Rancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBN
•Download as PPT, PDF•
0 likes•232 views
Rangkuman dokumen: 1. Rancangan Peraturan Presiden membahas strategi nasional untuk menurunkan stunting melalui 9 intervensi spesifik dan 11 intervensi sensitif dengan target menurunkan stunting menjadi 14% pada 2024. 2. Strategi ini diimplementasikan melalui rencana aksi nasional dengan pendekatan keluarga berisiko stunting dan dilaksanakan oleh tim di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. 3. Pemantauan dan evalu
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Rancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBN
Similar to Rancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBN (20)
More from TV Desa
More from TV Desa (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
Rancangan Perpres dan RAN utk Kemendes 24 Juni 2021 v1 BKKBN
- 1. Hidup Berencana Itu Keren B K Kebijakan Rancangan Peraturan Presiden (RanPerpres) dan Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Penurunan Stunting Disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan - BKKBN Disampaikan pada acara Rapat Persiapan Konsolidasi Tim Pendamping Pusat Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa Jakarta, 24 Juni 2021
- 2. HIDUP BERENCANA ITU KEREN Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Stunting
- 3. HIDUP BERENCANA ITU KEREN Sumber: Direktur Penyusunan APBN, Kemenkeu-RI, 23 Juni 2021
- 4. HIDUP BERENCANA ITU KEREN SISTEMATIKA RanPerpres BAB I KETENTUAN UMUM BAB II STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BAB III PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BAB IV KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Lampiran A. Target Antara Percepatan Penurunan Stunting: 20 indicator B. Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting: 72 indikator
- 5. HIDUP BERENCANA ITU KEREN Turunan RanPerpres Percepatan Penurunan Stunting 1. Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Pasal 6-10) 2. Mekanisme Tata Kerja dan Sekretariat Pelaksana (Pasal 11-50) • TPPS Pusat • TPPS Provinsi • TPPS Kabupaten/ Kota • TPPS Kecamatan • TPPS Desa/ Kelurahan • Satgas 3. Pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting (Pasal 23-26) Peraturan Badan ttg:
- 6. HIDUP BERENCANA ITU KEREN BAB I KETENTUAN UMUM • Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. • Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting.
- 7. Bab II: Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (1) Sumber: Ran perpres Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Pilar: Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 Tujuan 1. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa; Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting. 1. menurunkan prevalensi Stunting 2. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga 3. menjamin pemenuhan asupan gizi 4. memperbaiki pola asuh 5. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 6. meningkatkan akses air minum dan sanitasi 2. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; 3. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa; 4. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; 5. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi Rencana Aksi Nasional: pendekatan keluarga berisiko stunting penyediaan data keluarga berisiko Stunting pendampingan keluarga berisiko Stunting pendampingan semua calon pengantin/calon PUS; surveilans keluarga berisiko Stunting audit kasus Stunting Ditetapkan oleh Kepala BKKBN Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan PPS, maka K/L, Pemprov, Pemkab/Kota dan pemdes melakukan: a. penguatan perencanaan dan penganggaran; b. peningkatan kualitas pelaksanaan; c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- 8. HIDUP BERENCANA ITU KEREN penyediaan data keluarga berisiko Stunting bertujuan menyediakan data operasional melalui penapisan: Bab II: Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (2) a. kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon PUS 3 (tiga) bulan pranikah; b. ibu hamil; c. keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi; d. keluarga dengan PUS pasca persalinan dan pasca keguguran; e. keluarga terhadap pengasuhan balita; f. keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan g. keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat pendampingan keluarga berisiko Stunting dan semua calon pengantin/calon PUS Bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui: a. Penyuluhan b. Fasilitasi pelayanan rujukan; dan c. Fasilitasi penerimaan program bantuan sosial Pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah Rencana Aksi Nasional: pendekatan keluarga berisiko Rencana Aksi Nasional: pendekatan keluarga berisiko
- 9. HIDUP BERENCANA ITU KEREN 1. Pemberian TTD: 58% 2. calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah: 90% 1. ibu hamil KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi: 90% 2. Pemberian TTD 90 tablet: 80% 3. Kehamilan tidak diinginkan: 15,5% Pelayanan KBPP: 70% 1. bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif: 80% 2. anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI): 80% 3. anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.: 90% 4. Pemantauan tumbuh kembang anak: 90% 5. anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi: 90% 6. Imunisasi dasar lengkap: 90% Calon pengantin/remaja Ibu hamil Ibu menyusui/masa interval Balita (0-59 bulan) Stunting 14% di 2024 Keluarga: 1. Pendampingan keluarga berisiko: 90% 2. Pemahaman: 70% 3. Bantuan social pangan: 15.600.039 4. Bantuan tunai bersyarat: 10.000.000 Rumah tangga: 1. Akses air minum layak: 100% 2. Akses sanitasi layak: 90% Desa/kelurahan: ODF: 90% Individu: Jaminan kesehatan: 112, 9 juta 20 Indikator= 9 intervensi spesifik+ 11 intervensi sensitif Target antara: 14% (empat belas persen) pada tahun 2024 Kelompok sasaran
- 10. HIDUP BERENCANA ITU KEREN BAB III PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan PPS, maka K/L, Pemprov, Pemkab/Kota dan Pemdes melakukan: a. penguatan perencanaan dan penganggaran; b. peningkatan kualitas pelaksanaan; c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Strategi Nasional Percepatal Penurunan Stunting dan Rencana Aksi Nasional menjadi acuan bagi kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting
- 11. 1- 2018 Fokus di 100kab/kota. 3- 2020 Fokus di 260kab/kota Arahan Presiden RI saat ratas 5 Agustus 2020 focus di 10 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi 5- 2022-2024 Diatur dalam ranperpres: 2- 2019 Fokus di 160kab/kota. 4- 2021 Fokus di 360kab/kota 1 2 3 4 5 BAB III PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING: LOKASI PRIORITAS
- 12. BAB IV KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Pusat 1. Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi 2. Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat kabupaten/kota 3. Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat kecamatan 4. Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa 5. Terdiri atas Pengarah dan Pelaksana Ditetapkan oleh bupati/wali kota Terdiri atas perangkat daerah, dan Pemangku Kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Pembentukannya difasilitasi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota Ditetapkan oleh Kepala Desa Melibatkan: a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi dan tenaga kesehatan lingkungan; b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana; c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader dan/atau unsur masyarakat lainnya. Ditetapkan oleh Gubernur Terdiri atas perangkat daerah, dan Pemangku Kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). TUGAS Tim: mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di wilayahnya.
- 13. BAB IV KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING: TIM PUSAT Anggota: 1. Menteri Kesehatan; 2) Menteri Keuangan; 3) Menteri Sosial; 4) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 5) Menteri Agama; 6) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 7) Menteri Sekretariat Negara; dan 8) Kepala Staf Kepresidenan PENGARAH PELAKSANA Mekanisme tata kerja dan sekretariat Pelaksana diatur dengan Peraturan Badan Sekretariat Pelaksana
- 14. BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pemantauan & Evaluasi (1) Tujuan: a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting; b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting; c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan Stunting; d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional; dan e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting. (2) Dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya. (3) Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi (4) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting didukung dengan: a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
- 15. BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pelaporan Bupati/walikota Gubernur Wakil ketua pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga wakil ketua bidang perencanan, pemantauan dan evaluasi Ketua Pelaksana Ketua Pengarah Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting diatur dengan Peraturan Badan. Setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan. Setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.
- 16. BAB VI PENDANAAN Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17. HIDUP BERENCANA ITU KEREN Lampiran Lampiran A: Lampiran B: Target Antara Percepatan Penurunan Stunting: 20 indicator Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting: 72 indikator Sasaran Indikator sasaran Target dan tahun pencapaian Penanggung Jawab Instansi Pendukung Tersedianya layanan intervensi spesifik 9 Indikator Tersedianya layanan intervensi sensitif 11 indikator Kegiatan Keluaran (output) Target dan tahun pencapaian Penanggung Jawab Instansi Pendukung Pilar 1: 2 kegiatan Pilar 2: 3 kegiatan Pilar 3: 2 kegiatan Pilar 4: 2 kegiatan Pilar 5: 4 kegiatan
- 18. 5 3 8 1 Persentase anak usia 6- 23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembanga nnya. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi. 90% Tahun: 2024 58% Tahun: 2024 80% Tahun: 2024 80% Tahun: 2024 80% Tahun: 2024 90% Tahun: 2024 90% Tahun: 2024 90% Tahun: 2024 Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan BKKBN BKKBN BKKBN Kemente rian PUPR Kemente rian PUPR Kementeri an Kesehatan BKKBN Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif. 2 4 6 7 15,5% Tahun: 2024 70% Tahun: 2024 90% Tahun: 2024 100% Tahun: 2024 90% Tahun: 2024 112,9 juta penduduk Tahun: 2024 90% Tahun: 2024 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/ kota lokasi prioritas Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/ kota lokasi prioritas Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapata n terendah Cakupan keluarga berisiko Stunting yang mempero- leh pendampi ngan Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan Persenta se kehamil an yang tidak diingin kan Cakupan calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperol eh bantuan tunai bersyarat Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan Persentase desa/keluraha n stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kemente rian Sosial 10.000.000 Tahun: 2024 Kementeri an Kesehatan 70% Tahun: 2024 Kemente rian Sosial 15.600.039 Tahun: 2024 Kementeri an Kesehatan 90% Tahun: 2024 Sasaran: Tersedianya layanan Intervensi Sensitif Sasaran: Tersedianya layanan Intervensi Spesifik Indikator sasaran Target & Tahun pencapaian Penanggung jawab Indikator sasaran Target & Tahun pencapaian Penanggung jawab Lampiran A - RanPERPRES 9 Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap 90% Tahun: 2024 Kementerian Kesehatan Target Antara Percepatan Penurunan Stunting
- 19. HIDUP BERENCANA ITU KEREN Lampiran B - RanPERPRES URAIAN PILAR Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di K/L, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi a.Meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting. a.melaksanakan kampanye nasional dan komunikasi perubahan a.melaksanakan konvergensi dlm perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan a.memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat a.pemantauan dan evaluasi terpadu c. melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku b. melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku b. meningkatkan kualitas fortifikasi pangan c. riset dan inovasi b. sistem data dan informasi terpadu d. Sistem pengelolaan pengetahuan b. meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa. 13 Kegiatan 72 Keluaran Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting
- 20. HIDUP BERENCANA ITU KEREN Rancangan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Melalui Pendekatan Keluarga Berisiko Stunting
- 21. HIDUP BERENCANA ITU KEREN Alur Penyusunan Rancangan RAN Perpres Percepatan Penurunan Stunting Rancangan RAN merupakan penguatan atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan K/L selama ini dan penyusunan program/kegiatan baru yang lebih menyasar langsung kepada sasaran prioritas melalui tahapan kegiatan sesuai RanPerpres Pasal 1” Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multi-sektor di pusat, daerah, dan desa” Pasal 2 “memperhatikan Strategi Nasional (Stranas)/lampiran Perpres Percepatan Penurunan Stunting.” Pasal 3 “memperhatikan kelompok sasaran” Pasal 8 “Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting melalui Rencana Aksi Nasional melalui pendekatan Keluarga Berisiko Stunting” Pasal 9 “Pendataan (penapisan), Pendampingan, Surveilans, dan Audit kasus Stunting” Pasal 14 “memperhatikan kabupaten/kota lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting” Pasal 17 “memperhatikan tugas tim pelaksana” Pasal 20, 21, dan 22 “memperhatikan pembagian tugas/koordinasi Tim di setiap tingkatan Wilayah (Prov, Kab/Kota, desa)” Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Penurunan Stunting Melalui Pendekatan Keluarga Berisiko Stunting Pelaksanaan - Diatur melalui Peraturan Badan (Perban) - Narasi RAN MATRIK A (Ps 8) a. penyediaan data Keluarga Berisiko Stunting; b. pendampingan Keluarga Berisiko Stunting; c. pendampingan semua calon pengantin/calon PUS; d. surveilans Keluarga Berisiko Stunting; dan e. audit kasus Stunting. MATRIK B Mengacu pada Lampiran B RanPerpres (STRANAS) Perlu disusun Tim Pendamping Keluarga untuk pelaksanaan pendampingan intensif ke kelompok sasaran
- 22. HIDUP BERENCANA ITU KEREN Rancangan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Melalui Pendekatan Keluarga Berisiko Stunting MATRIK A Mengacu pada Pasal 8 Rancangan Perpres Percepatan Penurunan Stunting; a. penyediaan data Keluarga Berisiko Stunting; b. pendampingan Keluarga Berisiko Stunting; c. pendampingan semua calon pengantin/calon PUS; d. surveilans Keluarga Berisiko Stunting; dan e. audit kasus Stunting. MATRIK B Mengacu pada Lampiran B RanPerpres (STRANAS) 1. Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di K/L, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa 2. Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat 3. Pilar 3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di K/L, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa 4. Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat 5. Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi
- 23. Algoritma Pendekatan Keluarga Untuk Intervensi Spesifik Calon PUS PUS Baru (+ 2 jt) Pendampingan Hamil (1,6 jt) Bumil KEK, Anemia, 4 T Bumil sehat Pendampingan Kelahiran KB PP Bayi normal • Pre-term • BBLR Penapisan bayi Penapisan PUS Tdk KB PP Pendampingan MP-ASI, Gizi dan tumbuh kembang Bayi 6-23 bln, Bayi 23-59 bln Bayi 0 -23 bln Pendampingan Remaja 10-24 th 52.257.728 PUS lama Tdk hamil (0,4jt) Hamil (3,4 jt) Tdk Hamil (49 jt) Bumil sehat Fase calon PUS Fase hamil Fase paska salin/interval Bukan Calon PUS Sasaran unmet need Penapisan Audit kasus stunting: Desa/kel – Rakordes, Kecamatan – Minilok Kab/kota - Telemedicine Surveilans Seluruh Ibu Hamil Mendapat Pendampingan (tanpa Penapisan) Anemia Tidak Anemia Penapisan Pendampingan Bayi 0-6 bln Pendampingan ASI Eksklusif dan tumbuh kembang Pemberian tablet tambah darah bagi remaja Tidak KB KB Penapisan KTD INTERVENSI SENSITIF INTERVENSI SENSITIF
- 24. HIDUP BERENCANA ITU KEREN Formasi Dukungan Intervensi Sensitif Terhadap Intervensi Spesifik PBI- JAMINAN KESEHATAN JAMBAN & SEPTIC TANK (Buang Air Besar Sembarangan/BABS atau Open Defecation Free (ODF) INTERVENSI SPESIFIK PENDAMPINGAN CATIN/CALON PUS PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING DAN MASA INTERVAL SURVAILANS PENAPISAN PENDAMPINGAN IBU HAMIL INFORMASI, EDUKASI DAN SOSIALISASI (Pemahaman yang baik tentang Stunting) AKSES SANITASI (AIR LIMBAH DOMESTIK) LAYAK BANTUAN TUNAI BERSYARAT AKSES AIR MINUM LAYAK Pendukung dari sisi lingkungan BANTUAN KESEHATAN TERKAIT (Imunisasi dasar dan Penyakit bawaan lain yang terkait) Pendukung dari sisi Kesehatan dan Sosial Pendukung dari sisi KIE dan ADVOKASI KOMITMEN DAN REGULASI (Lintas K/L dan Lintas Pemerintah Pusat dan Daerah) PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING FORTIFIKASI PANGAN
- 25. Hidup Berencana Itu Keren B K
Editor's Notes
- Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Ketua: Bidang pelaksanaan: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bidang perencanan, pemantauan dan evaluasi: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah: Menteri Dalam Negeri. Anggota : Menteri Kesehatan; Menteri Keuangan; Menteri Sosial; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Menteri Agama; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Sekretariat Negara; dan Kepala Staf Kepresidenan