Dokumen tersebut membahas tentang perdagangan gas alam di Indonesia, termasuk rantai pasokan gas dari produsen hulu ke pengguna akhir, pemanfaatan gas di berbagai sektor industri dan domestik, serta infrastruktur pipa transmisi LNG yang ada dan rencananya. Juga dibahas tentang isu-isu utama dalam pengelolaan gas alam dan LNG Indonesia seperti keseimbangan pasokan dan permintaan, akses infrastruktur, dan regulasi harga gas.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas mengenai wilayah kerja migas di Indonesia, mulai dari proses penetapan, evaluasi, penawaran, hingga penandatanganan kontrak kerja sama antara SKK Migas dengan kontraktor. Juga dibahas mengenai regulasi terkait, kompetensi kontraktor, mekanisme pengawasan, serta perbedaan antara kontrak bagi hasil konvensional dan gross split.
Olinesia webinar series Geothermal Overview GEx OliNesia
GAMBARAN UMUM PANAS BUMI
- KONDISI SAAT INI
- REGULASI DI BIDANG PANAS BUMI
- RENCANAPENGEMBANGAN PANAS BUMI
- DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGUSAHAAN PANAS BUMI
- TANTANGAN DAN UPAYA TEROBOSAN DALAM PENGEMBANGAN
PANAS BUMI
The contents : National Energy Grand Strategy, National General Energy Plan, Oil and Gas Reserves and Projects, Gas Infrastructures, The role of gas in National Economy, LNG Projection, Conversion of Crude to Gas as fuel in electricity powerplant
Dokumen tersebut membahas tentang perdagangan gas alam di Indonesia, termasuk rantai pasokan gas dari produsen hulu ke pengguna akhir, pemanfaatan gas di berbagai sektor industri dan domestik, serta infrastruktur pipa transmisi LNG yang ada dan rencananya. Juga dibahas tentang isu-isu utama dalam pengelolaan gas alam dan LNG Indonesia seperti keseimbangan pasokan dan permintaan, akses infrastruktur, dan regulasi harga gas.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas mengenai wilayah kerja migas di Indonesia, mulai dari proses penetapan, evaluasi, penawaran, hingga penandatanganan kontrak kerja sama antara SKK Migas dengan kontraktor. Juga dibahas mengenai regulasi terkait, kompetensi kontraktor, mekanisme pengawasan, serta perbedaan antara kontrak bagi hasil konvensional dan gross split.
Olinesia webinar series Geothermal Overview GEx OliNesia
GAMBARAN UMUM PANAS BUMI
- KONDISI SAAT INI
- REGULASI DI BIDANG PANAS BUMI
- RENCANAPENGEMBANGAN PANAS BUMI
- DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGUSAHAAN PANAS BUMI
- TANTANGAN DAN UPAYA TEROBOSAN DALAM PENGEMBANGAN
PANAS BUMI
The contents : National Energy Grand Strategy, National General Energy Plan, Oil and Gas Reserves and Projects, Gas Infrastructures, The role of gas in National Economy, LNG Projection, Conversion of Crude to Gas as fuel in electricity powerplant
Development of Renewable Energy and Energy Conservations towards Net Zero Emi...Sampe Purba
Dokumen tersebut membahas strategi Indonesia dalam mengembangkan energi baru terbarukan untuk mencapai komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29-41% pada 2030 dan net zero emission pada 2060, meliputi peningkatan porsi energi baru terbarukan di sektor ketenagalistrikan, transportasi, industri, dan bangunan serta penggunaan teknologi hijau seperti penangkapan karbon.
TPST merupakan tempat pengolahan sampah secara terpadu yang melakukan pemisahan, pencucian, pengemasan, dan pengiriman produk daur ulang. TPST perlu memiliki fasilitas pre-processing, pemilahan, pengolahan fisik dan kimia, serta pengolahan lain seperti kompos dan RDF. Perancangan TPST meliputi analisis material, identifikasi pemanfaatan, perhitungan akumulasi dan kapasitas, serta penentuan tata letak dan luas lahan
The document outlines a budget plan for a nickel ore mining operation involving several key activities:
1) Site preparation, road maintenance, and overburden removal using bulldozers and excavators costing Rp366 million.
2) Nickel ore production using excavators costing Rp1.74 billion.
3) Transporting the nickel ore to a stockpile using excavators and dump trucks costing Rp931 million. The total estimated cost for the mining operation is Rp3.037 billion.
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Dokumen tersebut membahas tentang pengenalan dasar-dasar industri hilir migas, meliputi proses pengolahan migas, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga migas. Juga membahas tentang taksonomi industri migas dan bagaimana migas dapat diperoleh melalui eksplorasi dan eksploitasi.
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, IndonesiaOECD Environment
Dokumen tersebut membahas upaya Indonesia dalam transisi energi bersih untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060, meliputi peningkatan potensi energi terbarukan, efisiensi energi, penggunaan bahan bakar rendah karbon, dan penurunan emisi melalui pembangkit listrik bersih. Indonesia juga mendapat dukungan dana dari negara-negara maju untuk mempercepat transisi energi melalui kemitraan dekarbonisasi.
Struktur organisasi dan tenaga kerja di pertambanganAdhitya Henrika
Dokumen menjelaskan struktur organisasi dan tenaga kerja di pertambangan. Terdapat dua pola kerja, yaitu mengerjakan sendiri atau menggunakan subkontraktor. Organisasi terdiri dari lima divisi yakni perencanaan, operasi tambang, pengolahan, K3L, dan administrasi serta keuangan. Setiap divisi memiliki peran penting untuk kelancaran operasi pertambangan.
Laporan Bulanan dan kecelakaan Maret.pdfNUWSPGRESIK
Laporan bulanan proyek optimalisasi SPAM Kabupaten Gresik membahas data keselamatan dan kesehatan kerja (K3) seperti jumlah personil, laporan ketidaksesuaian, kasus kecelakaan, pelatihan K3, dan rencana kegiatan K3 di bulan berikutnya seperti rambu-rambu keselamatan, briefing K3, dan pengukuran suhu. Laporan ini disusun oleh Fahmi Nur Afandi selaku koordinator K3 proyek.
Pengertian TKDN, Dasar Hukum & Manfaat TKDN _ Materi Online Training TKDNKanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. TKDN merupakan persentase komponen lokal yang digunakan dalam produk, dan menjadi salah satu kriteria penilaian dalam pengadaan pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan manfaat penerapan TKDN, seperti menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pajak.
Tax treaty Application on PSC Contracts.pptxSampe Purba
This short presentation describes general feature of PSC (conventional cost recovery and gross split), pretax split and post tax split, tax treaty in general, specific issues on PPh ps 26(4) in PSC
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
Pedoman ini membahas tahapan pelaksanaan konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan, pengujian, hingga serah terima dengan mengacu pada peraturan dan standar teknis terkait.
This document summarizes Indonesia's perspective on energy security in the context of global dynamics. It discusses how energy security relates to availability, affordability, accessibility, and sustainability. It then analyzes Indonesia's energy subsidies in the upcoming 2023 national budget, comparing energy consumption and prices globally. It notes Indonesia's natural resource endowments but also challenges around fiscal terms, regulations, and supply disruptions. In concluding, it emphasizes maintaining domestic fuel supply and production, managing LPG imports, balancing fossil fuel reliance with cleaner options, and ensuring reliable, affordable, and regionally equitable electricity infrastructure and supply.
1. Dokumen tersebut membahas beberapa isu penting dalam pengelolaan sumber daya migas Indonesia seperti perencanaan, lingkungan hidup, transparansi, kelembagaan, dan kontrak migas.
2. Termasuk didalamnya adalah pentingnya perencanaan sumber daya migas yang komprehensif, perlindungan lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan migas, serta pengaturan perpanjangan kontrak dan p
Development of Renewable Energy and Energy Conservations towards Net Zero Emi...Sampe Purba
Dokumen tersebut membahas strategi Indonesia dalam mengembangkan energi baru terbarukan untuk mencapai komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29-41% pada 2030 dan net zero emission pada 2060, meliputi peningkatan porsi energi baru terbarukan di sektor ketenagalistrikan, transportasi, industri, dan bangunan serta penggunaan teknologi hijau seperti penangkapan karbon.
TPST merupakan tempat pengolahan sampah secara terpadu yang melakukan pemisahan, pencucian, pengemasan, dan pengiriman produk daur ulang. TPST perlu memiliki fasilitas pre-processing, pemilahan, pengolahan fisik dan kimia, serta pengolahan lain seperti kompos dan RDF. Perancangan TPST meliputi analisis material, identifikasi pemanfaatan, perhitungan akumulasi dan kapasitas, serta penentuan tata letak dan luas lahan
The document outlines a budget plan for a nickel ore mining operation involving several key activities:
1) Site preparation, road maintenance, and overburden removal using bulldozers and excavators costing Rp366 million.
2) Nickel ore production using excavators costing Rp1.74 billion.
3) Transporting the nickel ore to a stockpile using excavators and dump trucks costing Rp931 million. The total estimated cost for the mining operation is Rp3.037 billion.
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Dokumen tersebut membahas tentang pengenalan dasar-dasar industri hilir migas, meliputi proses pengolahan migas, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga migas. Juga membahas tentang taksonomi industri migas dan bagaimana migas dapat diperoleh melalui eksplorasi dan eksploitasi.
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, IndonesiaOECD Environment
Dokumen tersebut membahas upaya Indonesia dalam transisi energi bersih untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060, meliputi peningkatan potensi energi terbarukan, efisiensi energi, penggunaan bahan bakar rendah karbon, dan penurunan emisi melalui pembangkit listrik bersih. Indonesia juga mendapat dukungan dana dari negara-negara maju untuk mempercepat transisi energi melalui kemitraan dekarbonisasi.
Struktur organisasi dan tenaga kerja di pertambanganAdhitya Henrika
Dokumen menjelaskan struktur organisasi dan tenaga kerja di pertambangan. Terdapat dua pola kerja, yaitu mengerjakan sendiri atau menggunakan subkontraktor. Organisasi terdiri dari lima divisi yakni perencanaan, operasi tambang, pengolahan, K3L, dan administrasi serta keuangan. Setiap divisi memiliki peran penting untuk kelancaran operasi pertambangan.
Laporan Bulanan dan kecelakaan Maret.pdfNUWSPGRESIK
Laporan bulanan proyek optimalisasi SPAM Kabupaten Gresik membahas data keselamatan dan kesehatan kerja (K3) seperti jumlah personil, laporan ketidaksesuaian, kasus kecelakaan, pelatihan K3, dan rencana kegiatan K3 di bulan berikutnya seperti rambu-rambu keselamatan, briefing K3, dan pengukuran suhu. Laporan ini disusun oleh Fahmi Nur Afandi selaku koordinator K3 proyek.
Pengertian TKDN, Dasar Hukum & Manfaat TKDN _ Materi Online Training TKDNKanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. TKDN merupakan persentase komponen lokal yang digunakan dalam produk, dan menjadi salah satu kriteria penilaian dalam pengadaan pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan manfaat penerapan TKDN, seperti menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pajak.
Tax treaty Application on PSC Contracts.pptxSampe Purba
This short presentation describes general feature of PSC (conventional cost recovery and gross split), pretax split and post tax split, tax treaty in general, specific issues on PPh ps 26(4) in PSC
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
Pedoman ini membahas tahapan pelaksanaan konstruksi sistem penyediaan air minum (SPAM) mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan, pengujian, hingga serah terima dengan mengacu pada peraturan dan standar teknis terkait.
This document summarizes Indonesia's perspective on energy security in the context of global dynamics. It discusses how energy security relates to availability, affordability, accessibility, and sustainability. It then analyzes Indonesia's energy subsidies in the upcoming 2023 national budget, comparing energy consumption and prices globally. It notes Indonesia's natural resource endowments but also challenges around fiscal terms, regulations, and supply disruptions. In concluding, it emphasizes maintaining domestic fuel supply and production, managing LPG imports, balancing fossil fuel reliance with cleaner options, and ensuring reliable, affordable, and regionally equitable electricity infrastructure and supply.
1. Dokumen tersebut membahas beberapa isu penting dalam pengelolaan sumber daya migas Indonesia seperti perencanaan, lingkungan hidup, transparansi, kelembagaan, dan kontrak migas.
2. Termasuk didalamnya adalah pentingnya perencanaan sumber daya migas yang komprehensif, perlindungan lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan migas, serta pengaturan perpanjangan kontrak dan p
Dokumen tersebut membahas mengenai penerimaan negara dari sektor hulu migas di Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain tantangan dalam mengoptimalisasi penerimaan negara akibat penurunan harga minyak, variabel yang paling berpengaruh terhadap penerimaan negara yaitu harga minyak, serta upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penerimaan negara dari sektor hulu migas melalui pemantauan dan rekonsil
The smart energy defined as a core to the concept of the smart city, provides its users with a liveable, affordable, climate friendly and engaging environment that supports the needs and interests of its users is based on a sustainable economy.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang sumber pendapatan negara bukan pajak dari sektor migas, khususnya minyak bumi dan gas alam. Pendapatan ini diatur dalam UU APBN dan UU MIGAS No. 22 Tahun 2001. UU MIGAS mengatur pengelolaan sumber daya migas secara maksimal untuk kemakmuran rakyat dan perekonomian nasional.
Dokumen tersebut membahas revisi Undang-Undang Migas untuk memperbesar peran Pertamina sebagai National Oil Company Indonesia. Saat ini kontribusi produksi migas Pertamina hanya 21% dibandingkan NOC negara lain yang rata-rata lebih dari 50%. Revisi undang-undang akan memberikan lebih banyak wilayah kerja dan infrastruktur migas kepada Pertamina untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.
Geoffrey Killick is an expert course director for an oil and gas accounting training course. He has over 35 years of experience working in commercial, financial, and accounting roles for oil and gas companies around the world. The four-day training course provides an understanding of accounting practices and financial reporting standards specific to the international oil and gas exploration and production industry. It covers topics such as accounting for costs at different project stages, preparing monthly and annual financial reports, and oil and gas industry terminology. The course is intended for accounting, finance, and other professionals involved in providing financial information for decision making.
Dokumen tersebut membahas tata kelola migas di Indonesia, termasuk pembahasan mengenai kontrak bagi hasil (PSC), royalti/pajak, tingkat kesulitan sistem fiskal terhadap pengembalian investasi, strategi rantai nilai migas, infrastruktur gas alam, dan kerangka hukum yang masih dalam proses analisis.
MIGAS is an Australian workforce solutions provider that has been operating for almost 30 years. They recruit, screen, train, place, and mentor apprentices, trainees, and tradespeople for client companies. MIGAS aims to take on responsibilities like paperwork, training arrangements, and performance assessments so clients can focus on running their business. They maintain high quality standards, ISO accreditation, and aim to continually improve their services. MIGAS works flexibly with each client to understand their specific needs and provide customized workforce solutions.
Dokumen ini membahas tantangan pengelolaan sumber daya ekstraktif Indonesia, termasuk kurangnya transparansi, tata kelola yang lemah, dan praktik korupsi. Dokumen ini menganjurkan perlunya kepemimpinan koordinasi yang kuat, peningkatan kapasitas analisis, dan kerja sama antara instansi terkait untuk meningkatkan tata kelola sektor ekstraktif secara berkelanjutan.
Proses SKT Migas, IUJK, SKT Pertambangan, IUJPSarah Maryatie
Website ini menawarkan lisensi bisnis untuk penawaran konstruksi, minyak dan gas, serta pertambangan. Pelanggan dapat menghubungi Sarah@ijintender.biz untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang lisensi bisnis yang ditawarkan.
Dokumen tersebut membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja di kilang minyak yang meliputi proses pengolahan minyak mentah, resiko lingkungan kerja, dan penggunaan katalis dalam proses penyulingan.
Dokumen tersebut merupakan presentasi tentang Pengantar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lepas Pantai yang membahas tentang pengenalan pembicara, pengantar tentang eksplorasi dan produksi migas, proses-prosesnya, keselamatan dan kesehatan kerja serta persiapan bekerja di lepas pantai.
Pertamina telah melakukan sentralisasi sistem TI melalui pembentukan Corporate Shared Service sebagai penyedia layanan TI untuk seluruh anak perusahaan. Sentralisasi ini memberikan manfaat seperti efisiensi organisasi, peningkatan kompetensi pengelolaan TI, dan standarisasi proses bisnis yang mendukung pelaporan keuangan yang lebih cepat. Tantangan utama meliputi pengelolaan proyek, perubahan organisasi, dan kesenjangan kompetensi
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP Pusat) di BKPM untuk sektor pertambangan di tingkat nasional. Dibahas pula perkembangan dan implementasi layanan PTSP Pusat, dasar hukum terkini, serta terobosan baru layanan cepat investasi 3 jam."
1. Nyawiji Nandur Kanggo Lestarine Kendeng
2. Sedulur Kendeng Social Audit Training: Increasing Community Participation in Development Oversight
3. Sedulur Kendeng Social Audit Training: Increasing Community Participation in Development Oversight
4. Self-led influencing: Shifting the Empowerment Narrative
5. Moeldoko and JMPPK Discuss Kendeng Mountain Study
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Aliansi masyarakat sipil menyampaikan masukan untuk RPJMD Jawa Tengah agar lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dengan memperhatikan rekomendasi KLHS terkait Pegunungan Kendeng.
2. Kegiatan lingkar belajar advokasi kebijakan dan temu kartini Kendeng membahas keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan agar lebih berdaya
1. The Civil Society Alliance: "The RPJMD of Central Java Province Must Be Inclusive, Fair and Sustainable"
2. Community Training on Policy Advocacy and Kendeng Women Gathering
3. Kendeng Community Recites Al-Quran for the Mother Nature
4. “Letter of Super Soko Semar (SUPERSEMAR)” KLHS Orders President, Must Be Done !!!
5. These Kartini from Central Java Will Continue to Speak Out for the Sustainability of the Earth
6. JMPPK Builds Command Post to Monitor Kendeng Mountain Mining Violations
Omnibus Law dianggap memiliki implikasi yang serius terhadap penataan ruang dan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan RUU Cipta Kerja melemahkan proteksi lingkungan demi kepentingan investasi, dan menghilangkan mekanisme pengawasan seperti Komisi Penilai Amdal. Stranas PK berupaya meningkatkan tata kelola data perizinan sektor sumber daya alam melalui Kebijakan Satu Peta, namun menemui kendala karena ketersed
Compared with other sources of energy, oil and gas continue to become primary sources of energy in Indonesia with the highest level of consumption. Apart from propping up almost one third of national revenue, oil and gas also significantly contribute to create job opportunities, supply the need of fuel, petrochemical industry which in turn effectively enhances investment and economy.
As a natural resource contained within the bowel of the earth, the constitution of the Republic of Indonesia asserts that the ownership and enterpreneurship of national oil and gas industry is controlled by the state and immensely benefitted to the welfare of people accordingly (constitution 1945, article 33). Furthermore, it is asserted through the law 22/2001 on oil and gas that the control by the state is administered by the government as the holder of mining right. It means, the government is entitled with authority to administer the exploration and exploitation of oil and gas throughout Indonesian territory.
Dokumen tersebut membahas tentang opsi-opsi yang diajukan Dewan EITI terkait keterbukaan kontrak antara pemerintah dan perusahaan ekstraktif dalam standar EITI di masa depan, yaitu apakah kontrak tersebut harus dibuka secara umum, dibuka dengan pengecualian tertentu, atau hanya sebagai dorongan tanpa kewajiban."
Keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi setiap warga negara yang mendukung pengembangan diri dan kehidupan seseorang, baik secara pribadi/individu maupun dalam hubungan sosialnya, serta dalam menjalankan peran kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokratis, dan menjadiprasyarat dalam partisipasi, transparansi, dan akuntablitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik dapat mendorong kemajuan sebuah bangsa, karena memungkinkan adanya kontrol publik serta mendorong terciptanya check and balances.
This document discusses contract transparency in the extractive industries according to the 2019 EITI Standard. It provides background on EITI and how contract transparency has developed over time in the EITI standards from 2013 to 2019. The 2019 standard now requires EITI implementing countries, including Indonesia, to publish all contracts issued after 2021 and encourages publishing existing contracts. However, Indonesia has yet to fully comply. The document outlines the roles EITI can play in facilitating greater contract transparency at the national level through discussion, publishing contracts, and influencing regulatory changes.
Openness of public information is a human right of every citizen who supports self- development and the life of a person, both personally / individually and in social relations, and in carrying out the role of national and state life in a good and responsible manner. Openness of public information is one of the characteristics of a democratic country, and is a prerequisite for participation, transparency and accountability in good governance. Openness of public information can encourage the progress of a nation, because it allows for public control and encourages the creation of checks and balances
Dokumen ini membahas tentang upaya keterbukaan pemerintah Indonesia melalui kebijakan Satu Data, termasuk implementasinya di sektor kelautan dan perikanan, sumber daya energi dan mineral, serta pengalaman seorang wanita yang dulu terlibat pertambangan ilegal namun kini mengawasi aktivitas pertambangan.
The principle of openness in running the government is needed to realize a participatory government where people can actively participate in overseeing policy implementation. To support this, the Government of Indonesia has committed to use the principle of public information disclosure, which is shown through Law No. 14/2008. Moreover, Indonesia had participated in Open Government Partnership (OGP) which has 78-member countries which Indonesia is one of the pioneers of OGP, as well as Presidential Decree No.39/2019 on Satu Data (One Data) Indonesia.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan yang mewajibkan pemerintah untuk mempublikasikan data dan informasi pertambangan serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pertambangan. Meski merupakan langkah positif, masih diperlukan aturan turunan untuk memperjelas pelaksanaannya.
The government of West Nusa Tenggara Province issued a Local Government Regulation on Mining Governance in September 2019. In this newly-issued regulation, there is a specific chapter on data and information systems of the mining sector and also provisions that guarantee public participation to monitor mining activities in the province. This is an answer to the problems faced by the people living near mining areas in West Nusa Tenggara Province.
West Nusa Tenggara Province (NTB) is one of the provinces with abundant metal and non-metal mineral resources and spread in almost all districts / cities. Now, there are 261 Mining Business Licenses (IUP) in NTB, consisting of 27 metal mineral IUPs and 234 rock IUPs (NTB ESDM Service, 2019). From 27 metal mineral IUPs, in fact there are 11 IUPs covering an area of 35,519 ha that are indicated to be in protected and conservation forest areas (DG Minerba, MEMR, 2017). Whereas based on Law number 41 of 1999 concerning Forestry, the two regions may not be used for mining activities.
The need for contract (and licensing documents) openness in the extractive industries is currently getting stronger, along with public demands for a transparent and accountable extractive industry governance. Some cases have shown a good precedent of contract openness in the said sector in Indonesia
Kajian ini menemukan bahwa selama masa darurat Covid-19 di NTB, akses informasi publik terkait penanganan Covid-19 sangat terbatas bagi masyarakat pedesaan, terutama kelompok perempuan dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Informasi yang seharusnya tersedia tidak merata, bahkan ada masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui informasi terkait Covid-19. Meskipun demikian, layanan informasi pemerintah
Dokumen tersebut membahas kerangka hukum keterbukaan kontrak di sektor migas dan minerba Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 memberikan mandat penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, yang mewajibkan keterbukaan informasi pengelolaan sumber daya alam termasuk kontraknya. UU KIP juga mewajibkan keterbukaan dokumen publik seperti kontrak, me
Countries around the world collect taxes from their people in various forms, income tax, vehicle tax, land-building tax, fees from extraction of natural resources (royalties) and so forth. John Locke declared tax payments as reciprocity for meeting the people’s needs to get protection from the state.1 Such protection can be interpreted as guarantee and fulfillment of basic rights such as the right to life, health, ownership of property, and education.2 Richard Murphy emphasized the principle of protection, countries that collect taxes must protect their citizens without discrimination and provide public goods.3
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) khususnya mengenai keterbukaan kontrak dan izin di sektor sumber daya alam. Standar EITI semakin mengharuskan negara anggota untuk mempublikasikan kontrak dan izin yang diberikan, meskipun sebelumnya hanya bersifat opsional. Indonesia sebagai negara pelaksana EITI belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban tersebut.
Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia expressly states that all-natural resources in the land of Indonesia are controlled by the state and used to realize the prosperity of the people.1 Oil and gas, as well as minerals and coal are some of Indonesia’s natural wealth, which must be managed to achieve the objectives of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Considering that oil and gas, mineral and coal are classified as high risk, high technology, and high cost industries, the management needs to be done in collaboration with various parties who have capital and competitive technology. Most of the cooperation in oil and gas, mineral and coal management is carried out based on the contract system. In the Indonesian context, the contract system is widely used for upstream sector activities that include exploration and exploitation/production of oil and gas, and mineral and coal, while for downstream activities it is implemented through the granting of a business license.2 Since 2009, part of the upstream mineral and coal sector has been implemented through a licensing system.
More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...d1051231053
Gambut merupakan tanah yang memiliki karakteristik unik. Lahan gambut yang begitu luas di beberapa pulau besar di Indonesia, menjadikan pengelolaan lahan gambut sering dilakukan, terutama dalam peralihan fungsi menjadi perkebunan, pertanian, hingga pemukiman. Pada studi kasus ini lebih berfokus pada degradasi lahan gambut menjadi media tanam, proses, dampak, serta upaya pemulihan dampak yang dihasilkan dari degradasi lahan gambut tersebut
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...aisyrahadatul14
Pencemaran udara adalah pelepasan zat-zat berbahaya ke atmosfer, seperti polusi industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah. Dampaknya terhadap lingkungan sangat serius. Udara yang tercemar dapat merusak lapisan ozon, memicu perubahan iklim, dan mengurangi kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Bagi makhluk hidup, pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, iritasi mata, dan bahkan kematian. Lingkungan juga terdampak dengan terganggunya ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...d1051231079
Hujan asam merupakan kombinasi ringan dari asam sulfat dan asam nitrat. Hujan asam biasanya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduk dan banyaknya aktivitas manusia dalam kegiatan transportasi. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari kegiatan industri dan transportasi merupakan penyebab terjadinya peristiwa hujan asam apabila emisi gas tersebut bereaksi dengan air hujan, dimana senyawa yang bersifat asam terbentuk. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari aktivitas manusia dapat berubah menjadi nitrat (NO3 - ) dan sulfat (SO4 2-) melalui proses fisika dan kimia yang kompleks. Sulfat dan nitrat lebih banyak berbentuk asam yang terlarut dalam air hujan. Keasaman air hujan berhubungan erat dengan konsentrasi SO2 dan NO2 yang terlarut di dalam air hujan. Semakin tinggi konsentrasi SO2 dan NO2 , maka dapat mengakibatkan nilai keasaman air hujan semakin asam .Deposisi asam yang berasal dari emisi antropogenik SO2 dan NOx , memiliki pengaruh besar pada biogeokimia, dan menyebabkan pengasaman tanah dan air permukaan, eutrofikasi ekosistem darat dan air dan penurunan keanekaragaman hayati di banyak wilayah.
DAMPAK PIRIT ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdfd1051231033
Tanah merupakan bagian terpenting dalam bidang pertanian, peranan tanah juga sangat kompleks bagi media perakaran tanaman. Tanah mampu menopang dan menyediakan unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Tanah tersusun dari bahan mineral, bahan organik, udara dan air. Bahan mineral tersusun dari hasil aktivitas pelapukan bebatuan, sedangkan bahan organik berasal dari pelapukan serasah tumbuhan akibat adanya aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Salah satu jenis tanah adalah tanah sulfat masam. Tanah sulfat masam ini keberadaannya di daerah rawa pasang surut. Sering kali tanah sulfat masam dijumpai pada lahan gambut terdegradasi yang mengakibatkan tanah mengandung pirit (FeS2) naik kepermukaan. Tanah sulfat masam yang mengandung pirit ini juga mengganggu pertumbuhan tanaman. Terganggunya pertumbuhan tanaman menyebabkan lahan ini nantinya akan ditinggalkan petani bila tidak dilakukan usaha perbaikan atau menjadi lahan bongkor.
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdfd1051231031
Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan seperti pepohonan maupun semak-semak, kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (Ground fire), membakar bahan organicmelalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar ataupun pohon yang bagian atasnya terbakar. Selanjutnya api menjalar secara vertical dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala (smoldering) sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang Nampak di atas permukaan, yang sering dikenal dengan kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan yang bersifat masiv. Oleh karena peristiwa kebakaran tersebut terjadi di bawah tanah dan tidak nampak di permukaanselain itu tanahnya merupakan tanah basah/gambut yang mengandung air maka proses kegiatan pemadamannya tentu akan menimbulkan kesulitan.
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdf
Presentasi SKK Migas dalam FGD RUU Migas (ISNU)
1. PRIVATE AND CONFIDENTIAL
SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK Migas)
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Bahan Diskusi Panel “Mengawal Revisi UU Migas”
Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama, Jakarta, 16 Juni 2015
Sektor Hulu Migas Indonesia:
Regulasi dan Kebijakan dalam Proses
Perbaikan Tata Kelola Migas
Oleh: Amien Sunaryadi, Kepala SKK Migas
4. PRIVATE AND CONFIDENTIALPRIVATE AND CONFIDENTIAL
Fakta yang perlu diperhatikan:
• Amanat konstitusi
• Kompleksitas keseluruhan aktivitas di kegiatan usaha hulu dan hilir
migas
• Lingkungan negara yang prone to corruption: bisnis, politik, hukum
• Kompleksitas lembaga-lembaga yang eksisting
• Success & un-success stories
• Kemampuan nyata span of control pada lembaga yang dibentuk
• Kemampuan kapasitas nasional (SDM, finansial, IPTEK, “willingness to
invest”)
• Volume sumber daya alam yang tersisa
• Kepentingan nasional dan daerah, namun masih memberikan fair
economic of scale bagi para pelaku usaha (investor)
• Tujuan yang hendak dicapai dari penataan kelembagaan
Penataan Kelembagaan Hulu dan Hilir Migas