Dokumen tersebut membahas mengenai subjek dan objek hukum dalam ekonomi. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum, sedangkan objek hukum terdiri atas barang bergerak dan tidak bergerak. Dokumen ini juga menjelaskan mengenai hak kebendaan dan hak jaminan seperti gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan.
Hukum Perdata Buku Ke 1 membahas tentang hukum perorangan atau pribadi yang mengatur status seseorang sebagai subjek hukum mulai dari kelahiran hingga kematian. Subjek hukum terdiri dari orang pribadi dan badan hukum, dimana orang pribadi menjadi subjek hukum sejak lahir sedangkan badan hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Buku ini juga membahas tentang cakap hukum, ke
1) Bab pertama membahas pengertian perikatan secara umum, termasuk unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan menurut KUHPerdata.
2) Jenis perikatan dijelaskan meliputi perikatan untuk memberikan barang, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta perikatan alternatif, bersyarat, dan lainnya.
3) Sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang.
powerpoint mengenai hukum perusahaan yang meliputi pengertian, dasar huku, perusahaan perseorangan dan persekutuan perdata, dan jenis-jenis dari badan usaha
Dokumen tersebut membahas mengenai subjek dan objek hukum dalam ekonomi. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum, sedangkan objek hukum terdiri atas barang bergerak dan tidak bergerak. Dokumen ini juga menjelaskan mengenai hak kebendaan dan hak jaminan seperti gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan.
Hukum Perdata Buku Ke 1 membahas tentang hukum perorangan atau pribadi yang mengatur status seseorang sebagai subjek hukum mulai dari kelahiran hingga kematian. Subjek hukum terdiri dari orang pribadi dan badan hukum, dimana orang pribadi menjadi subjek hukum sejak lahir sedangkan badan hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Buku ini juga membahas tentang cakap hukum, ke
1) Bab pertama membahas pengertian perikatan secara umum, termasuk unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan menurut KUHPerdata.
2) Jenis perikatan dijelaskan meliputi perikatan untuk memberikan barang, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta perikatan alternatif, bersyarat, dan lainnya.
3) Sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang.
powerpoint mengenai hukum perusahaan yang meliputi pengertian, dasar huku, perusahaan perseorangan dan persekutuan perdata, dan jenis-jenis dari badan usaha
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum asuransi di Indonesia. Mencakup pengaturan hukum asuransi, pengertian asuransi, jenis-jenis asuransi, unsur-unsur keabsahan kontrak asuransi, dan prinsip-prinsip dasar asuransi seperti kepentingan yang dapat diasuransikan, itikad baik, penggantian kerugian, subrogasi, dan kontribusi.
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan
Dokumen tersebut membahas pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Hukum Tata Negara mengatur organisasi negara sedangkan Hukum Administrasi Negara mengatur cara alat-alat negara menjalankan tugasnya. Kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum negara yang mengatur organisasi dan aktivitas pemerintahan.
Original file name: _PERLINDUNGAN KONSUMEN2.ppt
Field of Study : Accounting, Management
Subject : Hukum Bisnis II
Author : Nurti Widayati, SH., MH.
Filetype : ppt
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam rangka pemberian agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan diberikan untuk menjamin kewajiban debitor apabila terjadi wanprestasi, dan mencakup jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, dan fidusia.
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum asuransi di Indonesia. Mencakup pengaturan hukum asuransi, pengertian asuransi, jenis-jenis asuransi, unsur-unsur keabsahan kontrak asuransi, dan prinsip-prinsip dasar asuransi seperti kepentingan yang dapat diasuransikan, itikad baik, penggantian kerugian, subrogasi, dan kontribusi.
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan
Dokumen tersebut membahas pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Hukum Tata Negara mengatur organisasi negara sedangkan Hukum Administrasi Negara mengatur cara alat-alat negara menjalankan tugasnya. Kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum negara yang mengatur organisasi dan aktivitas pemerintahan.
Original file name: _PERLINDUNGAN KONSUMEN2.ppt
Field of Study : Accounting, Management
Subject : Hukum Bisnis II
Author : Nurti Widayati, SH., MH.
Filetype : ppt
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam rangka pemberian agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan diberikan untuk menjamin kewajiban debitor apabila terjadi wanprestasi, dan mencakup jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, dan fidusia.
HBL,Mei Ika Sihombing, Hapzi Ali.Hukum bisnis dan lingkungan yang benarMeika Sihombing
Modul ini membahas tentang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Pembahasan dimulai dari pengertian dan dasar hukum penanaman modal asing di Indonesia, bentuk-bentuk kerjasama antara modal asing dan modal nasional seperti joint venture dan joint enterprise, serta penyelesaian sengketa penanaman modal. Modul ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai regulasi penanaman modal di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian penanaman modal, penanaman modal asing, dan penanaman modal dalam negeri. Secara ringkas, penanaman modal adalah investasi dalam suatu proyek bisnis untuk mendapatkan keuntungan, baik oleh investor dalam negeri maupun asing. Penanaman modal asing melibatkan modal dari luar negeri sedangkan penanaman modal dalam negeri menggunakan modal dalam negeri. Kedua jenis penanaman modal diatur
11. hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asi...Maghfira Arsyfa Ganivy
Dokumen tersebut merangkum tentang implementasi penanaman modal perusahaan media global PT Global Mediacom Tbk di Indonesia. Perusahaan ini memiliki portofolio media terbesar di Indonesia yang mencakup 4 stasiun televisi FTA, produsen konten terbesar, operator TV berlangganan terbesar, layanan broadband tercepat, dan portal berita online terbesar ketiga. Perusahaan fokus pada media berbasis iklan melalui PT Media Nusantara Citra Tbk dan media berbasis langganan melalui PT MNC Sky
Salinan undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (omnibus law)bungfrangki .com
Undang-undang ini membahas upaya penciptaan lapangan kerja melalui kemudahan berusaha, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan investasi, dan percepatan proyek strategis nasional. Dokumen ini mengatur tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup undang-undang, serta ketentuan mengenai peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha berdasarkan tingkat risiko usaha.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, peranan, dan kendala penanaman modal asing di Indonesia. Secara ringkas, penanaman modal asing adalah investasi oleh pihak asing untuk mendapatkan keuntungan melalui produksi atau jasa, yang dapat memberikan manfaat seperti sumber pendanaan dan pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang. Namun, ada juga kendala seperti dampak lingkungan dan sosial yang perlu dimitigasi.
Hbl 11,nurcholis muttaqin,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asing, p...nurcholismn
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian penanaman modal menurut UU No. 25 Tahun 2007 dan perbedaan antara penanaman modal dalam negeri dan asing menurut undang-undang terdahulu. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis penanaman modal yaitu investasi langsung dan tidak langsung serta macam-macam penanaman modal seperti secara langsung dan tidak langsung.
Dokumen tersebut membahas tentang investasi internasional, termasuk definisi investasi, jenis investasi, faktor yang mempengaruhi investasi, dan kriteria penilaian wilayah investasi potensial.
11. hbl, chives radin, hapzi ali, penanaman modal dalam negeri dan asing, pas...Chives Radin
Modul ini membahas tentang penanaman modal dalam negeri dan asing serta pasar modal. Terdapat penjelasan mengenai pengertian, jenis, dan ketentuan penanaman modal dalam negeri dan asing berdasarkan undang-undang. Modul ini juga menjelaskan tentang pengertian dan komponen-komponen pasar modal. Di akhir modul diberikan contoh kasus implementasi penanaman modal asing pada PT Unilever Indonesia Tbk.
Akad memiliki peranan penting dalam fiqh muamalah karena menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Makalah ini membahas konsep akad meliputi asal-usul, pengertian, rukun dan syarat akad, serta jenis-jenis akad dan implikasinya terhadap transaksi."
Teks tersebut membahas konsep bunga menurut Abul A'la Al-Maududi. Al-Maududi menolak teori-teori yang mendukung keberadaan bunga seperti teori piutang menanggung risiko, peminjam memperoleh keuntungan, dan produktivitas modal. Menurut Al-Maududi, bunga tidak dapat dibenarkan secara akal atau keadilan karena kreditor tidak selalu menanggung risiko dan keuntungan peminjam tid
Dokumen tersebut membahas tentang tiga konsep ekonomi syariah yaitu wadiah, qardh, dan rahn. Wadiah adalah akad penitipan barang dengan prinsip kepercayaan. Qardh adalah pinjaman uang tanpa bunga. Rahn adalah gadai barang sebagai jaminan pinjaman."
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
penanaman modal
1.
2. A. Pengertian dan Jenis
Penanaman Modal
Investasi : penanaman uang disuatu
perusahaan untuk mencari
keuntungan atas jumlah uang yang
ditanam.
Penanaman modal adalah segala
bentuk kegiatan mananam modal baik
oleh penanam modal dalam negeri
maupun pananam modal asing untuk
melakukan usaha di wilayah NKRI
3. Penanaman modal berdasarkan jenisnya :
1) Penanaman modal dalam negeri adalah
kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayah NKRI yang dilakukan oleh
Penanaman modal dalam negeri dengan
menggunakan modal dalam negeri
2) Penanaman modal asing adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di
wilayah NKRI yang dilakukan oleh
Penanaman modal asing yang menggunakan
modal asing sepenuhnya maupun yang
berpatungan dengan penanam modal dalam
negeri.
4. B. Asas dan Tujuan
(Pasal 3 UU No.25 tahun 2007)
A. Asas : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas,
perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara,
efensiensi, berkeadilan, dll.
B. Tujuan :
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dll.
C. Manfaat : kehadiran investor dapat menyerap tenaga kerja,
menambah devisa, adanya alih teknologi dan pengetahuan
5. C. Bidang Usaha
(pasal 12 UU PM)
Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi
kegiatan penanaman modal kecuali bidang usaha yang
dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. (PP No.
76 tahun 2007)
Bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi PMA:
1. Produksi senjata, mesiu, alat perang dan alat peledak
2. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup
berdasarkan undang-ndang.
Berdasarkan PP, kriteria bidang usaha tertutup bagi PM :
kesehatan, moral, budaya, lingkungan hidup, hankam,dll.
Bidang usaha terbuka: perlindungan SDA, UKM, Koperasi,
pengawasan produksi, peningkatan teknologi, dll.
6. D. Hak dan Kewajiban serta Tanggung Jawab
Penanam Modal(Bab IX Pasal 14-17)
A. Hak PM :
1. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan.
2. Info yang terbuka mengenai bidang usaha.
3. Pelayanan, dan fasilitas kemudahan sesuai dengan
ketentuan.
B. Kewajiban PM :
1. Menerapkan prinsip good corporate governance
(GCG)
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Membuat laporan kegiatan kepada BKPM
4. Menghormati tradisi budaya, dll sesuai UU
7. Tanggung jawab PM:
1. Menjamin tersedianya modal berasal dari sumber
yang tidak bertentangan dengan UU
2. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban
dan kerugian jika PM menghentikan kegiatan
usahanya.
3. Menciptakan iklim usaha yang sehat
4. Menciptakan keselamatan dan kesejahteraan pekerja
5. Mamatuhi Perundang-undangan yang berlaku.
8. Fasilitas penanaman modal
Failitas penanaman modal diberikan kepada :
1) Penanaman modal yang melakukan perluasan usaha
2) Melakukan penanaman modal baru
Kriteria :
1. Menyerap banyak tenaga kerja
2. Termasuk skala prioritas tinggi
3. Termasuk pembangunan infrastruktur
4. Melakukan alih teknologi
5. Melakukan industeri pionir
6. Menjaga kelestarian lingkungan hidup
9. Bentuk faslitas tersebut berupa:
1. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan
netto sampai tingkat tertentu
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor
barang modal
3. Pembebasan atau penangguhan pajak penambahan
nilai atas impor barang modal
4. Kemudahan pelayanan atau perizinan untuk
memperoleh hak atas tanah, berupa HGU selama 95
tahun, HGB selama 80 tahun, dan Hak Pakai selama 70
tahun.
5. Kemudahan pelayanan atau perizinan untuk
memperoleh fasilitas keimigrasian
6. Kemudahan pelayanan atau perizinan untuk
10. Syarat mendapatkan fasilitas hak atas tanah (Pasal 22:2) :
1. Penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait
dengan perbahan struktur perekonomian indonesia yang lebih berdaya
saing
2. Penanaman modal dengan tingkat resiko penanaman modal yang
memerlukan pengembalian modal jangka panjang sesuai dengan jenis
kegiata penanaman modal
3. Penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas
4. Penanaman modal yang menggunakan hak atas tanah negara.
Kemudahan pelayanan atau perizinan untuk memperoleh fasilitas
perizinan keimigrasian diberikan untuk : (Pasal 23 :1 )
1. Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing
2. Penanaman modala yang membutuhkan tenaga kerja asing yang
bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin
3. Calon penanam modal yang melakukan penjajakan penanaman modal
Kemudahan pelayanan/ perizinan tersebut diberikan kepada penanam
modal setelah mendapatkan rekomendasi dari BKPM
11. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan
penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari
lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan
dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai
dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya
dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk
membantu penanm modal dalam memperoleh
kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi
mengenai penanaman modal (Pasal 24 (1))
Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembga atau
instansi yang berwenang yaitu BKPM mulai dari tingkat pusat
sampai tingkat kabupaten/kota.
12. Tugas dan fungsi BKPM(Pasal 28)
1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelksanaan kebijakan
dibidang penanaman modal
2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan
penanaman modal
3. Menetapkan norma, standar, dan prosedur kegiatan
pelayanan penanaman modal
4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal
5. Membuat peta pananaman modal indonesia
6. Mempromosikan penanaman modal
7. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal
13. Penyelesaian sengketa
Sebagai upaya untuk memperoleh kepastian hukum
Pemerintah meratifikasi convention on the setlement of
investment dispute beetwen states and nationals of other
satate dengan UU no. 5 tahun 1968 atau dikenal dengan
konvensi washington
Tindak lanjut dari konvensi ini membentuk lembaga penyelesaian
sengketa antar penanam modal dengan pemrintah dikenal
dengan the international center for the settlement of
investment disputes (ICSID)
Yurisdiksi dewan arbitrase ICSID ditentukan oleh 3 unsur utama :
1. Sengketa harus muncul secara langsung dari penanaman modal
2. Yang bersengketa harus negaara anggota ICSID
3. Harus ada pernyataan tertulis dan kesepakatan dari kedua belah
pihak yang bersengketa