Dokumen ini membahas masa kependudukan Jepang di Indonesia yang diikuti oleh upaya persiapan kemerdekaan melalui pembentukan BPUPKI dan PPPI. BPUPKI, yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, merumuskan dasar negara yang diusulkan dalam Piagam Jakarta dan menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI dibentuk untuk mengesahkan undang-undang dasar dan mengangkat pemimpin nasional.

1. Masa
Kependudukan
Jepang di
Indonesia

2. Aktivitas Perjuangan
dalam
mempersiapkan
kemerdekaan

3. BPUPKI
• Jepang menhadapi situasi sulit dalam Perang Asia
Pasifik
• Jepang menarik simpai rakyat dengan
menjanjikan kemerdekaan oleh PM Kunaiki Koiso
tanggal 9 September 1944
• Tanggal 1 maret 1945 Kumakici Harada
membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu
Junbi Cosakai)
• tugas  menyelidiki persiapan pembentukan
negara indonesia merdeka

4. BPUPKI
• Anggota BPUPKI 60 orang ditambah 7 orang
Jepang tanpa hak suara
• Anggota BPUPKI dilantik tanggal 28 Mei 1945
• Ketua BPUPKI  dr. K.R.T Radjiman
Wedyodiningrat
• BPUPKI melakukan dua kali persidangan

5. BPUPKI
• Sidang I (29 Mei – 1 Juni 1945)
• membahas azas dan dasar negara
• Tiga tokoh yang mengemukakan dasar negara
1. Mr. Moh Yamin
a) Peri kebangsaan d) Peri Kerakyatan
b) Peri kemanusiaan e) Kesejahteraan sosial
c) Peri ketuhanan
2. Prof. Dr. Mr. Soepomo, S.H
a) Persatuan d) musyawarah
b) Kekeluargaan e) keadilan sosial
c) Keseimbangan lahir batin

6. BPUPKI
3. Ir. Soekarno
a) Kebangsaan indonesia
b) Internasionalisme (Peri kemanusiaan)
c) Mufakat dan demokrasi
d) Kesejahteraan sosial
e) Ketuhanan Yang Maha Esa
• Sebelum BPUPKI melakukan sidang II,
dibentuk panitia kecil (Panitia Sembilan) yg
diketuai oleh Ir. Soekarno
• Menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter)

7. Panitia Sembilan
• Panitia kecil beranggotakan 9 orang dan dikenal
pula sebagai Panitia Sembilan dengan susunan
sebagai berikut:
1. Ir. Soekarno (ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (wakil ketua)
3. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
4. Mr. Muhammad Yamin (anggota)
5. KH. Wachid Hasyim (anggota)
6. Abdul Kahar Muzakir (anggota)
7. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
8. H. Agus Salim (anggota)
9. Mr. A.A. Maramis (anggota)

8. BPUPKI
• Dalam piagam Jakarta dirumuskan dasar negara
indonesia sebagai berikut:
1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
3) Persatuan Indonesia
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
• Rancangan ini diterima dalam sidang BPUPKI II

9. BPUPKI
• Sidang BPUPKI II (10 – 17 Juli 1945)
• Membahas rancangan Undang-undang beserta
pembukaannya
• Membentuk panitia perancang UUD yang diketuai
oleh Ir. Soekarno
• Membentuk panitia kecil yg diketuai Mr.
Soepomo dalam merumuskan batang tubuh UUD
• Membentuk panitia penghalus bahasa yg terdiri
atas Husein Djajadiningrat, Agus Salim, dan
Soepomo

10. BPUPKI
• Hasil kerja Panitia Perancang UUD
1) Pernyataan indonesia merdeka
2) Pembukaan undang-undang dasar
3) Batang tubuh undang-undang dasar
Dalam batang tubuh disepakati antara lain:
a) Wilayah negara
b) Bentuk negara
c) Bentuk pemerintahan
d) Bendera nasional
e) Bahasa nasional

11. PPKI
• Saat konsep dasar negara berhasil dirumuskan
BPUPKI dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945
• Dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (Dokuritsu Junbi Inkai)
• Anggota PPKI langsung dipilih oleh Jenderal
Terauci
• Tanggal 9 Agustus 1945 Ir. Soekarno, Drs. Moh
Hatta dan dr. Radjiman Wedyodiningrat dipanggil
ke Dalat Vietnam
• PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno

12. PPKI
• Dalam pertemuan tersebut membicarakan
1. Waktu yg tepat untuk indonesia merdeka
2. Apabila indonesia sudah merdeka, wilayahnya
meliputi seluruh bekas wilayah kekuasaan Hindia
Belanda
• Pemerintah Jepang memperbolehkan anggota
PPKI melakukan kegiatan dengan syarat:
a) Untuk mencapai kemerdekaan, indonesia
mengerahkan usaha dalam membantu Jepang dalam
perang Asia Pasifik
b) Negara indonesia merupakan anggota lingkungan
kemakmuran bersama Asia Timur raya

13. Setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus
1945, Sidang PPKI 1 memutuskan antara lain:
1) mengesahkan Undang-Undang Dasar,
2) memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai
presiden dan Drs. M. Hatta sebagai wakil
presiden RI,
3) membentuk Komite Nasional untuk membantu
tugas presiden sebelum DPR/MPR terbentuk

14. • Pada tanggal 19 Agustus 1945 Sidang PPKI 2
menghasilkan :
a) Penetapan 12 menteri yang membantu tugas
presiden
b) Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Propinsi
• Pada tanggal 22 Agustus 1945 Sidang PPKI 3
menghasilkan:
1. Pembentukan Komite Nasional
2. Membentuk Partai Nasional Indonesia
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat