mengenai rupbasan di indonesia

1. DASAR HUKUM
 Undang- Undang Dasar 1945 (Pasal 28 huruf a s/d j )
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana.
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan.
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 1983
Tentang Pelaksanaan KUHAP.
 Peraturan Menteri Kehakiman R I No: M.05.UM.01.06 Thn 1983
Tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.
 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M. HH. 05. OT. 01.01
Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan HAM RI.

2.  Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No:
M.04.PR.07.03 tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara.
 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No: M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
 Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No:
E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 Tentang Juklak dan Juknis
Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
di Rupbasan.

3. Norma
Dasar
benda sitaan disimpan di
Rupbasan
(Pasal 44 ayat 1 UU RI No. 8 / 1981 KUHAP)

4. WEWENANG RUPBASAN
1. Tanggung jawab fisik atas Basan ada pada Kepala RUPBASAN.(Pasal 30 ayat 3
PP RI No. 27 / 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP)
2. Tanggung jawab juridis atas Basan ada pada pejabat sesuai tingkat pemeriksaan.
(Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) (Pasal 30 ayat 2 PP RI No. 27 / 1983
tentang Pelaksanaan KUHAP)
3. Di samping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan Kepala RUPBASAN
bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan;(Pasal 32 ayat 1 PP RI No. 27 /
1983 ttg Pelaksanaan KUHAP)
4. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka
cara penyimpanaan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala
Rupbasan. (Pasal 27 ayat 2 PP RI No. 27 / 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP)
5. Benda sitaan disimpan di Rupbasan untuk menjamin keselamatan dan
keamanannya. (Pasal 27 ayat 3 PP RI No. 27 / 1983 Tentang Pelaksanaan
KUHAP).
6. Di dalam RUPBASAN ditempatkan basan yang harus disimpan untuk keperluan
barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang rampasan.
(Pasal 27 ayat 1 PP RI No. 27 / 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP).

5. LATAR BELAKANG
 Pembentukan RUPBASAN dalam tata peradilan pidana
terpadu bertujuan untuk menerapkan “Check and
Balance” melalui prinsip netralitas dan prinsip pemisahan
fungsi pada pelaksanaan penegakkan hukum,perlindungan
HAM, dan penyelamatan aset hasil tindak pidana dalam
penyelenggaraan peyimpanan, pengelolaan,penyelamatan,
dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan
negara.
 Hal ini berarti RUPBASAN berperan menjamin dan
melindungi Hak Kepemilikkan atas benda milik seseorang
(korban) yang disita oleh penyidik untuk dijadikan barang
bukti di pengadilan sampai adanya putusan Hakim yang
memiliki kekuatan hukum tetap.

6. LANDASAN TEORI
Potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan terdapat
pada pekerjaan yang memenuhi tiga ciri :
1. Pekerjaan itu merupakan monopoli suatu badan kekuasaan.
2. Badan kekuasaan tersebut mempunyai wewenang diskresi.
3. Tidak adanya akuntabilitas dari para pelaksananya
 (Klitgaard : 1997)

7. Tugas Pokok RUPBASAN
1. Melakukan penyimpanan dan pengelolaan benda
sitaan dan barang rampasan negara.
2. Melakukan penyimpanan dan pengelolaan berarti
melakukan perbuatan menyimpan dan atau menaruh
ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang atau
berkurang benda dan atau barang yang dimaksud.
3. Dikelola berarti dapat dijamin keselamatan,
keutuhan, dan mutu benda atau barang dimaksud
sehingga tetap terjamin, terpelihara, dan terawat
dengan baik.

8. FUNGSI RUPBASAN
1. Melakukan pengadministrasian benda sitaan
dan barang rampasan negara.
2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda
sitaan dan barang rampasan negara.
3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan
benda sitaan dan barang rampasan negara.
4. Melakukan surat menyurat dan kearsipan.

9. VISI, MISI, DAN MOTO
VISI : MASYARAKAT MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM
MISI : MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DAN
MENYELAMTKAN ASET NEGARA HASIL TINDAK
PIDANA
MOTTO : MENGELOLA BENDA SITAAN SESUAI
KETENTUAN YANG BERLAKU

10. MAKSUD DAN TUJUAN
Standarisasi ini dibuat dengan maksud dan tujuan :
A. Maksud
1.Terdapat standar penulisan kelompok, satuan, jenis,
jumlah, status, kondisi, dan kodefikasi BASAN dan
BARAN di RUPBASAN dan diluar instansi RUPBASAN
2. Ketepatan dalam penyebutan kelompok, satuan, jenis,
jumlah, status, kondisi, dan kodefikasi BASAN dan
BARAN di RUPBASAN dan diluar instansi RUPBASAN
ke dalam buku register

11. B. Tujuan
1. Memudahkan dalam menulis, menyajikan dan
menyebut satuan terkecil BASAN dan BARAN di
RUPBASAN
2. Mengetahui kondisi dan status BASAN dan BARAN
sebagai bahan informasi pelayanan publik

12. DEFINISI
1. Benda Sitaan Negara (BASAN) adalah benda yang disita
oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Pejabat tertentu yang
karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita
benda dan atau barang dalam perkara pidana untuk
keperluaan barang bukti dalam proses peradilan.
2. Barang Rampasan Negara (BARAN) adalah Benda Sitaan
Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuataan hukum tetap dirampas untuk
Negara.

13. 3. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
(RUPBASAN) adalah satu-satunya tempat
penyimpanan segala macam jenis benda sitaan
Negara hasil tindak pidana untuk keperluan proses
Peradilan.
4. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik
untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah
penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,
berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan
peradilan.

14. 5. Standarisasi adalah satuan ukuran yang dipergunakan
sebagai dasar pembanding kuantitas,kualitas,nilai,dan
hasil karya yang ada.
6. Satuan Jenis adalah massa jenis dan atau massa persatuan
volume
7. Satuan Ukuran adalah ukuran dari suatu besaran yang
digunakan untuk mengukur jenis-jenis satuan.
8. Barang Bergerak adalah barang yang menurut sifat dan
penggunaannya dapat dipindahkan.
9. Barang tidak bergerak adalah barang yang menurut
sifatnya dan penggunaannya tidak dapat dipindahkan