Infrastruktur gas di Indonesia belum terhubung dan terintegrasi dengan cadangan gas terpencil untuk memasok konsumen. Kebijakan pengelolaan gas perlu menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan panjang serta berbagai pihak terkait."
The contents : National Energy Grand Strategy, National General Energy Plan, Oil and Gas Reserves and Projects, Gas Infrastructures, The role of gas in National Economy, LNG Projection, Conversion of Crude to Gas as fuel in electricity powerplant
Materi ini disampaikan oleh Ir. Eddy Asmanto, Sekjen INGTA dalam Diskusi Peta Permasalahan dan Tata Kelola Gas di Indonesia, diselenggarakan oleh PWYP Indonesia.
Materi ini disampaikan dalam Diskusi Tata Kelola Gas dan Peta Permasalahannya di Indonesia yang disampaikan oleh Sampe L Purba, Vice President of Commersialization SKK Migas (15/12).
The contents : National Energy Grand Strategy, National General Energy Plan, Oil and Gas Reserves and Projects, Gas Infrastructures, The role of gas in National Economy, LNG Projection, Conversion of Crude to Gas as fuel in electricity powerplant
Materi ini disampaikan oleh Ir. Eddy Asmanto, Sekjen INGTA dalam Diskusi Peta Permasalahan dan Tata Kelola Gas di Indonesia, diselenggarakan oleh PWYP Indonesia.
Materi ini disampaikan dalam Diskusi Tata Kelola Gas dan Peta Permasalahannya di Indonesia yang disampaikan oleh Sampe L Purba, Vice President of Commersialization SKK Migas (15/12).
this article confirm the commitment of our government to support the renewable energy. In order to the success smoothness of its implementation, alignment and compromising objectives among the various stakeholders should be well considered and managed.
Kedaulatan energi dan harga keekonomian energi berkeadilanSampe Purba
Describing the definition of Energy Sovereignty and Definition of Energy Price of Berkeadilan fairness, in a comprehensive, balance and wide sprectrum perspectives
Presentasi ini disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia dalam Diskusi dan Temu Media PWYP Indonesia pada 21 November 2016 dengan judul "Krisis Energi, Mafia Migas, dan Revisi UU Migas".
Materi ini disampaikan oleh Dr. Ir. Tumiran, M.Eng, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dalam Diskusi Publik "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara" (8/6).
Dalam rangka menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan, Paris Agreement, dan penyelamatan lingkungan hidup, PWYP Indonesia mempresentasikan "Tata Kelola Energi dan Penyelamatan Lingkungan Hidup." Presentasi ini disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia dalam PNLH XI WALHI di Palembang, 24 April 2016.
Materi ini disampaikan oleh Hendra Sinadia, Deputi Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), dalam Diskusi Publik: Perbaikan Tata Kelola Batubara di Indonesia sekaligus peluncuran laporan "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara", 8/6 lalu.
PPT - Dr Surya Darma METI- OECD Stakeholder Dialogue on Mobilising Clean Ener...OECD Environment
Presentation from Dr Surya Darma METI
OECD Stakeholder dialogue: Mobilising Clean Energy Finance and Investment
Joint OECD-Government of Indonesia (GoI) Workshop at the Indo EBTKE Conex 2019, 8 November, Jakarta
Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas e bookSampe Purba
Karya tulis ini membahas kebijakan, strategi dan upaya dalam rangka pemberdayaan perusahaan nasional di bidang migas. Diperlukan affirmative action dan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk tercapainya objective tersebut.
this article confirm the commitment of our government to support the renewable energy. In order to the success smoothness of its implementation, alignment and compromising objectives among the various stakeholders should be well considered and managed.
Kedaulatan energi dan harga keekonomian energi berkeadilanSampe Purba
Describing the definition of Energy Sovereignty and Definition of Energy Price of Berkeadilan fairness, in a comprehensive, balance and wide sprectrum perspectives
Presentasi ini disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia dalam Diskusi dan Temu Media PWYP Indonesia pada 21 November 2016 dengan judul "Krisis Energi, Mafia Migas, dan Revisi UU Migas".
Materi ini disampaikan oleh Dr. Ir. Tumiran, M.Eng, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dalam Diskusi Publik "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara" (8/6).
Dalam rangka menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan, Paris Agreement, dan penyelamatan lingkungan hidup, PWYP Indonesia mempresentasikan "Tata Kelola Energi dan Penyelamatan Lingkungan Hidup." Presentasi ini disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia dalam PNLH XI WALHI di Palembang, 24 April 2016.
Materi ini disampaikan oleh Hendra Sinadia, Deputi Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), dalam Diskusi Publik: Perbaikan Tata Kelola Batubara di Indonesia sekaligus peluncuran laporan "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara", 8/6 lalu.
PPT - Dr Surya Darma METI- OECD Stakeholder Dialogue on Mobilising Clean Ener...OECD Environment
Presentation from Dr Surya Darma METI
OECD Stakeholder dialogue: Mobilising Clean Energy Finance and Investment
Joint OECD-Government of Indonesia (GoI) Workshop at the Indo EBTKE Conex 2019, 8 November, Jakarta
Pemberdayaan perusahaan nasional di bidang pengelolaan migas e bookSampe Purba
Karya tulis ini membahas kebijakan, strategi dan upaya dalam rangka pemberdayaan perusahaan nasional di bidang migas. Diperlukan affirmative action dan konsistensi semua pemangku kepentingan untuk tercapainya objective tersebut.
The talking points stressed that upstream oil and gas business in Indonesia already have some set of robust management and reporting mechanism, including within PSC alone. Yet, what EITI should focus, is on related party transaction among the HQ and subsidiaries - and let it be available to public
Global LNG Trend, Geopolitics and Geoeconomics StrategySampe Purba
This slides present view that LNG business go beyond economic and commercial consideration. National interest of Developing countries together with their National Security is also a determining concern.
We are India distributors for the most exhaustive range of products that helps minimise/eliminate hand injuries in the workplace. Our focus is on the offshore and onshore drilling rigs and oil and gas industry where a huge amount of lifts are performed. It’s a very challenging environment due to rig movements, confined areas, wind effects, etc. We stock Impact Protection Gloves ‐ KONG™, Mechanix®, HexArmor®, Ringers, Superior Gloves, MCR; hands‐off tools PSC Fingersaver, PSC Shove‐it, PSC Alpenco,PSC LoadGuider and PSC SafeGuider Taglines, PSC Ergonomix, PSC LoadGuider Hands-Off Push/Pull Tools and more in India. Unlike other safety suppliers, our efforts is focussed on improving hand safety in workplaces.
Lubrication accounts for a small part of the overall maintenance budgets and the right lubricant goes a long way to reduce downtime, improve reliability and enhance equipment life.
With over 750 products in its stocking range, Project Sales Corp is undoubtedly India’s largest oilfield ropes, soaps, dopes store. We call it the Rig Essentials Line. Take a look inside to see some of the key products that we stock in this category of MRO, Tools, Safety and Rig Essentials. Whether you are a rig operator or an oilfield supplier, you will find consolidating your purchases with us for the items we stock would be the right way to service your end-users requirement the quickest way!
"Optimalisasi Production Sharing Contract demi Peningkatan Stabilitas Pasokan...Shinta Yanirma
Merupakan presentasi tim conference Unpad 1 (Shinta Yanirma & Niella Novia Arland) di NAW 2011 dengan tema "Oil & Gas Accounting For National Wealth and Energy Sustainability".
NAW merupakan konferensi&kompetisi tahunan yang diikuti oleh seluruh mahasiswa akuntansi di Indonesia. Diselenggarakan oleh @HIMAKUNPAD.
Tarik ulur pengendalian BBM karena pengalihan anggaran subsidi ke sector kerja yang rril juga kerap terjadi di Indonesia. Data Kementerian ESDM mengungkapkan, jika konsumsi BBM dieperhemat secara serius, maka akan menghemat anggaran sebesar 25 triliun rupiah atau sekitar 6,5 juta kl . Namun sayangnya program yang digulirkan berupa penghematan BBM di akhir pecan tersebut belum mendapat dukungan serius di masyarakat. Padahal, kelangkaan BBM telah menjadi ealita yang rutin terjadi beberapa tahun terakhir. Hilangnya BBM dari SPBU-SPBU resmi di Indonesia kerap didahului isu pengurangan subsidi premium dan solar. Agustus hingga September 2014 lalu misalnya, energy yang masih menjadi tumpuan utama masyarakat itu menghilang di hampir seluruh SPBU di Indonesia. Kondisi tersebut kemungkinan akan semakin sering terjadi jika pemerintah dan masyarakat bekerjasama dalam mengupayakan pengematan dan pengendalian BBM. pasca pemilihan presiden (Juli-Agustus) lalu, masyarakat dibuat resah dengan langkanya BBM di pasaran. .
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) telah lima kali dimintakan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, UU Migas dalam proses revisi dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2010. Namun demikian, hingga tahun 2018 atau hampir sembilan tahun, revisi UU Migas tidak kunjung selesai, bahkan belum pernah sekalipun dibahas dalam rapat pembahasan antara DPR dengan Pemerintah. Hingga Kertas Posisi ini disusun, rancangan revisi UU Migas masih dibahas di Badan Legislasi untuk kemudian diusulkan menjadi rancangan usulan Komisi VII DPR.
Masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) membuat usulan rancangan revisi UU Migas dengan pokok-pokok pikiran yang mencakup aspek perencanaan dan pencadangan migas untuk ketahanan energi, model kelembagaan pengelolaan migas, dana abadi migas, pengelolaan dampak lingkungan dan keselamatan kerja sektor migas, serta aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan migas.
Kertas fakta ini mengurai tentang visi, misi dan program pasangan Preseiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK khususnya 15 (lima belas) aspek terkait di bidang energi, industri ekstraktif pertambangan dan sumber daya alam.
Institute for Essentials Service Reform.
Persentase Bauran Energi Terbarukan yang Tinggi Dapat Memenuhi Kebutuhan Listrik di Sistem Jawa-Bali dan Sumatera Secara Handal dan Kompetitif
Tren Batubara ASEAN: Tantangan dan Peluang Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASE...Meliana Lumbantoruan
Konsumsi energi ASEAN diprediksi akan meningkat karena pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang signifikan di kawasan
ini. Penggunaan batubara secara terus-menerus meningkat sebagai
pengganti minyak dan gas. ASEAN memegang peran yang penting dalam konsumsi dan produk si batubara di Asia Pasifik. Berdasarkanpendekatan rantai nilai, negara produsen batubara di ASEAN berpeluang
untuk memaksimalkan pasar baik melalui perdagangan bilateral maupun
kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC). AEC dapat membantu mengintegrasikan pasar di ASEAN,
membangun kesadaran negara-negara ASEAN untuk mengembangkan
prasarana kecukupan energi maupun teknologi batubara bersih. Produksi batubara di ASEAN masih akan bersandar pada Indonesia sebagai eksportir
utama di ASEAN. Kebijakan energi di tiap negara ASEAN memiliki banyak kesamaan, sehingg a menyediakan ruang untuk mengembangkan lebih
lanju t kerjasama regional di dalam mengelola aspek-aspek energi. Masa depan sektor batubara di ASEAN akan sangat bergantung pada kemajuan
teknologi , perbaikan tata kelola, efisiensi transpor tasi, dan konektivitas antar negara. Penguatan kerjasama dan koordinasi haruslah menjadi
strategi kunci bagi negara-negara ASEAN untuk memastikan kesiapan di dalam menyambut AEC.
Koalisi Publish What You Pay Indonesia melihat bahwa UU no. 22 /2001 tentang Minyak dan Gas kurang memberikan daya dorong bagi perkembangan sektor Migas di Indonesia, serta kurang menjawab aspek ketahanan energi kita.
Hal ini ditandai dengan sejumlah persoalan-persoalan seperti: jumlah produksi yang terus menyusut, krisis energi, tata kelola yang kurang transparan dan akuntabel, serta persoalan hukum kelembagaan pengelola sektor migas.
Berikut adalah rumusan undang-undang Migas versi masyarakat sipil,
IPO of Oil and Gas SOE - Business Risk and Governance.pdfSampe Purba
This short presentation describes the benefit and concern over the Initial Public Offering of Oil and Gas State owned enterprises.
The very concern is to harmonize between the Good Corporate Governance (internal regulation) and Business Judgment Rules (external concern) where many Law Enforcement Officers sometimes not consider both in balance
Energy - Geostrategy and Geoeconomy - UNHAN - public.pptxSampe Purba
Collaborative and inclusiveness and fairness are the key to attack Climate Change
DS 592 dispute on NICKEL ... seems we still need long way journey for justice.
Tax treaty Application on PSC Contracts.pptxSampe Purba
This short presentation describes general feature of PSC (conventional cost recovery and gross split), pretax split and post tax split, tax treaty in general, specific issues on PPh ps 26(4) in PSC
USU - Migas dalam konteks ketahanan energi nasional.pptxSampe Purba
Empat sub topik bahasan meliputi Geopolitik Energi, Ketahanan Energi dalam Perspektif Dinamika Global, Transisi Energi - Climate Change and geoeconomy issues, serta substansi arsitektur RUU Migas
Energy Transition and CO2 Emission Fact Sheet.pptxSampe Purba
This presentation reveals three important facts :
1. Big Countries to emit most of the CO2 from the past to present
2. The Energy mix for Electricity is dominated by Fossil based energy
3. Indonesia is one of the LOWEST CO2 emitter per capita in the world
Energy Disruption - Electricity - Emission.pptxSampe Purba
This presentation displays that Indonesia is the LOWEST CO2 per Capita emission in the world.
We should aware an implication of a continuing conflict of Russia and NATO in Ukraine with respect to energy security
Non Dollar Currency and Non LIBOR Interest in.pptxSampe Purba
This presentation describes the history of the long US based Dollar and England based interest rate LIBOR - established up to the post world war II, being challenged by the new emerging powerful Natural Resources Based Economy such as Russia and club of BRICS. The dependency of European Union to Russian Gas is a test case, whether this long established financial and monetary order can be dethroned
IBU KOTA NUSANTARA sebagai Center of Gravity-1.pptxSampe Purba
Presentasi singkat ini mengcapture isue isue terkaut dengan pemindahan ibu kota suatu negara. Ibu kota adalah Center of Gravity, yang memiliki dimensi Kesejahteraan, Pertahanan, Iptek dan Hukum.
Pemindahan ibu kota bukan sekedar pemindahan orang dan infrastruktur.
This presentation discuss on the role and responsibility of global community in order to accelerate the achievement of decarbonization through a smooth, just and equitable transition
This short presentation discussing the Bureaucracy concept to fulfill its public service - in the era of post covid 19, from the perspective of moving from VUCA to BANI Concept, when responding from uncertain dynamics to an incomprehensible environment
Geopolitics and Payment System - a challenge to US dollar domination .pptxSampe Purba
This presentation discusses the historical perspective of world peace and security order post World war II, the rise of US dollar as International payment instruments and challenge to its domination - triggered by Russia - NATO Conflict.
As the concluding remarks are :
1. Geopolitics – Geostrategy – Geo economy are dynamics
2. New Equilibrium in Global Politics and Economy Power Sharing, might shock the global order temporarily
3. Money is the blood of modern global economy. You control the money circulation, meaning you already control more than half of the POWER
4. While Pact sunt servanda is the credo of Civic Society, at the end of a day it is the NATIONAL INTEREST to govern the State Political Behaviour
Energy : Geopolitics - Geostrategy - Geoeconomy, Lesson learned from Russia -...Sampe Purba
This presentation describes how in terms of geoeconomics, capitalizing the political and economy geography can be utilize as a bargain position to pursue geopolitical objectives
Cop26 Rowing between global and national interestSampe Purba
This presentation discloses how the countries behave and react towards the climate change. While all agrees that climate change is a serious issues, but when it comes to reality, all countries do look inward and into its own interest.
Logam tanah jarang rare earth a strategic critical mineral Sampe Purba
this presentation discovers that rare earth - is a very important component to support sophisticated products and renewable energy products. Yet, we find an anomaly, as most of the reserves and products are controlled by PRC countries, while the other G 7 countries not eager to discover and develop more. Indonesia has an abundance potential of rare earth resources yet to materialize
Green economy - Green Energy - Energy transition Sampe Purba
1. Developed countries should bear the burden balanced with the environmental impact of the manufacturing industry emitting carbon significantly, and from electricity consumed massively
Carbon trading as an instrument that offsets emissions, in essence, only transfers the calculation of the surplus minus the carbon balance
2. Developed countries should understand that in developing countries like Indonesia, the existing electricity generation system is very significant using coal-based fuels.
3. Access to finance, market restrictions and product embargoes and green certificates imposed by developed countries should be based on the achievement of NDCs in each country.
Towards cleaner energy - a collaborative world effortsSampe Purba
Presented in 3rd Asian Pollution Control and Sustainable Energy, May 2021
The bottom line of the messages are : Commitment to cleaner energy should be a real one, by taking into account each country's specific circumstances. One who polluted more, should take more responsibility. Carbon trading mechanism is somewhat more like a tactical trap by polluter producers and huge energy consumers at the expense of conserving O2 countries. This kind of platform may lead to vicious circle of atmosphere pollution
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFRajaclean
Jasa Cuci Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Jakarta Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Kulit Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Panggilan Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Di Rumah Bogor Barat Bogor, Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Fabric Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor,
Jasa cuci sofa kini semakin diminati karena kepraktisannya. Dengan menggunakan jasa ini, Anda tidak perlu repot mencuci sofa sendiri. Profesional dalam bidang ini dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu membersihkan sofa hingga ke serat terdalam, menghilangkan kotoran dan bakteri yang tidak terlihat.
ORDER https://wa.me/6282186148884 , Pelita Mas adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri Beton dan Paving Block. Paving Untuk Taman, Pelita Mas Paving Block, Pengunci Paving, Pengunci Paving Block, Pinggiran Paving.
Temukan keindahan luar biasa dalam taman paving kami yang eksklusif. Dengan desain yang elegan dan tahan lama, taman paving kami menciptakan ruang luar yang memikat. Pilihlah kualitas terbaik untuk keindahan yang abadi. Jual taman paving, wujudkan taman impian Anda hari ini!
Kami melayani pengiriman ke area Kota Malang dan Kota Batu. Kami Juga melayani Berbagai Macam Pemesanan Genteng Beton dan Paving Block dalam jumlah Besar untuk keperluan Perumahan, Perkantoran, Villa, Gedung, Pembangunan Kampus, Masjid, dan lainnya.
Produk yang kami produksi terdiri dari :
1. Genteng Beton Multiline
2. Genteng Beton Urat Batu
3. Genteng Beton Royal
4. Genteng Beton Vertical
5. Wuwung Genteng
6. Paving ukuran 20x20, 10,5x21, Diagonal
7. Kanstin dan Topi Uskup
8. Pagar Panel
9. Paving Corso 50x50
10. Paving Grass Block Lubang
Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan, hubungi :
Pabrik Genteng Beton dan Paving Pelita Mas
Jl Raya Tlogowaru No 41, Tajinan, Kedungkandang, Malang
Hub kami via whatsapp
https://wa.me/6282186148884
Hub kami via whatsapp
https://wa.me/6282186148884
Lokasi Pabrik kami
https://maps.app.goo.gl/bmDrQ87yF6gQvHnf8
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
Tata kelola gas bumi sebagai perwujudan kedaulatan energi di indonesia
1. Tata Kelola Gas Bumi sebagai Perwujudan Kedaulatan Energi di Indonesia
Oleh : Sampe L. Purba
I.
Pengantar
Ketahanan energi adalah terpenuhinya ketersediaan (availability), kemampuan untuk
membeli (affordability), dan adanya akses (accessibility), serta ramah lingkungan
(environment friendly) bagi masyarakat pengguna. Kemandirian energi adalah
kemampuan negara dan bangsa untuk memanfaatkan keaneka ragaman energi
dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan
kearifan lokal secara bermartabat. Kedaulatan energi adalah hak negara dan bangsa
untuk secara mandiri menentukan kebijakan pengelolaan energi untuk mencapai
ketahanan dan kemandirian energi.
Produksi migas Indonesia dewasa ini telah bergeser dari era dominasi minyak yang
mulai menurun (decline), ke era gas yang semakin meningkat. Namun demikian,
kecenderungan pengelolaan ekonomi makro Indonesia masih menggunakan
paradigma minyak. Hal ini antara lain tergambar pada APBN 2014 yang
menggunakan minyak sebagai dasar menghitung penerimaan maupun subsidi. Gas
masih lebih diutamakan sebagai sumber penerimaan Negara melalui APBN, dari pada
menggunakannya sebagai driver untuk menggerakkan ekonomi domestik. Kekisruhan
di awal tahun terkait dengan penyesuaian harga LPG non subsidi yang menyentak
sendi kehidupan masyarakat mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya gas telah menjadi
faktor penting dan signifikan yang mempengaruhi stabilitas suhu sosial-ekonomipolitik nasional.
Dalam Peraturan Menteri ESDM no. 3 tahun 2010 tentang alokasi dan pemanfaatan
gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dinyatakan bahwa bahwa gas
bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan sehingga perlu diatur
pemanfaatannya secara berkesinambungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat dan berorientasi pada asas kemanfaatan yang implementasi kebijakannya
ditujukan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Pengelolaan gas memiliki dimensi yang tidak sefleksibel mengelola minyak. Hal ini
terkait dengan karakteristik pengembangan dan komersialitas gas yang lebih
berdimensi jangka panjang, perlunya dukungan infrastruktur yang mendekatkan gas
dengan pengguna, manajemen tata kelola dan pemanfaatan dari sisi pemakai (user),
serta diversifikasi sumber energi dan penerimaan Negara.
Kebijakan pengelolaan energi harus mengubah paradigma penggunaan sumber daya
energi sebagai komoditas menjadi modal pembangunan nasional yang berperan
sebagai salah satu penggerak transformasi struktur perekonomian pada jangka
panjang . Karena itu yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana
merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tata kelola gas bumi sebagai
perwujudan kedaulatan energi di Indonesia.
1
2. II.
Pokok-pokok Persoalan
Identifikasi pokok – pokok persoalan sehubungan dengan permasalahan tersebut di
atas adalah sebagai berikut :
a. Persebaran Cadangan Gas di stranded remote area
Persebaran cadangan gas Indonesia baik yang sedang dalam tahapan
pengembangan maupun yang sudah contracted terutama adalah di lokasi-lokasi
yang jauh dari pasar/ user dan tidak tersedia infrastruktur yang memadai.
Lapangan-lapangan gas giant, seperti dari Tangguh Papua, Lapangan Jangkrik di
lepas pantai Kalimantan, Lapangan Masela di perbatasan selatan laut Timor,
Natuna D – Alpha di sekitar perairan Laut Cina Selatan adalah masa depan yang
menjanjikan. Namun ketidaktersediaan infrastruktur, jauhnya dari pasar dan tidak
tersedianya offtaker domestik yang dapat mendemonstrasikan komitmen dan
kemampuan nyata untuk memonetisasinya, mengharuskan diperlukan kompromi
realistis ekonomis yang bijak untuk pengembangannya.
Pengembangan lapangan-lapangan gas memiliki dimensi pelibatan teknologi yang
rumit, permodalan yang besar dan jangka panjang, aspek operasional value chain
gas yang harus terpadu, offtaker pembeli gas yang kuat, serta memperhatikan
aspek geostrategis politik di kancah global.
Kompromi realistis yang berdimensi jangka pendek menengah adalah dengan
mengutamakan monetisasi aspek komersialnya, sedangkan untuk jangka
menengah dan panjang adalah dengan penguatan dan pemberdayaan kapasitas
nasional untuk memungkinkan partisipasi dalam seluruh rangkaian value chain
gas development secara bertahap, terencana, konsisten dan rasional.
KEMENTERIAN
ESDM
CADANGAN DAN SUMBER DAYA GAS BUMI &
SUMBER DAYA CBM SERTA POTENSIAL SHALE GAS
ACEH (NAD)
7.08
NATUNA
NORTH SUMATRA
1.23
50.27
CENTRAL SUMATRA
9.28
16.65
PAPUA
EAST BORNEO
SOUTH SUMATRA
2.57
16.03
24.14
CELEBES
WEST JAVA
2.98
5.26
MOLUCCAS
15.21
EAST JAVA
(Advance Resources Interational, Inc., 2003 processed)
GAS RESERVES
PROVEN
=
POTENTIAL
=
TOTAL
=
103.35 TSCF
47.35 TSCF
150.70 TSCF
CBM RESOURCES = 453.30 TCF
Total CBM Basin = 11
(Advance Resources International, Inc., 2003)
Contract Signed up to 2012 : 54 CBM PSCs
(As of January 1st 2012)
SHALE GAS POTENTIAL
Saat ini Pemerintah sedang
melakukan Studi awal
Inventarisasi Potensi shale gas di
Indonesia
15
2
3. b. Infrastruktur Gas yang belum memadai
Dalam PerMESDM nomor 3 tahun 2010 dinyatakan bahwa kebijakan
pemanfaatan gas bumi adalah dengan mempertimbangkan kepentingan
umum, kepentingan negara, kebijakan energi nasional, cadangan dan
peluang pasar gas bumi, infrastruktur yang tersedia maupun yang dalam
perencanaan, keekonomian lapangan dari cadangan migas yang akan
dialokasikan.
Pemanfaatan gas bumi net dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut :
KEMENTERIAN
ESDM
PRODUKSI DAN PEMANFAATAN GAS BUMI (NET)
TAHUN 2013
KPS
7.031 BSCFD
0.982 BSCFD
PERTAMINA
MMSCFD
PROD *)
8.012 BSCFD
DOMESTIK
47.5 %
DOMESTIK
PUPUK
KILANG
PET. KIMIA
KONDENSASI
LPG
PGN
PLN
KRAKATAU STEEL
INDUSTRI LAIN**
CITY GAS
LNG DOMESTIK
SPBG/BBG
PEMAKAIAN SENDIRI
SUB TOTAL DOMESTIK
EKSPOR
FEED KILANG LNG
LPG
GAS PIPA
SUB TOTAL EKSPOR
EKSPOR
44.2 %
LOSSES
*) Status s.d. Juli 2013
(%)
630.7
88.9
74.2
12.1
64.9
699.3
819.5
43.9
680.6
0.22
174.6
1.8
517.9
3,808.5
7.9
1.1
0.9
0.2
0.8
8.7
10.2
0.5
8.5
0.003
2.2
0.02
6.5
47.5
2,596.2
948.2
3,544.4
32.4
0.0
11.8
44.2
659.6
8.2
**) Penyaluran KKKS ke industri selain pengguna PGN
Rendahnya absorpsi domestik terutama adalah karena beberapa hal.
Absorpsi industri pupuk yang masih rendah, terkait dengan keekonomian
harga, alokasi volume yang terbatas, jaringan infrastruktur yang belum
memadai dan kepastian jadwal pengembangan lapangan gas dengan
pengambilannya. Infrastruktur gas untuk rumah tangga dan transportasi
belum memadai. Jaringan Citi gas masih dalam tahap awal. Berhasilnya
konversi minyak tanah ke LPG seyogianya dipadukan dengan
pembangunan jaringan infrastruktur gas perkotaan dan stasiun LPG di
pedesaan.
Adapun hal pemanfaatan kelistrikan selain faktor ekonomi dan operasional
di sisi supply, adalah karena manfaat arbitrage sumber listrik dari gas yang
belum dioptimalkan di sisi demand.
3
6. disparitas harga yang besar antara energi untuk industri dibanding dengan
sektor rumah tangga, akan dapat mengakibatkan tidak berjalannya mekanisme
pasar yang efisien.
III.
Pokok-pokok Penyelesaian Persoalan
Untuk mengatasi persoalan-persoalan di atas beberapa hal yang dapat
dilakukan adalah
a. Mengoptimalkan nilai tambah dari value chain stranded gas.
Untuk lapangan-lapangan gas di stranded area yang secara teknis,
operasional dan finansial sangat sulit dan beresiko besar, biarlah
tetap dalam operatorship Perusahaan multi nasional yang telah
berpengalaman dengan mengikutkan mitra nasional untuk
apprenticeship dan pembelajaran eksposur global. Posisi dan letak
geografis dengan akses pasar akan menjadi pertimbangan dalam
alokasi gas. Namun Kapasitas Nasional akan didorong dengan
memanfaatkan secara optimal partisipasi pada industri penunjang.
Selain itu perusahaan-perusahaan asing seyogianya juga didorong
untuk membangun industri penunjangnya di dalam negeri. Pelaku
industri nasional harus memperoleh proteksi afirmasi rasional yang
memungkinkannya tumbuh, berkembang dan bersaing dengan
industri penunjang asing yang terintegrasi dan telah memiliki jaringan
yang kuat.
Diperlukan sinergitas antara manajemen supply, transportasi dan
manajemen demandnya.
6
8. Penguasaan dominan atas jaringan transmisi dan distribusi gas yang
cenderung monopolistis, atau kebijakan open access yang potensial
menambah mata rantai inefisiensi harus diminimalkan dengan
berbagai aturan dan regulasi yang ketat.
Institutional infrastructures meliputi pengaturan domain dan
kewenangan yang tegas antara pemegang kebijakan publik,
kebijakan bisnis, dan pelaku usaha.
c. Konsistensi dalam kebijakan untuk mendorong nilai tambah gas untuk
peningkatan produktivitas menuju keunggulan kompetitif. Sesuai
dengan arah yang digariskan dalam dokumen MP3EI, seyogianya
gas alam sebagai bagian dari sumber daya alam harus lebih
difokuskan untuk tujuan ekonomi jangka panjang dibandingkan
dengan untuk tujuan jangka pendek.
MP3EI : Bertahap, berlanjut, meningkat
Perlu Konsistensi dan Perubahan Paradigma
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
13
1
3
d. Manajemen supply dan demand secara terstruktur
Pengelolaan gas pada dasarnya adalah lintas sektoral, lintas lini dan lintas
kewenangan. Selain itu, sisi ideal juga harus seimbang dengan sisi komersial,
di tengah persaingan yang bersifat lokal, regional dan global. Pertumbuhan
ekonomi di satu sisi, dan produksi migas yang menurun secara alamiah,
membuat gap/ jurang antara sisi supply dan demand semakin melebar.
Mengandalkan migas untuk penerimaan negara dan sebagai sumber energi
baik untuk konsumsi, kelistrikan, industri dan transportasi sudah tidak tepat.
Karena itu adalah penting untuk mewujudkan diversifikasi sumber daya energi
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 5 tahun 2006 tentang
Bauran Energi Nasional. Saat ini minyak masih merupakan porsi terbesar
8