Materi disampaikan dalam Konferensi Sumber Daya Ekstratif PWYP Indonesia, 17 November 2015. Pembicara: Sujoko, Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas

1. SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK Migas)
Disampaikan dalam Konferensi Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif,
“Extracting the Future: Menata Sumberdaya Ekstraktif untuk
Pembangunan Berkelanjutan.”
Jakarta, 17 November 2015
Sujoko, Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas

2. SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK Migas)
Konferensi Nasional Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif
Jakarta, 17 November 2015
OPTIMALISASI TATA KELOLA
INDUSTRI HULU MIGAS NASIONAL
YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL

3. 2012 © BPMIGAS – All rights reserved
OUTLINE
•Tantangan Sektor Hulu Migas Nasional
•Mekanisme Pengawasan Industri Hulu
Migas Nasional
•Pelaksanaan Good Governace
•Sistem Operasi Terpadu (SOT)
•Audit Kepatuhan

4. Kondisi Industri Hulu Migas Saat Ini
Fasilitas
Operasi
Produksi
Yang Sudah
Menua
Infrastruktur
jaringan Gas
Bumi yang
belum
merata
Cadangan
Migas yang
semakin
menipis
Penurunan
Produksi
Migas
Reserves
Replacement
Ratio ~50%
Migas masih
mendominasi
penggunaan
energi Primer
Sukses
rasio
eksplorasi
yang
mengecil
Proses
penemuan
Migas yang
semakin
lama
Sumber : SKK Migas, DJMG

5. Overview Indonesia’s OIL:
Supply and Demand

6. 0 50 100 150 200 250 300
Others
Malaysia
Other Africa
Indonesia
Egypt
Australia
Vietnam
Oman
India
Azerbaijan
Ecuador
Norway
Mexico
Algeria
Angola
Brazil
China
Qatar
Kazakhstan
Nigeria
US
Libya
Russian Federation
United Arab Emirates
Kuwait
Iraq
Iran
Canada
Saudi Arabia
Venezuela
MMMBO
World Proven Oil Reserves
(Source: BP Statistical Review of World Energy 2014)
Indonesia’s proven oil reserve: 3.46 BBO
is rank #27, only 0.2% of total world
Total world oil reserves Des-2013:
1684 billion barrel
0 200 400 600 800 1000 1200
Others
Vietnam
Ukraine
Pakistan
Netherlands
Azerbaijan
Oman
Uzbekistan
Malaysia
Other Africa
India
Kazakhstan
Libya
Kuwait
Egypt
Canada
Norway
Indonesia
China
Iraq
Australia
Algeria
Nigeria
Venezuela
United Arab Emirates
Saudi Arabia
US
Turkmenistan
Qatar
Russian Federation
Iran
World Proven Gas Reserves
(Source: BP Statistical Review of World Energy 2014)
TCF
Indonesia’s gas reserve: 100 TCF
is rank #14, only 1.5% of total world
Total world gas reserves Des-2013:
6558 TCF
Indonesia is not an
oil-rich country……
… neither gas-rich
country……

7. 2012 © BPMIGAS – All rights reserved
OVERVIEW
Waktu Yang Dibutuhkan Dari Penemuan Sampai Produksi

8. 2012 © BPMIGAS – All rights reserved
OUTLINE
•Tantangan Sektor Hulu Migas Nasional
•Mekanisme Pengawasan Industri Hulu
Migas Nasional
•Pelaksanaan Good Governace
•Sistem Operasi Terpadu (SOT)
•Audit Kepatuhan

9. PRIVATE AND CONFIDENTIAL
POD
WP&B
AFE
SKK Migas
BPK, BPKP,
Dirjen. Pajak
Kantor Akuntan Publik
Home Office Auditor
Mekanisme Pengawasan Industri Hulu
Migas Nasional
Pre-Audit Current Audit Post Audit
Kontraktor Kontrak Kerja Sama
DPR BPK
Instansi
Lainnya
UPK
ESDM
KPK
9
KANTOR STAF
KEPRESIDENAN

10. PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Pengendalian Cost Recovery
Kegiatan Usaha Hulu Migas
1. Evaluasi dan Persetujuan
Rencana Jangka Panjang
(Plan of
Development/POD)
2. Evaluasi dan Persetujan
Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan (Work
Program and
Budget/WP&B).
3. Evaluasi dan Persetujuan
Otorisasi Pengeluaran
Biaya per Proyek Kegiatan
(Authorization For
Expenditure/ AFE).
1. Pemantauan Proses
Pengadaan Barang dan
Jasa
2. Pemantauan
Penyelesaian Pekerjaan
3. Pemantauan Penggunaan
Asset melaui Persetujuan
Placed Into Service.
1. Analisa dan Evaluasi
Laporan Perhitungan Bagi
Hasil (Financial Quarterly
Report).
2. Pemeriksaan dalam rangka
Persetujuan Pengakhiran
AFE (Closed Out AFE).
3. Pemeriksaan Khusus.
4. Pemeriksaan Penghitungan
Bagian Negara
5. Penangguhan Pembebanan
Biaya Operasi.
Bidang Pengendalian
Perencanaan
Bidang Pengendalian
Dukungan Bisnis
Bidang Pengendalian
Operasi
Bidang Pengendalian
Keuangan
10
Pre Control Current Control Post Control

11. PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Internal Governance
Di Dalam Kontrak Kerjasama
Partners
Non Operator Audit
Project Based Approval
Annual Work Program and Budget Approval
Covenants with Financial Institution
Industrial Good Engineering Practices
Association and Interest Group
Home Gov’t
IRS : Taxation
Security Exchange Commission – Pasar Modal
Head Quarters
World wide Portfolio Benchmarking
Personal and Group Performance Evaluation
Shareholders Audit
Commercial Stake
holders
11

12. PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Audit
Pembahasan-
Pembahasan
Tindak Lanjut
Laporan Audit
1. Dicapai titik temu: Tindak Lanjut Selesai (koreksi atau penjelasan KKKS dapat
diterima).Pertimbangan yang digunakan:
a. Fiduciary Duty
b. Business Judgement Rule (Workmanlike manner, appropriate scientific methods).
2. Tidak dicapai titik temu:
a. Dibahas kembali secara periodik untuk mencapai titik temu.
b. Penangguhan Pembebanan Biaya Operasi sebelum Arbitrase.
Diatur dalam PSC Section XII Books and Accounts and
Audits
1. Diatur dalam Section XII Books and Accounts and
Audits.
2. Laporan Audit berisi Audit Exception atau Temuan
Pemriksaan.
3. Auditor harus menyampaikan Audit Execption dalam 60
hari setelah selesai proses pemeriksaan.
4. Temuan Pemeriksaan berisi Temuan Pasti dan Temuan
Yang Perlu Pembahasan Lebih Lanjut (Dispute).
Diatur dalam PSC Section IX Consultation and Arbitration:
1. Pembahasan-pembahasan untuk mencari penyelesaian
secara mufakat (Amicably).
2. Pembahasan-pembahasan dalam rangka Arbitrase.
Audit dan Tindak Lanjut
dalam Kontrak Kerjasama
12

13. 2012 © BPMIGAS – All rights reserved
OUTLINE
•Tantangan Sektor Hulu Migas Nasional
•Mekanisme Pengawasan Industri Hulu
Migas Nasional
•Pelaksanaan Good Governace
•Sistem Operasi Terpadu (SOT)
•Audit Kepatuhan

14. 2012 © SKMIGAS – All rights reserved 14
Penerapan Kode Etik dan Kepatuhan di
Industri Hulu Migas (1/2)
Penerapan di Internal SKK Migas :
 Pedoman Etika (diberlakukan sejak Des 2010): acuan yang menjadi
pedoman perilaku Manajemen dan Pekerja SKK Migas dalam berinteraksi
dengan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
 Pedoman Pengendalian Gratifikasi (diberlakukan sejak Des 2011):
menjadi acuan dan rujukan Manajemen dan Pekerja SKK Migas terkait
Gratifikasi.
 Whistle Blowing System (diberlakukan sejak Sept 2013): Sarana
pelaporan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Manajemen dan
Pekerja SKK Migas.
 LHKPN (sejak 2012): kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Manajemen dan Pekerja di SKK
Migas.
 Asesmen risiko di proses bisnis SKK Migas.

15. 2012 © SKMIGAS – All rights reserved 15
Tujuan penerapan Kode Etik dan Kepatuhan dalam Tata Kelola
Kegiatan Hulu Migas:
1. Meningkatkan kepercayaan publik.
2. Mewujudkan tata kelola hulu migas yang
 Bersih: bebas dari bribery, kick-back, luxurious hospitality & gift
 Efektif dan efisien
 Kompetitif dan transparan
 Adil dan bertanggung jawab
 Mendukung dan menumbuhkembangkan kapasitas nasional
 Berwawasan lingkungan
Penerapan Kode Etik dan Kepatuhan di
Industri Hulu Migas(2/2)

16. 16
• Sarana pelaporan indikasi
pelanggaran yang dilakukan oleh
Pimpinan dan Pekerja SKK Migas.
• Tujuannya : sebagai upaya untuk
meningkatkan good governance dan
reputasi organisasi.
• Nama WBS : KAWAL SKK Migas
1. Dugaan Pelanggaran Pedoman Etika
2. Dugaan kecurangan
3. Dugaan pelecehan
4. Dugaan penyebaran atau pembocoran
rahasia perusahaan
5. Dugaan Pelanggaran Pedoman
Pengendalian Gratifikasi (PPG)
6. Dugaan Korupsi
7. Dugaan benturan kepentingan
WBS SKK MIGAS

17. Saluran WBS SKK Migas

18. PRIVATE AND CONFIDENTIAL
W B S
Whistle Blowing System
P P G L H K P N
KOMITMEN PENINGKATAN Good Governance
Menciptakan Lingkungan Bersih & Bebas Dari KKN
18

19. PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Peran Aktif SKK Migas dalam Implementasi EITI
di Indonesia
 Indonesia menjadi kandidat EITI pada bulan Oktober 2010 dan telah mempublikasikan dua laporan EITI
(Laporan pertama untuk tahun 2009 dan laporan kedua mencakup tahun 2010 dan 2011). SKK Migas
selaku anggota Tim Pelaksana EITI Indonesia berperan aktif dalam penyusunan Laporan tersebut dalam
hal berkoordinasi dengan Kementerian terkait dan KKKS, melakukan reviu dan rekonsiliasi penerimaan
negara yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan industri ekstraktif di Indonesia.
 Indonesia menjadi negara compliant EITI pada bulan Oktober 2014 dan merupakan negara ASEAN
pertama yang mendapatkan status compliant, walaupun saat ini, status tersebut sedang ditangguhkan
menunggu Laporan EITI Tahun 2012 yang saat ini dalam proses finalisasi.

20. 2012 © BPMIGAS – All rights reserved
OUTLINE
•Tantangan Sektor Hulu Migas Nasional
•Mekanisme Pengawasan Industri Hulu
Migas Nasional
•Pelaksanaan Good Governace
•Sistem Operasi Terpadu (SOT)
•Audit Kepatuhan

21. PRIVATE AND CONFIDENTIAL
No
21
Perbaikan Internal
Sistem Informasi Terpadu (SOT)
1. Data Management Dashboard
2. Production & Drilling Dashboard
3. SOT Production Monitoring
4. SOT Drilling Monitoring
5. SOT FQR
6. AFE Manager
7. Portal Kepabeanan Migas
8. SOT Connection to Stakeholders
9. SOT Common Framework
10. Implementasi GIS Pengelolaan Sumberdaya Migas
11. PIS Online Fungsi Survey & Pemboran
12. Sistem Monitoring Kontrak PSC
13. ID WK Eksplorasi
14. WP&B, Procurement List & Bid Plan Terintegrasi
15. Hand-held for Data Lifting
16. Aplikasi Manajemen Report VPMR

22. PRIVATE AND CONFIDENTIAL
No
22
Perbaikan Internal
Sistem Informasi Internal (SII)
1. e-PAU
2. Timesheet Management
3. Sistem Monitoring Perkara SKK Migas
4. Enterprise Architecture (EA)

23. 23
Dasboard Lifting

24. 2012 © BPMIGAS – All rights reserved
OUTLINE
•Tantangan Sektor Hulu Migas Nasional
•Mekanisme Pengawasan Industri Hulu
Migas Nasional
•Pelaksanaan Good Governace
•Sistem Operasi Terpadu (SOT)
•Audit Kepatuhan

25. 18/11/2015
AUDIT KEPATUHAN
UU TIPIKOR – FCPA – ABC

26. Pengelolaan Rantai Suplai
Paradigma Baru
Pengelolaan Rantai Suplai
18/11/2015
Right to Audit
 Kondisi kompetisi
market yang belum
mencerminkan
persaingan sebenarnya.
 Supply dalam market
belum mencerminkan
kondisi ideal harga pasar.
 Persepsi publik terhadap
pengelolaan rantai suplai
hulu migas cederung
negatif
Keadaan Sebelumnya
 Tercipta market dengan
level kompetisi yang
sehat.
 Tercipta harga yang
kompetitif dan lebih
efisien
 Terbangun persesi
publik yang lebih positif
terhadap seluruh pihak
dalam pengelolaan
rantai suplai hulu migas.
Keadaan yang
diharapkan
Rigth to Audit
Kontrak harus mencantumkan
kesediaan untuk dilakukan
pemeriksaan kepatuhan
terhadap
UU Tindak Pidana Korupsi,
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA),
Anti Bribery and Corruption (ABC).

27. 18/11/2015
Tujuan
Pelaksanaan Right to Audit
Dalam rangka kepatuhan (compliance) pada ketentuan hukum terkait anti-suap
dan korupsi
Untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengelola risiko dalam pengadaan
barang/jasa khususnya yang terkait dengan risiko suap dan korupsi
Sebagai salah satu upaya pembinaan kepada KKKS, perusahaan penyedia
barang/jasa
penguatan praktek good governance industri hulu minyak dan gas bumi yang
lebih berintegritas

28. Ruang Lingkup
Aspek kepatuhan pada:
- UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Indonesia,
- Foreign Corrupt Practices Act (US-FCPA), dan/atau
- Anti-Bribery and Corruption (UK-ABC),
yang berlaku bagi KKKS atau perusahaan penyedia barang/jasa, dan
sepanjang tidak bertentangan dengan hukum terkait di Indonesia.
Lingkup
Tata Waktu
Kegiatan audit dapat dilakukan secara :
- current audit
- post audit.
Perusahaan PBJ wajib menyimpan semua data/informasi, catatan
operasional dan pembukuan keuangan yang terkait selama minimal 24
bulan setelah jangka waktu kontrak berakhir.
Obyek
Dalam hal perusahaan penyedia barang/jasa merupakan Konsorsium,
atau dalam hal pelaksanaan pekerjaan mencakup sumber daya dari
pihak-pihak lain yang terkait (misalnya dari kantor afiliasi,
subsidiary/home office), apabila diperlukan, lingkup pemeriksaan dapat
mencakup pihak-pihak lain tersebut sepanjang masih dalam yurisdiksi
wilayah hukum Indonesia, dan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan
sesuai kontrak yang bersangkutan

29. Metode
Pelaksana
Right to Audit
Auditor Independen
Yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas
Audit Finansial:
Memeriksa aliran dana masuk dan keluar dari perusahaan
berdasarkan bukti dan neraca keuangan perusahaan.
Audit Forensik:
Memeriksa data digital termasuk log atau record dan file
yang ada dalam komputer.
Auditor Independen adalah badan hukum atau perseorangan yang tidak memiliki
benturan kepentingan dengan KKKS, SKK Migas dan/atau perusahaan penyedia
barang/jasa dan yang memiliki kompetensi dan sertifikasi auditor termasuk audit
forensik atau audit investigasi, serta penguasaan terhadap Undang-undang Tipikor
Indonesia, US-FCPA, dan/atau UK-ABC

30. SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)
KANTOR PUSAT
Wisma Mulia Lantai LG, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 42, Jakarta 12710, INDONESIA
PO BOX 4775
Telepon : +62 21 2924 1607
Faksimile : +62 21 2924 9999

31. 31
BACK – UP SLIDE

32. 32
 Konsistensi dalam melaksanakan aturan perpajakan yang telah
disepakati dalam KONTRAK PSC, yaitu :
• Kontraktor hanya akan membayar Corporate Tax dan Tax atas Laba serta
pegawai (PPh 17/21/22/23/26)
• Pajak dan pungutan lainnya akan direimburse Pemerintah.
 Pajak-pajak dan Pungutan dalam masa eksplorasi agar ditiadakan
 Konsistensi dalam penerapan bahwa cost recovery adalah sama
dengan biaya untuk menghitung pengurang pajak (uniformity
principles)
 Penyelesaian audit findings (if any) agar diselesaikan melalui dan
sesuai mekanisme yang diatur dalam kontrak PSC
 Penyelesaian Hak-hak, Kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan
PSC agar cukup diselesaikan secara operasional dari hasil migas.
Hasil net/ bersihnya lah yang disetor sebagai Penerimaan Negara
LEX SPESIALIS

33. 1. Memperbaiki sistem tata kelola (governance) industri Migas di
Indonesia (penguatan kelembagaan dan memperjelas peran
masing-masing stakeholder).
2. Meningkatkan penerimaan dan partisipasi daerah dalam Kegiatan
Usaha Hulu Migas.
3. Pengaturan kekhususan industri hulu migas (lex specialis untuk
rezim fiskal, perijinan dan diberlakukan sebagai objek vital
nasional).
4. Memprioritaskan perusahaan Migas milik negara (PERTAMINA)
sebagai ujung tombak dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi
(di Wilayah Kerja baru ataupun melanjutkan pengusahaan atas
Wilayah Kerja yang sudah habis masa konsesinya).
5. Pengaturan petroleum fund.
5 Pilar Revisi RUU Migas