paparan petunjuk teknis pelaksanaan patroli kepolisian negara republik indonesia meliputi cara bertindak dan strategi patroli guna mencegah gangguan kamtibmas.
Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Ditpamobvit pada tingkat Kepolisian Daerah. Ditpamobvit bertugas menyelenggarakan pengamanan terhadap obyek-obyek khusus seperti lembaga negara, perwakilan asing, industri, dan wisata yang memerlukan pengamanan khusus. Ditpamobvit terdiri dari empat subdit yaitu Subdit Waster, Subdit Wisata, Subdit Lem
Dokumen tersebut membahas situasi eksternal dan internal terkait obyek vital nasional (Obvitnas) dan pelaksanaan tugas PAM Obvitnas Polres Kalsel pada tahun 2012. Secara eksternal, terdapat berbagai potensi ancaman keamanan di sektor sumber daya alam, perhubungan, dan pariwisata. Secara internal, dibahas mengenai jumlah personil PAM Obvitnas Polres Kalsel beserta tingkat pangkatnya."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) meliputi penutupan dan pengamanan TKP, pertolongan bagi korban, dan pelaporan kejadian kepada pihak yang berwajib
2. Prinsip utama dalam menangani TPTKP adalah mempertahankan status quo TKP dan mengamankan barang bukti
3. TKP sangat berarti untuk mengungkap informasi mengenai waktu, temp
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah: (1) Permendagri No 26/2020 mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP dan Satlinmas, (2) Satpol PP menyelenggara ketertiban umum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sedangkan Satlinmas membantu di tingkat desa/kelurahan, (3) Penyelenggaraan tersebut mencakup kegiatan deteksi dini, pembinaan, patroli, peng
Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Ditpamobvit pada tingkat Kepolisian Daerah. Ditpamobvit bertugas menyelenggarakan pengamanan terhadap obyek-obyek khusus seperti lembaga negara, perwakilan asing, industri, dan wisata yang memerlukan pengamanan khusus. Ditpamobvit terdiri dari empat subdit yaitu Subdit Waster, Subdit Wisata, Subdit Lem
Dokumen tersebut membahas situasi eksternal dan internal terkait obyek vital nasional (Obvitnas) dan pelaksanaan tugas PAM Obvitnas Polres Kalsel pada tahun 2012. Secara eksternal, terdapat berbagai potensi ancaman keamanan di sektor sumber daya alam, perhubungan, dan pariwisata. Secara internal, dibahas mengenai jumlah personil PAM Obvitnas Polres Kalsel beserta tingkat pangkatnya."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) meliputi penutupan dan pengamanan TKP, pertolongan bagi korban, dan pelaporan kejadian kepada pihak yang berwajib
2. Prinsip utama dalam menangani TPTKP adalah mempertahankan status quo TKP dan mengamankan barang bukti
3. TKP sangat berarti untuk mengungkap informasi mengenai waktu, temp
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah: (1) Permendagri No 26/2020 mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP dan Satlinmas, (2) Satpol PP menyelenggara ketertiban umum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sedangkan Satlinmas membantu di tingkat desa/kelurahan, (3) Penyelenggaraan tersebut mencakup kegiatan deteksi dini, pembinaan, patroli, peng
Dokumen tersebut membahas tentang tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TP-TKP) yang meliputi pengamankan TKP, pengumpulan barang bukti, dan keterangan saksi guna persiapan pengolahan TKP oleh pihak kepolisian.
Polri berkomitmen melakukan transformasi menuju organisasi yang lebih profesional, bermoral dan modern melalui empat program utama yaitu: (1) transformasi organisasi, (2) transformasi operasional, (3) transformasi pelayanan publik, dan (4) transformasi pengawasan. Transformasi ini bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan tentang informasi jabatan pengadministrasi umum di pemerintah kabupaten yang bertugas menerima, mencatat, dan menyimpan surat serta dokumen sesuai prosedur.
Ringkasan dokumen tersebut adalah tentang dasar hukum dan pengertian pengamanan obyek vital nasional di Polri. Dokumen tersebut menjelaskan tugas pokok Direktorat Pengamanan Obyek Vital dan Infrastruktur (DIT PAM OBVIT) dalam menyelenggarakan pengamanan obyek khusus, lingkungan industri, objek wisata, dan lembaga negara termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus. Dokumen tersebut juga men
Dokumen tersebut membahas mengenai penyempurnaan penyelenggaraan trantibumlinmas di tingkat desa, meliputi:
1. Penguatan kelembagaan satuan pelindungan masyarakat (Satlinmas) di desa
2. Peningkatan kapasitas personil Satlinmas
3. Peningkatan kinerja Satlinmas melalui berbagai program pemberdayaan
HANJAR LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK);AKBP DADANG DK;SPN POLDA JAMBIDadang DjokoKaryanto
1. Dokumen tersebut membahas tentang tugas pokok, fungsi, dan peran-peran Kapolsek beserta para pejabatnya di tingkat Polsek. Juga dibahas mengenai manajemen operasional Polsek yang harus dikuasai oleh Kapolsek.
2. Dibahas pula tentang tugas pokok masing-masing seksi dan unit di Polsek seperti seksi umum, humas, hukum, intelkam, reskrim, binmas, sabhara, lantas, dan unitpolair
This document summarizes the presentation of the Head of Operations of the Indonesian National Police (POLRI) regarding the implementation of priority programs under the POLRI Promoter program. It outlines 5 priority areas (cultural reform, public service improvement, increased legal enforcement professionalism, increased public order and security, and media management) and their implementation through 11 programs and 62 activities over 10 months. Progress is monitored through regular reporting and evaluation meetings.
Peraturan ini mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencakup etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai dasar kepolisian serta memastikan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota kepolisian.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian ASN dan jenis-jenis pegawai ASN, hak dan kewajiban pegawai ASN, serta organisasi dan larangan-larangan yang berlaku bagi ASN."
Aplikasi SRIKANDI merupakan integrasi sistem informasi kearsipan dinamis secara nasional yang dapat diakses oleh instansi pemerintah untuk mengelola arsip secara digital. Aplikasi ini dikembangkan oleh tim internal ANRI dan disosialisasikan ke pegawai.
Laporan ini merangkum hasil evaluasi penyerapan anggaran triwulan I tahun 2018 Polres Metro Jakarta Selatan. Secara keseluruhan penyerapan anggaran masih rendah pada beberapa program seperti pengembangan hukum, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan potensi keamanan. Beberapa penyebab belum terserapnya anggaran adalah proses lelang yang masih berlangsung serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan berikutnya.
1. Diperlukan pengadaan komputer di depo obat IGD rumah sakit untuk mengintegrasikan data pemakaian obat dan alat dengan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang telah berjalan
2. Saat ini hanya modul IGD yang mencatat tindakan dan inventory saja, sedangkan pemakaian obat dan alat belum terintegrasi
3. Pengadaan komputer diharapkan dapat mengintegrasikan semua data pelayanan ke dalam satu basis
LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORANSudirman Sultan
1. Dokumen tersebut membahas tentang penyegaran pengetahuan petugas Polisi Kehutanan mengenai pembuatan administrasi pelaporan seperti laporan kejadian, berita acara, dan laporan kegiatan perlindungan hutan.
2. Administrasi pelaporan digunakan sebagai bukti portofolio kegiatan dan dalam penyusunan DUPAK.
3. Dibahas pula syarat formal dan materiil dalam pembuatan laporan kejadian dan berbagai jenis berita ac
Dokumen tersebut membahas tentang tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TP-TKP) yang meliputi pengamankan TKP, pengumpulan barang bukti, dan keterangan saksi guna persiapan pengolahan TKP oleh pihak kepolisian.
Polri berkomitmen melakukan transformasi menuju organisasi yang lebih profesional, bermoral dan modern melalui empat program utama yaitu: (1) transformasi organisasi, (2) transformasi operasional, (3) transformasi pelayanan publik, dan (4) transformasi pengawasan. Transformasi ini bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan tentang informasi jabatan pengadministrasi umum di pemerintah kabupaten yang bertugas menerima, mencatat, dan menyimpan surat serta dokumen sesuai prosedur.
Ringkasan dokumen tersebut adalah tentang dasar hukum dan pengertian pengamanan obyek vital nasional di Polri. Dokumen tersebut menjelaskan tugas pokok Direktorat Pengamanan Obyek Vital dan Infrastruktur (DIT PAM OBVIT) dalam menyelenggarakan pengamanan obyek khusus, lingkungan industri, objek wisata, dan lembaga negara termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus. Dokumen tersebut juga men
Dokumen tersebut membahas mengenai penyempurnaan penyelenggaraan trantibumlinmas di tingkat desa, meliputi:
1. Penguatan kelembagaan satuan pelindungan masyarakat (Satlinmas) di desa
2. Peningkatan kapasitas personil Satlinmas
3. Peningkatan kinerja Satlinmas melalui berbagai program pemberdayaan
HANJAR LATIHAN MANAJEMEN KEWILAYAHAN (KAPOLSEK);AKBP DADANG DK;SPN POLDA JAMBIDadang DjokoKaryanto
1. Dokumen tersebut membahas tentang tugas pokok, fungsi, dan peran-peran Kapolsek beserta para pejabatnya di tingkat Polsek. Juga dibahas mengenai manajemen operasional Polsek yang harus dikuasai oleh Kapolsek.
2. Dibahas pula tentang tugas pokok masing-masing seksi dan unit di Polsek seperti seksi umum, humas, hukum, intelkam, reskrim, binmas, sabhara, lantas, dan unitpolair
This document summarizes the presentation of the Head of Operations of the Indonesian National Police (POLRI) regarding the implementation of priority programs under the POLRI Promoter program. It outlines 5 priority areas (cultural reform, public service improvement, increased legal enforcement professionalism, increased public order and security, and media management) and their implementation through 11 programs and 62 activities over 10 months. Progress is monitored through regular reporting and evaluation meetings.
Peraturan ini mengatur tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencakup etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai dasar kepolisian serta memastikan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota kepolisian.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian ASN dan jenis-jenis pegawai ASN, hak dan kewajiban pegawai ASN, serta organisasi dan larangan-larangan yang berlaku bagi ASN."
Aplikasi SRIKANDI merupakan integrasi sistem informasi kearsipan dinamis secara nasional yang dapat diakses oleh instansi pemerintah untuk mengelola arsip secara digital. Aplikasi ini dikembangkan oleh tim internal ANRI dan disosialisasikan ke pegawai.
Laporan ini merangkum hasil evaluasi penyerapan anggaran triwulan I tahun 2018 Polres Metro Jakarta Selatan. Secara keseluruhan penyerapan anggaran masih rendah pada beberapa program seperti pengembangan hukum, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan potensi keamanan. Beberapa penyebab belum terserapnya anggaran adalah proses lelang yang masih berlangsung serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan berikutnya.
1. Diperlukan pengadaan komputer di depo obat IGD rumah sakit untuk mengintegrasikan data pemakaian obat dan alat dengan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang telah berjalan
2. Saat ini hanya modul IGD yang mencatat tindakan dan inventory saja, sedangkan pemakaian obat dan alat belum terintegrasi
3. Pengadaan komputer diharapkan dapat mengintegrasikan semua data pelayanan ke dalam satu basis
LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORANSudirman Sultan
1. Dokumen tersebut membahas tentang penyegaran pengetahuan petugas Polisi Kehutanan mengenai pembuatan administrasi pelaporan seperti laporan kejadian, berita acara, dan laporan kegiatan perlindungan hutan.
2. Administrasi pelaporan digunakan sebagai bukti portofolio kegiatan dan dalam penyusunan DUPAK.
3. Dibahas pula syarat formal dan materiil dalam pembuatan laporan kejadian dan berbagai jenis berita ac
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
2. • Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh
anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan
Kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan,
ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi,
menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi,
dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan
nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-
tindakan kepolisian
PATROLI
• Quick Respons adalah ketanggapsegeraan atau kecepatan Petugas
Patroli dalam merespons panggilan, laporan dan/atau pengaduan
QUICK RESPONS
• Area Patroli (Beat) adalah tempat atau lokasi yang
dipertanggungjawabkan kepada Petugas Patroli
AREA PATROLI (BEAT)
3. MENIADAKAN KEMUNGKINAN ADANYA NIAT DAN KESEMPATAN DALAM RANGKA MENCEGAH
TIMBULNYA GANGGUAN KAMTIBMAS
MENGHADIRKAN POLISI DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT
MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT DALAM MENGANTISIPASI
GANGGUAN KAMTIBMAS SERTA KEAMANAN, KESELAMATAN, KETERTIBAN DAN
KELANCARAN LALULINTAS (KAMSELTIBCAR LANTAS), SERTA MEMBERIKAN KEMUDAHAN
AKSES PELAPORAN MASYARAKAT
TERWUJUDNYA PEMELIHARAAN KAMTIBMAS
MENINGKATKAN PERAN SERTA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEWUJUDKAN KAMTIBMAS
MEMBERIKAN PELAYANAN MASYARAKAT BERUPA TINDAKAN KEPOLISIAN YANG
DILAKUKAN OLEH PETUGAS PATROLI DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN,
PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
TERWUJUDNYA RASAAMAN MASYARAKAT
5. • Ditentukan berdasarkan analisis evaluasi gangguan Kamtibmas dan
perkiraan keadaan intelijen
SASARAN PATROLI
1) Wilayah patroli dan/atau area patroli (Beat) dibagi berdasarkan:
a. wilayah hukum kepolisian;
b. sumber daya; dan/atau c. kerawanan daerah.
2) Dalam hal situasi darurat, Patroli dapat dilakukan dengan memasuki Wilayah Patroli atau
Area Patroli(Beat) lain.
WILAYAH PATROLI
6. a) RUTIN
b) KHUSUS
c) INSIDENTIL
d) SKALA BESAR : PATROLI YANG DILAKUKAN OLEH PALING
SEDIKIT
SATU SATUAN SETINGKAT PELETON (SST), BAIK
SECARA MANDIRI, LINTAS FUNGSI DAN/ ATAU
GABUNGAN INSTANSI LAIN DENGAN SASARAN
ANCAMAN TERORIS, KONFLIK SOSIAL, RUSUH
MASSAL, PERKELAHIAN ANTAR POK, DAN SITUASI
KONTIJENSI LAINNYA
PATROLI BERSIFAT
8. • MERUPAKAN KECEPATAN PETUGAS DALAM MENINDAK LANJUTI
LAPORAN MASYARAKAT
QUICK RESPONSE
SEBELUM MELAKSANAKAN PATROLI, PENGENDALI TAKTIS DAN/ATAU
PENGENDALI TEKNIS MELAKUKAN AAP KEPADA SELURUH PETUGAS
PATROLI DENGAN MENYAMPAIKAN:
A. ANEVGANGGUAN KAMTIBMAS DAN KALENDER KAMTIBMAS DINAMIS MAUPUN
STATIS;
B. SASARAN PATROLI;
C. BENTUK PATROLI;
D. WILAYAH PATROLI;
E. AREA PATROLI (BEAT);
F. KARAKTERISTIK KERAWANAN DAERAH/OBJEK SASARAN PATROLI;
G. WAKTU PATROLI;
H. CARA BERTINDAK;
I. LARANGAN; DAN
J. KEWAJIBAN
RUTINITAS PATROLI
9. PENGAWASAN
• PENGAWASAN DILAKUKAN MELALUI KEGIATAN:
• >INSPEKSI MENDADAK
• >PEMANTAUAN/ MONITORING
• >SUPERVISI
• >PELAPORAN
PENGENDALIAN
• PENGENDALI TAKTIS : KAPOLSEK PD TINGKAT POLSEK, & KAPOLRES
PADA TINGKAT POLRES.
• PENGENDALI TEKNIS : KANIT SABHARA PADA TINGKAT POLSEK & KASAT
SABHARA PADA TINGKAT POLRES.
• DALAM PELAKSANAAN PATROLI DI LAKUKAN SECARA TERPADU,
MELIBATKAN FUNGSI KEPOLISIAN DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA
ANALISA DAN
EVALUASI
• DILAKSANAKAN SECARA BERKALA MELIPUTI :
• >SETELAH SELESAI PELAKSANAAN PATROLI
• >HARIAN
• >MINGGUAN
• >BULANAN