Uploaded byRizkieDani
846 views

KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting

Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengatur dana alokasi khusus tahun 2022 untuk mendukung percepatan pencegahan stunting, dengan target menurunkan prevalensi dari 27,7% menjadi 14% pada 2024. Pendanaan ini melibatkan berbagai sumber, di mana pentingnya konvergensi dan koordinasi antar sektor akan meningkatkan efektivitas intervensi. Kebijakan ini juga menekankan perlunya pelatihan dan pemantauan yang terintegrasi di tingkat daerah untuk mencapai hasil yang optimal.

Embed presentation

Download to read offline
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting Webinar Sosialisasi DAK, DID & APBD Untuk Percepatan Pencegahan Stunting Tahun Anggaran 2022 Jakarta, 24 Mei 2021 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Ringkasan Eksekutif • Prevalensi Stunting Indonesia saat ini 27,7% (2019), menempatkan Indonesia pada peringkat ke-2 di Asia Tenggara dan ke-25 di dunia. Target 2024 19% (RPJMN 2020-2024) dan Arahan Presiden Target 14% di 2024. • Pendanaan yang diberikan melalui TKDD telah disusun dengan desain transfer yang konvergen untuk mengintegrasikan berbagai sumber TKDD dalam penanggulangan stunting melalui penerbitan PMK No. 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. • Komitmen dan konvergensi di daerah ini harus tercermin dalam pendanaan APBD. Pendanaan dalam APBD tersebut juga harus disinergikan dengan dukungan dari Pemerintah Pusat, baik melalui belanja K/L maupun transfer ke daerah dan juga yang didanai melalui Desa. Dengan demikian, berbagai sumber dana tersebut dapat memberikan hasil yang paling optimal dalam upaya penurunan stunting. • Dukungan TKDD untuk penanggulangan stunting sejak tahun 2018 telah dilakukan melalui Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Non Fisik). • DAK Fisik dilakukan melalui bidang Kesehatan dan KB, Bidang Air Minum, dan Bidang Sanitasi, sedangkan DAK Nonfisik melalui BOK Stunting, BOKB, dan BOP PAUD. Dukungan DAK Fisik dan DAK Non Fisik untuk pencegahan stunting di tahun 2021 diperluas dengan bertambahnya bidang Lingkungan Hidup untuk DAK Fisik dan Jenis Ketahanan Pangan untuk DAK Non Fisik. 2
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 3 Perkembangan Kondisi Stunting di Indonesia 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 4 Tingkat Prevalensi Stunting saat ini (27,7%) dan Target 2024 (14%) • Untuk mencapai target prevalensi stunting 14% di tahun 2024 dibutuhkan rata-rata penurunan prevalensi stunting setiap tahunnya sebesar 2,7% dalam 5 tahun. • Untuk bisa mencapai target prevalensi 14% dibutuhkan Stranas Penanganan Stunting yang lebih aggresif/tajam serta kerja keras dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Capaian Target Target & Capaian Penurunan Stunting Berdasarkan data WHO, World Bank, dan UNICEF, Indonesia berada di peringkat ke-25 dari daftar peringkat prevalensi stunting di 146 negara di dunia. (Ranking 1 merupakan negara dengan prevalensi stunting tertinggi, yaitu Burundi 55,90). No Negara Prevalensi Stunting 1 Myanmar 29,2 2 Indonesia 27,7 3 Vietnam 24,6 4 Malaysia 20,7 5 Brunei 19,7 6 Thailand 10,5 7 Singapore 4,4 Di kawasan Asia Tenggara Peru merupakan salah satu negara yang telah berhasil mengatasi stunting (dari 22.9% pada tahun 2005 menjadi 17.9% pada tahun 2010).
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 5 Prevalensi Stunting per Provinsi Masih terdapat Provinsi dengan prevalensi yang tinggi 14,42 16,82 19,93 19,96 21,03 21,04 21,18 23,95 24,11 24,58 26,21 26,25 26,26 26,86 26,86 27,47 27,67 27,68 28,09 28,98 29,07 29,36 30,11 30,38 30,59 31,26 31,44 31,46 31,75 32,3 34,18 34,89 37,85 40,38 43,82 Bali Kep. Riau Kep. Bangka Belintung DKI Jakarta Jambi DI Yogyakarta Sulawesi Utara Riau Banten Papua Barat Jawa Barat Kalimantan Utara Lampung Bengkulu Jawa Timur Sumatera Barat INDONESIA Jawa Tengah Kalimantan Timur Sumatera Selatan Maluku Utara Papua Sumatera Utara Maluku Sulawesi Selatan Sulwesi tengah Sulawesi Tenggara Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Aceh Gorontalo Nusa Tenggara Barat Sulawesi Barat Nusa Tenggara Timur 2018 2019 • Prevalensi stunting sudah menurun pada sebagian besar provinsi • Penurunan angka stunting tidak merata antar provinsi • Terdapat 10 provinsi yang memiliki tingkat prevalensi stunting-nya paling tinggi
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 6 Permasalahan Percepatan Penurunan Stunting PENGUATAN SISTEM & DATA • Sistem pemantauan & evaluasi terintegrasi • Belum adanya “satu data” intervensi penurunan stunting untuk menyasar rumah tangga 1.000 HPK • Intervensi terintegrasi belum sepenuhnya menyasar rumah tangga 1.000 HPK (hari pertama kehidupan) KONVERGENSI PROGRAM • Konvergensi program di tingkat pusat & daerah belum optimal • Perpres Stunting akan memperkuat konvergensi di kab/kota dan desa • Kebijakan penurunan stunting belum diterjemahkan dalam perencanaan & penganggaran • Diperlukan penguatan pendampingan di tingkat kabupaten/kota dan keluarga. PENAJAMAN SASARANDAN INTERVENSI PENDAMPINGAN KAB/KOTADAN DESA Perlunya penguatan intervensi terintegrasi, melalui:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 7 2 Kebijakan dan Strategi Upaya Percepatan Penurunan Stunting
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 8 Strategi Nasional Penurunan Stunting Strategi Nasional Penurunan Stunting (Stranas) yaitu Intervensi Terintegrasi dan Konvergen (Gizi spesifik dan sensitif) melalui pendekatan keterlibatan multi-sektor sudah ditetapkan Wakil Presiden pada Tahun 2018 Proses perencanaan dan penganggaran untuk intervensi pencegahan stunting mulai berjalan dengan baik mengacu ke Stranas tersebut, namun perlu penajaman intervensi sampai dengan ke tingkat desa dan keluarga. Masih perlu perbaikan sinkronisasi database sasaran keluarga 1.000 HPK, Sumberdaya manusia pendamping & penyuluh, dan koordinasi pelaksanaan antar K/L/Pemda Belum ada institusi/pihak yang berperan aktif memastikan integrasi dan konvergensi intervensi di lapangan. Percepatan RPerpres untuk menguatkan Stranas dan peran Koordinator lapangan/penggerak keluarga
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Air Minum Kesehatan+KB Sanitasi BOKB Dana Desa Dilaksanakan melalui Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kemendesa PDTT DID DID dalam perhitungan dilakukan per variabel sehingga terlihat kinerja daerah khususnya penanganan stunting. AKSI INTEGRASI/KONVERGENSI (APBN, APBD dan/ atauAPB-Desa) BOK BOP PAUD* Pangan& Pertanian* Perubahan bidang disepakati bersama oleh Kementerian Keuangan, Bappenas dan K/L Teknis Penggunaan dana mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 9 Konvergensi Dukungan Anggaran untuk Penurunan Stunting TA 2021 Rp270M Rp221M Rp4T Rp204M LH* 20 K/L Rp32,98 T Pagu Awal APBN 2021 Level Analisis Lanjutan* *Pagu level analisis lanjutan merupakan data sementara yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada K/L terkait Total DAK Fisik: Rp7,35T DAK Nonfisik APBN DAK Fisik Dana Desa + DID
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 10 Evaluasi TKDD untuk Pencegahan Stunting 1. Kurangnya koordinasi lintas sektor di pemerintah pusat dan daerah 2. Daerah lokus belum mengetahui menu-menu DAK Fisik terkait stunting 3. Kurangnya pemahaman daerah atasstunting 4. Penyusunan laporan pelaksanaan penanganan sunting di desa Kendala dan Tantangan 1. Memantau proses usulan daerah DAK Fisik (untuk melihat daerah-daerah lokus yang belum mengusulkan) 2. Memantau usulan daerah DAK Fisik (menu, jenis usulan, dan unit cost) 3. Memantau kinerja pelaksanaan di daerah (penyaluran dan penyerapan) Mekanisme Monitoring Rencana TA 2021-2022 1. Melakukan koordinasi dengan Bappenas dan KL terkait potensi bidang-bidang yg dapat mendukung penanggulangan stunting dalam DAK Fisik 2. Mengevaluasi menu stunting DAK Fisik 2021 3. Sosialisasi menu stunting kepada daerah lokus 4. Penyusunan Perpres Stranas Penanggulangan Stunting 5. Penyempurnaan mekanisme pemantauan penggunaan BOK dan BOKB 6. Sosialisasi kewajiban pelaporan stunting sebagai syarat penyaluran Dana Desa
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 11 3 Kebijakan Dana Alokasi Khusus TA 2022
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perkembangan Kebijakan DAK Fisik TA 2021-2022 12 DAK Fisik terus didorong untuk semakin fokus dan sesuai dengan prioritas utama Pemerintah dan Pemerintah Daerah Realisasi Penyaluran DAK Fisik Per 18 Mei 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Alokasi 69,53 62,44 69,33 53,79 65,25 Realisasi 62,1 58,15 64,17 50,18 1,61 %Realisasi 89,31% 93,13% 92,56% 93,29% 2,47% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 20 40 60 80 Triliun Rupiah 2021 ü Fokus pada Bidang yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19; ü Mendukung pencapaian prioritas nasional melalui kebijakan DAK Fisik berbasis Tematik (Pariwisata, Food Estate, Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) ü Refocusing pada menu/kegiatan agar bernilai signifikan untuk menuntaskan hambatan pelaksanaan DAK Fisik di Daerah. ü Jumlah Bidang : 16 (penambahan Bidang UMKM dan Bidang Perdagangan). 2022 ü Refocusing dan reclustering DAK Fisik kedalam tema-tema Prioritas Nasional (tema utama: Standar Layanan Minimal & Infrastruktur Dasar, Penurunan Stunting, Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, dan Ekonomi Berkelanjutan) ü Fokus pada lokus-lokus prioritas pada setiap tema ü Jumlah Bidang : 14 (penghapusan Bidang Pasar dan Bidang Sosial). Usulan DAK Fisik relatif lebih tinggi daripada alokasi yang tersedia, misal: Usulan TA 2021 mencapai Rp.367,5 T, Alokasi DAK Fisik yang tersedia Rp.63,6 T (17,3%). Daerah harus lebih fokus dalam membuat usulan DAK Fisik.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Evaluasi dan Tantangan DAK Fisik 13 Tantangan Isu Strategis § Penyusunan standar unit cost perlu memperhatikan ketuntasan dan mendukung capaian kinerja output § Pentingnya dukungan Bidang Jalan terhadap berbagai bidang dan Tema Prioritas di DAK Fisik § Masih adanya kasus korupsi DAK Fisik di Daerah diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan DAK Fisik dan peran serta aktif Kepala Daerah § Penguatan peran APIP dalam pengawasan implementasi DAK Fisik § Alokasi kurang focus pada bidang/daerah tertentu, sehingga alokasi per daerah tidak sgnifikan Adanya keterbatasan alokasi DAK Fisik, sehingga usulan DAK Fisik harus fokus dan sesuai dengan prioritas utama Pemerintah dan Pemerintah Daerah 1 2 Masih terdapatnya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan DAK FIsik antara lain: • Permasalahan pengadaan barang/jasa • Keterlambatan proses administrasi di daerah. 3 Pelibatan APIP daerah untuk menjaga governance dan akurasi Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output masih terkendala jumlah dan kapabilitas SDM APIP yang masih terbatas. Hambatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik karena terdapat beberapa interest pribadi yg berdampak pada masalah hukum
Evaluasi DAK Nonfisik TA 2020 KEMENT ERI AN KEUANGAN REPUBLI KI NDONESI A 14 q Alokasi DAK Nonfisik TA 2020 berdasarkan Perpres 72/2020 sebesar Rp129,2 triliun dengan capaian realisasi penyaluran sebesar Rp126,4 triliun (97,8%); q Persentase penyaluran TA 2020 lebih tinggi dari TA 2019, salah satunya dikarenakan adanya kebijakan relaksasi penyaluran, yaitu meniadakan syarat minimal penyerapan dana yang telah salur ke RKUD, kecuali BOS dan Tunjangan Guru PNSD Evaluasi Pelaksanaan DAK Nonfisik 2020 q Pandemi COVID-19 menyebabkan hambatan penyerapan DAK Nonfisik di daerah karena keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan; q Penyiapan alokasi BOKT untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) daerah belum didukung percepatan pembayaran kepada tenaga kesehatan di daerah. q Diperlukan sinergi dan koordinasi yang lebih intensif antara Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemenkes dengan daerah dalam rangka percepatan pembayaran insentif tenaga kesehatan dan monitoring pembayaran insentif nakes. Isu dan Tantangan Per 17 Mei 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran 115,10 123,45 131,04 129,24 130,78 Realisasi 105,56 115,30 120,36 126,40 59,74 % Penyaluran 92 93 92 98 46 0 20 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100 120 140 Triliun rupiah Persentase Penyaluran DAK Nonfisik 2017-2021
1. Pengalokasian DAK Nonfisik yang mampu mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung kualitas layanan. 2. Dukungan pendanaan DAK Nonfisik bagi program prioritas nasional yang menjadi fokus APBN TA 2022 melalui verifikasi atas usulan DAK Nonfisik yang efektif dan sejalan prioritas nasional Tahun 2022. 3. Penyempurnaan besaran unit cost dengan penerapan unit cost majemuk untuk Dana BOS, BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan 4. Perluasan target output Tunjangan Guru dengan penambahan output guru PPPK untuk TPG, Tamsil dan TKG hasil formasi/penerimaan PPPK guru tahun 2021, sesuai amanat UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. 5. Pemantauan capaian output/outcome dalam rangka mendukung pemenuhan SPM daerah melalui Integrasi pelaporan antar Kementerian. 6. Pendanaan untuk mendukung kegiatan Bidang Industri Kecil dan Menengah yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di dalam Sentra IKM. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengalokasian DAK Nonfisik TA 2022 15 KEMENT ERI AN KEUANGAN REPUBLI KI NDONESI A Bantuan Operasional Sekolah untuk 45.149.930 siswa BOP PAUD untuk 6.693.626 peserta didik BOP Pendidikan Kesetaraan untuk 729.645peserta didik Tunjangan Profesi Guru PNSD untuk Guru PNSD: 1.031.786 , Guru PPPK: 17.429 Tunjangan Khusus Guru PNSD untuk Guru PNSD: 25.003 , Guru PPPK: 13.835 Tambahan Penghasilan Guru PNSD untuk Guru PNSD: 186.061, Guru PPPK: 328.699 BOP Museum & Tanan Budaya untuk 118 Museum, 24 TB Dana Pelayanan Kepariwisartaan untuk 108.236peserta pelatihan Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM untuk 85.000 Peserta Pelatihan Bantuan Operasional Kesehatan untuk 10.203 puskesmas Bantuan Operasional KB untuk 6.036 Balai Penyuluhan KB Bantuan BLPS untuk 3 Instalasi PSEL Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk 245 daerah Dana Fasilitasi Penanaman Modal untuk bimbingan/sosialisasi kepada 111.624 peserta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk 2.500 kelompok asyarakat Dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM untuk 89 SIKM Sasaran 2022 1. Mempertimbangkan kinerja penyerapan anggaran dan kinerja output Pemerintah Daerah; 2. Menerapkan PMK 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah dalam penentuan lokus; 3. Normalisasi target output 2022 dengan pendanaan yang tersedia; 4. Sinkronisasi pendanaan dan kebijakan kegiatan DAK Nonfisik dengan Kemeterian Teknis dan Bappenas. Arah Kebijakan Strategi Pengalokasian
16 4 Kebijakan Dana Alokasi Khusus TA 2022: Mendukung Percepatan Penurunan Stunting
DAK Nonfisik Air Minum Kesehatan+KB BOKB Dana Desa Dilaksanakan melalui Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kemendesa PDTT DID DID dalam perhitungan dilakukan per variabel sehingga terlihat kinerja daerah khususnya penanganan stunting. AKSI INTEGRASI/KONVERGENSI (APBN, APBD dan/ atauAPB-Desa) BOK APBN DAK Fisik Dana Desa + DID BOP PAUD* Pangan & Pertanian* 17 Konvergensi Dukungan Anggaran untuk Penurunan Stunting TA 2022 Kemenkes Kemen-PU BKKBN dll Sanitasi Di TA 2022, Pemerintah Pusat tetap menjadikan Program Penurunan Stunting menjadi salah satu prioritas nasional dalam RKP 2022 dengan perluasan lokus prioritas menjadi seluruh daerah di Indonesia.
Air Minum Kesehatan+KB Sanitasi BOKB BOK BOP PAUD* Pangan& Pertanian* 18 Dukungan DAK untuk Penurunan Stunting TA 2021 & 2022 Rp270M Rp221M Rp4T Rp204M LH* Total DAK Fisik: Rp7,35T DAK Nonfisik DAK Fisik DAK Nonfisik Air Minum Kesehatan+KB Sanitasi BOKB BOK DAK Fisik BOP PAUD* Pangan& Pertanian* 2021 2022 1. Secara umum, dukungan DAK Fisik dan Nonfisik utk penurunan stunting telah dilakukan sejak tahun 2018 2. Alokasi yang telah diberikan DAK Fisik 2021 untuk stunting sekitar 11,26% persen dari total pagu DAK Fisik 3. Secara umum kebijakan DAK Fisik dan Nonfisik di TA 2022 masih melanjutkan kebijakan 2021 dengan penguatan program kegiatan dan konvergensi antar bidang 4. Adanya perluasan cakupan lokasi prioritas stunting dari 360 daerah di TA 2021, menjadi ke seluruh daerah di Indonesia di TA 2022 5. Selain DAK, Kemenkeu juga memberikan dukungan melalui instrumen TKDD lainnya seperti DID, Dana Desa, dan Belanja K/L Highlights Dukungan DAK Dukungan DAK Fisik di TA 2022 masih dalam proses pengusulan oleh daerah *merupakan bagian kecil dari sub kegiatan penyediaan makanan tambahan untuk peserta didik PAUD yang diberikan dalam rangka mendukung pemenuhan gizi dan kesehatan *merupakan bagian kecil dari sub kegiatan penyediaan makanan tambahan untuk peserta didik PAUD yang diberikan dalam rangka mendukung pemenuhan gizi dan kesehatan
Kebijakan DAK Per Bidang untuk Penurunan Stunting TA 2022 Jenis DAK Bidang/Jenis Kebijakan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilans gizi, edukasi dan pengasuhan Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan remaja, calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan melahirkan melalui pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) di Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) serta akses pelayanan penunjangnya; Bidang Air Minum Mendukung Desa/Kelurahan intervensi penurunan stunting dan diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapakan intervensi dari pemerintah pusat dan DAK untuk penanganan stunting sebelumnya Bidang Sanitasi Diprioritaskan bagi desa/kelurahan yang sudah ODF selama minimal 1 tahun (paling akhir 31 Januari 2021) berdasarkan data dari STBM, daerah afirmasi, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, serta desa/kelurahan penurunan stunting dan diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapatkan intervensi dari pusat dan DAK untuk penanganan stunting sebelumnya DAK Nonfisik BOK Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi koordinasi lintas sektor di daerah serta penguatan intervensi spesifik dan sensitif BOKB Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilans gizi, edukasi dan pengasuhan; BOP PAUD Mendukung stunting melalui penyediaan makanan tambahan untuk peserta didik PAUD yang diberikan dalam rangka pemenuhan gizi dan kesehatan. Pangan dan Pertanian Menunjang program stunting dalam bentuk kegiatan pekarangan pangan lestari dapat meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta untuk jangka panjang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar 19
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan c. adaptasi kebiasaan baru Desa. Antara lain: Penurunan stunting di Desa sbb: 1. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e- HDW); 2. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM),kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 3. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat 4. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan 5. gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan: a. kesehatan ibu dan anak; b. konseling gizi; c. air bersih dan sanitasi; d. perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan; e. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); f. pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan g. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah. DANA DESA UNTUK MENDUKUNG PENURUNAN STUNTING TA 2021 20
RENCANA BLT DESA 2021 PENGUATAN KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENDUKUNG PENURUNAN STUNTING Penetapan PMK Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa) Berlaku Wajib pada tahun 2021 Penambahan persyaratan dalam penyaluran Dana Desa Tahap III, berupa: laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya FORMAT LAPORAN Perbaikan laporan dan penambahan cakupan data entry Village Score Card - Laporan konvergensi intervensi gizi yang menyasar rumah tangga dengan ibu hamil dan/atau baduta (1.000 hari pertama kehidupan) di Desa dalam aplikasi OM- SPAN Kemenkeu atau interkoneksi aplikasi eHDW Kemendes dengan OM-SPAN 21 Memperkuat fokus penggunaan Dana Desa yaitu memprioritaskan penggunaan Dana Desa dalam rangka: 1) program pemulihan ekonomi desa 2) dukungan program sektor prioritas di desa, antara lain : a) Mendukung pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk peningkatan kualitas pelayanan desa b) Perluasan penyediaan elektrifikasi desa sesuai dengan kondisi dan potensi desa c) Prioritas lain antara lain seperti: program pembangunan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa (PKTD), pengembangan desa wisata, ketahanan pangan, ketahanan hewani dan peningkatan kesehatan masyarakat desa. Kebijakan Dana Desa TA 2022
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Indikator DID 2020 – DID 2021 22 Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat 1. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah a. Kemandirian Daerah b. Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah c. Creative Financing d. Mandatory spending e. Ketepatan waktu pelaporan 2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan a. Angka Partisipasi Murni b. Peta Mutu Pendidikan c. Rata-rata Nilai Ujian Nasional 3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan a. Penanganan Stunting (Baduta) b. Baduta yang mendapatkan imunisasi lengkap c. Persalinan di fasilitas kesehatan 4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur a. Akses sanitasi Layak b. Sumber air minum layak 5. Kesejahteraan Masyarakat a. Penurunan Penduduk Miskin b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 6. Pelayanan Umum Pemerintahan a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah b. Perencanaan Pembangunan Daerah c. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) d. Inovasi Pemerintah Daerah 7. Peningkatan ekspor 8. Peningkatan Investasi 9. Pengelolaan Sampah plastik 1. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah a. Kemandirian Daerah b. Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah c. Sistem Informasi Keuangan Daerah (baru) 2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan a. Angka Partisipasi Murni b. Peta Mutu Pendidikan 3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan a. Penanganan Stunting (Balita) b. Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap c. Persalinan di fasilitas kesehatan 4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur a. Akses sanitasi Layak b. Sumber air minum layak 5. Kesejahteraan Masyarakat a. Penurunan Penduduk Miskin b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) c. Penurunan Angka Pengangguran (baru) 6. Pelayanan Umum Pemerintahan a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) c. Penghargaan Pembangunan Daerah d. Inovasi Daerah 7. Peningkatan ekspor 8. Peningkatan Investasi 9. Pengelolaan Sampah 10. Pengendalian Inflasi Daerah (baru) 11. Indeks Pencegahan Korupsi (baru) Kategori Kinerja Kategori Kinerja Kriteria Utama Kriteria Utama §Opini BPK atas LKPD (WTP) §Penetapan Perda APBD tepat waktu §Penggunaan e-Government (e-budgeting dan e-procurement) §Opini BPK atas LKPD (WTP) §Penetapan Perda APBD tepat waktu §Penggunaan e-Government (e-budgeting, dan e-procurement) 2020 2021
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Variabel Stunting Dalam Perhitungan DID Penggunaan variabel stunting sebagai perhitungan pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) mulai digunakan sejak perhitungan DID 2018. Pada DID 2018 dan DID 2019 dilakukan perhitungan komposit kategori kesehatan yang didalamnya termasuk stunting, mulai DID 2020 perhitungan dilakukan per variabel sehingga terlihat kinerja daerah khususnya penanganan stunting. • Indikator stunting yang diperhitungkan adalah persentase jumlah bayi dibawah dua tahun yang mengalami stunting • Sebanyak 101 Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi DID TA 2020 dari kategori penanganan stunting dengan jumlah alokasi sebesar Rp1.078,15 miliar DID TA 2020 • Indikator stunting yang diperhitungkan adalah persentase jumlah bayi dibawah lima tahun (balita) yang mengalami stunting • Sebanyak 104 Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi DID TA 2020 dari kategori penanganan stunting dengan jumlah alokasi sebesar Rp969,45miliar DID TA 2021 DID TA 2022 akan tetap diarahkan untuk mendukung penurunan angka stunting baik dari faktor spesifik dan sensitif DID TA 2022
KESIMPULAN • Dukungan penurunan stunting telah dilakukan melalui TKDD sejak 2018 melalui DAK Fisik, DAK Nonfisik, DID, dan Dana Desa • DAK Fisik dilakukan melalui bidang Kesehatan dan KB, Bidang Air Minum, dan Bidang Sanitasi, sedangkan DAK Nonfisik melalui BOK Stunting, BOKB, dan BOP PAUD. • Dukungan DAK Fisik dan DAK Non Fisik untuk pencegahan stunting di tahun 2021 diperluas dengan bertambahnya bidang Lingkungan Hidup untuk DAK Fisik dan Jenis Ketahanan Pangan untuk DAK Non Fisik. • Di tahun 2022, Pemerintah Pusat tetap menjadikan Program Penurunan Stunting menjadi salah satu prioritas nasional dalam RKP 2022 dengan perluasan lokus prioritas menjadi seluruh daerah di Indonesia. • Di tahun 2022, dukungan DAK Fisik diarahkan untuk peningkatan sinergi dengan sumber dana lainnya, perbaikan mekanisme dan meningkatkan kualitas pengawasan sedangkan Nonfisik diarahkan untuk mendukung operasional pelaksanaan kegiatan penurunan stunting. • Perlunya leadership Kepala Daerah dalam peningkatan koordinasi dan konvergensi lintas sektor di masing-masing daerah. • Perlunya penguatan program yang saling terintegrasi antara satu dinas dengan dinas yang lain, sehingga program tersebut dapat fokus pada suatu tujuan tertentu dan memiliki indikator capaian kinerja yang jelas dan terukur. • Pendanaan dalam APBD tersebut juga harus disinergikan dengan dukungan dari Pemerintah Pusat, baik melalui belanja K/L maupun transfer ke daerah dan juga yang didanai melalui Desa • Penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting oleh Daerah sebagai syarat penyaluran Dana Desa untuk memastikan bahwa dana yang telah dikeluarkan benar-benar memberikan hasil sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIH 25 25
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN 26 26
27 DAK FISIK
Bidang dan Tema DAK Fisik TA 2020-2022 q Tematik Penurunan Kematian Ibu dan Stunting (Bidang Kesehatan dan KB, Sanitasi, Air Minum, LHK) q Tematik Penanggulangan Kemiskinan (Bidang Sanitasi, Air Minum, Perkim) q Tematik Ketahanan Pangan (Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Irigasi, Jalan, LHK) q Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan (Bidang IKM, Pariwisata, Jalan, LH) q Tematik Penguatan DPP dan Sentra IKM (Bidang Pariwisata, IKM, Jalan, LH, Perdagangan, UMKM) q Tematik Food Estated dan Sentra Produksi Pangan (Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Jalan, Irigasi, Kehutanan, Perdagangan) q Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua (Bidang Transportasi Perdesaan, Transportasi Perairan, Jalan) DAK Penugasan 2021 DAK Penugasan 2022 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Sanitasi 4. Air Minum 5. Perkim 6. Jalan 7. IKM 8. Pariwisata 9. Kelautan dan Perikanan 10. Pertanian 11. Irigasi 12. LHK 13. Transportasi Perdesaan 14. Pasar 15. Transportasi Laut 16. Sosial 2020 (16 Bidang) 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Sanitasi 4. Air Minum 5. Perkim 6. Jalan 7. IKM 8. Pariwisata 9. Kelautan dan Perikanan 10. Pertanian 11. Irigasi 12. LHK 13. Transportasi Laut 14. Transportasi Perdesaan 2021 (14 Bidang) 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Sanitasi 4. Air Minum 5. Perkim 6. Jalan 7. IKM 8. Pariwisata 9. Kelautan dan Perikanan 10. Pertanian 11. Irigasi 12. LHK 13. Transportasi Perairan 14. Transportasi Perdesaan 15. Perdagangan 16. UMKM 2022 (16 Bidang)
JADWAL PENGALOKASIAN DAK FISIK TAHUN 2022 Maret- M1 April 2021 1 Penyusunan Kebijakan DAK Fisik 2021 (PN, Bidang, Subbidang, Menu, Rincian) Mei 2021 2 Penginputan usulan oleh daerah melalui KRISNA 3 Juni 2021 K/L dan Bappenas melakukan penilaian melalui Aplikasi Juli 2021 TM Hasil Penilaian Awal antara KL, Bappenas, dan Kemenkeu Agustus 2021 5 Penyajian hasil penilaian awal 9 Agustus 2021 6 Sinkronisasi & Harmonisasi bersama daerah 8 10 7 September 2021 September 2021 Fase approval sinkron oleh K/L September 2021 Oktober 2021 Sidang Paripurna DPR (Alokasi DAK Fisik) Okt 2021 – Jan 2022 11 Proses Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) oleh Daerah dan K/L 4 *Jadwal tentative sesuai perkembangan pembahasan kebijakan DJPK melakukan penghitungan alokasi dengan mempertimbangkan kinerja pelaksanaan DAK Fisik tahun sebelumnya TM Hasil Sinkron dan Hasil Perhitungan Alokasi Final (telah memperhitungkan kinerja dan Kapasitas fiskal) Hasil alokasi disampaikan ke DPR (Raker Banggar)
• Hasil penilaian teknis oleh Kementerian/Lembaga • Kinerja realisasi DAK Fisik TA (serapan dana dan capaian output) sebelumnya Reward and punishment berdasarkan kinerja DAK Fisik Daerah • Kapasitas fiskal daerah Strategi Pengalokasian dan Penyaluran DAK FISIK • Penyaluran DAK Fisik dilakukan berdasarkan kinerja. • Daerah menyampaikan laporan capaian realisasi penyerapan dan realisasi capaian output, sebagai syarat salur • Laporan realisasi telah direviu oleh APIP Daerah • Penyaluran berdasarkan data kontrak • Dalam kondisi tertentu (mis. Bencana alam) dapat dilakukan penyesuaian, namun dapat melibatkan BPKP untuk melakukan reviu. • BPKP juga berperan untuk melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP Daerah. 30 PENYALURAN PENGALOKASIAN memperhatikan
31 Dukungan Anggaran DAK Fisik untuk Penurunan Stunting TA 2019-2021 613,88 557,48 5.249,71 742,84 526,01 1.000,00 764,26 912,23 828,98 272,65 454,59 526,01 29,39 634,39 501,88 38,62 603,54 832,19 37,68 3,58 74% 85% 85% 95% 79% 91% 5% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2021 Kesehatan Sanitasi Air Minum LHK DAK Fisik untuk Stunting Pagu Realisasi (Penyaluran) % Realisasi
32 Dukungan DAK Fisik TA 2022 untuk Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting Bidang Menu Kegiatan Rincian Kegiatan Kesehatan (Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting) Penyediaan makanan tambahan (pabrikan) • Penyediaan Makanan Tambahan Bumil KEK (Provinsi) • Penyediaan Makanan Tambahan Balita Kurus (Provinsi) Penguatan promosi, surveilans dan tata laksana gizi • Penyediaan Alat Antropometri (Kab/Kota) • Sanitarian kit (Kab/Kota) • Kesling kit (Kab/Kota) Kesehatan (Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi) Sarana Puskesmas Mampu PONED • Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Alat Kesehatan Puskesmas Mampu PONED • Set Pemeriksaan Kesehatan ibu dan anak • Set obsgyn • Set kegawatdaruratan maternal dan neonatal • Set perawatan pasca persalinan Sarana Rumah Sakit PONEK • Neonatal ICU (NICU) • Pediatric ICU (PICU) Alat Kesehatan Rumah Sakit PONEK • Neonatal ICU (NICU) • Pediatric ICU (PICU) Penguatan PSC 119 • Alat Sistem Informasi (SI) PSC 119 Telekonsultasi • USG 2D Digital • Cardiotocography (CTG) • Sistem Informasi Unit Transfusi Darah (UTD) • Pembangunan UTD • Mobil UTD • Alat UTD Keluarga Berencana Sarana Prasarana Percepatan Penurunan Stunting • BKB Kit Stunting • Kit Siap Nikah Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
33 Bidang Menu Kegiatan Rincian Kegiatan Air Minum Perluasan SPAM JP • Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pembangunan Baru SPAM JP • Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi Peningkatan SPAM JP • Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional • Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Pembangunan SPAM BJP Komunal • Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/Penampungan Air Hujan (PAH)/Penangkap Mata Air (PMA) Perluasan SPAM JP (DAK Integrasi) • Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pembangunan Baru SPAM JP (DAK Integrasi) • Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Pembangunan Broncaptering/Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi Peningkatan SPAM JP (DAK Integrasi) • Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Bidang Air Minum Dukungan DAK Fisik TA 2022 untuk Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting
34 Bidang Menu Kegiatan Rincian Kegiatan Sanitasi Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) • Pembangunan IPAL skala permukiman minimal 50 KK • Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK • Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T skala permukiman dan masih memiliki idle capacity Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) (DAK Terintegrasi) • Pembangunan IPAL skala permukiman minimal 50 KK (DAK Terintegrasi) • Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK (DAK Terintegrasi) • Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T skala permukiman dan masih memiliki idle capacity (DAK Terintegrasi) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) • Pembangunan tangki septik komunal (5-10 KK) • Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan minimal 50 KK • Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK • Pengadaan truk tinja Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (DAK Terintegrasi) • Pembangunan tangki septik komunal (5-10 KK) (DAK Terintegrasi) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah • Pembangunan TPS3R Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (DAK Terintegrasi) • Pembangunan TPS3R (DAK Terintegrasi) Bidang Sanitasi Dukungan DAK Fisik TA 2022 untuk Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting
35 DAK NONFISIK
1 2 3 4 5 INDIKASI KEBUTUHAN DANA KEBIJAKAN DAK NONFISIK PAGU INDIKATIF PAGU ANGGARAN ALOKASI PER DAERAH § Arah kebijakan; § besaran pagu perjenis dana; § jumlah sasaran; § satuan biaya; K/L menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana ke Kemenkeu § kebijakan pengalokasian; § jumlah sasaran; § satuan biaya; § besaran pagu per kegiatan/ruang lingkup; § hasil evaluasi pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya; § formulasi pengalokasian; atau § konsep alokasi per daerah. Penentuan kebijakan pembangunan antara Bappenas, Kemenkeu (DJPK dan DJA) dengan K/L (Juni-Juli) (Mei - Juni) § Rekonsiliasi data Tunjangan Guru § Memperhitungkan sisa dana dan kurang salur TAYL (akhir Januari) (Maret-April) 6 UU APBN Perpres Rincian APBN (September - Desember) Perencanaan dan Pengalokasian DAK Nonfisik 3 (Dasar Hukum : PMK Nomor 48 tahun 2019, PMK Nomor 9 Tahun 2020 dan PMK 197 Tahun 2020)
Penyaluran DAK Nonfisik 1. Penyaluran DAK Nonfisik memperhitungkan sisa DAK Nonfisik tahun sebelumnya. 2. Penyaluran DAK Nonfisik dilaksanakan dalam dua tahap, kecuali dana BOS dan Tunjangan Guru. 3. Penyaluran DAK Nonfisik mempertimbangkan kinerja penyerapan Pemerintah Daerah, dengan minimal penyerapan 50% sebagai syarat salur tahap berikutnya. 4. Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah langsung ke Rekening Sekolah 5. Perlunya peran APIP dalam pengawasan penyerapan DAK Nonfisik guna meningkatkan ketercapaian output dan outcome serta belanja yang efektif dan efisien. Pemerintah Daerah Kementerian Keuangan menyampaikan laporan DAKNF periode sebelumnya Transfer DAK nonfisik 37 KEMENT ERI AN KEUANGAN REPUBLI KI NDONESI A Penyaluran
Kinerja Dukungan Anggaran untuk Penurunan Stunting TA 2019-2021 120 120 195 194 270 119 Alokasi 2019 Penyaluran 2019 Alokasi 2020 Penyaluran 2020 Alokasi 2021 Penyaluran 2021 BOK-Stunting 33 33 56 56 221 109 Alokasi 2019 Penyaluran 2019 Alokasi 2020 Penyaluran 2020 Alokasi 2021 Penyaluran 2021 BOKB-Stunting 4.476 3.658 4.015 3.998 4.015 1.928 Alokasi 2019 Penyaluran 2019 Alokasi 2020 Penyaluran 2020 Alokasi 2021 Penyaluran 2021 BOP PAUD* 0 0 0 0 204 102 Alokasi 2019 Penyaluran 2019 Alokasi 2020 Penyaluran 2020 Alokasi 2021 Penyaluran 2021 Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian** (Dalam Milyar Rupiah) Catatan: *Kegiatan yang mendukung penanganan stunting ada di Kegiatan Pendukung Pembelajaran (penyediaan makanan tambahan untuk siswa PAUD) **Kegiatan yang mendukung penanganan stunting ada di Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Non Fisik Data per 20 Mei 2021
DAK NONFISIK untuk Program Pencegahan Stunting 39 No Kegiatan BOK Sub Kegiatan Rincian Kegiatan Yang berhubungan dengan Stunting 1 BOK Provinsi 1. Kegiatan Kesehatan Masyarakat tingkat provinsi 2. Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat tingkat provinsi 3. Upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit 4. Pembinaan kapasitas Labkesda pasca akreditasi 1. Pelacakan dan konfirmasi masalah gizi (surveilans gizi) 2. Operasional Penguatan Manajemen Data 3. Konvergensi LP/LS, ormas, organisasi profesi, akademisi untuk penurunan stunting 4. Peningkatan kapasitas petugas kab kota • Pelatihan tatalaksana Gibur, PMBA, PAG, PP • Orientasi komunikasi perubahan perilaku • Orientasi Pelayanan Kesehatan Balita (Tumbuh kembang, MTBS) • Orientasi STBM, UKS 5. Promosi/kampanye Program Gizi Seimbang & Isi Piringku dan factor spesifik stunting 2 BOK Kab/Kota 1. Kegiatan Kesehatan Masyarakat tingkat Kab/Kota 2. Penguatan 5 tujuan gerakan masyarakat hidup sehat 3. Upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit 4. Pengujian kalibrasi alat kesehatan Puskesmas 5. Peningkatan Mutu Pemeriksaan Labkesda (Pemantapan Mutu Eksternal (PME) 1. Pelacakan dan konfirmasi masalah gizi (surveilans gizi) 2. Operasional Penguatan Manajemen Data 3. Peningkatan kapasitas petugas puskesmas • Pelatihan tatalaksana Gibur, PMBA, PAG, PP • Orientasi komunikasi perubahan perilaku • Orientasi Pelayanan Kesehatan Balita (Tumbuh kembang, MTBS) • Orientasi STBM, UKS 5. Promosi/kampanye Program Gizi Seimbang & Isi Piringku dan factor spesifik stunting 3 BOK Puskesmas 1. Pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayah kerja 2. Kegiatan Kesehatan Masyarakat tingkat Puskesmas 3. Upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit 4. Pemicuan STBM desa/kelurahan prioritas 5. Dukungan operasional UKM Tim Nusantara Sehat Prevent/Pencegahan 1. Pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, PAUD, TK; Pelaksanaan bulan penimbangan, bulan vitamin A, pemberian TTD pada rematri dan ibu hamil 2. Pemberdayaan masyarakat, kader, guru, toma, toga, di level Kecamatan 3. Inspeksi Kesling, pemicuan STBM, perilaku kesehatan, SBS Detect/Penemuan Kasus 1. Pendataan & pemutakhiran sasaran program kes (KIA, Gizi, kasus penyakit) 2. Pelacakan dan pendampingan penduduk dengan risiko masalah KIA Gizi (pendekatan PIS PK) Respon 1. Edukasi, konseling Pemberian Makan Bayi Anak, ASI Eksklusif, dan Gizi seimbang 2. Pemberian MT bumil KEK dan balita kurs berbahan baku lokal, Vit A, TTD ibu hamil dan Rematri, pengawasan minum TTD 3. Peningkatan cakupan pelayanan melalui kunjungan rumah 4 BOK Stunting BOK Stunting 1. Penyusunan regulasi daerah terkait stunting 2. Pemetaan dan analisis sistuasi program stunting 3. Pemetaan dan analissi situasi program stunting 4. Pelaksanaan rembuk stunting 5. Pembinaan kader pembangunan manusia 6. Pengukuran dan publikasi stunting 7. Pencatatan dan pelaporan 8. Reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
DAK NONFISIK untuk Program Pencegahan Stunting 40 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) N o Kegiatan Sub Kegiatan 1 Operasional Penurunan Stunting 1. Operasional Pendampingan Ibu Hamil di desa 2. Operasional Pendampingan Pascapersalinan di desa 3. Operasional Survailance Stunting tingkat desa (paket data untuk pelaporan) 4. Mini lokakarya Kecamatan 5. Audit kasus Stunting Bantuan Operasional Pendidikan PAUD (BOP PAUD) No Kegiatan Sub Kegiatan Rincian Kegiatan Yang berhubungan dengan Stunting 1 Kegiatan Pendukung Pembelajaran 1. Penyediaan makanan sehat, penyediaan buku administrasi, Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan, dan isi Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Catatan: Kegiatan yang mendukung penanganan stunting ada di Kegiatan Pendukung Pembelajaran (penyediaan makanan tambahan untuk siswa PAUD) 2. Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid (kegiatan parenting) 3. Transport Pendidik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian No Kegiatan Sub Kegiatan Rincian Kegiatan Yang berhubungan dengan Stunting 1 Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) pengadaan sarana pembibitan Catatan: Kegiatan yang mendukung penanganan stunting ada di Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) pengembangan pendampingan/pelatihan demplot kegiatan pertanaman kegiatan pascapanen
Subkegiatan BOK Stunting § 2021 dengan alokasi Rp270 M (360 daerah) § Diusulkan oleh Kementerian Kesehatan § Rata – rata per daerah Rp750 juta § Alokasi Untuk Dukungan Stunting Pada Tahun 2021 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya Daerah lokus stunting dari 260 lokus menjadi 360 lokus § Pada Tahun 2021 terdapat Jenis dana DAK Nonfisik yang baru yang mendukung program pencegahan stunting, yaitu Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subkegiatan BOKB Desa Stunting § 2021 dengan alokasi Rp221 M (360 daerah) § Diusulkan oleh BKKBN BOP PAUD § 2021 dengan alokasi Rp4.0 T Alokasi untuk kegiatan dukungan pembelajaran (terkait dengan stunting) baru diketahui setelah pemda menyampaikan laporan Ketahanan Pangan dan Pertanian § 2021 dengan alokasi Rp204 M (451 daerah) DAK Nonfisik untuk Mendukung Penurunan Stunting TA 2021(1) 41
Ditujukan untuk : - Meningkatkan peran lintas program dan lintas sektor dalam percepatan penurunan prevalensi stunting. - Mendorong upaya konvergensi lintas program dan lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting. - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting. BOK Stunting dikelola dinas kesehatan kabupaten/kota berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda). - Penyelenggaraan kegiatan untuk penurunan stunting dimulai dari masa remaja, ibu hamil, sampai dengan anak berumur dua tahun. - Pemberdayaan msyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting di level kecamatan/desa - Peningkatan Mutu dan Konsumsi Gizi : Konvergensi, Koordinasi dan Konsolidasi LP/LS untuk penurunan stunting - Mobilisasi sosial/masyarakat percepatan pencegahan stunting Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi LP/LS untuk penurunan stunting Dukungan Dana BOK untuk Program Penurunan Stunting melalui : BOK Stunting BOK Dinas Kab./Kota BOK Dinas Provinsi BOK Dinas Puskesmas Ditujukan untuk meningkatkan peserta KB dari keluarga yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun, menurunnya prevalensi stunting di Kampung KB, mempercepat penurunan AKI dan Stunting melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan penguatan pengasukan 1000 HPK Kegiatan Operasional Pencegahan Stunting Dukungan Dana BOKB untuk Program Penurunan Stunting melalui : DAK Nonfisik untuk Mendukung Penurunan Stunting TA 2021 (2) 42

More Related Content

PDF
2. Kebijakan DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2025_Sosialisasi Usulan[1].pdf
byTarmizi Achmad
 
PDF
Mekanisme Penyaluran DAK Fisik Tahun 2024
byarmisatyaputra
 
PPTX
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
byKusnadiKosasih1
 
PDF
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
byBappedaLampungUtara
 
PPTX
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 Efisiensi Anggaran APBD.pptx
byMahmudahLubis1
 
PDF
Juknis BOKB 2023
byIPeKBKota
 
PDF
PERBAN 12 RAN PASTI.pdf
bysaifulibrahim5
 
PDF
Paparan Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD.pdf
byatengwahyudi
 
2. Kebijakan DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2025_Sosialisasi Usulan[1].pdf
byTarmizi Achmad
 
Mekanisme Penyaluran DAK Fisik Tahun 2024
byarmisatyaputra
 
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
byKusnadiKosasih1
 
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
byBappedaLampungUtara
 
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 Efisiensi Anggaran APBD.pptx
byMahmudahLubis1
 
Juknis BOKB 2023
byIPeKBKota
 
PERBAN 12 RAN PASTI.pdf
bysaifulibrahim5
 
Paparan Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD.pdf
byatengwahyudi
 

What's hot

PPTX
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
bydeivie rondonuwu
 
PDF
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
byDadang Solihin
 
PPTX
Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan
byBagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
PPTX
Penyusunan APBD 2021.pptx
byJoseRizal53
 
PDF
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
byDr. Zar RDJ
 
PDF
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
byMuh Saleh
 
PDF
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
byDadang Solihin
 
PDF
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
byDadang Solihin
 
PPTX
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
byMbahSantowaanCikeruh
 
PDF
Pengelolaan Aset Daerah
byDadang Solihin
 
PPT
Perencanaan Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 
PPT
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
byAhmad Abdul Haq
 
PPTX
Modul Aset Desa
byFormasi Org
 
PPT
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 
PPTX
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
byboenkredho
 
PDF
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
byJoy Irman
 
PPTX
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
byushfia
 
DOCX
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
byZakiah dr
 
PPTX
Tahapan penyelenggaraan KLHS
byMusnanda Satar
 
PPTX
Tupoksi pptk
byInspektorat
 
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
bydeivie rondonuwu
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
byDadang Solihin
 
Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan
byBagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Penyusunan APBD 2021.pptx
byJoseRizal53
 
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
byDr. Zar RDJ
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
byMuh Saleh
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD
byDadang Solihin
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
byDadang Solihin
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
byMbahSantowaanCikeruh
 
Pengelolaan Aset Daerah
byDadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
byAhmad Abdul Haq
 
Modul Aset Desa
byFormasi Org
 
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
byboenkredho
 
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
byJoy Irman
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
byushfia
 
DOKUMEN SPM BLUD PUSKESMAS
byZakiah dr
 
Tahapan penyelenggaraan KLHS
byMusnanda Satar
 
Tupoksi pptk
byInspektorat
 

Similar to KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting

PDF
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
byDrHNurFajarAriefMPd
 
PDF
Sinergitas Program Percepatan Penurunan Stunting
byArhanRegar1
 
PDF
ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2022
byRizkieDani
 
PDF
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...
byRizkieDani
 
PPTX
MATERI KADIS STUNTING 3 Agustus 2022 - Copy.pptx
byKesgaGiziPayakumbuh
 
PDF
Draft Paparan Pembuka Bimtek DAK Stunting 2023_bappenas.pdf
byedisambas1
 
PPT
Rancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBN
byTV Desa
 
PDF
01-Dr.-Ir.-Suprayoga-Hadi-MSP-CAPAIAN-TANTANGAN-DAN-PELUANG-PELAKSANAAN-STRAT...
bySyafrimuhammad3
 
PDF
5BAPPENAS- Peran lintas sektor dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan...
byPoktanCaiDunya
 
PDF
[SALINAN] SK Menteri Nomor 61 Tahun 2024 Penetapan Lokus Pencegahan Stunting ...
bytkpkpadang2023
 
PDF
Stranas-Percepatan-Pencegahan-Stunting_Periode-2018-2024.pdf
byTaruliRohanaSinaga1
 
PDF
PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) DI INDONESIA.pdf
byMomByrini
 
PPTX
2. ADVOKASI PPS BPOM Kegiatan BPOM pusat
byMohammadFirza3
 
PPTX
V5_Kebijakan PMT 2024.makan tambahan lokal
byDavyPratikto1
 
PPTX
stunting sakura.pptx
bykesumahadiwibowo
 
PPTX
CAPAIAN DAN UPAYA PPS TAHUN 2022 KONVERGENSI INTERVENSI DAN AKSELERASI KEGIAT...
byDadangWahyuridha
 
PDF
Bahan Tayang_TPPS_BKKBN_malang123456.pdf
bySittiJamilah2
 
PPTX
1SES_MALANG_KEBIJAKAN PERUBAHAN JUKNIS 8 AKSI)_21 Juli 2022.pptx
byPoktanCaiDunya
 
PPTX
AKSI KONVERGENSI SUMSEL.pptx
byPemkot prabumulih
 
PDF
Kajian Presentasi Stunting-Presentas.pdf
byrinijusriani1
 
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
byDrHNurFajarAriefMPd
 
Sinergitas Program Percepatan Penurunan Stunting
byArhanRegar1
 
ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2022
byRizkieDani
 
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...
byRizkieDani
 
MATERI KADIS STUNTING 3 Agustus 2022 - Copy.pptx
byKesgaGiziPayakumbuh
 
Draft Paparan Pembuka Bimtek DAK Stunting 2023_bappenas.pdf
byedisambas1
 
Rancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBN
byTV Desa
 
01-Dr.-Ir.-Suprayoga-Hadi-MSP-CAPAIAN-TANTANGAN-DAN-PELUANG-PELAKSANAAN-STRAT...
bySyafrimuhammad3
 
5BAPPENAS- Peran lintas sektor dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan...
byPoktanCaiDunya
 
[SALINAN] SK Menteri Nomor 61 Tahun 2024 Penetapan Lokus Pencegahan Stunting ...
bytkpkpadang2023
 
Stranas-Percepatan-Pencegahan-Stunting_Periode-2018-2024.pdf
byTaruliRohanaSinaga1
 
PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) DI INDONESIA.pdf
byMomByrini
 
2. ADVOKASI PPS BPOM Kegiatan BPOM pusat
byMohammadFirza3
 
V5_Kebijakan PMT 2024.makan tambahan lokal
byDavyPratikto1
 
stunting sakura.pptx
bykesumahadiwibowo
 
CAPAIAN DAN UPAYA PPS TAHUN 2022 KONVERGENSI INTERVENSI DAN AKSELERASI KEGIAT...
byDadangWahyuridha
 
Bahan Tayang_TPPS_BKKBN_malang123456.pdf
bySittiJamilah2
 
1SES_MALANG_KEBIJAKAN PERUBAHAN JUKNIS 8 AKSI)_21 Juli 2022.pptx
byPoktanCaiDunya
 
AKSI KONVERGENSI SUMSEL.pptx
byPemkot prabumulih
 
Kajian Presentasi Stunting-Presentas.pdf
byrinijusriani1
 

KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting

  • 1.
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting Webinar Sosialisasi DAK, DID & APBD Untuk Percepatan Pencegahan Stunting Tahun Anggaran 2022 Jakarta, 24 Mei 2021 1
  • 2.
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Ringkasan Eksekutif • Prevalensi Stunting Indonesia saat ini 27,7% (2019), menempatkan Indonesia pada peringkat ke-2 di Asia Tenggara dan ke-25 di dunia. Target 2024 19% (RPJMN 2020-2024) dan Arahan Presiden Target 14% di 2024. • Pendanaan yang diberikan melalui TKDD telah disusun dengan desain transfer yang konvergen untuk mengintegrasikan berbagai sumber TKDD dalam penanggulangan stunting melalui penerbitan PMK No. 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. • Komitmen dan konvergensi di daerah ini harus tercermin dalam pendanaan APBD. Pendanaan dalam APBD tersebut juga harus disinergikan dengan dukungan dari Pemerintah Pusat, baik melalui belanja K/L maupun transfer ke daerah dan juga yang didanai melalui Desa. Dengan demikian, berbagai sumber dana tersebut dapat memberikan hasil yang paling optimal dalam upaya penurunan stunting. • Dukungan TKDD untuk penanggulangan stunting sejak tahun 2018 telah dilakukan melalui Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Non Fisik). • DAK Fisik dilakukan melalui bidang Kesehatan dan KB, Bidang Air Minum, dan Bidang Sanitasi, sedangkan DAK Nonfisik melalui BOK Stunting, BOKB, dan BOP PAUD. Dukungan DAK Fisik dan DAK Non Fisik untuk pencegahan stunting di tahun 2021 diperluas dengan bertambahnya bidang Lingkungan Hidup untuk DAK Fisik dan Jenis Ketahanan Pangan untuk DAK Non Fisik. 2
  • 3.
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA 3 Perkembangan Kondisi Stunting di Indonesia 1
  • 4.
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA 4 Tingkat Prevalensi Stunting saat ini (27,7%) dan Target 2024 (14%) • Untuk mencapai target prevalensi stunting 14% di tahun 2024 dibutuhkan rata-rata penurunan prevalensi stunting setiap tahunnya sebesar 2,7% dalam 5 tahun. • Untuk bisa mencapai target prevalensi 14% dibutuhkan Stranas Penanganan Stunting yang lebih aggresif/tajam serta kerja keras dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Capaian Target Target & Capaian Penurunan Stunting Berdasarkan data WHO, World Bank, dan UNICEF, Indonesia berada di peringkat ke-25 dari daftar peringkat prevalensi stunting di 146 negara di dunia. (Ranking 1 merupakan negara dengan prevalensi stunting tertinggi, yaitu Burundi 55,90). No Negara Prevalensi Stunting 1 Myanmar 29,2 2 Indonesia 27,7 3 Vietnam 24,6 4 Malaysia 20,7 5 Brunei 19,7 6 Thailand 10,5 7 Singapore 4,4 Di kawasan Asia Tenggara Peru merupakan salah satu negara yang telah berhasil mengatasi stunting (dari 22.9% pada tahun 2005 menjadi 17.9% pada tahun 2010).
  • 5.
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA 5 Prevalensi Stunting per Provinsi Masih terdapat Provinsi dengan prevalensi yang tinggi 14,42 16,82 19,93 19,96 21,03 21,04 21,18 23,95 24,11 24,58 26,21 26,25 26,26 26,86 26,86 27,47 27,67 27,68 28,09 28,98 29,07 29,36 30,11 30,38 30,59 31,26 31,44 31,46 31,75 32,3 34,18 34,89 37,85 40,38 43,82 Bali Kep. Riau Kep. Bangka Belintung DKI Jakarta Jambi DI Yogyakarta Sulawesi Utara Riau Banten Papua Barat Jawa Barat Kalimantan Utara Lampung Bengkulu Jawa Timur Sumatera Barat INDONESIA Jawa Tengah Kalimantan Timur Sumatera Selatan Maluku Utara Papua Sumatera Utara Maluku Sulawesi Selatan Sulwesi tengah Sulawesi Tenggara Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Aceh Gorontalo Nusa Tenggara Barat Sulawesi Barat Nusa Tenggara Timur 2018 2019 • Prevalensi stunting sudah menurun pada sebagian besar provinsi • Penurunan angka stunting tidak merata antar provinsi • Terdapat 10 provinsi yang memiliki tingkat prevalensi stunting-nya paling tinggi
  • 6.
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA 6 Permasalahan Percepatan Penurunan Stunting PENGUATAN SISTEM & DATA • Sistem pemantauan & evaluasi terintegrasi • Belum adanya “satu data” intervensi penurunan stunting untuk menyasar rumah tangga 1.000 HPK • Intervensi terintegrasi belum sepenuhnya menyasar rumah tangga 1.000 HPK (hari pertama kehidupan) KONVERGENSI PROGRAM • Konvergensi program di tingkat pusat & daerah belum optimal • Perpres Stunting akan memperkuat konvergensi di kab/kota dan desa • Kebijakan penurunan stunting belum diterjemahkan dalam perencanaan & penganggaran • Diperlukan penguatan pendampingan di tingkat kabupaten/kota dan keluarga. PENAJAMAN SASARANDAN INTERVENSI PENDAMPINGAN KAB/KOTADAN DESA Perlunya penguatan intervensi terintegrasi, melalui:
  • 7.
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA 7 2 Kebijakan dan Strategi Upaya Percepatan Penurunan Stunting
  • 8.
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA 8 Strategi Nasional Penurunan Stunting Strategi Nasional Penurunan Stunting (Stranas) yaitu Intervensi Terintegrasi dan Konvergen (Gizi spesifik dan sensitif) melalui pendekatan keterlibatan multi-sektor sudah ditetapkan Wakil Presiden pada Tahun 2018 Proses perencanaan dan penganggaran untuk intervensi pencegahan stunting mulai berjalan dengan baik mengacu ke Stranas tersebut, namun perlu penajaman intervensi sampai dengan ke tingkat desa dan keluarga. Masih perlu perbaikan sinkronisasi database sasaran keluarga 1.000 HPK, Sumberdaya manusia pendamping & penyuluh, dan koordinasi pelaksanaan antar K/L/Pemda Belum ada institusi/pihak yang berperan aktif memastikan integrasi dan konvergensi intervensi di lapangan. Percepatan RPerpres untuk menguatkan Stranas dan peran Koordinator lapangan/penggerak keluarga
  • 9.
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA Air Minum Kesehatan+KB Sanitasi BOKB Dana Desa Dilaksanakan melalui Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kemendesa PDTT DID DID dalam perhitungan dilakukan per variabel sehingga terlihat kinerja daerah khususnya penanganan stunting. AKSI INTEGRASI/KONVERGENSI (APBN, APBD dan/ atauAPB-Desa) BOK BOP PAUD* Pangan& Pertanian* Perubahan bidang disepakati bersama oleh Kementerian Keuangan, Bappenas dan K/L Teknis Penggunaan dana mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 9 Konvergensi Dukungan Anggaran untuk Penurunan Stunting TA 2021 Rp270M Rp221M Rp4T Rp204M LH* 20 K/L Rp32,98 T Pagu Awal APBN 2021 Level Analisis Lanjutan* *Pagu level analisis lanjutan merupakan data sementara yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada K/L terkait Total DAK Fisik: Rp7,35T DAK Nonfisik APBN DAK Fisik Dana Desa + DID
  • 10.
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA 10 Evaluasi TKDD untuk Pencegahan Stunting 1. Kurangnya koordinasi lintas sektor di pemerintah pusat dan daerah 2. Daerah lokus belum mengetahui menu-menu DAK Fisik terkait stunting 3. Kurangnya pemahaman daerah atasstunting 4. Penyusunan laporan pelaksanaan penanganan sunting di desa Kendala dan Tantangan 1. Memantau proses usulan daerah DAK Fisik (untuk melihat daerah-daerah lokus yang belum mengusulkan) 2. Memantau usulan daerah DAK Fisik (menu, jenis usulan, dan unit cost) 3. Memantau kinerja pelaksanaan di daerah (penyaluran dan penyerapan) Mekanisme Monitoring Rencana TA 2021-2022 1. Melakukan koordinasi dengan Bappenas dan KL terkait potensi bidang-bidang yg dapat mendukung penanggulangan stunting dalam DAK Fisik 2. Mengevaluasi menu stunting DAK Fisik 2021 3. Sosialisasi menu stunting kepada daerah lokus 4. Penyusunan Perpres Stranas Penanggulangan Stunting 5. Penyempurnaan mekanisme pemantauan penggunaan BOK dan BOKB 6. Sosialisasi kewajiban pelaporan stunting sebagai syarat penyaluran Dana Desa
  • 11.
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA 11 3 Kebijakan Dana Alokasi Khusus TA 2022
  • 12.
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA Perkembangan Kebijakan DAK Fisik TA 2021-2022 12 DAK Fisik terus didorong untuk semakin fokus dan sesuai dengan prioritas utama Pemerintah dan Pemerintah Daerah Realisasi Penyaluran DAK Fisik Per 18 Mei 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Alokasi 69,53 62,44 69,33 53,79 65,25 Realisasi 62,1 58,15 64,17 50,18 1,61 %Realisasi 89,31% 93,13% 92,56% 93,29% 2,47% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 20 40 60 80 Triliun Rupiah 2021 ü Fokus pada Bidang yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19; ü Mendukung pencapaian prioritas nasional melalui kebijakan DAK Fisik berbasis Tematik (Pariwisata, Food Estate, Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) ü Refocusing pada menu/kegiatan agar bernilai signifikan untuk menuntaskan hambatan pelaksanaan DAK Fisik di Daerah. ü Jumlah Bidang : 16 (penambahan Bidang UMKM dan Bidang Perdagangan). 2022 ü Refocusing dan reclustering DAK Fisik kedalam tema-tema Prioritas Nasional (tema utama: Standar Layanan Minimal & Infrastruktur Dasar, Penurunan Stunting, Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, dan Ekonomi Berkelanjutan) ü Fokus pada lokus-lokus prioritas pada setiap tema ü Jumlah Bidang : 14 (penghapusan Bidang Pasar dan Bidang Sosial). Usulan DAK Fisik relatif lebih tinggi daripada alokasi yang tersedia, misal: Usulan TA 2021 mencapai Rp.367,5 T, Alokasi DAK Fisik yang tersedia Rp.63,6 T (17,3%). Daerah harus lebih fokus dalam membuat usulan DAK Fisik.
  • 13.
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA Evaluasi dan Tantangan DAK Fisik 13 Tantangan Isu Strategis § Penyusunan standar unit cost perlu memperhatikan ketuntasan dan mendukung capaian kinerja output § Pentingnya dukungan Bidang Jalan terhadap berbagai bidang dan Tema Prioritas di DAK Fisik § Masih adanya kasus korupsi DAK Fisik di Daerah diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan DAK Fisik dan peran serta aktif Kepala Daerah § Penguatan peran APIP dalam pengawasan implementasi DAK Fisik § Alokasi kurang focus pada bidang/daerah tertentu, sehingga alokasi per daerah tidak sgnifikan Adanya keterbatasan alokasi DAK Fisik, sehingga usulan DAK Fisik harus fokus dan sesuai dengan prioritas utama Pemerintah dan Pemerintah Daerah 1 2 Masih terdapatnya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan DAK FIsik antara lain: • Permasalahan pengadaan barang/jasa • Keterlambatan proses administrasi di daerah. 3 Pelibatan APIP daerah untuk menjaga governance dan akurasi Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output masih terkendala jumlah dan kapabilitas SDM APIP yang masih terbatas. Hambatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik karena terdapat beberapa interest pribadi yg berdampak pada masalah hukum
  • 14.
    Evaluasi DAK NonfisikTA 2020 KEMENT ERI AN KEUANGAN REPUBLI KI NDONESI A 14 q Alokasi DAK Nonfisik TA 2020 berdasarkan Perpres 72/2020 sebesar Rp129,2 triliun dengan capaian realisasi penyaluran sebesar Rp126,4 triliun (97,8%); q Persentase penyaluran TA 2020 lebih tinggi dari TA 2019, salah satunya dikarenakan adanya kebijakan relaksasi penyaluran, yaitu meniadakan syarat minimal penyerapan dana yang telah salur ke RKUD, kecuali BOS dan Tunjangan Guru PNSD Evaluasi Pelaksanaan DAK Nonfisik 2020 q Pandemi COVID-19 menyebabkan hambatan penyerapan DAK Nonfisik di daerah karena keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan; q Penyiapan alokasi BOKT untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) daerah belum didukung percepatan pembayaran kepada tenaga kesehatan di daerah. q Diperlukan sinergi dan koordinasi yang lebih intensif antara Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemenkes dengan daerah dalam rangka percepatan pembayaran insentif tenaga kesehatan dan monitoring pembayaran insentif nakes. Isu dan Tantangan Per 17 Mei 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran 115,10 123,45 131,04 129,24 130,78 Realisasi 105,56 115,30 120,36 126,40 59,74 % Penyaluran 92 93 92 98 46 0 20 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100 120 140 Triliun rupiah Persentase Penyaluran DAK Nonfisik 2017-2021
  • 15.
    1. Pengalokasian DAKNonfisik yang mampu mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung kualitas layanan. 2. Dukungan pendanaan DAK Nonfisik bagi program prioritas nasional yang menjadi fokus APBN TA 2022 melalui verifikasi atas usulan DAK Nonfisik yang efektif dan sejalan prioritas nasional Tahun 2022. 3. Penyempurnaan besaran unit cost dengan penerapan unit cost majemuk untuk Dana BOS, BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan 4. Perluasan target output Tunjangan Guru dengan penambahan output guru PPPK untuk TPG, Tamsil dan TKG hasil formasi/penerimaan PPPK guru tahun 2021, sesuai amanat UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. 5. Pemantauan capaian output/outcome dalam rangka mendukung pemenuhan SPM daerah melalui Integrasi pelaporan antar Kementerian. 6. Pendanaan untuk mendukung kegiatan Bidang Industri Kecil dan Menengah yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di dalam Sentra IKM. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengalokasian DAK Nonfisik TA 2022 15 KEMENT ERI AN KEUANGAN REPUBLI KI NDONESI A Bantuan Operasional Sekolah untuk 45.149.930 siswa BOP PAUD untuk 6.693.626 peserta didik BOP Pendidikan Kesetaraan untuk 729.645peserta didik Tunjangan Profesi Guru PNSD untuk Guru PNSD: 1.031.786 , Guru PPPK: 17.429 Tunjangan Khusus Guru PNSD untuk Guru PNSD: 25.003 , Guru PPPK: 13.835 Tambahan Penghasilan Guru PNSD untuk Guru PNSD: 186.061, Guru PPPK: 328.699 BOP Museum & Tanan Budaya untuk 118 Museum, 24 TB Dana Pelayanan Kepariwisartaan untuk 108.236peserta pelatihan Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM untuk 85.000 Peserta Pelatihan Bantuan Operasional Kesehatan untuk 10.203 puskesmas Bantuan Operasional KB untuk 6.036 Balai Penyuluhan KB Bantuan BLPS untuk 3 Instalasi PSEL Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk 245 daerah Dana Fasilitasi Penanaman Modal untuk bimbingan/sosialisasi kepada 111.624 peserta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk 2.500 kelompok asyarakat Dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM untuk 89 SIKM Sasaran 2022 1. Mempertimbangkan kinerja penyerapan anggaran dan kinerja output Pemerintah Daerah; 2. Menerapkan PMK 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah dalam penentuan lokus; 3. Normalisasi target output 2022 dengan pendanaan yang tersedia; 4. Sinkronisasi pendanaan dan kebijakan kegiatan DAK Nonfisik dengan Kemeterian Teknis dan Bappenas. Arah Kebijakan Strategi Pengalokasian
  • 16.
    16 4 Kebijakan Dana AlokasiKhusus TA 2022: Mendukung Percepatan Penurunan Stunting
  • 17.
    DAK Nonfisik Air Minum Kesehatan+KB BOKB Dana Desa Dilaksanakanmelalui Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kemendesa PDTT DID DID dalam perhitungan dilakukan per variabel sehingga terlihat kinerja daerah khususnya penanganan stunting. AKSI INTEGRASI/KONVERGENSI (APBN, APBD dan/ atauAPB-Desa) BOK APBN DAK Fisik Dana Desa + DID BOP PAUD* Pangan & Pertanian* 17 Konvergensi Dukungan Anggaran untuk Penurunan Stunting TA 2022 Kemenkes Kemen-PU BKKBN dll Sanitasi Di TA 2022, Pemerintah Pusat tetap menjadikan Program Penurunan Stunting menjadi salah satu prioritas nasional dalam RKP 2022 dengan perluasan lokus prioritas menjadi seluruh daerah di Indonesia.
  • 18.
    Air Minum Kesehatan+KB Sanitasi BOKB BOKBOP PAUD* Pangan& Pertanian* 18 Dukungan DAK untuk Penurunan Stunting TA 2021 & 2022 Rp270M Rp221M Rp4T Rp204M LH* Total DAK Fisik: Rp7,35T DAK Nonfisik DAK Fisik DAK Nonfisik Air Minum Kesehatan+KB Sanitasi BOKB BOK DAK Fisik BOP PAUD* Pangan& Pertanian* 2021 2022 1. Secara umum, dukungan DAK Fisik dan Nonfisik utk penurunan stunting telah dilakukan sejak tahun 2018 2. Alokasi yang telah diberikan DAK Fisik 2021 untuk stunting sekitar 11,26% persen dari total pagu DAK Fisik 3. Secara umum kebijakan DAK Fisik dan Nonfisik di TA 2022 masih melanjutkan kebijakan 2021 dengan penguatan program kegiatan dan konvergensi antar bidang 4. Adanya perluasan cakupan lokasi prioritas stunting dari 360 daerah di TA 2021, menjadi ke seluruh daerah di Indonesia di TA 2022 5. Selain DAK, Kemenkeu juga memberikan dukungan melalui instrumen TKDD lainnya seperti DID, Dana Desa, dan Belanja K/L Highlights Dukungan DAK Dukungan DAK Fisik di TA 2022 masih dalam proses pengusulan oleh daerah *merupakan bagian kecil dari sub kegiatan penyediaan makanan tambahan untuk peserta didik PAUD yang diberikan dalam rangka mendukung pemenuhan gizi dan kesehatan *merupakan bagian kecil dari sub kegiatan penyediaan makanan tambahan untuk peserta didik PAUD yang diberikan dalam rangka mendukung pemenuhan gizi dan kesehatan
  • 19.
    Kebijakan DAK PerBidang untuk Penurunan Stunting TA 2022 Jenis DAK Bidang/Jenis Kebijakan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilans gizi, edukasi dan pengasuhan Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan remaja, calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan melahirkan melalui pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) di Rumah Sakit Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) serta akses pelayanan penunjangnya; Bidang Air Minum Mendukung Desa/Kelurahan intervensi penurunan stunting dan diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapakan intervensi dari pemerintah pusat dan DAK untuk penanganan stunting sebelumnya Bidang Sanitasi Diprioritaskan bagi desa/kelurahan yang sudah ODF selama minimal 1 tahun (paling akhir 31 Januari 2021) berdasarkan data dari STBM, daerah afirmasi, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, serta desa/kelurahan penurunan stunting dan diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapatkan intervensi dari pusat dan DAK untuk penanganan stunting sebelumnya DAK Nonfisik BOK Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi koordinasi lintas sektor di daerah serta penguatan intervensi spesifik dan sensitif BOKB Mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi intervensi spesifik dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan balita serta penguatan surveilans gizi, edukasi dan pengasuhan; BOP PAUD Mendukung stunting melalui penyediaan makanan tambahan untuk peserta didik PAUD yang diberikan dalam rangka pemenuhan gizi dan kesehatan. Pangan dan Pertanian Menunjang program stunting dalam bentuk kegiatan pekarangan pangan lestari dapat meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta untuk jangka panjang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar 19
  • 20.
    Peraturan Menteri DesaPDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan c. adaptasi kebiasaan baru Desa. Antara lain: Penurunan stunting di Desa sbb: 1. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e- HDW); 2. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM),kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 3. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat 4. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan 5. gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan: a. kesehatan ibu dan anak; b. konseling gizi; c. air bersih dan sanitasi; d. perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan; e. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); f. pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan g. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah. DANA DESA UNTUK MENDUKUNG PENURUNAN STUNTING TA 2021 20
  • 21.
    RENCANA BLT DESA2021 PENGUATAN KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENDUKUNG PENURUNAN STUNTING Penetapan PMK Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa) Berlaku Wajib pada tahun 2021 Penambahan persyaratan dalam penyaluran Dana Desa Tahap III, berupa: laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya FORMAT LAPORAN Perbaikan laporan dan penambahan cakupan data entry Village Score Card - Laporan konvergensi intervensi gizi yang menyasar rumah tangga dengan ibu hamil dan/atau baduta (1.000 hari pertama kehidupan) di Desa dalam aplikasi OM- SPAN Kemenkeu atau interkoneksi aplikasi eHDW Kemendes dengan OM-SPAN 21 Memperkuat fokus penggunaan Dana Desa yaitu memprioritaskan penggunaan Dana Desa dalam rangka: 1) program pemulihan ekonomi desa 2) dukungan program sektor prioritas di desa, antara lain : a) Mendukung pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk peningkatan kualitas pelayanan desa b) Perluasan penyediaan elektrifikasi desa sesuai dengan kondisi dan potensi desa c) Prioritas lain antara lain seperti: program pembangunan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa (PKTD), pengembangan desa wisata, ketahanan pangan, ketahanan hewani dan peningkatan kesehatan masyarakat desa. Kebijakan Dana Desa TA 2022
  • 22.
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA Indikator DID 2020 – DID 2021 22 Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat 1. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah a. Kemandirian Daerah b. Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah c. Creative Financing d. Mandatory spending e. Ketepatan waktu pelaporan 2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan a. Angka Partisipasi Murni b. Peta Mutu Pendidikan c. Rata-rata Nilai Ujian Nasional 3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan a. Penanganan Stunting (Baduta) b. Baduta yang mendapatkan imunisasi lengkap c. Persalinan di fasilitas kesehatan 4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur a. Akses sanitasi Layak b. Sumber air minum layak 5. Kesejahteraan Masyarakat a. Penurunan Penduduk Miskin b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 6. Pelayanan Umum Pemerintahan a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah b. Perencanaan Pembangunan Daerah c. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) d. Inovasi Pemerintah Daerah 7. Peningkatan ekspor 8. Peningkatan Investasi 9. Pengelolaan Sampah plastik 1. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan Daerah a. Kemandirian Daerah b. Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah c. Sistem Informasi Keuangan Daerah (baru) 2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan a. Angka Partisipasi Murni b. Peta Mutu Pendidikan 3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan a. Penanganan Stunting (Balita) b. Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap c. Persalinan di fasilitas kesehatan 4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur a. Akses sanitasi Layak b. Sumber air minum layak 5. Kesejahteraan Masyarakat a. Penurunan Penduduk Miskin b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) c. Penurunan Angka Pengangguran (baru) 6. Pelayanan Umum Pemerintahan a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) c. Penghargaan Pembangunan Daerah d. Inovasi Daerah 7. Peningkatan ekspor 8. Peningkatan Investasi 9. Pengelolaan Sampah 10. Pengendalian Inflasi Daerah (baru) 11. Indeks Pencegahan Korupsi (baru) Kategori Kinerja Kategori Kinerja Kriteria Utama Kriteria Utama §Opini BPK atas LKPD (WTP) §Penetapan Perda APBD tepat waktu §Penggunaan e-Government (e-budgeting dan e-procurement) §Opini BPK atas LKPD (WTP) §Penetapan Perda APBD tepat waktu §Penggunaan e-Government (e-budgeting, dan e-procurement) 2020 2021
  • 23.
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA Variabel Stunting Dalam Perhitungan DID Penggunaan variabel stunting sebagai perhitungan pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) mulai digunakan sejak perhitungan DID 2018. Pada DID 2018 dan DID 2019 dilakukan perhitungan komposit kategori kesehatan yang didalamnya termasuk stunting, mulai DID 2020 perhitungan dilakukan per variabel sehingga terlihat kinerja daerah khususnya penanganan stunting. • Indikator stunting yang diperhitungkan adalah persentase jumlah bayi dibawah dua tahun yang mengalami stunting • Sebanyak 101 Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi DID TA 2020 dari kategori penanganan stunting dengan jumlah alokasi sebesar Rp1.078,15 miliar DID TA 2020 • Indikator stunting yang diperhitungkan adalah persentase jumlah bayi dibawah lima tahun (balita) yang mengalami stunting • Sebanyak 104 Pemerintah Daerah mendapatkan alokasi DID TA 2020 dari kategori penanganan stunting dengan jumlah alokasi sebesar Rp969,45miliar DID TA 2021 DID TA 2022 akan tetap diarahkan untuk mendukung penurunan angka stunting baik dari faktor spesifik dan sensitif DID TA 2022
  • 24.
    KESIMPULAN • Dukungan penurunanstunting telah dilakukan melalui TKDD sejak 2018 melalui DAK Fisik, DAK Nonfisik, DID, dan Dana Desa • DAK Fisik dilakukan melalui bidang Kesehatan dan KB, Bidang Air Minum, dan Bidang Sanitasi, sedangkan DAK Nonfisik melalui BOK Stunting, BOKB, dan BOP PAUD. • Dukungan DAK Fisik dan DAK Non Fisik untuk pencegahan stunting di tahun 2021 diperluas dengan bertambahnya bidang Lingkungan Hidup untuk DAK Fisik dan Jenis Ketahanan Pangan untuk DAK Non Fisik. • Di tahun 2022, Pemerintah Pusat tetap menjadikan Program Penurunan Stunting menjadi salah satu prioritas nasional dalam RKP 2022 dengan perluasan lokus prioritas menjadi seluruh daerah di Indonesia. • Di tahun 2022, dukungan DAK Fisik diarahkan untuk peningkatan sinergi dengan sumber dana lainnya, perbaikan mekanisme dan meningkatkan kualitas pengawasan sedangkan Nonfisik diarahkan untuk mendukung operasional pelaksanaan kegiatan penurunan stunting. • Perlunya leadership Kepala Daerah dalam peningkatan koordinasi dan konvergensi lintas sektor di masing-masing daerah. • Perlunya penguatan program yang saling terintegrasi antara satu dinas dengan dinas yang lain, sehingga program tersebut dapat fokus pada suatu tujuan tertentu dan memiliki indikator capaian kinerja yang jelas dan terukur. • Pendanaan dalam APBD tersebut juga harus disinergikan dengan dukungan dari Pemerintah Pusat, baik melalui belanja K/L maupun transfer ke daerah dan juga yang didanai melalui Desa • Penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting oleh Daerah sebagai syarat penyaluran Dana Desa untuk memastikan bahwa dana yang telah dikeluarkan benar-benar memberikan hasil sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya
  • 25.
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA TERIMA KASIH 25 25
  • 26.
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA LAMPIRAN 26 26
  • 27.
  • 28.
    Bidang dan TemaDAK Fisik TA 2020-2022 q Tematik Penurunan Kematian Ibu dan Stunting (Bidang Kesehatan dan KB, Sanitasi, Air Minum, LHK) q Tematik Penanggulangan Kemiskinan (Bidang Sanitasi, Air Minum, Perkim) q Tematik Ketahanan Pangan (Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Irigasi, Jalan, LHK) q Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan (Bidang IKM, Pariwisata, Jalan, LH) q Tematik Penguatan DPP dan Sentra IKM (Bidang Pariwisata, IKM, Jalan, LH, Perdagangan, UMKM) q Tematik Food Estated dan Sentra Produksi Pangan (Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Jalan, Irigasi, Kehutanan, Perdagangan) q Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua (Bidang Transportasi Perdesaan, Transportasi Perairan, Jalan) DAK Penugasan 2021 DAK Penugasan 2022 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Sanitasi 4. Air Minum 5. Perkim 6. Jalan 7. IKM 8. Pariwisata 9. Kelautan dan Perikanan 10. Pertanian 11. Irigasi 12. LHK 13. Transportasi Perdesaan 14. Pasar 15. Transportasi Laut 16. Sosial 2020 (16 Bidang) 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Sanitasi 4. Air Minum 5. Perkim 6. Jalan 7. IKM 8. Pariwisata 9. Kelautan dan Perikanan 10. Pertanian 11. Irigasi 12. LHK 13. Transportasi Laut 14. Transportasi Perdesaan 2021 (14 Bidang) 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Sanitasi 4. Air Minum 5. Perkim 6. Jalan 7. IKM 8. Pariwisata 9. Kelautan dan Perikanan 10. Pertanian 11. Irigasi 12. LHK 13. Transportasi Perairan 14. Transportasi Perdesaan 15. Perdagangan 16. UMKM 2022 (16 Bidang)
  • 29.
    JADWAL PENGALOKASIAN DAKFISIK TAHUN 2022 Maret- M1 April 2021 1 Penyusunan Kebijakan DAK Fisik 2021 (PN, Bidang, Subbidang, Menu, Rincian) Mei 2021 2 Penginputan usulan oleh daerah melalui KRISNA 3 Juni 2021 K/L dan Bappenas melakukan penilaian melalui Aplikasi Juli 2021 TM Hasil Penilaian Awal antara KL, Bappenas, dan Kemenkeu Agustus 2021 5 Penyajian hasil penilaian awal 9 Agustus 2021 6 Sinkronisasi & Harmonisasi bersama daerah 8 10 7 September 2021 September 2021 Fase approval sinkron oleh K/L September 2021 Oktober 2021 Sidang Paripurna DPR (Alokasi DAK Fisik) Okt 2021 – Jan 2022 11 Proses Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) oleh Daerah dan K/L 4 *Jadwal tentative sesuai perkembangan pembahasan kebijakan DJPK melakukan penghitungan alokasi dengan mempertimbangkan kinerja pelaksanaan DAK Fisik tahun sebelumnya TM Hasil Sinkron dan Hasil Perhitungan Alokasi Final (telah memperhitungkan kinerja dan Kapasitas fiskal) Hasil alokasi disampaikan ke DPR (Raker Banggar)
  • 30.
    • Hasil penilaian teknisoleh Kementerian/Lembaga • Kinerja realisasi DAK Fisik TA (serapan dana dan capaian output) sebelumnya Reward and punishment berdasarkan kinerja DAK Fisik Daerah • Kapasitas fiskal daerah Strategi Pengalokasian dan Penyaluran DAK FISIK • Penyaluran DAK Fisik dilakukan berdasarkan kinerja. • Daerah menyampaikan laporan capaian realisasi penyerapan dan realisasi capaian output, sebagai syarat salur • Laporan realisasi telah direviu oleh APIP Daerah • Penyaluran berdasarkan data kontrak • Dalam kondisi tertentu (mis. Bencana alam) dapat dilakukan penyesuaian, namun dapat melibatkan BPKP untuk melakukan reviu. • BPKP juga berperan untuk melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP Daerah. 30 PENYALURAN PENGALOKASIAN memperhatikan
  • 31.
    31 Dukungan Anggaran DAKFisik untuk Penurunan Stunting TA 2019-2021 613,88 557,48 5.249,71 742,84 526,01 1.000,00 764,26 912,23 828,98 272,65 454,59 526,01 29,39 634,39 501,88 38,62 603,54 832,19 37,68 3,58 74% 85% 85% 95% 79% 91% 5% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2021 Kesehatan Sanitasi Air Minum LHK DAK Fisik untuk Stunting Pagu Realisasi (Penyaluran) % Realisasi
  • 32.
    32 Dukungan DAK FisikTA 2022 untuk Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting Bidang Menu Kegiatan Rincian Kegiatan Kesehatan (Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting) Penyediaan makanan tambahan (pabrikan) • Penyediaan Makanan Tambahan Bumil KEK (Provinsi) • Penyediaan Makanan Tambahan Balita Kurus (Provinsi) Penguatan promosi, surveilans dan tata laksana gizi • Penyediaan Alat Antropometri (Kab/Kota) • Sanitarian kit (Kab/Kota) • Kesling kit (Kab/Kota) Kesehatan (Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi) Sarana Puskesmas Mampu PONED • Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Alat Kesehatan Puskesmas Mampu PONED • Set Pemeriksaan Kesehatan ibu dan anak • Set obsgyn • Set kegawatdaruratan maternal dan neonatal • Set perawatan pasca persalinan Sarana Rumah Sakit PONEK • Neonatal ICU (NICU) • Pediatric ICU (PICU) Alat Kesehatan Rumah Sakit PONEK • Neonatal ICU (NICU) • Pediatric ICU (PICU) Penguatan PSC 119 • Alat Sistem Informasi (SI) PSC 119 Telekonsultasi • USG 2D Digital • Cardiotocography (CTG) • Sistem Informasi Unit Transfusi Darah (UTD) • Pembangunan UTD • Mobil UTD • Alat UTD Keluarga Berencana Sarana Prasarana Percepatan Penurunan Stunting • BKB Kit Stunting • Kit Siap Nikah Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
  • 33.
    33 Bidang Menu Kegiatan Rincian Kegiatan Air Minum Perluasan SPAM JP• Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pembangunan Baru SPAM JP • Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi Peningkatan SPAM JP • Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Pembangunan Transmisi Air Curah untuk SPAM Regional • Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Pembangunan SPAM BJP Komunal • Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi/Penampungan Air Hujan (PAH)/Penangkap Mata Air (PMA) Perluasan SPAM JP (DAK Integrasi) • Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Pembangunan Baru SPAM JP (DAK Integrasi) • Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Pembangunan Broncaptering/Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi Peningkatan SPAM JP (DAK Integrasi) • Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering Bidang Air Minum Dukungan DAK Fisik TA 2022 untuk Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting
  • 34.
    34 Bidang Menu Kegiatan Rincian Kegiatan Sanitasi Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) •Pembangunan IPAL skala permukiman minimal 50 KK • Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK • Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T skala permukiman dan masih memiliki idle capacity Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) (DAK Terintegrasi) • Pembangunan IPAL skala permukiman minimal 50 KK (DAK Terintegrasi) • Pembangunan baru IPAL skala permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK (DAK Terintegrasi) • Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T skala permukiman dan masih memiliki idle capacity (DAK Terintegrasi) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) • Pembangunan tangki septik komunal (5-10 KK) • Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan minimal 50 KK • Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK • Pengadaan truk tinja Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (DAK Terintegrasi) • Pembangunan tangki septik komunal (5-10 KK) (DAK Terintegrasi) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah • Pembangunan TPS3R Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (DAK Terintegrasi) • Pembangunan TPS3R (DAK Terintegrasi) Bidang Sanitasi Dukungan DAK Fisik TA 2022 untuk Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting
  • 35.
  • 36.
    1 2 3 4 5 INDIKASI KEBUTUHAN DANA KEBIJAKAN DAK NONFISIK PAGU INDIKATIF PAGU ANGGARAN ALOKASI PER DAERAH § Arah kebijakan; § besaran pagu perjenis dana; §jumlah sasaran; § satuan biaya; K/L menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana ke Kemenkeu § kebijakan pengalokasian; § jumlah sasaran; § satuan biaya; § besaran pagu per kegiatan/ruang lingkup; § hasil evaluasi pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya; § formulasi pengalokasian; atau § konsep alokasi per daerah. Penentuan kebijakan pembangunan antara Bappenas, Kemenkeu (DJPK dan DJA) dengan K/L (Juni-Juli) (Mei - Juni) § Rekonsiliasi data Tunjangan Guru § Memperhitungkan sisa dana dan kurang salur TAYL (akhir Januari) (Maret-April) 6 UU APBN Perpres Rincian APBN (September - Desember) Perencanaan dan Pengalokasian DAK Nonfisik 3 (Dasar Hukum : PMK Nomor 48 tahun 2019, PMK Nomor 9 Tahun 2020 dan PMK 197 Tahun 2020)
  • 37.
    Penyaluran DAK Nonfisik 1.Penyaluran DAK Nonfisik memperhitungkan sisa DAK Nonfisik tahun sebelumnya. 2. Penyaluran DAK Nonfisik dilaksanakan dalam dua tahap, kecuali dana BOS dan Tunjangan Guru. 3. Penyaluran DAK Nonfisik mempertimbangkan kinerja penyerapan Pemerintah Daerah, dengan minimal penyerapan 50% sebagai syarat salur tahap berikutnya. 4. Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah langsung ke Rekening Sekolah 5. Perlunya peran APIP dalam pengawasan penyerapan DAK Nonfisik guna meningkatkan ketercapaian output dan outcome serta belanja yang efektif dan efisien. Pemerintah Daerah Kementerian Keuangan menyampaikan laporan DAKNF periode sebelumnya Transfer DAK nonfisik 37 KEMENT ERI AN KEUANGAN REPUBLI KI NDONESI A Penyaluran
  • 38.
    Kinerja Dukungan Anggaranuntuk Penurunan Stunting TA 2019-2021 120 120 195 194 270 119 Alokasi 2019 Penyaluran 2019 Alokasi 2020 Penyaluran 2020 Alokasi 2021 Penyaluran 2021 BOK-Stunting 33 33 56 56 221 109 Alokasi 2019 Penyaluran 2019 Alokasi 2020 Penyaluran 2020 Alokasi 2021 Penyaluran 2021 BOKB-Stunting 4.476 3.658 4.015 3.998 4.015 1.928 Alokasi 2019 Penyaluran 2019 Alokasi 2020 Penyaluran 2020 Alokasi 2021 Penyaluran 2021 BOP PAUD* 0 0 0 0 204 102 Alokasi 2019 Penyaluran 2019 Alokasi 2020 Penyaluran 2020 Alokasi 2021 Penyaluran 2021 Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian** (Dalam Milyar Rupiah) Catatan: *Kegiatan yang mendukung penanganan stunting ada di Kegiatan Pendukung Pembelajaran (penyediaan makanan tambahan untuk siswa PAUD) **Kegiatan yang mendukung penanganan stunting ada di Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK Non Fisik Data per 20 Mei 2021
  • 39.
    DAK NONFISIK untuk ProgramPencegahan Stunting 39 No Kegiatan BOK Sub Kegiatan Rincian Kegiatan Yang berhubungan dengan Stunting 1 BOK Provinsi 1. Kegiatan Kesehatan Masyarakat tingkat provinsi 2. Pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat tingkat provinsi 3. Upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit 4. Pembinaan kapasitas Labkesda pasca akreditasi 1. Pelacakan dan konfirmasi masalah gizi (surveilans gizi) 2. Operasional Penguatan Manajemen Data 3. Konvergensi LP/LS, ormas, organisasi profesi, akademisi untuk penurunan stunting 4. Peningkatan kapasitas petugas kab kota • Pelatihan tatalaksana Gibur, PMBA, PAG, PP • Orientasi komunikasi perubahan perilaku • Orientasi Pelayanan Kesehatan Balita (Tumbuh kembang, MTBS) • Orientasi STBM, UKS 5. Promosi/kampanye Program Gizi Seimbang & Isi Piringku dan factor spesifik stunting 2 BOK Kab/Kota 1. Kegiatan Kesehatan Masyarakat tingkat Kab/Kota 2. Penguatan 5 tujuan gerakan masyarakat hidup sehat 3. Upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit 4. Pengujian kalibrasi alat kesehatan Puskesmas 5. Peningkatan Mutu Pemeriksaan Labkesda (Pemantapan Mutu Eksternal (PME) 1. Pelacakan dan konfirmasi masalah gizi (surveilans gizi) 2. Operasional Penguatan Manajemen Data 3. Peningkatan kapasitas petugas puskesmas • Pelatihan tatalaksana Gibur, PMBA, PAG, PP • Orientasi komunikasi perubahan perilaku • Orientasi Pelayanan Kesehatan Balita (Tumbuh kembang, MTBS) • Orientasi STBM, UKS 5. Promosi/kampanye Program Gizi Seimbang & Isi Piringku dan factor spesifik stunting 3 BOK Puskesmas 1. Pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayah kerja 2. Kegiatan Kesehatan Masyarakat tingkat Puskesmas 3. Upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit 4. Pemicuan STBM desa/kelurahan prioritas 5. Dukungan operasional UKM Tim Nusantara Sehat Prevent/Pencegahan 1. Pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, PAUD, TK; Pelaksanaan bulan penimbangan, bulan vitamin A, pemberian TTD pada rematri dan ibu hamil 2. Pemberdayaan masyarakat, kader, guru, toma, toga, di level Kecamatan 3. Inspeksi Kesling, pemicuan STBM, perilaku kesehatan, SBS Detect/Penemuan Kasus 1. Pendataan & pemutakhiran sasaran program kes (KIA, Gizi, kasus penyakit) 2. Pelacakan dan pendampingan penduduk dengan risiko masalah KIA Gizi (pendekatan PIS PK) Respon 1. Edukasi, konseling Pemberian Makan Bayi Anak, ASI Eksklusif, dan Gizi seimbang 2. Pemberian MT bumil KEK dan balita kurs berbahan baku lokal, Vit A, TTD ibu hamil dan Rematri, pengawasan minum TTD 3. Peningkatan cakupan pelayanan melalui kunjungan rumah 4 BOK Stunting BOK Stunting 1. Penyusunan regulasi daerah terkait stunting 2. Pemetaan dan analisis sistuasi program stunting 3. Pemetaan dan analissi situasi program stunting 4. Pelaksanaan rembuk stunting 5. Pembinaan kader pembangunan manusia 6. Pengukuran dan publikasi stunting 7. Pencatatan dan pelaporan 8. Reviu kinerja tahunan aksi integrasi stunting Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
  • 40.
    DAK NONFISIK untuk ProgramPencegahan Stunting 40 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) N o Kegiatan Sub Kegiatan 1 Operasional Penurunan Stunting 1. Operasional Pendampingan Ibu Hamil di desa 2. Operasional Pendampingan Pascapersalinan di desa 3. Operasional Survailance Stunting tingkat desa (paket data untuk pelaporan) 4. Mini lokakarya Kecamatan 5. Audit kasus Stunting Bantuan Operasional Pendidikan PAUD (BOP PAUD) No Kegiatan Sub Kegiatan Rincian Kegiatan Yang berhubungan dengan Stunting 1 Kegiatan Pendukung Pembelajaran 1. Penyediaan makanan sehat, penyediaan buku administrasi, Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan, dan isi Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Catatan: Kegiatan yang mendukung penanganan stunting ada di Kegiatan Pendukung Pembelajaran (penyediaan makanan tambahan untuk siswa PAUD) 2. Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid (kegiatan parenting) 3. Transport Pendidik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian No Kegiatan Sub Kegiatan Rincian Kegiatan Yang berhubungan dengan Stunting 1 Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) pengadaan sarana pembibitan Catatan: Kegiatan yang mendukung penanganan stunting ada di Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) pengembangan pendampingan/pelatihan demplot kegiatan pertanaman kegiatan pascapanen
  • 41.
    Subkegiatan BOK Stunting § 2021 denganalokasi Rp270 M (360 daerah) § Diusulkan oleh Kementerian Kesehatan § Rata – rata per daerah Rp750 juta § Alokasi Untuk Dukungan Stunting Pada Tahun 2021 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya Daerah lokus stunting dari 260 lokus menjadi 360 lokus § Pada Tahun 2021 terdapat Jenis dana DAK Nonfisik yang baru yang mendukung program pencegahan stunting, yaitu Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subkegiatan BOKB Desa Stunting § 2021 dengan alokasi Rp221 M (360 daerah) § Diusulkan oleh BKKBN BOP PAUD § 2021 dengan alokasi Rp4.0 T Alokasi untuk kegiatan dukungan pembelajaran (terkait dengan stunting) baru diketahui setelah pemda menyampaikan laporan Ketahanan Pangan dan Pertanian § 2021 dengan alokasi Rp204 M (451 daerah) DAK Nonfisik untuk Mendukung Penurunan Stunting TA 2021(1) 41
  • 42.
    Ditujukan untuk : - Meningkatkan peran lintas program dan lintas sektor dalam percepatan penurunan prevalensi stunting. - Mendorong upaya konvergensi lintas program dan lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting. -Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting. BOK Stunting dikelola dinas kesehatan kabupaten/kota berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda). - Penyelenggaraan kegiatan untuk penurunan stunting dimulai dari masa remaja, ibu hamil, sampai dengan anak berumur dua tahun. - Pemberdayaan msyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting di level kecamatan/desa - Peningkatan Mutu dan Konsumsi Gizi : Konvergensi, Koordinasi dan Konsolidasi LP/LS untuk penurunan stunting - Mobilisasi sosial/masyarakat percepatan pencegahan stunting Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi LP/LS untuk penurunan stunting Dukungan Dana BOK untuk Program Penurunan Stunting melalui : BOK Stunting BOK Dinas Kab./Kota BOK Dinas Provinsi BOK Dinas Puskesmas Ditujukan untuk meningkatkan peserta KB dari keluarga yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun, menurunnya prevalensi stunting di Kampung KB, mempercepat penurunan AKI dan Stunting melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan penguatan pengasukan 1000 HPK Kegiatan Operasional Pencegahan Stunting Dukungan Dana BOKB untuk Program Penurunan Stunting melalui : DAK Nonfisik untuk Mendukung Penurunan Stunting TA 2021 (2) 42