1. Dokumen tersebut membahas beberapa isu penting dalam pengelolaan sumber daya migas Indonesia seperti perencanaan, lingkungan hidup, transparansi, kelembagaan, dan kontrak migas. 2. Termasuk didalamnya adalah pentingnya perencanaan sumber daya migas yang komprehensif, perlindungan lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan migas, serta pengaturan perpanjangan kontrak dan p

1. Transparansi Tata Kelola Energi
& Open Data
Maryati Abdullah
National Coordinator Publish What You Pay Indonesia
maryati@pwyp-indonesia.org www.pwyp-
indonesia.org
Usulan Masyarakat Sipil Atas Revisi UU Migas
Bakoel Koffie Cikini, 21 November 2016

2. Permasalahan Umum Sektor Migas
1. Kinerja Pencadangan & Produksi
Pencadangan minim, kinerja produksi menurun
2. Kemandirian dan Ketahanan Energi
Infrastruktur minim, ketergantungan energi fossil & ketahanan
energi
3. Tata Kelola – Transparansi dan Akuntabilitas
Ex : Praktek suap penjualan minyak bagian negara (Gov.Entitlement),
Ketertutupan proses pembelian minyak mentah u/ BBM, Dispute Cost
Recovery – temuan BPK, kepatuhan pelaku usaha (Misal, tdk dipenuhinya
kwajiban keuangan senilai 446,1 juta USD / Rp. 4,4 Triliun)
4. Kepastian Hukum – Kontrak & Model Kelembagaan
Model PSC; Pembubaran BPMigas, Insentif Industri Migas
5. Ketergantungan Fiskal pada Sektor Migas
6.Kepentingan Daerah, Multyflier Effect bagi pembangunan,
7.Pemberdayaan masyarakat sekitar dan peningkatan
Kesejahteraan masyarakat.

3. KEN – Target Bauran Energi (PP.79/2014)
Sumber : kementerian ESDM, diolah oleh Dewan Energi Nasional, 2015 |
www.den.go.id

4. Supply Energi Primer
Sumber : Dewan Energi Nasional, 2015 | www.den.go.id

5. Supply Crude Oil

6. 2007
5.8% p.a
Annual Growth
2014*
955,702.87
Million BOE
1,415,642.21
Million BOE
2007
-1.6%
Total Growth
2014*
Oil : 49.6 %
Oil : 48.0 %
Sumber : Kementerian ESDM, diolah oleh Dewan Energi Nasional dan penulis (www.den.go.id)
Start
Oil
Oil
:49.6%
:49.6%
Gas
Gas
:19.2%
:19.2%
Coal
Coal
:27.0%
:27.0%
Geothermal
Geothermal
:1.2%
:1.2%
HydroPower
HydroPower
:3.0%
:3.0%
Biofuel
Biofuel
:0.0%
:0.0%
Oil Gas Coal Geothermal HydroPower Biofuel
End
Oil
Oil
:48.0%
:48.0%
Gas
Gas
:17.1%
:17.1%
Coal
Coal
:31.0%
:31.0%
Geothermal
Geothermal
:1.1%
:1.1%
HydroPower
HydroPower
:2.3%
:2.3%
Biofuel
Biofuel
:0.4%
:0.4%
Oil Gas Coal Geothermal HydroPower Biofuel
Bauran Energy

7. Peta Cadangan Migas 2014 (DEN, 2015) | IRR = 12,5 Tahun
• Oil Proved Reserve Indonesia saat ini (2015) sebesar 3,6 Milyar Barel Laporan BP Statistical Review 2016).
• Dengan aasumsi jumlah produksi dan cadangan terbukti sama dengan situasi tahun 2015 per tahun (825-an ribu barel per day), maka
produksi minyak kita hanya akan bertahan selama 12 tahun >> dengan demikian, posisi cadangan sumber daya minyak kita telah berada
di bawah angka patokan tertinggi untuk minyak bumi, yakni 15 tahun menurut indikator ketahanan energi Indonesia (DEN, 2015)
• Rate Replacement Ratio Migas 2014 : 49,75% - artinya dari 100 barel minyak yang diproduksi hanya bisa ditemukan cadangan minyak
sebesar 49,75 barel >> Ratio penggantian cadangan ini lebih rendah dari patokan tertinggi yang nilai seharusnya > 1. Ratio penggantian
cadangan 2014 ini jauh lebih rendah dari tahun 2013 lalu yang masih berada di angka 81,7 %. (Humas SKK Migas, 2015)
Cadangan Minyak dan Ketahanan Energi

9. Kontribusi Ekonomi Migas [GDP]
GDP di tahun 2014 (Rp. 2,909
triliun) meningkat 1,5 kali
dibanding 2004
(pertumbuhan 5,5% per
thn).
Migas turun 1,7 % dan
Tambang naik 2% per
tahun)
Kontribusi Tambang & Migas
thd GDP sekitar 6,7%
Sumber : Dewan Energi Nasional, 2015 | www.den.go.id

10. Migas dan Kemiskinan
Sumber : BPS dan TNP2K, diolah oleh SAPA, 2015 | www.sapa.or.id

11. Daerah Kaya Migas
Miskin Listrik
0
20
40
60
80
100
120
ELEKTRIFIKASI 18 WILAYAH MINYAK DAN GAS
2011
2012
2013
2014
Linear (Rata-Rata
Elektrifikasi
nasional 2014)

12. RUU Minyak dan Gas
Bumi

13. Latar Belakang
‒ Materi pengaturan dalam
UU 22/2011 perlu
diperbaiki (i.e.
kelembagaan, petroleum
fund, transparansi, aspek
LH, dll);
‒ Putusan MK No. 36/PUU-
X/2012, Putusan MK No.
35/PUU-X/2012 );
‒ Indonesia mengalami
darurat minyak dan gas
bumi;
‒ RUU Migas masuk dalam
Prolegnas 2015-2019.

14. Kerangka UU Migas
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tugas dan Kewenangan
Pengurusan Migas
Bab III Rencana Pengelolaan Migas
Bab IV Kegiatan Usaha Migas
Bab V Perlindungan Atas Dampak
Kegiatan Migas
Bab VI Penerimaan Negara
Bab VII Dana Migas
Bab VIII Sistem Informasi dan Partisipasi
Masyarakat
Bab IX Sanksi Administratif
Bab X Penyidikan
Bab XI Ketentuan Pidana
Bab XII Ketentuan Peralihan

15. Isu Krusial dalam RUU
‒ Perencanaan Migas;
‒ Perlindungan
Lingkungan Hidup;
‒ Transparansi dan
Partisipasi;
‒ Kelembagaan Migas;
‒ Perpanjangan Kontrak
Migas;
‒ Dana Migas;
‒ Participating Interest;
‒ Dana Bagi Hasil.

16. Perencanaan
Migas

17. Konteks dan Pengaturan
Perencanaan komprehensif
pengelolaan migas dalam
rangka memenuhi kebutuhan
energi nasional.
‒ Sumber daya strategis dan
harus digunakan untuk
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;
‒ Terbatas dan tidak
terbarukan;
‒ Industri yang tidak murah.
Konteks
‒ Inventarisasi;
‒ Kebijakan energi nasional;
‒ KLHS;
‒ RTRW.
Tujuan
Dasar
‒ Pemenuhan energi
nasional;
‒ Pemanfaatan/pencadangan
;
‒ Perlindungan LH;
‒ Pengendalian dan
pengawasan migas;
Muatan

18. Perlindungan
Lingkungan Hidup

19. Konteks dan Pengaturan
‒ Kegiatan migas berdampak
pada pengelolaan lingkungan
hidup.
Konteks
‒ Pelaksana kegiatan migas
wajib melakukan perlindunagn
dan pengelolaan LH;
‒ Perlindungan dan
pengelolaan mencakup:
pencegahan,
penanggulangan, dan
pemulihan dampak;
‒ Asuransi LH dan reklamasi.
Pengaturan

20. Transparansi -
Partisipasi

21. Konteks dan Pengaturan:
Transparansi
‒ Rezim ketertutupan di sektor
migas;
‒ Jaminan hak 3 akses: informasi,
partisipasi, keadilan.
Konteks
‒Pemerintah,
BUMN/D, Kontraktor
wajib membuat
sistem informasi;
‒Wajib dipublikasikan
ke masyarakat:
‒Informasi minimal:
 Status cadangan migas;
 Survei umum;
Pengaturan

22. Konteks dan Pengaturan:
Partisipasi
‒ Rezim ketertutupan di
sektor migas;
‒ Jaminan hak 3 akses:
informasi, partisipasi,
keadilan.
Konteks
‒ Setiap orang berhak
berpartisipasi dalam setiap
tahapan pengelolaan
migas;
‒ Pemerintah wajib
menyusun tata cara
partisipasi masyarakat.
Pengaturan

23. Kelembagaan
Migas

24. Penguasaan dan Pengusahaan
Kuasa Mineral
Kuasa
Pertambangan
Kuasa Usaha
Pertambangan
NEGARA
PEMERI
NTAH
BUMN
Migas
Nasional
Putusan MK 36:
“Dalam menjalankan
penguasaan Negara
atas sumber daya alam
Migas, Pemerintah
melakukan tindakan
pengurusan atas sumber
daya alam Migas
dengan memberikan
konsesi kepada satu
atau beberapa Badan
Usaha Milik Negara
untuk mengelola
kegiatan usaha Migas
pada sektor hulu,
kemudian Badan Usaha
Milik Negara itulah yang
akan melakukan KKS
dengan Badan Usaha
Milik Daerah, Koperasi,
Usaha Kecil, badan
hukum swasta, atau

25. Peran Pemerintah dan BUMN
BUMN
Pemerintah
Badan Pengawas
Pengaturan dan Pembinaan:
1. Menetapkan rencana pengelolaan migas;
2. Menetapkan berbagai kebijakan terkait dengan
pengelolaan industri migas nasional;
3. Memberikan persetujuan rencana KKS;
Pengelola:
1. Melakukan kontrak (IOC, swasta nasional, BUMD,
BUMD, koperasi);
2. Menjamin ketersediaan kebutuhan migas nasional;
3. Mencari cadangan migas (dalam/luar negeri);
4. Mengganti cost recovery (dalam skema kontrak
bagi hasil;
5. Melakukan manajemen operasi;
6. Memastikan pelaksanaan KKS.
Pengawasan:
1. Melakukan pengawasan pelaksanaan KKS;
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan izin usaha
(hilir);
3. Merekomendasikan perbaikan kebijakan.

26. BUMN Pemegang Kuasa
Usaha
‒ Memiliki pengalaman –baik
ekplorasi, eksploitasi
maupun me-manage IOC
dalam KKS;
‒ Memiliki pengalaman buruk
masa lalu.
Pertamina
‒ Memerlukan anggaran
besar;
‒ Tidak memiliki
pengalaman;
BUMN
Baru
atau
Syarat:
‒ Tata kelola
yang baik;
‒ Transparan;
‒ Akuntabel;
‒ Menjunjung
tinggi good
corporate
governance.

27. Perpanjangan Kontrak
Migas

28. Konteks dan Pengaturan
‒ Jangka waktu KKS harus dibatasi
–tidak boleh selamanya;
‒ PSC cenderung diperpanjang;
‒ Tidak ada kriteria perpanjangan.
Konteks
‒ Pemerintah wajib membuat kriteria
perpanjangan kontrak;
‒ Keputusan diperpanjang/tidak
dilakukan 5 tahun sebelum
kontrak berakhir;
‒ Jika kontrak tidak diperpanjang,
pemerintah meminta NOC untuk
mendampingi kontraktor
melakukan operasi di sisa tahun;
‒ Setelah kontrak berakhir, operasi
dilakukan oleh NOC atau swasta
nasional.
Pengaturan

29. Dana Migas

30. Konteks dan Pengaturan
Dana dari penerimaan
negara di sektor migas yang
disisihkan dan dikelola
secara transparan dan
akuntabel untuk tujuan
tertentu.
Definisi
‒ Pengembangan infrastruktur
migas;
‒ Pencarian cadangan migas
baru;
‒ Pengalihan ke energi bersih
dan terbarukan.
Tujuan
Tertentu

31. Participating
Interest

32. Konteks dan Pengaturan
‒ Keinginan daerah untuk
berpartisipasi yang cukup
besar –dengan membentuk
BUMD;
‒ Keterbatasan dana BUMD.
Konteks
‒ Hak PI: 10%;
‒ Hak PI 10% diambil sesuai
kemampuan;
‒ BUMD yang mengambil PI,
100% sahamnya milik Pemda;
‒ BUMD hanya boleh
bekerjasama dengan badan
pembiayaan;
‒ PI yang tidak diambil
ditawarkan ke BUMN Migas.
Pengaturan

33. Dana Bagi Hasil

34. Konteks dan Pengaturan
‒ Daerah penghasil berhak atas
prosentase tertentu dari
bagian produksi migas;
‒ DBH: pembangunan
infrastruktur, pengelolaan LH,
penanggulangan kemiskinan,
pendidikan-kesehatan,
pengembangan masyarakat.
Pengaturan