Permendagri no 26 tahun 2020
melaksarakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Ta.hun 2018 tenta:1.g Satua.n P'Jlisi
Pamong Praja, perlu rr...enetapkan Peratura:: Menteri Dalam
Negeri tentang Penyelenggaraa.n Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat serta Pelindur:gan Masyarakat;
Permendagri no 26 tahun 2020
melaksarakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Ta.hun 2018 tenta:1.g Satua.n P'Jlisi
Pamong Praja, perlu rr...enetapkan Peratura:: Menteri Dalam
Negeri tentang Penyelenggaraa.n Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat serta Pelindur:gan Masyarakat;
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Rusman R. Manik
Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan tantangan dan tujuan pokok pembangunan nasional.
1. Karena merupakan tujuan pembentukan NKRI.
2. Dalam kemiskinan, rakyat tidak dapat mencapai taraf hidup optimalnya, sehingga dapat menghilangkan makna kehidupannya.
3. Kemiskinan yang dalam dan meluas akan mengancam sistem sosial secara keseluruhan. “ Poverty is The Parent of Revolution and Crime ” - Aristoteles
Pertanyaan yang selalu relevan: bagaimanakah cara teroptimal untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kulonprogo?
Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dipandang sebagai: proses tanya-jawab sistematis yang berkesinambungan berbasis bukti untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan.
Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan keluarga, upaya yang dilakukan antara lain melalui penguatan cadangan pangan masyarakat dalam bentuk Program Lumbung Desa. Program Lumbung Desa adalah salah satu kelembagaan yang ada di masyarakat yang telah lama berperan dalam pengadaan pangan terutama dalam musim paceklik. Peranan Program Lumbung Desa di masa lalu lebih bersifat sosial dan sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di musim paceklik. Peranan Program Lumbung Desa ini pernah diupayakan untuk digantikan oleh kelembagaan alternative dengan mengintegrasikan seluruh lembaga sosial pedesaan dalam suatu organisasi modern. Namun kelembagaan alternative tersebut ternyata mengalami kegagalan dan menyebabkan petani selalu berada dalam posisi lemah. Berdasarkan hasil penelitian PSP-LP IPB tahun 2001, menunjukkan bahwa Program Lumbung Desa pedesaan di beberapa daerah terbukti memiliki daya adaptasi yang lebih tinggi dari jenis-jenis lembaga alternatif yang diintervensi dari luar. Program Lumbung Desa tersebut tidak hanya efektif dalam melayani kebutuhan pangan anggotanya pada saat krisis tetapi juga melayani kebutuhan finansial anggotanya dari hasil pengelolaan lumbung.
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021Sugeng Budiharsono
Menguraikan peran kearifan lokal dalam membangun ketahanan pangan di aras desa. Sebagai contoh pembelajaran adalah pengembangan jetahanan pangan di Kampung (Desa) Salor Indah Distrik (Kecamatan) Kurik, Kabupaten Merauke, Papua
Modul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo NugrohoGedhe Foundation
Makalah Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji, Lumbir, Banyumas tentang Perencanaan penyelenggaraan pelayanan publik di desa yang menjadi acuan bagi Gerakan Desa Membangun (GDM)
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Rusman R. Manik
Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan tantangan dan tujuan pokok pembangunan nasional.
1. Karena merupakan tujuan pembentukan NKRI.
2. Dalam kemiskinan, rakyat tidak dapat mencapai taraf hidup optimalnya, sehingga dapat menghilangkan makna kehidupannya.
3. Kemiskinan yang dalam dan meluas akan mengancam sistem sosial secara keseluruhan. “ Poverty is The Parent of Revolution and Crime ” - Aristoteles
Pertanyaan yang selalu relevan: bagaimanakah cara teroptimal untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kulonprogo?
Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dipandang sebagai: proses tanya-jawab sistematis yang berkesinambungan berbasis bukti untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan.
Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan keluarga, upaya yang dilakukan antara lain melalui penguatan cadangan pangan masyarakat dalam bentuk Program Lumbung Desa. Program Lumbung Desa adalah salah satu kelembagaan yang ada di masyarakat yang telah lama berperan dalam pengadaan pangan terutama dalam musim paceklik. Peranan Program Lumbung Desa di masa lalu lebih bersifat sosial dan sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di musim paceklik. Peranan Program Lumbung Desa ini pernah diupayakan untuk digantikan oleh kelembagaan alternative dengan mengintegrasikan seluruh lembaga sosial pedesaan dalam suatu organisasi modern. Namun kelembagaan alternative tersebut ternyata mengalami kegagalan dan menyebabkan petani selalu berada dalam posisi lemah. Berdasarkan hasil penelitian PSP-LP IPB tahun 2001, menunjukkan bahwa Program Lumbung Desa pedesaan di beberapa daerah terbukti memiliki daya adaptasi yang lebih tinggi dari jenis-jenis lembaga alternatif yang diintervensi dari luar. Program Lumbung Desa tersebut tidak hanya efektif dalam melayani kebutuhan pangan anggotanya pada saat krisis tetapi juga melayani kebutuhan finansial anggotanya dari hasil pengelolaan lumbung.
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021Sugeng Budiharsono
Menguraikan peran kearifan lokal dalam membangun ketahanan pangan di aras desa. Sebagai contoh pembelajaran adalah pengembangan jetahanan pangan di Kampung (Desa) Salor Indah Distrik (Kecamatan) Kurik, Kabupaten Merauke, Papua
Modul Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa karya Bayu Setyo NugrohoGedhe Foundation
Makalah Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji, Lumbir, Banyumas tentang Perencanaan penyelenggaraan pelayanan publik di desa yang menjadi acuan bagi Gerakan Desa Membangun (GDM)
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)Muh Saleh
Materi disampaikan pada Rapat Koordinasi dan Sosialisasi
Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Provinsi Sulawesi Barat Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, 26 Agustus 2015
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter Ali Fanani
Kebijakan Nasional Pembangunan Kepemudaan Menuju Pemuda Berkarakter oleh Drs. H. Sakhyan Asmara, M.SP., Staf Ahli Kemenpora RI Bidang Infokom Pora (Cilacap, 30 Des 2013)
Inovasi Pelayanan Pro Miskin. Sembilan Studi kasus di IndonesiaOswar Mungkasa
Edisi 2006.
Laporan ini merupakan produk staf Bank Dunia. Analisa, interpretasi dan kesimpulan yang terdapat didalamnya tidak mewakili Dewan Direksi Bank Dunia maupun pemerintahan yang mereka wakili.
Bank Dunia tidak menjamin akurasi data di dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi lainnya yang tercantum pada peta yang ada di dalam laporan ini tidak mengimplikasaikan pandangan Bank Dunia akan status hukum suatu wilayah ataupun persetujuan akan batas-batas tersebut.
Inovasi Pelayanan Pro-Miskin: Sembilan Studi Kasus di Indonesia diteliti dan ditulis oleh tim yang dipimpin oleh Stefan
Nachuk (EASPR). Dokumen ini merupakan sebagaian dari program analisa yang dirancang untuk meniliti akses
pelayanan bagi masyarakat miskin di Indonesia.
Laproan ini adalah satu produk dari Program Analisa Kemiskinan Indonesia (INDOPOV) dipimpin oleh Jehan
Arulpragasam dan didukung oleh DFID Poverty Reduction Partnership Trust Fund. Perkerjaan kasus didukung oleh
Bank Dunia (Jakarta) dan Ash Institute of Democratic Governance (Harvard University).
Studi Kasus ini ditulis oleh Eleonora Suk Mei Tan, Arya B. Gaduh, Susannah Hopkins Leisher, Stefan Nachuk, Laila
Kuznezov dan Janes Imanuel Ginting. Penelitian dilaksanakan oleh Eleonora Suk Mei Tan, Sri Budiyati, C. Clarita
Kusharto (Lumajang, Pemelang, Tanah Datar); Laila Kuznezov, Janes Imanuel Ginting, Gregorius Kelik Agus Endarso,
Leonardus B. Marmanto (Bandung, Jembrana, Blitar); dan Arya B. Gaduh, Nunik Yunarti, Luis Fujiwara, dan Maulina
Cahyaningrum (Polman, Boalemo, Maros)
Ucapan terima kasih khusus kepada Eleonora Suk Mei Tan, Arya B. Gaduh, dan Susannah Hopkins Leisher yang telah
berkerja lebih keras dan lama untuk memastikan produk terakhir berkualitas tinggi.
Stefan Nachuk, Menno Prasad Pradhan, Winthrop Carty (Ash Institute) memberikan dukungan manajerial dan
penyuntingan. Susannah Hopkins Leisher memberikan dukungan penyuntingan. Dukungan dari bagian logistik
diberikan oleh Maulina Cahyaningrum dan Deviana Djalil. Proses penerbitan dikelola oleh Juliana Wilson
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Woro S. Sulistyaningrum
Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas
pada Sosialisasi Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) di Aceh 25 September 2013
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Oswar Mungkasa
Disampaikan oleh Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012
Katalog Inovasi Desa: Desa Warungbanten Berinovasi Libatkan Perempuan Adat da...Gedhe Foundation
Perempuan adat memainkan peran penting dalam proses pemetaan partisipatif, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil pemetaan. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam dalam urusan pengelolaan sumberdaya alam sehingga mampu memberikan informasi yang akurat dan terpercaya.
Setiap hari, para perempuan adat bergelut dengan kegiatan pengelolaan sumber daya alam, mulai dari mengolah sawah, huma, tegalan, hingga pengolahan hasil alamnya. Pelibatan perempuan dalam pemetaan sumberdaya desa merupakan inovasi desa dalam menghasilkan sistem rujukan pengelolaan sumberdaya desa yang baik.
Desa Warungbanten, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak merupakan pelopor pelibatan para perempuan adat sebagai tim inti kegiatan pemetaan partisipatif. Pemerintah Desa Warungbanten sangat paham, setiap hari sebagian besar perempuan di desanya “berkantor” di huma atau di sawah. Karena itu, mereka dilibatkan secara aktif dalam penggalian data sosial yang menjadi salah satu tahapan kegiatan pemetaan desa.
Peraturan bersama empat menteri untuk selesaikan masalah pertanahan di kawasa...Gedhe Foundation
Peraturan bersama empat menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional) untuk selesaikan masalah pertanahan di kawasan hutan
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
2. Isi Presentasi
I. Situasi Kemiskinan di Indonesia
II. Sasaran Penanggulangan Kemiskinan
III. Kebijakan dan Strategi Peningkatan dan
Perluasan Pelayanan Dasar bagi
Masyarakat Miskin dan Rentan
2
4. Kerentanan & Kesenjangan
4
Laju Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita, 2008-2012
Sumber: BPS &TNP2K
• Jumlah penduduk rentan 2x jumlah penduduk miskin
• Hanya 20% penduduk terkaya mengalami pertumbuhan diatas rata2 nasionl
• *) Rata- rata pertumbuhan pengeluaran per kapita
*)
5. Ketimpangan antar Wilayah
5Sumber: Susenas 2013-2014
0.00
1000.00
2000.00
3000.00
4000.00
5000.00
6000.00
Aceh
SumateraUtara
SumateraBarat
Riau
KepulauanRiau
Jambi
SumateraSelatan
BangkaBelitung
Bengkulu
Lampung
DKIJakarta
JawaBarat
Banten
JawaTengah
DIYogyakarta
JawaTimur
Bali
NusaTenggaraBarat
NusaTenggaraTimur
KalimantanBarat
KalimantanTengah
KalimantanSelatan
KalimantanTimur
SulawesiUtara
Gorontalo
SulawesiTengah
SulawesiSelatan
SulawesiBarat
SulawesiTenggara
Maluku
MalukuUtara
Papua
PapuaBarat
2014 2013
6. Ketimpangan antar Kelompok
6
0
20
40
60
80
100
Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5
57.5
81.8
89.7 93.2 96.6
29.7
57.2
66.2
79.1
88.1
Persalinan nakes
Persalinan di fasilitas kesehatan
Kesehatan Ibu
Kesehatan Anak
0
20
40
60
80
100
Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5
48.9
66.5 66.6 73.7 73.3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
7-12 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun 19-24 tahun
95.9
81
42.9
4.8
99.4
94.9
75.3
33.1
Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5
AKSES PENDIDIKAN:
• Ketimpangan terjadi pada usia 13-15 dan usia lebih
tua
AKSES KESEHATAN:
• Kesenjangan antar kelompok pendapatan pada
kesehatan ibu dan anak
Imunisasi dasar lengkap
Angka Partisipasi Sekolah
Sumber : SDKI 2012
Sumber : Susenas 2012
7. Ketimpangan antar Kelompok
7
Salah satu kunci utama dalam rendahnya pertumbuhan pendapatan kelompok menengah ke bawah adalah
kurangnya akses terhadap pelayanan dasar sehingga menjadi lebih produktif
0
10
20
30
40
50
60
Ketidakmampuan
dalam mengakses
penerangan
Ketidakmampuan
dalam mengkases
air bersih
Ketidakmampuan
dalam mengakses
sanitasi
Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5
0
10
20
30
40
50
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
46.2
34.2
26.5
19.8
10.6
Akses identitas hukum: Akte Kelahiran
• 24 juta anak atau 29% tidak memiliki akte lahir
• Ketidakpemilikan akta kelahiran menghambat akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan
perlindungan sosial
Akses penerangan, air bersih, sanitasi
7
Sumber: Susenas, 2012
9. Sasaran Penanggulangan Kemiskinan
RPJMN 2015-2019
RPJPN 2005-2025
RPJMN
2015-2019
MP3KI 2013-2025
RPJMN
2005-2009
RPJMN
2010-2014
RPJMN
2020-2024
Evaluasi
RPJMN 2010
- 2014
2005-2009 2010-2014 2015-2019*** 2020-2024***
8,2 9,0 – 10,5** 7,0 - 8,0 4,0 – 5,0
14,15 - 15,97 10.96*
Target
Realisasi
Background
Study RPJMN
2015 - 2019
Rancangan RPJMN
Teknokratis
* Kondisi September 2014
** Sasaran tingkat kemiskinan berdasarkan APBN 2014 9-10,5% dan RKP 2015 adalah
9-10 persen 9
10. Tiga Strategi besar difokuskan untuk mengembangkan lima aset penghidupan masyarakat miskin: (1)
perlindungan sosial sebagai ‘bantalan’ (2) pelayanan dasar sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar
(UU Sosial) (3) Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan untuk mengembangkan aset produktif
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan.
SISTEM
PERLINDUNGAN
SOSIAL YANG
KOMPREHENSIF
PENINGKATAN
PELAYANAN
DASAR
PENGEMBANGAN
PENGHIDUPAN
BERKELANJUTAN
Jaminan Sosial
Bantuan Sosial
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Dasar
Peningkatan Akses &
Kualitas Pelayanan
Aset
Manusia
Aset
fisik
Aset
SDA
Aset
Finansial
Aset
Sosial
Peningkatan
Kesejahteraan
Pengembangan Mata
Pencaharian Masyarakat
PRASYARAT
KEBERHASILAN
Stabilitas Makro
Kelembagaan yang kuat
di pusat dan daerah
Koordinasi yang selaras antara
K/L, Pemda, Swasta/BUMN 10
Strategi Utama
Penanggulangan Kemiskinan
11. Paket Pelayanan Dasar untuk
Masyarakat Miskin dan Rentan
11
Urusan Wajib Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar (UU 23 / 2014)
Paket Pelayanan Dasar untuk
Masyarakat Miskin dan Rentan
(RPJMN 2015-2019)
• Pendidikan
• Kesehatan
• Pekerjaan umum dan
penataan ruang
• Perumahan rakyat dan
kawasan permukiman
• Ketenteraman, ketertiban
umum, dan pelindungan
masyarakat
• Sosial
• Identitas Hukum
• Pendidikan
• Kesehatan
• Infrastruktur dasar: air
bersih, sanitasi,
perumahan
• Sosial
13. Kerangka Hukum
13
UU 23 / 2014
Pembagian urusan
Keuangan
Pelayanan publik
Partisipasi Masyarakat
Inovasi daerah
Peran kecamatan
Informasi pemerintahan
UU 6 / 2014
Prinsip
Tujuan
Sumber daya
Musdes
Swakelola
Melalui kerangka hukum ini :
a. Menyediakan kesempatan bagi daerah untuk fokus dalam meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan dasar.
b. Memberikan kepada masyarakat untuk menjalankan fungsi subsidiaritas dan co-
produksi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
14. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAN PENINGKATAN PEMERATAAN
2. Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan
Pengembangan mata
pencaharian
Sistem pendukung
penghidupan
Usaha
mandiri
Kerja
Financial
inclusion
Akses
pasar
DAPM PRISMA
1. Perlindungan Sosial yang
Komprehensif ------- berada di bawah koordinasi Dit. PKM
3. Perluasan dan Peningkatan
Pelayanan Dasar
Tata Kelola
Akses dan
kualitas
layanan
Pemberdayaan
Masyarakat
Penguatan
Kapasitas
Pemda
Efektivitas
Sinkronisasi
Prog/ Keg
P3BM +
SIMPADU
Program/
Kegiatan
Sektor
Partisipasi
Masyarakat
PNPM Generasi
1.PKKPM-PIE
2.KUBE
3.Pengembangan Tenaga Kerja Rentan
4.Pemberdayaan u/ Sekaya Maritim
5.Penghidupan Berkelanjutan Usaha Mikro
16. Tujuan dan Ruang Lingkup
Tujuan Penguatan sistem dan kelembagaan dalam
pemenuhan pelayanan dasar yang efektif dan
efisien bagi masyarakat miskin dan rentan di
tingkat lokal (kabupaten, kecamatan, desa).
Ruang
Lingkup
Peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola penyelenggaraan
pelayanan dasar.
Peningkatan akses dan kualitas dalam perluasan dan peningkatan
pelayanan dasar pada masyarakat miskin dan rentan.
Partisipasi aktif masyarakat miskin dan rentan dalam pemenuhan
pelayanan dasar, melalui pemberdayaan.
16
19. • Beberapa prinsip utama dalam implementasi frontline
approach dalam peningkatan dan perluasan pelayanan dasar
adalah :
a. Pemberdayaan Masyarakat dan Inklusi Sosial
b. Pengembangan Akuntabilitas Pemerintah dan Penyedia
Layanan
c. Inovasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah (Lokal)
d. Dukungan Sumber Daya dan Kebijakan yang Kondusif
secara Horizontal & Vertikal
e. Umpan balik dan analisa yang berkesinambungan antar
stakeholders terkait layanan dasar.
• Intervensi utama yang dilakukan:
a. Penguatan peran kecamatan shg responsif dan dapat
mengidentifikasi masalah serta solusi dalam
penyelenggaraan pelayanan dasar.
b. Penguatan kapasitas masyarakat untuk dapat
berpartisipasi aktif dalam mengakses pelayanan dasar
yang berkualitas
• Hal ini akan didukung dengan penguatan sistem dan kapasitas
stakeholders lokal : pemerintah kabupaten, pemerintah desa,
dan CSO, yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
dasar.
Konsep Implementasi Strategi Peningkatan dan Perluasan Pelayanan Dasar
bagi Masyarakat Miskin dan Rentan
19
KECAMATAN yang responsif dan dapat
mengidentifikasi masalah dan solusi untuk
meningkatkan penyelenggaraan pelayanan
dasar
PELAYANAN
DASAR
MASYARAKAT yang berdaya dan dapat
mengakses pelayanan dasar yang
berkualitas
Penguatan sistem dan kapasitas pemerintah daerah
dalam penyelenggaran pelayanan dasar bagi
masyarakat miskin dan rentan sesuai dengan
konteks lokal
20. Mekanisme Akuntabilitas Sosial
20
Masyarakat miskin dan rentan
• Mekanisme umpan balik, e.g.
community score card, sistem
pengaduan
• Maklumat pelayanan
• Badan Penyantun Puskesmas,
Komite Sekolah
• Multistakeholder Forum
Penyedia layanan
Meningkatkan kualitas layanan dan
tanggapan terhadap masyarakat miskin
dan rentan
Pemerintah daerah
Memprioritaskan pemenuhan
pelayanan dasar bagi masyarakat
miskin dan rentan dalam perencanaan
dan penganggaran
Perbaikan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan
CSOPendamping
• Fasilitasi Peningkatan
Pemahaman Masyarakat
thd Pelayanan Dasar.
• Pengumpulan data
berbasis masyarakat.
• Mitra kritis dalam
memantau
program/kegiatan
pemerintah terkait
pelayanan dasar.