SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
PERANAN POLRI TP ILLEGAL LOGGING DALAM PENEGAKAN HUKUM TP KORUPSI & DI BIDANG
Bentuk-bentuk Tindak Pidana CURI, BUNUH, TIPU, ANIAYA, DSB TP. KONVENSIONAL 1 TEROR, TIP, LUNDUP SENPI, NARKOTIKA, UPAL, CYBER CRIME, CUCI UANG, BAJAK LAUT TP. TRANSNASIONAL 2 KORUPSI, CAGAR ALAM, ILLOG, I MIN, I FISH, DSB TP. YG BERHUB DGN KAYA NEG 3 RUSUH, ANARKIS, KONFLIK TP. BERSIFAT KONTIJENSI 4
Pola Penanganan PENANGKALAN PENCEGAHAN GAKKUM
DATA KERAWANAN DAERAH THN 2007 4445 8347 JUMLAH XII I VII IX IV III II VI V X VII VIII 38 34 64 47 48 54 38 46 66 66 60 57 34 1115 228 163 443 490 710 281 378 160 228 215 89 1731 358 346 917 898 1837 610 569 341 378 373 DIT RESKRIM POLTABES PBR POLRES KPR POLRES PLLWN POLRES ROHUL POLRESTA DUMAI POLRES BKS POLRES ROHIL POLRES SIAK POLRES KUANSING POLRES INHU POLRES INHIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 5 4 3 2 1 RANGKING % S L KESATUAN NO
TP ILLEGAL LOGGING
D a s a r HUKUM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
FAKTOR YG MEMPENGARUHI TERJADINYA ILLEGAL LOGGING ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PERORANGAN BUMN / BUMD SWASTA KOPERASI MO -  Tebang tanpa hak - bakar hutan - tanpa dokumen - miliki, angkut, beli jual, dll MO -  Tebang tdk prosedur - Menadah,manipulasi  - Merambah, bakar hutan - Membeli, terima, simpan jual, memiliki kayu tdk sah - Salah guna ijin - Palsu Dokumen/SKSHH MO -  Kuasai lahan bukan haknya - salah guna dokumen - Tidak bayar pajak/manipu- lasi data (Dokumen) - Menampung,beli,lundup  kayu ilegal DARAT AIR ALAT TRANPORTASI Truk Kontainer - Ponton - Rakit - Kapal LN LOKAL PABRIK EXPORT  LN Sing Mal Chin JENIS HUTAN Alat yg digun : - Chain Saw - Exapator - Kepiting - Boldozer ANATOMI KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING LINDUNG KONSERVASI PRODUKSI POK PELAKU Alat yg digun : - Chain Saw - Exapator - Kepiting - Boldozer MO -  Tebang tanpa hak - Merambah, angkut - salah guna ijin,  menadah dll Alat yg digun : - Chain Saw - Exapator - Kepiting - Boldozer SAWMIL/ KILANG HUTAN Alat yg digun : - Chain Saw - kampak
DATA KASUS ILLEGAL LOGGING TAHUN 2007 OLEH POLDA RIAU DAN JAJARAN SELESAI LAPOR 18 121 219 JUMLAH - 10 12 DIT POL AIR 13 1 8 10 POLRES KUANSING 12 2 7 9 POLRES SIAK 11 1 7 11 POLRES ROHUL 10 1 7 11 POLRES ROHIL 9 1 8 10 POLRES INHIL 8 2 4 8 POLRES INHU 7 1 9 11 POLRES PELALAWAN 6 1 29 82 POLRES BENGKALIS 5 1 13 21 POLRES KAMPAR 4 1 12 18 POLRESTA DUMAI 3 - 4 5 POLTABES PEKANBARU 2 6 3 11 DIT RESKRIM 1 JUMLAH PERUSAHAAN JUMLAH KESATUAN NO
TP KORUPSI
UU No. 30 tahun 2002 ttg KPK UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 ttg perubahan UU No. 31 tahun 1999 ttg Pemberantasan TP Korupsi Dasar Hukum TP Korupsi 1 2
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],RUMUSAN TPK UU No.  31/1999 jo.  UU No.  20/2001
1.  Perbuatan Fiktif atau Tindakan Yg Bersifat Fiktif. 2.  Penggelapan (Menggunakan Uang Kas Utk Kepentingan Sendiri/Org Lain). 3.  Mempergunakan Peluang Kurang Jelasnya Spesifikasi Uraian Dlm Daftar Isian Proyek (DIP/DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja)) 4.  Permainan Kualitas & Kuantitas Brg/Pekerjaan dlm Suatu Pelaksanaan Proyek Yg Tdk Sesuai Dgn Rincian. 5.  Permainan Pelelangan. 6.  Cara Dgn Jalan Menggadakan Pembaruan Satu Anggaran Dgn Anggaran Yg Lain Sehingga Dua Sumber Dana Membiayai Satu Mata Anggaran.  7.  Pemalsuan Dokumen. 8.  Mekanisme / Metode Yg Menyimpang Dlm Ganti Rugi Tanah/Lahan Masyarakat. 9.  Sistem Komisi Pembebasan Tanah Negara Secara Tidak Wajar. 10.  Penggunaan Uang Tanpa Pembukuan Dgn Dalih Telah DipertanggungJawabkan Di atas/Oleh Pimpinan/Instansi/Yg Menguasakan. 11.  Membuat Pembukuan Ganda Dlm Manipulasi Pajak. 12.  Pencairan Dana Tdk Sesuai Dgn Petunjuk Dlm DASK TPK Di Wilayah Hukum Polda Riau MODUS OPERANDI
Data TP Korupsi 2007 SELESAI LAPOR 6 Dalam proses 1 7 JUMLAH DIT POL AIR 13 POLRES KUANSING 12 POLRES SIAK 11 POLRES ROHUL 10 POLRES ROHIL 9 1 Dalam proses 1 2 POLRES INHIL 8 POLRES INHU 7 POLRES PELALAWAN 6 POLRES BENGKALIS 5 1 Dalam proses - 1 POLRES KAMPAR 4 POLRESTA DUMAI 3 2 Dalam proses - 2 POLTABES PEKANBARU 2 2 Dalam proses - 2 DIT RESKRIM 1 KETERANGAN JUMLAH KESATUAN NO
Hambatan ANGGARAN 1 PERSONEL 2 KOORDINASI 3 PENENTUAN PERHITUNGAN  4 KERUGIAN KEU NEG
UPAYA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Sekian & Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal DraftingLeks&Co
 
Pengadaan Tanah
Pengadaan TanahPengadaan Tanah
Pengadaan TanahLeks&Co
 
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021Yapiter Marpi
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Idik Saeful Bahri
 
surat gugatan
surat gugatansurat gugatan
surat gugatanNakano
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Taufik Budi Permana
 
Memahami Restorative Justice
Memahami Restorative JusticeMemahami Restorative Justice
Memahami Restorative JusticeLestari Moerdijat
 
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)Ayu Sulastri
 
Hukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana PemidanaanHukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana Pemidanaanalsalcunsoed
 
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdfProposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdfAndri Marpaung SH
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Rudi Sudirdja
 
Gugatan linkungan (class action)
Gugatan linkungan (class action)Gugatan linkungan (class action)
Gugatan linkungan (class action)Nakano
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
Surat kuasa khusus
Surat   kuasa khususSurat   kuasa khusus
Surat kuasa khususNasria Ika
 
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs NegatifLegal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs NegatifICT Watch
 

What's hot (20)

Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal Drafting
 
Pengadaan Tanah
Pengadaan TanahPengadaan Tanah
Pengadaan Tanah
 
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
Soal uas sistem perbandingan hukum pidana gasal 2021
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
 
Memori banding
Memori bandingMemori banding
Memori banding
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
 
surat gugatan
surat gugatansurat gugatan
surat gugatan
 
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
Contoh duplik tergugat (peradilan semu)
 
Legal memorandum
Legal memorandumLegal memorandum
Legal memorandum
 
Memahami Restorative Justice
Memahami Restorative JusticeMemahami Restorative Justice
Memahami Restorative Justice
 
Memori pk iii edit
Memori  pk iii editMemori  pk iii edit
Memori pk iii edit
 
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
 
Hukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana PemidanaanHukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana Pemidanaan
 
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdfProposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
Proposal penawaran jasa hukum ke pt finance pdf
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
 
Gugatan linkungan (class action)
Gugatan linkungan (class action)Gugatan linkungan (class action)
Gugatan linkungan (class action)
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Surat kuasa khusus
Surat   kuasa khususSurat   kuasa khusus
Surat kuasa khusus
 
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs NegatifLegal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
Legal Opinion tentang Permen Blokir Situs Negatif
 

Similar to Paparan Polda Tentang Illegal Logging

5. TPPU SATWA.pptx
5. TPPU SATWA.pptx5. TPPU SATWA.pptx
5. TPPU SATWA.pptxemil343071
 
Sosialisasi uu-no-22-th-2009
Sosialisasi uu-no-22-th-2009Sosialisasi uu-no-22-th-2009
Sosialisasi uu-no-22-th-2009sujarnodimejo
 
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.ppt
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1   2021.ppthukum acara pidana to unsur, pert ke 1   2021.ppt
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.pptSolidSnake18
 
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pptx
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pptxpaparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pptx
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pptxInteltekSeruyan
 
UU 23 Th. 2004 TTG PKDRT 2021.pptx
UU 23 Th. 2004 TTG PKDRT 2021.pptxUU 23 Th. 2004 TTG PKDRT 2021.pptx
UU 23 Th. 2004 TTG PKDRT 2021.pptxSEGOJAGUNGOFFICIAL
 
Materi Webinar Seri 3-TP Narkotika.pdf
Materi Webinar Seri 3-TP Narkotika.pdfMateri Webinar Seri 3-TP Narkotika.pdf
Materi Webinar Seri 3-TP Narkotika.pdfJarJar7
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahOswar Mungkasa
 
Kasus Tanah Lidah Kulon Surabaya hukum pidana
Kasus Tanah Lidah Kulon Surabaya hukum pidanaKasus Tanah Lidah Kulon Surabaya hukum pidana
Kasus Tanah Lidah Kulon Surabaya hukum pidanalidahkulon1
 
Masalah kebakaran hutan2012;KABAG DALOPS ROOPS POLDA JAMBI AKBP H.DADANG DK,A...
Masalah kebakaran hutan2012;KABAG DALOPS ROOPS POLDA JAMBI AKBP H.DADANG DK,A...Masalah kebakaran hutan2012;KABAG DALOPS ROOPS POLDA JAMBI AKBP H.DADANG DK,A...
Masalah kebakaran hutan2012;KABAG DALOPS ROOPS POLDA JAMBI AKBP H.DADANG DK,A...Woro Handayani
 
Materi Basic Tipikor.pptx
Materi Basic Tipikor.pptxMateri Basic Tipikor.pptx
Materi Basic Tipikor.pptxAdeHartanto2
 
Urgensi-pendidikan-anti-korupsi-bagi-generasi-milenial.ppt
Urgensi-pendidikan-anti-korupsi-bagi-generasi-milenial.pptUrgensi-pendidikan-anti-korupsi-bagi-generasi-milenial.ppt
Urgensi-pendidikan-anti-korupsi-bagi-generasi-milenial.pptEsaGhanimFadhallah1
 
Paparan wasrik dir pamobvit
Paparan wasrik dir pamobvit Paparan wasrik dir pamobvit
Paparan wasrik dir pamobvit Muhammad Rafli
 
HANJAR TEKNIK LIDIK TP KARHUTLA 2023.pptx
HANJAR TEKNIK LIDIK TP KARHUTLA 2023.pptxHANJAR TEKNIK LIDIK TP KARHUTLA 2023.pptx
HANJAR TEKNIK LIDIK TP KARHUTLA 2023.pptxmtpdgvvwqb
 
Urgensi-pendidikan-anti-korupsi-bagi-generasi-milenial.ppt
Urgensi-pendidikan-anti-korupsi-bagi-generasi-milenial.pptUrgensi-pendidikan-anti-korupsi-bagi-generasi-milenial.ppt
Urgensi-pendidikan-anti-korupsi-bagi-generasi-milenial.pptssuser0bb0d21
 
Proses penegakkan hukum tindak pidana (pemeriksaan saksi dan tersangka)
Proses penegakkan hukum tindak pidana (pemeriksaan  saksi dan tersangka)Proses penegakkan hukum tindak pidana (pemeriksaan  saksi dan tersangka)
Proses penegakkan hukum tindak pidana (pemeriksaan saksi dan tersangka)Dadang DjokoKaryanto
 

Similar to Paparan Polda Tentang Illegal Logging (20)

5. TPPU SATWA.pptx
5. TPPU SATWA.pptx5. TPPU SATWA.pptx
5. TPPU SATWA.pptx
 
Sosialisasi uu-no-22-th-2009
Sosialisasi uu-no-22-th-2009Sosialisasi uu-no-22-th-2009
Sosialisasi uu-no-22-th-2009
 
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.ppt
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1   2021.ppthukum acara pidana to unsur, pert ke 1   2021.ppt
hukum acara pidana to unsur, pert ke 1 2021.ppt
 
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pptx
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pptxpaparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pptx
paparanmenangkalradikalismemenjagakeutuhannkri1-221114200654-4726a91a.pptx
 
UU 23 Th. 2004 TTG PKDRT 2021.pptx
UU 23 Th. 2004 TTG PKDRT 2021.pptxUU 23 Th. 2004 TTG PKDRT 2021.pptx
UU 23 Th. 2004 TTG PKDRT 2021.pptx
 
Materi Webinar Seri 3-TP Narkotika.pdf
Materi Webinar Seri 3-TP Narkotika.pdfMateri Webinar Seri 3-TP Narkotika.pdf
Materi Webinar Seri 3-TP Narkotika.pdf
 
Saber pungli
Saber pungliSaber pungli
Saber pungli
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
 
Kasus Tanah Lidah Kulon Surabaya hukum pidana
Kasus Tanah Lidah Kulon Surabaya hukum pidanaKasus Tanah Lidah Kulon Surabaya hukum pidana
Kasus Tanah Lidah Kulon Surabaya hukum pidana
 
Masalah kebakaran hutan2012;KABAG DALOPS ROOPS POLDA JAMBI AKBP H.DADANG DK,A...
Masalah kebakaran hutan2012;KABAG DALOPS ROOPS POLDA JAMBI AKBP H.DADANG DK,A...Masalah kebakaran hutan2012;KABAG DALOPS ROOPS POLDA JAMBI AKBP H.DADANG DK,A...
Masalah kebakaran hutan2012;KABAG DALOPS ROOPS POLDA JAMBI AKBP H.DADANG DK,A...
 
Materi Basic Tipikor.pptx
Materi Basic Tipikor.pptxMateri Basic Tipikor.pptx
Materi Basic Tipikor.pptx
 
Urgensi-pendidikan-anti-korupsi-bagi-generasi-milenial.ppt
Urgensi-pendidikan-anti-korupsi-bagi-generasi-milenial.pptUrgensi-pendidikan-anti-korupsi-bagi-generasi-milenial.ppt
Urgensi-pendidikan-anti-korupsi-bagi-generasi-milenial.ppt
 
Namun
Namun Namun
Namun
 
Paparan wasrik dir pamobvit
Paparan wasrik dir pamobvit Paparan wasrik dir pamobvit
Paparan wasrik dir pamobvit
 
HANJAR TEKNIK LIDIK TP KARHUTLA 2023.pptx
HANJAR TEKNIK LIDIK TP KARHUTLA 2023.pptxHANJAR TEKNIK LIDIK TP KARHUTLA 2023.pptx
HANJAR TEKNIK LIDIK TP KARHUTLA 2023.pptx
 
Urgensi-pendidikan-anti-korupsi-bagi-generasi-milenial.ppt
Urgensi-pendidikan-anti-korupsi-bagi-generasi-milenial.pptUrgensi-pendidikan-anti-korupsi-bagi-generasi-milenial.ppt
Urgensi-pendidikan-anti-korupsi-bagi-generasi-milenial.ppt
 
Proses penegakkan hukum tindak pidana (pemeriksaan saksi dan tersangka)
Proses penegakkan hukum tindak pidana (pemeriksaan  saksi dan tersangka)Proses penegakkan hukum tindak pidana (pemeriksaan  saksi dan tersangka)
Proses penegakkan hukum tindak pidana (pemeriksaan saksi dan tersangka)
 
Polri
PolriPolri
Polri
 
Jaah
Jaah Jaah
Jaah
 
POLRES LAMONGAN.ppt
POLRES LAMONGAN.pptPOLRES LAMONGAN.ppt
POLRES LAMONGAN.ppt
 

More from People Power

Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
 
sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tyasahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by TyaPeople Power
 
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparKronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninPeople Power
 
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
 
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013People Power
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...People Power
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012People Power
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...People Power
 
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPeople Power
 
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASIPeople Power
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
 

More from People Power (20)

Strategi advokasi
Strategi advokasiStrategi advokasi
Strategi advokasi
 
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
 
sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tyasahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tya
 
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparKronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
 
Kronologis 1
Kronologis 1Kronologis 1
Kronologis 1
 
Kronologis 2
Kronologis 2Kronologis 2
Kronologis 2
 
Kronologis 4
Kronologis 4Kronologis 4
Kronologis 4
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
 
Kronologis 3
Kronologis 3Kronologis 3
Kronologis 3
 
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
 
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
 
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
 
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASI
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
 

Paparan Polda Tentang Illegal Logging

  • 1. PERANAN POLRI TP ILLEGAL LOGGING DALAM PENEGAKAN HUKUM TP KORUPSI & DI BIDANG
  • 2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana CURI, BUNUH, TIPU, ANIAYA, DSB TP. KONVENSIONAL 1 TEROR, TIP, LUNDUP SENPI, NARKOTIKA, UPAL, CYBER CRIME, CUCI UANG, BAJAK LAUT TP. TRANSNASIONAL 2 KORUPSI, CAGAR ALAM, ILLOG, I MIN, I FISH, DSB TP. YG BERHUB DGN KAYA NEG 3 RUSUH, ANARKIS, KONFLIK TP. BERSIFAT KONTIJENSI 4
  • 3. Pola Penanganan PENANGKALAN PENCEGAHAN GAKKUM
  • 4. DATA KERAWANAN DAERAH THN 2007 4445 8347 JUMLAH XII I VII IX IV III II VI V X VII VIII 38 34 64 47 48 54 38 46 66 66 60 57 34 1115 228 163 443 490 710 281 378 160 228 215 89 1731 358 346 917 898 1837 610 569 341 378 373 DIT RESKRIM POLTABES PBR POLRES KPR POLRES PLLWN POLRES ROHUL POLRESTA DUMAI POLRES BKS POLRES ROHIL POLRES SIAK POLRES KUANSING POLRES INHU POLRES INHIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 5 4 3 2 1 RANGKING % S L KESATUAN NO
  • 6.
  • 7.
  • 8. PERORANGAN BUMN / BUMD SWASTA KOPERASI MO - Tebang tanpa hak - bakar hutan - tanpa dokumen - miliki, angkut, beli jual, dll MO - Tebang tdk prosedur - Menadah,manipulasi - Merambah, bakar hutan - Membeli, terima, simpan jual, memiliki kayu tdk sah - Salah guna ijin - Palsu Dokumen/SKSHH MO - Kuasai lahan bukan haknya - salah guna dokumen - Tidak bayar pajak/manipu- lasi data (Dokumen) - Menampung,beli,lundup kayu ilegal DARAT AIR ALAT TRANPORTASI Truk Kontainer - Ponton - Rakit - Kapal LN LOKAL PABRIK EXPORT LN Sing Mal Chin JENIS HUTAN Alat yg digun : - Chain Saw - Exapator - Kepiting - Boldozer ANATOMI KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING LINDUNG KONSERVASI PRODUKSI POK PELAKU Alat yg digun : - Chain Saw - Exapator - Kepiting - Boldozer MO - Tebang tanpa hak - Merambah, angkut - salah guna ijin, menadah dll Alat yg digun : - Chain Saw - Exapator - Kepiting - Boldozer SAWMIL/ KILANG HUTAN Alat yg digun : - Chain Saw - kampak
  • 9. DATA KASUS ILLEGAL LOGGING TAHUN 2007 OLEH POLDA RIAU DAN JAJARAN SELESAI LAPOR 18 121 219 JUMLAH - 10 12 DIT POL AIR 13 1 8 10 POLRES KUANSING 12 2 7 9 POLRES SIAK 11 1 7 11 POLRES ROHUL 10 1 7 11 POLRES ROHIL 9 1 8 10 POLRES INHIL 8 2 4 8 POLRES INHU 7 1 9 11 POLRES PELALAWAN 6 1 29 82 POLRES BENGKALIS 5 1 13 21 POLRES KAMPAR 4 1 12 18 POLRESTA DUMAI 3 - 4 5 POLTABES PEKANBARU 2 6 3 11 DIT RESKRIM 1 JUMLAH PERUSAHAAN JUMLAH KESATUAN NO
  • 11. UU No. 30 tahun 2002 ttg KPK UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 ttg perubahan UU No. 31 tahun 1999 ttg Pemberantasan TP Korupsi Dasar Hukum TP Korupsi 1 2
  • 12.
  • 13. 1. Perbuatan Fiktif atau Tindakan Yg Bersifat Fiktif. 2. Penggelapan (Menggunakan Uang Kas Utk Kepentingan Sendiri/Org Lain). 3. Mempergunakan Peluang Kurang Jelasnya Spesifikasi Uraian Dlm Daftar Isian Proyek (DIP/DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja)) 4. Permainan Kualitas & Kuantitas Brg/Pekerjaan dlm Suatu Pelaksanaan Proyek Yg Tdk Sesuai Dgn Rincian. 5. Permainan Pelelangan. 6. Cara Dgn Jalan Menggadakan Pembaruan Satu Anggaran Dgn Anggaran Yg Lain Sehingga Dua Sumber Dana Membiayai Satu Mata Anggaran. 7. Pemalsuan Dokumen. 8. Mekanisme / Metode Yg Menyimpang Dlm Ganti Rugi Tanah/Lahan Masyarakat. 9. Sistem Komisi Pembebasan Tanah Negara Secara Tidak Wajar. 10. Penggunaan Uang Tanpa Pembukuan Dgn Dalih Telah DipertanggungJawabkan Di atas/Oleh Pimpinan/Instansi/Yg Menguasakan. 11. Membuat Pembukuan Ganda Dlm Manipulasi Pajak. 12. Pencairan Dana Tdk Sesuai Dgn Petunjuk Dlm DASK TPK Di Wilayah Hukum Polda Riau MODUS OPERANDI
  • 14. Data TP Korupsi 2007 SELESAI LAPOR 6 Dalam proses 1 7 JUMLAH DIT POL AIR 13 POLRES KUANSING 12 POLRES SIAK 11 POLRES ROHUL 10 POLRES ROHIL 9 1 Dalam proses 1 2 POLRES INHIL 8 POLRES INHU 7 POLRES PELALAWAN 6 POLRES BENGKALIS 5 1 Dalam proses - 1 POLRES KAMPAR 4 POLRESTA DUMAI 3 2 Dalam proses - 2 POLTABES PEKANBARU 2 2 Dalam proses - 2 DIT RESKRIM 1 KETERANGAN JUMLAH KESATUAN NO
  • 15. Hambatan ANGGARAN 1 PERSONEL 2 KOORDINASI 3 PENENTUAN PERHITUNGAN 4 KERUGIAN KEU NEG
  • 16.