Menghitung proporsi RTM sasaran menurut jenis pekerjaan dan menurut jenis aset yang dimiliki dari total RTM sasaran di kecamatan tertentu
  21. 21. Langkah 2 21 • Mendapatkan data Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan Kabupaten • Menyandingkan skor KPJU Unggulan dengan proporsi RTM menurut jenis pekerjaan dan jenis aset yang sesuai menggunakan Lampiran 3 • Menghitung skor akhir dari tiap komoditas dan mengurutkan dari skor yang paling besar hingga yang paling kecil
  22. 22. Langkah 3 22 • Mendapatkan nama dam alamat pelaku usaha lokal yang terkait dengan komoditas yang diseleksi pada Langkah 2 • Menyelenggarakan ‘Forum Usaha”dengan mengundang para pelaku usaha tersebut • Para pelaku usaha tersebut mengisi kuesioner (Lampiran 4) • Membuat ringkasan hasil “Forum Usaha”yang berisi identifikasi minat kerjasama dan kebutuhan pelaku usaha yang bisa menjadi peluang usaha/kerja bagi RTM sasaran (Lampiran 5) • Merumuskan model kerjasama antara pelaku usaha dan kelompok sasaran. Diskusi dapat melibatkan juga SKPD terkait.
  23. 23. Proses Identifikasi Infrastruktur Ekonomi • Identifikasi awal dapat dilakukan melalui forum usaha dengan didampingi oleh TKPKD Kabupaten • Hasil identifikasi awal disampaikan, diverifikasi, dan disepakati oleh rumah tangga kurang mampu yang berada di lokasi program dengan didampingi fasilitator dan TKPKD Kabupaten • Rumah tangga kurang mampu dapat merubah jenis infrastruktur untuk disesuaikan dengan kebutuhan penghidupan mereka 23
  24. 24. Kriteria Infrastruktur Ekonomi • Mendukung kegiatan usaha/kerja dari Rumah Tangga Kurang Mampu yang menjadi sasaran program • Dimanfaatkan secara berkelompok dan bukan orang per orang • Ditentukan secara partisipatif sesuai kebutuhan Rumah Tangga Kurang Mampu yang menjadi sasaran program • Dalam pertimbangan teknokratik, ketersediaannya akan berpengaruh besar bagi kesejahteraan masyarakat kurang mampu. 24

×