Dokumen tersebut membahas masa Demokrasi Liberal di Indonesia antara tahun 1950-1959. Masa ini ditandai dengan sering bergantinya kabinet akibat banyaknya partai politik namun tidak ada yang mempunyai mayoritas. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Pemerintah berupaya meningkatkan stabilitas dengan kebijakan ekonomi seperti devaluasi mata uang dan nasionalisasi bank, namun kondisi ekonomi masih sulit.

1. X
www.sejarah-nasional-Indonesia-VI.com Google
“Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)” Cari
Welcome to My
Presentasion

2. 1.Dewi Setyawati (06111404016)
2.Rika Wulandari (06111404021)
3.Nopika

3. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)
1. Masa Demokrasi
Liberal (1950-1959) di
Indonesia
3. Kondisi Ekonomi
Indonesia Pada Masa
Demokrasi Liberal
2. Politik Indonesia Pada
Masa Demokrasi Liberal

4. Secara etimologi demokrasi berasal dari kata demos yang
berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau
kekuasaan.
Setelah Perang Dunia II, secara formal demokrasi
merupakan dasar dari kebanyakan negara di Dunia.
Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) di
Indonesia
MENU

5. Pada tahun 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia
mempergunakan Undang-Undang Dasar Sementara
(UUDS) atau juga disebut Undang-Undang Dasar 1950.
Berdasarkan UUD tersebut pemerintahan yang dilakukan
oleh kabinet sifatnya parlementer, artinya kabinet
bertanggung jawab pada parlemen. Jatuh bangunnya
suatu kabinet bergantung pada dukungan anggota
parlemen.
Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) di
Indonesia
MENU

6. Ciri utama masa Demokrasi Liberal adalah sering
bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah
partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang
memiliki mayoritas mutlak. Karena sering terjadi
pergantian kabinet, rakyat mengalami kesulitan karena
adanya berbagai gangguan keamanan dan beratnya
perekonomian ysng menimbulkan labilnya sosial-
ekonomi.
Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) di
Indonesia
MENU

7. Adapun gangguan-gangguan keamanan tersebut antara lain :
a. Pemberontakan Kahar Muzakar tanggal 17 Agustus 1951 di Sulawesi
Selatan
b. Pemberontakan di Jawa Tengah Di Kebumen pemberontakan dilakukan oleh
Angkatan Umat Islam (AUI) di bawah pimpinan Kyai Somalangu, yang
setelah intinya dapat ditumpas, sisanya bergabung dengan DI/TII.
c. Pemberontakan di Aceh, Pengikut DI di Aceh memproklamirkan daerahnya
sebagai bagian dari NII pada tanggal 20 September 1953
d. Peristiwa 17 Oktober 1952, Peristiwa ini bersumber pada kericuhan yang
terjadi di lingkungan Angkatan Darat. Kol. Bambang Supeno tidak
menyetujui kebijaksanaan Kol. A.H. Nasution selaku KSAD.
Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) di
Indonesia
MENU

8. e. Peristiwa 27 Juni 1955, Peristiwa ini merupakan lanjutan peristiwa
sebelumnya. Karena dianggap bahwa pemerintah belum mampu
menyelesaiakan persolan tersebut. Bambang Sugeng mengundurkan diri
dari jabatannya
F. Dewan-dewan Daerah, Diawali dengan pembentukan Bewan Banteng oleh
Kol (pensiun) Ismail Lengah di Padang (20 November 1956), dengan
ketuanya Ahmad Husein, Komandan Resimen IV Tentara Teritorium (TT) I di
Padang. Mereka mengajukan tuntutan kepada pemerintah pusat tentang
otonomi daerah.
g. Usaha Pembunuhan terhadap Kepala Negara, Rasa tidak puas golongan
ekstrim kanan memuncak dan dilampiaskan dalam bentuk usaha
pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Perguruan Cikini Jakarta (30
November 1957).
h. Pemberontakan PRRI dan Permesta.
Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) di
Indonesia
MENU

9. Politik sebagai Panglima merupakan semboyan partai-
partai pada umumnya, sehingga berlomba-lombalah para
partai politik untuk memperebutkan posisi panglima ini.
Lembaga seperti DPR dan Konstituante hasil PEMILU
merupakan forum utama politik, sehingga persoalan
ekonomi kurang mendapat perhatian.
Kondisi Politik Pada Masa Demokrasi
Liberal
MENU

10. Politik Luar Negeri Indonesia semakin mantap setelah
diterima sebagai anggota PBB ke-60 (27 Desember 1950).
Cara-cara damai yang dilakukan pemerintah Indonesia
terhadap Pemerintah Belanda tentang Irian Jaya ( Papua )
tidak memperoleh penyelesaian yang memuaskan,
seperti telah tercantum dalam persetujuan KMB,
sehingga secara sepihak Pemerintah Indonesia
membatalkan perjanjian tersebut dengan UU No. 13
Tahun 1956.
Kondisi Politik Pada Masa Demokrasi
Liberal
MENU

11. Sumbangan positif Indonesia dalam dunia Internasional
adalah dikirimkannya tentara Indonesia dalam United
Nations Amergency Forces (UNEF) untuk menjaga
perdamaian di Timur Tengah. Pasukan ini diberi nama
Garuda I dan diberangkatkan Januari 1957.
Kondisi Politik Pada Masa Demokrasi
Liberal
MENU

12. Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi
Ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk
mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional
yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan
tersendat-sendat.
Kondisi Ekonomi Pada Masa Demokrasi
Liberal
MENU

13. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Ekonomi
Liberal
Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum
berhasil dengan baik dan tantangan yang
menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk
memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.
1. Gunting Syafruddin sebagai menteri keuangan
Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering).
Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke
atas hingga nilainya tinggal setengahnya.
Kondisi Ekonomi Pada Masa Demokrasi
Liberal
MENU

14. 2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
3. Nasionalisasi De Javasche Bank
4. Sistem Ekonomi Ali-Baba
5. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)
6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
7. Musyawarah Nasional Pembangunan
Kondisi Ekonomi Pada Masa Demokrasi
Liberal
MENU