Disampaikan Dalam Diskusi Publik “Mencari Model Kelembagaan Sektor Hulu Migas Dalam Revisi Undang – Undang Migas”
Yang Diselenggarakan oleh PWYP Indonesia Bekerjasama dengan Revenue Watch Institute
Jakarta, 4 Desember 2013
Outlook Energi Indonesia 2014 memuat proyeksi dan analisis terhadap kebutuhan dan penyediaan energi. Tahun 2013 sebagai tahun dasar untuk menghasilkan proyeksi masing-masing skenario dasar, yaitu skenario Business As Usual dan Skenario Kebijakan Energi Nasional.
Materi ini disampaikan oleh Hendra Sinadia, Deputi Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), dalam Diskusi Publik: Perbaikan Tata Kelola Batubara di Indonesia sekaligus peluncuran laporan "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara", 8/6 lalu.
Outlook Energi Indonesia 2014 memuat proyeksi dan analisis terhadap kebutuhan dan penyediaan energi. Tahun 2013 sebagai tahun dasar untuk menghasilkan proyeksi masing-masing skenario dasar, yaitu skenario Business As Usual dan Skenario Kebijakan Energi Nasional.
Materi ini disampaikan oleh Hendra Sinadia, Deputi Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), dalam Diskusi Publik: Perbaikan Tata Kelola Batubara di Indonesia sekaligus peluncuran laporan "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara", 8/6 lalu.
Presentasi ini disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia dalam Diskusi dan Temu Media PWYP Indonesia pada 21 November 2016 dengan judul "Krisis Energi, Mafia Migas, dan Revisi UU Migas".
Kertas fakta ini mengurai tentang visi, misi dan program pasangan Preseiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK khususnya 15 (lima belas) aspek terkait di bidang energi, industri ekstraktif pertambangan dan sumber daya alam.
"Optimalisasi Production Sharing Contract demi Peningkatan Stabilitas Pasokan...Shinta Yanirma
Merupakan presentasi tim conference Unpad 1 (Shinta Yanirma & Niella Novia Arland) di NAW 2011 dengan tema "Oil & Gas Accounting For National Wealth and Energy Sustainability".
NAW merupakan konferensi&kompetisi tahunan yang diikuti oleh seluruh mahasiswa akuntansi di Indonesia. Diselenggarakan oleh @HIMAKUNPAD.
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) telah lima kali dimintakan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, UU Migas dalam proses revisi dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2010. Namun demikian, hingga tahun 2018 atau hampir sembilan tahun, revisi UU Migas tidak kunjung selesai, bahkan belum pernah sekalipun dibahas dalam rapat pembahasan antara DPR dengan Pemerintah. Hingga Kertas Posisi ini disusun, rancangan revisi UU Migas masih dibahas di Badan Legislasi untuk kemudian diusulkan menjadi rancangan usulan Komisi VII DPR.
Masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) membuat usulan rancangan revisi UU Migas dengan pokok-pokok pikiran yang mencakup aspek perencanaan dan pencadangan migas untuk ketahanan energi, model kelembagaan pengelolaan migas, dana abadi migas, pengelolaan dampak lingkungan dan keselamatan kerja sektor migas, serta aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan migas.
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004, telah membatalkan Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), serta Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), sehingga pasal-pasal yang dibatalkan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Koalisi Publish What You Pay Indonesia melihat bahwa UU no. 22 /2001 tentang Minyak dan Gas kurang memberikan daya dorong bagi perkembangan sektor Migas di Indonesia, serta kurang menjawab aspek ketahanan energi kita.
Hal ini ditandai dengan sejumlah persoalan-persoalan seperti: jumlah produksi yang terus menyusut, krisis energi, tata kelola yang kurang transparan dan akuntabel, serta persoalan hukum kelembagaan pengelola sektor migas.
Berikut adalah rumusan undang-undang Migas versi masyarakat sipil,
1. Nyawiji Nandur Kanggo Lestarine Kendeng
2. Sedulur Kendeng Social Audit Training: Increasing Community Participation in Development Oversight
3. Sedulur Kendeng Social Audit Training: Increasing Community Participation in Development Oversight
4. Self-led influencing: Shifting the Empowerment Narrative
5. Moeldoko and JMPPK Discuss Kendeng Mountain Study
1. Aliansi Masyarakat Sipil: “RPJMD Harus Inklusif, Adil dan Berkelanjutan”
2. Lingkar Belajar Advokasi Kebijakan dan Temu Kartini Kendeng
3. Kendeng Tadarus Kanggo Ibu Bumi
4. “Surat Super Soko Semar (SUPERSEMAR)“ KLHS Perintah Presiden, Harus Dijalankan !!!
5. Para Kartini dari Jawa Tengah Ini akan Terus Suarakan Kelestarian Bumi
6. JMPPK Bangun Posko Pantau Pelanggaran Tambang Pegunungan Kendeng
Presentasi ini disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia dalam Diskusi dan Temu Media PWYP Indonesia pada 21 November 2016 dengan judul "Krisis Energi, Mafia Migas, dan Revisi UU Migas".
Kertas fakta ini mengurai tentang visi, misi dan program pasangan Preseiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK khususnya 15 (lima belas) aspek terkait di bidang energi, industri ekstraktif pertambangan dan sumber daya alam.
"Optimalisasi Production Sharing Contract demi Peningkatan Stabilitas Pasokan...Shinta Yanirma
Merupakan presentasi tim conference Unpad 1 (Shinta Yanirma & Niella Novia Arland) di NAW 2011 dengan tema "Oil & Gas Accounting For National Wealth and Energy Sustainability".
NAW merupakan konferensi&kompetisi tahunan yang diikuti oleh seluruh mahasiswa akuntansi di Indonesia. Diselenggarakan oleh @HIMAKUNPAD.
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) telah lima kali dimintakan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, UU Migas dalam proses revisi dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2010. Namun demikian, hingga tahun 2018 atau hampir sembilan tahun, revisi UU Migas tidak kunjung selesai, bahkan belum pernah sekalipun dibahas dalam rapat pembahasan antara DPR dengan Pemerintah. Hingga Kertas Posisi ini disusun, rancangan revisi UU Migas masih dibahas di Badan Legislasi untuk kemudian diusulkan menjadi rancangan usulan Komisi VII DPR.
Masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) membuat usulan rancangan revisi UU Migas dengan pokok-pokok pikiran yang mencakup aspek perencanaan dan pencadangan migas untuk ketahanan energi, model kelembagaan pengelolaan migas, dana abadi migas, pengelolaan dampak lingkungan dan keselamatan kerja sektor migas, serta aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan migas.
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004, telah membatalkan Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), serta Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), sehingga pasal-pasal yang dibatalkan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Koalisi Publish What You Pay Indonesia melihat bahwa UU no. 22 /2001 tentang Minyak dan Gas kurang memberikan daya dorong bagi perkembangan sektor Migas di Indonesia, serta kurang menjawab aspek ketahanan energi kita.
Hal ini ditandai dengan sejumlah persoalan-persoalan seperti: jumlah produksi yang terus menyusut, krisis energi, tata kelola yang kurang transparan dan akuntabel, serta persoalan hukum kelembagaan pengelola sektor migas.
Berikut adalah rumusan undang-undang Migas versi masyarakat sipil,
1. Nyawiji Nandur Kanggo Lestarine Kendeng
2. Sedulur Kendeng Social Audit Training: Increasing Community Participation in Development Oversight
3. Sedulur Kendeng Social Audit Training: Increasing Community Participation in Development Oversight
4. Self-led influencing: Shifting the Empowerment Narrative
5. Moeldoko and JMPPK Discuss Kendeng Mountain Study
1. Aliansi Masyarakat Sipil: “RPJMD Harus Inklusif, Adil dan Berkelanjutan”
2. Lingkar Belajar Advokasi Kebijakan dan Temu Kartini Kendeng
3. Kendeng Tadarus Kanggo Ibu Bumi
4. “Surat Super Soko Semar (SUPERSEMAR)“ KLHS Perintah Presiden, Harus Dijalankan !!!
5. Para Kartini dari Jawa Tengah Ini akan Terus Suarakan Kelestarian Bumi
6. JMPPK Bangun Posko Pantau Pelanggaran Tambang Pegunungan Kendeng
1. The Civil Society Alliance: "The RPJMD of Central Java Province Must Be Inclusive, Fair and Sustainable"
2. Community Training on Policy Advocacy and Kendeng Women Gathering
3. Kendeng Community Recites Al-Quran for the Mother Nature
4. “Letter of Super Soko Semar (SUPERSEMAR)” KLHS Orders President, Must Be Done !!!
5. These Kartini from Central Java Will Continue to Speak Out for the Sustainability of the Earth
6. JMPPK Builds Command Post to Monitor Kendeng Mountain Mining Violations
1. Nyawiji Nandur Kanggo Lestarine Kendeng
2. mplikasi Omnibus Law terhadap Upaya Penataan Ruang dan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
3. Prinsip Berdikari: Menggeser Narasi Pemberdayaan
4. Pelatihan Audit Sosial: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan
5. Moeldoko dan JMPPK Bahas Kajian Pegunungan Kendeng
Compared with other sources of energy, oil and gas continue to become primary sources of energy in Indonesia with the highest level of consumption. Apart from propping up almost one third of national revenue, oil and gas also significantly contribute to create job opportunities, supply the need of fuel, petrochemical industry which in turn effectively enhances investment and economy.
As a natural resource contained within the bowel of the earth, the constitution of the Republic of Indonesia asserts that the ownership and enterpreneurship of national oil and gas industry is controlled by the state and immensely benefitted to the welfare of people accordingly (constitution 1945, article 33). Furthermore, it is asserted through the law 22/2001 on oil and gas that the control by the state is administered by the government as the holder of mining right. It means, the government is entitled with authority to administer the exploration and exploitation of oil and gas throughout Indonesian territory.
Saat ini EITI sedang menyusun sebuah tinjauan strategis untuk memperbaiki standar EITI di masa depan. Salah satu proposal yang diangkat adalah mengenai dorongan atau permintaan membuka kontrak antara pemerintah dan perusahaan ekstraktif. Dewan EITI saat ini sedang mengumpulkan pandangan dari Negara pelaksana EITI perihal hal ini. Jika disetujui, maka keputusan terhadap topik ini akan dimasukkan sebagai bagian dari keputusan Dewan dalam Konferensi Global EITI ke-6 yang akan diselenggarakan di Sydney bulan Mei 2013.
Keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi setiap warga negara yang mendukung pengembangan diri dan kehidupan seseorang, baik secara pribadi/individu maupun dalam hubungan sosialnya, serta dalam menjalankan peran kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokratis, dan menjadiprasyarat dalam partisipasi, transparansi, dan akuntablitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik dapat mendorong kemajuan sebuah bangsa, karena memungkinkan adanya kontrol publik serta mendorong terciptanya check and balances.
In Indonesia, natural resources including oil and gas, mineral and coal mining are controlled by the state and managed for the greatest prosperity of the people1. This means that the country and its citizens are the true owners of the natural resource wealth. While, the utilization is represented by the government so that it is managed as well as possible for the purpose of people’s welfare in accordance with the stipulated provisions. In realizing the benefits of welfare, transparency and accountability in the management of natural resources are absolutely essential.
Openness of public information is a human right of every citizen who supports self- development and the life of a person, both personally / individually and in social relations, and in carrying out the role of national and state life in a good and responsible manner. Openness of public information is one of the characteristics of a democratic country, and is a prerequisite for participation, transparency and accountability in good governance. Openness of public information can encourage the progress of a nation, because it allows for public control and encourages the creation of checks and balances
Keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, dimana masyarakat dapat aktif berpartisipasi mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menggunakan prinsip keterbukaan informasi kepada publik di antaranya melalui Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik dan lahirnya Open Government Partnership (OGP) yang kini beranggotakan 78 negara, dimana Indonesia menjadi salah satu pelopornya, serta lahirnya Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
The principle of openness in running the government is needed to realize a participatory government where people can actively participate in overseeing policy implementation. To support this, the Government of Indonesia has committed to use the principle of public information disclosure, which is shown through Law No. 14/2008. Moreover, Indonesia had participated in Open Government Partnership (OGP) which has 78-member countries which Indonesia is one of the pioneers of OGP, as well as Presidential Decree No.39/2019 on Satu Data (One Data) Indonesia.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada September, 2019. Dalam peraturan tersebut, Pemerintah memasukkan ketentuan yang mengatur tentang data dan sistem informasi pertambangan. Pemerintah Provinsi NTB juga menjamin ruang bagi publik untuk berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap operasional pertambangan di wilayahnya. Dua klausul ini merupakan jawaban atas persoalan-persoalan mendasar yang dialami masyarakat yang hidup di sekitar tambang, diantaranya adalah minimnya akses informasi dan ruang partisipasi.
The government of West Nusa Tenggara Province issued a Local Government Regulation on Mining Governance in September 2019. In this newly-issued regulation, there is a specific chapter on data and information systems of the mining sector and also provisions that guarantee public participation to monitor mining activities in the province. This is an answer to the problems faced by the people living near mining areas in West Nusa Tenggara Province.
West Nusa Tenggara Province (NTB) is one of the provinces with abundant metal and non-metal mineral resources and spread in almost all districts / cities. Now, there are 261 Mining Business Licenses (IUP) in NTB, consisting of 27 metal mineral IUPs and 234 rock IUPs (NTB ESDM Service, 2019). From 27 metal mineral IUPs, in fact there are 11 IUPs covering an area of 35,519 ha that are indicated to be in protected and conservation forest areas (DG Minerba, MEMR, 2017). Whereas based on Law number 41 of 1999 concerning Forestry, the two regions may not be used for mining activities.
The need for contract (and licensing documents) openness in the extractive industries is currently getting stronger, along with public demands for a transparent and accountable extractive industry governance. Some cases have shown a good precedent of contract openness in the said sector in Indonesia
Komisi Informasi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Penyediaan Publik dalam masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19). Surat Edaran (SE) ini mengatur ketentuan penyediaan informasi terkait penanganan Covid-19 yang mudah dijangkau dan dipahami oleh masyarakat. Sehingga, diperlukan sebuah kajian untuk menilai pemenuhan hak informasi masyarakat, dan secara khusus menilai efektivitas implementasi SE tersebut. Kaji cepat ini bertujuan untuk; (1) mengetahui gambaran tata kelola keterbukaan informasi penanganan Covid-19 di Nusa Tenggara Barat (NTB) selama masa tanggap darurat Covid-19; dan (2) menilai sejauh mana efektivitas implementasi Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 tahun 2020 di NTB. Hasil kaji cepat ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam meningkatkan efektivitas penanganan Covid-19, serta meningkatkan partisipasi publik selama masa tanggap darurat. Kaji cepat ini dilaksanakan menggunakan metode survei secara online dan tatap muka selama 10 hari sejak tanggal 28 April-5 Mei 2020. Survei tatap muka dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kota Mataram. Jumlah responden seluruhnya sebanyak 582 orang yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di NTB. Sedangkan jumlah responden tatap muka sebanyak 121 orang yang dipilih secara acak berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat kesejahteraan rumah tangga.
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.1 Minyak dan gas bumi (migas), serta pertambangan mineral dan batubara (minerba) merupakan beberapa kekayaan alam Indonesia, yang harus dikelola untuk mencapai tujuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Mengingat industri migas dan minerba tergolong sebagai industri ekstraktif yang high risk, high technology, dan high cost, maka pengelolaannya perlu dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki modal kapital maupun teknologi yang kompetitif. Kerja sama pengelolaan migas dan minerba ini sebagian besar dilakukan berdasarkan sistem kontrak. Dalam konteks Indonesia, sistem kontrak banyak digunakan untuk kegiatan sektor hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi/produksi migas dan minerba, sedangkan untuk kegiatan
hilir dilaksanakan melalui pemberian izin usaha.2 Sejak tahun 2009, sebagian sektor hulu minerba dilaksanakan melalui sistem perizinan
Countries around the world collect taxes from their people in various forms, income tax, vehicle tax, land-building tax, fees from extraction of natural resources (royalties) and so forth. John Locke declared tax payments as reciprocity for meeting the people’s needs to get protection from the state.1 Such protection can be interpreted as guarantee and fulfillment of basic rights such as the right to life, health, ownership of property, and education.2 Richard Murphy emphasized the principle of protection, countries that collect taxes must protect their citizens without discrimination and provide public goods.3
Di Indonesia, kekayaan alam termasuk di dalamnya minyak dan gas bumi (migas) dan pertambangan mineral dan batubara (minerba) dikuasai
oleh negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat1. Ini artinya bahwa negara dan warganya adalah pemilik sesungguhnya kekayaan sumber daya alam (SDA). Sedangkan pemanfatannya diwakilkan kepada pemerintah agar dikelola dengan sebaik-baiknya untuk tujuan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan manfaat kesejahteraan itu, maka transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SDA mutlak untuk dilaksanakan
Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia expressly states that all-natural resources in the land of Indonesia are controlled by the state and used to realize the prosperity of the people.1 Oil and gas, as well as minerals and coal are some of Indonesia’s natural wealth, which must be managed to achieve the objectives of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Considering that oil and gas, mineral and coal are classified as high risk, high technology, and high cost industries, the management needs to be done in collaboration with various parties who have capital and competitive technology. Most of the cooperation in oil and gas, mineral and coal management is carried out based on the contract system. In the Indonesian context, the contract system is widely used for upstream sector activities that include exploration and exploitation/production of oil and gas, and mineral and coal, while for downstream activities it is implemented through the granting of a business license.2 Since 2009, part of the upstream mineral and coal sector has been implemented through a licensing system.
More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)
aku lah11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Kota Bandung Lautan Api Mulai Agresif: Persib Segera Comot Bintang Persija Lagi, Bobotoh Pasti Suka
Tayang: Jumat, 31 Mei 2024 06:00
Penulis: Adi Manggala Saputro Editor: Elfan Fajar Nugroho
zoom-inlihat fotoKota Bandung Lautan Api Mulai Agresif: Persib Segera Comot Bintang Persija Lagi, Bobotoh Pasti Suka
Instagram @persib @persija
Skuad Persib Bandung (kiri) dan Persija Jakarta (kanan). Kota Bandung Lautan Api mulai agresif, Persib Bandung segera comot bintang Persija Jakarta, Bobotoh dijamin pasti suka, berikut sosoknya.
TRIBUNWOW.COM - Kota Bandung Lautan Api mulai agresif, Persib Bandung segera comot bintang Persija Jakarta, Bobotoh dijamin pasti suka, berikut sosoknya.
Dilansir TribunWow.com, keberhasilan Persib Bandung dalam perekrutan Rezaldi Hehanusa nampaknya menjadi motivasi mereka untuk bisa kembali gembosi sang rival abadi, Persija Jakarta.
Hal itu dapat dibuktikan dengan masuknya gelandang bintang Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi.
Kabar masuknya Hanif Sjahbandi ke dalam lis belanja Persib Bandung diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, @transfernews_ft, Kamis (31/5/2024).
Baca juga: Transfer Kejutan Persib Bandung? Bintang di Luar Dugaan Kepergok Beri Sinyal, Bobotoh Dijamin Suka
"Hanif Sjahbandi (DMF/27) masuk radar Persib Bandung," tulis @transfernews_ft.
Sebagaimana diketahui, masuknya Hanif Sjahbandi selain karena ketagihan akan keberhasilan Persib Bandung dalam merekrut Rezaldi Hehanusa, hal itu menunjukkan sinyal Maung Bandung ingin memulangkan putra daerahnya satu per satu ke Kota Kembang.
Mengingat, Hanif Sjahbandi merupakan gelandang asli jebolan Persib Bandung yang juga pemain kelahiran Kota Bandung.
Meski, ia tercatat belum pernah berkarier di Persib Bandung senior meski pernah bergabung dengan tim juniorn Pangeran Biru pada Januari sampai dengan Juli 2015 silam.
Artikel ini telah tayang di TribunWow.com dengan judul Kota Bandung Lautan Api Mulai Agresif: Persib Segera Comot Bintang Persija Lagi, Bobotoh Pasti Suka, https://wow.tribunnews.
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFRajaclean
Jasa Cuci Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Jakarta Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Kulit Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Panggilan Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Di Rumah Bogor Barat Bogor, Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Fabric Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor,
Jasa cuci sofa kini semakin diminati karena kepraktisannya. Dengan menggunakan jasa ini, Anda tidak perlu repot mencuci sofa sendiri. Profesional dalam bidang ini dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu membersihkan sofa hingga ke serat terdalam, menghilangkan kotoran dan bakteri yang tidak terlihat.
1. Kelembagaan
Sektor Hulu Migas
Marwan Batubara
Indonesian Resources Studies, IRESS
Disampaikan Dalam
Diskusi Publik “Mencari Model Kelembagaan Sektor Hulu Migas Dalam Revisi Undang – Undang Migas”
yang diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan Revenue Watch Institute
Jakarta, 4 Desember 2013
3. Kebutuhan & Ketahanan Energi
• Pertumbuhan rata-rata energi global hingga 2035:
1,4%/th
• Peningkatan konsumsi energi global: 12,4 Mtoe (2010)
16,7 Mtoe (2035) [1 ton = 7,3 barel]
• Peningkatan konsumsi minyak: 87,5 juta bph (2012)
100 juta bph (2022)
• Pertumbuhan energi nasional: 4%/tahun; premium:
8%/tahun
• Impor minyak mentah dan BBM terus meningkat.
Pembangunan kilang stagnan
Ketahanan energi nasional rapuh....
5. Ketahanan energi
• Ketahanan energi/energy security didefinisikan
sebagai: access to secure, adequate, reliable and
afordable energy supplies
• Elemen energy security:
• Availability: cadangan, teknologi, modal, struktur
legal,dll
• Reliability: diversifikasi, proteksi dari gangguan,
reserve yang cukup, dll
• Affordability: harga terjangkau, pricing transparan,
future price yg realistis, dll
• Sustainability: emisi GHG rendah, ramah
lingkungan, dampak perubahan iklim rendah
6. Akibat kepentingan ketahanan energi
Menguatnya dukungan pemerintah secara
global untuk dominasi dan peran State/
National Oil Company (SOC/NOC/BUMN):
1970: 70% bisnis migas dikuasai International Oil
Company (IOC) (Grayson)
2009: 9 dari 15 perusahaan terbesar migas dunia
adalah BUMN (Harvard)
2011: 70% cadangan migas dunia dikuasai BUMN
(Shaffer)
Indonesia perlu mendukung penuh BUMN-nya
8. Permasalahan & Potensi Krisis
• Produksi minyak terus menurun, konsumsi terus meningkat:
gap semakin melebar
• Pengembangan EBT sebagai alternatif sangat terlambat:
membutuhkan kebijakan, peraturan dan subsidi pula
• Penemuan cadangan baru sangat rendah, RRR (the amount of
new reserves found compared to the amount of oil produced):
Pertamina (>60%), rata-rata RRR nasional (<50%).
• Impor minyak menjadi salah satu penyebab defisit
perdagangan dan neraca keuangan: telah berlangsung 27
bulan (9 kwartal). Defisit minyak: 2004 – US$ 4 miliar; 2013 –
US$ 22,6 miliar
• Krisis ekonomi terus mengintai akibat impor minyak yang
akan terus meningkat
Krisis produksi minyak perlu berbagai terobosan dan
penanganan serius
9. CADANGAN MIGAS INDONESIA (STATUS 1 JANUARI 2012) DAN
PRODUKSI MIGAS INDONESIA (TAHUN 2008 – 2012) - By KESDM
GAS BUMI
MINYAK BUMI
1000
9.000
900
8.000
800
7.000
6.000
600
MMSCFD
Ribu Barel Perhari
700
500
400
5.000
4.000
3.000
300
2.000
200
1.000
100
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
Total
977
949
945
902
860
Produksi (Net)
7.460
7.962
8.857
8.415
8.150
Minyak
854
827
824
794
763
Pemanfaatan
7.150
7.488
8.350
7.923
7.451
Kondensat
123
122
121
108
96
310
474
507
492
698
Losses
10.
11. Jan 07
Feb 07
Mar 07
Apr 07
May 07
Jun 07
Jul 07
Aug 07
Sep 07
Oct 07
Nov 07
Dec 07
Jan 08
Feb 08
Mar 08
Apr 08
May 08
Jun 08
Jul 08
Aug 08
Sep 08
Oct 08
Nov 08
Dec 08
Jan 09
Feb 09
Mar 09
Apr 09
May 09
Jun 09
Jul 09
Aug 09
Sep 09
Oct 09
Nov 09
Dec 09
Jan 10
Feb 10
Mar 10
Apr 10
May 10
Jun 10
Jul 10
Aug 10
Sep 10
Oct 10
Nov 10
Dec 10
Jan 11
Feb 11
Mar 11
Apr 11
May 11
Jun 11
Jul 11
Aug 11
Sep 11
Oct 11
Nov 11
Dec 11
Jan 12
Feb 12
Mar 12
Apr 12
May 12
Jun 12
Jul 12
Aug 12
Sep 12
Oct 12
Nov 12
Dec 12
Jan 13
4,000.000
3,000.000
Perkembangan Neraca Perdagangan Migas Indonesia
Jan 2007 - Des 2012
(Juta US$)
2,000.000
1,000.000
0.000
-1,000.000
-2,000.000
-3,000.000
Minyak Mentah
Gas
Hasil Minyak
Suplus migas 2011: US$ 7 juta ; Defisit migas 2012: US$ 5,6 miliar
Prospek jangka panjang ke depan: Defisit migas akan terus naik
Total Migas
-4,000.000
Defisit perdagangan migas membebani APBN: Produksi migas turun, konsumsi naik
12.
13. Konsumsi vs Produksi Minyak Nasional (bph)
1800
1600
1400
1200
1000
Produksi
Konsumsi
800
600
400
200
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
14. Perkembangan Impor Minyak Nasional (bph)
Impor Minyak
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Impor Minyak
2009
2010
2011
2012
15. Perkembangan Devisa Keluar Impor Minyak (US$ Jt)
Devisa Keluar (Juta US$)
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
2003
2004
2005
2006
2007
Devisa Keluar (Juta US$)
2008
2009
2010
2011
17. Solusi Kebijakan & Kelembagaan
• Pernyataan yang jelas dan konsisten: ketahanan energi dan
pengelolaan migas nasional adalah prioritas politik negara
• Berbagai permasalahan perlu diidentifikasi secara detail dan
menyeleuruh
• Dibutuhkan berbagai terobosan kebijakan dan program yang
akan dijalankan secara sungguh-sungguh, konsisten, terukur
dan akuntabel
• Dua permasalahan utama kelembagaan pengelolaan SDA
o Sistem, misalnya melanggar konstitusi
o Subjek, misalnya terlibat KKN
Kembali ke konstitusi, Penerapan GCG, Merit system, dll.
18. a. Penguasaan Negara menurut Konstitusi
• Penguasaan oleh negara: bersumber dari konsep kedaulatan rakyat
dan kepemilikan kolektivitas rakyat atas SDA. Rakyat secara kolektif
memberikan mandat kepada negara untuk:
- Mengadakan kebijakan
Pemerintah
- Mengurus: mengeluarkan ijin dan lisensi
- Mengatur: membuat UU & legislasi
- Mengelola: pemilikan saham dan manajemen
- Mengawasi: pengawasan, audit
Pemerintah
DPR dan Pemerintah
BUMN
Pemerintah & DPR
• Dalam menjalankan penguasan negara atas SDA Migas, Pemerintah
melakukan tindakan pengurusan dengan memberikan konsesi
kepada BUMN untuk mengelola kegiatan usaha Migas pada sektor
hulu.
• BUMN inilah yang akan melakukan KKS dengan BUMD, koperasi
Usaha Kecil, badan hukum swasta, atau Bentuk Usaha Tetap.
Dengan model seperti itu, seluruh aspek penguasaan negara yang
menjadi amanat Pasal 33 UUD 1945 terlaksana dengan nyata.
19. b. Mengapa BUMN
• Agar hak cadangan migas dapat dimonetisasi dan digunakan
oleh BUMN untuk berbagai aksi korporasi.
• Agar BUMN dapat berkembang dan meningkatkan pen-dapatan
maksimal bagi negara dan kesejahteraan rakyat
• Guna menjamin ketahanan energi nasional melalui penguasaan
sumber-sumber dan rantai bisnis migas
• Kedaulatan dan penguasaan migas & SDA oleh negara
merupakan praktek yang berlaku umum secara global
• Terkait pemilikan dan penguasaan Kuasa Pertambanagn (KP) yg
terus diperjuangkan hingga sekarang
Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan migas,
hanya dibutuhkan sebuah BUMN
20. c. Ketentuan Strategis konstitusional
Ketentuan strategis UU No.44 Prp.1960 :
• Segala bahan galian migas yg ada di dalam wilayah hukum pertambangan
Indonesia merupakan kekayaan naional yang dikuasai negara (Pasal 2)
• Pertambangan hanya dikuasai negara. Usaha pertambangan migas
diusahakan oleh Perusahaan Negara semata-mata (Pasal 3)
• Usaha pertambangan migas dapat meliputi: eksplorasi, eksploitasi,
pemurnian pengolahan, pengangkutan dan penjualan.(Pasal 4)
Ketentuan strategis UU No.8 /1971:
• Kepada perusahaan (Pertamina) disediakan seluruh wilayah hukum
pertambangan Indonesia, sepanjang mengenai pertambangan migas
• Kepada Perusahaan diberikan KP yang batas2 wilayahnya dan syarat2nya
ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri
21. d. Ketentuan Inkonstitusional
Ketentuan strategis UU No,22/2001
• Migas merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.
Penguasaan negara diselenggarakan oleh pemerintah sbg
pemegang KP. Sebagai pemegang KP, pemerintah
membentuk Bada Pelaksana (Pasal 4)
• Kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha
berdasarkan KKS dengan Badan pelaksana (Pasal 11).
• Menteri menetapkan Badan Usaha yang diberi wewenang
melakukan kegiatan usaha (Pasal 12).
• Badan Pelaksana bertugas melakukan pengawasan (Pasal
44)
22. e. Aspek Governances
Pertamina sering dituding sarat KKN dan menanggung
dosa warisan masa lalu
SDA dikelola berdasarkan prinsip good corporate
governance (GCG): proses & mekanisme pengelolaan
BUMN sesuai peraturan/UU dan etika berusaha
Prinsip GCG meliputi: transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran
Dominasi negara dan rakyat sebagai pemegang
kekuasaan SDA guna optimasi penerimaan harus
dipertahankan
Bentuk Undang-undang khusus tentang Pertamina
Pertamina sebagai Non-listed Public Company (NLPC)
23. f. Oilf Fund/Depletion Premiun
• Merupakan praktek yang umum dilakukan negara2 di dunia
sejak lama. Indonesia sudah sangat terlambat
• Dana diperoleh dari alokasi prosentase tertentu pendapatan
migas negara
• Ditujukan untuk kegiatan eksplorasi guna meningkatkan RRR
dan ketahanan energi
• Dijalankan oleh BUMN (sebagaimana dilakukan oleh Exxon,
Chevron, dsb menggunakan 10-15% anggaran) secara
akuntable, di bawah kordinasi KESDM, dengan melibatkan
BPPT dan lembaga riset terkait lain
• Pengaturan aspek kelembagaan dan akuntabilitas perlu
ditetapkan dalam UU migas baru
24.
25. g. Partisipasi Daerah
• Daerah penghasil otomatis harus memperoleh hak pengelolaan
SDA pada prosentase PI tertentu
• Partisipasi daerah melalui BUMD untuk mengelola SDA migas
perlu dirumuskan secara komprehensif
• Praktek yang berlaku selama ini berupa pemanfaatan posisi
daerah untuk kepentingan swasta harus dihilangkan
• BUMD harus dikordinasikan dan didukung oleh pemerintah pusat
untuk membentuk konsorsium dengan BUMN
• Kebutuhan dana untuk financing PI perlu mendapat jaminan
pemerintah pusat