Bagaimana situasi kekinian di lapangan atau di daerah?
Bagaimana ada upaya/inovasi, bentuk kearifan lokal dalam melakukan mitigasi dan memperkuat resiliensi?
Apa upaya kita yang lebih kreatif dan inovatif untuk merespons situasi kenikian?
Misalnya, industri pariwisata menghadapi dilema rendah sentuh dan tinggi sentuh, bagaimana membuat aspek kesehatan dan aspek ekonomi agar hadir keyakinan dan kepercayaan para wisatawan?
Skema yang menjadi luaran:
Kerangka dan pedoman (brief policy) yang dirumuskan di dalam rangka mitigasi dan resiliensi usaha
Strategi dan skenario apa yang dilakukan di jangka pendek dan menengah, seperti apa etapenya sehingga tercapai percepatan: langkah memperkuat upaya program pemulihan industri pariwisata dan kreatif
Saat ini sudah ada skema tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi
Di bagian mana mitigasi dan resiliensi bisa mempercepat pemulihan?
Apakah dapat dilakukan penajaman untuk fokus dan rencana tindak?
disampaikan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012
Disampaikan pada Bimbingan Teknis Kebijakan Peningkatan Pelayanan Publik bagi Pejabat Eselon II dan III
Pemerintah Kabupaten Bandung, 5 November 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI;
http://inovasi.lan.go.id
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
disampaikan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012
Disampaikan pada Bimbingan Teknis Kebijakan Peningkatan Pelayanan Publik bagi Pejabat Eselon II dan III
Pemerintah Kabupaten Bandung, 5 November 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI;
http://inovasi.lan.go.id
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik, yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan.
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Workshop Pengembangan Inovasi Desa
Tigaraksa, 31 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Inovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Lokakarya Inovasi Birokrasi di Era Disrupsi, diselenggarakan oleh Balitbangda Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, 30 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018Dr. Zar Rdj
PETA PROSES BISNIS merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif & efesien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yg bernilai tambah bagi pemangku kepentingan
Villagepreneurship: Inovasi Pengembangan Desa Wira Usaha Berbasis KolaborasiTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Knowledge Sharing Politeknik STIA-LAN
Bandung, 3 Maret 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025Andrie Trisaksono
Versi yang lebih baru bisa dilihat disini: http://www.slideshare.net/andrietrisaksono/rencana-aksi-jangka-menengah-ekonomi-ereatif-20152019
Buku ini adalah milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, boleh disebar luaskan, namun dilarang di perjual belikan. sumber indonesiakreatif.net
Disampaikan pada Webinar dalam rangka
Knowledge Sharing bagi Pegawai Kementerian ESDM
Jakarta, 18 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Workshop Pengembangan Inovasi Desa
Tigaraksa, 31 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Inovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Lokakarya Inovasi Birokrasi di Era Disrupsi, diselenggarakan oleh Balitbangda Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, 30 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018Dr. Zar Rdj
PETA PROSES BISNIS merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif & efesien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yg bernilai tambah bagi pemangku kepentingan
Villagepreneurship: Inovasi Pengembangan Desa Wira Usaha Berbasis KolaborasiTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Knowledge Sharing Politeknik STIA-LAN
Bandung, 3 Maret 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025Andrie Trisaksono
Versi yang lebih baru bisa dilihat disini: http://www.slideshare.net/andrietrisaksono/rencana-aksi-jangka-menengah-ekonomi-ereatif-20152019
Buku ini adalah milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, boleh disebar luaskan, namun dilarang di perjual belikan. sumber indonesiakreatif.net
Disampaikan pada Webinar dalam rangka
Knowledge Sharing bagi Pegawai Kementerian ESDM
Jakarta, 18 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Materi Seminar Online MSP Seri 8 - Dr. Frans Teguh, M.A.pptxNurAnnuhaMuniroh
A note about Seminar Online Materials by Dr. Frans Teguh
naindanxalcmlaaaaaaaaaxxmlkamlxkljdlmajjlajslamkxksomjaj ns msain hhibachvh ahbch kahksc bj kbb cjkjkakkjnkxknk abbc aknnkcanknkhkafhzznahkhckanhci bihiannnnnnnnaahkasijsjahlLACJJKKKKKKKSJFKNCKAKFKK AJAKNKAFKSH KNAHK AK KA AK KKKKKK KAKJSAKKKKKKKKKKAFKDJA JAKCNKIHKHAKNCJAJKCNAKKKDKSANA Daun Suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth) merupakan tumbuhan liar yang tersebar luas
di setiap daerah di Indonesia dan biasa hidup ditempat teduh atau lembab. Secara empiris
suruhan digunakan dalam pengobatan demam, penyakit perut, gangguan ginjal, obat abses,
bisul jerawat, sakit kepala, mengurangi nyeri pada rematik dan rematik gout atau pengobatan
luar lainnya. Pada penelitian ini dilakukan uji toksisitas akut dengan metode BSLT (Brine
Shrimp Lethality Test) menggunakan larva udang Artemia salina Leach. Penelitian ini
bertujuanuntuk menentukan nilai LC50Artemia salina Leach setelah pemberian ekstrak daun
suruhan dan pada konsentrasi berapa ekstrak daun suruhan dapat memberikan kematian 50 %
Artemia salina Leach. Pengujian dilakukan dengan menggunakan rancangan dengan 8
perlakuan yaitu konsentrasi ekstrak 1 ppm, 30 ppm, dan 60 ppm, 90 ppm, 120 ppm, 150 ppm,
180 ppm, kontrol negatif (Air laut). Data dianalisis dengan metode Reed and Muench dengan
nilai LC50 yang di dapat, yaitu 31,62 ppm. Dari hasil penelitian ini diperoleh data yang
menunjukkan bahwa ekstrak daun suruhan berpotensi toksik sedang karena nilai LC50> 1 dan <
100. Daun Suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth) merupakan tumbuhan liar yang tersebar luas
di setiap daerah di Indonesia dan biasa hidup ditempat teduh atau lembab. Secara empiris
suruhan digunakan dalam pengobatan demam, penyakit perut, gangguan ginjal, obat abses,
bisul jerawat, sakit kepala, mengurangi nyeri pada rematik dan rematik gout atau pengobatan
luar lainnya. Pada penelitian ini dilakukan uji toksisitas akut dengan metode BSLT (Brine
Shrimp Lethality Test) menggunakan larva udang Artemia salina Leach. Penelitian ini
bertujuanuntuk menentukan nilai LC50Artemia salina Leach setelah pemberian ekstrak daun
suruhan dan pada konsentrasi berapa ekstrak daun suruhan dapat memberikan kematian 50 %
Artemia salina Leach. Pengujian dilakukan dengan menggunakan rancangan dengan 8
perlakuan yaitu konsentrasi ekstrak 1 ppm, 30 ppm, dan 60 ppm, 90 ppm, 120 ppm, 150 ppm,
180 ppm, kontrol negatif (Air laut). Data dianalisis dengan metode Reed and Muench dengan
nilai LC50 yang di dapat, yaitu 31,62 ppm. Dari hasil penelitian ini diperoleh data yang
menunjukkan bahwa ekstrak daun suruhan berpotensi toksik sedang karena nilai LC50> 1 dan <
100. KKNCAKIKJNCA ANAKSJNNKCnK NAN NKX Daun Suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth) merupakan tumbuhan liar yang tersebar luas
di setiap daerah di Indonesia dan biasa hidup ditempat teduh atau lembab. Secara empiris
suruhan digunakan dalam pengobatan demam, penyakit perut, gangguan ginjal, obat abses,
Tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMN 2020 – 2024, penting memastikan penyelesaian proyek-proyek strategis untuk pencapaian target pembangunan.
K/L diharapkan dapat mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam menyusun program/kegiatan/proyek tahun 2024.
Integrasi kebijakan dan pendanaan melalui pelibatan BUMN, masyarakat/
swasta perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan pemerintah yang terbatas.
Seminar Nasional: Green Economic Goes to Clean IndonesiaDadang Solihin
Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk SMA/MA sederajat se-Priangan Timur Jurusan Ekonomi Pembangunan FE Universitas Siliwangi di Gedung Mandala Unsil-Tasikmalaya, 31 Maret 2014
Contoh Implementasi Penguatan Sistem Inovasi di Beberapa Kabupaten Kota - Tat...Tatang Taufik
Paparan dalam Workshop DRN – DRD, bertema “Penguatan Sumberdaya , Kelembagaan , dan Jaringan Iptek Pusat dan Daerah Untuk Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Bangsa”, di Ruang Komisi Utama BPPT, Jakarta, 4 Desember 2013
Bioeconomy is a major opportunity for regional and local communities.
Agricultural growth is central to poverty reduction in rural areas, and one opportunity for such growth lies in increasing exports of agricultural products from poor countries to global markets.
The potential of Indonesia to develop a bio-based economy based on local resources remains largely untapped.
The solution is to develop technology options or business models for local deployment.
Raising awareness activities, knowledge development (studies), clustering, and networking are needed to support new bio-based value chains and business models.
The analysis of governance aims to investigate the rules operating in a value chain, and the system of coordination, regulation and control in which value is generated along a chain.
Governance refers to both the "official" rules that address output, and the commercial imperatives of competition that influence how production is structured.
Governance implies that interactions between actors in the value chain are frequently organized in a system that allows competitive firms to meet specific requirements in terms of products, processes, and logistics in serving their markets.
As such, it recognizes that power is not evenly distributed, and access to market opportunities for the poor requires understanding of how production systems are organized to meet these competitive requirements.
Because "governance" looks and sounds like “government”, the term is often interpreted narrowly to include only the legal and regulatory requirements that influence business operation and market access in a value chain.
In actual fact, the instruments of governance range from contracts between value chain participants to government regulatory frameworks to unwritten "norms" that determine who can participate in a market.
The rise of the digital economy could open a range of new opportunities for firms to play a more active role in global value chains (GVCs).
New digital technologies are radically changing the outlook of manufacturing and services industries by altering the way how companies organize their production processes and which business models they adopt.
How the digitalization is affecting, or could affect future, enterprises (actors) contributions to GVCs.
The various opportunities that the digital economy opens for actors, especially in terms of cost reductions and the emergence of new business models, but also discusses policy measures that could be taken to promote actors participation in GVCs.
Significant challenges remain for SMEs to enter GVCs, some of which are exacerbated by the new digital economy.
Over the past three decades, global trade has grown and many new exporting countries, particularly in Asia, have been incorporated into the global economy.
The Global Value Chain (GVC) literature emerged as an attempt to describe how multinational firms have integrated production activities in Asia into their global strategies and what the consequences might be for the newly-integrated economies.
The GVC analysis is a useful tool to trace the shifting patterns of global production, link geographically dispersed activities and actors within a single industry, and determine the roles they play in developed and developing countries alike.
This course provides competency sets (mind set, tool set, knowledge set, and skill set) used for analyzing and synthesizing a new value chain system in order to extend the current value chain and to promote participation and upgrading in global value chains.
Webinar “Adapt on New Normal Logistics: We need People with Capability!”
Chartered Institute of Logistics & Transport Indonesia (CILT Indonesia)
Saturday, 19 December 2020
The backbone of trade is logistics and transportation which allows the movement of goods, imports and exports.
The movement of goods has increased from time to time to serve the needs of a wider market and demand better speed and security.
Along with the strong development of science and technology and the trend of globalization, logistics activities from production to consumption are increasingly playing an important role in the competitiveness of companies in industry, production and services in particular and the entire economy in general.
Logistics and transportation performance depends on the capabilities of human resources.
Logistics and transportation human resources require training and professional development.
This presentation presents the current situation of human resources and human resources training in logistics and offers development solutions to further promote the logistics and transportation industry.
Sebagai implementasi dari Bali Agenda for Creative Economy 2018, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membentuk Global Center of Excellence for International Cooperation and Creative Economy (G-CINC).
Pendirian G-CINC merupakan komitmen untuk mengarusutamakan isu-isu di bidang ekonomi kreatif dan berbagi praktik terbaik serta mengembangkan kerja sama internasional di bidang ekonomi kreatif.
Menanggapi peluang (dan tantangan) yang ada, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mengadakan penelitian tentang pengembangan skena kreatif.
Acara pengembangan skena kreatif mengundang perwakilan dari sivitas akademika dan dunia kreatif untuk berbagi keahlian mereka dalam menyelesaikan studi model pengembangan skena kreatif dan faktor kunci untuk menopang kesuksesan skena kreatif.
Paparan ini untuk berbagi temuan terkini dari studi tentang definisi skena kreatif, model pengembangan skena kreatif, faktor kunci sukses dari skena kreatif, dan beberapa gagasan untuk pengembangan skena kreatif di beberapa kota kreatif di Indonesia.
Pengembangan Pusat Unggulan Pariwisata dan Ekonomi KreatifTogar Simatupang
Era Industri 4.0 mendorong Ekonomi Kreatif menjadi salah satu pilihan strategi dalam memenangkan persaingan global.
Ekonomi kreatif juga mendukung perkembangan pariwisata melalui inovasi dan kreativitas produk dan jasa yang meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Pada tahun 2018, the World Conference on Creative Economy (WCCE) atau Konferensi Global tentang Ekonomi Kreatif mengesahkan dokumen “Bali Agenda for Creative Economy” yang salah satu isinya adalah menyepakati pembentukan Pusat Keunggulan untuk Ekonomi Kreatif (Center of Excellence for Creative Economy/CoE) di Indonesia.
CoE itu berfungsi sebagai serambi pelaku ekonomi kreatif dari seluruh dunia untuk menghubungkan gagasan, sumber daya, informasi, dan konsep-konsep bisnis di sektor ekonomi kreatif.
CoE ke depan diharapkan memiliki peran dalam mengakselerasi UMKM menjadi unggul.
Program yang dapat dilakukan dalam pengembangan CoE antara lain pelatihan, pengembangan produk, dan litbang.
Namun, untuk program kegiatan tersebut perlu adanya identifikasi kebutuhan dan potensi atau model CoE yang dapat dikembangkan.
Perlu juga adanya rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan terkait agar pusat unggulan ekonomi kreatif di Indonesia bisa berkembang.
Kewirausahaan adalah metode merancang, meluncurkan, dan menjalankan bisnis baru.
Ini adalah kapasitas dan kemauan untuk mengembangkan, mengatur, dan mengelola usaha bisnis bersama dengan risikonya untuk mengenali potensi komersial dari penemuan dan mengatur modal, bakat, dan sumber daya lain yang akan mengubah penemuan menjadi inovasi yang layak secara komersial.
Kewirausahaan melintasi setiap sektor kehidupan manusia yang dapat merupakan proses memanfaatkan peluang bisnis di bidang tertentu dan mengubahnya menjadi inovasi komersial yang menguntungkan.
Pendidikan kewirausahaan berusaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi untuk mendorong keberhasilan wirausaha dalam berbagai suasana.
Pendidikan kewirausahaan ditawarkan di jenjang program sarjana dengan tujuan memberikan pendidikan yang memadai kepada peserta didik yang akan memungkinkan mereka untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam mengidentifikasi peluang bisnis baru dan menjalankan bisnis yang berhasil.
Tinjauan kurikulum program pendidikan kewirausahaan diperlukan sebagai sarana untuk menjamin mutu pembelajaran kewirausahaan.
Paparan ini mengajukan tinjauan dengan mengacu pada standar kurikulum dan format tubuh pengetahuan kewirausahaan.
Manajemen Talenta (26 Juli 2019)
Peringkat Talenta Dunia
Isu-Isu Sistem Talenta Nasional
Manajemen Talenta Nasional
Terobosan Sistem Manajemen Talenta Nasional
Strategi Pengembangan Talenta Nasional (inisiatif reaktif, proaktif, antisipatif)
Desain Pembangunan Talenta Nasional
Transformasi Talenta Nasional 2020-2024
Ilustrasi Terobosan Pembangunan Talenta Nasional
Rantai Nilai Nikel (acuan)
Manufaktur
Pariwisata
Ekonomi Digital
Peran Institusi Pendidikan Dalam Ekosistem Rantai PasokanTogar Simatupang
Disampaikan pada acara Dies Natalis Politeknik APP Kemenperin Jakarta Dengan Tema: “Sinergi Teknologi Inovasi Logistik 4.0 Bagi Dunia Pendidikan dan Industri” dan Gelar Wicara Webinar: “Teknologi Inovasi Logistik 4.0” pada hari Jumat 23 Oktober 2020 pukul 08.00-10.30 WIB
Program Persiapan Keberangkatan (PK) Angkatan 163
Penerima Beasiswa Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Dengan Tujuan Universitas Dalam dan Luar Negeri
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
9 Oktober 2020
Disampaikan Pada Kegiatan Rapat “Penyusunan Butir-Butir Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Registrasi Sumber Daya Peralatan Konstruksi" Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat Kamis, 24 September 2020
Urgensi Pelaksanaan dan Praktik Terbaik Registrasi Sumber Daya Peralatan Kons...Togar Simatupang
Registrasi alat berat konstruksi merupakan suatu langkah awal yang diharapkan mampu menjawab belum tersedianya informasi alat berat secara komprehensif, waktu riil, dan dapat dipercaya antara lain terkait jumlah/populasi, lokasi/posisi, kondisi/kinerja, status kepemilikan, umur layanan, dan lain sebagainya.
Ketersediaan informasi tersebut dapat bermanfaat bagi semua pihak (stakeholders) terkait baik pengguna, penyedia jasa konstruksi, dan produsen/pemasok dalam menyusun rencana program kerja maupun kelancaran usaha mereka.
Ketersediaan informasi yang kredibel akan lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Paparan ini bertujuan untuk mengungkapkan pentingnya Registrasi Alat Berat Konstruksi pada perusahaan vendor, perusahaan rental, dan Badan Usaha Jasa Konstruki (BUJK) dalam rangka memperkuat sistem pasok alat berat konstruki nasional dalam menjamin ketersediaan alat berat untuk mendukung pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Urgensi Penyusunan Basis Data Alat Berat diketahui melalui pembahasan Registrasi dan kaji banding Pengelolaan Registrasi Alat Berat di Negara Maju.
Sistem Kurikulum Kewirausahaan (Entrepreneurship Curriculum)Togar Simatupang
Kurikulum kewirausahaan menjadi landasan bagi perguruan tinggi dan universitas untuk mewujudkan tujuan pendidikan kewirausahaan.
Pengetahuan, kemampuan, dan struktur kualitas kewirausahaan siswa ditentukan oleh sistem kurikulum kewirausahaan yang ilmiah dan wajar pada tingkat tertentu.
Namun dilihat dari situasi pendidikan kewirausahaan saat ini di perguruan tinggi dan perguruan tinggi dalam negeri, belum ada kurikulum kewirausahaan yang matang dan efektif.
Pemikiran kreatif pengembangan sistem kurikulum kewirausahaan untuk perguruan tinggi dan perguruan tinggi dikedepankan dengan memadukan kaidah dasar kegiatan mengajar dari perseptif proses kewirausahaan.
Kurikulumnya berorientasi pada tindakan: lebih dari 50 persen waktu program terdiri dari penelitian praktis dalam mengidentifikasi peluang bisnis, menilai sumber daya untuk mendirikan dan mengarahkan bisnis, dan belajar dari pengusaha sukses di perusahaan mereka dan di kelas.
Paparan ini mencoba menyajikan perkembangan kurikulum kewirausahaan, evaluasi kurikulum, dan program merdeka belajar bidang kewirausahaan.
Pengembangan Bioekonomi (bioeconomy) di IndonesiaTogar Simatupang
Indonesia tengah berada pada perangkap penghasilan menengah.
Apakah Indonesia bisa keluar dari perangkap pengasilan menengah?
Bioekonomi: gelombang ekonomi berikutnya
Bagaimana memetik peluang dari pengembangan bioekonomi?
Apa yang perlu dilakukan Sekolah Ekspor ke depan?
Pengembangan Rantai Nilai (Value Chain Development)Togar Simatupang
Perubahan dalam kondisi ekonomi dan sosial, termasuk meningkatnya keragaman kebutuhan konsumen, perubahan perilaku pembelian, dan globalisasi aktivitas perusahaan, mendorong inovasi di sektor industri, distribusi, dan ritel.
Kemampuan perusahaan untuk mengelola rantai pasokan yang bertanggung jawab secara rumit dapat dipersulit dengan perubahan yang cepat dan preferensi konsumen yang seringkali tidak dapat diprediksi.
Seringkali, biaya keuangan untuk meningkatkan layanan mungkin terlalu tinggi untuk ditanggung oleh satu organisasi. Dalam hal demikian, mengandalkan inisiatif kolaboratif mungkin merupakan strategi yang lebih baik.
Perhatian bukan lagi melulu pada perusahaan tetapi pada kolaborasi rantai nilai yang memiliki dampak penting pada peningkatan nilai dan bukan hanya pasokan barang atau jasa.
Masa depan rantai pasokan didasarkan pada kolaborasi, konektivitas dan ketangkasan, dan yang paling penting, menjadi ulet atau memiliki resiliensi.
Pendekatan rantai nilai memberikan pemahaman bagaimana meningkatkan berbagai tahapan dalam rantai nilai, memberikan wawasan tentang bagaimana merancang strategi bisnis yang memanfaatkan manajemen rantai nilai untuk menciptakan nilai, dan menimbulkan pertanyaan penting tentang implikasi rantai nilai bagi masa depan yang didorong oleh teknologi digital.
Paparan ini membahas masalah konseptual rantai nilai dan memperkenalkan pengembangan rantai nilai yang dapat berkontribusi pada inovasi.
Pengembangan Usaha Budidaya Tanaman Pangan Berskala Besar (food estate)Togar Simatupang
Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memberikan peringatan kemungkinan krisis pangan yang melanda dunia akibat pandemi Covid-19 dan juga pergantian musim dinilai tidak bisa diprediksi.
Pemerintah merespons peringatan FAO untuk menggarap masalah pangan dengan melakukan pengembangan food estate.
Konsep food estate memungkinkan Indonesia mampu memproduksi pangan secara masif sekaligus mengendalikan sistem produksi komoditas keamanan pangan.
Rencana pembangunan dan pengembangan kawasan food Estate di Kalteng dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional dipandang sebagai bagian dari kedaulatan negara.
Food estate dianggap sebagai upaya memodernisir kegiatan di sektor pertanian karena penyempitan lahan pertanian memperlemah petani untuk swa sembada pangan.
Namun program food estate merupakan cerita lama yang belum membukukan kisah sukses. Proyek food estate memerlukan investasi yang sangat besar dan sebaiknya mempelajari kegagalan program sebelumnya untuk diperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Food estate perlu dirancang secara sistem pangan berkelanjutan. Sejak tahap perencanaan perlu saling bekerja sama mulai dari persiapan lahan, aspek produksi, aspek distribusi, dan aspek pemasaran dengan konsep.
Paparan ini mencoba untuk menawarkan pola pengembangan food estate sebagai konsep pertanian modern yang memiliki pola kemitraan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan peluang sukses.
Langkah pertama ketika merencanakan dan menulis makalah penelitian adalah memilih topik yang bagus.
Topik penelitian yang didefinisikan dengan baik adalah titik awal dari setiap proyek penelitian yang berhasil.
Topik yang baik adalah yang relevan dengan tugas kedalaman tesis dan memiliki cukup informasi yang tersedia untuk digunakan.
Topik penelitian dapat diartikan sebagai kejadian, peristiwa, atau fenomena yang dijadikan subjek atau masalah yang menarik minat peneliti saat melakukan penelitian.
Topik dapat berupa persoalan pokok yang memerlukan pemecahan, penjelasan, pendeskripsian, dan penegasan lebih lanjut.
Memilih topik adalah proses berkelanjutan yang dilakukan oleh para peneliti untuk mengeksplorasi, mendefinisikan, dan memperbaiki ide-ide mereka.
Topik yang dipilih haruslah penting untuk diteliti. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih topik yang penting yaitu: pertama, sumbangan hasil penelitiannya dapat memenuhi minat akademis dan minat masyarakat luas; kedua, sifat topik tidak merupakan duplikasi dari topik-topik yang telah diteliti oleh orang lain.
Untuk mempermudah pemilihan topik, maka perlu suatu pendekatan untuk memilih topik yang baik dan menguraikan topik ke dalam kalimat pertanyaan dan mengetahui kebutuhan data, proses atau metode pengolahan, dan luaran dari suatu topik penelitian yang perlu diuraian dengan jelas dan analitis.
Presentasi ini akan membantu Anda memilih subjek yang menarik minat Anda, dan memperhalus subjek tersebut ke topik tertentu.
Keberhasilan bersaing tergantung pada peningkatan kinerja rantai pasokan di mana kemampuan untuk berinovasi terletak di dalam hubungan yang baik di antara mitra bisnis yang merupakan anggota rantai pasokan.
Anggota rantai menjadi entitas bisnis independen yang seringkali memiliki tujuan bisnis yang saling bertentangan.
Mitra dalam rantai pasokan harus menyetujui struktur tata kelola bersama yang akan mengarahkan hubungan mereka dan mengurangi ancaman oportunisme dalam suatu pertukaran.
Tata kelola adalah struktur yang memastikan bahwa keputusan dibuat yang mengarah pada nilai jangka panjang, berkelanjutan untuk entitas seperti perusahaan atau, dalam hal ini, kolaborasi formal antara banyak organisasi.
Mekanisme tata kelola harus dirancang untuk mengakomodasi potensi tujuan yang saling bertentangan dari anggota independen.
Tujuan dari paparan ini adalah untuk menyajikan model dari mekanisme tata kelola dalam memungkinkan koordinasi antara mitra dalam rantai pasokan.
Membangun Keunggulan Bersaing dalam Kerangka Governansi yang Baik (Good Corpo...Togar Simatupang
Governansi perusahaan adalah seperangkat prinsip yang mencakup tujuan ekonomi dan sosial serta antara tujuan individu dan kolektif sehingga dapat menyelaraskan kepentingan berbagai pemegang kepentingan untuk pencapaian keunggulan bersaing.
Apakah perkembangan governansi perusahaan terkini membantu perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing?
Paparan ini melengkapi upaya untuk mengemukakan argumen bahwa keunggulan bersaing perusahaan muncul dari sistem governansi perusahaan yang baik.
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFRajaclean
Jasa Cuci Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Jakarta Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Kulit Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Panggilan Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Di Rumah Bogor Barat Bogor, Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Fabric Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor,
Jasa cuci sofa kini semakin diminati karena kepraktisannya. Dengan menggunakan jasa ini, Anda tidak perlu repot mencuci sofa sendiri. Profesional dalam bidang ini dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu membersihkan sofa hingga ke serat terdalam, menghilangkan kotoran dan bakteri yang tidak terlihat.
ORDER https://wa.me/6282186148884 , Pelita Mas adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri Beton dan Paving Block. Paving Untuk Taman, Pelita Mas Paving Block, Pengunci Paving, Pengunci Paving Block, Pinggiran Paving.
Temukan keindahan luar biasa dalam taman paving kami yang eksklusif. Dengan desain yang elegan dan tahan lama, taman paving kami menciptakan ruang luar yang memikat. Pilihlah kualitas terbaik untuk keindahan yang abadi. Jual taman paving, wujudkan taman impian Anda hari ini!
Kami melayani pengiriman ke area Kota Malang dan Kota Batu. Kami Juga melayani Berbagai Macam Pemesanan Genteng Beton dan Paving Block dalam jumlah Besar untuk keperluan Perumahan, Perkantoran, Villa, Gedung, Pembangunan Kampus, Masjid, dan lainnya.
Produk yang kami produksi terdiri dari :
1. Genteng Beton Multiline
2. Genteng Beton Urat Batu
3. Genteng Beton Royal
4. Genteng Beton Vertical
5. Wuwung Genteng
6. Paving ukuran 20x20, 10,5x21, Diagonal
7. Kanstin dan Topi Uskup
8. Pagar Panel
9. Paving Corso 50x50
10. Paving Grass Block Lubang
Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan, hubungi :
Pabrik Genteng Beton dan Paving Pelita Mas
Jl Raya Tlogowaru No 41, Tajinan, Kedungkandang, Malang
Hub kami via whatsapp
https://wa.me/6282186148884
Hub kami via whatsapp
https://wa.me/6282186148884
Lokasi Pabrik kami
https://maps.app.goo.gl/bmDrQ87yF6gQvHnf8
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
Perencanaan mitigasi dan ketahanan usaha pada industri pariwisata
1. Perencanaan Mitigasi dan
Ketahanan Usaha pada Industri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Togar M. Simatupang
Institut Teknologi Bandung
Presentasi pada Diskusi Kelompok Terfokus Perencanaan Mitigasi dan Ketahanan Usaha
pada Lembaga/Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
29-30 Juli 2020
2. Kilasan
• Pendahuluan
• Kaji Banding (benchmarking)
• Kebijakan Menperin
• Kebijakan KemenkopUKM
• Kebijakan Kemenkeu
• Kebijakan ISO
• Kebijakan UNWTO
• Kebijakan Pemerintah Kenya
• Advokasi OECD
• Tupoksi dan Kebijakan Eksisting Kemenpar/Bekraf
• Rekomendasi
2
3. Pendahuluan
• Bagaimana situasi kekinian di lapangan atau di daerah?
• Bagaimana ada upaya/inovasi, bentuk kearifan lokal dalam melakukan mitigasi
dan memperkuat resiliensi?
• Apa upaya kita yang lebih kreatif dan inovatif untuk merespons situasi kenikian?
• Misalnya, industri pariwisata menghadapi dilema rendah sentuh dan tinggi
sentuh, bagaimana membuat aspek kesehatan dan aspek ekonomi agar hadir
keyakinan dan kepercayaan para wisatawan?
• Skema yang menjadi luaran:
• Kerangka dan pedoman (brief policy) yang dirumuskan di dalam rangka mitigasi dan resiliensi usaha
• Strategi dan skenario apa yang dilakukan di jangka pendek dan menengah, seperti apa etapenya
sehingga tercapai percepatan: langkah memperkuat upaya program pemulihan industri pariwisata dan
kreatif
• Saat ini sudah ada skema tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi
• Di bagian mana mitigasi dan resiliensi bisa mempercepat pemulihan?
• Apakah dapat dilakukan penajaman untuk fokus dan rencana tindak?
3
6. Bagaimana membangun mitigasi dan
resiliensi terhadap perubahan?
Memahami
permasalahan
(understanding the
problem)
Mengkaji
permasalahan
(asessing the
problem)
Aksi adaptasi
(actions to adapt)
Komunikasi dan
kolaborasi
(communication
and collaboration)
Pemantauan dan
Evaluasi
(monitoring and
evaluation)
Perbaikan dan
Peningkatan
(improvement and
enhancement)
6
7. Risiko dan Respon di Masa Pandemi
Risiko di Masa Pandemi
1. Permintaan
2. Daya beli
3. Kesehatan
4. Keuangan
5. Pasokan
6. Peningkatan Biaya
7. Pengurangan gaji atau bahkan
PHK
8. Bangkrut
Respons di Masa Pandemi
1. Bantuan pemasaran (digital)
2. Bantuan promosi penjualan
3. Informasi protokol kesehatan
4. Bantuan relaksasi keuangan
5. Bantuan kelancaran pasokan
6. Informasi pengurangan biaya
7. Jaring pengaman sosial bagi
karyawan, pelatihan
8. Bantuan berputar haluan
7
9. Tanggapan Kebijakan (terhadap
penurunan daya beli masyarakat)?
Stabilitas Pengendalian Harga dan
Pasokan
• Menjamin stabilitas harga bahan
pokok
• Mengendalikan inflasi dalam
batas yang aman
• Menjaga struktur pasar distribusi
yang sehat
• Optimalisasi sarana distribusi dan
kelancaran moda transportasi
barang
• Memantau harga secara rutin dan
melakukan operasi pasar
Belanja Pemerintah
• Kecepatan dan ketepatan
penyerapan anggaran
• Percepatan pengerjaan proyek
infrastruktur
• Menggunakan produk dalam
negeri
• Penghapusan PPN 10% bagi
pelaku usaha yang membeli
produk dalam negeri
• Mengawasi penyerapan anggaran
infrastruktur yang tepat sasaran
• Pembangunan Infrastruktur Desa
Stimulus Pemerintah
• Stimulus kepada usaha mikro dan
kecil, penyaluran KUR
• Relaksasi pajak
• Relaksasi beban energi, air, dan
telekomunikasi
• Meningkatkan Batas Penghasilan
Tak Kena Pajak (PTKP)
9
13. Penanganan dampak ekonomi KUMKM di
Masa pandemi dan pasca pandemi Covid-19
5 skema perlindungan dan
pemulihan
e-Learning melalui
edukukm.id
Pelatihan melalui webinar
oleh Smesco
Masa
Pandemi
Program Kakak Asuh UMKM
dan Konvoi Produk Nasional,
dijalankan oleh Smesco
Perluasan pembiayaan
modal kerja UMKM
Program penguatan modal
kerja koperasi oleh LPDB
KUMKM
Digitalisasi UMKM dan
koperasi: akses ke platform
digital, dan literasi digital.
Pasca
Pandemi
Pelaku UMKM menghadapi masalah dalam
pemasaran yaitu penurunan permintaan secara
drastis, yang dominan terjadi pada sektor
makanan dan minuman serta industri kreatif.
13
14. Skema perlindungan dan pemulihan KUMKM
di tengah pandemi Covid-19
Pelaku UMKM miskin dan rentan
yang masuk kategori penerima
Bansos.
Insentif pajak bagi UMKM dengan
omzet kurang dari Rp4,8 miliar per
tahun. Di mana tarif PPH final nol
persen selama enam bulan periode
April-September 2020
Relaksasi dan restrukturisasi kredit
bagi KUMKM. Penundaan angsuran
dan subsidi bunga kredit diperluas
untuk usaha mikro penerima
bantuan usaha dari Pemda.
Termasuk KUR, UMi, PNM, Mekaar,
LPDB KUMKM, dan lainnya.
Perluasan pembiayaan modal kerja
KUMKM. Ada 23 juta KUMKM yang
belum terhubung dengan lembaga
pembiayaan atau perbankan.
Kementerian KopUKM, BUMN, dan
Pemda sebagai penyangga produk
KUMKM, terutama bagi para
pelaku KUMKM di bidang
pertanian, perikanan, kuliner, dan
industri rumah tangga.
Sumber: “MenKop dan UKM Paparkan Skema Pemulihan Ekonomi KUMKM di Masa dan Pasca COVID-19”, 13 Mei 2020,
<http://www.depkop.go.id/read/menkop-dan-ukm-paparkan-skema-pemulihan-ekonomi-kumkm-di-masa-dan-pasca-covid-19> 14
17. Standar:
Dukungan hidup untuk usaha kecil selama COVID-19
Sumber: “Standards: Life support for small businesses during COVID-19”, <https://www.intracen.org/covid19/Blog/Standards-
Life-support-for-small-businesses-during-COVID-19/> 17
19. Prioritas Untuk Pemulihan Pariwisata
1. Menyediakan likuiditas dan melindungi pekerjaan (provide liquidity and protect jobs)
2. Pulihkan kepercayaan melalui keselamatan & keamanan (recover confidence through safety & security)
3. Kolaborasi publik-swasta untuk pembukaan kembali yang efisien (public-private collaboration for an
efficient reopening)
4. Buka perbatasan dengan tanggung jawab (open borders with responsibility)
5. Harmonisasi dan koordinasikan protokol & prosedur (harmonize and coordinate protocols &
procedures)
6. Nilai tambah pekerjaan melalui teknologi baru (added value jobs through new technologies)
7. Inovasi dan Keberlanjutan sebagai normal baru (innovation and sustainability as the new normal)
19Sumber: UNWTO, Global Guidelines to Restart Tourism, 28 Mei 2020, <https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-
05/UNWTO-Global-Guidelines-to-Restart-Tourism.pdf>
22. Kinerja dan Ketahanan (Resiliensi) Sistem
22
Sumber: “A systemic resilience approach to dealing with Covid-19 and future shocks”, 28 April 2020, <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-
responses/a-systemic-resilience-approach-to-dealing-with-covid-19-and-future-shocks-36a5bdfb/>
23. Kurva resiliensi
konseptual yang
disesuaikan dengan
tingkat resiliensi,
kemampuan, dan
level yang berbeda
23Sumber: “An Indicator-Based Approach to Assessing Resilience of Smart Critical Infrastructures”, 6 December
2017, <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-68606-6_17>
24. Pendekatan Berbasis Indikator untuk Menilai Resiliensi
24
Sumber: “An Indicator-Based Approach to Assessing Resilience of Smart Critical Infrastructures”, 6 December 2017,
<https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-68606-6_17>
30. Respon Kebijakan Penanganan Dampak COVID-19
Terhadap Pariwisata
1. Membentuk Task Force Penanganan COVID19
2. Menunda semua kegiatan promosi di dalam dan luar negeri menunda pelaksanaan
kegiatan dan penyelenggaraan MICE: event/seminar/konferensi di dalam dan luar
negeri
3. Melaksanakan dan mensosialisasikan protokol kesehatan:
• Pembuatan materi layanan informasi dan sosialisasi pencegahan penyebaran Covid 19 (a.l. Kampanye
#jaga jarak, Gerakan master kain)
4. Memberikan bantuan untuk tenaga kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan COVID-19
5. Realokasi anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk penanganan
COVID-19 (Instruksi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 1 tahun 2020)
6. Melakukan pendataan terhadap industri serta tenaga kerja pariwisata dan ekonomi
kreatif yang terdampak COVID-19, termasuk estimasi perhitungan dampak
7. Mempersiapkan langkah-langkah pemulihan
30
31. Respon Kebijakan Penanganan Dampak COVID-19
Terhadap Pariwisata
Tanggap Darurat
• Penanggulangan bencana:
Kesehatan
• Jaring pengaman sosial (Social
Safety Net)
• Kebijakan untuk insentif usaha:
Kebijakan fiskal dan moneter
• Mendorong kreativitas dan
produktivitas saat WFH
• Koordinasi Krisis Kepariwisataan:
dengan daerah terdampak
• Persiapan Rebound: Penyiapan
Protokol, dll.
Pemulihan
• Stimulus permintaan: Optimalisasi
Perjadin dan kegiatan MICE dalam
negeri oleh K/L dan BUMN
• Pemulihan Wisata Domestik
• Mengembalikan Rasa Aman:
• Pencabutan travel ban/travel
advisory
• PR penanganan pasien yang
prima.
• Promosi melalui media
massa.ke Indonesia
• Pendukungan kegiatan: MICE,
Festival, dll.
• Restrategi pembangunan
pariwisata
Normalisasi
• Penyiapan Destinasi:
• Peningkatan safety dan security
di destinasi wisata
• Peningkatan SDM di destinasi
• Promosi
• Kelanjutan pemberian insentif,
diskon, dan paket promosi
wisata dan MICE
31
32. Tanggapan Kebijakan (di bidang
pariwisata dan ekonomi kreatif)?
Perumusan Kebijakan
•?
•?
•?
•?
•?
•?
•?
•?
•?
•?
•?
Penetapan Kebijakan
•?
Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan
•?
Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan
•?
32
Sumber Daya
Kelembagaan
Penyelenggaraan Kegiatan
Infrastruktur
Industri
Investasi
Pemasaran
Produk Wisata
Destinasi
Ekonomi Digital
Produk Kreatif
33. Fungsi lainnya di bidang pariwisata dan ekonomi
kreatif?
33
Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi
Pengelolaan data dan informasi
Sumber: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Perpres
Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
35. Pembelajaran
Resiliensi
Ide-ide Positif:
• Pengenalan Konteks
• Identifikasi Risiko
• Profil Risiko
• Prioritas risiko
• Mitigasi risiko (penanganan)
• Penanggung Jawab (pelaku,
pemerintah)
• Pemantauan
Evaluasi
Efektivitas
Mitigasi
Program Mitigasi Resiliensi
Rekomendasi
Resiliensi Epidemi
Pendekatan Resiliensi terhadap Pandemi Covid19
Skenario: “Identifikasi – Respon – Pantau – Perbaiki” 35
AKSI MITIGASI
Rencana Tindak
Aksi mengurangi
Risiko:
• Aksi Pelaku
• Intervensi
Kementerian
• Pemantauan
• Inventarisasi risiko
• Siapa yang diuntungkan,
siapa yang dirugikan?
• Pandemi mengoreksi di
mana tidak efisien:
Bagaimana mengefisiensikan
struktur biaya supaya
kemauan membeli tetap
terpenuhi?
Resiliensi (kelentingan) adalah kemampuan
Institusi untuk merespon situasi sulit dengan
positif dan kemudian keluar dari situasi tersebut
dengan lebih kuat, lebih kreatif dan lebih
percaya diri dibanding sebelumnya.
• Komunikasi, Kooordinasi, Komitmen
• Relasional
• Kepuasan pada kualitas penanganan
• Kemampuan mengelola keuangan
• Ketekunan dan stamina lembaga
• Waktu dan rutininas
• Tradisi lembaga
36. Program Prioritas/Percepatan (Quick Wins):
Pemulihan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pasca Pandemi Covid-19
36Catatan: Quick Win merupakan kegiatan yang dapat dikedepankan keunggulannya dari aspek kecepatan, capaian target, dan dampaknya, sehingga
diharapkan mampu mendongkrak kinerja institusi secara keseluruhan. Permenpan-RB 13/2011
Program:
1. Data-Informasi
2. Stimulus-Insentif
3. Koordinasi
4. Promosi
5. Digital
6. Bimtek dan Standarisasi
7. Destinasi?
8. Inovasi?
Tanggap Darurat
1. Pusat Krisis (task force)
2. Bansos, kartu pra-kerja,
relaksasi pajak
3. K/L
4. Terpusat (?)
5. -
6. -
Pemulihan
1. Pusat Ijin Operasional
dan Pemantauan
2. Stimulus usaha
3. Manual K/L, Pemda,
BUMN
4. Kolektif
5. e-commerce, e-
training, e-certification
6. Sektor yang tumbuh
Adaptasi
1. Pusat Pemantauan
2. Stimulus usaha
3. Platform K/L, Pemda,
BUMN
4. Kolaboratif
5. e-commerce, e-
training, e-certification
6. Terdistribusi
Opsi strategi: Peningkatan Nilai Tambah Produk, Peningkatan Efisiensi Operasional/Produksi, Peningkatan Pemasaran dan
Produksi, Peningkatan Kelancaran Pasokan dan Distribusi, Ekonomi Berbasis Inovasi (EBI), Peningkatan Keahlian dan
Keterampilan (Human Capital), Peningkatan Modal Berusaha (Financial Capital), Peningkatan Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (Social Capital), Penumbuhkembangan Kewirausahaan (Entrepreneurship), Perbaikan proses dan rantai nilai
dalam aspek pariwisata/ekonomi kreatif
37. Luaran (harapan)
Panduan
• Pelaku Industri
Pariwisata
• Pelaku Ekonomi
Kreatif
Intervensi
• Intervensi
kerjasama dengan
K/L yang lain
(terutama
Kemenkeu)
• Intervensi sesuai
tupoksi
kemenpar/bekraf
Pantau
• Kemajuan
Implementasi
• Koordinasi
37