4. FAKTOR PENDORONG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Meningkatkan akses warga di pelosok terhadap
aktivitas ekonomi
PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA
Peningkatkan anggaran perlindungan sosial dari
249,7 T di tahun 2015 menjadi 387,3 T di tahun
2019, yang difokuskan pada 40% masyarakat
terbawah, melalui: PKH, Bantuan Pangan, JKN/PBI,
Dana Desa, PIP, Bidik Misi, dan subsidi di luar subsidi
pajak.
PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL
Sumber: Kemenkeu RI
Dua faktor utama ini melindungi masyarakat
Indonesia dari dampak perlambatan ekonomi
global. Pembangunan kesejahteraan sosial dan
perlindungan sosial berkontribusi positif
terhadap pertumbuhan ekonomi
5. KOMITMEN PEMERINTAH DALAM
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
NAWACITA
Membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan
Meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesia
Negara terlibat secara sungguh-sungguh
dalam upaya mengentaskan kemiskinan,
pengangguran, ketimpangan, dan
pemberdayaan
SEMANGAT MENGHIDUPKAN
NEGARA KESEJAHTERAAN
Penguatan program-program
perlindungan sosial di masa
pemerintahan Jokowi semakin
memperkuat model Indonesia
sebagai negara kesejahteraan
6. NEGARA
KESEJAHTERAAN
konsepsi negara kesejahteraan
melandasi seluruh bangunan dari
pembentukan NKRI dan menjiwai
konstitusi yang dibangun oleh
para Founding Fathers di mana
negara berkewajiban memenuhi
kemakmuran dan kesejahteraan
bagi seluruh rakyat Indonesia
7. Kebangkitan negara kesejahteraan tidak hanya terjadi di
Indonesia tetapi juga di banyak negara, terutama di Asia.
Ini ditandai dengan lahirnya kebijakan sosial di banyak
negara Asia untuk mengaktivasi program-program
perlindungan sosial antara lain dalam bentuk bantuan
langsung/ tunai (cash transfer).
cash transfer kepada keluarga atau rumah tangga
merupakan komponen kunci yang efektif dalam
penanganan kemiskinan
--Armando Barrientos dan David Hulme (2010)--
8. PKH SEBAGAI MODEL CCT DI INDONESIA
Akses KPM ke layanan kesehatan : 92%
Akses anak KPM ke sekolah : 78%
Penggunaan dana bantuan : 60% untuk pendidikan
Keterlibatan dalam P2K2 setiap bulan : 79%
9. PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN PKH
Penyaluran bantuan melalui
KKS yang memiliki 2 fungsi:
tabungan dan e-wallet.
BANTUAN SOSIAL
Proses bisnis PKH
terakomodir secara integratif
dalam satu sistem (e-PKH)
SISTEM INFORMASI
MANAGEMEN
peningkatan kualitas modul dan
pelaksanaan Pertemuan
Peningkatan Kemampuan Keluarga
(P2K2), serta kebijakan verifikasi
komitmen KPM PKH untuk seluruh
anggota keluarga.
PENINGKATAN KAPASITAS
KEPESERTAAN PKH
memperkuat peran dan fungsi
SDM PKH secara berjenjang.
MANAGEMEN SDM
PELAKSANA PKH
10. PEMUTAKHIRAN BDT
DATA KEMISKINAN MEMILIKI PERAN SENTRAL DALAM MENENTUKAN
EFEKTIFITAS SELURUH PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN
Updating perlu dilakukan secara periodik guna
menghindari atau mereduksi adanya inclussion error
ataupun exclussion error
KOMITMEN BERSAMA TERHADAP
PEMUTAKHIRAN BDT SANGAT PENTING
11. KERJASAMA KELEMBAGAAN
Kementerian Sosial bekerja sama dengan
kementerian/ lembaga lain seperti dengan Kemdagri
terkait dengan data kependudukan, dengan TNP2K
dan BPS terkait dengan perangkingan rumah tangga,
dengan Kementerian ATR/BPN terkait dengan
kepemilikan aset, dan dengan Kemendes terkait
dengan dukungan alokasi anggaran dana desa untuk
proses verifikasi dan validasi
dalam rangka menjamin kualitas data
12. PERAN PEMDA
Pemerintah Daerah diharapkan
turut proaktif dalam proses
pemutakhiran data, termasuk
memastikan mekanisme Musdes atau
Muskel berjalan sebagaimana mestinya
-------------
Mekanisme Musdes dan Muskel
merupakan upaya meningkatkan kualitas
pengelolaan data kemiskinan secara
lebih transparan, akuntabel, dan
partisipatif
13. PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
TRANSFORMASI MASYARAKAT MISKIN
MERUPAKAN UNSUR TERPENTING
DALAM SETIAP UPAYA PENANGANAN
KEMISKINAN JANGKA PANJANG
PKH harus diarahkan tidak semata untuk melindungi
warga dari gejolak pertumbuhan tetapi juga sebagai
alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dalam rangka mencapai kesejahteraan
PKH harus menciptakan hubungan positif antara
“keamanan mata pencaharian” dan “peningkatan
otonomi atau pemberdayaan’ bagi warga miskin
14. PENUTUP
Indonesia masih jauh dari wujud ideal negara kesejahteraan. Yang harus
kita lakukan adalah menyiapkan fondasi bagi hadirnya negara
kesejahteraan
UPAYA SERIUS PEMERINTAH JOKOWI DALAM PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERTUMPU PADA
PERTUMBUHAN EKONOMI YANG ADIL DAN MERATA,
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN
KUALITAS MANUSIA MERUPAKAN LANGKAH STRATEGIS AWAL
DALAM MEMBANGUN FONDASI YANG KOKOH.
PKH merupakan bagian terpenting dari fondasi negara
kesejahteraan yang sedang kita bangun
