mengenai hukum acara pidana pertemuan ke 1 Pecah Sertifikat Tanah Lalu Jual Beli di PPAT Pemecahan dilakukan berdasarkan Pernyataan Pemecahan atas Nama Diri Sendiri oleh pemilik yang disertai alasan pemecahan tersebut. Misalnya untuk dialihkan kepada pihak lain secara sebagian-sebagian atau dengan alasan akan dibagi menurut jumlah pemilik (dalam hal tanah warisan). Sementara sertifikat sedang dalam proses pengurusan pemecahan di Badan Pertahanan Nasional (BPN), maka antara penjual dan pembeli bisa dibuat Pengikatan Jual Beli (PJB), yang memuat pasal bahwa AJB akan dilaksanakan pada saat pemecahan sertifikat sudah selesai. Pembayaran harga bisa dilunasi pada saat penandatanganan PJB atau bisa juga dilunasi pada saat penandatanganan AJB. 1. Lengkapi dokumen Seperti dijelaskan dalam ulasan Cara Pemecahan Sertifikat Tanah, jika ingin mengurus sertifikat tanah sendiri terbilang cukup mudah. Datangi Kantor Badan Pertanahan (BPN) setempat dan bawa dokumen-dokumen berikut: a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup (yang memuat: identitas diri; luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon; pernyataan tanah tidak dalam sengketa; pernyataan tanah dikuasai secara fisik; alasan pemecahannya); b. Surat Kuasa apabila dikuasakan; c. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; d. Sertifikat asli; e. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan; f. Tapak kavling dari Kantor Pertanahan; g. Rencana tapak/site plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. 2. Pengukuran lokasi Setelah melakukan pendaftaran berkas, kamu akan mendapatkan tanda terima. Petugas yang bertanggung jawab atas pengukuran akan pergi ke lokasi dengan didampingi pemilik atau kuasanya. Lalu petugas akan menggambar hasil pengukuran dan memetakan lokasi pada peta yang disediakan. 3. Penerbitan surat ukur untuk tanah yang dipecahkan Tahapan berikutnya adalah penerbitan surat ukur untuk tiap-tiap tanah yang dipecahkan. Surat ukur ditandatangani oleh kepala seksi pengukuran dan pemetaan. Usai mendapatkan surat ukur, tahapan selanjutnya adalah penerbitan sertifikat di Subseksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI). Sertifikat tersebut kemudian akan ditandatangani kepala lembaga pertanahan. Proses pemecahan sertifikat selesai dan kamu tinggal menunggu sertifikat baru keluar. 4. Biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses pemecahan sertifikat tanah warisan Biaya yang diperlukan untuk proses ini adalah sebesar Rp25.000, dikalikan banyaknya sertifikat pemecahan yang diterbitkan. Waktu yang dibutuhkan 7 hari kerja, di luar waktu pengukuran. Satu hari kerja yang dimaksud di sini adalah 8 jam. Pecah Sertifikat Tanah Lalu Jual Beli di PPAT Pemecahan dilakukan berdasarkan Pernyataan Pemecahan atas Nama Diri Sendiri oleh pemilik yang disertai alasan pemecahan tersebut. Misalnya untuk dialihkan kepada pihak lain secara sebagian-sebagian atau dengan alasan akan dibagi me

2. DAFTAR PUSTAKA / REFERENSI.
1. Kuhap lengkap, pelaksanaan kuhap ,pedoman pelaksanaan
kuhap,penerbit PT Bumi aksara, Jakarta, 2004.
2. Prof, DR. Satjipto Raharjo,SH. PENEGAKAN HUKUM,suatu tinjauan
sosialogis, Genta Publishing,Yogyakarta,2009
3. R. Abdoel Djamali,SH, Pengantar Hukum Indonesia, edisi revisi, Divisi
Buku perguruan tinggi, PT Raja Grafindo, Bandung,2005.
4. Suharto,RM,SH. Penuntutan Dalam Praktek Peradilan,Sinar
Grafika,Jakarta,1997.
5. DR, OC. Kaligis,SH,MH. Pendapat Ahli dalam perkara Pidana.
6. Prof, DR H. Bagir Manan, SH,MCL, Kekuasaan kehakiman Republik
Indonesia, LPPM, Universitas Islam Bandung, 2005.
7. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009, tetang Pengawasan dan
pengendalian dalam proses penyidikan perkara pidana di lingkungan
polri.
telah diubah dgn perkap no: 14 Tahun 2012 ttg Manajemen
penyidikan tindak pidana.
8. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pedoman
pelaksanaan kuhap.
9. Peraturan pemerintah nomor : 58 tahun 2010, tentang perubahan
peraturan pemerintah nomor:27 tahun 1983.

3. JUDUL MATA KULIAH : HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
NOMOR / KODE :
BOBOT SKS : 3 SKS.( 14 KALI PERTEMUAN )
WAKTU PERTEM UAN : 90 MENIT
HARI : sabtu
NAMA DOSEN : DR . RUSMAN,SH,MH
EVALUASI : UAS : 50 %
UTS : 30 %
TUGAS : 10 %
KEHADIRAN : 10 %
.

4. 1. KETENTUAN UMUM dan AZAS AZAS
2. PENYIDIKAN & PENUNTUTAN UMUM
3. PENINDAKAN ( PANGGIL, TANGKAP, TAHAN, GELEDAH BADAN )
PEMASUKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT.
4. TERSANGKA & TERDAKWA
5. BANTUAN HUKUM
6. BERITA ACARA
7. SUMPAH / JANJI
8. PENYIDIKAN
9. PENUNTUTAN,
10. ACARA PEMERIKSAAN DIPENGADILAN,
11. PERKARA KONEKSITAS.
12. PRA PRADILAN,
13. TUNTUTAN GANTI RUGI.
14. UPAYA HUKUM.

5. EROPA
CONTINENTAL
HUKUM ADAT HUKUM ISLAM
ANGLOSAKTION
( COMMON LAW )
H. PIDANA
FORMIL/
MATERIEL
GENERAL
( KUHP )
SPESIALIST
( KHUSUS )
KUHAP UU NO 8 Tahun 1981,
UU NO. 41 TH 1999 TTG KEHUTANAN
UU NO 21 TAHUN 2007 TTG TPPU . DLL
HUKUM NASIONAL

6. HUKUM PIDANA INDONESIA
FORMIL
MATERIIL
UU NO; 8 TAHUN 1981 (KUHAP) SPP
/ CJS :
1. SUB SISTEM PENYIDIKAN.
2. SUB SISTEM PENUNTUTAN.
3. SUB SISTEM PERADILAN
4. SUB SISTEM ADVOKAT.
5. SUB SISTEM PEMIDANAAN.
UMUM / KUHPIDANA
KHUSUS/ TERTENTU.
HUKUM PIDANA

7. HUKUM ACARA PIDANA
1. PENGERTIAN
Hukum Acara Pidana disebut juga Hukum Formil. Adalah Kumpulan
Peraturan yg mengatur bagaimana Negara melaksanakan Hukum Materil
melalui Aparatnya ( CJS PLUS ).
2. Tugas Hukum Acara Pidana
- Mencari dan Mendapatkan kebenaran Materil
- Memperoleh Keputusan / tentang bersalah tidaknya Seseorang /
Sekelompok orang yg disangka / didakwa melakukan perbuatan
Pidana.
- Melaksanakan Putusan Hakim.
3. Tujuan Hukum Acara Pidana
Menciptakan Ketertiban, Ketentraman, Kedamaian, Keadilan, dan ADANYA
KEPASTIAN HUKUM,Kesejahteraan Masyarakat.

8. HUKUM ACARA PIDANA
1
4. Azas – Azas Hukum Acara Pidana
a. Azas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan
b. Azas Praduga tidak bersalah ( Presumption of Innocence )
c. Azas Oportunitas
d. Azas Pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk Umum
e. Azas diperlakukan sama di depan Hakim
f. Azas Peradilan dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan
tetap
g. Azas berhak mendapat Bantuan Hukum
h. Azas Akusator dan Inkisitor
i. Azas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan dengan Lisan.

9. LAW ENFORCEMENT
PENYIDIKAN PENUNTUTAN PENGADILAN
ADVOKAT
LEMBAGA PMSY
- LIDIK
- TINDAK
- RIKSA
- SAIRAHKAS
KARA
- LIMPAH BP
JPU
- PRA PENUNTUTAN
- SURAT DAKWAAN
- TAHAP
PENUNTUTAN
- PERLAWANAN
- BANDING (7 HARI )
- KASASI ( 14 HARI )
- REFLIK
- EKSEKUTOR
- ACARA RIKSA
BIASA
- ACARA RIKSA
SINGKAT
- ACARA RIKSA
CEPAT
- VONIS
- WASMAT
- DAMPINGI TSK
- BELA TERDAKWA
(PLEDOI)
- AJUKAN PRA
PERADILAN
- AJUKAN GANTI
RG/REHABILTASI
- UPAYA HUKUM :
- HKM POKOK
- HKM TAMBAHAN
-.KAPAN ;
- JENIS PIDANA
APA .
- BERAPA LAMA
- CARA YG
BGMN DI LAKS
PEMBUKTIAN
DISIDANG PN vonis
( SPPT / CJS )
1
LAKS PUT

10. SUB SISTEM PENYIDIKAN
•1. PENYELIDIKAN
•2. PENINDAKAN .
•3. PEMERIKSAAN
•4. PEMBERKASAN.
•5. SERAH PERKARA
18 October
2023
10

11. PENINDAKAN
•1.PEMANGGILAN
•3. PENANGKAPAN
•3. PENANAHANAN
•4. PENGGELEDAHAN
•5. PENYITAAN.
18 October
2023
11

12. UMUM
A. PENINDAKAN MERUPAKAN UPAYA PAKSA DLM GIAT SIDIK
TP, MELIPUTI GIAT UTK MELAKUKAN PANGGIL, TANGKAP,
TAHAN, GELEDAH & SITA.
B. GIAT - GIAT DI DLM TINDAK PD DASARNYA BERSIFAT MEM-
BATASI KEBEBASAN ATAS HAK-2 SESEORANG & PERANNYA
DLM PELAKS HRS ATAS TINDAKAN TSB.
PENGGOLONGAN
1. PEMANGGILAN
2. PENANGKAPAN
3. PENAHANAN.
4. PENGGELEDAHAN
5. PENYITAAN
1

13. BAB.II
PEMANGGILAN
1. PERTIMBANGAN
BAHWA SESEORANG MEMPUNYAI PERANAN SBG TSK/SAKSI
DLM SUATU TP. YG TLH TERJADI DIMANA PERANANNYA DPT
DIKETAHUI DR :
1. LAPORAN POLISI
2. PENGEMBANGAN HSL RIKSA YG DITUANGKAN DLM BAP.
3. LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN.
2. KET. HUKUM
A. PSL 7 (1) HURUF G & PSL 11 KUHAP.
B. PSL 112 (1) & (2) KUHAP.
C. PSL 113 KUHAP
D. PSL 116 (3) & (4) KUHAP
E. PSL 119 KUHAP
2

14. 3. BENTUK SURAT PANGGIL
A. PANGGIL THDP TSK / SAKSI HRS DILAKUKAN DGN SURAT
PANGGILAN YG SAH SESUAI BENTUK & FORMAT YG SDH
DITENTUKAN SBG BUKTI ATAS LANGGAR HUKUM APABI-
LA ORANG YG DIPANGGIL TDK MEMENUHI PANGGILAN
SERTA DIPERGUNAKAN UTK KELENGKAPAN BP.
B. DLM SURAT PANGGIL HRS DISEBUT DGN JELAS STATUS
ORANG YG DI PANGGIL YAITU SBG TSK / SAKSI.
C. PEJABAT YG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT
PANGGILAN ADALAH KPD KESATUAN ATAU PEJABAT YG
DITUNJUK SELAKU PENYIDIK / P. PEMBANTU.
3

15. SPRIN MEMBAWA
TSK / SAKSI
1. DIBERLAKUKAN/DIBUAT APABILA SEORANG
TSK/SAKSI YG DIPANGGIL 2 X BERTURUT-2
TDK MEMENUHI PANGGILAN TANPAALASAN
YG SAH, PATUT & WAJAR.
2. PEJABAT YG BERWENANG MENANDATANGA-
NI SPRIN MEMBAWA TSK/SAKSI ADALAH KPD
KESATUAN ATAU PEJABAT YG DITUNJUK SE-
LAKU PENYIDIK / P. PEMBANTU.
HAL-2 YG PERLU DIPERHATIKAN
DLM HAL YG DIPANGGIL ADALAH ANGGOTA MPR/DPR, DPA, BPK
& PARA MENTERI KABINET SERTAANGGOTA DPRD TK.I & II, MAKA
TATA CARA PEMANGGILANNYA MENGACU DGN KETENTUAN-2
YG TERCANTUM DLM UUNO 22 Tahun 2003 tentang SUNDUK DAN
OTONOMI DAERAH UU NO : 32 Tahun 2004
4

17. BAB. III
PENANGKAPAN
TANGKAP ADALAH SUATU TINDAKAAN PENYIDIK BERUPA PEMBATASAN
SEMENTARA WAKTU KEKEBASAN TSK ATAU TDW APABILA CUKUP
BUKTI GUNA KEPENTINGAN SIDIK ATAU TUNTUT & ATAU PERADILAN
DLM HAL SERTA MENURUT CARA YG DIATUR DLM UU
A. BAHWA SESEORANG YG DIDUGA KERAS MEMPUNYAI PERANAN SBG
PELAKU TP YG TERJADI ATAS DASAR ADANYA BUKTI PERMULAAN YG
CUKUP, PERLU SEGERA DIDENGAR KET & DIPERIKSA.
B. ADANYA PERMINTAAN DR PENYIDIK/P.PEMBANTU KESATUAN LUAR
DAERAH HUKUM DAN NCB/ICPO-INTERPOL ATAU P.U/HAKIM.
C. TSK PELAKU PELANGGARAN SESUDAH DIPANGGIL SCR SAH 2 X BER-
TURUT-TURUT TDK MEMENUHI PANGGILAN TANPAALASAN YG SAH.
2. PERTIMBANGAN
1. PENGERTIAN
5

18. 3. KETENTUAN HUKUM
A. PSL 1 BUTIR 20 KUHAP
B. PSL 5 (1) HURUF B, PSL 7 (1) HURUF D, PSL 11 & 16 (1) &
(2) KUHAP
C. PSL 17 KUHAP
D. PSL 18 & PSL 19 (1) & (2) KUHAP.
E. PSL 37 (1) & (2) KUHAP.
F. PSL 102 (2), (3) & PSL 111 (1) KUHAP.
4. PERSIAPAN
A. MEMBUAT Surat Perintah Penugasan.
B. MENERBITKAN Surat Perintah Tangkap (SPRIN KAP).
C. PETUGAS MENGUASAI DATA & INFORMASI MENGE-
NAI SASARAN PENANGKAPAN AL :
1) IDENTITAS LAIN SESUAI YG ADA PADA SPRIN KAP.
2) SIFAT & KEBIASAAN ORANG YG AKAN DITANGKAP.
3) JML & GIAT PERSENJATAAN ORANG YG DI KAP & KE-
MUNGKINAN ADANYA PIHAK TERTENTU YG BANTU/
MELINDUNGINYA.
4) KEADAAN & SUASANA TEMPAT ORANG YG DI KAP.
6

20. PENANGKAPAN TANPA SPRIN KAP
A. SETIAP ORANG YG MENEMUKAN TP DLM KEADAAN TERTANGKAP TANGAN,
BERHAK MENANGKAP TSK, UTK KEMUDIAN SEGERA MELAPORKAN/
MENYERAHKAN TSK BESERTA Barang Bukti YG ADA KPD APARAT TERDEKAT.
B. APABILAANGGOTA POLRI MENEMUKAN SUATU TINDAK PIDANA DLM
KEADAAN TERTANGKAP TANGAN MAKA TINDAKAN YG PERLU DIAMBIL SBB :
1. Menangkap pelaku & menyita barang bukti.
2. Melarang orang-2 yg dianggap perlu, utk tdk meninggalkan tempat sebelum
pemeriksaan ditempat kejadian selesai.
3. Melaporkan penyerahan tsk beserta atau tanpa barang bukti kpd kesatuan polri (
lembaga yg sama fungsinya) yg terdekat disertai Berita acara ttg tindak pidana yg telah
dilakukan.
KAPATAS PER-
MINTAAN KEPOLI
SIAN NEGARA
ANGGOTA ICPO
1. BANTUAN KAP DIBERIKAN ATAS DASAR PERMINTAAN MELALUI
INTERPOL DGN DILENGKAPI SPRIN KAP YG DIKELUARKAN OLEH
NEGARA PEMINTA.
2. MASA BERLAKU SPRIN KAP DIMAKSUD HRS MEMPUNYAI TENG-
GANG WAKTU YG CUKUP UTK DILAKUKANNYA KAP TSB.
7

21. BAB. IV
P E N A H AN A N
PENGERTIAN
PENEMPATAN TSK ATAU TDW DITEMPAT TERTENTU OLEH
PENYIDIK ATAU PU ATAU HAKIM DGN PENEMPATANNYA
DLM HAL SERTA MENURUT CARAYG DIATUR DLM UU
A. BERDASARKAN HSL PEMERIKSAAN, TSK DIDUGA KERAS TELAH
MELAKUKAN PERCOBAAN MELAKUKAN / MEMBANTU
MELAKUKAN TP DGN BUKTI YG CUKUP.
B. ADANYA KEADAAN YG MENIMBULKAN KEKHAWATIRAN
BAHWA TSK :
A) AKAN MELARIKAN DIRI.
B) MERUSAK ATAU MENGHILANGKAN BB.
C) AKAN MENGULANGI T.P.
PERTIMBANGAN
8

22. KETENTUAN
HUKUM
A. PSL 1 BUTIR 21 KUHAP
B. PSL 2 (1) HURUF D PSL 11 & PSL 20 KUHAP.
C. PSL 21 KUHAP
D. PSL 22 KUHAP.
E. PSL 23 KUHAP
F. PSL 24 KUHAP
G. PSL 29 KUHAP
H. PSL 31 KUHAP
I. PSL 123 KUHAP
9

23. JENIS-JENIS
PENAHANAN
PENGERTIAN :
A. PENAHANAN RUTAN : RUTAN/ KANTOR
POLISI / KANTOR KEJAKSAAN
B. HAN RMH:
C. HAN KOTA
DSR HK
1. RUTAN PSL 22 (1) HURUF a KUHAP
MENKEH NO.04.UM.0106/1983
2. RUMAH PSL 22 (2) HURUF b KUHAP
3. KOTA PSL 22 (3) HURUF c KUHAP
PERHIT :
RUTAN
RUMAH = 1/3 RUTAN
KOTA = 1/5 RUTAN
10

24. TK.RIKSA PASAL WENANG PANJANG PSL 29 JML
SIDIK 24 20 40 PU 30+30 KPN 120
P. U 25 20 30 KPN 30+30 KPN 110
HAKIM 26 30 60 KPN 30+30 KPT 150
H.TINGGI 27 30 60 KPT 30+30 MA 150
H.AGUNG 28 50 60 KMA 30+30 KMA 170
JML 150 250 300 700
11

25. PEJABAT YG BERHAK MENGALIHKAN
PENAHANAN :
PENYIDIK, PU, HAKIM
DSR HUKUM
PSL 23 (1) & (2) KUHAP
TATA CARAALIH HAN :
A. ALIH HAN OLH PENYIDIK/PU DIBUAT
KAN SP SENDIRI.
B. ALIH HAN OLH HAKIM DIBUATKAN
PENETAPAN.
C. TEMBS ALIH HAN : TSK/TDW/BERKE
PENTINGAN.
SYARAT ALIH HAN :
A. PERMOHONAN
B. TANPA HON PJBT DPT ALIH
HAN
C. PERTIMBANGAN
12

26. PENGERTIAN :
1. DITUNDANYA PELAKS HAN SEORG TSK/TDW BAIK DG/TNP JAMINAN ORG/UANG
BDS SYARAT-2 YG DITENT, BILA DILANGGAR MAKA HAN AKAN DILAKS.
2. TDK DILANJUTKANNYA PELAKS HAN SEORANG TSK/TDW BAIK DG/TNP JAMINAN
ORG/UANG BDS SYARAT-2 YG DITENT, BILA DILANGGAR MAKA HAN AKAN DIKE-
NAKAN LAGI.
SYARAT-2 :
1. PERMOHONAN TSK/TDW/PH/KELUARGA
2. DIAJUKAN KE PENYIDIK/PU/HAKIM
3. DG/TANPA JAMINAN
4. SANGGUP PENUHI KETENT
5. DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL/BERMATERAI
6. SIT MASYARAKAT.
JAMINAN
PSL 35 PP 27/1983
J.UANG : TSK/TDW LARI LEWAT 3 BLN
UANG TSB MENJADI MILIK NEG
PSL 36 PP 27/1983
J.ORG : TSK/TDW LARI, ORG TSB HRS MEMBA
YAR/BRS MLKNYA DISITA NEG.
YG BERWNG :
P/PU/HAKIM
DSR HUKUM
PSL 31,123 KUHAP
PSL 35,36 PP.27/83
KEP MENKEH NO. 04.PW.
07.03/1983
13

27. PERTIMBANGAN :
A. JANGKA WAKTU TLH HBS & TDK DPT DI-
PERP JG LAGI
B. KEPENT RIKSA TLH TERPENUHI SDGKAN
TSK TDK KHAWATIR LARI, RUSAK, ULANG
TINDAK PIDANA
C. HSL SIDIK LENGKAP MENURUT PU
D. DEMI HUKUM
PENGERTIAN LUAR HAN :
DIKELUARKANNYA TSK DR TPT HAN BAIK
KRN TINGKAT RIKSA TLH TERPENUHI/BTS
WAKTU HAN TLH BERAKHIR/PERINTAH
HAKIM.
DSR HKM :
PSL 24 (3) & (4) KUHAP
PSL 26 (4) KUHAP
14

28. 15
A. GELEDAH RUMAH ADALAH TINDAKAN PENYIDIK UTK MEMASUKI RUMAH TEM-
PAT TINGGAL & TEMPAT TERTUTUP LAINNYA UTK MELAKUKAN TINDAKAN
RIKSA & SITAATAU TANGKAP DLM HAL & MENURUT CARA YG DIATUR DLM UU
B. GELEDAH BADAN ADALAH TINDAKAN PENYIDIK UTK MENGADAKAN RIKSA
BADAN & ATAU PAKAIAN TSK UTK CARI BENDA YG DIDUGA KERAS ADA PADA
BADANNYA ATAU DIBAWANYA SERTA UTK DISITA.
A. SALAH SATU TINDAKAN UPAYA PAKSA DLM PELAKS. PENYIDIKAN ADALAH
PENGGELEDAHAN (BADAN, RUMAH, TEMPAT TERTUTUP).
B. TINDAKAN GELEDAH DILAKUKAN DGN MAKSUD :
1. UTK MENDAPATKAN BARANG BUKTI.
2. UTK MENDAHULUI TINDAKAN TANGKAP TERHADAP TSK.
3. MENEKAN PELUANG SERANGAN TSK KEPADA PETUGAS.
PENGERTIAN
PERTIMBANGAN

29. 16
KETENTUAN HUKUM
A. PSL 1 BUTIR 17 & 18
B. PSL 5 (1) HURUF B PSL 7 (1) HURUF D, PSL 11, PSL 32 & PSL 37 KUHAP.
C. PSL 33 KUHAP.
D. PSL 34 KUHAP.
E. PSL 36 KUHAP
PELAKS. GELEDAH
A. DIPERLUKAN SURAT IJIN GELEDAH RUMAH DR KPN SEDAERAH HUKUM
(DICANTUMKAN DIDLM KOLOM DASAR & PERTIMBANGAN PD SPRIN DAG)
B. DIPERLUKAN SPRIN GELEDAH (PD KOLOM DASAR & PERTIMBANGAN MEN
CANTUMKAN TGL & NOMOR SURAT IJIN GELEDAH DARI KPN)
C. DILAKUKAN OLEH PENYIDIK/P.PEMBANTU & ATAU PENYELIDIK ATAS PE-
RINTAH PENYIDIK.

31. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang sah adalah:
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa
Pasal 39 ayat (1) KUHAP, terdapat 2 jenis barang bukti, yaitu:
1. Benda berwujud, yang berupa:
a. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau untuk
mempersiapkannya
b. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan
c. Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
d. Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung
dengan berlakunya tindak pidana
2. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.
Alat-alat bukti
Barang bukti

32. 17
DLM KEADAAN YG
SANGAT PERLU & MENDESAK
A. DPT DILAKUKAN TANPA SURAT IJIN GELEDAH DR KPN.
B. DIPERLUKAN SPRIN GELEDAH.
C. PENYIDIK/P.PEMBANTU & PENYELIDIK ATAS PERINTAH PENYIDIK DPT MELAKU-
KAN GELEDAH.
* HALAMAN RUMAH TSK BERTEMPAT TINGGAL/BERDIAM/BERAD.A
* SETIAP TEMPAT LAIN DIMANA TSK BERTEMPAT TINGGAL/BERDIAM/BERADA.
* DITEMPAT TP DILAKUKAN ATAU TEMPAT LAIN YG TERDAPAT BEKAS TP.
* TEMPAT PENGINAPAN & TEMPAT UMUM LAINNYA.
DLM HAL TERTANGKAP
TANGAN
A. TDK DIPERLUKAN SURAT IJIN GELEDAH DR KPN.
B. TDK DIPERLUKAN SPRIN GELEDAH.
C. DPT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK/P.PEMBANTU & PENYELIDIK ATAS PERINTAH
PENYIDIK DISEMUA TEMPAT, KECUALI :
* RUANG DIMANA SEDANG BERLANGSUNG SIDANG MPR, DPR & DPRD.
* TEMPAT DIMANA SEDANG BERLANGSUNG IBADAH & ATAU UPACARA KEAGA-
MAAN.
* RUANG DIMANA SEDANG BERLANGSUNG SIDANG PENGADILAN.

33. 18
PENGERTIAN
SERANGKAIAN TINDAKAN PENYIDIK UTK MENGAMBIL ALIH
& MENYIMPAN DI BAWAH PENGUASAANNYA BENDA
BERGERAK ATAU TDK BERGERAK, BERWUJUD ATAU TDK
BERWUJUD UTK KEPENTINGAN PEMBUKTIAN DLM SIDIK,
TUNTUT & PERADILAN.
PERTIM
BANGAN
A. DIPERLUKANNYA BB YG ADA KAITANNYA DG KASUS/TP YG
TERJADI UTK PENENTUAN KASUS.
B. DIPERLUKANNYA PERSYARATAN KELENGKAPAN BP GUNA
PEMBUKTIAN DLM PROSES SIDIK, TUNTUT & PERADILAN.
KETENTUAN
HUKUM
A. PSL 1 BUTIR 16 KUHAP
B. PSL 5 (1) HURUF B ANGKA 1, PSL 7 (1) HURUF D, PSL 14, 40, 41
& PSL 42 KUHAP.
C. PSL 38, 128 & 129 KUHAP
D. PSL 39 & PSL 131 KUHAP
E. PSL 43, 44 & 45 KUHAP.

34. 19
PELAKS. PENYITAAN
A. DIPERLUKAN SURAT IJIN/IJIN KHUSUS PENYIDIK DARI KPN.
B. DIPERLUKAN SPRIN SITA.
C. DAPAT DILAKUKAN O/ PENYIDIK/P.PEMBANTU & PENYELIDIK ATAU PERINTAH
PENYIDIK.
D. PENYITAAN DILAKUKAN THDP BENDA-2 BERGERAK/TDK BERGERAK :
* BENDAATAU TAGIHAN TSK/TDW YG SELURUH ATAU SEBAGIAN DIDUGA/DI-
PEROLEH/SEBAGIAN HASIL TP.
* BENDAYG TLH DIPERGUNAKAN SCR LANGSUNG UTK MELAKUKAN TP ATAU
UTK MEMPERSIAPKANNYA.
* BENDAYG DIPERGUNAKAN UTK MENGHALANG-2 I PENYIDIKAN TP.
* BENDAYG KHUSUS DIBUAT ATAU DIPERUNTUKAN MELAKUKAN TP.
* BENDA LAIN YG MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DGN TP YG DILAKUKAN
* BENDAYG BERADA DLM SITAAN PERKARA PERDATAATAU PAILIT SEPANJANG
MEMENUHI SEBAGAIMANA TSB PD (1), (2) & (3).
DLM KEADAAN
YG SANGAT PERLU
& MENDESAK
A. DPT DILAKUKAN TANPA SURAT IJIN DR KPN.
B. TDK DIPERLUKAN SPRIN SITA.
C. SITA TERBATAS HANYA TERDAPAT BENDA BERERAK
SAJA.
D. DILAKUKAN OLEH PENYIDIK/P.PEMBANTU & PEPENYE-
LIDIK PERINTAH PENYIDIK.

36. Berita acara pemeriksaan (“BAP”) adalah catatan yang berisi mengenai
semua kejadian dalam penyidikan yang berhubungan
dengan pemeriksaan di tingkat penyidikan berupa pemeriksaan terhadap
tersangka, pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap ahli dan
penghentian penyidikan.
A. UMUM
1. MERUPAKAN KEWAJIBAN PEMERIKSA, SBG AKIBAT HUKUM DARI
KEGIATAN PEMERIKSAAN
2. BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADL MRPK SALAH SATU UPAYA
PEMBUKTIAN/ ALAT BUKTI & PEMBUATANNYA MEMENUHI PERSYARATAN
FORMAL & MATERIAL

37. • BAP DIBUAT PD KERTAS UKURAN FOLIO/ KWARTO BERWARNA
PUTIH, MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA (KECUALI ADA KE-
TENTUAN LAIN)
2. SETIAP HALAMAN DIKOSONGKAN ¼ HALAMAN SEBELAH KIRI
UTK PERBAIKAN APABILA ADA KESALAHAN/ KEKURANGAN/
LEBIH
3. PADA HALAMAN PERTAMA :
a. TULIS NAMA KESATUAN PD SUDUT KIRI ATAS/ SESUAI KETEN-
TUAN INSTANSI
b. DIBAWAH DITULIS “PRO JUSTITIA”
c. DIBAWAHNYA DITENGAH-TENGAH DITULIS DGN KALIMAT
“BERITA ACARA PEMERIKSAAN” BAWAHNYA DIGARIS,
DIBAWAHNYA DLM KURUNG DITULIS TERSANGKA/ SAKSI/AHLI
DST

38. d. PADA BAB PENDAHULUAN DITULIS :
1) Hari, tgl, bln, tahun & jam saat dimulainya pemeriksaan
2) Nama, pangkat, Nrp/Nip, jabatan & kapasitas dlm peme-
riksaan
3) Nama & identitas yg diperiksa scr lengkap & statusnya
4) Alasan pemeriksaan terhadap yg diperiksa dlm kaitannya dgn
perkaranya
5) Pemberitahuan hak-hak TSK sebelum pemeriksaan dimulai
4. PADA TIAP HALAMAN
a. DIPARAF OLEH YG DIPERIKSA PD SUDUT KANAN BAWA
b. PD SETIAP AKHIR KALIMAT, APABILA ADA TEMPAT KOSONG
DIISI DGN GARIS PUTUS-PUTUS (UTK MENGHINDARI DIISI DGN
KATA LAIN)
c. PD TULISAN YG SALAH/ KURANG/ LEBIH JANGAN DIHAPUS/
TYPE EX
5. PD HALAMAN AKHIR DITANDATANGANI OLEH MASING2 PIHAK
YG TERLIBAT DLM KEGIATAN TSB

39. 1. BOBOT BERITAACARA PEMERIKSAAN
BOBOT SUATU BERITAACARA PEMERIKSAAN SANGAT
TERGANTUNG MATERI YG TERDAPAT PD PENJABARAN
UNSUR2 PASAL DLM PERTANYAAN & JAWABAN, YG
MAMPU MEMBERIKAN GAMBARAN SCR UTUH TTG APA
YG SEBENARNYA TERJADI, KAPAN TERJADINYA DAN
DIMANA TERJADI SERTA BAGAIMANA PEMERIKSAAN
ITU DILAKSANAKAN

40. 2. ISI BERITAACARA PEMERIKSAAN
SETIAP PERTANYAAN DLM KEGIATAN PEMERIKSAAN,
KHUSUSNYA PD PERTANYAAN POKOK MERUPAKAN
PENJABARAN UNSUR2 PASAL YG DIPERSANGKAKAN
DLM BENTUK “7 KAH” (SIADIDEMMENBABI), SCR TUN-
TAS, BAIK PERTANYAAN THP SAKSI, AHLI MAUPUN
TSK, SHG DPT MENGAKOMODIR SEMUA INFORMASI YG
DIPERLUKAN DLM PEMBUKTIAN, SHG MAMPU MEYA-
KINKAN PIHAK2 TERKAIT TTG
- APA YG SEBENARNYA TERJADI
- KAPAN PERISTIWA PIDANA ITU TERJADI
- DIMANA PERISTIWA PIDANA ITU TERJADI
- BAGAIMANA PERISTIWA PIDANA ITU TERJADI
- MENGAPA PERISTIWA PIDANA TSB TERJADI
- SIAPA YG DIDUGA SBG PELAKU

41. B. PENGERTIAN
1. CATATAN/ TULISAN DLM BENTUK RESMI, YG DIBUAT OLEH
PEJABAT UMUM YG BERWENANG, ATAS KEKUATAN SUM-
PAH JABATAN ATAU DIKUATKAN DGN SUMPAH
2. DIBERI TGL & MEMUAT KETERANGAN TTG KEJADIAN/ TP
YG DIPERSANGKAKAN ATAU KEADAAN YG DIDENGAR,
DILIHAT, DIALAMI SENDIRI, DGN MENYEBUT WAKTU TEM-
PAT TINGGAL YG DIPERIKSA, KETERANGAN MEREKA,
CATATAN MENGENAI AKTA/ BENDA SERTA SEGALA SE-
SUATU YG DIANGGAP PERLU UTK KEPENTINGAN PENYE-
LESAIAN PERKARA
3. Merupakan PENJABARAN UNSUR2 PASAL TINDAK PIDANA/
PERMASALAHAN YG SEDANG DIPERIKSA
4. DITANDA TANGI OLEH SEMUA PIHAK YG TERLIBAT DLM
KEGIATAN PEMERIKSAAN, BAGI YG TDK MAU MENANDA-
TANGANI BAP DICATAT DLM BA & MENYEBUTKAN ALASAN
NYA

42. 1. SAKSI KORBAN/ PELAPOR
ADL MRK YG MENYAMPAIKAN LAP TTG SUATU PERISTIWA PIDANA
2. SAKSI YG SEBENARNYA TSK
ADL MRK YG PD AWALNYA DIPERIKSA SBG SAKSI, NAMUN BERDASAR
KAN ALAT BUKTI LAIN YG BERHASIL DIKUMPULKAN TERNYATA SBG TSK
3. SAKSI YG SEBETULNYA BUKAN SAKSI
ADL SESEORANG YG MERASA DIRINYA DPT MENJADI SAKSI WALAUPUN
SEBENARNYA TDK MELIHAT/ MENDENGAR/ MENGALAMI SENDIRI TP TSB
(TESTIMONIUM DE AIDITU)
4. SAKSI YG MENGUNTUNGKAN TSK
ADL SAKSI YG DIMINTA OLEH TSK UTK DIHADIRKAN DLM PEMERIKSAAN,
KRN DIANGGAP KETERANGANNYA DPT MENGUNTUNGKAN TSK (SAKSI A
DECHARGE)
5. SAKSI MAHKOTA
ADL SAKSI YG SEBETULNYA JUGA TERSANGKA DLM TINDAK PIDANA YG
SAMA, NAMUN DLM BERKAS PERKARA YG BERBEDA (BP YG DI-SPLITSING)

43. a. PSL 1 BUTIR 26, 27 KUHAP
b. PSL 112 AYAT (1) & (2) KUHAP
c. PSL 113 KUHAP
d. PSL 116 AYAT (1) & (2) KUHAP
e. PSL 117 AYAT (1) & (2) KUHAP
f. PSL 118 AYAT (1) & (2) KUHAP
g. PSL 119 KUHAP

44. 1. SAKSI PD SAAT DIPERIKSA SEBAIKNYA DLM KEADAAN
SEHAT JASMANI & ROHANI, APABILA SAKSI DLM KEADAAN
SAKIT NAMUN MASIH BISA BERKOMUNIKASI DGN BAIK
MAKA PEMERIKSAAN TETAP DPT DILANJUTKAN KALAU
PERLU SEGERA DISUMPAH
2. APABILA SAKSI YG DIPANGGIL MEMBERI ALASAN YG
PATUT& WAJAR BAHWA IA TDK DAPAT DATANG KPD
PENYIDIK YG MELAKUKAN PEMERIKSAAN, PENYIDIK ITU
DATANG KE TEMPAT KEDIAMANNYA.
3. DIUTAMAKAN BAGI MEREKA YG TDK ADA HUBUNGAN
KELUARGA DGN TERSANGKA, KARENA MEREKA YG ADA
HUBUNGAN KELUARGA SAMPAI DERAJAT KETIGA KARENA
BERDASARKAN HUBUNGAN DARAH ATAU KARENA AKIBAT
PERKAWINAN

45. a. PSL 1 BUTIR 28 KUHAP
b. PSL 120 AYAT (1) & (2) KUHAP
c. PSL 132 KUHAP AYAT (1) S/D (6) KUHAP
d. PSL 133 AYAT (1), (2) & (3) KUHAP
a. AHLI MEMILIKI KEAHLIAN SEHUBUNGAN DGN TINDAK PIDANA YG
SEDANG DILAKUKAN PENYIDIKAN
b. SIFAT KETERANGAN YG DIBERIKAN BERDASARKAN PENGETAHUAN
YG DIMILIKINYA
c. HSL PEMERIKSAAN YG DIBUAT OLEH AHLI BERDASARKAN
SUMPAH JABATAN, ATAS PERMINTAAN PENYIDIK MRPKAN ALAT
BUKTI SURAT
d. MENDAPATKAN REKOMENDASI/ DITUNJUK DR/ OLEH PIMPINANNYA

46. A. AHLI KRN PROFESINYA, CONTOH : AHLI AKUNTAN, AHLI
PERIKANAN DLL
B. AHLI YG MEMILIKI KEAHLIAN KHUSUS UTK MENANGANI BENDA
MATI (YG DIAM) DPT MEMBERIKAN INFORMASI KPD PENYIDIK
CONTOH : AHLI KEDOKTERAN FORENSIK, AHLI LABORATORIUM
FORENSIK, DLL
A. AHLI YG MRPKAN PAKAR PAKAR THD SUATU ILMU PENGETAHUAN
YG DIPERLUKAN DLM PEMBUKTIAN OLEH PENYIDIK, WALAUPUN
HAL TSB SUDAH DIKETAHUI KHALAYAK RAMAI CONTOH : AHLI
HUKUM PIDANA, AHLI BAHASA DLL

47. a. PSL 1 BUTIR 14 KUHAP
b. PSL 31 AYAT (1) & (2) KUHAP
c. PSL 50 S/D 68 KUHAP
d. PSL 72 KUHAP
e. PSL 79, 124, 81, 95, 97 KUHAP
A. TSK DIPERIKSA SETELAH ADA BUKTI PERMULAAN BHW IA DIDUGA SBG PELAKU TP
B. TSK PD SAAT DIPERIKSA SEBAIKNYA DLM KEADAAN SEHAT BAIK JASMANI MAUPUN
ROHANI, APABILA TSK DLM KEADAAN SAKIT NAMUN MASIH BISA BERKOMUNIKASI
DGN BAIK SERTA TDK KEBERATAN UTK DIPERIKSA, MAKA PEMERIKSAAN DPT
DILAKUKAN
C. SEBELUM DIPERIKSA DIBERITAHUKAN TERLEBIH DAHULU HAK2 NYA, TERUTAMA
HAK UTK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM.
D. APABILA TSK YG DIPANGGIL MEMBERI ALASAN YG PATUT & WAJAR BHW IA TDK DPT
DATANG KPD PENYIDIK YG MELAKUKAN PEMERIKSAAN, PENYIDIK ITU DATANG
KETEMPAT KEDIAMANNYA
f. PSL 116 AYAT (3) & (4) KUHAP
g. PSL 117 AYAT (1) & (2) KUHAP
h. PSL 118 AYAT (1) & (2) KUHAP
i. PSL 119 KUHAP
j. PSL 122 KUHAP
k. PSL 123 KUHAP

48. 1. ORANG YG MELAKUKAN (PLEGER)
ADL MRK YG MELAKUKAN TP SCR SENDIRIAN
2. ORANG YG MENYURUH MELAKUKAN (DOEN PLEGER)
ADL MRK YG MENYURUH ORANG LAIN UTK MELA-
KUKAN TP
3. ORANG YG TURUT MELAKUKAN (MEDEPLEGER)
ADL MRK YG IKUT MELAKUKAN TP
4. ORANG YG SENGAJA MEMBUJUK UTK ORANG LAIN
UTK MELAKUKAN TP, DGN PEMBERIAN UPAH ATAU
JANJI, SALAH MEMAKAI KEKUASAAN ATAU PE-
NGARUH, KEKERASAN ATAU ANCAMAN, TIPU DAYA
5. ORANG YG MEMBANTU MELAKUKAN TP (MEGEP –
LICHHTIG)
ADL ORANG DGN SENGAJA MEMBERI BANTUAN PD
SESEORANG YG AKAN ATAU SEDANG MELAKUKAN
TP

49. 1. SESEGERA MENDAPATKAN PEMERIKSAAN
2. UTK MEMPERSIAPKAN PEMBELAAN BERHAK TSK
DIBERITAHUKAN DGN JELAS DLM BAHASA YG ME-
NGERTI OLEHNYA TTG APA YG DISANGKAKAN KPD
NYA PD WAKTU PEMERIKSAAN DIMULAI
3. MEMBERIKAN KETERANGAN SCR BEBAS KPD PENYIDIK
4. UTK SETIAP WAKTU MENDAPAT BANTUAN JURU
BAHASA
5. MENDAPAT BANTUAN HUKUM DR SESEORANG ATAU
LEBIH PENASEHAT HUKUM SELAMA DLM WAKTU & PD
SETIAP TINGKAT PEMERIKSAAN, SERTA BERHAK ME-
MILIH SENDIRI PENASEHAT HUKUM, BAGI MEREKA
YG DIANCAM HUKUMAN > 15 THN, ATAU > 5 THN, YG
TDK MEMPUNYAI PENASEHAT HUKUM SENDIRI

50. 6. BAGI YG DITAHAN BERHAK MENGHUBUNGI PENASEHAT
HUKUMNYA
7. DIBERITAHUKAN TTG PENAHANAN THDP DIRINYA KPD
KELUARGANYA/ ORANG SERUMAH, BERHAK MENERIMA
KUNJUNGAN KELUARGANYA, BERHAK MENGIRIM/
MENERIMA SURAT, BERHAK MENGHUBUNGI/ MENERIMA
KUNJUNGAN ROHANIAWAN
8. BERHAK MENGAJUKAN SAKSI DAN/ ATAU AHLI YG
MENGUNTUNGKAN DIRINYA
9. TDK DIBEBANI PEMBUKTIAN
10. BERHAK MENUNTUT GANTI RUGI & REHABILITASI
11. BERHAK MENDAPATKAN TURUNAN BAP

51. a. PSL 1 BUTIR 13 KUHAP
b. PSL 54, 55 & 56 AYAT (1) & (2)
KUHAP
c. PSL 57 AYAT (1) KUHAP
d. PSL 61 KUHAP
a. SEBELUM BERBICARA SUDAH MENDAPAT KUASA DR TSK
b. PD DASARNYA PENASEHAT HUKUM DPT BERPERAKTEK IA DPT
ATAU MEMPEROLEH IJIN UTK BERACARA DISELURUH PN
c. BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN TLH
DITENTUKAN KOTA TEMPAT KEDUDUKANNYA/ DOMISILINYA YG
TERMASUK SUATU PT
d. BERACARA DI WILAYAH HUKUM SUATU PT, NAMUN DPT BERACARA
DILUAR DAERAH HKM ATAS REKOMENDASI KETUA PT SETEMPAT
e. PSL 62 AYAT (1) & (2) KUHAP
f. PSL 69 S/D 74 KUHAP
g. PSL 79 & 124 KUHAP
h. PSL 115 AYAT (1) & (2) KUHAP
i. PSL 123 KUHAP

52. YG MENJADI PERHATIAN :
1. HAK UTK SEGERA MENDAPATKAN PEMERIKSAAN
2. HAK UTK SEGERA DIADILI & DAPAT KEPUTUSAN
SEADIL-ADILNYA
3. HAK UTK DIBERI TAHU TTG APA YG DIDAKWAKAN
DGN BAHASA YG JELAS & DIMENGERTI
4. HAK UTK MENYIAPKAN PEMBELAAN
5. HAK UTK MEDAPAT JURU BAHASA
6. HAK UTK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM
7. HAK UTK MENDAPAKAN KUNJUNGAN KELUARGA
8. HAK UTK MELAKSANAKAN IBADAH
9. HAK UTK MENUNJUK PENGACARA

53.  PENGIRIMAN SPDP ( PSL 109 AYAT (1)
HAP )
 PERPANJANGAN PENAHANAN ( PSL 24
AYAT (2) HAP )
 SP3 ( PSL 109 AYAT (2) HAP )
 RAH KARA ( PSL 110 AYAT (1) HAP )
 SIDIK TAMBAHAN ( P 22 ) PSL 30 UU No.
16 TH 2004

54.  PENGGELEDAHAN ( PSL 33 HAP )
 PENYITAAN ( PSL 38 HAP )
 RIKSA SURAT ( PSL 47 HAP )
 ACARA RIKSA TIPIRING ( PSL 205 HAP )
 RIKSA PERKARA PELANGGARAN LL
( PSL 211 – 216 HAP )

55.  KOORDINASI DENGAN PENGAWAS
( PSL 7 AYAT (2) HAP )
 PEMEBERIAN PETUNJUK DAN BANTUAN
DIMULAINYA PENYIDIKAN ( SPDP ), SP3
DAN RAHKARA ( PSL 107 DAN 109 AYAT
(3) HAP

56.  ADVOKAT / PH SALAH GUNAKAN
HUBUNGAN DAN PEMBICARAAN DGN
TSK ( PSL 70 HAP )
 WAS OLEH PENYIDIK DLM HAL ADVOKAT
HUBUNGAN DGN TSK ( PSL 71 DAN 115
HAP )