Dokumen ini membahas tantangan pengelolaan sumber daya ekstraktif Indonesia, termasuk kurangnya transparansi, tata kelola yang lemah, dan praktik korupsi. Dokumen ini menganjurkan perlunya kepemimpinan koordinasi yang kuat, peningkatan kapasitas analisis, dan kerja sama antara instansi terkait untuk meningkatkan tata kelola sektor ekstraktif secara berkelanjutan.

1. Disampaikan dalam Konferensi Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif,
“Extracting the Future: Menata Sumberdaya Ekstraktif untuk
Pembangunan Berkelanjutan.”
Jakarta, 17 November 2015

2. MENATA SDA EKSTRAKTIF
Oleh Emil Salim
emilsalim@gmail.com
Jakarta, 17 November 2015

3. TANTANGAN SEKTOR EKSTRAKTIF
1. Sektor ini tak transparan, sangat jelimet tek-
nis tertutup, tanpa pemahaman “dampak”;
2. Governancenya tertutup. Desentralisasi
pertambangan perbesar praktek korupsi;
3. Tak ada Pembaharu Perobahan Sektor Eks-
traktif, tumbuh “praktek mafia”;
4. Perlu budaya transparansi SDA Ekstraktif yg
strategis & kuasai hajat hidup orang banyak

4. TANTANGAN GOVERNANCE SEKTOR
EKSTRAKTIF
1. Perlu “Pimpinan Koordinasi Kuat” sampai ke
daerah dgn bagi-tanggungjawab yg jelas kem-
bangkan SATU kebijakan utuh + kontrol;
2. Tumbuhkan kapassitas analitik + skill untuk
memahami teknis sektor ekstraktif;
3. Kembangkan transparansi dlm policy making
cegah tumbuhnya mafia & vested interest
dan berantas korupsi;
4. Rintis kerjasama Sektor Ekstraktif & KPK;

5. TANTGANGAN CEGAH KORUPSI
1. Perlu overhaul sistem licensi yg terdesentra-
lisasi ke Pusat dan ditata-ulang lisensi yg ada;
2. Rintis kerjasama Kementerian ESDM & KPK
berantas “Mafia Sektor Ekstraktif” bertolak
dari kasus2 yang sudah ada;
3. Fokus pada produksi illegal batu-bara,
penambang tanpa izin yg meracuni alam dan
manusia untuk dibina dan diberantas
dampak negatifnya;

6. TRANSPARANSI TATA-KELOLA
PENERIMAAN SEKTOR EKSTRAKTIF
Hampir 50% royalties tak terpungut Negara
karena kurang kapasitas utk: 1/ memungutnya;
2/ analisa fiskal dlm negoisiasi kontrak; 3/
kurang koordinasi antar instansi Pemerintah;
Karena sektor ekstraktif sangat rumit maka
didominasi oleh kelompok kecil yg faham dan
bersikap tertutup tanpa akontabilitas dan
transparansi kepada publik. KARENA ITU PERLU
EKSTRAKTIF INDUSTRI TRANSPARANSI INISIATIF

7. EKSTRAKTIF INDUSTRI TRANSPARASI
INISIATIF, INDONESIA 2009-2013
1. Sudah ada sejak 2008, terbitkan penerimaan
sektor ini 2009-2013 oleh Multi-Stakeholder
Group (MSG) dipimpin Menko EKU (dulu
Menko Hatta) terdiri dari wakil Kementerian,
Industri dan LSM; dibantu oleh Sekretariat
Naskional di kantor Menko;
2. Karena beberapa tahun tidak melapor, EITI –
RI untuk sementara suspended, sampai
pelaporannya pulih aktif kembali;

8. SARAN TINDAK LANJUT
1. Sekretariat Nasional & Multi-Stakeholder
Group perlu direaktifkan kembali dan
menyampaikan status-report utk cabut
suspension EITI Indonesia akhir 2015
diprakarsai oleh Menko EKU & Menteri ESDM
2. Sistem pelaporan Sektor Ekstraktif perlu
digalakkan dan kerjasama dgn KPK dirintis;
3. EITI Indonesia perlu dimasyarakatkan antar
kementerian dan Pemerintah Daerah.