Disampaikan Dalam Diskusi Publik “Mencari Model Kelembagaan Sektor Hulu Migas Dalam Revisi Undang – Undang Migas”
Yang Diselenggarakan oleh PWYP Indonesia Bekerjasama Dengan Revenue Watch Institute
Jakarta, 4 Desember 2013
1. Disampaikan Dalam
Diskusi Publik “Mencari Model Kelembagaan Sektor Hulu Migas Dalam Revisi Undang – Undang Migas”
yang diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan Revenue Watch Institute
Jakarta, 4 Desember 2013
1
1
2. POKOK-POKOK
PERSOALAN
Konsep, peran dan
bentuk
kelembagaan
sesuai konstitusi
Tata
Kelola
Sektor
Hulu
Migas
saat ini
Contractual
PSC
Model
system
memerlukan
in
stitusi yang kredibel
Keseimbangan
antara tujuan
Negara dan
Korporasi
Industri migas yang
menjamin
sustainabilitas dan
penguatan kapasitas
nasional
INSTRUMENTAL INPUT
• PARADIGMA
NASIONAL
• PER-UU
KONSEPSI
Kebijakan
Strategi
Upaya
• BANGLINGSTRA
• PELUANG
KENDALA
ENVIRONMENTAL
INPUT
TATA KELOLA
MIGAS YANG
DIHARAPKAN
Rakyat
Makmur,
Negara Jaya
-
2
3. Konsep, Peran dan Bentuk Kelembagaan
harus mempertimbangkan
Peran Migas dalam
Pembangunan Ekonomi
Hakekat Industri Migas
Model Kontrak Migas
Kematangan
institusional dalam
Suatu Negara
3
3
4. Rezim Kontrak/Fiscal Migas
Model Lisensi/ Izin/consession
Pemerintah tidak
memiliki Fungsi
Managerial
Cadangan migas dalam
kekuasaan Kontraktor/
Investor
Investor Mengutamakan
Pengurasan Produksi
mendapatkan Return/
Profit
Pemerintah
mendapatkan royalti dan
Pajak
Pada umumnya di Negara maju yang
Pasarnya telah Efisien dan Mature
Contractual Model
Pemerintah memiliki Fungsi
Manajerial => alokasi migas,
Program Kerja, Local
content, SDM, Teknologi
Cadangan migas milik
Negara
Pemerintah mengatur
keseimbangan Eksplorasi
dengan Produksi
Pemerintah mendapatkan
Fisik/ in-kind dan Pajak
INSTITUSI representing Pemerintah
yg handal REQUIRED
4
4
7. Model Kelembagaan
Kekurangan
Penguasaan Negara secara langsung dalam
bisnis
Terdegradasi Peran Pemegang Kedaulatan Publik
Kemudahan Perizinan
Ministrial
Kekuatan
Kedudukan setara dengan Investor - gugatan
keperdataan
Eksposur komersial terhadap seluruh aset
Pemerintah
Kurangnya fleksibilitas dalam transaksi komersial
BUMN Migas Nasional
Mengoptimalkan Privilege dan peluang
ekonomis Pemerintah
BUMN terbebani dengan Fungsi Non Komersial
Eksposur komersial terhadap seluruh aset BUMN
dalam hal ada contractual dispute
Perbenturan Kepentingan - sebagai Pemain dan
Regulator
Privilege dapat terdilusi => 49%
Mengutamakan kepentingan share holders
Kerahasiaan dan keamanan data terekspose
Lembaga/ Otoritas
Migas Nasional
Pemegang Economic Right untuk
pengelolaan migas
Buffer Pemerintah terhadap Contractual/
Commercial Exposures
Fokus kepada Managerial dan Regulatory
framework
Memformulasikan dan mengawal kebijakan
Pemerintah (Petroleum fund, penguatan
Kapasitas Nasional, Pemberdayaan Daerah)
Konsistensi penegasan pembedaan fungsi/domain
Public Policy Formulation pada Pemerintah dgn
Managerial implementation Lembaga/ Otoritas
Migas Nasional
7
7
8. Concluding Remarks
Konsep,
Peran dan Bentuk Kelembagaan dalam
pengelolaan
kegiatan
hulu
migas,
hendaknya
mempertimbangkan seluruh aspek secara komprehensif,
integral dan holistik
Lembaga/ Otoritas Migas Nasional – untuk
tetap
accountable – berada di bawah satu Organ Permanen
yang berfungsi sebagai Pengarah dan Pengawas
Kebijakan Strategis
BUMN Migas Nasional perlu diberikan privilege yang
reasonable agar dapat menjadi ujung tombak dalam
pengusahaan migas untuk menuju world-class-company
Pemerintah dan Masyarakat Daerah harus mendapatkan
prioritas dalam pengelolaan P.I, alokasi migas dan
pemberdayaan masyarakat
8
8